Xcloud.id

Topik: Buruh

  • 6 PDI-P: Tanpa Kudatuli, Tak Ada Tukang Kayu jadi Presiden Nasional

    6 PDI-P: Tanpa Kudatuli, Tak Ada Tukang Kayu jadi Presiden Nasional

    PDI-P: Tanpa Kudatuli, Tak Ada Tukang Kayu jadi Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP
    PDI-P

    Ribka Tjiptaning
    mengungkapkan bahwa peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau dikenal dengan
    Kudatuli
    menjadi salah satu tonggak awal
    reformasi
    .
    Bahkan, tanpa peristiwa ini, ia mengklaim, tidak mungkin ada anak seorang tukang kayu bisa menjadi presiden maupun wakil presiden.
    “Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak buruh menjadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, (Sejarawan) Bonnie Triyana tidak jadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak petani jadi gubernur,” kata Ribka di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, pada Minggu (27/7/2025).
    “Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Walaupun sekarang sudah error. Ya, itu nasib namanya,” sambungnya.
    Ribka mengeklaim tanpa adanya peristiwa Kudatuli, reformasi yang memungkinkan rakyat menjadi pemimpin di eksekutif maupun legislatif tidak akan terwujud.
    “Tanpa Kudatuli, tanpa 27 Juli tidak ada reformasi. Tidak ada demokratisasi yang kita perjuangkan. 27 Juli tonggak reformasi,” ujar Ribka.
    Dalam kesempatan itu, Ribka pun mengkritik kader-kader yang dianggap melupakan sejarah perjuangan, bahkan tidak tahu apa itu Kudatuli 1996.
    Dia pun berharap agar DPP PDI-P ke depan lebih selektif lagi dalam memilih dan menugaskan kader.
    “Kita minta DPP lebih selektif menilai kader. Jangan sampai ada yang menikmati kemenangan tetapi lupa perjuangan berdarah-darah,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, DPP PDI-P menggelar acara peringatan 29 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli atau Kudatuli di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).
    Peringatan itu diisi dengan tabur bunga di halaman kantor partai yang menjadi lokasi bentrokan berdarah pada 1996 silam.
    Sejumlah elite partai dan keluarga korban turut hadir dalam acara tersebut.
    Sebagai informasi, pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi kerusuhan berdarah di Jakarta atau dikenal dengan Peristiwa Kudatuli (akronim dari kerusuhan dua puluh tujuh Juli).
    Insiden ini menewaskan 5 orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang.
    Kudatuli terjadi saat pengambilalihan paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat.
    Kerusuhan ini menjadi sejarah kelam dalam dunia politik Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dana Pensiun ASN, BUMN, dan Swasta: Apa Bedanya?

    Dana Pensiun ASN, BUMN, dan Swasta: Apa Bedanya?

    Jakarta –

    Dana pensiun merupakan salah satu hak yang perlu diterima para pekerja setelah menyelesaikan masa baktinya. Hak untuk menikmati masa tua ini dapat diperoleh baik itu pegawai ASN, BUMN, maupun karyawan swasta.

    Meski begitu, ada sedikit perbedaan antara pemberian dana pensiun bagi ASN, BUMN, dan Swasta terutama dari segi aturan terkait dana hari tua ini. Berikut ulasannya.

    Dana Pensiun ASN

    Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dijelaskan para abdi negara memiliki usia pensiun yang berbeda-beda tergantung pada batas usia pensiun (BUP).

    Dalam aturan ini disebutkan ketentuan BUP PNS, yakni 58 tahun untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan.

    Kemudian 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya dan 65 tahun bagi PNS yang menduduki jabatan pejabat fungsional ahli utama.

    Sementara BUP untuk jabatan fungsional, yakni 60 tahun untuk guru, 65 tahun untuk dosen, dan 70 tahun untuk Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Utama, Perekayasa Ahli Utama, serta Guru Besar (Profesor).

    Sementara besaran pensiunan bagi ASN yang sudah melewati BUP tadi diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri sipil dan Janda/Dudanya. Aturan ini memuat besaran gaji pensiun PNS berdasarkan golongan.

    Dalam peraturan itu terdapat empat golongan gaji penerima pensiun, berikut rinciannya:
    – Pensiunan PNS Golongan I: Rp 1.748.100-Rp 2.256.700
    -Pensiunan PNS Golongan II: Rp 1.748.100-Rp 3.208.800
    – Pensiunan PNS Golongan III: Rp 1.748.100-Rp 4.029.600
    – Pensiunan PNS Golongan IV: Rp 1.748.100-Rp 4.957.100.

    Di luar itu para pensiunan PNS ini masih akan mendapatkan THR dan gaji ke-13 yang besarannya akan diatur dalam kebijakan turunan terkait. Setiap tahun besaran THR dan gaji ke-13 ini bisa berbeda-beda, sangat bergantung pada komponen perhitungan yang ditetapkan pemerintah.

    Dana Pensiun Pegawai BUMN dan Swasta

    Secara umum pemberian dana pensiun untuk pegawai BUMN dan Swasta sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah terkait lainnya.

    Dalam pasal Pasal 1 angka 6 huruf (a) UU Ketenagakerjaan itu dijelaskan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    Hal ini dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya (outsourcing), Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain;” tulis Pasal 1 Ayat (4) huruf (a) PP Nomor 35 Tahun 2021.

    Oleh karenanya pemberian dana pensiun untuk pegawai BUMN kurang lebih sama dengan karyawan swasta, yakni berasal dari perusahaan. Di mana perbedaannya hanya apakah perusahaan pemberi dana pensiun itu milik negara atau milik swasta.

    Berdasarkan ketetapan dalam Pasal 56 aturan tersebut, para pekerja atau buruh yang memasuki usia pensiun maka berhak atas uang pesangon sebesar 1,75 kali, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali, dan uang penggantian hak.

    Lebih lanjut, besaran uang pesangon yang diberikan dihitung berdasarkan lama kerja karyawan di perusahaan dengan kisaran setara 1-9 bulan upah. Begitu juga dengan pemberian uang penghargaan masa kerja yang juga dihitung berdasarkan lama kerja dengan kisaran 2-10 bulan upah.

    Adapun komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya.

    Sementara uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; biaya atau ongkos pulang untuk karyawan dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja; dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

    Perbedaan Lain Dana Pensiun ASN dana BUMN-Swasta

    1. Penyelenggara

    Dana pensiun ASN dikelola oleh PT TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri). Sementara dana pensiun BUMN dan swasta dikelola oleh berbagai lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, atau dana pensiun lembaga keuangan (DPLK).

    2. Sumber Pendanaan

    Dana pensiun PNS bersumber dari iuran PNS itu sendiri dan kontribusi dari pemerintah. Sedangkan untuk dana pensiun BUMN dan swasta bersumber dari iuran karyawan dan iuran dari perusahaan tempat mereka bekerja.

    3. Pengelolaan

    Pengelolaan dana pensiun PNS cenderung lebih terpusat dan diatur oleh pemerintah. Sementara pengelolaan dana pensiun bagi BUMN dan swasta lebih bervariasi, tergantung pada lembaga pengelolanya.

    (igo/fdl)

  • Kemnaker bakal cabut izin perusahaan tahan ijazah pekerja

    Kemnaker bakal cabut izin perusahaan tahan ijazah pekerja

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemnaker bakal cabut izin perusahaan tahan ijazah pekerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 22:43 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) mengatakan Kemnaker bakal mencabut izin perusahaan, utamanya perusahaan alih daya (outsourcing/OS), yang masih melanggar peraturan terkait penahanan ijazah pekerja.

    “Izin bagi perusahaan itu tidak akan diterbitkan lagi, sebab sudah melanggar aturan yang yang ada. Rekan-rekan tentu sudah tahu perusahaan mana yang izinnya akan segera kami cabut. Oleh karena itu, jangan lagi menahan ijazah karyawan,” kata Wamenaker Noel dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan adalah tindakan kriminal, terlebih jika sampai ada uang tebusan dan pemerasan terhadap pekerja.

    “Penahanan ijazah adalah tindakan kriminal, yang juga sudah tidak diperbolehkan sebagaimana Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO),” kata Wamenaker.

    Ia justru memberikan apresiasi kepada perusahaan yang patuh dengan kesadaran sendiri mengembalikan ijazah karyawan yang selama ini ditahan, seperti PT Mitra Abadi Royalindo (MAR) yang baru-baru ini melakukan pengembalian 21 ijazah karyawannya.

    “Saya menyatakan apresiasi. Semoga ini menjadi contoh. Maka bagi perusahaan yang masih menahan ijazah karyawan, segera kembalikan,” ujar Noel.

    Sebelumnya, PT MAR menyerahkan 21 ijazah kepada Wamenaker Noel. Setelah menerima ke-21 ijazah, Wamenaker kemudian memanggil satu per satu, lalu mengembalikan ijazah kepada pemiliknya.

    “Selama ini kami yang melakukan inspeksi mendadak (sidak). Tetapi kali ini, justru kami yang disidak. Perusahaan datang secara sukarela menyerahkan ijazah, tanpa uang tebusan apa pun,” ujar Wamenaker.

    “Apresiasi, contoh baik untuk tidak lagi menahan ijazah karyawan, sebab secara hukum memang hal itu ilegal,” ujarnya menambahkan.

    Ia pun mengingatkan, Kemnaker sebagai wakil negara, memiliki tugas untuk membina perusahaan agar tetap beroperasi sesuai regulasi yang berlaku, dan memastikan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja berjalan harmonis. 

    Sumber : Antara

  • Pembahasan RUU PPRT tak terburu-buru agar tak ada yang dirugikan

    Pembahasan RUU PPRT tak terburu-buru agar tak ada yang dirugikan

    Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan) bersama para Wakil Ketua DPR RI lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K.

    Puan: Pembahasan RUU PPRT tak terburu-buru agar tak ada yang dirugikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 20:13 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang berproses di parlemen tidak dilakukan terburu-buru agar tidak ada pihak yang dirugikan.

    “Itu yang memang kami lakukan jadi tidak terburu-buru sehingga jangan sampai nantinya ada pihak yang dirugikan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (24/7).

    Dia menyebut pembahasan dan penyusunan RUU PPRT berusaha mengakomodasi kelompok pekerja rumah tangga (PRT), pemberi kerja, maupun penyalur.

    “Jadi nanti yang penerima, penggunanya, penyalur dan semua pihak gitu, semua pihaknya itu tidak ada yang dirugikan,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengatakan saat ini pembahasan RUU PPRT yang bergulir di parlemen masih pada tahap menampung aspirasi dari berbagai pihak melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

    “Terkait dengan RUU PPRT saat ini DPR sudah mulai melaksanakan, mulai pembahasan-pembahasan meminta masukan dari seluruh masyarakat, RDPU-RDPU sehingga jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang kemudian dirugikan,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Jadi itu prosesnya memang sedang kita lakukan untuk menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu.”

    Sebelumnya, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam RDPU terkait RUU PPRT pada Kamis (17/7), mengatakan bahwa waktu tiga bulan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto tidak mengacu pada kalender hari kerja.

    Bob menyebut DPR RI mempunyai masa reses bagi para legislator untuk turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat.

    Adapun Presiden RI Prabowo Subianto berjanji segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan RUU PPRT dalam waktu tiga bulan ke depan di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2025.

    Bila menghitung waktu sesuai janji Presiden Prabowo pada 1 Mei maka RUU PPRT sedianya akan rampung pada 1 Agustus.

    Sumber : Antara

  • Beri Profit ke AS, Anak Terancam Kelaparan

    Beri Profit ke AS, Anak Terancam Kelaparan

    Phnom Penh –

    Jutaan pekerja industri tekstil di seluruh Asia, yang selama ini sudah hidup pas-pasan, cemas bakal kehilangan pekerjaan mereka. Pasalnya, implementasi tarif ekspor yang diterapkan Amerika Serikat (AS) tinggal menghitung hari.

    Tarif ekspor yang harus dibayar berbagai negara jika hendak menjual barang ke AS akan berlaku pada 1 Agustus mendatang.

    Dua dari sekian banyak negara yang bakal terdampak adalah episentrum produksi pakaian, yaitu Kamboja dan Sri Lanka. Dua negara ini sangat bergantung pada AS, yang merupakan pasar ekspor barang tekstil mereka.

    Kamboja dan Sri Lanka masing-masing harus membayar tarif sebesar 36% dan 30%. Dua negara itu memproduksi sebagian besar produk pakaian merek global yang berbasis di AS, seperti Nike, Levi’s, dan Lululemon.

    “Bisakah Anda bayangkan apa yang akan terjadi jika kami kehilangan pekerjaan? Saya sangat cemas, terutama tentang nasib anak-anak saya,” kata Nao Soklin, yang bekerja di sebuah pabrik garmen di Kamboja.

    “Mereka butuh makan,” ujarnya.

    Soklin dan suaminya, Kok Taok, mencari nafkah dengan menjahit tas dalam durasi kerja 10 jam sehari.

    Nominal itu hampir tidak cukup untuk membayar sewa tempat tinggal dan menghidupi kedua putra mereka yang masih kecil dan orang tua mereka yang sudah lanjut usia.

    “Saya ingin bicara kepada [Presiden AS] Donald Trump, untuk memintanya mencabut tarif ekspor Kamboja. Kami membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarga kami,” ujar Soklin kepada BBC.

    Kamboja, dalam beberapa tahun terakhir, telah menjadi sumber produksi alternatif bagi perusahaan ritel asal China karena tenaga kerja bergaji rendah.

    Di sisi lain, Kamboja mengekspor pakaian jadi senilai lebih dari US$3 miliar (sekitar Rp48,8 triliun) ke AS tahun 2024, menurut Divisi Statistik ASEAN.

    Industri tekstil di Kamboja, yang mempekerjakan lebih dari 900.000 orang, menyumbang lebih dari sepersepuluh dari total ekspor negara tersebut.

    Sementara bagi Sri Lanka, ekspor industri tekstil ke AS menghasilkan US$1,9 miliar (Rp30,9 triliun) tahun 2024.

    Industri ini menghasilkan devisa terbesar ketiga untuk Kamboja, selain membuka lapangan pekerjaan untuk 350.000 orang.

    “Jika 30% adalah angka akhir, Sri Lanka berada dalam masalah karena pesaing kami, seperti Vietnam, mendapat tarif ekspor yang lebih rendah,” ujar Yohan Lawrence, sekretaris jenderal asosiasi pakaian jadi di Srilanka, kepada kantor berita Reuters.

    Negosiasi Terakhir

    Otoritas Sri Lanka berharap dapat menegosiasikan penurunan tarif ekspor lebih lanjut dengan AS. Namun mereka belum batas tarif yang mereka harapkan.

    Sejumlah petinggi Sri Lanka menyebut negara mereka menerima penurunan tarif tertinggi, sebesar 14 persen, sebagai hasil dari negosiasi sebelumnya.

    “Kami melihat ini sebagai awal dari situasi yang sangat baik,” ujar Sekretaris Menteri Keuangan Sri Lanka, Harshana Suriyapperuma.

    Kamboja, yang mendapatkan penurunan tarif sebesar 13 persen, juga mengupayakan perundingan lebih lanjut.

    “Kami melakukan segala yang kami bisa untuk melindungi kepentingan investor dan pekerja,” kata Wakil Perdana Menteri Kamboja, Sun Chanthol.

    “Kami ingin tarifnya nol… Namun kami menghormati keputusan AS dan akan terus berupaya menegosiasikan tarif yang lebih rendah,” ujarnya.

    Nike, Levi’s dan Lululemon adalah merek-merek besar yang sebagian besar pakaiannya dibuat di negara seperti Sri Lanka dan Kamboja (Getty Images)

    Presiden AS, Donald Trump, mengatakan tarif ekspor vital untuk mengurangi kesenjangan antara nilai barang yang dibeli AS dari negara lain dan barang yang dijualnya kepada mereka.

    “Sayangnya, hubungan yang terjadi jauh dari timbal balik,” tulis Trump dalam suratnya kepada berbagai negara minggu lalu.

    Namun, para analis tidak sependapat. Tarif Trump justru mengabaikan manfaat yang dinikmati AS dari perjanjian perdagangan yang ada, kata Mark Anner, dekan di Sekolah Manajemen dan Hubungan Perburuhan Rutgers.

    Menurut Anner, tarif ekspor itu mengabaikan fakta bahwa pakaian dengan harga rendah dipasok negara seperti Sri Lanka atau Kamboja. Ongkos rendah itu telah memberi keuntungan besar bagi berbagai perusahaan AS.

    Selama beberapa dekade terakhir, AS, Uni Eropa, dan Kanada menerapkan sistem kuota yang mengalokasikan sebagian pangsa pasar mereka untuk negara-negara berkembang seperti Sri Lanka.

    Sistem ini, yang dihapuskan secara bertahap pada tahun 2005, membantu sektor garmen Sri Lanka berkembang pesat meskipun persaingannya ketat.

    “Tindakan AS yang sekarang mengenakan tarif tinggi yang secara efektif menutup negara-negara ini dari pasar, bertentangan dengan jalur pembangunan yang pernah ditetapkannya,” kata Anner.

    Potret para pekerja tekstil di Phnom Penh, Kamboja (Getty Images)

    Tidak realistis mengharapkan negara dengan perekonomian berkembang tak mengalami defisit perdagangan dengan AS pada tahun-tahun ke depan, kata Sheng Lu, profesor di Departemen Studi Mode dan Pakaian, Universitas Delaware.

    “Berapa banyak pesawat Boeing yang dibutuhkan dan mampu dibeli Kamboja atau Sri Lanka setiap tahun?” ujarnya.

    Lu yakin persaingan antara AS dan China juga menjadi faktor dalam perundingan perdagangan, mengingat negara-negara pengekspor garmen terintegrasi ke dalam rantai pasokan yang sangat bergantung pada China.

    Menurut Lu, negara produsen tekstil itu sekarang harus “menemukan keseimbangan yang rumit” antara mempertahankan hubungan ekonomi dengan China sekaligus memenuhi tuntutan baru AS.

    Perempuan menanggung beban terberat

    Tarif eskpor AS menambah tekanan baru pada realitas di industri tekstil, yakni kemiskinan dan lemahnya hak-hak buruh di Kamboja, serta krisis ekonomi yang sedang berlangsung di Sri Lanka.

    Tujuh dari 10 pekerja tekstil di dua negara ini adalah perempuan. Merekalah yang akan menanggung beban tarif ekspor AS.

    Tekanan yang besar itu merujuk potensi pengurangan atau pemotongan upah yang sudah sangat rendah.

    Artinya, anak-anak mereka bisa kelaparan. Potensi PHK juga akan semakin mengintai mereka.

    May TittharaAn Sopheak, seorang pekerja tekstil, mengenakan blus lengan panjang dan celana panjang berwarna mustard, meletakkan sesendok nasi ke piring. Ia duduk di lantai di area memasak kamar sewaannya.

    Surangi Sandya, yang bekerja di sebuah pabrik di kota Nawalapitiya, Sri Lanka, merasa tertekan.

    “Perusahaan tidak bekerja dalam keadaan merugi… Jika pesanan menurun, jika terjadi kerugian, ada kemungkinan perusahaan akan tutup,” ujarnya.

    Sandya mulai bekerja sebagai penjahit pada tahun 2011. Dia lalu meniti karier hingga menjadi supervisor yang memimpin 70 pekerja perempuan.

    Jika keadaan semakin mendesak, beberapa pekerja Kamboja mengatakan mereka akan mempertimbangkan untuk pindah ke Thailand. Alasannya, mereka harus mencari pekerjaan, meskipun harus melakukannya secara ilegal.

    “Mata pencaharian kami bergantung pada pabrik tekstil. Kami tidak akan bertahan jika bos kami menutupnya,” ujar An Sopheak kepada BBC, dari kamarnya yang kecil seluas 16 meter persegi di ibu kota Kamboja, Phnom Penh.

    “Pendidikan kami terbatas. Kami tidak dapat menemukan pekerjaan lain.

    “Kami berdoa setiap hari agar Presiden Trump membatalkan kebijakan tarifnya. Mohon pikirkan kami dan negara kami yang miskin,” kata Sopheak.

    (nvc/nvc)

  • Prabowo akui nyaman di tengah-tengah PKB dan singgung dekat Gus Dur

    Prabowo akui nyaman di tengah-tengah PKB dan singgung dekat Gus Dur

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara Hari Lahir (Harlah) Ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengakui dirinya nyaman berada di tengah-tengah kader PKB yang juga merupakan Nahdliyin, dan Presiden juga menyinggung kedekatannya dengan Presiden Ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

    KH Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan Gus Dur, merupakan pendiri PKB dan tokoh penting Nahdlatul Ulama (NU).

    “Saya nyaman di tengah-tengah PKB. Saya nyaman di tengah Nahdlatul Ulama (NU). Saya merasa deket dengan tokoh-tokoh NU dan PKB. Saya dulu merasa sangat deket dengan Gus Dur di saat-saat genting, di saat-saat krisis besar, bangsa Indonesia, NU selalu tampil sebagai penyelamat dan sebagai stabilisator,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya saat Harlah Ke-27 PKB di Jakarta, Rabu malam.

    Oleh karena itu, Prabowo melanjutkan Nahdlatul Ulama dan PKB selalu konsisten dengan sikapnya yang mengutamakan ajaran-ajaran Islam moderat, dan ajaran-ajaran Islam yang sejuk dan damai.

    “Islam yang bisa diterima dimana-mana, karena itu memang NU dan PKB selalu berada dimana-mana,” sambung Presiden.

    Oleh karena itu, Presiden pun mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada dirinya untuk menghadiri puncak peringatan Harlah Ke-27 PKB malam ini.

    Dalam acara puncak peringatan itu, Presiden juga memuji isi pidato yang disampaikan Wakil Presiden Ke-13 KH Ma’ruf Amin, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Menurut Prabowo, isi pidato Ma’ruf Amin singkat, tetapi penuh dengan substansi. Bahkan, Prabowo melanjutkan banyak tokoh dan pakar ekonomi kerap melupakan pentingnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 45).

    Pasal 33 UUD 45 yang terdiri atas empat ayat mengatur prinsip ekonomi yang dianut oleh Indonesia, di antaranya berbunyi: ” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ayat lain yang diatur dalam Pasal 33 UUD 45: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

    Dua ayat dalam Pasal 33 UUD 45 itu merupakan salah satu isu yang cukup sering diangkat oleh Presiden Prabowo dalam beberapa pidatonya.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyebut dirinya sengaja tetap hadir Harlah Ke-27 PKB, meskipun hari ini agenda kepresidenan cukup padat, dan telah berlangsung sejak pagi hari. Presiden hari ini memimpin upacara pelantikan 2.000 perwira remaja TNI dan Polri di Istana Merdeka pada pagi hari, kemudian bertemu dengan Pemimpin Utama Majalah Forbes, Steve Forbes, lanjut rapat bersama pimpinan MPR RI, dan meluncurkan logo dan tema HUT Ke-80 RI di Istana Negara pada sore hari. Harlah Ke-27 PKB merupakan agenda terakhir yang dihadiri oleh Presiden Prabowo.

    “PKB, Nahdlatul Ulama di belakang saya, petani di sini, buruh di situ, kok gentar kita,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya itu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kisah Letda Haryo, anak buruh pabrik yang berhasil wujudkan mimpi ayah

    Kisah Letda Haryo, anak buruh pabrik yang berhasil wujudkan mimpi ayah

    Sejak kecil, kami sudah ingin (punya) cita-cita menjadi tentara

    Jakarta (ANTARA) – Pasangan Sujadiyono dan Robianti, yang sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik, berbahagia melihat putra sulung mereka, Letnan Dua Moch. Haryo, telah mewujudkan mimpi sang ayah menjadi anak pertama di keluarga yang berhasil menjadi perwira TNI.

    Di pelataran Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, selepas upacara pelantikan Perwira Remaja TNI-Polri Tahun 2025, sang ayah, Sujadiyono, dan ibu, Robianti, tak kuasa menahan haru saat menghampiri putra sulung mereka, Moch. Haryo, yang dilantik sebagai perwira TNI Angkatan Laut oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Tentunya kami sangat bangga, terlebih karena menaikkan derajat kedua orang. Maka itu, kami juga siap untuk ditugaskan di mana saja sesuai dengan apa yang sudah kami ucapkan,” kata Letda Haryo saat ditemui bersama keluarganya di pelataran Istana Merdeka selepas upacara pelantikan.

    Bagi Haryo, perjuangannya menjadi seorang perwira TNI bak jalanan yang terjal dan penuh liku karena dia sempat gagal menjadi taruna Akademi Angkatan Laut saat pertama kali mendaftar, tepat setelah lulus dari bangku SMA.

    Namun, kegagalan itu tidak menyurutkan langkah Haryo. Dia kembali mendaftar untuk percobaan kedua dengan persiapan yang lebih matang dan hasil pun tak mengkhianati usahanya karena dia akhirnya diterima sebagai taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) di Surabaya, Jawa Timur.

    Haryo, yang lahir di Tangerang, Banten, dan menetap di Bekasi, Jawa Barat, pun merantau ke Surabaya untuk digembleng di kawah candradimuka calon-calon perwira TNI AL.

    “Sejak kecil, kami sudah ingin (punya) cita-cita menjadi tentara dan kami alhamdulillah akhirnya menjadi perwira,” ujarnya.

    Haryo pun mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya karena doa dan dukungan mereka yang mengantarkan dirinya menjadi perwira remaja TNI AL.

    “Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih karena selama ini selalu mendukung kami, men-support kami di saat, dalam kondisi apa pun,” kata Haryo saat ditemui bersama ayah dan ibunya.

    Dalam momen penuh haru itu, Sujadiyono pun mengungkapkan Haryo telah mewujudkan mimpinya menjadi seorang prajurit TNI.

    Sujadiyono mengaku dia mencoba mendaftar tiga kali sebagai prajurit TNI, tetapi gagal juga untuk ketiga kalinya. “Cita-cita saya ingin anak saya yang meneruskan cita-cita saya,” kata Sujadiyono.

    Oleh karena itu, bagi Sujadiyono, pencapaian yang diraih Haryo bukan hanya prestasi untuk anaknya, tetapi menjadi momen berakhirnya penantian sang ayah yang sempat punya mimpi sebagai tentara.

    “Pesan saya kepada Haryo, saya harapkan anak saya teguh, jujur, terus semangat juang, pantang menyerah sampai mencapai pangkat yang tertinggi supaya mengemban tugas negara,” kata Sujadiyono ke anaknya, Letda Haryo.

    Sementara itu, Robianti, ibunda Haryo, juga mendoakan anaknya itu selalu diberi semangat dan kesehatan. “Rajin shalatnya, ingat orang tua, untuk tugas negara dan bangsa,” kata Robianti.

    Dia pun mengaku telah merelakan Haryo untuk mengabdikan dirinya dan berkorban jiwa raga untuk negara, meskipun rasa was-was dan cemas kerap menghampiri dirinya manakala mengetahui tugas berat yang menanti anaknya itu.

    “Kalau seorang ibu itu pasti khawatir, tetapi itu, harus (rela) melepas seorang anak untuk negara,” kata Robianti.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demo ojol di Jakarta hanya diikuti puluhan orang

    Demo ojol di Jakarta hanya diikuti puluhan orang

    Jakarta (ANTARA) – Aksi unjuk rasa oleh pengemudi ojek daring/online (ojol) di kawasan Monas yang berlangsung pada Senin, hanya diikuti puluhan orang, padahal sebelumnya mereka mengklaim demo diikuti 50 ribu orang.

    Unjuk rasa yang dilakukan oleh Garda Indonesia itu berlangsung dari jam 14.30 WIB hingga sore hari, di mana pada aksi tersebut hanya diikuti oleh puluhan orang.

    Aksi unjuk rasa tersebut bertajuk “Kebangkitan Jilid II Transportasi Online Nasional 217” yang semula akan menggerakkan gelombang pengemudi online untuk mengepung Istana Presiden dan melumpuhkan aplikasi secara massal.

    “Meski massa tidak banyak tapi yang datang semua merupakan koordinator,” kata seorang orator.

    Pada saat orasi mereka menyatakan bahwa menuntut agar pemerintah membatasi pemotongan aplikasi hanya 10 persen dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Perppu sebagai payung hukum para pengemudi ojek daring.

    Pada Kamis (17/7) lalu aksi unjuk rasa pengemudi ojol juga dilakukan di kawasan Monas yang diinisiasi oleh Komunitas URC Bergerak.

    Namun, pada unjuk rasa tersebut tuntutannya justru berbeda. Jenderal Lapangan URC Achsanul Solihin mengatakan, skema potongan 20 persen sudah berjalan bertahun-tahun dan diterima oleh sebagian besar pengemudi.

    Bahkan dia menyatakan bahwa pemotongan menjadi 10 persen secara sepihak justru akan merugikan semua pihak, termasuk pengemudi sendiri.

    “Ojol dan aplikator harus sama-sama hidup, karena kami saling membutuhkan. Apabila aturan membunuh aplikator, sama saja membunuh ojol,” kata dia.

    URC juga menyatakan penolakan terhadap narasi yang ingin menjadikan pengemudi ojol sebagai buruh. Menurut mereka, identitas sebagai mitra mandiri harus dipertahankan karena menjamin kebebasan waktu dan ritme kerja.

    “Kami bukan buruh, kami mitra mandiri. Kami menolak regulasi yang memaksa pengemudi masuk dalam sistem kerja subordinatif. Sudah cukup kami diam, sekarang kami bicara,” lanjut Achsanul.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puluhan Ribu Ojol Bakal Turun ke Jalan, Ini Tuntutannya

    Puluhan Ribu Ojol Bakal Turun ke Jalan, Ini Tuntutannya

    Jakarta: Sekitar 50 ribu pengemudi ojek online (ojol) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 21 Juli 2025. Menurut informasi yang beredar, aksi demo massal tersebut akan dimulai pada pukul 13.00 Wib. 

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan aksi pada esok hari akan berlangsung lebih besar dari aksi-aksi sebelumnya. Selain di depan Istana Merdeka, aksi  korban aplikator juga akan dilakukan di sekitar gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jalan Medan Merdeka Selatan.

    “Sebagai bentuk akumulasi kekecewaan para pengemudi online dan kurir online atas tidak tegas dan tidak responsifnya Kementerian Perhubungan serta Menteri Perhubungan yang membiarkan persoalan tuntutan aksi sebelumnya secara berlarut-larut,” kata dia di Jakarta, Minggu, 20 Juli 2025.

    Selain itu, saat aksi berlangsung ada imbauan kepada seluruh peserta demo untuk mematikan aplikasi secara massal. Artinya, konsumen akan kesulitan untuk memesan layanan ojol pada esok hari. 
     

     

    Tuntutan ojol

    Menurut Igun, aksi demo dilakukan karena pemerintah membuat suatu keputusan kontra produktif yaitu menaikkan tarif ojol hingga 15%. Tuntutan pada demonstrasi yang diberi nama “Aksi 217 Istana” itu antara lain agar pemerintah menghadirkan undang-undang transportasi online dan membuat peraturan tarif antar dan makanan.

    Kemudian, mereka juga meminta dilakukan audit investigatif aplikator dan menghapuskan sejumlah hal seperti multi-order atau pesanan dalam satu transaksi.

    “Patut dipertanyakan pemerintah saat ini pro kepada rakyat atau pro kepada pebisnis aplikator sehingga lima tuntutan dasar dari para pengemudi diabaikan berlarut-larut,” tegas dia.

    Igun mengatakan peserta aksi meliputi pengemudi online, kelompok pengguna transportasi online seperti pekerja, buruh, mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum lainnya serta kelompok usaha UMKM.

    Jakarta: Sekitar 50 ribu pengemudi ojek online (ojol) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 21 Juli 2025. Menurut informasi yang beredar, aksi demo massal tersebut akan dimulai pada pukul 13.00 Wib. 
     
    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan aksi pada esok hari akan berlangsung lebih besar dari aksi-aksi sebelumnya. Selain di depan Istana Merdeka, aksi  korban aplikator juga akan dilakukan di sekitar gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jalan Medan Merdeka Selatan.
     
    “Sebagai bentuk akumulasi kekecewaan para pengemudi online dan kurir online atas tidak tegas dan tidak responsifnya Kementerian Perhubungan serta Menteri Perhubungan yang membiarkan persoalan tuntutan aksi sebelumnya secara berlarut-larut,” kata dia di Jakarta, Minggu, 20 Juli 2025.

    Selain itu, saat aksi berlangsung ada imbauan kepada seluruh peserta demo untuk mematikan aplikasi secara massal. Artinya, konsumen akan kesulitan untuk memesan layanan ojol pada esok hari. 
     

     

    Tuntutan ojol

    Menurut Igun, aksi demo dilakukan karena pemerintah membuat suatu keputusan kontra produktif yaitu menaikkan tarif ojol hingga 15%. Tuntutan pada demonstrasi yang diberi nama “Aksi 217 Istana” itu antara lain agar pemerintah menghadirkan undang-undang transportasi online dan membuat peraturan tarif antar dan makanan.
     
    Kemudian, mereka juga meminta dilakukan audit investigatif aplikator dan menghapuskan sejumlah hal seperti multi-order atau pesanan dalam satu transaksi.
     
    “Patut dipertanyakan pemerintah saat ini pro kepada rakyat atau pro kepada pebisnis aplikator sehingga lima tuntutan dasar dari para pengemudi diabaikan berlarut-larut,” tegas dia.
     
    Igun mengatakan peserta aksi meliputi pengemudi online, kelompok pengguna transportasi online seperti pekerja, buruh, mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum lainnya serta kelompok usaha UMKM.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Ojol Demo Besar-besaran & Offbid Massal Besok, Ini Tuntutannya

    Ojol Demo Besar-besaran & Offbid Massal Besok, Ini Tuntutannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia mengungkap lima tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi demonstrasi driver ojol yang bakal digelar besok Senin, 21 Juli 2025. 

    Aksi yang dinamakan Aksi 217 Korban Aplikator itu rencananya akan berlangsung di depan Istana Presiden dan beberapa titik di Jakarta. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan dari para pengemudi transportasi online terhadap tidak adanya tindak lanjut konkret dari pemerintah atas permasalahan yang telah disampaikan sejak dua bulan terakhir.

    “Patut dipertanyakan pemerintah saat ini pro kepada rakyat atau pro kepada pebisnis aplikator sehingga lima tuntutan dasar dari para pengemudi diabaikan berlarut-larut,” kata Igun dalam keterangan resmi pada Minggu (20/7/2025). 

    Berikut 5 tuntutan ojol pada Aksi 217 Korban Aplikator:

        1.    Negara Hadirkan UU Transportasi Online/PERPPU

        2.    Driver 90% Aplikator 10% HARGA MATI

        3.    Pemerintah Buat Peraturan Tarif Antar Barang dan Makanan

        4.    Audit Investigatif Aplikator

        5.    Hapus Aceng, Slot, Hub, Multi Order, Member, Pengkotak-Kotakan dll. SEMUA DRIVER REGULER KEMBALI,”_ kata Igun.

    Igun menjelaskan, aksi tersebut rencananya melibatkan sekitar 50.000 pengemudi dari berbagai platform, mencakup ojek online roda dua (R2), taksi online roda empat (R4), serta kurir daring. 

    Lebih lanjut, dia menuturkan demo besar dan offbid massal besok dilakukan sebagai bentuk protes terhadap ketidakjelasan sikap pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, aksi yang akan dilakukan besok berpotensi lebih besar dari sebelumnya dan mengundang berbagai elemen masyarakat yang terdampak oleh ketidakpastian aturan transportasi daring.

    Dia menyebut kelompok pengguna transportasi online seperti pekerja, buruh, mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum lainnya serta kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan bersatu pada Aksi 217. 

    Igun juga menyayangkan sikap Menteri Perhubungan yang dinilai tidak sigap dan membiarkan isu ini berlarut hingga menyasar Presiden Prabowo Subianto. 

    “Sehingga masyarakat menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo dibuat tidak konkret dalam menyelesaikan permasalahan transportasi online yang seharusnya sudah dapat diselesaikan oleh Menteri Perhubungan pada l Mei 2025 lalu,” katanya.

    Lebih lanjut, Igun menyampaikan bahwa aksi 21 Juli besok bukan yang terakhir. Jika tidak ada tanggapan dari pemerintah, aksi lanjutan akan terus bergulir.

    “Selama Menteri Perhubungan serta Presiden tidak menanggapi tuntutan kami maka Aksi 217 bukan aksi terakhir, Agustus hingga Desember 2025 kami akan turun aksi massa secara bergelombang di seluruh Indonesia dengan berbagai aliansi pengemudi online se-Nusantara,” tutup Igun.