Topik: Buruh

  • Daftar UMK Jatim 2026 Jika Cuma Naik 6,5% di 38 Kabupaten & Kota

    Daftar UMK Jatim 2026 Jika Cuma Naik 6,5% di 38 Kabupaten & Kota

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah disebut tengah merumuskan formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang bakal diikuti oleh kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026. Saat ini kalangan buruh juga masih menantikan pengumuman UMK Jawa Timur 2026.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah masih memfinalisasi peraturan pemerintah (PP) bari tentang pengupahan, yang memuat formula hingga rentang kenaikan upah minimum tahun depan.

    “Kita berharap sebenarnya dari patokan jadwal tentu sebelum 31 Desember 2025, jadi untuk diterapkan bulan Januari. Sekali lagi karena kita sedang menyiapkan PP yang baru, tidak ada kemudian kita harus sesuai dengan PP yang lama,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2025).

    Ketika ditanya perihal ketentuan indeks tertentu atau alfa dalam formula UMP 2026, Yassierli enggan memberikan bocoran. Dia hanya berujar bahwa kenaikan UMP tahun depan tidak ditetapkan satu angka sebagaimana UMP 2025 yang naik 6,5%.

    Sementara pada kesempatan sebelumnya, para pekerja melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan persentase kenaikan upah minimum sebesar 8,5% hingga 10,5%.

    Adapun, besaran UMK Provinsi Jawa Timur tahun ini diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur No: 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2025.

    Pada daftar UMK Jawa Timur 2025, Kota Surabaya masih menempati posisi tertinggi dengan Rp4.961.753,00. Sementara daerah terendah adalah Kabupaten Situbondo dengan Rp2.335.209,00.

    Berikut asumsi UMK Jawa Timur apabila posisinya dinaikkan minimal 6,5%.

    Kota Surabaya Rp5.284.267,00
    Kabupaten Gresik Rp5.190.951,65
    Kabupaten Sidoarjo Rp5.187.094,22
    Kabupaten Pasuruan Rp5.183.237,85
    Kabupaten Mojokerto Rp5.171.667,696
    Kabupaten Malang Rp3.784.510,457
    Kota Malang Rp3.735.692,05
    Kota Batu Rp3.578.896,29
    Kota Pasuruan Rp3.576.864,21
    Kabupaten Jombang Rp3.340.909,26
    Kabupaten Tuban Rp3.248.676,00
    Kota MojokertoRp3.227.983,00
    Kabupaten Lamongan Rp3.207.929,66
    Kabupaten Probolinggo Rp3.183.608,46
    Kota Probolinggo Rp3.063.639,71
    Kabupaten Jember Rp3.023.153,73
    Kabupaten Banyuwangi Rp2.992.798,04
    Kota Kediri Rp2.739.564,46
    Kabupaten Bojonegoro Rp2.689.265,58
    Kabupaten Kediri Rp2.654.843,72
    Kota Blitar Rp2.642.744,25
    Kabupaten Tulungagung Rp2.631.402,00
    Kabupaten Lumajang Rp2.587.698,66
    Kota Madiun Rp2.579.551,82
    Kabupaten Blitar Rp2.570.902,31
    Kabupaten Magetan Rp2.563.175,74
    Kabupaten Sumenep Rp2.562.996,82
    Kabupaten Nganjuk Rp2.561.617,08
    Kabupaten Ponorogo Rp2.559.172,34
    Kabupaten Madiun Rp2.556.361,87
    Kabupaten Ngawi Rp2.553.813,32
    Kabupaten Bangkalan Rp2.553.410,75
    Kabupaten Trenggalek Rp2.533.415,96
    Kabupaten Pamekasan Rp2.531.105,91
    Kabupaten Pacitan Rp2.517.985,66
    Kabupaten Bondowoso Rp2.499.957,34
    Kabupaten Sampang Rp2.487.507,96
    Kabupaten Situbondo Rp2.487.026,59

  • Mas Dhito Berikan Dukungan kepada Aulia, Perwakilan Kabupaten Kediri di Ajang OMATIQ 2025

    Mas Dhito Berikan Dukungan kepada Aulia, Perwakilan Kabupaten Kediri di Ajang OMATIQ 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Setiap anak memiliki bakat dan kelebihan masing-masing. Dibalik sosoknya yang pendiam Aulia Khikmatul Maula (11), pelajar SDN Sidomulyo ini ternyata menyimpan potensi yang membanggakan.

    Besar dari keluarga sederhana tak menghambat pelajar ini untuk mengukir prestasi. Karena prestasinya, Aulia bahkan bisa mewakili Kabupaten Kediri dalam Olimpiade Matematika dan Al-Quran (OMATIQ) 2025 tingkat nasional pada 16-18 Desember di Yogyakarta.

    Berkat capaian yang membanggakan, sebelum berangkat mengikuti olimpiade, pada Jumat (28/11) pelajar SD ini diundang langsung untuk bertemu dengan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.

    Dalam pertemuan di ruang kerja bupati siang itu, disampaikan pada olimpiade yang diikuti, Aulia mengikuti lomba Al-Quran. Mas Dhito pun memberikan semangat kepada Aulia dan mendoakan untuk kesuksesan di ajang olimpiade yang secara rutin diadakan Laznas Yatim Mandiri itu.

    Apapun hasil yang didapatkan, Aulia telah membuktikan, dalam kesederhanaan sekalipun tetap bisa menunjukkan sebagai anak berprestasi. Sebab baginya dalam kompetisi yang terpenting semangat dalam menjalani proses.

    “Semoga nanti saat mengikuti kompetisi dapat memberikan hasil dan prestasi yang maksimal,” kata Mas Dhito.

    Sebagai bentuk dukungan, Mas Dhito memberikan uang saku sebagai bekal selama mengikuti olimpiade. Bupati muda ini bahkan memberikan beasiswa pendidikan ke tingkat lebih tinggi bagi pelajar yang kini duduk di kelas 6 tersebut.

    Mas Dhito saat itu juga mengaku bangga dengan orang tua Aulia. Ditengah kesibukan sang ibu berjualan lontong dan bapak buruh bangunan, namun keduanya mampu membimbing dan mendampingi anaknya hingga berprestasi.

    “Ibu ini juga luar biasa, saya titip anaknya,” pesan Mas Dhito kepada Anis Sukanti, ibu Aulia yang ikut mendampingi.

    Pada pertemuan itu pula, bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Mokhamat Muhsin, Mas Dhito mengaku beasiswa pendidikan tak hanya diberikan bagi Aulia, namun juga akan diberikan bagi adiknya yang kini masih di taman kanak-kanak (TK).

    “Saya selaku bupati merasa bangga, dan akan suport nanti kebutuhannya Aulia, beasiswa SMP, SMA kita bantu juga adiknya kami beri beasiswa,” ungkap Mas Dhito.

    Anis Sukanti dalam kesempatan itu mengaku bangga dan menyampaikan rasa syukur. Pihaknya tak menduga, berkat capaian prestasi anaknya dia bisa diundang dan ikut bertemu bupati.

    Menurut Anis, anaknya sejak kecil memang rajin mengaji Al-Quran. Meski pendiam, dalam kesehariannya, Aulia juga biasa bermain dengan teman-teman sebayanya.

    “Senang sekali bisa mendapatkan beasiswa dari Mas Bupati. Semoga apa yang didapat menjadi berkah bagi anaknya,” ucap ibu Aulia. [ADV PKP/nm]

  • PM Australia Anthony Albanese Nikahi Kekasihnya

    PM Australia Anthony Albanese Nikahi Kekasihnya

    Jakarta

    Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menikahi kekasihnya, Jodie Haydon, pada hari Sabtu (29/11). Dengan pernikahan ini, Albanese menjadi pemimpin pertama negara itu yang menikah saat masih menjabat.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (29/11/2025), Albanese, 62 tahun, dengan wajah berseri-seri menikahi pekerja jasa keuangan tersebut dalam upacara tertutup di taman kediaman resminya di Canberra, The Lodge.

    “Menikah”, ujar pemimpin Australia itu dalam unggahan singkat di media sosial, disertai video dirinya mengenakan dasi kupu-kupu, menggenggam tangan istrinya yang tersenyum, yang mengenakan gaun putih panjang, diiringi hujan confetti.

    Dalam pernyataan bersama, pasangan ini mengatakan: “Kami sangat senang dapat berbagi cinta dan komitmen kami untuk menjalani kehidupan masa depan bersama, di hadapan keluarga dan sahabat terdekat.”

    Pernikahan ini berlangsung lebih dari setahun setelah Albanese melamar Haydon pada Hari Valentine 2024, dengan mengatakan saat itu ia telah menemukan pasangan “yang ingin kuhabiskan sisa hidupku bersamanya”.

    Mereka menuliskan janji pernikahan mereka sendiri.

    Anjing peliharaan Albanese, seekor anjing cavoodle berbulu lebat bernama Toto, menjadi pembawa cincin.

    Pasangan pengantin baru ini akan berbulan madu selama lima hari di Australia mulai Senin mendatang.

    Perdana menteri Australia itu bertemu Haydon lebih dari lima tahun yang lalu dalam sebuah jamuan makan malam bisnis di Melbourne. Albanese bercerai dari istri sebelumnya pada tahun 2019 dan memiliki seorang putra bernama Nathan.

    Pemimpin Partai Buruh yang berhaluan kiri-tengah ini mengamankan masa jabatan periode keduanya melalui kemenangan telak dalam pemilu pada bulan Mei tahun ini.

    Ia bergabung dengan Partai Buruh saat masih di sekolah menengah atas, dan kemudian terlibat secara mendalam dalam dunia politik mahasiswa yang penuh gejolak di Universitas Sydney.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Viral Kayu Glondongan saat Banjir Bandang di Sungai Batang Toru: Runtuhnya Benteng Kehidupan

    Viral Kayu Glondongan saat Banjir Bandang di Sungai Batang Toru: Runtuhnya Benteng Kehidupan

    Hendra menceritakan, harmoni mulai pecah ketika jalan perusahaan dibuka. Hutan ditebang, bukit digunduli, dan lahan-lahan ulayat beralih fungsi menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Pembukaan hutan dalam skala luas ini menyebabkan tanah kehilangan kemampuan menyerap air, membuat aliran permukaan (run-off) meningkat drastis.

    “Mesin berat menggantikan tenaga manusia; suara burung berganti dengan deru ekskavator,” tambahnya.

    Kondisi in mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin ruang hidup masyarakat. Kebijakan tata ruang yang tidak berpihak pada rakyat kecil, lemahnya pengawasan, serta izin yang diterbitkan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan telah menghasilkan konsekuensi yang kini harus ditanggung masyarakat berupa banjir dan longsor setiap musim hujan tiba.

    “Kerusakan ekosistem Batang Toru bukan hanya kerusakan ekologis, tetapi kerusakan sosial. Kemandirian ekonomi terganggu karena masyarakat berubah dari pemilik lahan menjadi buruh di tanah sendiri,” tegas Hendra.

     

  • Perusahaan Ramai-Ramai Relokasi Pabrik ke Jateng, Menaker Buka Suara

    Perusahaan Ramai-Ramai Relokasi Pabrik ke Jateng, Menaker Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi fenomena perusahaan alas kaki dan garmen banyak yang melakukan relokasi pabrik ke kawasan Jawa Tengah (Jateng).

    Dia menjelaskan bahwa keputusan perusahaan untuk melakukan relokasi pabrik terdiri dari banyak faktor, tak terkecuali terkait dengan upah minimum.

    “Banyak faktor, ya. Bisa jadi pertimbangan yang disampaikan [upah minimum] itu salah satunya,” kata Yassierli kepada wartawan di Kantor Kemnaker, dikutip pada Kamis (27/11/2025).

    Menurutnya, keberlangsungan pabrik industri padat karya bergantung kepada sejumlah struktur biaya, mulai dari biaya tenaga kerja hingga biaya operasional lainnya.

    “Ketersediaan material, kemudian terkait biaya transportasi, kemudian dia gudangnya di mana. Itu kan banyak faktor,” pungkas Yassierli.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menjelaskan bahwa relokasi pabrik banyak terjadi di wilayah Jawa Barat, tepatnya koridor industri seperti Bekasi menuju kawasan lain seperti Batang, Jawa Tengah.

    “Jadi ini banyak dipengaruhi selain tadi masalah tinggi rendahnya upah dan khususnya berhubungan dengan produktivitas manusianya,” kata Sanny dalam temu media di kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

    Selain itu, dia menyebut bahwa kawasan Jawa Tengah, dalam hal ini tenaga kerja setempat, relatif lebih menjamin adanya stabilitas sosial dan politik. Apabila loyalitas karyawan tinggi, Sanny menilai produktivitas perusahaan dapat meningkat.

    Dia lantas menggarisbawahi faktor dukungan dari pemerintah daerah setempat. Menurutnya, pengurusan perizinan dan kebutuhan industri di Jawa Tengah yang lebih mudah turut menjadi daya tawar relokasi pabrik.

    Dari kacamata buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melihat bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

    Presiden KSPN Ristadi memaparkan bahwa kawasan Jawa Tengah dipilih perusahaan tersebut mengingat upah minimum yang relatif rendah pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.

    “Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

  • Temui partai Malaysia, PRIMA tegaskan usung program kerakyatan

    Temui partai Malaysia, PRIMA tegaskan usung program kerakyatan

    Partai PRIMA ini merupakan partai baru yang dideklarasikan pada 1 Juni 2021 yang dipersiapkan untuk mengikuti Pemilu 2024 dengan mengusung beberapa program-program kerakyatan, kami selalu menggaungkan slogan Partainya Rakyat Biasa

    Jakarta (ANTARA) – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menegaskan komitmen mengusung program-program kerakyatan dalam pertemuan dengan Partai Amanah Negara Malaysia di kantor DPP Partai PRIMA, Jakarta.

    “Partai PRIMA ini merupakan partai baru yang dideklarasikan pada 1 Juni 2021 yang dipersiapkan untuk mengikuti Pemilu 2024 dengan mengusung beberapa program-program kerakyatan, kami selalu menggaungkan slogan Partainya Rakyat Biasa,” Sekretaris Jendral Partai PRIMA Mayor Jenderal TNI (Purn) Gautama Wiranegara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Dalam pertemuan tersebut Gautama menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan dari Partai Amanah Negara, ia juga memperkenalkan Partai PRIMA dengan menjelaskan sejarah berdirinya dan program perjuangannya.

    Ia menyebutkan posisi politik Partai PRIMA masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menggemakan program perjuangan melawan Serakahnomics. Menurutnya, sampai hari ini sistem ekonomi-politik Indonesia masih dalam kungkungan Serakahnomics yang menjadi musuh bersama.

    Lebih lanjut, Ia juga menyampaikan bahwa Partai PRIMA didirikan oleh beberapa organisasi massa dari berbagai lintas sektor yakni Sektor Mahasiswa ada LMND (Liga mahasiswa nasionaL untuk Demokrasi), Sektor Buruh ada FNPBI (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia), sektor petani dan nelayan ada STN (Serikat Tani Nelayan), sektor kebudayaan ada JAKER (Jaringan Kebudayaan Rakyat), dan Sektor Rakyat miskin kota ada SRMI (Solidaritas Rakyat Mandiri Indoensia).

    Beberapa organisasi massa ini berhimpun dan mendirikan alat politik alternatifnya sendiri karena menyadari bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang Indonesia itu diputuskan dalam sektor politik.

    Partai PRIMA pada PEMILU 2024 sempat mendaftarkan diri untuk ikut serta sebagai peserta dalam kompetisi peserta demokrasi lima tahunan, namun tidak lolos pada tahapan verifikasi faktual. Meski demikian, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Partai PRIMA masuk dan terlibat dalam Koalisi Indonesia Maju untuk memenangkan Presiden dan Ketua Umum PRIMA Agus Jabo Priyono diangkat sebagai Wakil Menteri Sosial.

    Gautama berharap pertemuan ini bisa menjadi awal untuk membangun kerja sama politik dan bisa menyinergikan program Partai PRIMA dan Partai Amanah Negara Malaysia.

    Perwakilan Partai Amanah Negara yang terdiri Ketua Partai Amanah Kedah, Asmirul Anuar Aris, Johar Abdullah dan Basir Haji Islmai, mengapresiasi keterbukaan partai PRIMA untuk menerima kunjungan tersebut.

    Perwakilan Partai Amanah Negara Malaysia, memuji keterlibatan sejumlah ormas dalam pembangunan Partai PRIMA. Menurutnya, di Kedah banyak anak muda yang tidak berpartai karena semua kebutuhannya dibiayai negara, dan sangat sulit sekali untuk dilibatkan sebagai pemilih maupun sebagai pengurus partai di tingkat bawah.

    Mereka juga menjelaskan situasi politik negara Malaysia dan sistem pemilu yang ada di negaranya. Mereka mengunjungi beberapa partai politik yang ada di Indonesia untuk mengonsolidasikan partai politik lintas ASEAN untuk membangun kerja sama politik.

    Acara silaturahmi diakhiri dengan pemberian cenderamata dari DPP Partai PRIMA yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Jendral DPP Partai PRIMA yang didampingi oleh Wakil Ketua Umum Wahida, Wakil Sekretaris Jendral Ansyar, ketua Umum JAKER Annisa, Sekretaris jendral LMND Julfikar, Wakil Ketua Umum LMND Agung Trianto, Koordinator Partai PRIMA Pulau Papua Jefri Ane, Sekretaris Jendral FNPBI serta Bendahara Umum Siti Rahmawati B. Razak.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kebakaran Terburuk di Hong Kong, Tewaskan Puluhan Warga

    Kebakaran Terburuk di Hong Kong, Tewaskan Puluhan Warga

    Anda sedang menyimak sejumlah berita mancanegara pilihan yang telah kami rangkum dalam Dunia Hari Ini.

    Edisi Kamis, 27 November 2025, kita awali dari Hong Kong.

    Kebakaran hebat melanda kompleks apartemen

    Setidaknya 44 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 200 orang hilang akibat kebakaran besar yang melanda beberapa gedung apartemen di sebuah kompleks permukiman di Hong Kong.

    Kebakaran terburuk dalam beberapa tahun ini terjadi sebelum pukul tiga sore Rabu setempat, dengan api yang dimulai dari struktur bambu di salah satu gedung, menurut otoritas Hong Kong.

    Kebakaran menyebar ke tujuh dari delapan gedung di kompleks permukiman dengan jumlah penduduk mencapai 4.800 orang, yang tinggal di 2.000 apartemen.

    “Puing-puing dan struktur dari bangunan yang terdampak berjatuhan,” kata Derek Armstrong Chan, wakil direktur operasi Dinas Pemadam Kebakaran.

    “Suhu di dalam gedung-gedung yang terdampak sangat tinggi. Sulit bagi kami untuk memasuki gedung dan naik ke atas untuk melakukan pemadaman dan penyelamatan.”

    Korban tewas akibat banjir Thailand tembus 33 jiwa

    Pihak berwenang di Thailand mengirimkan helikopter untuk mengevakuasi pasien kritis dari sebuah rumah sakit di kota Hat Yai, kota di selatan Thailand yang paling terdampak banjir dalam beberapa tahun terakhir.

    Kejadian ini terjadi setelah lantai satu rumah sakit utama milik pemerintah terendam banjir, di mana 600 orang dirawat, 50 di antaranya berada di ruang perawatan intensif.

    Juru bicara pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat mengatakan sekitar 20 helikopter dan 200 perahu yang dikerahkan dalam upaya penyelamatan di Hat Yai kesulitan menjangkau orang-orang yang terlantar.

    Jumlah korban tewas meningkat menjadi 33, sementara diperkirakan hujan lebat masih akan mengguyur wilayah itu.

    Banjir melanda sembilan provinsi di Thailand dan sejumlah kawasan di Malaysia dalam dua tahun berturut-turut, yang mendorong kedua negara untuk mengevakuasi hampir 45.000 orang.

    Pembatasan usia medsos di Australia digugat

    Larangan bagi warga Australia berusia di bawah 16 tahun dari platform seperti Instagram, TikTok, Snapchat, dan YouTube digugat kelompok advokasi Digital Freedom Project ke Pengadilan Tinggi.

    Kelompok tersebut mengklaim undang-undang baru, yang akan berlaku efektif pada 10 Desember, “sangat berlebihan” dan melanggar “hak konstitusional atas kebebasan berkomunikasi politik”.

    Rabu kemarin, Menteri Komunikasi Anika Wells menanggapinya dengan mengatakan pemerintah federal Australia tetap “teguh” dalam komitmennya untuk menerapkan undang-undang tersebut.

    “Meskipun kami menerima ancaman dan gugatan hukum dari orang-orang dengan motif tersembunyi, pemerintahan Partai Buruh Albanese tetap teguh di pihak orangtua, dan bukan platform,” ujarnya.

    Mantan Marinir mengaku menabrakkan mobil di parade Liverpool

    Seorang pengemudi yang menabrakkan mobilnya ke kerumunan penggemar sepak bola di parade kemenangan Liga Primer Liverpool telah mengaku bersalah.

    Paul Doyle terisak-isak saat mengakui dirinya mengemudi secara berbahaya dalam tuduhan percobaan atau menyebabkan cedera tubuh yang parah, serta tiga tuduhan melukai dengan sengaja.

    Media Inggris melansir Doyle memiliki latar belakang di bidang informasi dan teknologi, dan sebelumnya bertugas di Komando Marinir Kerajaan Inggris pada tahun 1990-an.

    Paul sebelumnya membantah dakwaan yang menewaskan 29 korban berusia antara enam bulan dan 77 tahun dan dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal seumur hidup.

  • Gaji dan Pesangon Tak Kunjung Dibayar, Eks Karyawan Madiun Umbul Square Ancam Kemah di Gedung DPRD dan Kantor Bupati
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        26 November 2025

    Gaji dan Pesangon Tak Kunjung Dibayar, Eks Karyawan Madiun Umbul Square Ancam Kemah di Gedung DPRD dan Kantor Bupati Surabaya 26 November 2025

    Gaji dan Pesangon Tak Kunjung Dibayar, Eks Karyawan Madiun Umbul Square Ancam Kemah di Gedung DPRD dan Kantor Bupati
    Tim Redaksi
    MADIUN, KOMPAS.com
    – Kesal gaji dan pesangon tak kunjung dibayar hingga tujuh bulan, 14 eks karyawan Madiun Umbul Square (MUS) mengancam akan berkemah di gedung DPRD Kabupaten Madiun.
    Ancaman itu disampaikan 14 eks pekerja MUS setelah audiensi bersama Komisi C dan Komisi D DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (26/11/2025). Dari hasil audiensi itu tak ada kejelasan pembayaran
    gaji dan pesangon
    .
    Ketua Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) Aris Budiono yang mendampingi 14
    eks karyawan
    MUS menyatakan kekecewaannya terhadap respon DPRD Kabupaten Madiun.
    Pasalnya saat bertatap muka dengan DPRD, para pekerja hanya diberikan janji tanpa adanya penyelesaian pembayaran gaji dan pesangon yang jelas.
    “Kami tidak puas. Karyawan Umbul ini butuh kepastian kapan gaji dan pesangonnya dibayar. Bukan hanya janji. Setidaknya ada skema cicilan atau langkah nyata pembayaran hak buruh,” kata Aris.
    Menurut Aris, selama tujuh bulan lamanya setelah diberhentikan, eks pekerja MUS yang merupakan perusahaan daerah tidak pernah mendapatkan pembayaran gaji dan pesangon.
    Padahal masing-masing pekerja memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.
    Bagi Aris, para eks karyawan seperti dipingpong antara pengelola dan pemerintah daerah saat menuntut pembayaran gaji dan pesangon.
    Bila tidak ada kejelasan hingga pekan depan, SBMR akan turun dengan masa yang lebih banyak lagi dan menggelar tenda untuk berkemah di DPRD dan Kantor Bupati.
    “Kami akan pasang tenda di halaman DPRD dan Puspem (Pusat Pemerintahan Kantor Bupati Madiun) sampai hak gaji dan pesangon itu dibayarkan. Untuk itu empat belas orang ini harus mendapatkan haknya,” jelas Aris.
    Aris menilai sikap mengulur waktu terlihat dari pernyataan sejumlah pimpinan komisi yang masih meminta pekerja untuk bersabar.
    Para anggota DRPD Kabupaten Madiun berdalih pembahasan akan diteruskan dengan pengurus
    Madiun Umbul Square
    dan pemerintah daerah.
    Sementara itu Ketua Komisi C DPRD Rudy Triswahono yang dimintai tanggapannya usai menemu 14 eks karyawan MUS enggan banyak bicara.
    “Nanti-nanti… kita ngobrol sekalian, urusannya solusi dulu ya,” demikian ujar Rudy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Atap Bocor dan Banjir Tak Menghalangi Frido Mengajar di Sanggar Pijar untuk Anak-anak Kelompok Marjinal di Surabaya
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        26 November 2025

    Atap Bocor dan Banjir Tak Menghalangi Frido Mengajar di Sanggar Pijar untuk Anak-anak Kelompok Marjinal di Surabaya Surabaya 26 November 2025

    Atap Bocor dan Banjir Tak Menghalangi Frido Mengajar di Sanggar Pijar untuk Anak-anak Kelompok Marjinal di Surabaya
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Terkadang, sosok guru tidak harus berbalut seragam atau bekerja di bawah atap bangunan sekolah megah.
    Guru juga bukan hanya sosok dengan gelar pendidikan berlapis untuk mengajarkan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.
    Terkadang, guru juga dikenal di tengah-tengah kampung padat penduduk dengan ekonomi ke bawah dan kelompok terpinggirkan.
    Itulah yang dilakukan
    Frido Yoga
    (39), pengajar sekaligus salah seorang pendiri
    Sanggar Pijar

    Surabaya
    .
    Tanpa bet seragam yang ternama, ia mengajarkan anak-anak yang tinggal di pinggiran rel kereta Jalan Tambak Mayor Utara, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur.
    Padahal, mereka masih harus menumpang rumah warga dengan atap yang sering bocor dan banjir menggenang kala hujan. Tapi itu tak mematahkan semangat Frido untuk mencerdaskan generasi bangsa.
    Sanggar Pijar merupakan sebuah lembaga belajar nonformal bagi anak-anak dari kalangan keluarga ekonomi bawah, anak yatim piatu, hingga kelompok marjinal.
    Ia menuturkan, seringkali kegiatan belajar mengajar terpaksa diliburkan karena Kawasan Tambak Mayor selalu menjadi langganan banjir saat musim hujan tiba.
    “Setiap banjir, sekolah-sekolah termasuk kegiatan sanggar terpaksa libur,” ungkapnya, saat dihubungi Kompas.com.
    Selain mengganggu mobilitas, banjir juga meningkatkan potensi penyebaran penyakit karena air selokan dan sampah yang meluap.
    “Masyarakat, terutamanya anak-anak, menjadi rawan terserang penyakit karena banyak sampah-sampah yang meluap terbawa arus air,” tutur dia.
    Frido menceritakan mulanya saat masih bergabung dengan Serikat Buruh pada tahun 2020, dia diajak oleh seorang teman untuk membantu mengolah Sanggar Pijar.
    “Awalnya cuma diminta untuk membantu, ya sebagai pengajar, kadang juga sebagai pengurus kalau ada acara-acara di sanggar,” jelas Frido saat dihubungi Kompas.com.
    Ada sekitar enam orang, termasuk Frido sebagai pelopor pendirian sanggar tersebut.
    Awalnya hanya berbentuk kelompok belajar kecil di kampung Tanjungsari Jaya, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur.
    Tujuannya, memberikan akses dan kesempatan anak-anak di wilayah tersebut memperoleh pendidikan yang layak, serta mengembangkan bakat dan kemampuan mereka.
    Meskipun kala itu pandemi Covid-19 melanda Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sanggar tetap berlangsung sebisa mungkin.
    “Jadi ya lumayan ribet juga sih, ada pembatas, pakai masker, tapi mau gimana lagi,” tuturnya.
    Walaupun hanya beralaskan lapangan umum dan papan tulis sederhana, tidak menyurutkan semangat 20 siswa yang belajar di Sanggar Pijar.
    “Jadi belajar kita memang biasanya di lapangan, kadang balai RT tapi tempatnya terlalu sempit dengan jumlah anak yang semakin banyak,” ujarnya.
    Karena kurangnya fasilitas yang memadai ditambah kondisi pandemi yang semakin buruk, memaksa Sanggar Pijar vakum pada tahun 2022 hingga Agustus 2024.
    “Selama itu juga banyak teman-teman yang dari Serikat Buruh itu keluar, akhirnya sekarang saya yang menjadi koordinator meneruskan,” jelasnya.
    Saat Sanggar Pijar aktif kembali, markas berpindah ke perkampungan di Jalan Tambak Mayor Utara, Surabaya.
    Beruntungnya ada salah seorang warga sukarela mau meminjamkan rumahnya untuk tempat belajar Sanggar Pijar.
    “Kan memang target kita masyarakat ekonomi bawah dan terbatas, kebetulan juga di sini ada warga yang secara sukarela mau menampung kami selama kegiatan belajar mengajar,” paparnya.
    Kini, Sanggar Pijar semakin berkembang dan berlokasi di dua tempat yakni di Jalan Tambak Mayor Utara dan Pulo Wetan, Kecamatan Wonokromo dengan siswa berumur antara 7 hingga 13 tahun.
    Kelasnya dimulai setiap hari Sabtu sekitar pukul 15.00-18.00 WIB.
    “Kalau di Tambak Mayor ada sekitar 16 murid, kalau di Wonokromo sekitar 10 sampai 15 siswa,” sebutnya.
    Pria yang bekerja sebagai ojek online (ojol) itu menerangkan, alasan dirinya tetap bertahan sebagai pekerja sosial karena kesadaran sosial yang didapatkannya sejak bergabung dengan Serikat Buruh.
    “Dulu kan saya di Serikat Buruh juga aktif dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, literasi dan isu HAM yang lingkupnya juga masyarakat kelas bawah,” terangnya.
    Meski demikian, ia kerap kali harus mendapati kendala biaya untuk mengembangkan kegiatan sanggar.
    “Kadang mau gak mau kita harus rogoh dari kantong sendiri, tapi kalau sekarang kita biasanya ada kas dari anak-anak seikhlasnya itu digunakan untuk beli buku, spidol, pensil mereka,” jelasnya.
    Terlepas dari itu, Frido merasa senang setiap kali melihat perkembangan diri para muridnya.
    “Ada yang dulu salah satu anak awalnya takut sampai nangis dengan matematika, tapi sekarang sudah mulai berani,” ucapnya.
    Ia berharap, ke depannya pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib para pekerja sosial di Indonesia karena terdapat kontribusi dan dampak yang cukup besar kepada masyarakat.
    “Termasuk saat pemerintah mencanangkan sekolah rakyat, menurut saya kenapa engga dari sanggar-sanggar pendidikan yang ada saja dikembangkan dulu,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kesabaran Habis, Pekerja Umbul Square Bakal Gelar Aksi Bermalam di DPRD

    Kesabaran Habis, Pekerja Umbul Square Bakal Gelar Aksi Bermalam di DPRD

    Madiun beritajatim.com – Polemik pembayaran gaji dan pesangon 14 pekerja Madiun Umbul Square (MUS) kembali menemui jalan buntu. Audiensi yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Madiun bersama Komisi C dan Komisi D, Rabu (26/11/2025), tak mampu menghasilkan keputusan penyelesaian yang jelas.

    Ketua Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) Aris Budiono menyebut pertemuan tersebut jauh dari harapan para pekerja. Ia menilai respons dewan masih sebatas wacana tanpa langkah nyata.

    “Kalau dinilai, hasil hari ini mungkin hanya 40 persen. Sisanya? Kami kecewa. Kawan-kawan Umbul Square butuh kepastian. Minimal ada skema pembayaran bertahap, bukan sekadar janji,” kata Aris.

    Ia menegaskan, para pekerja sudah terlalu lama diputar-putar antara pengelola dan pemerintah daerah tanpa titik akhir. Karena itu, SBMR menyiapkan aksi lanjutan bila sampai awal Desember tak muncul perkembangan berarti.

    “Kami akan dirikan tenda di halaman DPRD maupun Puspem. Mereka bekerja, mereka berhak. Empat belas orang ini harus menerima gaji dan pesangonnya,” tegasnya.

    Di sisi lain, sejumlah pimpinan komisi meminta buruh kembali bersabar karena pembahasan disebut masih harus dilanjutkan bersama pengurus MUS dan pihak eksekutif. Namun, usai audiensi, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun, Rudy Triswahono, tak memberikan pernyataan gamblang.

    “Nanti saja, kita bicarakan sambil cari solusi. Kalau dijawab sepotong-sepotong malah rancu,” ujarnya sembari meninggalkan wartawan. (rbr/ian)