Xcloud.id

Topik: Buruh

  • Kuota Rumah Subsidi untuk Buruh Naik jadi 50 Ribu Unit – Page 3

    Kuota Rumah Subsidi untuk Buruh Naik jadi 50 Ribu Unit – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Pekerjaan Rumah (PKP), Marurar Sirarait atau yang kerap disapa Ara memaparkan kenaikkan kuota rumah subsidi bagi buruh atau tenaga kerja dari 20 ribu menjadi 50 ribu unit. Keputusan ini dipaparkan usai menerima permintaan tambahan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Dan tadi Komisioner Tapera Pak Heru meminta tambahan kuota ya, dan saya tanya sama Bapak Menteri, Bapak Menteri mengajukan tambahan Dari 20 ribu menjadi berapa? 50 ribu, dan saya langsung setuju,” ujar Menteri Perumahan dan Pekerjaan Rumah, Maruar Sirarait, dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker Jakarta Selatan, pada Kamis, (14/8/2025).

    Dirinya menjelaskan, tiga bulan lalu dirinya bersama Menaker menandatangani kesepakatan kuota rumah subsidi untuk buruh sebanyak 20 ribu unit. Namun, menilai kebijakan rumah murah ini sangat diminati oleh buruh, Menteri PKP menyepakati penambahan kuota rumah subsidi tersebut menjadi 50 ribu unit. Hingga saat ini, BP Tapera mencatat sudah 36.629 unit terealisasi.

    Hari ini, berdasarkan data yang dirilis oleh BP Tapera, tercatat sudah ada 36.629 unit rumah subsidi yang kuncinya telah diserahkan kepada penerima. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 183 persen dibandingkan periode sebelumnya.

    Sebelumnya, pada 10 April 2025, Menteri PKP, Menaker, dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Perumahan Subsidi untuk Pekerja/Buruh. Saat itu, kuota awal ditetapkan 20 ribu unit untuk buruh atau pekerja di berbagai wilayah Indonesia.

    Menaker menambahkan, program rumah subsidi ini merupakan bentuk perhatian Presiden RI kepada buruh dan tenaga kerja. Program ini juga berjalan karena kerja sama lintas kementerian.

    “Artinya kebijakan Presiden Prabowo Menaikan kuota rumah subsidi dari sebelumnya 220 ribu terbesar sepanjang sejarah Indonesia menjadi 350 ribu tepat,” ujarnya.

  • Kritik pakai data, bukan perasaan

    Kritik pakai data, bukan perasaan

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi saat menyampaikan keterangan di agenda konferensi pers, bertempat di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    Serapan tenaga kerja diragukan, PCO: Kritik pakai data, bukan perasaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 09:43 WIB

    Elshinta.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan kritik terkait serapan tenaga kerja sebaiknya dilakukan dengan mengacu pada data resmi, bukan semata pada persepsi atau perasaan.

    “Kalau tidak percaya atau meragukan data silakan kita berdebat untuk menyajikan data yang lain. Jadi tidak hanya pakai perasaan, jadi ada data juga yang disandingkan supaya kita bisa diskusikan soal data itu,” kata Hasan di Jakarta, Kamis.

    Pernyataan Hasan merespons pemberitaan tentang keraguan serikat buruh terhadap data penyerapan tenaga kerja yang dilaporkan Kementerian Perindustrian, yang mencapai 303.000 orang pada paruh pertama 2025.

    Hasan menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri mencatat pertumbuhan sekitar 5,6 persen, sementara investasi tumbuh 6,9 persen.

    Adapun hingga Agustus 2025, investasi yang masuk telah menciptakan 1.259.000 lapangan kerja baru.

    “Yang jelas dari BPS, sektor industri tumbuh sekitar 5,6 persen, kemudian juga investasi tumbuh sekitar 6,9 persen. Ini yang menjadi pengungkit pertumbuhan kita,” ujarnya.

    Hasan merujuk data Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang mencatat lima sektor terbesar merealisasikan investasi pada paruh pertama tahun ini adalah industri logam dasar, transportasi dan telekomunikasi, pertambangan, perumahan, serta kawasan industri.

    “Jadi, kalau misalnya ada yang meragukan silakan munculkan data yang lain, jadi kita kalau mau berdebat data dengan data jadi bisa enak,” kata Hasan.

    Dalam rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2025, kepercayaan industri tercatat sebesar 52,89 poin, atau naik 1,05 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 51,84.

    Menurut Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Rabu (6/8), tren ini mencerminkan optimisme dan ketahanan pelaku industri nasional di tengah tekanan global dan pelemahan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan China.

    Dia menambahkan geliat pertumbuhan manufaktur tidak hanya tercermin dari angka statistik, tetapi juga dari aktivitas nyata di lapangan.

    Pada semester I tahun 2025, tercatat sebanyak 1.641 perusahaan telah melaporkan pembangunan fasilitas produksi baru melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan nilai investasi mencapai Rp803,2 triliun.

    Dampak langsung dari ekspansi industri ini adalah penyerapan tenaga kerja baru yang diperkirakan mencapai 303 ribu orang.

    Angka ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disampaikan oleh kementerian lain maupun asosiasi pengusaha.

    ‎Febri menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan industri pengolahan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

    Sumber : Antara

  • Menaker: Pembangunan rumah subsidi buka peluang kerja, kesejahteraan

    Menaker: Pembangunan rumah subsidi buka peluang kerja, kesejahteraan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pembangunan rumah subsidi memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan buruh maupun membuka peluang kerja baru.

    Hal ini menyusul program pembangunan rumah subsidi yang melibatkan berbagai sektor usaha, mulai dari industri bahan bangunan hingga jasa konstruksi.

    “Program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja. Ini menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi kita,” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut, ia mengatakan target awal penyediaan rumah subsidi bagi pekerja sebanyak 20 ribu unit kini direvisi menjadi 50 ribu unit hingga akhir 2025.

    “Perubahan target ini dilakukan seiring tingginya minat pekerja terhadap program tersebut,” ujar dia.

    Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS) sepakat memperkuat kerja sama penyediaan rumah subsidi bagi buruh dan pekerja.

    Upaya itu, menurut dia, diperkuat melalui Penandatanganan Kerja Sama terkait Dukungan Program Kepemilikan Rumah Layak Huni melalui Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera.

    “Kolaborasi ini diyakini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

    Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian ini merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap buruh dan pekerja.

    “Ini adalah kolaborasi yang indah antara kementerian dan seluruh ekosistem perumahan. Salah satunya terwujud melalui program subsidi rumah yang nyata manfaatnya,” ujar Maruarar.

    Menurut Maruarar, kebijakan di sektor perumahan saat ini sangat diminati pekerja. Peningkatan minat tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan kuota rumah subsidi nasional dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit.

    Di samping itu, Presiden juga telah memberikan sejumlah insentif, antara lain pembebasan PPN untuk rumah di bawah Rp2 miliar, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Kebijakan ini adalah bentuk intervensi negara yang efektif,” kata Maruarar.

    Lebih jauh, ia mengatakan program rumah subsidi dinilai menjadi solusi strategis untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah sekaligus memperbaiki kondisi hunian tidak layak melalui bantuan stimulan, penataan kawasan kumuh, serta pembangunan prasarana dan sarana permukiman.

    “Bulan depan (September) kami akan meluncurkan pembangunan 25 ribu rumah, dan pada Desember 2025 total 50 ribu unit akan terbangun, mayoritas untuk buruh dan pekerja,” ujar Maruarar.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Sambut Positif Daycare di Perkantoran dan Kecamatan, Dukung Karier Orang Tua Pekerja – Page 3

    Warga Sambut Positif Daycare di Perkantoran dan Kecamatan, Dukung Karier Orang Tua Pekerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bagi orang tua pekerja di Jakarta, mencari layanan Tempat Penitipan Anak (TPA) atau daycare anak yang aman, nyaman, dan terjangkau sering jadi tantangan tersendiri. Oleh karenanya, kehadiran daycare di kantor pemerintahan serta Taman Anak Sejahtera (TAS) di Kecamatan, yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, disambut positif oleh warga Ibu Kota. 

    Daycare ini sangat membantu orang tua menjalankan peran ganda tanpa mengorbankan pekerjaan maupun keluarga.

    Nike, seorang financial advisor asal Salemba, Jakarta Pusat, melihat daycare sebagai solusi nyata bagi suami istri yang sama-sama bekerja.

    “Sekarang banyak suami istri yang dua-duanya bekerja. Kalau tidak ada orang tua atau mertua di rumah, mau tidak mau harus pakai pembantu atau babysitter. Tapi kadang justru bikin khawatir karena kita tidak tahu pengawasannya seperti apa. Apalagi ada banyak kasus penganiayaan oleh pengasuh,” ujarnya.

    Menurut Nike, manfaat daycare sangat signifikan untuk meningkatkan fokus kerja para orang tua. 

    “Dengan daycare, orang tua bisa bekerja tanpa khawatir anak diasuh yang belum tentu terlatih. Tapi rasio pengasuh dan anak harus seimbang, jangan sampai satu pengasuh mengawasi terlalu banyak anak,” sarannya.

    Ia menambahkan, kunci keberhasilan program ini ada pada lokasi dan kelengkapan fasilitas. 

    “Daycare harus ada di kawasan perkantoran supaya orang tua tidak repot drop anak di tempat yang jauh. Fasilitasnya juga harus lengkap: makanan, susu, edukasi, sampai permainan motorik anak,” jelasnya.

    Pastikan Kualitas SDM yang Menjaga Anak

    Bahrun yang berprofesi sebagai Satpol PP, menilai program ini sebagai langkah baik untuk mengatasi masalah sosial. 

    “Itu program bagus untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Kadang ada satu keluarga di mana semua anggotanya bekerja, sehingga anaknya dititipkan di tempat-tempat yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kehadiran daycare ini bisa menjadi salah satu solusi,” ujar Bahrun.

    Kehadiran daycare membuat orang tua pekerja kini tak perlu khawatir berlebihan soal tumbuh kembang anak saat bekerja. 

    “Para pekerja enggak was-was lagi. Ada solusi (daycare) untuk mengatasi itu,” ujarnya sembari menambahkan paling penting dalam sebuah daycare adalah kualitas SDM yang mengelola dan menjaga anak.

    Perbesar

    (Foto: Andri Widiyanto/Berita Jakarta.)… Selengkapnya

    Senada, Ratna Juwita, warga Pondok Kelapa, Jakarta Timur, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja lepas di bidang wedding organizer dan make up artist, juga mengapresiasi keberadaan daycare.

    “Bagus, apalagi untuk warga Jakarta yang pekerja. Mereka bisa menitipkan anak di daycare. Tapi kita juga perlu tahu secara jelas seperti apa fasilitasnya dan bagaimana perawatan anak-anak di sana. Sosialisasinya harus lebih jelas,” ungkapnya.

    Ratna menambahkan, manfaat daycare akan semakin terasa jika aksesnya luas dan terjangkau.

    “Bisa untuk pekerja apa saja, bahkan kalau bisa gratis. Karena pekerja itu bukan hanya di kantoran, ada yang berjualan atau buruh. Kalau saya pribadi, misalnya nge-MC dua jam, anak saya bisa dititipkan. Yang penting sosialisasinya jelas dan meyakinkan bahwa daycare ini aman untuk anak-anak. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah berjalan lancar. Kita dukung penuh,” tuturnya.

    Perbesar

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung daycare di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat. (Foto:Dok.Pemprov DKI)… Selengkapnya

    Pemprov DKI Jakarta menunjukkan komitmennya dalam mendukung ibu bekerja dengan menghadirkan layanan daycare di lingkungan kantor pemerintahan. Gubernur Pramono belum lama ini memerintahkan penambahan durasi layanan dan jumlah anak yang diterima, sehingga manfaatnya dirasakan lebih luas oleh para pegawai.

    “Kalau melihat fasilitasnya, daycare di Balai Kota ini sudah sangat baik. Hanya saja kapasitasnya memang perlu ditambah. Saya juga sudah minta agar jam belajar di daycare ini dapat disesuaikan dengan waktu kerja para ibu,” ujar Gubernur Pramono.

    Perbesar

    Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. (dok.DDJP)… Selengkapnya

    Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta William Aditya Sarana mendorong penyediaan fasilitas layanan daycare atau Tempat TPA di lingkungan kantor kelurahan dan kecamatan.

    “Di setiap kelurahan ataupun kecamatan itu harus disediakan daycare untuk pegawai-pegawai pemerintah khususnya yang mempunyai bayi,” ujar William beberapa hari lalu di gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta.

    William mengatakan program Pemprov DKI patut didukung lantaran dapat memberikan pelayanan dasar dan pendidikan pada anak. Sehingga orangtua tak perlu khawatir akan kebutuhan sehari-hari anak.

    Target 44 Daycare di Kecamatan

    Pramono menargetkan untuk membangun 44 Taman Anak Sejahtera di setiap kecamatan di Jakarta. Saat ini, sudah ada tiga Taman Anak Sejahtera yang beroperasi. Diharapkan jumlahnya akan terus bertambah dengan dukungan dari Baznas Bazis DKI Jakarta, CSR BUMD, dan Forum CSR.

    Perbesar

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meresmikan Taman Anak Sejahtera (TAS) Arutala di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. (Foto: Reza Pratama Putra/Berita Jakarta)… Selengkapnya

    Untuk memastikan pemenuhan hak anak, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur yang mewajibkan penyediaan daycare di seluruh perkantoran pemerintah daerah. Ketentuan ini dilengkapi panduan teknis dan standar layanan dari Dinas PPAPP. 

    Pemprov DKI menargetkan fasilitas daycare dapat membantu anak-anak keluarga prasejahtera memiliki peluang setara dalam pendidikan dan peningkatan kualitas hidup.

    “Harapan saya pribadi, anak ini kalau nanti begitu di SD dan SMP dan seterusnya mereka bisa mendapatkan KJP, Kartu Jakarta Pintar,” ucap Pramono.

     

    (*)

  • Kemnaker, Kementerian PKP, dan BPS Bersinergi Bangun 50 Ribu Rumah Subsidi untuk Pekerja – Page 3

    Kemnaker, Kementerian PKP, dan BPS Bersinergi Bangun 50 Ribu Rumah Subsidi untuk Pekerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat sinergi dalam penyediaan rumah subsidi bagi buruh dan pekerja. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pembangunan rumah subsidi memberi dampak positif yang signifikan, mulai dari meningkatkan kesejahteraan buruh hingga membuka lapangan pekerjaan baru. Program ini turut melibatkan berbagai sektor, mulai dari industri bahan bangunan hingga jasa konstruksi.

    “Program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja. Ini menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi kita,” ujar Menaker Yassierli dalam keterangannya bersama Menteri PKP Maruarar Sirait usai menyaksikan Penandatanganan Kerja Sama terkait Dukungan Program Kepemilikan Rumah Layak Huni melalui Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Ditambahkan Yassierli, target awal penyediaan rumah subsidi bagi pekerja sebanyak 20 ribu unit kini direvisi menjadi 50 ribu unit hingga akhir 2025. “Perubahan target ini dilakukan seiring tingginya minat pekerja terhadap program tersebut,” ucapnya.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian ini merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap buruh dan pekerja.

    “Ini adalah kolaborasi yang indah antara kementerian dan seluruh ekosistem perumahan. Salah satunya terwujud melalui program subsidi rumah yang nyata manfaatnya,” ujar Maruarar.

     

    Menurut Maruarar, kebijakan di sektor perumahan saat ini sangat diminati pekerja. Peningkatan minat tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo yang menaikkan kuota rumah subsidi nasional dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit.

    Di samping itu, Presiden juga telah memberikan sejumlah insentif, antara lain pembebasan PPN untuk rumah di bawah Rp2 miliar, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Kebijakan ini adalah bentuk intervensi negara yang efektif,” tegas Maruarar.

    Lebih lanjut Maruarar menyebut program rumah subsidi dinilai menjadi solusi strategis untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah sekaligus memperbaiki kondisi hunian tidak layak melalui bantuan stimulan, penataan kawasan kumuh, serta pembangunan prasarana dan sarana permukiman.

    “Bulan depan (September) kami akan meluncurkan pembangunan 25 ribu rumah, dan pada Desember 2025 total 50 ribu unit akan terbangun, mayoritas untuk buruh dan pekerja,” tutup Maruarar.

    Sebagai informasi, Penandatanganan Kerja Sama Program Kepemilikan Rumah Layak Huni melalui Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera dilakukan oleh Sekjen Kemnaker Cris Kuntadi, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono.

  • Serapan tenaga kerja diragukan, PCO: Kritik pakai data, bukan perasaan

    Serapan tenaga kerja diragukan, PCO: Kritik pakai data, bukan perasaan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan kritik terkait serapan tenaga kerja sebaiknya dilakukan dengan mengacu pada data resmi, bukan semata pada persepsi atau perasaan.

    “Kalau tidak percaya atau meragukan data silakan kita berdebat untuk menyajikan data yang lain. Jadi tidak hanya pakai perasaan, jadi ada data juga yang disandingkan supaya kita bisa diskusikan soal data itu,” kata Hasan di Jakarta, Kamis.

    Pernyataan Hasan merespons pemberitaan tentang keraguan serikat buruh terhadap data penyerapan tenaga kerja yang dilaporkan Kementerian Perindustrian, yang mencapai 303.000 orang pada paruh pertama 2025.

    Hasan menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri mencatat pertumbuhan sekitar 5,6 persen, sementara investasi tumbuh 6,9 persen.

    Adapun hingga Agustus 2025, investasi yang masuk telah menciptakan 1.259.000 lapangan kerja baru.

    “Yang jelas dari BPS, sektor industri tumbuh sekitar 5,6 persen, kemudian juga investasi tumbuh sekitar 6,9 persen. Ini yang menjadi pengungkit pertumbuhan kita,” ujarnya.

    Hasan merujuk data Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang mencatat lima sektor terbesar merealisasikan investasi pada paruh pertama tahun ini adalah industri logam dasar, transportasi dan telekomunikasi, pertambangan, perumahan, serta kawasan industri.

    “Jadi, kalau misalnya ada yang meragukan silakan munculkan data yang lain, jadi kita kalau mau berdebat data dengan data jadi bisa enak,” kata Hasan.

    Dalam rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2025, kepercayaan industri tercatat sebesar 52,89 poin, atau naik 1,05 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 51,84.

    Menurut Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Rabu (6/8), tren ini mencerminkan optimisme dan ketahanan pelaku industri nasional di tengah tekanan global dan pelemahan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan China.

    Dia menambahkan geliat pertumbuhan manufaktur tidak hanya tercermin dari angka statistik, tetapi juga dari aktivitas nyata di lapangan.

    Pada semester I tahun 2025, tercatat sebanyak 1.641 perusahaan telah melaporkan pembangunan fasilitas produksi baru melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan nilai investasi mencapai Rp803,2 triliun.

    Dampak langsung dari ekspansi industri ini adalah penyerapan tenaga kerja baru yang diperkirakan mencapai 303 ribu orang.

    Angka ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disampaikan oleh kementerian lain maupun asosiasi pengusaha.

    ‎Febri menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan industri pengolahan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Orangtua Siswa Sekolah Rakyat di Tuban Menangis Lepas Anaknya Hidup di Asrama Surabaya 14 Agustus 2025

    Orangtua Siswa Sekolah Rakyat di Tuban Menangis Lepas Anaknya Hidup di Asrama Surabaya 14 Agustus 2025

    Orangtua Siswa Sekolah Rakyat di Tuban Menangis Lepas Anaknya Hidup di Asrama
    Tim Redaksi
    TUBAN, KOMPAS.com
    – Sejumlah orangtua siswa Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 18 Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menangis haru saat melepas anaknya yang akan menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).
    Sebanyak 50 siswa yang terdiri dari 25 Siswa Jenjang SMP dan 25 siswa jenjang SMA, mulai tanggal 14 Agustus 2025 sudah mengawali kegiatan belajar mengajar dan tinggal di asrama.
    Lasmijah (49), orang tua siswa asal Kecamatan Palang, mengaku sangat terbantu anaknya dapat kembali melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMA yang semula sempat terputus lantaran kekurangan biaya.
    “Iya, senang anak saya bisa sekolah di Sekolah Rakyat ini, karena saya menyekolahkan tidak ada biaya,” kata Lasmijah, kepada
    Kompas.com
    , Kamis (14/8/2025).
    Lasmijah juga merasa sedih dan terharu harus berpisah dengan anaknya yang mulai hari ini harus tinggal di asrama yang telah disiapkan di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tuban.
    Dirinya sebagai orang tua hanya bisa mendoakan anaknya kelak menjadi orang yang sukses, dan ilmunya bermanfaat bagi masyarakat nantinya, serta bisa membanggakan orang tua.
    “Sempat sedih campur bahagia, ya semoga masa depannya sukses,” tutur Lasmijah yang setiap harinya bekerja sebagai buruh tani di kampungnya.
    Sementara, Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos RI, Beni Sujanto menyampaikan, Sekolah Rakyat nantinya juga memberikan penguatan kepada para orang tua, tidak hanya kepada para siswa melalui Family Support Group.
    “Sekolah Rakyat ini di asrama, mereka akan didampingi mulai bangun tidur hingga tidur lagi dengan pola yang terstruktur, tapi tidak seperti di sekolah militer,” Kata Beni.
    Tujuannya untuk membangun karakter, baik tentang emosional, spiritual, kognitif, psikomotorik dan afeksi tentang pendidikan yang sudah ditetapkan kurikulumnya.
    Adapun para orang tua siswa yang akan berkunjung nantinya tidak bisa serta merta langsung bertemu dengan anaknya di asrama.
    “Terkait kunjungan orang tua telah diatur dan ada standar operasional prosedurnya agar aktivitas anak-anak di asrama tidak terganggu,” ujarnya.
    Dia juga memastikan, untuk kebutuhan tenaga pendidik dan wali asuh atau pendamping sudah tercukupi dengan rinciannya tenaga pendidik 19 guru, pengasuh putra 4 orang, dan pengasuh putri 6 orang.
    “Tempatnya di sini masih terbatas dan sementara, ke depan akan pindah ke tempat baru dengan fasilitas yang lebih baik,” jelasnya.
    Selain itu, dukungan Pemerintah Kabupaten Tuban atas berdirinya Sekolah Rakyat di Tuban saat ini sangat luar biasa dan tidak semua kabupaten atau kota sanggup.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tok! Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi Buruh Jadi 50.000 Unit

    Tok! Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi Buruh Jadi 50.000 Unit

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Maruarar Sirait (Ara) memastikan bakal menambah kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi buruh.

    Dalam penjelasannya, penambahan kuota itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi lantaran serapan kuota FLPP bagi buruh telah melampaui target yang ditetapkan.

    “Sebagai apresiasi, saya sudah sepakat dengan Pak Menaker untuk menambahkan alokasi rumah subsidi untuk buruh menjadi 50.000 unit,” jelas Ara dalam akun Instagram resminya, Kamis (14/8/2025).

    Ara menegaskan, awalnya pihaknya memberikan kuota FLPP bagi buruh hanya sebesar 20.000 unit. Akan tetapi, hingga Agustus 2025 serapannya telah melebihi target yang ditetapkan hingga tembus 36.629 unit.

    Sejalan dengan hal itu, pihaknya juga mengapresiasi langkah sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dalam penyaluran fasilitas FLPP tersebut.

    “Hingga Agustus 2025 [serapan FLPP Buruh] sudah melebihi target tercapai 36.629 unit,” tambahnya.

    Ara menyebut, program rumah subsidi menjadi kunci penting dalam realisasi program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

    Pasalnya, dia bilang, sektor properti memiliki dampak ekonomi turunan yang besar serta menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru.

    “Dengan kuota FLPP tahun ini sebanyak 350.000, dengan rata-rata pekerja 5 orang untuk 1 unit rumah, maka total sekitar 1.750.000 tenaga kerja terserap, apalagi tahun depan jika naik 500.000 kuotanya,” tandasnya.

  • Menteri PKP: Kuota rumah subsidi buruh ditingkatkan jadi 50 ribu unit

    Menteri PKP: Kuota rumah subsidi buruh ditingkatkan jadi 50 ribu unit

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Pekerjaan Umum (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meningkatkan kuota rumah subsidi untuk buruh atau tenaga kerja dari 20 ribu unit rumah menjadi 50 ribu unit rumah.

    “Tadi, Komisioner BP Tapera Pak Heru Pudyo Nugroho meminta tambahan kuota rumah subsidi dan saya tanya sama Bapak Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Bapak Menaker mengajukan tambahan dari 20 ribu unit menjadi 50 ribu unit. Dan, saya langsung setuju,” ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

    Menurut Ara, tiga bulan lalu dirinya bersama Menaker melakukan penandatanganan kuota rumah subsidi subsidi buat tenaga kerja sebanyak 20 ribu unit, kemudian pada hari ini berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebanyak 36.629 unit rumah subsidi bagi tenaga kerja yang sudah terealisasi.

    “Artinya, kebijakan di sektor perumahan ini sangat diminati oleh buruh,” katanya.

    Dalam kesempatan sama, Menaker Yassierli menyampaikan hal tersebut merupakan kolaborasi yang baik antarkementerian dan ekosistemnya.

    “Intinya adalah suatu kolaborasi bagaimana kepedulian kita untuk memberikan solusi kepada para buruh dan pekerja. Konteksnya di sini adalah Kementerian Ketenagakerjaan dengan program yang luar biasa dari Menteri PKP untuk subsidi rumah,” kata Yassierli.

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Dukungan Perumahan Subsidi untuk Pekerja/Buruh antara Kementerian PKP, Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPS di Jakarta pada 10 April 2025.

    Adapun kuota rumah subsidi awalnya sebanyak 20 ribu unit untuk buruh atau tenaga kerja di berbagai wilayah Indonesia.

    Yassierli mengatakan pemberian rumah subsidi bagi buruh tersebut merupakan perhatian dari Presiden RI terhadap para buruh dan tenaga kerja Indonesia.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker Beberkan Kondisi Ketenagakerjaan RI: Gaji Kecil-Kecelakaan Kerja Tinggi

    Menaker Beberkan Kondisi Ketenagakerjaan RI: Gaji Kecil-Kecelakaan Kerja Tinggi

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membeberkan tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. Tantangan tersebut di antaranya, tingginya angka kecelakaan kerja, gaji di bawah upah minimum, hingga outsourcing.

    “Sekarang banyak kasus upah dibayar upah minimum, cuti mereka tidak dapat, dan isu terkait outsourcing kecelakaan kerja masih tinggi. Ini adalah potret saat ini secara keseluruhan,” ujar Yassierli di detikPagi, Jakarta Selatan, Rabu (13/7/2025).

    Berbicara terkait ketenagakerjaan, Yassierli menilai tidak hanya membahas lapangan kerja saja, melainkan juga memastikan perlindungan serta kesejahteraan pekerja, termasuk menyediakan rekrutmen yang adil dan inklusif. Di sinilah, Kemnaker hadir memastikan perlindungan serta kesejahteraan pekerja Indonesia memadai melalui regulasi yang terhubung dengan industri.

    “Kami juga memastikan yang bekerja mendapatkan perlindungan sosial yang memadai, regulasi kita pastikan hubungan industrial baik, kesejahteraan terlindungi,” jelas Yassierli.

    Yassierli menekankan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berperan dalam mengambil tindakan bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan. Kemnaker mempunyai fungsi sebagai mediator industri, apabila menerima laporan tentang suatu kasus, seperti gaji tidak dibayar, maka mediator datang baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.

    “Ketika selesai artinya terjadi solusi buat kasus ini. Kalau tidak, masuk lagi ke pengawas ketenagakerjaan. Mereka akan lakukan pemeriksaan sampai keluar nota pemeriksaan sampa nanti bisa berlanjut hukum. Itu yang kita bangun sekarang,” terang dia.

    Yassierli memastikan mediator serta pengawas Kemnaker hadir sehingga memberikan kepastian serta perlindungan ke pekerja Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari apresiasi yang didapatkan Indonesia dari Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO).

    “Mereka apresiasi bagaimana hubungan industrial yang semakin baik di Indonesia. Bagaimana pemerintah semakin respons regulasi. Kemudian kita berusaha harmonis. Kami punya kerja sama Lembaga Tripartit Nasional, ada pemerintah ada pengusaha ada buruh kita duduk bersama,” imbuh Yassierli.

    (rea/ara)