Topik: Buruh

  • Ada Libur Panjang di Bulan September 2025, Catat Waktunya!

    Ada Libur Panjang di Bulan September 2025, Catat Waktunya!

    Jakarta

    Pada September 2025, ada tanggal merah di awal bulan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui, tanggal merah tersebut termasuk long weekend karena berdekatan dengan libur akhir pekan.

    Ini berarti, ada libur panjang di awal bulan September 2025. Berikut informasinya.

    Berdasarkan SKB 3 Menteri Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025, dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, tanggal merah September 2025 jatuh pada 5 September, tepatnya hari Jumat. Setelah itu, ada libur akhir pekan Sabtu dan Minggu.

    Dengan demikian, berikut jadwal libur panjang bulan September 2025.

    Jumat, 5 September 2025: Libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAWSabtu, 6 September 2025: Libur akhir pekanMinggu, 7 September 2025: Libur akhir pekanRekomendasi Cuti September 2025

    PNS dan karyawan swasta yang masih memiliki jatah cuti tahunan, bisa menggunakan tanggal 4 September 2025 agar libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW semakin lama. Ini rinciannya.

    Kamis, 4 September 2025: Rekomendasi cutiJumat, 5 September 2025: Libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAWSabtu, 6 September 2025: Libur akhir pekanMinggu, 7 September 2025: Libur akhir pekanAturan Cuti Bersama PNS dan Karyawan Swasta

    Untuk cuti bersama, ada perbedaan aturan antara ASN dengan pegawai/karyawan. Apa bedanya?

    1. Ketentuan cuti bersama ASN/PNS:

    2. Ketentuan cuti bersama pegawai/karyawan/pekerja:

    Merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/XII/2024:

    Pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa.Pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan.

    (kny/imk)

  • Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 Agustus 2025

    Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen Nasional 20 Agustus 2025

    Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (28/8/2025) untuk menuntut kenaikan upah minimum 8,5 persen hingga 10,5 persen dan penghapusan
    outsourcing
    .
    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.
    “Tidak kurang dari 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” kata Said dalam keterangan tertulis pada Rabu (20/8/2025).
    Said mengatakan, aksi serupa juga digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, di antaranya Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Banda Aceh (Aceh), Batam (Kepulauan Riau), dan Bandar Lampung (Lampung).
    Kemudian, Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), Gorontalo, dan berbagai daerah lain.
    “Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai,” ujar Said.
    Said menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.
    Dia mengatakan, tuntutan paling besar yang disuarakan buruh adalah tolak upah murah.
    Said mengatakan, buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada tahun 2026.
    “Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu,” tuturnya.
    Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2 persen.
    Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen.
    “Pemerintah sendiri mengeklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia.
    Said mengatakan, buruh juga menuntut dihapusnya
    outsourcing
    .
    Dia menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu.
    Namun, kata dia, praktik
    outsourcing
    masih meluas, termasuk di BUMN.
    “Pekerjaan inti tidak boleh di-
    outsourcing
    .
    Outsourcing
    hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP Nomor 35 Tahun 2021 yang melegalkan
    outsourcing
    secara luas,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buruh Tuntut Upah Minimum 2026 Naik 10%, Menaker Bilang Begini – Page 3

    Buruh Tuntut Upah Minimum 2026 Naik 10%, Menaker Bilang Begini – Page 3

    Sebelumnya, Ribuan buruh di seluruh Indonesia akan menggelar aksi serentak pada 28 Agustus 2025. Tuntutan utama mereka adalah kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.

    Aksi ini dipimpin oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diketuai Said Iqbal.

    “Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI merencanakan aksi serempak di seluruh Indonesia 38 provinsi 300 kabupaten kota lebih pada tanggal 28 Agustus 2025,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (20/8/2025).

    Said mengatakan aksi akan berlangsung di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Di kawasan Jabodetabek, massa buruh akan berpusat di depan DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta. KSPI memperkirakan sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan turun ke jalan.

    “Untuk di Jabodetabek aksi di DPR RI aksi di DPR RI dan atau di Istana Kepresidenan Jakarta. Peserta aksi berasal dari Jabodetabek, jadi sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan melakukan a,” ujarnya.

    Selain di ibu kota, aksi buruh juga direncanakan di sejumlah daerah industri dan provinsi besar lain. Puluhan ribu buruh di berbagai wilayah akan ikut serta, sehingga total peserta diperkirakan bisa mencapai ratusan ribu orang apabila semakin banyak serikat bergabung.

    Daerah-daerah yang dipastikan ikut serta antara lain Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Banda Aceh, Batam (Kepulauan Riau), Lampung, Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), hingga Papua, Maluku, Gorontalo, Morowali, Ambon, Ternate, Kupang, dan Mataram.

     

  • Buruh Bakal Gelar Aksi Besar-besaran, Tuntut Upah Minimum 2026 Naik hingga 10% – Page 3

    Buruh Bakal Gelar Aksi Besar-besaran, Tuntut Upah Minimum 2026 Naik hingga 10% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ribuan buruh di seluruh Indonesia akan menggelar aksi serentak pada 28 Agustus 2025. Tuntutan utama mereka adalah kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.

    Aksi ini dipimpin oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diketuai Said Iqbal.

    “Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI merencanakan aksi serempak di seluruh Indonesia 38 provinsi 300 kabupaten kota lebih pada tanggal 28 Agustus 2025,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (20/8/2025).

    Said mengatakan aksi akan berlangsung di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Di kawasan Jabodetabek, massa buruh akan berpusat di depan DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta. KSPI memperkirakan sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan turun ke jalan.

    “Untuk di Jabodetabek aksi di DPR RI aksi di DPR RI dan atau di Istana Kepresidenan Jakarta. Peserta aksi berasal dari Jabodetabek, jadi sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan melakukan a,” ujarnya.

    Selain di ibu kota, aksi buruh juga direncanakan di sejumlah daerah industri dan provinsi besar lain. Puluhan ribu buruh di berbagai wilayah akan ikut serta, sehingga total peserta diperkirakan bisa mencapai ratusan ribu orang apabila semakin banyak serikat bergabung.

    Daerah-daerah yang dipastikan ikut serta antara lain Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Banda Aceh, Batam (Kepulauan Riau), Lampung, Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), hingga Papua, Maluku, Gorontalo, Morowali, Ambon, Ternate, Kupang, dan Mataram.

     

  • Sayembara Penangkapan dari AS Dilawan Presiden Venezuela

    Sayembara Penangkapan dari AS Dilawan Presiden Venezuela

    Caracas

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali menaikkan tawaran imbalan untuk penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pihak Maduro pun melawan.

    Maduro mengatakan akan mengerahkan sekitar jutaan anggota milisi untuk merespons sayembara penangkapan dirinya. Para milisi akan dipersenjatai untuk membendung operasi antinarkoba pihak AS yang ingin menggunakan kekuatan militer.

    “Pekan ini, saya akan mengaktifkan rencana khusus dengan lebih dari 4,5 juta anggota milisi untuk memastikan cakupan seluruh wilayah nasional — milisi yang dipersiapkan, diaktifkan, dan dipersenjatai,” kata Maduro dalam pengumuman yang disiarkan televisi pemerintah, seperti dilansir AFP, Selasa (19/8/2025).

    Milisi Venezuela dibentuk presiden pendahulu Maduro, mendiang Hugo Chavez. Milisi ini diklaim beranggotakan sekitar 5 juta personel. Meski begitu, jumlah sebenarnya diyakini lebih kecil dari itu. Total populasi Venezuela sendiri mencapai sekitar 30 juta jiwa.

    Maduro, mengecam “munculnya kembali ancaman yang berlebihan, aneh, dan tidak masuk akal” dari AS di kawasan Karibia.

    Maduro mendesak basis politik pemerintahannya untuk terus maju dengan pembentukan milisi petani dan buruh “di semua sektor”.

    “Senapan dan rudal untuk pasukan petani! Untuk mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan perdamaian Venezuela,” tegas Maduro.

    Dia juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang menyatakan dukungan dalam menghadapi apa yang disebutnya sebagai “seruan ancaman yang buruk”. Salah satu dukungan dilakukan otoritas Caracas yang melakukan pengerahan serupa.

    “Kami mengerahkan ke seluruh Karibia… di laut kami, properti kami, wilayah Venezuela,” kata Menteri Dalam Negeri Venezuela, Diosdado Cabello.

    Hadiah Sayembara Naik Jadi Rp 815 M

    Awal Agustus, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menggandakan tawaran imbalan untuk penangkapan Maduro menjadi US$ 50 juta, atau setara Rp 812,4 miliar. Sayembara penangkapan itu dikeluarkan atas tuduhan perdagangan narkoba pemerintahan Maduro.

    Pengumuman penambahan imbalan untuk penangkapan Maduro itu disampaikan oleh Jaksa Agung AS, Pam Bondi, dalam pernyataan video yang diposting ke media sosial, seperti dilansir AFP, Jumat (8/8).

    “Hari ini, Departemen Kehakiman dan Departemen Luar Negeri mengumumkan hadiah bersejarah sebesar US$ 50 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Nicolas Maduro,” ucap Bondi dalam pernyataan video yang dirilis pada Kamis (7/8) waktu setempat.

    “Dia merupakan salah satu pengedar narkoba terbesar di dunia dan merupakan ancaman bagi keamanan nasional kita,” sebutnya.

    Imbalan itu bertambah banyak jika dibandingkan dengan imbalan yang ditawarkan AS pada Januari lalu, yang mencapai US$ 25 juta (Rp 407,5 miliar).

    Washington, yang tidak mengakui kemenangan Maduro dalam dua pemilu sebelumnya, menuduh sang Presiden Venezuela memimpin geng penyelundup kokain bernama “Cartel de los Soles”. Pemerintahan Trump telah mengumumkan sanksi terhadap kelompok tersebut dan terhadap pemerintahan Maduro bulan lalu.

    Militer AS juga dilaporkan mengerahkan beberapa kapal ke kawasan Karibia bagian selatan, sebagai bagian dari tindakan keras Trump terhadap kartel narkoba Amerika Latin.

    Lihat Video ‘Presiden Venezuela Sebut Israel Lakukan Genosida di Lebanon’:

    Halaman 2 dari 3

    (jbr/jbr)

  • AS Bikin Sayembara Penangkapan, Presiden Venezuela Kerahkan Jutaan Milisi

    AS Bikin Sayembara Penangkapan, Presiden Venezuela Kerahkan Jutaan Milisi

    Caracas

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan akan mengerahkan sekitar 4,5 juta anggota milisi sebagai respons atas apa yang disebutnya sebagai “ancaman” Amerika Serikat (AS). Hal ini setelah Washington menaikkan tawaran imbalan untuk penangkapan Maduro dan meluncurkan operasi antinarkoba di kawasan Karibia.

    “Pekan ini, saya akan mengaktifkan rencana khusus dengan lebih dari 4,5 juta anggota milisi untuk memastikan cakupan seluruh wilayah nasional — milisi yang dipersiapkan, diaktifkan, dan dipersenjatai,” kata Maduro dalam pengumuman yang disiarkan televisi pemerintah, seperti dilansir AFP, Selasa (19/8/2025).

    Data resmi menyebutkan bahwa milisi Venezuela, yang dibentuk oleh pendahulu Maduro, mending Hugo Chavez, beranggotakan sekitar 5 juta personel — meskipun jumlah sebenarnya diyakini lebih kecil dari itu. Total populasi Venezuela sendiri mencapai sekitar 30 juta jiwa.

    Maduro, dalam pernyataannya, mengecam “munculnya kembali ancaman yang berlebihan, aneh, dan tidak masuk akal” dari AS.

    Awal bulan ini, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menggandakan tawaran imbalan untuk penangkapan Maduro, yang menghadapi tuduhan perdagangan narkoba, menjadi US$ 50 juta, atau setara Rp 812,4 miliar.

    Washington, yang tidak mengakui kemenangan Maduro dalam dua pemilu sebelumnya, menuduh sang Presiden Venezuela memimpin geng penyelundup kokain bernama “Cartel de los Soles”. Pemerintahan Trump telah mengumumkan sanksi terhadap kelompok tersebut dan terhadap pemerintahan Maduro bulan lalu.

    Militer AS juga dilaporkan mengerahkan beberapa kapal ke kawasan Karibia bagian selatan, sebagai bagian dari tindakan keras Trump terhadap kartel narkoba Amerika Latin.

    Pengerahan serupa juga dilakukan oleh otoritas Caracas. “Kami mengerahkan ke seluruh Karibia… di laut kami, properti kami, wilayah Venezuela,” kata Menteri Dalam Negeri Venezuela, Diosdado Cabello.

    Meskipun tidak secara spesifik membahas soal tindakan AS baru-baru ini, Maduro berterima kasih kepada pihak-pihak yang menyatakan dukungan dalam menghadapi apa yang disebutnya sebagai “seruan ancaman yang buruk”.

    Maduro mendesak basis politik pemerintahannya untuk terus maju dengan pembentukan milisi petani dan buruh “di semua sektor”.

    “Senapan dan rudal untuk pasukan petani! Untuk mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan perdamaian Venezuela,” tegas Maduro.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video 238 Gangster Venezuela Kiriman Trump Tiba di Penjara El Salvador”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Buruh Wanti-Wanti Ancaman PHK Massal Buntut HGBT Dibatasi

    Buruh Wanti-Wanti Ancaman PHK Massal Buntut HGBT Dibatasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) memprediksi bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih akan terjadi di Indonesia dalam satu tahun ke depan.

    Presiden KSPN Ristadi menyoroti regulasi pemerintah sebagai salah satu variabel yang berpengaruh terhadap kondisi industri dalam negeri, yang berimplikasi langsung dengan tingkat pengangguran.

    “Saya kira tren ke depan dalam satu tahun ini PHK akan masih terus terjadi, tinggal nanti soal fluktuasinya apakah lebih besar dari kemarin atau tidak,” kata Ristadi kepada Bisnis, Senin (18/8/2025).

    Terbaru, pihaknya menerima informasi bahwa pemerintah akan membatasi dan menaikkan harga gas bumi tertentu (HGBT). Hal ini diperkirakan akan berdampak terhadap kelangsungan usaha industri padat energi seperti keramik, baja, hingga kaca.

    Sebelumnya, sejumlah pelaku industri mengeluhkan kondisi pasokan gas yang tidak stabil, terlebih untuk kebijakan gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Alhasil, pengusaha harus menanggung beban harga gas regasifikasi yang lebih mahal.

    Adapun, kebijakan gas murah industri atau harga gas bumi tertentu (HGBT) tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 26 Februari 2025.

    Mengacu beleid tersebut, pemerintah mematok harga gas yang lebih mahal dari periode sebelumnya yakni US$6,5 per MMbtu menjadi US$7 per MMbtu.

    PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) sebelumnya memberi sinyal adanya defisit pasokan gas yang dikelola oleh perusahaan. Hal ini seiring dengan penurunan alami produksi gas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), keandalan infrastruktur, hingga aspek harga.

    Menanggapi hal tersebut, Ristadi mengatakan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan saat ini terdapat sekitar 100.000 hingga 150.000 tenaga kerja yang bergelut di industri padat energi seperti keramik, baja hingga kaca yang dikhawatirkan dapat terkena PHK.

    “Itu [buruh] juga akan terancam kalau kemudian suplai energinya itu tidak konsisten dan kemudian harganya akan dinaikkan,” jelasnya.

    Aturan Impor

    Lebih lanjut, Ristadi mengatakan para buruh turut mengamati arah kebijakan investasi pemerintah. Dia menilai kebijakan yang tepat dapat menjaga keberlangsungan sektor industri yang masih resilien pada saat ini.

    Dia mencontohkan perihal pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor belum lama ini, yang dinilai sebagai bentuk pengendalian atas membeludaknya produk luar negeri di Tanah Air.

    KSPN meyakini kebijakan seperti itulah yang dapat memperpanjang napas industri dalam negeri dan pada gilirannya menurunkan tingkat pengangguran.

    “Ya mudah-mudahan kalau ini kemudian dijalankan dengan serius, on the track, saya kira ini bisa menjadi harapan,” pungkas Ristadi.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam survei terbarunya mengungkap bahwa lebih dari 50% responden menyatakan telah mengurangi tenaga kerjanya imbas ketidakpastian ekonomi yang tengah terjadi saat ini. Kondisi ini diperkirakan terus berlangsung ke depannya.

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan, situasi ekonomi global yang terus berubah, kondisi geopolitik yang semakin tinggi, hingga proyeksi pertumbuhan yang terus menurun telah membuat banyak perusahaan tidak memiliki cukup informasi untuk mengambil keputusan.

    “Akhirnya, banyak yang bersikap dengan menahan ekspansi, memperlambat rekrutmen, dan fokus pada efisiensi dibanding mengambil risiko baru,” kata Shinta dalam sambutannya di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

  • Kesaksian Pilu Pekerja Korea Utara Bagai Budak di Rusia

    Kesaksian Pilu Pekerja Korea Utara Bagai Budak di Rusia

    Jakarta

    Ribuan warga Korea Utara dikirim untuk bekerja seperti budak di Rusia. Mereka dibawa untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja akibat invasi Rusia ke Ukraina yang masih berlangsung, seperti dilaporkan BBC.

    Bantuan Pyongyang kepada Moskow semula berupa penggunaan misil, peluru artileri, dan tentara untuk melawan Ukraina.

    Kini, banyaknya pria Rusia yang tewas, masih berperang, atau melarikan diri dari negara itu membuat Moskow makin bergantung pada pekerja Korea Utara, kata pejabat intelijen Korea Selatan pada BBC.

    Enam pekerja yang namanya diubah untuk menyamarkan identitasnya menggambarkan hari kerja yang melelahkan.

    Mereka bangun pukul enam pagi dan dipaksa bekerja membangun gedung apartemen hingga pukul dua pagi, dengan hanya dua hari libur setahun.

    Harapan para pekerja ini menerima pekerjaan ke Rusia karena dijanjikan upah yang besar ketimbang di kampung halamannya. Dengan hasil kerja itu, mereka ingin lepas dari kemiskinan, membeli rumah untuk keluarga, dan memulai usaha sekembalinya dari Rusia.

    Akan tetapi, rencana itu sirna. Pendapatan mereka langsung disetor ke Korea Utara dan kehidupan selama di Rusia sama tersiksanya. “Saya merasa seperti berada di kamp kerja paksa; penjara tanpa dinding,” katanya.

    Kerja paksa, lumpuh, hingga tak boleh ke rumah sakit

    Mereka menjelaskan bagaimana para pekerja tersebut dipaksa bekerja dalam kondisi yang “mengenaskan”, dan bagaimana otoritas Korea Utara memperketat kontrol atas para pekerja untuk mencegah mereka melarikan diri.

    Salah satu pekerja, Jin, mengatakan kepada BBC ketika tiba di bagian timur Rusia, dia dikawal dari bandara ke lokasi konstruksi oleh agen keamanan Korea Utara.

    Sepanjang perjalanan, ia diperintahkan untuk tidak berbicara dengan siapa pun atau melihat apa pun.

    “Dunia luar adalah musuh kita,” kata agen tersebut kepadanya.

    Dia langsung dipaksa bekerja membangun gedung apartemen bertingkat tinggi selama lebih dari 18 jam sehari, katanya.

    Seorang pekerja konstruksi lain, Tae, mengaku tangannya kaku, tidak bisa dibuka, dan lumpuh di pagi hari setelah pekerjaan hari sebelumnya.

    “Bangun tidur terasa menakutkan, menyadari bahwa kamu harus mengulang hari yang sama lagi,” kata Tae, yang berhasil melarikan diri dari Rusia tahun lalu.

    Pekerja lain, Chan, bercerita mereka akan dipukul oleh para pengawas saat kedapatan curi-curi tidur berdiri di siang hari. “Benar-benar seperti kita sedang mati,” kata pekerja lain, Chan.

    Kang Dong-wan, seorang profesor di Universitas Dong-A Korea Selatan yang telah berkali-kali bepergian ke Rusia untuk mewawancarai pekerja Korea Utara, mengungkapkan “kondisi yang mengerikan”.

    “Para pekerja terpapar situasi yang sangat berbahaya. Pada malam hari lampu dimatikan dan mereka bekerja dalam kegelapan, dengan sedikit peralatan keselamatan.”

    Para pekerja yang berhasil melarikan diri ini juga menceritakan para pekerja dikurung di lokasi konstruksi siang dan malam dan diawasi oleh agen dari departemen keamanan negara Korea Utara.

    Kim Jong Un telah mengirimkan senjata dan tentara kepada Vladimir Putin untuk berperang di Ukraina (Getty Images)

    Mereka tidur di dalam peti kemas yang kotor, sempit, dan dipenuhi serangga. Kadang mereka juga tidur di lantai blok apartemen yang belum selesai, dengan terpal ditarik di atas kusen pintu untuk menahan dingin.

    Seorang pekerja, Nam, mengatakan pernah jatuh empat meter dari lokasi konstruksinya dan “menghancurkan” wajahnya hingga membuatnya tidak bisa bekerja. Namun, atasan mereka tidak mengizinkannya meninggalkan lokasi untuk pergi ke rumah sakit.

    Sejak kapan pekerja Korea Utara masuk ke Rusia?

    Di masa lalu, puluhan ribu warga Korea Utara bekerja di Rusia dan menghasilkan jutaan poundsterling per tahun untuk pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dan rezimnya yang kekurangan dana.

    Pada 2019, PBB melarang negara-negara menggunakan pekerja-pekerja Korut untuk memotong aliran dana Kim dan menghentikan pembangunan senjata nuklirnya, sehingga kebanyakan pekerja Korut dikirim pulang.

    Namun, menurut seorang pejabat intelijen Korea Selatan, tahun lalu lebih dari 10.000 pekerja dikirim ke Rusia. Bahkan rencananya lebih dari 50.000 pekerja akan dikirim dari Pyongyang.

    Artinya, pekerja Korea Utara saat ini “ada di setiap penjuru Rusia”, kata pejabat tersebut.

    Mayoritas bekerja di proyek konstruksi berskala besar. Sebagian lainnya ditugaskan ke pabrik pakaian dan pusat IT. Hal ini melanggar larangan PBB terkait penggunaan tenaga kerja Korea Utara.

    BBC

    Data pemerintah Rusia menunjukkan bahwa lebih dari 13.000 warga Korea Utara masuk ke negara tersebut pada tahun 2024, meningkat 12 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Hampir 8.000 di antaranya masuk dengan visa pelajar, tapi menurut pejabat intelijen dan para ahli, ini merupakan taktik yang digunakan Rusia untuk menghindari larangan PBB.

    Pada bulan Juni, pejabat Rusia senior, Sergei Shoigu, untuk pertama kalinya mengakui bahwa 5.000 warga Korea Utara akan dikirim untuk membangun kembali Kursk, wilayah Rusia yang sempat direbut oleh pasukan Ukraina tahun lalu.

    KCNABunga-bunga ini dikirimkan kepada Kim Jong Un oleh berbagai perusahaan konstruksi Rusia pada bulan April, menurut media pemerintah Korea Utara

    Pejabat Korea Selatan juga mengatakan “sangat mungkin” beberapa warga Korea Utara akan segera dikerahkan untuk bekerja pada proyek rekonstruksi di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.

    “Rusia saat ini mengalami kekurangan tenaga kerja yang parah, dan warga Korea Utara menawarkan solusi yang sempurna. Mereka murah, pekerja keras, dan tidak menimbulkan masalah,” kata Andrei Lankov, profesor di Universitas Kookmin di Seoul dan pakar terkemuka dalam hubungan Korea Utara-Rusia.

    Berharap hidup lebih baik

    Pekerjaan konstruksi di luar negeri ini sangat diminati di Korea Utara karena menjanjikan gaji yang lebih baik daripada pekerjaan di dalam negeri.

    Para pekerja pergi dengan harapan lepas dari kemiskinan, mampu membeli rumah untuk keluarga mereka, atau memulai usaha saat kembali. Hanya pria-pria terpilih yang berangkat meninggalkan keluarga setelah melalui seleksi ketat.

    Namun, sebagian besar penghasilan mereka langsung dikirim ke negara Korea Utara sebagai “biaya loyalitas”. Sisa penghasilan biasanya antara US$100-US$200 (Rp1,6 juta-Rp3,2 juta) per bulan dicatat dalam buku besar.

    Pekerja hanya menerima kumpulan sisa penghasilan ini saat kembali ke rumah. In taktik baru, kata para ahli, untuk mencegah mereka melarikan diri.

    Ketika para pekerja menyadari kenyataan kerja yang keras dan kurangnya upah, hal itu sangat menghancurkan.

    Tae mengatakan dia merasa “malu” ketika mengetahui bahwa pekerja konstruksi lain dari Asia Tengah dibayar lima kali lipat lebih banyak darinya untuk sepertiga pekerjaan.

    Pekerja Jin masih kesal ketika mengingat bagaimana pekerja lain menyebut mereka budak. “Kalian bukan manusia, hanya mesin yang bisa bicara,” mereka mengejek.

    Pada suatu saat, manajer Jin memberitahunya bahwa dia mungkin tidak akan menerima uang saat kembali ke Korea Utara karena negara membutuhkannya. Saat itulah dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri.

    Tae memutuskan untuk kabur setelah menonton video YouTube yang menunjukkan seberapa besar gaji pekerja di Korea Selatan.

    Suatu malam, ia mengemas barang-barangnya ke dalam kantong plastik, menyembunyikan selimut di bawah seprai tempat tidurnya agar terlihat seolah-olah ia masih tidur, dan diam-diam keluar dari lokasi konstruksi.

    Ia memanggil taksi dan menempuh ribuan kilometer melintasi negara untuk bertemu dengan seorang pengacara yang membantu mengatur perjalanannya ke Seoul.

    Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kecil pekerja berhasil merencanakan pelarian mereka menggunakan ponsel bekas yang dilarang. Mereka membelinya dengan menabung dari uang saku harian yang mereka terima untuk rokok dan alkohol.

    BBCSejumlah buruh berhasil melarikan diri dari Rusia selama perang dan mencapai Seoul.

    Dalam upaya untuk mencegah pelarian ini, beberapa sumber memberitahu otoritas Korea Utara kini memperketat pembatasan terhadap kebebasan pekerja yang sudah terbatas.

    Menurut Prof Kang dari Universitas Dong-A, salah satu cara rezim tersebut mencoba mengendalikan pekerja selama setahun terakhir adalah dengan memaksa mereka mengikuti pelatihan ideologis dan sesi kritik diri yang lebih sering. Selama pelatihan, mereka diwajibkan menyatakan loyalitas kepada Kim Jong Un dan mencatat kelemahan mereka.

    Kesempatan langka untuk meninggalkan lokasi konstruksi juga telah dikurangi. “Para pekerja dulu bisa keluar berkelompok sekali sebulan, tetapi belakangan ini perjalanan tersebut hampir tidak ada lagi,” tambah Prof Kang.

    Kim Seung-chul, seorang aktivis berbasis di Seoul yang membantu menyelamatkan pekerja Korea Utara dari Rusia, mengatakan bahwa perjalanan tersebut kini dikontrol lebih ketat.

    “Dulu mereka diizinkan keluar berpasangan, tetapi sejak 2023 mereka harus bepergian dalam kelompok lima orang dan diawasi lebih ketat.”

    Dalam situasi ini, semakin sedikit pekerja yang berhasil melarikan diri. Pemerintah Korea Selatan memberitahu jumlah warga Korea Utara yang berhasil keluar dari Rusia setiap tahun dan tiba di Seoul telah berkurang setengah sejak 2022 – dari sekitar 20 orang per tahun menjadi hanya 10 orang.

    Andrei Lankov, pakar hubungan Korea Utara-Rusia, mengatakan tindakan ini kemungkinan sebagai persiapan untuk kedatangan lebih banyak pekerja.

    “Para pekerja ini akan menjadi warisan abadi persahabatan Kim dan Putin selama perang,” katanya, sambil menjelaskan bahwa para pekerja akan terus datang setelah perang berakhir dan penempatan pasukan serta senjata dihentikan.

    Laporan tambahan oleh Jake Kwon dan Hosu Lee

    (ita/ita)

  • Bentrok Antarkampung Pecah di Jasinga Bogor, Satu Orang Tewas

    Bentrok Antarkampung Pecah di Jasinga Bogor, Satu Orang Tewas

    Liputan6.com, Jakarta Satu orang tewas akibat bentrokan antarwarga di Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Minggu (17/8/2025) malam.

    Korban berinisial S (45) seorang buruh harian lepas asal Kampung Parung Sapi Kaum, Desa Kalong Sawah. Tewas akibat luka tusukan di perut.

    “Korban meninggal dunia akibat luka tusuk di perut sebelah kanan,” kata Kapolres Bogor AKPB Wikha Ardilestanto, Senin (18/8/2025).

    Peristiwa bermula saat segerombolan warga Kampung Parung Sapi Kaum melakukan konvoi menggunakan sepeda motor. Mereka hendak pulang usai menyaksikan pertandingan sepak bola di wilayah desa itu.

    Saat melintasi Kampung Peuteuy, mereka dilempari batu oleh warga setempat hingga terjadi aksi saling serang. Lantaran kalah jumlah, sekolompok warga Kampung Parung Sapi Kaum ini akhirnya memilih mundur.

  • HUT ke-80 RI, Puan Ajak Perkuat Komitmen Bangun Masa Depan Bangsa

    HUT ke-80 RI, Puan Ajak Perkuat Komitmen Bangun Masa Depan Bangsa

    JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara peringatan detik-detik Proklamasi dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang digelar secara khidmat di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

    Upacara kenegaraan ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Upacara peringatan detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Minggu, 17 Agustus, dihadiri oleh jajaran pimpinan lembaga tinggi negara, mantan presiden, para menteri Kabinet Merah Putih hingga Penglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Peringatan kemerdekaan semakin meriah karena tamu undangan lain dari berbagai elemen masyarakat turut hadir.

    Puan yang hadir mengenakan baju adat Minang bernuansa merah, duduk di podium utama bersama Presiden Prabowo. Ia duduk diapit oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

    Adapun Kolonel Inf Amril Hairuman Tehupelasury didapuk sebagai Komandan Upacara. Sebelum upacara dimulai, tamu undangan disuguhkan oleh penampilan seni budaya hingga atraksi militer dari TNI-Polri mulai dari helikopter hingga 8 jet temput F-16 melakukan aksi flypass di atas Istana Kepresidenan.

    Dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini, Puan kembali menekankan soal cita-cita Indonesia emas sebagai janji luhur yang perlu terus diperjuangkan.

    “Delapan dekade Indonesia merdeka menjadi momen penting untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun masa depan bersama,” kata Puan.

    “Indonesia emas bukanlah mimpi semu, melainkan janji luhur yang kita perjuangkan bersama,” sambungnya.

    Puan menyebut, esensi dari kemerdekaan tidak boleh berhenti hanya sebagai seremoni tahunan. Kemerdekaan, menurutnya, harus benar-benar dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

    “Kemerdekaan yang diperingati setiap tahun tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Bagi rakyat, makna merdeka harus bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari: dari isi dapur yang tidak lagi kosong, biaya sekolah anak yang tidak membuat orang tua berutang, hingga layanan kesehatan yang bisa diakses tanpa rasa khawatir,” ungkap Puan.

    Cucu Proklamator RI Sukarno itu menyatakan, usia Indonesia yang telah menginjak 80 tahun harus menjadi momen refleksi. Puan mengatakan, ukuran sejati dari kemerdekaan bukan terletak pada lamanya negara berdiri, tetapi pada sejauh mana negara hadir dan mampu meringankan beban hidup rakyatnya.

    “Apakah harga pangan bisa dijangkau oleh rakyat kecil? Apakah orang tua masih harus berutang untuk menyekolahkan anaknya? Apakah masyarakat desa dan perbatasan bisa mengakses layanan kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan berjam-jam?” tuturnya.

    “Inilah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi ukuran sejati dari kemerdekaan yang kita rayakan hari ini,” imbuh Puan.

    Puan menilai, tantangan utama Indonesia saat ini adalah memastikan bahwa makna kemerdekaan dirasakan di tengah rakyat.

    “Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni atau simbol, tetapi harus menjadi pengalaman nyata yang dirasakan setiap keluarga. Bagaimana kemerdekaan hadir di meja makan rakyat, dari semua golongan,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

    Puan pun menyinggung tema perayaan kemerdekaan RI yang ke-80 tahun: Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Ia mengatakan, tema ini dapat terwujud apabila Negara memastikan setiap kebutuhan rakyatnya dapat difasilitasi.

    “Negara harus hadir dengan kebijakan yang tidak sekadar indah di atas kertas, tetapi benar-benar meringankan beban hidup rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujar Puan.

    Puan mencontohkan bahwa kemerdekaan harus hadir saat orang tua bisa menyajikan makanan bergizi untuk anak-anak mereka tanpa harus memilih antara membeli kebutuhan pangan atau membayar tagihan.

    Di bidang kesehatan, kata Puan, kemerdekaan harus terasa ketika masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dasar secara cepat dan tanpa rasa cemas.

    “Dengan puskesmas yang dilengkapi tenaga medis tetap, obat-obatan esensial yang tersedia tanpa kekosongan stok, dan sistem rujukan yang cepat dengan dukungan ambulans dan telemedicine,” sebutnya.

    Di sektor pendidikan, Puan mengingatkan negara harus hadir melalui penyediaan sekolah yang memiliki guru berkualitas, sarana prasarana yang layak, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal.

    “Makna merdeka itu juga berarti memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Di banyak pelosok, rakyat masih menantikan kehadiran negara dalam bentuk layanan dasar seperti listrik yang stabil, akses air bersih yang merata, dan jaringan internet yang memadai,” jelasnya.

    “Merdeka berarti tidak ada lagi rakyat yang merasa terpinggirkan di negeri sendiri. Merdeka berarti pembangunan hadir merata, dari kota besar hingga pulau terluar,” tambah Puan.

    Tak hanya itu, Puan juga menegaskan kemerdekaan sejati adalah ketika setiap warga negara merasa dihargai atas kerja kerasnya. Petani, misalnya, harus bisa menjual hasil panen dengan harga yang melindungi dari permainan tengkulak, dengan dukungan koperasi dan akses pada rantai pasok yang modern.

    “Nelayan perlu dijamin kepastian pasar serta infrastruktur pelabuhan yang menunjang agar hasil tangkapan tetap bernilai jual,” ucapnya.

    Puan pun menilai, kemerdekaan juga berarti buruh mendapatkan kepastian upah yang layak, jaminan sosial, serta lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Termasuk nasib para guru yang harus terus diperjuangkan.

    “Dan bagaimana semua pekerja, baik ASN maupun swasta, baik di sektor formal dan sektor informal, mendapat jaminan iklim kerja yang sehat. Serta para UKM dan UMKM memperoleh perlindungan dalam berusaha,” urai Puan.

    “Bagaimana driver ojek online, pedagang kaki lima, pekerja profesional termasuk dari kalangan Gen-Z hingga penggerak perekonomian lainnya dapat perhatian dari negara,” sambungnya.

    Puan meyakini, kemajuan yang telah dimiliki Indonesia dapat menjadi modal untuk membawa negeri ini semakin maju. Sementara yang masih kurang, dapat dikejar melalui gotong royong dan kerja bersama.

    “Kita masih memiliki waktu untuk menunaikan panggilan sejarah. Untuk membuat kebijakan hari ini yang akan menjamin masa depan Indonesia yang cerah. Bermartabat dan hebat. Dan demi kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” terang Puan.

    Di akhir pernyataannya, Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga makna kemerdekaan agar tetap hidup di tengah rakyat. Ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai kekuatan utama bangsa.

    “Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan senantiasa menjadi landasan dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan menjadi pelita harapan untuk hadirnya bangsa merdeka yang sejati,” kata Puan.

    Puan Pakai Baju Adat Minang

    Saat menghadiri upacara detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Puan mengenakan pakaian adat Minangkabau, Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama Bundo Kanduang. 

    Puan tampak anggun memakai baju kurung berwarna merah serta kain selempang dan kain sarung bernuansa warna bumi. Pakaian Bundo Kanduang memiliki pelengkap penutup kepala, Tingkolok sebagai ciri khas yang merupakan hiasan kepala perempuan yang berbentuk runcing dan bercabang menyerupai tanduk kerbau.

    Pemakaian Tingkolok digunakan sebagai perlambang perempuan sebagai pemilik rumah gadang. Gaya Puan pun semakin dipermanis dengan perhiasan kalung dan anting gaya Minang.

    Usai upacara detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Puan tampak berfoto bersama dengan Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan baju adat Demang dan Kain Ujung Serong khas Betawi.