Xcloud.id

Topik: Buruh

  • Kim Jong Un Beri Penghargaan ke Tentara Korut yang Perang Lawan Ukraina

    Kim Jong Un Beri Penghargaan ke Tentara Korut yang Perang Lawan Ukraina

    Pyongyang –

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un memberikan penghargaan kepada tentara-tentara Pyongyang yang berperang bersama Rusia melawan Ukraina. Kim Jong Un bahkan berlutut di depan potret para prajurit Korut yang gugur dalam pertempuran melawan pasukan Ukraina.

    Tidak hanya itu, seperti dilansir AFP, Jumat (22/8/2025), Kim Jong Un juga sempat memeluk seorang tentara Korut yang emosional dalam seremoni pemberian penghargaan. Momen-momen itu terlihat dalam foto-foto terbaru yang dirilis oleh media pemerintah Korut pada Jumat (22/8) waktu setempat.

    Foto-foto seremoni itu menunjukkan Kim Jong Un yang terharu sedang memberikan medali, menempatkannya di samping potret para tentara yang gugur dan menghibur tentara lainnya yang kembali dari perang melawan Ukraina.

    Kim Jong Un memuji para tentara Korut itu sebagai “pahlawan” yang mengorbankan masa muda dan nyawa mereka.

    Badan intelijen Korea Selatan (Korsel) dan negara-negara Barat menyebut Korut mengirimkan lebih dari 10.000 tentaranya ke Rusia pada tahun 2024 — terutama ke wilayah Kursk — beserta peluru artileri, rudal, dan sistem rudal jarak jauh.

    Sekitar 600 tentara Korut di antaranya, menurut laporan intelijen Seoul, telah gugur dan ribuan tentara lainnya luka-luka dalam pertempuran bersama Rusia melawan pasukan Ukraina.

    Dalam seremoni yang digelar di markas besar Partai Buruh Korea di Pyongyang, foto-foto tentara Korut yang gugur beserta nama mereka dipajang di atas panggung.

    Kim Jong Un, menurut laporan kantor berita resmi Korean Central News Agency (KCNA), memuji mereka sebagai tentara yang “mengagumkan” yang “pulang dengan penuh kehormatan” setelah bertahan dari “hujan peluru dan bom perang hidup-mati di negeri asing”.

    Salah satu foto yang dirilis KCNA menunjukkan Kim Jong Un yang emosional sedang memeluk seorang tentara yang juga tampak terharu, membenamkan wajahnya di dada sang pemimpin Korut saat seremoni berlangsung.

    Satu foto lainnya menunjukkan Kim Jong Un berlutut di depan potret seorang tentara yang gugur untuk memberikan penghormatan, dan meletakkan medali serta bunga di samping foto mereka.

    Menurut KCNA, Kim Jong Un secara pribadi menganugerahkan gelar “pahlawan DPRK” — nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea — kepada para komandan yang bertempur dalam operasi di luar negeri, dan yang disebut telah “memberikan prestasi yang luar biasa”.

    Ditambahkan KCNA bahwa pemimpin Korut itu juga meletakkan bunga di memorial wall dan bertemu dengan keluarga tentara yang gugur.

    Korut baru mengonfirmasi soal pengerahan tentaranya untuk mendukung perang Rusia melawan Ukraina pada April lalu, dan mengakui tentara-tentaranya tewas dalam pertempuran di sana.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Massa Demo "Indonesia Sold Out" Serukan Penolakan Militerisme hingga Desak Pendidikan Gratis Megapolitan 21 Agustus 2025

    Massa Demo "Indonesia Sold Out" Serukan Penolakan Militerisme hingga Desak Pendidikan Gratis Megapolitan 21 Agustus 2025

    Massa Demo “Indonesia Sold Out” Serukan Penolakan Militerisme hingga Desak Pendidikan Gratis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah mahasiswa yang menggelar demo bertajuk “Indonesia Sold Out” di depan Gedung DPR/MPR RI menuntut berbagai hal kepada pemerintah, mulai dari penolakan militerisasi hingga desakan agar negara mewujudkan pendidikan gratis.
    Fadli, perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himmapol) Indonesia, mengatakan, aksi ini digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap militerisme, kapitalisme, imperialisme, dan oligarki.
    “Pada Kamis 21 Agustus setelah peringatan 80 tahun kemerdekaan, kami aksi dan membawa tajuk melawan militerisme, tolak kapitalisme imperialisme, dan ganyang oligarki,” kata Fadli di lokasi, Kamis.
    Ia menjelaskan, tuntutan mahasiswa terbagi dalam dua kategori besar, yakni isu sipil-politik dan isu ekonomi-sosial budaya.
    “Dalam isu sipil dan politik, kami menuntut negara untuk menolak undang-undang bermasalah, tolak RUU bermasalah, tolak pasal bermasalah dalam RUU penyiaran, kemudian tolak militerisasi di ranah sipil. Lalu hentikan intimidasi, kriminalisasi, dan teror terhadap gerakan rakyat. Yang terakhir adalah tolak pembangunan batalion baru di Aceh,” ujarnya.
    Sementara itu, untuk isu ekonomi, sosial, dan budaya, mahasiswa menyoroti kebijakan negara yang dinilai merugikan rakyat.
    “Kemudian terkait isu ekonomi sosial budaya, kami mengamankan tuntutan pertama, penolakan penulisan ulang sejarah, kemudian tolak gelar pahlawan untuk Soeharto, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis,” ujarnya.
    Ia juga menyampaikan sejumlah penolakan lain yang berkaitan dengan kondisi buruh, kebijakan tenaga kerja, hingga proyek pembangunan yang dinilai merampas ruang hidup masyarakat.
    “Kemudian tolak fleksibilitas tenaga kerja dan buruh upah murah. Kemudian tolak tarif resiprokal AFK Indonesia, lalu tolak proyek strategis nasional yang merampas ruang hidup serta tolak revisi undang-undang pokok agraria dan wujudkan reforma agraria sejati,” tambah dia.
    Fadli menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia seharusnya tidak hanya diperingati secara seremonial.
    “Kemerdekaan itu direpresentasikan dengan kedaulatan rakyat atas tanah, air, udara, dan masa depannya,” tutupnya.
    Sebelumnya diberitakan, sejumlah massa dari Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gemarak) mulai memadati depan pintu gerbang Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025) sore.
    Pengamatan
    Kompas.com
    , massa mulai datang ke lokasi sekitar pukul 16.02 WIB. Terpantau satu mobil komando telah berada di lokasi bersama dengan sejumlah mahasiswa yang mengenakan ragam almamater.
    Para mahasiswa itu terlihat membawa spanduk besar bertuliskan “Indonesia Sold Out” yang tulisannya berwarna putih dan merah.
    Mereka membentangkan spanduk itu tepat di depan pintu gerbang Gedung DPR RI.
     
    Selain itu, massa juga ada yang membawa bendera Merah Putih dan One Piece. Bendera itu diikatkan di satu batang kayu yang sama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Miris! Immanuel Ebenezer Sempat Posting Sidak Pabrik Sebelum Kena OTT KPK

    Miris! Immanuel Ebenezer Sempat Posting Sidak Pabrik Sebelum Kena OTT KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer ternyata masih aktif sehari sebelum terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Noel sapaan akrabnya, masih sempat aktif di media sosial Instagram @Immanuelenebenezer pada Rabu (20/8/2025).

    Dalam postingan terakhirnya itu, Noel mengunggah momen sidak terhadap salah satu pabrik pasta gigi di Depok, Jawa Barat. Video itu berdurasi 20 menit.

    Nampak, dia melakukan komunikasi dengan buruh pabrik saat mengunjungi pabrik tersebut. Dia juga sempat melakukan komunikasi dengan pihak pabrik melalui sambungan telepon. Pada intinya, Noel ingin menemui pihak pabrik untuk menyelesaikan persoalan di pabrik tersebut.

    Selain itu, Noel juga sempat masuk ke dalam pabrik itu melihat produksi. Adapun, tak lama eks Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) itu berada di pabrik itu, terlihat Wakil Walikota Depok dan pejabat kepolisian.

    “Kemarin sidak di Depok itu cukup mengejutkan ya Sampai ada seorang buruh dikasih yang namanya cek bodong, gila itu,” ujar Noel di akun Instagram-nya, Rabu (20/8/2025).

    Kemudian, Noel juga telah memerintahkan agar Kepala Dinas setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik pabrik tersebut.

    Adapun, dia juga menyatakan tengah menyiapkan tim legal untuk melaporkan dugaan pelanggaran terkait ketenagakerjaan ini ke aparat hukum.

    “Tapi saya sudah perintahkan Kepala Dinas untuk segera memanggil pengusahanya atau owner-nya. Dan kita juga akan siapkan tim legal untuk melaporkan kasus ini,” ujar Noel.

    Di samping itu, Wamenaker memperingatkan kepada seluruh pemilik perusahaan yang berbuat nakal di era pemerintahan Prabowo Subianto, maka dirinya tak segan untuk melakukan penindakan.

    “Sekali lagi saya akan menjadi tetap ancaman nyata untuk mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat,” pungkasnya.

    Terjerat OTT di Kasus Dugaan Pemerasan 

    Wakil Ketua KPK Fitroh mengatakan Immanuel Ebenezer terjerat dalam dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 ke Kemnaker RI.

    “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

    Adapun, Fitroh menyatakan dugaan praktik rasuah Noel berbeda dengan perkara pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang juga diusut KPK di lingkungan Kemnaker.

    Sementara itu, pada perkara RPTKA Kemnaker, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka yang di antaranya adalah dua orang mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker.

  • Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

    Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. 

    Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, menjadi anggota Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran pertama yang terjaring OTT KPK.

    “Benar [KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer],” kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

    Kendati demikian, Fitroh belum menyampaikan secara detail terkait perkara apa yang diduga menjerat Noel ini. Pimpinan KPK jilid VI itu juga belum memerinci siapa saja pihak yang diamankan komisi antirasuah pada operasi senyap itu.

    Arsip foto- Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Immanuel Ebenezer Gerungan (memegang pengeras suara) menyemangati para buruh PT Bumi Sari Mas Indonesia yang menuntut hak mereka di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (7/82025). (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

    Profil Singkat Immauel Ebenezer 

    Lantas, bagaimana profil Immanuel Ebenezer?

    Dalam catatan Bisnis, saat ini Immanuel Ebenezer tercatat sebagai politisi Gerindra. Namun jauh sebelum itu, dia adalah tim pendukung Jokowi dan Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

    Kala itu, dia menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman), organisasi yang dia bentuk untuk mendukung Jokowi untuk maju sebagai Presiden RI. 

    Pada Juni 2021, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melantik Noel sebagai komisaris utama PT Mega Eltra, anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero). Baru setahun lebih menjabat, Erick Thohir kemudian mencopot Noel dari posisinya pada Maret 2022.

    Pada Pilpres 2024, pria kelahiran 22 Juli 1975 itu diketahui menyatakan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024 dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania.

    Hanya saja, dukungan untuk ganjat tak berselang lama. Sebab, pada Februari 2023, dia menyatakan dukungannya terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Dengan demikian, Noel resmi membubarkan relawan Ganjar Pranowo Mania dan secara penuh mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. 

    Immanuel Ebenezer Punya Harta Rp17,6 Miliar

    Noel telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK saat awal menjabat sebagai Wamenaker pada 17 Januari 2025. Dalam LHKPN-nya itu, Noel melaporkan total aset kekayaannya sebesar Rp17,6 miliar.

    Mayoritas, harta Noel berasal dari aset tanah dan bangunan sebesar Rp12,1 miliar. Aset Noel tersebut di Depok hingga Bogor.

    Kemudian, Noel memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp3,3 miliar. Perinciannya, Mitsubishi Pajero, Kia Picanto, Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser, dan Yamaha N-Max.

    Selain itu, Noel juga memiliki aset harta bergerak lainnya sebesar Rp109,5 juta dan kas setara kas Rp2 miliar. Adapun, Noel tercatat tak memiliki utang.

  • 9 Tetangga Ungkap Ortu Raya Bocah Sukabumi yang Tubuhnya Dipenuhi Cacing Kerap Ditegur karena Anak Main di Kolong Rumah Bandung

    9 Tetangga Ungkap Ortu Raya Bocah Sukabumi yang Tubuhnya Dipenuhi Cacing Kerap Ditegur karena Anak Main di Kolong Rumah Bandung

    Tetangga Ungkap Ortu Raya Bocah Sukabumi yang Tubuhnya Dipenuhi Cacing Kerap Ditegur karena Anak Main di Kolong Rumah
    Tim Redaksi
    SUKABUMI, KOMPAS.com
    – Kepala Dusun 03 Lemah Duhur, Arif Rahman, mengungkap bahwa saudara dan tetangga sudah sering menegur orangtua Raya yang terbiasa membiarkan anaknya bermain di kolong rumah.
    Rumah panggung yang ditempati keluarga itu kerap dilalui ayam-ayam peliharaan yang berkeliaran. Tak jarang, anak dari pasangan Udin dan Endah tersebut ikut bermain bersama hewan itu.
    “Bibi hingga nenek Raya suka melarang orangtuanya membiarkan Raya bermain sembarangan di tanah, apalagi (kondisi tanah dipenuhi) dengan kotoran ayam dan sebagainya,” kata Arif saat ditemui
    Kompas.com
    di rumah orangtua Raya, Kamis (21/8/2025) pagi.
    Arif menyebutkan, saat orangtua Raya diminta agar tidak membiarkan anaknya bermain di tanah, mereka sering menyangkal dan cenderung abai.
    “Tapi dengan keterbelakangan orangtuanya tidak menggubris larangan tersebut, malah menegur balik kepada yang melarang,” jelas Arif.
    Ia menambahkan, kedua orangtua Raya memang memiliki keterbelakangan mental. Meski begitu, Udin sebagai kepala keluarga masih berusaha menafkahi keluarganya.
    “Keseharian keluarga Raya sama dengan warga lainnya dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Kedua orangtuanya mengalami sedikit keterbelakangan mental. Di balik keterbelakangan mental ini Pak Udin masih bisa menafkahi keluarganya menjadi buruh harian lepas,” kata Arif.
    “Semisal ada tetangga yang menyuruh apa pun pekerjaannya lalu dikasih uang, sehingga sedikit demi sedikit memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya dengan segala keterbatasannya,” tutup Arif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terhimpit Tarif AS, Pabrik Baja India Mulai Kewalahan

    Terhimpit Tarif AS, Pabrik Baja India Mulai Kewalahan

    New Delhi –

    Di Kolkata, pusat utama industri pengecoran baja India yang biasanya mengekspor produk baja sanitasi, aktivitas produksi melambat, bahkan berhenti. Para pemilik perusahaan enggan membahas krisis di hadapan publik dan membisu. Dampaknya, para buruh kini kebingungan.

    Vijay Shankar Beriwal, pemilik perusahaan Calcutta Iron Udyog, sebaliknya tidak ragu mengungkap krisis yang dialami perusahaannya pada publik. Ia menyalahkan tarif impor 50% atas baja dan aluminium India yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump, yang mulai berlaku pada Juni lalu.

    Trump berdalih tarif tersebut dikenakan karena kekhawatiran akan keamanan nasional AS, merujuk pada Pasal 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan AS tahun 1962. Selain tarif baja, Trump memberlakukan tarif balasan 25% atas sebagian besar barang impor dari India. Bahkan merespon pembelian minyak Rusia oleh India, Trump mengusulkan tarif tambahan 25%, yang akan diberlakukan pada akhir Agustus.

    “Dampak penuh belum terasa di pasar, tetapi tekanan sudah mulai terlihat. Mereka yang sebelumnya memiliki pesanan dari AS menyelesaikan pesanan dengan cepat, tetapi pesanan baru sedikit bahkan tidak ada. Banyak pabrik baja yang berhenti beroperasi,” katanya.

    Tarif baja dan aluminium sebesar 50% merupakan bagian dari kebijakan proteksi perdagangan Trump. Kebijakan ini mengancam pabrik-pabrik baja serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di India timur yang sangat bergantung pada pasar AS agar tidak ‘gulung tikar’.

    India mengekspor produk besi, baja, dan aluminium senilai $4,56 miliar (Rp74 triliun) ke Amerika Serikat pada tahun 2024, termasuk di dalamnya $587,5 juta (Rp9 triliun) untuk baham mentah besi dan baja, $3,1 miliar (Rp50 triliun) untuk produk besi atau baja, dan $860 juta (Rp13 triliun) untuk produk aluminium, berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan dan Industri. Angka ini mewakili sekitar 5,3% dari total ekspor India ke Amerika Serikat senilai $86,51 miliar (Rp1500 triliun rupiah).

    Pukulan telak bagi pabrik baja skala kecil

    Meskipun jumlahnya kecil, pabrik-pabrik baja kecil mempekerjakan lebih dari 200.000 pekerja dalam produksi padat karya di lebih dari 5.000 unit pengecoran baja. 95% usaha pengecoran baja dikelola usaha skala kecil.

    Sedangkan pabrik pengecoran di India timur spesifik dalam usaha pengecoran baja untuk ekspor. Akibatnya, mereka sangat rentan terhadap kenaikan tarif.

    Sudah begitu, Menteri Perdagangan India Piyush Goyal dianggap meremehkan dampak tarif terhadap baja dan aluminium. Dia berdalih, nilai ekspor baja dan aluminium ke AS berjumlah sangat kecil.

    “Apa masalahnya jika dari 145 juta ton, Anda tidak dapat mengekspor 95.000 ton?” katanya dalam acara Kamar Dagang dan Industri Bengal.

    ‘Tertekan’ baja China

    Akibat penurunan ekspor ke AS, banyak produsen baja membanjiri pasar domestik India, yang menyebabkan persaingan makin ketat. Konsumen kini diwartakan rajin meminta diskon hingga 5% atau cicilan kredit. Fenomena ini dinilai belum pernah terjadi sebelumnya.

    Menurut Federasi Organisasi Ekspor India FIEO, ekspor baja India ke AS yang turun 85%, menekan harga baja lokal hingga 6–8% memperkecil keuntungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Dengan tarif saat ini, harga yang kompetitif menjadi faktor penentu. Namun, beberapa negara, seperti China, juga sangat tertarik menurunkan harga. UMKM India mungkin tidak memiliki kemampuan untuk bersaing,” kata Direktur Jenderal FIEO Ajay Sahai.

    Asosiasi Pengembangan Baja Stainless India (ISSDA) mencatat bahwa India telah menjadi importir bersih produk baja sejak tahun fiskal 2023-24, impor baja China pun tercatat meningkat signifikan antara 2021 dan 2024.

    Harapkan intervensi segera dari pemerintah

    Alternatif terhadap pasar ekspor AS juga semakin tertutup, seperti Uni Eropa yang menghadang lewat bea masuk dan pajak karbon (CBAM) “Masalah ekspor baja adalah semua negara maju sedang menutup diri. Uni Eropa telah mengenakan bea masuk sejak 2018, dan mulai Januari 2026, mereka akan menerapkan Mekanisme Penyesuaian Batas Karbon (CBAM),” kata Ajai Srivastava, pendiri Inisiatif Penelitian Perdagangan Global.

    Beralih ke pasar lain pun butuh waktu dan modal yang tak dimiliki banyak pelaku usaha.

    Merespon hal tersebut, Pemerintah India mengupayakan beberapa langkah antara lain menjajaki perjanjian dagang dengan AS serta mempertimbangkan subsidi bunga, jaminan pinjaman, dan pemangkasan biaya sertifikasi untuk mendukung UMKM. Bea masuk pengamanan 12% juga diterapkan untuk melindungi pasar domestik dari dumping baja China.

    Beriwal dari Calcutta Iron Udyog optimis intervensi pemerintah dapat melindungi industri baja dari konflik dagang global.

    “Industri ini sangat membutuhkan dukungan cepat dari pemerintah untuk bertahan. Kami akan mengajukan proposal kepada pemerintah, tetapi saat ini kami menunggu perkembangan situasi dengan Presiden AS,” jelas Beriwal.

    Para pakar industri memperingatkan bahwa UMKM berisiko bangkrut dan melakukan PHK dan pada awal 2026 jika tidak ada tindakan segera.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Sorta Caroline
    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • 28 Agustus, Puluhan Ribu Buruh Geruduk DPR dan Istana Tuntut Kenaikan Upah 10,5 Persen

    28 Agustus, Puluhan Ribu Buruh Geruduk DPR dan Istana Tuntut Kenaikan Upah 10,5 Persen

    JAKARTA – Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi nasional serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025. Mereka menuntut kenaikan upah, penghapusan outsourcing, serta menyuarakan isu gaji DPR yang mencolok.

    Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, aksi ini akan berlangsung di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Tidak kurang dari 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” katanya secara daring, Rabu, 20 Agustus.

    Selain Jakarta, aksi serupa juga akan berlangsung serentak di kota-kota industri besar seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Gorontalo, dan berbagai daerah lainnya.

    Dalam aksinya, buruh membawa sejumlah tuntutan utama. Pertama, menolak upah murah dengan menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada 2026. Perhitungan tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 168 yang menggunakan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi 5,1–5,2 persen. Dengan demikian, kenaikan yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen,” jelas Said Iqbal.

    Kedua, lanjut Said Iqbal, menghapus praktik outsourcing yang dinilai semakin merugikan buruh. Putusan MK menegaskan outsourcing hanya boleh dilakukan pada jenis pekerjaan tertentu. Namun di lapangan, praktik ini masih meluas, termasuk di BUMN.

    “Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegasnya.

    DPR Hidup Mewah, Buruh Upahnya Murah

    Selain dua tuntutan utama, buruh juga menyoroti kesenjangan penghasilan antara anggota DPR dengan rakyat kecil. Said Iqbal mengungkapkan, gaji anggota DPR beserta tunjangan rumah mencapai Rp 154 juta per bulan atau lebih dari Rp 3 juta per hari.

    “Bandingkan dengan buruh kontrak di Jakarta yang hanya menerima Rp 5 juta per bulan atau Rp 150.000 per hari. Bahkan, pekerja informal seperti ojol rata-rata hanya Rp 600.000 per bulan, artinya Rp 20.000 per hari. Jauh dari cukup untuk hidup layak,” ungkapnya.

    Menurut Iqbal, kondisi ini mencederai rasa keadilan rakyat. “DPR kerja lima tahun dapat pensiun seumur hidup. Sementara buruh mudah di-PHK tanpa jaminan sosial, dan hidup dengan upah murah. Ketidakadilan ini melukai hati rakyat,” ucapnya.

  • Daftar Tuntutan Buruh yang Mau Gelar Aksi Gede-gedean 28 Agustus

    Daftar Tuntutan Buruh yang Mau Gelar Aksi Gede-gedean 28 Agustus

    Jakarta –

    Aksi serempak di pusat kota Jakarta bakal dilakukan puluhan ribu buruh pekan depan. Buruh menuntut beberapa hal kepada pemerintah, salah satunya adalah menaikkan upah minimum hingga 10%.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta, pada 28 Agustus 2025 mendatang. Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota.

    Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Banda Aceh, Batam, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Gorontalo, dan lain-lain. Gerakan ini diberi nama HOSTUM yang merupakan kepanjangan ‘Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.’

    “Aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Rabu (20/8/2025).

    Tuntutan paling besar yang akan disuarakan adalah menolak upah murah. Kaum buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5-10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1-5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5-10,5%.

    “Selain itu, pemerintah sendiri mengklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Said Iqbal.

    Tuntutan kedua adalah menghapus pola kerja outsourcing. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu. Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.

    “Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegas Said Iqbal.

    Isu Lain yang Akan Disuarakan:

    1. Bentuk Satgas PHK
    2. Naikkan PTKP Buruh Rp 7,5 juta/bulan
    3. Hapus pajak pesangon
    4. Hapus pajak THR
    5. Hapus pajak JHT6. Hapus diskriminasi pajak perempuan menikah
    7. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
    8. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi
    9. Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029

    (hal/ara)

  • Ada Libur Panjang di Bulan September 2025, Catat Waktunya!

    Ada Libur Panjang di Bulan September 2025, Catat Waktunya!

    Jakarta –

    Pada September 2025, ada tanggal merah di awal bulan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui, tanggal merah tersebut termasuk long weekend karena berdekatan dengan libur akhir pekan.

    Ini berarti, ada libur panjang di awal bulan September 2025. Berikut informasinya.

    Berdasarkan SKB 3 Menteri Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025, dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, tanggal merah September 2025 jatuh pada 5 September, tepatnya hari Jumat. Setelah itu, ada libur akhir pekan Sabtu dan Minggu.

    Dengan demikian, berikut jadwal libur panjang bulan September 2025.

    Jumat, 5 September 2025: Libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAWSabtu, 6 September 2025: Libur akhir pekanMinggu, 7 September 2025: Libur akhir pekanRekomendasi Cuti September 2025

    PNS dan karyawan swasta yang masih memiliki jatah cuti tahunan, bisa menggunakan tanggal 4 September 2025 agar libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW semakin lama. Ini rinciannya.

    Kamis, 4 September 2025: Rekomendasi cutiJumat, 5 September 2025: Libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAWSabtu, 6 September 2025: Libur akhir pekanMinggu, 7 September 2025: Libur akhir pekanAturan Cuti Bersama PNS dan Karyawan Swasta

    Untuk cuti bersama, ada perbedaan aturan antara ASN dengan pegawai/karyawan. Apa bedanya?

    1. Ketentuan cuti bersama ASN/PNS:

    2. Ketentuan cuti bersama pegawai/karyawan/pekerja:

    Merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/XII/2024:

    Pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa.Pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan.

    (kny/imk)

  • Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen Nasional 20 Agustus 2025

    Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen Nasional 20 Agustus 2025

    Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (28/8/2025) untuk menuntut kenaikan upah minimum 8,5 persen hingga 10,5 persen dan penghapusan
    outsourcing
    .
    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.
    “Tidak kurang dari 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” kata Said dalam keterangan tertulis pada Rabu (20/8/2025).
    Said mengatakan, aksi serupa juga digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, di antaranya Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Banda Aceh (Aceh), Batam (Kepulauan Riau), dan Bandar Lampung (Lampung).
    Kemudian, Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), Gorontalo, dan berbagai daerah lain.
    “Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai,” ujar Said.
    Said menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.
    Dia mengatakan, tuntutan paling besar yang disuarakan buruh adalah tolak upah murah.
    Said mengatakan, buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada tahun 2026.
    “Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu,” tuturnya.
    Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2 persen.
    Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen.
    “Pemerintah sendiri mengeklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia.
    Said mengatakan, buruh juga menuntut dihapusnya
    outsourcing
    .
    Dia menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu.
    Namun, kata dia, praktik
    outsourcing
    masih meluas, termasuk di BUMN.
    “Pekerjaan inti tidak boleh di-
    outsourcing
    .
    Outsourcing
    hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP Nomor 35 Tahun 2021 yang melegalkan
    outsourcing
    secara luas,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.