Xcloud.id

Topik: Buruh

  • ​Mengenal Kamilus Tupen, Sosok yang Rela Lepas Jabatan Manager Demi Membangun Pertanian Desa

    ​Mengenal Kamilus Tupen, Sosok yang Rela Lepas Jabatan Manager Demi Membangun Pertanian Desa

    Jakarta: PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama Metro TV kembali menggelar Svarna Bhumi Award 2025. Penghargaan ini diberikan kepada para sosok pahlawan pangan.

    Pada tahun ini Svarna Bhumi Award 2025 memberi Special Achievement kepada Kamilus Tupen, seorang petani pangan asal Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tupen yang kini berusia 61 ini tumbuh dari keluarga petani dan menganggap ladang sebagai laboratorium hidupnya.

    Sebelum terjun ke dunia pertanian ternyata Tupen pernah menjadi guru SMP. Saat itu ia mengajar mata pelajaran Fisika.

    Tupen juga sempat merantau ke Malaysia. Di sana ia berhasil mencapai karier sebagai manager ekspedisi ekspor dan impor selama 10 tahun.

    Namun di tengah pencapaian tersebut Tupen justru melepas jabatannya dan pulang kampung. Pada tahun 2000 ia kembali ke kampungnya untuk menjadi petani. Sejak 2004, dia mengolah lahan tandus di Desa Honihama, Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur.

    (Kamilus Tupen menerima trofi Special Achievement Svarna Bhumi Award 2025. Foto: Pupuk Indonesia)

    Pria lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) itu berhasil membuat tanah kembali subur menggunakan batang jagung musim panen sebelumnya sebagai humus. Ia menerapkan 
    pertanian ramah lingkungan dengan tidak menggunakan metode bakar.

    Berkat kegigihan dan pendekatan yang ramah lingkungan Kamilus berhasil menyulap semua lahan tidur menjadi lahan jagung yang produktif.  Namun, setelah semua lahan tidur sudah tergarap menjadi lahan jagung, sempat ada masalah yang muncul, over produksi jagung.

    Tak hanya sampai di situ, Kamilus terus berinovasi dengan mendirikan mal ladang jagung pertama di Indonesia pada 2017. Ide mendirikan mal ladang jagung muncul saat sekelompok anak muda memetik jagung sendiri dan menikmati prosesnya.

    Lagi-lagi tujuan Kamilus mendirikan mal jagung ini bukan untuk keuntungan dirinya sendiri. Mal jagung Bayolewun ini ia dirikan untuk untuk meningkatkan pendapatan petani dari hasil penjualan dan menarik generasi muda.

    Kamilus melihat banyak orang merantau karena biaya hidupnya tidak tercukupi dari hasil ladang. Menurut dia, hal itu karena hasil ladang tidak simpan dan dihitung dengan benar. 

    Setelah pola pikir masyarakat dan petani diubah, hasil ladang lebih menjanjikan. Harga jualnya sudah disepakati oleh semua petani peserta mal, yaitu Rp10 ribu untuk 3 tongkol jagung. Setiap petani menjualnya sendiri melalui satu pintu.
     

    Sistemnya, pengunjung diberi keranjang anyaman lontar sebagai wadah penampung jagung yang dipetik. Pengunjung bebas memilih jumlah dan ukuran yang diinginkan. Setelah selesai, selayaknya swalayan, mereka membayar di meja kasir.

    Pembayaran yang terpusat dan tanpa perantara bertujuan untuk memutus rantai distribusi. Selain itu, tersedia penjualan online dengan jasa ojek lokal. 

    Terdapat tujuh varietas jagung manis yang dibagi menjadi tiga lantai berdasarkan ketinggian lahan. Selain mengajak generasi muda bertani, mal ladang jagung Bayolewun mengajak generasi muda merawat budaya leluhur melalui semangat gotong royong – disebut gemohing oleh penduduk setempat – dalam sistem koperasi, yakni Koperasi Tani Lewowerang.

    Dalam kelompok gemohing, setiap anggota membantu anggota lain dengan tenaga secara bergilir untuk mengelola lahan pertanian, salah satunya ladang jagung. Koperasi tersebut bukan koperasi simpan pinjam uang, melainkan tenaga kerja.

    Setiap anggota kelompok wajib memiliki kebun. Upahnya bagi mandor sebesar Rp6.000/jam, sedangkan buruh sebesar Rp5.000/jam. Kelompok tani itu sekaligus menjadi usaha simpan pinjam dengan modal awal Rp7 juta yang berasal dari urunan anggota
    Tuan kebun yang tidak memiliki uang untuk membayar upah bisa meminjam dana koperasi. Awalnya anggota koperasi hanya 70 orang, dan saat ini mencapai 300 orang.

    Kegiatan koperasi tersebut sempat terhenti karena sepi peminat. Namun, pada 2010 hidup kembali. Pada 2013, koperasi ini tersebar di beberapa tempat di Kabupaten Flores Timur.
    Pada 2014, koperasi tersebut mati dengan sendirinya. Alasannya, semua anggota telah mandiri dan memiliki uang untuk menggarap lahan mereka sendiri. Kini, petani menanam varietas jagung dari luar Kumala, Bonanza, Paramita, Aumba, Lorenza, Jutawan, Jantan, dan Rasanya.

    Berkat dedikasinya yang luar biasa di pertanian serta berdampak ke masyarakat luas Kamilus diganjar special achievement atau spesial penghargaan Svarna Bhumi Award 2025. 

    Jakarta: PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama Metro TV kembali menggelar Svarna Bhumi Award 2025. Penghargaan ini diberikan kepada para sosok pahlawan pangan.
     
    Pada tahun ini Svarna Bhumi Award 2025 memberi Special Achievement kepada Kamilus Tupen, seorang petani pangan asal Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tupen yang kini berusia 61 ini tumbuh dari keluarga petani dan menganggap ladang sebagai laboratorium hidupnya.
     
    Sebelum terjun ke dunia pertanian ternyata Tupen pernah menjadi guru SMP. Saat itu ia mengajar mata pelajaran Fisika.

    Tupen juga sempat merantau ke Malaysia. Di sana ia berhasil mencapai karier sebagai manager ekspedisi ekspor dan impor selama 10 tahun.
     
    Namun di tengah pencapaian tersebut Tupen justru melepas jabatannya dan pulang kampung. Pada tahun 2000 ia kembali ke kampungnya untuk menjadi petani. Sejak 2004, dia mengolah lahan tandus di Desa Honihama, Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur.
     

    (Kamilus Tupen menerima trofi Special Achievement Svarna Bhumi Award 2025. Foto: Pupuk Indonesia)
     
    Pria lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) itu berhasil membuat tanah kembali subur menggunakan batang jagung musim panen sebelumnya sebagai humus. Ia menerapkan 
    pertanian ramah lingkungan dengan tidak menggunakan metode bakar.
     
    Berkat kegigihan dan pendekatan yang ramah lingkungan Kamilus berhasil menyulap semua lahan tidur menjadi lahan jagung yang produktif.  Namun, setelah semua lahan tidur sudah tergarap menjadi lahan jagung, sempat ada masalah yang muncul, over produksi jagung.
     
    Tak hanya sampai di situ, Kamilus terus berinovasi dengan mendirikan mal ladang jagung pertama di Indonesia pada 2017. Ide mendirikan mal ladang jagung muncul saat sekelompok anak muda memetik jagung sendiri dan menikmati prosesnya.
     
    Lagi-lagi tujuan Kamilus mendirikan mal jagung ini bukan untuk keuntungan dirinya sendiri. Mal jagung Bayolewun ini ia dirikan untuk untuk meningkatkan pendapatan petani dari hasil penjualan dan menarik generasi muda.
     
    Kamilus melihat banyak orang merantau karena biaya hidupnya tidak tercukupi dari hasil ladang. Menurut dia, hal itu karena hasil ladang tidak simpan dan dihitung dengan benar. 
     
    Setelah pola pikir masyarakat dan petani diubah, hasil ladang lebih menjanjikan. Harga jualnya sudah disepakati oleh semua petani peserta mal, yaitu Rp10 ribu untuk 3 tongkol jagung. Setiap petani menjualnya sendiri melalui satu pintu.
     

     
    Sistemnya, pengunjung diberi keranjang anyaman lontar sebagai wadah penampung jagung yang dipetik. Pengunjung bebas memilih jumlah dan ukuran yang diinginkan. Setelah selesai, selayaknya swalayan, mereka membayar di meja kasir.
     
    Pembayaran yang terpusat dan tanpa perantara bertujuan untuk memutus rantai distribusi. Selain itu, tersedia penjualan online dengan jasa ojek lokal. 
     
    Terdapat tujuh varietas jagung manis yang dibagi menjadi tiga lantai berdasarkan ketinggian lahan. Selain mengajak generasi muda bertani, mal ladang jagung Bayolewun mengajak generasi muda merawat budaya leluhur melalui semangat gotong royong – disebut gemohing oleh penduduk setempat – dalam sistem koperasi, yakni Koperasi Tani Lewowerang.
     
    Dalam kelompok gemohing, setiap anggota membantu anggota lain dengan tenaga secara bergilir untuk mengelola lahan pertanian, salah satunya ladang jagung. Koperasi tersebut bukan koperasi simpan pinjam uang, melainkan tenaga kerja.
     
    Setiap anggota kelompok wajib memiliki kebun. Upahnya bagi mandor sebesar Rp6.000/jam, sedangkan buruh sebesar Rp5.000/jam. Kelompok tani itu sekaligus menjadi usaha simpan pinjam dengan modal awal Rp7 juta yang berasal dari urunan anggota
    Tuan kebun yang tidak memiliki uang untuk membayar upah bisa meminjam dana koperasi. Awalnya anggota koperasi hanya 70 orang, dan saat ini mencapai 300 orang.
     
    Kegiatan koperasi tersebut sempat terhenti karena sepi peminat. Namun, pada 2010 hidup kembali. Pada 2013, koperasi ini tersebar di beberapa tempat di Kabupaten Flores Timur.
    Pada 2014, koperasi tersebut mati dengan sendirinya. Alasannya, semua anggota telah mandiri dan memiliki uang untuk menggarap lahan mereka sendiri. Kini, petani menanam varietas jagung dari luar Kumala, Bonanza, Paramita, Aumba, Lorenza, Jutawan, Jantan, dan Rasanya.
     
    Berkat dedikasinya yang luar biasa di pertanian serta berdampak ke masyarakat luas Kamilus diganjar special achievement atau spesial penghargaan Svarna Bhumi Award 2025. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Anggota DPR Dapat Tunjangan Rp 600 Juta untuk Kontrak Rumah 5 Tahun

    Anggota DPR Dapat Tunjangan Rp 600 Juta untuk Kontrak Rumah 5 Tahun

    GELORA.CO – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan polemik soal tunjangan rumah anggota dewan sebesar Rp 50 juta per bulan. Menurutnya, tunjangan tersebut hanya diberikan selama satu tahun, bukan selama lima tahun masa jabatan.

    Tunjangan itu diberikan sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025, dan totalnya mencapai Rp 600 juta. Uang tersebut, kata Dasco, digunakan untuk mengontrak rumah selama lima tahun masa kerja anggota DPR periode 2024–2029.

    “Rp 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Take Home Pay Dipastikan Turun

    Oleh karena itu, Dasco memastikan, pada November 2025 seluruh anggota Dewan tidak lagi mendapatkan tunjangan rumah.

    “Jadi nanti jikalau temen-temen melihat daftar tunjangan di bulan November 2025, itu yang Rp 50 juta sudah nggak ada lagi. Ya mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat luas,” kata Dasco.

    Selain itu, lanjutnya, pada November 2025, maka take home pay anggota dewan tidak sampai Rp 100 juta sebulan.

    “Kalau tunjangan perumahan itu sudah hilang, ya kan tidak segitu besar lagi,” pungkasnya.

    Besarnya Tunjangan Anggota DPR Lukai Hati Rakyat

    Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai besarnya tunjangan dan gaji anggota DPR sangat melukai hati rakyat yang mereka wakili. Dia menegaskan, tidak ada anggota DPR yang hidup dalam kekurangan sehingga tambahan tunjangan besar dinilai berlebihan.

    “Malahan justru harus dikurangi. Mestinya Menteri Keuangan mengikuti semangat efisiensi dan penghematan anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Iwan bahkan memperingatkan, kebijakan seperti ini bisa memicu keresahan publik.

    “Bisa saja akan menciptakan demo besar-besaran,” katanya.

    Ketidakadilan Sosial

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pun menilai tunjangan jumbo DPR sebagai bentuk nyata ketidakadilan sosial.

    “Saya baca suatu rilis dari BBC Online yang dari Inggris, di situ dikatakan pendapatan DPR Rp 104 jutaan per bulan, memang paling besar tunjangan perumahan Rp 50 juta saya lihat,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).

    Menurut Said, jika dihitung, gaji pokok dan tunjangan DPR berada di kisaran Rp 54 juta. Ditambah fasilitas lainnya, total bisa mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan atau sekitar Rp 3 juta lebih per hari.

    Kondisi ini, kata Said, sangat kontras dengan nasib buruh yang upah minimumnya di Jakarta hanya sekitar Rp 5 juta per bulan, atau Rp 150 ribu per hari.

    “Kita bandingkan karyawan outsourcing kontrak yang di Jakarta upahnya Rp 5 juta bagi 30 hari hanya sekitar Rp 150 ribuan, anggota DPR Rp 3 juta lebih per hari, buruh yang pontang-panting Rp 150 ribu per hari,” ujarnya.

    Said menegaskan, saat buruh masih berjuang keras menuntut kenaikan upah minimum, wakil rakyat justru menikmati fasilitas dan tunjangan besar. Hal ini dianggap mencerminkan sistem yang tidak adil di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.

  • Buruh Mulai Ragu dengan Fungsi Sertifikasi K-3 Kemnaker, Ini Alasannya

    Buruh Mulai Ragu dengan Fungsi Sertifikasi K-3 Kemnaker, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jumlah kecelakaan kerja di lingkungan kerja seperti pabrik atau perusahaan terus meningkat, padahal sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terus digencarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

    Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mempertanyakan pelaksanaan sertifikasi K3 yang tidak sejalan dengan menurunnya angka kecelakaan kerja.

    “Dengan kondisi sekarang ini menjadi pertanyaan kan ketika kasusnya Noel terangkat, pantes kan sertifikasi jalan terus, tapi kita lihat data daripada kecelakaan kerja itu, dari tahun ke tahun makin banyak,” katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (26/8/2025).

    “Menurut saya ini ada kondisi darurat terkait dengan kecelakaan kerja. Seharusnya Kementerian Tenaga Kerja ini kan mengevaluasi dong, kenapa sertifikasi jalan terus, tapi kecelakaan kerja makin meningkat,” lanjutnya.

    Berdasarkan data dari Satudata Kemnaker, jumlah kecelakaan kerja juga terus meningkat. Pada tahun 2024, kasus kecelakaan kerja di Indonesia tercatat sebanyak 462.241 kasus, naik hampir 25% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 370.747 kasus.

    “Artinya ada sesuatu di sana, berarti perlu patut dipertanyakan. Bisa jadi itu hasil cincai dan tidak bermutu pada akhirnya dan perlu dipertanyakan dong. Hasilnya itu hanya di atas kertas aja, untuk mengejar sertifikasi, semacam persyaratan harus ada K3 segala macam, sehingga pada akhirnya kan, ketika implementasinya tidak berdampak, buktinya apa? Kecelakaan jalan terus, ternyata itu hanya semacam cek kosong aja gitu,” ujar Mirah.

    Alhasil proses yang ada dalam sertifikasi tersebut bernilai hanya formalitas, pasalnya proses yang diikuti pun tidak berdampak pada menurunnya kecelakaan kerja.

    “Hari ini kita sudah diperlihatkan dengan tertangkapnya Noel. Ditambah lagi dengan data kecelakaan kerja yang semakin meningkat setiap tahun. Dalam tanda kutip itu mensahkan apa yang menjadi pikiran kita bahwasannya, ya itu formalitas, itu terjadi hari ini,” sebut Mirah.

    “Nah, ketika pemerasan muncul karena kalau misal mereka gak mau bayar itu ya udah gak gue keluarin sertifikat, akhirnya jadi pemerasan,” lanjutnya.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anggota DPR Minta Pemerintah Usut Tambang Ilegal di Manokwari

    Anggota DPR Minta Pemerintah Usut Tambang Ilegal di Manokwari

    Jakarta –

    Penambangan emas ilegal ditemukan di sepanjang aliran Sungai Wariori dan Wasirawi di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hal ini diungkapkan langsung oleh Anggota DPR RI Dapil Papua Yan Permenas Mandenas.

    Anggota Komisi XIII meninjau langsung lokasi tambang bersama Bupati Manokwari Hermus Indou. Keduanya menemukan kerusakan lingkungan yang semakin parah dan mendesak pemerintah pusat segera turun tangan.

    Paling jelas, Yan Mandenas mengungkapkan kondisi Sungai Wariori sudah berubah drastis akibat pengerukan tambang. Bentuk sungai menurutnya sudah berubah menjadi kolam-kolam besar, sebagian hanya ditinggalkan tanpa diurus.

    “Yang terjadi di Distrik Wasirawi, khususnya di sepanjang batang air dari Kali Wariori atau Sungai Wariori, bentuk daripada sungai ini sudah berubah total, menjadi kolam-kolam besar yang ditinggalkan oleh aktivitas pertambangan emas ilegal,” papar Yan dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025).

    Aliran Sungai Wariori yang biasanya deras kini hanya menyisakan lubang-lubang besar berisi air keruh kehijauan. Di salah satu sisi, ekskavator masih beroperasi mengeruk badan sungai, sementara dua pekerja tampak menyemprotkan air ke bebatuan untuk mencari butiran emas. Jejak merkuri sebagai bahan kimia pemisah emas diduga kuat mencemari air, mengancam ribuan warga yang bergantung pada sungai tersebut.

    Suasana di lokasi juga memperlihatkan upaya pekerja tambang untuk menutupi aktivitasnya. Rombongan DPR dan Bupati sempat dihadang batang pohon besar yang ditebang di tengah jalan menuju Wasirawi, seolah sengaja dijatuhkan untuk memperlambat laju kendaraan. Sesampainya di area tambang, banyak pekerja memilih bersembunyi di balik bedeng begitu melihat rombongan tiba.

    Air deras dari hulu ini mengular dengan menghindari lubang-lubang raksasa yang dihalangi benteng pasir. Di beberapa sisi sungai tampak bedeng dengan atap terpal yang menjadi tempat tinggal sementara para buruh tambang.

    Sebagian besar pekerja ternyata bukan berasal dari Papua, melainkan didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Sulawesi, Jawa, hingga Sumatera. Mereka direkrut langsung oleh pengusaha tambang yang berhubungan dengan kepala suku sebagai pemilik tanah ulayat.

    Yan menilai lambannya penertiban tidak lepas dari adanya oknum yang membekingi tambang ilegal tersebut. Dia bilang dirinya sudah mengingatkan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal hal ini sejak 3 tahun lalu, namun sampai kini belum ada langkah tegas yang diambil.

    “Kalau tidak ada pejabat yang bermain, mustahil tambang sebesar ini bisa berjalan terus. Peringatan sudah kami sampaikan kepada Menteri ESDM sejak tiga tahun lalu, tetapi hingga kini belum ada langkah tegas. Pemerintah pusat jangan tutup mata,” ujar Yan.

    Hermus Indou, Bupati Manokwari, menekankan dampak serius yang dirasakan masyarakat akibat aktivitas ilegal ini. Dia bilang air sungai yang seharusnya bisa digunakan masyarakat, kini tercemar.

    “Air yang seharusnya digunakan warga untuk bertani kini tercemar bahan kimia berbahaya. Pertanian stagnan dan warga gagal panen,” ujar Hermus.

    Selain pencemaran, Hermus menyoroti banjir yang berulang kali melanda wilayah hilir. Sedimentasi akibat galian tambang membuat aliran Sungai Wariori menyempit dan meluap ke permukiman.

    Hermus menambahkan, kendala lain yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan kewenangan. Pihaknya hanya bisa koordinasi dengan aparat penegak hukum agar dilakukan penertiban. Pihaknya mengusulkan apabila tambang ingin dikelola harus dibuat tata kelola khusus melalui koperasi masyarakat.

    Kembali ke Yan Mandenas, dia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan penertiban tambang ilegal dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR 2025, yang menyoroti 1.068 titik tambang ilegal dengan potensi kerugian negara Rp 300 triliun.

    “Kami dari Partai Gerindra ingin mengawal semangat Presiden. Menteri ESDM, apalagi putra Papua, mendapatkan jabatan strategis, seharusnya lebih berani. Sudah waktunya dia bicara,” tegas Yan.

    Tonton juga video “Komisi XII Soal Prabowo Peringatkan Jenderal Terlibat Tambang Ilegal” di sini:

    (acd/acd)

  • Menghitung Anggaran yang Dikeluarkan Negara untuk Tunjangan Rumah Anggota DPR Total Rp 348 Miliar – Page 3

    Menghitung Anggaran yang Dikeluarkan Negara untuk Tunjangan Rumah Anggota DPR Total Rp 348 Miliar – Page 3

    Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai besarnya tunjangan dan gaji anggota DPR sangat melukai hati rakyat yang mereka wakili. Dia menegaskan, tidak ada anggota DPR yang hidup dalam kekurangan sehingga tambahan tunjangan besar dinilai berlebihan.

    “Malahan justru harus dikurangi. Mestinya Menteri Keuangan mengikuti semangat efisiensi dan penghematan anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Iwan bahkan memperingatkan, kebijakan seperti ini bisa memicu keresahan publik.

    “Bisa saja akan menciptakan demo besar-besaran,” katanya.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pun menilai tunjangan jumbo DPR sebagai bentuk nyata ketidakadilan sosial.

    “Saya baca suatu rilis dari BBC Online yang dari Inggris, di situ dikatakan pendapatan DPR Rp 104 jutaan per bulan, memang paling besar tunjangan perumahan Rp 50 juta saya lihat,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).

    Menurut Said, jika dihitung, gaji pokok dan tunjangan DPR berada di kisaran Rp 54 juta. Ditambah fasilitas lainnya, total bisa mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan atau sekitar Rp 3 juta lebih per hari.

    Kondisi ini, kata Said, sangat kontras dengan nasib buruh yang upah minimumnya di Jakarta hanya sekitar Rp 5 juta per bulan, atau Rp 150 ribu per hari.

    “Kita bandingkan karyawan outsourcing kontrak yang di Jakarta upahnya Rp 5 juta bagi 30 hari hanya sekitar Rp 150 ribuan, anggota DPR Rp 3 juta lebih per hari, buruh yang pontang-panting Rp 150 ribu per hari,” ujarnya.

    Said menegaskan, saat buruh masih berjuang keras menuntut kenaikan upah minimum, wakil rakyat justru menikmati fasilitas dan tunjangan besar. Hal ini dianggap mencerminkan sistem yang tidak adil di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.

  • Gaji DPR 44 Kali Lipat Buruh Jakarta, 110 Kali Buruh Jateng – Page 3

    Gaji DPR 44 Kali Lipat Buruh Jakarta, 110 Kali Buruh Jateng – Page 3

    Agar lebih mudah dipahami masyarakat, Achmad membandingkan angka tersebut dengan profesi guru dan buruh. Seorang guru PNS muda dengan sertifikasi pendidik umumnya hanya menerima Rp 5,5–5,7 juta per bulan, sementara gaji pokoknya sekitar Rp 2,79 juta.

    Di sisi lain, buruh yang digaji dengan UMP/UMR berada pada level jauh lebih rendah. Di DKI Jakarta, UMP tahun 2025 diperkirakan sekitar Rp5,4 juta per bulan, sedangkan di Jawa Tengah hanya sekitar R p2,17 juta.Dengan basis Rp 237,9 juta per bulan untuk anggota DPR, rasio ketimpangannya sangat mencolok.

    Jika dibandingkan dengan UMP DKI Jakarta, gaji DPR setara 44 kali lipat. Sedangkan terhadap UMP Jawa Tengah, angkanya melonjak hingga 110 kali lipat.

    Terhadap guru PNS muda bersertifikasi, perbandingannya sekitar 43 kali lipat. Angka ini menunjukkan jurang yang semakin menganga antara penghasilan pejabat publik dan pekerja pada sektor pendidikan maupun buruh.

    “Angka-angka tersebut memberi gambaran tingkat ketimpangan yang dirasakan publik saat belanja parlemen melonjak signifikan,” ujarnya.

     

  • 8 Miki Mahfud Tersangka Pemerasan Kemenaker Ternyata Suami Pegawai KPK Nasional

    8 Miki Mahfud Tersangka Pemerasan Kemenaker Ternyata Suami Pegawai KPK Nasional

    Miki Mahfud Tersangka Pemerasan Kemenaker Ternyata Suami Pegawai KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa salah satu tersangka pemerasan pengurusan sertifikat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Miki Mahfud, merupakan suami dari pegawai KPK.
    “Benar, bahwa salah satu pihak yang diamankan, belakangan diketahui merupakan suami salah satu pegawai KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (25/8/2025).
    Meski begitu, Budi memastikan KPK tidak akan menghentikan proses hukum yang menjerat Miki Mahfud.
    Dia mengatakan, hal ini merupakan bentuk dari sikap
    zero tolerance
    KPK dalam penanganan kasus korupsi.
    “Hal ini sebagai bentuk sikap
    zero tolerance
    KPK terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum,” ujar dia.
    Budi mengatakan, penyidik telah memeriksa pegawai KPK tersebut dan dinyatakan tidak ada keterlibatannya dalam perkara yang melibatkan tersangka tersebut.
    “KPK pun telah melakukan pemeriksaan terhadap pegawai KPK tersebut dan hingga saat pernyataan ini dibuat, diketahui bahwa tidak ada keterlibatannya dengan perkara yang melibatkan suaminya,” tutur dia.
    Budi menekankan KPK tetap menerapkan
    zero tolerance
    terhadap siapa pun yang diduga dan diketahui melakukan perbuatan melawan hukum.
    “Termasuk melanggar kode etik yang berlaku, termasuk terhadap pegawai tersebut jika di kemudian hari ditemukan ada bukti lain yang melibatkan yang bersangkutan,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pungutan liar sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
    Salah satu adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer.
    “KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, di Gedung KPK, Jumat (22/8/2025).
    Adapun daftar tersangka tersebut yakni:
    1. Irvian Bobby Mahendro (IBM), Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022–2025.
    2. Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH), Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022–sekarang.
    3. Subhan (SB), Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020–2025.
    4. Anitasari Kusumawati (AK), Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020–sekarang.
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG), Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI tahun 2024–2029.
    6. Fahrurozi (FRZ), Dirjen Binwasnaker dan K3 Maret 2025–sekarang.
    7. Hery Sutanto (HS), Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021–Februari 2025.
    8. Sekarsari Kartika Putri (SKP), Subkoordinator.
    9. Supriadi (SUP), Koordinator.
    10. Temurila (TEM), pihak swasta dari PT KEM Indonesia.
    11. Miki Mahfud (MM), pihak swasta dari PT KEM Indonesia.
    Setyo menuturkan, dalam perkara ini, KPK menduga ada praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang menyebabkan pembengkakan tarif sertifikasi.
    “Dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp275.000, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6.000.000 karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih,” kata Setyo.
    KPK mencatat selisih pembayaran tersebut mencapai Rp 81 miliar yang kemudian mengalir kepada para tersangka.
    Setyo mencontohkan, pada tahun 2019-2024, Irvian menerima Rp 69 miliar melalui perantara yang digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, serta setoran tunai kepada Gerry, Herry, dan pihak-pihak lainnya.
    Kemudian, Gerry diduga menerima Rp 3 miliar sepanjang 2020-2025, terdiri dari setoran tunai senilai Rp 2,73 miliar; transfer dari Irvian sebesar 317 juta, dan dua perusahaan di bidang PJK3 dengan total Rp 31,6 juta.
    Lalu, Subhan diduga menerima aliran dana sejumlah Rp 3,5 miliar pada kurun waktu 2020-2025 dari sekitar 80 perusahaan di bidang PJK3.
    Sementara, Anitasari Kusumawati menerima Rp 5,5 miliar pada tahun 2021-2024 dari pihak-pihak perantara.
    Setyo menyebutkan, uang tersebut juga mengalir ke penyelenggara negara, termasuk Noel selaku Wamenaker senilai Rp 3 miliar, serta Farurozi dan Hery sebesar Rp 1,5 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Immanuel Ebenezer Dicampakkan Prabowo: Dipecat dari Kabinet dan Gerindra Nasional

    5 Immanuel Ebenezer Dicampakkan Prabowo: Dipecat dari Kabinet dan Gerindra Nasional

    Immanuel Ebenezer Dicampakkan Prabowo: Dipecat dari Kabinet dan Gerindra
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Karier politik Immanuel Ebenezer alias Noel di ujung tanduk setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (22/8/2025).
    Di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto memecat Noel dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).
    “Menyampaikan berkenaan dengan perkembangan terhadap kasus yang menimpa saudara Immanuel Ebenezer, yang pada sore hari tadi telah ditetapkan sebagai tersangka KPK,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi, kepada wartawan, Jumat (22/8/2025).
    “Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wamenaker,” sambung dia.
    Tiga hari berselang, Partai Gerindra menyatakan bahwa pencabutan keanggotaan Immanuel Ebenezer sedang diproses.
    “Saya kira proses di partai juga akan segera menyusul. Dicabut keanggotaannya, dicabut KTA-nya,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
    Sugiono mengakui, Noel merupakan anggota Partai Gerindra.
    Namun, ia mengatakan, ada perbedaan mendasar antara anggota partai dengan kader.
    Seseorang bisa dibilang kader jika sudah menjalani proses kaderisasi di internal partai.
    Sugiono menyebutkan, ada beberapa tingkat kaderisasi yang perlu dilalui oleh kader.
    Sementara, Noel belum pernah mengikuti kaderisasi apapun di Partai Gerindra.
    “Sepanjang ingatan saya, Pak Noel itu belum pernah mengikuti kaderisasi di Gerindra. Tapi, sebagai persyaratan pencalegan di tahun 2024, ada kewajiban untuk menjadi anggota Gerindra,” ucap dia.
    Oleh sebab itu, Gerindra akan mengevaluasi keanggotaan Noel di partai besutan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
    “Proses yang akan kami lakukan tentu saja akan mengevaluasi keanggotaan tersebut. Dan kalau misalnya memang sudah, kemarin kan sempat sudah tersangka ya, sudah diberhentikan juga sebagai anggota kabinet,” tutur Sugiono.
    Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, Noel memang tidak aktif dalam kegiatan partai beberapa waktu terakhir meski pernah maju sebagai calon anggota legislatif dari partai tersebut.
    “Hari-hari yang bersangkutan tidak aktif baik dalam kepengurusan maupun kegiatan partai. Oleh karena itu, saya belum tahu apakah secara otomatis (tak lagi anggota). Itu kan per setiap akhir tahun, keanggotaan partai itu ada pendaftaran ulang atau registrasi ulang,” ujar Dasco.
     
    KPK menetapkan Noel dan 10 orang lainnya sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan, pada Rabu (20/8/2025).
    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, Noel diduga menerima Rp 3 miliar dari praktik pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.
    “Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara yaitu saudara IEG (Immanuel Ebenezer) sebesar Rp 3 miliar pada Desember 2024,” kata Setyo dalam konferensi pers, Jumat (22/8/2025).
    Setyo menuturkan, dalam perkara ini, KPK menduga ada praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang menyebabkan pembengkakan tarif sertifikasi.
    “Dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp 275.000, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6.000.000 karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih,” kata Setyo.
    KPK mencatat, selisih pembayaran tersebut mencapai Rp 81 miliar yang kemudian mengalir kepada para tersangka, termasuk Rp 3 miliar yang dinikmati oleh Noel.
    Setyo mengungkapkan, praktik pemerasan itu sudah terjadi sejak 2019 ketika Noel belum bergabung ke kabinet.
    Namun, setelah menjadi orang nomor dua di Kemenaker, Noel justru membiarkan praktik korup tersebut terus berlanjut, bahkan ia ikut meminta jatah.
    “Peran IEG (Immanuel Ebenezer) adalah dia tahu, dan membiarkan bahkan kemudian meminta. Jadi artinya proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan oleh IEG,” kata Setyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Jilid II, Buruh Siap Geruduk Gedung DPR/MPR pada Kamis 28 Agustus

    Demo Jilid II, Buruh Siap Geruduk Gedung DPR/MPR pada Kamis 28 Agustus

    GELORA.CO – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, jika pihaknya tidak ikut serta dalam aksi demo di Gedung DPR RI pada Senin (25/8). Menurutnya, Partai Buruh, KSPI, serta Koalisi Serikat Pekerja akan menggelar aksi pada Kamis (28/8) nanti. 

    “Ribuan buruh akan melakukan aksi 28 Agustus 2025, serempak dilakukan di 38 provinsi,” ujarnya di Jakarta, Senin (25/8). Untuk Jabodetabek, aksi rencananya difokuskan di depan gedung DPR/MPR. Sementara, untuk yang berada di luar Jabodetabek aksi tersebut dilakukan di depan kantor gubernur masing-masing.

    Dalam aksi tersebut, buruh akan mengangkat enam isu utama. Pertama, mendesak pemerintah menghapus outsourcing dan menolak upah murah. Iqbal menegaskan, outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang. Sayangnya, keberadaan PP No. 35 Tahun 2021 justru melegalkan outsourcing secara luas. Karenanya, dalam aksi nanti pihaknya akan meminta agar PP tersebut dicabut. 

    Kemudian, buruh meminta agar pemerintah menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5 persen. Angka tersebut merujuk pada besaran inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan BPS. Di mana, pertumbuhan ekonomi disampaikan mencapai 5,1-5,2 persen.

    “Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentum,” jelasnya.

    Kedua, buruh meminta agar pemerintah bisa menyetop PHK. Salah satunya, dengan membentuk Satgas PHK seperti yang dijanjikan segera. 

    Kemudian, buruh juga meminta agar dilakukan reformasi pajak. “Buruh mendorong pemerintah untuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp7,5 juta rupiah per bulan,” tegasnya. 

    Selain itu, pemerintah didesak untuk menghapus pajak pesangon, menghapus pajak THR, dan menghapus pajak JHT. “Keempat, sahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi paling lambat 2 tahun. Ini hampir 1 tahun tidak dibentuk semenjak dikeluarkannya putusan MK No. 168 tahun 2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh,” keluhnya. 

    Selanjutnya, Partai Buruh juga meminta pemerintah memberantas korupsi dengan mengesahkan RUU perampasan aset. Menurutnya, ini mendesak untuk disahkan mengingat betapa gawatnya praktik ini di Indonesia. terakhir, buruh ingin Undang-Undang Pemilu direvisi sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Di sisi lain, Iqbal pun turut mengkritisi gaji serta tunjangan anggota DPR yang mencapai Rp 3 juta per hari atau sekitar Rp 104 juta per bulan. Menurutnya, hal itu sangat menyayat hati, mengingat sangat berbanding terbalik dengan gaji pekerja/buruh. Contohnya, buruh outsourcing atau kontrak yang menerima gaji hanya sekitar Rp 5,2 juta per bulan. Di mana, ketika dibagi 30 hari, maka penghasilan mereka rata-rata hanya Rp 170 ribu.

    “Ketidakadilan ini semakin jelas apabila kita menengok pekerja di sektor informal. Banyak buruh yang hanya menerima Rp 1,5 juta per bulan, yang jika dibagi 30 hari itu berarti sekitar Rp50 ribu per hari,” ungkapnya. “Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp 3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi beberapa puluh ribu,” pungkasnya. (*)

  • Cari Eko Patrio dan Uya Kuya!

    Cari Eko Patrio dan Uya Kuya!

    GELORA.CO – Aksi demonstrasi yang digelar masyarakat sipil bertajuk ‘Revolusi Rakyat Indonesia’ di Gedung DPR/MPR Jakarta, pada Senin 25 Agustus 2025, ramai dibicarakan di media sosial.

    Pantauan RMOL hingga Selasa dini hari, 26 Agustus 2025, kata kunci terkait unjuk rasa di DPR membanjiri daftar trending topic di X. 

    Unjuk rasa ribuan massa tersebut merupakan protes  terhadap kenaikan tunjangan rumah bagi anggota DPR RI di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kembang kempis.

    Akun X @Madrule*** salah satunya menyoroti ulah sejumlah anggota DPR yang berjoget-joget pada momen Sidang Tahunan MPR RI, Jumat 15 Agustus 2025.

    Terpantau dua selebritis yang merupakan anggota Fraksi PAN DPR Eko Patrio dan Uya ikut berjoget-joget usai mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto.

    Publik menilai anggota dewan tidak peka dengan penderitaan masyarakat.

    “Buat yg lagi Demo di Gedung DPR RI, klo nemu uya kuya sama eko patrio tolong tampo***,” tulis  @Madrule***

    Sementara @ilham*** menyoroti minimnya partisipasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)  dalam demo hari ini.

    “Aksi demo 25 agustus 2025 soal tolak tunjangan anggota dewan yg membengkak. Kondisi depan gedung DPR RI sempat ricuh,” tulis  @ilham*** 

    “Massa aksi demo di dominasi justru oleh buruh dan anak STM bukan mahasiswa atau aliansi BEM SI,” sambungnya.