Xcloud.id

Topik: Buruh

  • Tunjangan Perumahan DPR Setahun Rp 600 Juta, Nyewa di Surga?

    Tunjangan Perumahan DPR Setahun Rp 600 Juta, Nyewa di Surga?

    Jakarta –

    Ribuan buruh berkumpul di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, menyuarakan tuntutan kenaikan upah tinggi tahun depan dan penghapusan pajak tunjangan hari raya (THR). Di luar itu, mereka turut menyoroti pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR RI sebesar Rp 50 juta/bulan.

    Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai perhitungan biaya sewa perumahan yang diberikan untuk setiap anggota legislatif itu sangatlah berlebihan. Sebab kalau dihitung-hitung, dalam satu tahun anggota DPR bisa mengantongi Rp 600 juta hanya untuk tempat tinggal.

    “Dia naikin tunjangan perumahan (DPR) saja Rp 50.000.000. Kali 12 bulan, setahun Rp 600.000.000. Nyewa di mana itu Rp 600.000.000, di surga? Mahal banget,” kata Said dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Kamis (28/8/2025).

    Menurutnya besaran biaya sewa rumah untuk legislatif ini sangat kontras dengan biaya yang bisa dikeluarkan buruh untuk sewa tempat tinggal. Di mana menurutnya biaya perumahan buruh dalam setahun rata-rata hanya sekitar Rp 8,4 juta.

    “Kalau rumah buruh sewanya berapa? Cuma Rp 700 ribu sebulan, dikalikan 12 bulan cuma Rp 8,4 juta. Ini 600 juta satu tahun,” kata Said disambut riuh para buruh yang ikut berdemo.

    Tidak hanya soal tunjangan perumahan, Said melihat secara keseluruhan rata-rata pendapatan yang bisa dibawa pulang anggota DPR sangatlah besar. Terlebih jika dibandingkan dengan mereka kaum buruh.

    “Buruh gajinya berapa? Rata-rata Rp 5 juta lah ya, kira-kira 5 koma, walaupun rata-rata Rp 3 juta kalau untuk seluruh Indonesia. Ambil lah tengahnya, rata-rata 3,5 juta.
    Gaji DPR berapa? Rp 104 juta dengan tunjangan-tunjangannya,” paparnya.

    (igo/fdl)

  • Pantau Demo Buruh 28 Agustus di Depan DPR Hari Ini Lewat CCTV

    Pantau Demo Buruh 28 Agustus di Depan DPR Hari Ini Lewat CCTV

    Jakarta, CNBC Indonesia – Buruh tengah menggelar aksi demo di depan Gedung DPR RI pada Kamis hari ini (28/8/2025). Diperkirakan akan ada 10 ribu buruh berasal dari berbagai daerah mulai dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang dan Jakarta yang akan mengikuti demo nanti.

    Demo hari ini dimulai pada jam 10:00 pagi. Rekayasa lalu lintas dan rute transportasi umum juga telah dilakukan pada titik-titik demo berlangsung.

    “Rekayasa lalu lintas telah kita siapkan mana kala ada aktivitas dimana pun penyampaian pendapat itu apakah yang kita kenal dengan di Jalan Merdeka Selatan, kemudian juga di DPR atau pun di titik-titik lain,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin, dikutip dari Detikcom.

    Masyarakat juga bisa memantau secara langsung situasi terkini demo di depan DPR melalui CCTV. Ada dua cara untuk melakukannya melalui CCTV DPR MPR serta aplikasi Travoy.

    Pantau Lewat CCTV DPR MPR

    – https://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_1/embed.html

    – https://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_2/embed.html

    – https://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_3/embed.html

    – https://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_4/embed.html

    Pantau Lewat Travoy

    Jika Anda belum memiliki aplikasi, download lebih dulu di Play Store dan App Store. Setelah berhasil diinstal di dalam ponsel, berikut cara menggunakannya:

    1. Buka aplikasi

    2. Login akun, Anda bisa menggunakan akun Travoy maupun Google

    3. Klik ikon CCTV

    4. Pilih menu Tol Dalam Kota

    5. Masuk ke segmen Tol Senayan – Penjompongan

    6. Anda bisa menggeser ke lokasi JTC KM 09+800 atau JTV KM 10+100 di sekitaran Gedung DPR RI

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemprov DKI imbau siswa Jakarta tak ikut aksi demo di DPR

    Pemprov DKI imbau siswa Jakarta tak ikut aksi demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau agar seluruh siswa Jakarta tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok buruh di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku telah meminta Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Nahdiana agar mengirimkan surat imbauan kepada seluruh kepala sekolah.

    “Secara khusus, saya sudah meminta kepada Bu Nadiana untuk berkomunikasi dengan seluruh sekolah yang ada di Jakarta, dengan kepala-kepala sekolah. Tentunya diminta untuk sekolah memberikan pengawasan yang ketat, untuk tidak ikut demo-demo yang terjadi beberapa hari ini,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis.

    Menurut dia, terdapat beberapa sekolah yang melonggarkan pengawasan sehingga tidak mengira bahwa murid-murid mereka terlibat dalam aksi unjuk rasa.

    Meskipun Pemprov DKI memberikan ruang ekspresi bagi seluruh kalangan di Jakarta, namun dia berharap siswa-siswi Jakarta tidak terlibat dalam aksi tersebut.

    “Dan tadi waktu acara ini belum mulai, beliau (Nahdiana) juga sudah melaporkan kepada saya mengenai perkembangan yang ada, dan mudah-mudahan nanti kita lihat sampai dengan sore, malam hari ini mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang kemarin,” harap Pramono.

    Sebelumnya pada Senin (25/8), kepolisian menangkap 351 orang buntut aksi massa di depan gedung DPR/MPR.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary menyebutkan 351 orang itu terdiri dari 155 dewasa dan 196 anak, atau berusia di bawah 18 tahun.

    Sementara hari ini, diketahui polisi mencegat sebanyak 120 pelajar yang hendak mengikuti aksi demonstrasi buruh di depan Gedung DPR. Mereka diduga terprovokasi oleh ajakan yang tersebar melalui media sosial.

    Sebanyak 120 pelajar tersebut diamankan di sejumlah titik oleh polres di wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan sekitarnya.

    Ade menajabarkan Polres Kabupaten Bekasi mengamankan 48 pelajar asal Bekasi, Indramayu, dan Cirebon.

    Lalu, Polres Metro Kota Bekasi mencegah 29 pelajar yang berasal dari Cirebon dan Purwakarta, sementara Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 11 pelajar dari Serang, Banten.

    Kemudian, Polres Metro Jakarta Pusat juga mencegah 25 pelajar asal Indramayu dan Cianjur di tengah perjalanan mereka menuju Gedung DPR.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 54 Siswa Mau Demo Dicegat di Stasiun Tanah Abang-Palmerah, Bawa Busur Panah

    54 Siswa Mau Demo Dicegat di Stasiun Tanah Abang-Palmerah, Bawa Busur Panah

    Jakarta –

    Polisi mengamankan 54 pelajar yang hendak mengikuti aksi unjuk rasa massa buruh di gedung DPR. Puluhan pelajar itu diamankan di Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Palmerah.

    “Benar kita mengamankan pelajar yang akan melakukan aksi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

    Ade Ary mengatakan para pelaku ada yang kedapatan membawa busur panah. Saat ini pelajar dan barang bukti sudah diamankan.

    “Dari Stasiun Palmerah, 53 pelajar diamankan, 1 pelajar diamankan dari Stasiun Tanah Abang membawa 9 busur panah,” jelasnya.

    Ade Ary menyayangkan aksi para pelajar tersebut. Polisi juga melakukan penyekatan di perbatasan Jakarta untuk mencegah para pelajar ikut demo di depan gedung DPR.

    “Kehadiran polisi di berbagai titik, kemudian sudah bekerjasama juga dengan beberapa Polres di sekitar Polda Metro Jaya memberikan informasi dan melakukan imbauan-imbauan edukasi, patroli hingga pencegahan, hingga pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

    Sebanyak 4.531 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan demonstrasi kelompok buruh di gedung DPR hari ini. Personel gabungan ini terdiri atas anggota Polri, TNI, dan pemda.

    Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan demo buruh ini diberi nama ‘Hostum’ atau akronim dari Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.

    Berikut enam tuntutan demo buruh:
    1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
    2. Stop PHK: Bentuk Satgas PHK
    3. Reformasi Pajak Perburuhan: Naikkan PTKP menjadi Rp 7.500.000 per bulan, Hapus Pajak Pesangon, Hapus Pajak THR, Hapus Pajak JHT, Hapus diskriminasi Pajak Perempuan Menikah.
    4. Sahkan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
    5. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi
    6. Revisi RUU Pemilu: Redesain Sistem Pemilu 2029.

    Halaman 2 dari 2

    (wnv/rfs)

  • Polisi cegat 120 pelajar terprovokasi medsos ikut demo buruh di DPR

    Polisi cegat 120 pelajar terprovokasi medsos ikut demo buruh di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Polisi mencegat sebanyak 120 pelajar yang hendak mengikuti demonstrasi buruh di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

    Para pelajar tersebut diduga terprovokasi oleh ajakan yang tersebar di media sosial (medsos).

    “Setidaknya, pukul 08.30 WIB tadi ada 120 pelajar dicegat, dicegah, dijaga dan dilindungi niatnya karena mereka mau bergerak ke gedung DPR untuk ikut melaksanakan aksi penyampaian pendapat dalam bentuk unjuk rasa,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

    Sebanyak 120 pelajar itu diamankan di sejumlah titik oleh polres di wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan sekitarnya.

    Ade menyebutkan Polres Kabupaten Bekasi mengamankan 48 pelajar asal Bekasi, Indramayu, dan Cirebon.

    Kemudian, Polres Metro Kota Bekasi mencegah 29 pelajar yang berasal dari Cirebon dan Purwakarta, sementara Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 11 pelajar dari Serang, Banten.

    “Lalu, ada juga dari Depok. Polres Metro Depok mencegah tujuh pelajar yang hendak ikut ke Jakarta,” ucap Ade.

    Selanjutnya, Polres Metro Jakarta Pusat mencegah 25 pelajar asal Indramayu dan Cianjur di tengah perjalanan mereka menuju Gedung DPR.

    “Bisa dibayangkan itu laporan terakhir pukul 08.30 WIB, ya, jam berapa mereka berangkat dari rumahnya masing-masing,” ujar Ade.

    Menurut dia, hasil pemeriksaan awal menunjukkan mayoritas pelajar berangkat setelah mendapat ajakan atau provokasi melalui media sosial.

    “Ini sangat kita sayangkan, karena yang resmi menyampaikan pemberitahuan aksi hanyalah dari serikat buruh KSPI. Pelajar tidak ada kaitan dengan aksi ini, justru rentan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelas Ade.

    Bahkan, sambung dia, pelajar tersebut masih mengenakan seragam sekolah lengkap dan kemungkinan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua mereka atau berniat bolos dari jam pelajaran sekolah.

    Polisi masih melakukan penelusuran guna mengetahui jika ada di antara mereka yang membawa senjata saat hendak bergabung dengan aksi buruh tersebut.

    Saat ini, pihak kepolisian juga melakukan penyisiran untuk mencegah lebih banyak pelajar memasuki area unjuk rasa di sekitar Gedung DPR.

    Aksi unjuk rasa yang diadakan oleh massa buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) itu diikuti oleh ribuan buruh dari kawasan Jabodetabek. Aksi serupa juga digelar serempak di daerah-daerah lain.

    Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIB di depan gerbang utama kompleks parlemen DPR/MPR, Jakarta.

    Dalam aksi tersebut, buruh mengusung enam tuntutan utama. Pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM). Mereka meminta agar Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

    Kedua, stop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak Tunjangan Hari Raya (THR), hapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT), dan hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

    Keempat, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus law. Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. Keenam, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.

    Sementara itu, Polda Metro Jaya menyiagakan 4.531 personel gabungan untuk mengawal unjuk rasa kelompok buruh di depan Gedung DPR hari ini.

    Ribuan personel itu terdiri dari 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP dan Dishub DKI Jakarta, serta 632 personel dari jajaran Polres.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Live Report Demo 28 Agustus 2025 di Gedung DPR – Page 3

    Live Report Demo 28 Agustus 2025 di Gedung DPR – Page 3

    PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) menambah aparat pengamanan menjadi 154 orang di empat stasiun sekitar kawasan aksi demo buruh hari ini di DPR. Tujuannya, melakukan pengamanan area stasiun demi menjaga operasional KRL Commuter Line.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus menyampaikan hal ini sebagai bagian antisipasi peningkatan konsentrasi massa demo buruh hari ini di DPR. Mengingat, operasional KRL sempat terhenti saat aksi demo 25 Agustus 2025 lalu.

    Rinciannya, 50 personel akan bersiaga di Stasiun Tanah Abang, 53 personel di Stasiun Palmerah, 24 personel di Stasiun Kebayoran, dan 27 personel di Stasiun Karet.

    “Penambahan personel pengamanan ini terdiri dari petugas internal KAI Commuter serta unsur TNI/Polri,” ucapnya.

    Selain petugas pengamanan, KAI Commuter juga menyiagakan atau mengerahkan petugas posko dari seluruh pegawai kantor KAI Commuter untuk membantu pelayanan pengguna di area stasiun.

    Pantauan Depan Gedung DPR Pagi Ini

    Sejumlah elemen buruh akan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR hari ini, Kamis (28/8/2025). Demo 28 Agustus 2025 ini dijadwalkan dimulai pukul 10.00 Wib.

    Pantauan Liputan6.com, hingga pukul 08.30 Wib, suasana di depan Gedung DPR masih sepi. Ruas Jalan Gatot Subroto tepatnya di depan Gedung DPR juga masih dibuka. Lalu lintas kendaraan lancar, tidak ada kemacetan.

    Konsentrasi massa juga belum terlihat. Hanya terlihat sejumlah orang berteduh di bawah pohon. Namun pagar beton sudah disusun berjajar di depan gerbang.

     

  • Catat Rute Transjakarta yang Dialihkan Imbas Demo Depan Gedung DPR dan Patung Kuda – Page 3

    Catat Rute Transjakarta yang Dialihkan Imbas Demo Depan Gedung DPR dan Patung Kuda – Page 3

    Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal menyebutkan sebanyak 5.000 buruh di Jabodetabek dan Karawang mengikuti aksi unjuk rasa hari ini yang berlangsung di depan gerbang utama gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

    Polda Metro Jaya menyiagakan 4.531 personel gabungan untuk mengawal unjuk rasa tersebut.

    Ribuan personel itu terdiri dari 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub).

    Adapun sejumlah tuntutan utama yang akan disuarakan dalam demo buruh DPR, yaitu:

    Hapus Outsourching dan Tolak Upah Murah (HOSTUM).

    Naikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

    Stop PHK: Bentuk Satgas PHK

    Reformasi Pajak Perburuhan: Naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp. 7.500.000 per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

    Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.

    Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi.

    Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029.

  • Rekayasa Lalu Lintas Imbas Demo Buruh Depan DPR: Ini Rute Aman yang Bisa Dilalui Pengendara – Page 3

    Rekayasa Lalu Lintas Imbas Demo Buruh Depan DPR: Ini Rute Aman yang Bisa Dilalui Pengendara – Page 3

    Skenario rekayasa lalu lintas yang diberlakukan yakni, kendaraan yang sudah melewati Semanggi, diarahkan ke Gerbang Pemuda. Sedangkan, dari arah Slipi bisa melalui Jalan Patal Senayan.

    Sementara itu, kendaraan yang belum sampai Semanggi dialihkan turun ke jalan layang atau memutar di bawah. Pengendara dapat menggunakan akses Jalan Bendungan Hilir (Benhil) atau Karet menuju Pejompongan sebelum ke Slipi.

    Sedangkan untuk kendaraan yang datang dari arah Pejompongan dan Karet tetap bisa melintas seperti biasa.

    “Kalau yang lainnya, selain dari itu, normal semua,” ucap dia.

  • Ribuan Buruh Kepung DPR! Tuntut Gaji Naik 10% & Pajak THR Dihapus

    Ribuan Buruh Kepung DPR! Tuntut Gaji Naik 10% & Pajak THR Dihapus

    Jakarta –

    Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, menuntut kenaikan upah tinggi tahun depan dan penghapusan pajak tunjangan hari raya (THR).

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Kamis (28/8/2025), massa buruh satu per satu mulai berkumpul di depan Gedung DPR sekitar pukul 10.00 WIB. Pada awalnya massa datang menggunakan kendaraan pribadinya masing-masing.

    Dalam kesempatan itu, satu mobil komando sudah terparkir di depan gerbang Gedung DPR yang berada di Jalan Gatot Subroto. Hingga sekitar pukul 10.20 WIB, ratusan buruh mulai berdatangan dalam barisan memenuhi jalan.

    Para buruh ini berjalan berbaris sembari membawa bendera Partai Buruh dan KSPI, diikuti satu mobil komando lagi. Massa juga tampak membawa spanduk berwarna dasar oranye dan putih panjang bertuliskan salah satu tuntutan utama mereka, yakni hapus outsourcing dan tolak upah murah.

    Hingga pukul 10.40 WIB jumlah massa terus bertambah, hingga aksi demonstrasi kemudian dimulai dengan menyanyikan Indonesia Raya dan Mars Biruh. Setelahnya Presiden Partai Buruh Said Iqbal mulai berorasi.

    Dalam orasinya Said Iqbal turut menyoroti pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR yang mencapai Rp 50 juta per bulan. Jumlah ini dinilai berlebihan, terlebih jika dibandingkan dengan biaya yang dimiliki buruh untuk tempat tinggal.

    Menurutnya hal yang wajar masyarakat, khususnya buruh marah atas pemberitaan tunjangan hingga Rp 50 juta per bulan saat upah mereka masih sangat minim.

    “Dia naikin tunjangan perumahan saja Rp 50.000.000. Kali 12 bulan, setahun Rp 600.000.000. Nyewa di mana itu Rp 600.000.000, di surga? Mahal banget,” paparnya.

    Demo Buruh di DPR Foto: Ignacio Geordy OswaldoMassa buruh mengusung 6 tuntutan, yaitu:

    1. Hapus Outsourching dan Tolak Upah Murah (HOSTUM). Naikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5% sampai 10,5%.

    2. Setop PHK: Bentuk Satgas PHK.

    3. Reformasi Pajak Perburuhan: Naikkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, Hapus pajak pesangon, Hapus pajak THR, Hapus pajak JHT, Hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

    4. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.

    5. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi.

    6. Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029.

    Lihat Video: Titik Rute dan Tuntutan Massa Buruh Demo 28 Agustus di Jakarta

    (igo/fdl)

  • Said Iqbal Janji Demo Buruh Depan Gedung DPR Berjalan Damai: Tidak Ada Kekerasan – Page 3

    Said Iqbal Janji Demo Buruh Depan Gedung DPR Berjalan Damai: Tidak Ada Kekerasan – Page 3

    Ratusan buruh dari Bogor, Jawa Barat, begerak menuju Jakarta untuk ikut bergabung menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025).

    Ketua LKS Tripatit Serikat Pekerja Kabupaten Bogor, Komarudin mengatakan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang melakukan aksi demo di Jakarta jumlahnya sekitar 500 orang.

    “Dari KSPI kurang lebih 500 orang. Mereka berangkat menggunakan mobil pribadi, ada yang sewa, rata-rata pakai minibus,” ujar Komarudin.

    Mereka melakukan aksi unjuk rasa menuntut penghapusan sistem outsourcing dan menolak upah murah. Menurutnya, tuntutan tersebut akan terus disuarakan hingga buruh benar-benar merasakan kehidupan yang layak.

    “Sepanjang belum dinikmati oleh buruh kehidupan upah yang layak, akan kita gaungkan terus,” kata dia.

    Komarudin juga memastikan aksi buruh akan dilakukan damai. Pihaknya telah menginstruksikan konsolidasi internal agar tidak terjadi kerusuhan.

    “Kita sudah sampaikan bahwa aksi akan damai, tidak boleh melakukan pengerusakan agar aspirasi benar-benar didengar, tidak samar, tidak tergeser dari tujuan aksinya,” jelasnya.

    Komarudin juga mengingatkan pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan buruh. Menurutnya, upah di Indonesia masih jauh dari layak, terlebih di beberapa daerah dengan disparitas tinggi dibanding Jabodetabek.

    “Kami sangat berharap tentunya bagaimana investor masuk ke indonesia, tetapi jangan hanya investor saja yang diperjuangkan, mohon perhatikan upahnya juga. Karena bagi kami, apalah artinya kita bekerja, apalah artinya lapangan kerja seluas-luasnya tapi kehidupan kami masih dimiskinkan,” pungkasnya.