Topik: Buruh

  • Aksi buruh di depan Gedung DPR dibubarkan

    Aksi buruh di depan Gedung DPR dibubarkan

    Jakarta (ANTARA) – Aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan gerbang utama gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, dibubarkan setelah peserta aksi selesai menyampaikan aspirasi mereka.

    “Aksi ini harus dibubarkan setelah aspirasi kami sampaikan karena para buruh ini harus bekerja,” kata Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan sebagian peserta aksi mengambil libur dan harus melanjutkan pekerjaan mereka pada shift berikutnya sehingga unjuk rasa tersebut selesai pada siang hari ini.

    Menurut dia, demonstrasi itu cukup digelar hingga siang hari, dan pihaknya juga sudah mengajukan enam tuntutan dalam aksi tersebut. Dia pun berharap agar keenam tuntutan itu menjadi perhatian pemerintah dan DPR.

    “Aksi ini masih sangat panjang, dan hari ini merupakan aksi awalan saja sehingga harus disudahi,” ujar Said.

    Dia mengatakan aksi tersebut tidak dapat digelar terlalu lama pada hari ini karena para buruh harus kembali melanjutkan kewajiban mereka bekerja di perusahaan masing-masing.

    Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menggelar jumpa pers setelah membubarkan massa aksi unjuk rasa di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR di Jakarta, Kamis (28/8/2025) siang. (ANTARA/Mario Sofia Nasution).

    “Kalau tidak, tentu ada ancaman pemecatan nantinya,” papar Said.

    Lebih lanjut, dia mendesak pemerintah agar memprioritaskan dan segera merealisasikan keenam tuntutan buruh yang disampaikan pada hari ini. Jika tuntutan itu tidak direspons oleh pemerintah, maka pihaknya akan kembali menggelar aksi serupa.

    “Ini aksi awal dan perjuangan masih panjang,” tegas Said.

    Sebelumnya, ribuan buruh di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR membubarkan diri dengan tertib dan aman. Mereka mulai meninggalkan lokasi tersebut sekitar pukul 12.30 WIB.

    Dalam aksi tersebut, ribuan buruh mendengarkan orasi dari sejumlah orator, antara lain Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal, ketua aliansi buruh lainnya serta sejumlah buruh yang menyuarakan aspirasi mereka.

    Aksi itu membawa enam tuntutan utama. Pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Mereka meminta agar Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

    Kedua, stop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak Tunjangan Hari Raya (THR), hapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT), dan hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

    Keempat, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus law. Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. Keenam, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Said Iqbal Teriak di Depan Gedung DPR, Ancam Gelar Aksi Mogok Nasional

    Said Iqbal Teriak di Depan Gedung DPR, Ancam Gelar Aksi Mogok Nasional

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ribuan buruh ikuti aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan sebanyak 5.000 buruh dari Jabodetabek dan Karawang turun untuk unjuk rasa di depan DPR RI.

    Masa menuntut sejumlah hal, antara lain Hapus Outsourching dan Tolak Upah Murah; Naikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5% sampai 10,5%; Setop PHK dan bentuk Satgas PHK; Reformasi Pajak Perburuhan; Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw; hingga Sahkan RUU Perampasan Aset dan Berantas Korupsi.

    Said Iqbal meminta kepada masa aksi untuk dapat berunjuk rasa dengan damai dan tidak ada kericuhan.

    Said Iqbal mengancam akan siapkan aksi mogok nasional, jika tuntutan tidak dipenuhi.

  • Demo Buruh di DPR Batal Dihadiri 10.000 Massa, Said Iqbal Bilang Ini

    Demo Buruh di DPR Batal Dihadiri 10.000 Massa, Said Iqbal Bilang Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan masa buruh yang melakukan aksi demo di depan Gedung DPR RI hanya sekitar 5.000 buruh, dari targetnya 10.000 massa.

    Said Iqbal mengatakan alasan mengapa masa demo hanya sekitar 5.000 orang yakni karena sengaja disebar aksinya di beberapa daerah.

    “Jumlah masa hanya sekitar 5.000 orang karena kita kurangi jumlahnya yang demo di depan DPR dan kami sebar di beberapa daerah,” kata Said Iqbal kepada CNBC Indonesia.

    Foto: Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan orasi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
    Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan orasi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Selain itu, adapula buruh yang sudah diarahkan untuk tidak ikut turun aksi di depan DPR.

    “Ada serikat lain yang diarahkan oleh pemimpinnya untuk tidak ikut turun demo, saya heran kok masih ada pemimpin buruh seperti itu,” tegasnya.

    Begitu juga perubahan aksi, di mana awalnya aksi demo dilakukan di dua tempat yakni di depan DPR RI dan Istana Negara. Namun, pada akhirnya hanya dilakukan di depan DPR RI.

    “Di DPR saja, karena keterbatasan waktu,” terang Said Iqbal.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Polda Metro Siapkan 4.969 Personel Amankan Demo Buruh di DPR

    Polda Metro Siapkan 4.969 Personel Amankan Demo Buruh di DPR

    Jakarta

    Polda Metro Jaya menurunkan 4.969 personel untuk mengamankan massa demo di DPR RI siang ini. Berdasarkan data yang diterima pihak kepolisian, setidaknya ada 2.000 pendemo yang diprediksi turun ke DPR untuk menyampaikan aspirasi.

    “Jadi Polda Metro Jaya menurunkan atau menyiapkan 4.969 personel ya, gabungan dari Polda Metro Jaya, dari Polres Jajaran, kemudian dari TNI, dari Kodam Jaya, kemudian dari stakeholder lainnya yaitu Pemprov DKI,” kata Ade Ary di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).

    Ade Ary mengatakan masyarakat di sekitar DPR RI tak perlu khawatir lantaran Polda Metro akan mengamankan situasi dengan baik. Ia menyebut hingga siang ini situasi di DPR RI masih aman terkendali.

    “Situasi di lapangan, kami mendapat informasi sampai dengan saat ini aman terkendali, jadi jika ada massa yang saudara-saudara kami buruh yang masih bergerak di jalan, menuju sini hati-hati. Ya, ikuti saran dan petunjuk petugas kami di lapangan,” ungkapnya.

    Pihaknya mendapat laporan massa demo berjumlah 2000 orang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Ia memastikan aparat di lokasi akan mengawal demo dengan humanis.

    “Berdasarkan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita, rekan-rekan dari KSPI dilaporkan atau diberitahukan kepada kita rencananya, atau kepada kami rencananya ada 2 ribu. Rekan-rekan bisa lihat di depan setidaknya sekarang ada 1.100-an ya itu pasti aman,” imbuhnya.

    (dwr/yld)

  • Mahfud soal Usulan DPR Dibubarkan: Terlalu Berisiko dan Mengada-ada
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 Agustus 2025

    Mahfud soal Usulan DPR Dibubarkan: Terlalu Berisiko dan Mengada-ada Nasional 28 Agustus 2025

    Mahfud soal Usulan DPR Dibubarkan: Terlalu Berisiko dan Mengada-ada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengaku tidak setuju dengan usulan pembubaran DPR yang disuarakan masyarakat beberapa waktu belakangan ini.
    Diketahui, usulan pembubaran DPR muncul setelah terungkapnya tunjangan-tunjangan besar yang diterima para legislator di tengah perekonomian masyarakat saat ini.
    “Isu pembubaran DPR, saya ingin bicara agak serius. Itu terlalu berisiko dan mengada-ada kalau sampai minta DPR dibubarkan,” ujar Mahfud dalam kanal Youtube Mahfud MD Official, yang sudah dikonfirmasi, Kamis (28/8/2025).
    Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, DPR sebagai representasi rakyat merupakan instrumen konstitusi dan negara demokrasi.
    Ia sendiri tak menampik, DPR sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran ini memiliki kinerja yang buruk.
    Namun Mahfud mengatakan, ketimbang tidak memiliki DPR, lebih baik memiliki parlemen dan partai politik yang buruk.
    “Saya sering mengatakan DPR kita ini buruk, partai kita buruk. Tetapi jauh lebih baik kita mempunyai DPR yang buruk dan mempunyai partai yang jelek, becek, daripada tidak ada partai dan DPR. Saya selalu katakan gitu. Kita kritik partai, kita kritik DPR, tapi jangan bicara pembubaran DPR,” ujar Mahfud.
    “Karena suatu negara demokrasi, itu bahaya kalau tidak ada DPR. Betapa pun orang, sudahlah percayakan kepada seorang penguasa yang bagus, itu risikonya tetap ada. Karena kalau penguasa tanpa diimbangi DPR, itu bisa sewenang-wenang,” sambungnya.
    Meski DPR saat ini buruk, rakyat disebutnya memiliki waktu untuk mengevaluasi lembaga tersebut. Menurutnya, itu merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang diterapkan Indonesia.
    “Kalau demokrasi ada DPR, seumpama buruk pun, masih ada waktu mengevaluasi, melalui pemilu, masih ada waktu kita untuk mengkritik, sehingga keseimbangan terus jalan,” ujar Mahfud.
    Diketahui, ribuan orang mengepung jalan di sekitar Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (25/8/2025). Mereka datang dari beragam kalangan, seperti mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek online
    Mereka menggelar demonstrasi bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” yang digelar untuk menolak kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR. Kenaikan tunjangan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buruh Tangerang Geruduk Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Ini Tuntutannya

    Buruh Tangerang Geruduk Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Ini Tuntutannya

    Liputan6.com, Tangerang – Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Tangerang, berangkat ke Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Kota Serang, untuk aksi damai buruh serentak, Kamis (28/8/2025).

    Sejak pagi, ratusan buruh tersebut sudah berada di kantor DPC SPN untuk mempersiapkan perlengkapan aksi damai. Seperti spanduk, bendera serikat buruh, hingga pengeras suara.

    “Kami berangkat secara serentak ke KP3B, bukan ke Jakarta. Ada ratusan buruh yang ikut berangkat dengan menumpang bus, dan 3 unit mini bus,” ujar Mansyur, Wakil Ketua DPC SPN.

    Dia mengaku, secara serentak buruh akan melakukan aksi protes secara damai. Dengan beberapa poin yang akan disampaikan, sehingga diharapkan bisa didengar oleh pemerintah.

    Tuntutan tersebut seperti penghapusan outsourcing dan tolak upah murah. Serta hal-hal lain yang akan buruh tagih kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita menagih janjinya pak Prabowo untuk membentuk satgas PHK dan lain-lain yang terkait dengan kesejahteraan buruh. Kita juga mau Undang-undang Ketenagakerjaan direvisi, dengan tidak ada lagi apa namanya pasal-pasal di omnibus law begitu,” tegasnya.

    Dia mengaku, saat ini kondisi buruh sangat memprihatinkan. Terutama soal penerimaan upah ataupun pesangon pada saat PHK terjadi, yang dinilai didapatkan tidak sesuai dengan aturan.

    “Semuanya mengalami kemunduran luar biasa,” ujarnya.

    Seperti diketahui, demo buruh kembali digelar di Jakarta hari ini, Kamis (28/8/2025). Demo 28 Agustus 2025 ini akan diikuti berbagai elemen buruh.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan titik utama unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa dijadwalkan dimulai pukul 10.15 WIB.

  • Said Iqbal Sindir Tunjangan Rumah DPR Rp 600 Juta Saat Demo Buruh: Sewa di Surga? – Page 3

    Said Iqbal Sindir Tunjangan Rumah DPR Rp 600 Juta Saat Demo Buruh: Sewa di Surga? – Page 3

    Said menegaskan bahwa tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 8,5% bukan angka asal-asalan. Menurutnya, angka tersebut sudah sesuai rumus resmi yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 168, yakni berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang telah disepakati.

    “Ini bukan asal minta naik. Litbang Partai Buruh dan KSPI sudah hitung berdasarkan data resmi dari BPS. Inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 tercatat 3,26%,” ujar Said.

    Dia melanjutkan, pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama berada di kisaran 5,1–5,2%. Jika keduanya dijumlahkan, kata Said, hasilnya sekitar 8,46% dan dibulatkan menjadi 8,5%.

    “Enggak perlu jadi profesor matematika buat ngitung ini. Tinggal tambahkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, selesai,” Said menandasi.

  • Buruh Sakit Hati, Penghasilan Anggota DPR 35 Kali Lebih Besar dari Gaji Mereka

    Buruh Sakit Hati, Penghasilan Anggota DPR 35 Kali Lebih Besar dari Gaji Mereka

    Jakarta

    Ribuan buruh yang tergabung dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, mengaku sakit hati mengetahui besaran pendapatan anggota legislatif jauh lebih besar dari rata-rata pendapatan mereka sebagai pekerja.

    Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut saat ini rata-rata gaji buruh secara nasional hanya sekitar Rp 3 juta per bulan. Dalam hal ini besaran gaji buruh terbesar sekitar Rp 5 jutaan per bulan, bagi mereka yang bekerja di sekitar Jakarta dan Bekasi.

    Sementara itu, menurutnya setiap anggota DPR bisa membawa pulang sekitar Rp 104 juta per bulan. Angka itu sudah termasuk perkiraan seluruh tunjangan yang anggota legislatif terima, termasuk tunjangan sewa perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan yang tengah jadi sorotan.

    “Buruh gajinya berapa? Rata-rata Rp 5 juta lah ya, kira-kira 5 koma, walaupun rata-rata Rp 3 juta kalau untuk seluruh Indonesia. Ambillah tengahnya, rata-rata 3,5 juta.
    Gaji DPR berapa? Rp 104 juta dengan tunjangan-tunjangannya,” kata Said dalam orasinya di depan Gedung DPR, Kamis (28/8/2025).

    Jika dibandingkan upah rata-rata buruh di Indonesia yang hanya sekitar Rp 3 juta per bulan dengan besaran pendapatan anggota DPR sebesar Rp 104 juta per bulan, Said menyebut selisih besaran upah mereka bisa 35 kali lipat. Inilah yang kemudian membuat hati buruh sakit hati.

    Belum lagi, menurutnya untuk meminta kenaikan upah minimal sebesar Rp 200 ribu per bulan saja mereka perlu melakukan aksi unjuk rasa hingga berhari-hari. Sementara anggota DPR yang sedari awal sudah dapat upah besar, masih mendapatkan tambahan tunjangan baru.

    “Rp 3 juta terhadap Rp 104 juta, kira-kira 35 kalinya gaji DPR. Adil nggak? Itu yang ingin dikritik oleh DPR. Sakit rasanya hati rakyat, hati buruh. Untuk naik Rp 200 ribu, less than US$ 18. Di bawah 18 dolar naik untuk satu bulan sampai turun ke jalan. Berkali-kali turun ke jalan, berhari-hari turun ke jalan,” paparnya.

    “Kawan-kawan, yang mau berjuang angkat tangan, yang mau berjuang tepuk tangan, yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak, hidup buruh! Hidup buruh!” seru Said Iqbal kepada para peserta demonstrasi.

    Tonton Video: Massa Buruh Mulai Berdatangan, Jalan di Depan DPR Ditutup

    (igo/fdl)

  • Puluhan peserta unjuk rasa mulai tinggalkan gedung DPR

    Puluhan peserta unjuk rasa mulai tinggalkan gedung DPR

    Jakarta (ANTARA) – Puluhan buruh mulai meninggalkan gerbang utama Gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, yang menjadi lokasi pusat aksi unjuk rasa pada Kamis siang.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, peserta aksi yang menggunakan atribut organisasi atau aliansi buruh itu secara berkelompok mulai meninggalkan lokasi panggung utama aksi unjuk rasa.

    Setelah Ketua Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan orasinya di atas kendaraan yang terparkir di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR, sejumlah peserta aksi tersebut secara perlahan meninggalkan lokasi. Namun, di lokasi utama itu masih berlangsung sejumlah orasi yang disampaikan oleh perwakilan buruh lainnya.

    “Kami pastikan aksi hari ini berjalan damai dan tidak ada aksi anarkis. Kami menyampaikan tuntutan buruh,” kata Said di Jakarta, Kamis.

    Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/8/2025). (ANTARA/Mario Sofia Nasution).

    Sebelumnya, dia menyampaikan ada enam tuntutan yang diajukan koalisi buruh, gerakan rakyat dan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa hari ini.

    “Tuntutan pertama adalah hapus outsourcing, tolak upah murah ” ujar Said.

    Kedua, stop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak Tunjangan Hari Raya (THR), hapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT), dan hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

    Keempat, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus law. Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. Keenam, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 54 Pelajar Ditangkap di Dua Stasiun Diduga Mau Ikut Demo, Polisi Temukan Panah hingga Petasan – Page 3

    54 Pelajar Ditangkap di Dua Stasiun Diduga Mau Ikut Demo, Polisi Temukan Panah hingga Petasan – Page 3

    Ribuan buruh tumpah ke jalan hari ini untuk berdemonstrasi yang terpusat di gerbang utama Gedung DPR/MPR RI Jakarta. Terkait aksi tersebut, Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal berjanji, demo akan berjalan tertib dan tidak anarkis.

    “Jangan ada kerusuhan, kita sampaikan kita minta pengamanan yang persuasif dan humanis,” kata Said kepada massa aksi di gerbang utama Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (28/8/2025).

    Said menjelaskan, total akan ada ribuan massa aksi yang terdiri dari 74 elemen buruh. Selain itu, ada juga kelompok mahasiswa dari pelbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang rencananya juga akan ikut bergabung.

    “Pada hari ini partai buruh bersama koalisi serikat pekerja termasuk KSPI yang bergabung kurang lebih 74 elemen gerakan buruh dan gerakan rakyat termasuk serikat petani, kami mendapatkan kabar juga kawan-kawan BEM seluruh Indonesia dan juga gerakan gerakan mahasiswa lainnya dan beberapa elemen lagi akan hadir di DPR RI pada sekitar di antara jam 10 atau sampai dengan jam 11,” seru Said.

    Said meyakini, aksi hari ini akan meluas karena tuntutan yang sama juga diorganisir oleh partai buruh, gerakan serikat buruh dan gerakan mahasiswa di berbagai wilayah lain. Meski demikian, aksi masif tersebut dipastikan Said bakal berjalan kondusif

    “Aksi hari ini tidak ada kekerasan kami bersumpah menjaga aksi ini kondusif, ini adalah aksi aspirasi menyampaikan di DPR RI tuntutan ya ada enam isu,” dia menandasi.