Xcloud.id

Topik: Buruh

  • Malam ini, anak-anak yang terlibat aksi massa dipulangkan

    Malam ini, anak-anak yang terlibat aksi massa dipulangkan

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan anak yang ditangkap karena terlibat aksi massa di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI di Jakarta telah selesai didata oleh Polda Metro Jaya dan dipulangkan pada Kamis malam.

    “Untuk anak-anak malam ini juga kita pulangkan. Kita telah selesai mendata mereka,” kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Putu Kholis Aryana saat dihubungi di Jakarta, Kamis malam.

    Menurut dia, ada 176 anak yang diamankan Polda Metro Jaya dalam aksi massa di Jakarta hari ini.

    “Saat penyekatan ada 176 anak yang diamankan agar mereka terhindar dari potensi bahaya saat ikut aksi. Saat ini persiapan kami pulangkan dengan pendampingan orang tua atau saudara,” katanya.

    Ia juga memastikan bahwa anak-anak yang diamankan memperoleh pendampingan selama pendataan di Polda Metro Jaya.

    “Dapat pendampingan dari Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta,” kata mantan Kapolres Malang ini.

    Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 4.500 lebih personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen buruh di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri menegaskan kepada seluruh personel agar mengedepankan sikap humanis dan terukur dalam bertugas serta tidak bergerak sendiri, tetap kompak dan selalu berkoordinasi dengan komandan lapangan.

    Kapolda juga menekankan agar tidak ada personel yang membawa senjata api ataupun melakukan tindakan agresif.

    “Tidak ada yang membawa senjata api, tidak ada penembakan. Jangan bersikap agresif atau emosional. Keselamatan masyarakat dan anggota adalah prioritas, kita kedepankan sikap humanis,” tegas Asep.

    Selain polisi, personel TNI juga disiagakan di sekitar Gedung DPR/MPR/DPD RI dan sejumlah titik perbatasan, seperti stasiun, untuk mengantisipasi gangguan keamanan.

    Pewarta: Anita Permata Dewi
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Metro pastikan anak terlibat aksi massa peroleh pendampingan

    Polda Metro pastikan anak terlibat aksi massa peroleh pendampingan

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya memastikan bahwa anak-anak yang ditangkap karena terlibat dalam unjuk rasa depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pada, memperoleh pendampingan.

    “Iya, dapat pendampingan dari Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta,” kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Putu Kholis Aryana saat dihubungi di Jakarta, Kamis malam.

    Ia mengatakan, penanganan terhadap anak-anak yang diamankan dilakukan oleh Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita (Subditrenakta) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

    “Kami juga turut didampingi petugas dari Kedokteran Kesehatan Polda Metro Jaya yang mendampingi sejak awal untuk memastikan kondisi orang yang diamankan,” katanya.

    Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 4.500 lebih personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen buruh di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

    Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri menegaskan kepada seluruh personel agar mengedepankan sikap humanis dan terukur dalam bertugas serta tidak bergerak sendiri, tetap kompak dan selalu berkoordinasi dengan komandan lapangan.

    Kapolda juga menekankan agar tidak ada personel yang membawa senjata api ataupun melakukan tindakan agresif.

    “Tidak ada yang membawa senjata api, tidak ada penembakan. Jangan bersikap agresif atau emosional. Keselamatan masyarakat dan anggota adalah prioritas, kita kedepankan sikap humanis,” tegas Asep.

    Selain polisi, personel TNI juga disiagakan di sekitar Gedung DPR/MPR/DPD RI dan sejumlah titik perbatasan, seperti stasiun, untuk mengantisipasi gangguan keamanan.

    Pewarta: Anita Permata Dewi
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • YLBHI Hingga KontraS Desak Aparat Tak Represif Hadapi Pendemo 28 Agustus

    YLBHI Hingga KontraS Desak Aparat Tak Represif Hadapi Pendemo 28 Agustus

    JAKARTA – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) yang terdiri dari YLBHI, KontraS, LBH Jakarta, dan LBH Pers mendesak aparat untuk tak menggunakan kekerasan dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang kembali digelar di depan Gedung DPR RI pada hari ini.

    Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Arif Maulana menuturkan, aksi massa ini harus dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia dan bentuk upaya aktif untuk ikut serta dalam berjalannya pemerintahan yang dianggap semakin mengkhawatirkan.

    “Kami mengimbau agar aparat keamanan untuk tidak bertindak represif dan menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat,” kata Arif dalam keterangannya, Kamis, 28 Agustus.

    Arif mengingatkan Polri untuk mentaati serta mengedepankan penggunaan kekuatan yang didasarkan pada prinsip kebutuhan dan proporsionalitas, serta mengedepankan langkah-langkah preventif sesuai dengan ketentuan dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

    “Penggunaan senjata pengurai massa oleh aparat dalam menjalankan tugas juga harus disesuaikan dengan situasi dan dilakukan sedemikian rupa untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan, sebagaimana diatur dalam United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials,” jelas Arif.

    Berkaca pada aksi unjuk rasa 25 Agustus lalu, setidaknya, sebanyak 370 orang ditangkap secara sewenang-wenang oleh anggota kepolisian dan diangkut paksa menuju Polda Metro Jaya.

    Arif mengaku pihaknya memantau dan menyaksikan massa aksi yang tengah ditahan di Polda Metro Jaya mengaku mengalami sejumlah tindakan kekerasan hingga menyebabkan sebagian tubuhnya penuh luka.

    Selain itu, proses hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya yang diklaim sebagai “pengamanan” dan “pendataan” justru merupakan tindakan tidak berdasar hukum dan kami nilai hanya menjadi kamuflase dari praktik penangkapan sewenang wenang oleh aparat sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

    “Perlu kami tegaskan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur istilah pengamanan, melainkan upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan seseorang yang diatur dalam kerangka penangkapan atau penahanan,” tegas dia.

    Sehingga, Arif mendesak, Polri untuk melakukan proses pemeriksaan secara etik dan proses pidana terhadap para anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran seperti tindakan brutal terhadap massa aksi hingga penghalang-halangan proses bantuan hukum dalam aksi 25 Agustus dan 28 Agustus.

    Sebagai informasi, Polisi akan berpatroli di titik-titik yang telah dipetakan untuk mencegah pelajar kembali ikut dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

    Dalam skema pengamanan, Polda Metro Jaya mengerahkan 4.531 personel terkait pengamanan aksi unjuk rasa kelompok buruh di depan Gedung DPR RI.

    Ribuan personel itu terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub, serta 632 personel Polres jajaran. 

  • Massa Buruh Injak-Injak Foto Eko Patrio dan Zulhas: Ini yang Joget, Kalau Perlu Berakin!

    Massa Buruh Injak-Injak Foto Eko Patrio dan Zulhas: Ini yang Joget, Kalau Perlu Berakin!

  • Presiden Partai Buruh Sebut Kemnaker Gudangnya Korupsi

    Presiden Partai Buruh Sebut Kemnaker Gudangnya Korupsi

  • Demo di Semarang, Buruh Jateng: DPR Dapat Rp 3 Juta Sehari, Kami Sebulan Regional 28 Agustus 2025

    Demo di Semarang, Buruh Jateng: DPR Dapat Rp 3 Juta Sehari, Kami Sebulan Regional 28 Agustus 2025

    Demo di Semarang, Buruh Jateng: DPR Dapat Rp 3 Juta Sehari, Kami Sebulan
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Ratusan buruh Jawa Tengah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Aliansi Buruh Jateng (Abjad) mengecam keras tunjangan besar yang diterima anggota DPR RI.
    Ketua KSPI Jateng, Aulia Hakim menyebut, isu tunjangan perumahan hingga Rp 50 juta per bulan tidak masuk akal, terlebih jika dibandingkan dengan kondisi upah buruh di daerah.
    Kebijakan itu dinilai melukai hati pekerja.
    “Jika dihitung, Rp 50 juta itu sama dengan Rp 3 juta per hari. Padahal Rp 3 juta itu gaji buruh di Jawa Tengah untuk satu bulan penuh,” kata Aulia dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
    Senada, Zulfa Yuliana (30), buruh asal Blora menilai gaya hidup mewah DPR kontras dengan keseharian buruh yang berjuang bertahan hidup.
     
    “Kami kerja keras sebulan cuma dapat Rp 3 jutaan. Sementara mereka bisa dapat Rp 3 juta sehari, itu sangat menyakitkan,” ungkap Zulfa.
    Dia mengaku prihatin dengan kondisi upah murah yang membuat buruh di Jateng sulit memenuhi kebutuhan keluarga.
    “Kenapa mereka menuntut segitu banyaknya? Rp 3 juta sehari. Itu sangat gila sih menurut saya. Sedangkan mereka kerja saja main-main gitu ya, banyak ngobrolnya, banyak ketawanya, banyak tidurnya kalau lagi meeting di gedung sana. Kemarin, dikritik sama netizen joget-joget malah mereka seperti menantang ya pakai DJ segala gitu,” lanjutnya.
     
    Lebih lanjut, mereka mendesak DPR dan pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut, sekaligus menegaskan tuntutan mereka soal kenaikan upah minimum, penghapusan outsourcing, hingga perlindungan kerja yang lebih adil.
    “Kalau kebijakan seperti ini tetap dipaksakan, jangan salahkan buruh kalau gelombang penolakan semakin besar,” imbuhnya.
    Kondisi upah rendah di Jateng tersebut diperparah dengan angka PHK Jateng yang tertinggi secara nasional pada semester pertama 2025 yakni total 10.995 pekerja terdampak. Lalu diikuti Jawa Barat sejumlah 9.494 pekerja dan Banten dengan total 4.267 pekerja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Buruh di Semarang Soroti Upah Jateng Rendah, tapi PHK Tertinggi Nasional Regional 28 Agustus 2025

    Demo Buruh di Semarang Soroti Upah Jateng Rendah, tapi PHK Tertinggi Nasional Regional 28 Agustus 2025

    Demo Buruh di Semarang Soroti Upah Jateng Rendah, tapi PHK Tertinggi Nasional
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Ratusan buruh yang tergabung dalam KSPI dan Aliansi Buruh Jateng (Abjad) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
    Upah murah dan tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Jawa Tengah menjadi sorotan dalam unjuk rasa kali ini.
    Ketua KSPI Jateng, Aulia Hakim menyebut, UMK ibu kota Jawa Tengah, Kota Semarang saat ini masih di kisaran Rp 3,4 juta.
    Angka tersebut bahkan setara dengan upah di daerah tingkat kabupaten di Jawa Barat.
    “Sebagai ibu kota provinsi, Semarang seharusnya tidak boleh tertinggal. Kondisi ini menciptakan jurang ketertinggalan upah antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat maupun Jawa Timur,” ujar Aulia di sela aksi.
    Ia menilai, disparitas upah membuat kesejahteraan buruh di Jawa Tengah semakin tertekan.
    Untuk itu, KSPI mendesak pemerintah menaikkan upah minimum tahun 2026 minimal 6,5 persen.
    “Kenaikan ini penting agar ada keadilan bagi buruh di Jawa Tengah yang selama ini selalu berada di posisi rendah,” tegas Aulia.
    Ketua FSPIP, Karmanto menambahkan bahwa perbedaan tingkat upah membuat buruh di Jateng sulit memenuhi kebutuhan keluarga.
    “Di Jepara misalnya, UMK hanya Rp 2,6 juta. Jelas tidak cukup untuk pekerja yang sudah punya anak. Jadi pemerintah tidak boleh lagi menutup mata soal ketertinggalan ini,” katanya.
     
    Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pada semester pertama 2025 Jateng memiliki angka PHK tertinggi secara nasional dengan total 10.995 pekerja terdampak. Berikutnya, Jawa Barat sejumlah 9.494 pekerja dan Banten dengan total 4.267 pekerja.
    Buruh juga mengingatkan agar derasnya investasi yang masuk ke Jawa Tengah tidak mengorbankan kesejahteraan pekerja.
    “Kami tidak menolak investasi, tapi investasi harus berkeadilan. Jangan hanya memikirkan pengusaha, sementara buruh tetap miskin,” imbuh Aulia.
    Tak hanya persoalan upah murah, mereka menuntut penghapusan sistem outsourcing dan juga perbaikan regulasi ketenagakerjaan. Ia menegaskan bahwa isu utama yang diusung adalah “Hostum” atau hapus outsourcing dan tolak upah murah.
    “Outsourcing ini perbudakan modern. Status pekerja harus jelas, hanya ada dua, yaitu pegawai tetap atau kontrak. Bukan orangnya yang di-outsourcing, tapi pekerjaannya,” ujar Aulia.
     
    Selain menolak outsourcing, buruh juga mendesak pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta agar daya beli masyarakat meningkat.
    Mereka juga mendorong segera disahkannya RUU Perampasan Aset, menyusul kasus dugaan korupsi yang menjerat pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan. Aksi akan dilanjutkan bila tuntutan tidak dipenuhi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mitos atau Fakta, Bisakah Pasta Gigi Menangkal Paparan Gas Air Mata?

    Mitos atau Fakta, Bisakah Pasta Gigi Menangkal Paparan Gas Air Mata?

    Jakarta –

    Aksi unjuk rasa kembali digelar di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, pada Kamis (28/8 2025). Setelah massa buruh membubarkan diri, sekelompok mahasiswa datang dengan sejumlah atribut dan menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kinerja anggota legislatif.

    Selain menyoroti kinerja DPR yang dinilai kurang memuaskan, mahasiswa juga memprotes pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan bagi anggota dewan.

    Namun, sekitar pukul 15.30 WIB, situasi mulai memanas. Massa mahasiswa terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian. Polisi kemudian menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan, memaksa mahasiswa mundur hingga ke kawasan Jalan Gerbang Pemuda, depan Stadion Gelora Bung Karno.

    “Tadi demo soal tunjangan DPR, cuma sudah mulai rusuh,” ujar seorang mahasiswa yang tampak bergerak menjauh saat kericuhan pecah.

    Dalam sejumlah video live streaming di media sosial, beberapa orang yang turun di aksi demo menggunakan pasta gigi di area wajah sebagai penangkal efek pedih.

    Betulan Ngaruh?

    Hal ini sudah pernah dijelaskan praktisi kesehatan dari Perhimpunan Dokter Emergency Indonesia, dr Wisnu Pramudito D Pusponegoro, SpB. Faktanya, pasta gigi tidak memiliki khasiat untuk mencegah efek gas air mata.

    “Odol nggak ngaruh sebenarnya. Gas air mata bekerjanya karena terhirup, bukan kontak dengan mata. Efek gas air mata itu kan terhirup yang menyebabkan sekresi dari kelenjar air mata,” jelas Wisnu beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, gas air mata menimbulkan gejala berupa mata perih, keluarnya air mata berlebihan, hingga rasa terbakar di saluran pernapasan. Gejala ini tidak bisa ditangkal hanya dengan mengoleskan pasta gigi.

    Hal senada disampaikan Fu’umori, anggota kepolisian yang pernah bertugas saat kerusuhan di depan Bawaslu 2019 lalu. Ia mengungkapkan fungsi pasta gigi bukan untuk menghalau gas air mata, melainkan sekadar merangsang keluarnya air mata.

    “Jadi, odol itu biar keluar saja air matanya, bukan biar nggak kena gasnya. Kena gas mah tetap,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, gas air mata mengandung partikel mirip bubuk merica yang menimbulkan rasa pedih di mata. Saat terkena, refleks alami tubuh adalah mengeluarkan air mata untuk membersihkan zat tersebut.

    “Makanya jangan dikucek, biarin saja biar nangis. Kalau dikasih air malah makin jadi (perihnya). Diemin saja,” demikian lanjut Fu’umori.

    Sementara peneliti, dosen, sekaligus pakar Kimia FMIPA Universitas Gadjah Mada Dra. Ani Setyopratiwi, M.Si., menyebut penggunaan pasta gigi yang sering dipakai mahasiswa saat aksi di jalan sebagai penangkal efek gas air mata, dikarenakan terdapat emulsi yang terkandung dalam pasta gigi.

    Gas air mata yang jika bertemu akan saling merusak satu sama lain. Emulsi pada pasta gigi adalah berupa gel dan emulsi pada gas air mata adalah berupa air.

    “Semua pasta gigi khususnya pasta gigi yang baru bisa digunakan karena larutannya masih homogen. Kalau sudah lama dan tercampur air, larutannya cenderung pecah dan berair sehingga emulsinya sudah rusak dan kurang efektif,” papar Dra Ani menyoroti penggunaan yang kurang efektif.

    Alih-alih memakai pasta gigi, Dra Ani menyarankan untuk menggunakan larutan air garam yang disemprotkan di sekitar area yang terkena paparan gas air mata.

    Perlu diingat, tidak ada cara mengurangi efek gas air mata yang lebih efektif selain dengan menghindari paparannya. Jika berada di dalam ruangan, sebisa mungkin segera keluar untuk mendapatkan udara.

    Apabila berada di luar ruangan, segera menjauh dari titik pelepasan gas air mata. Carilah lokasi juga yang lebih tinggi karena uap atau asap gas air mata dapat menyebar.

    Simak Video “Video: Temuan Baru, Pasta Gigi dari Keratin Rambut”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)

  • Kericuhan Demo DPR di Pejompongan: Langit Diselimuti Asap Hitam, Suara Petasan Bersahutan Megapolitan 28 Agustus 2025

    Kericuhan Demo DPR di Pejompongan: Langit Diselimuti Asap Hitam, Suara Petasan Bersahutan Megapolitan 28 Agustus 2025

    Kericuhan Demo DPR di Pejompongan: Langit Diselimuti Asap Hitam, Suara Petasan Bersahutan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Suasana di sekitar Jembatan Pejompongan, Jakarta Pusat, mendadak mencekam saat aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025) sore.
    Pantauan
    Kompas.com,
    langit yang semula teduh tiba-tiba dipenuhi letupan petasan yang dilepaskan massa aksi.
    Tak lama kemudian, asap putih gas air mata menutupi area, bercampur dengan bau menyengat kembang api. Warga yang berada di sekitar lokasi terpaksa menutup hidung dan mata untuk mengurangi rasa perih.
    Di tengah kericuhan itu, Susi (40), pedagang minuman yang sudah 12 tahun berjualan di sekitar jembatan, tak kuasa menahan tangis.
    Ia mengaku terbiasa menghadapi aksi demonstrasi, namun tetap diliputi rasa takut setiap kali kericuhan terjadi.
    “Saya takut, tapi mau bagaimana lagi? Saya tetap harus cari nafkah,” ujar Susi dengan suara bergetar saat ditemui
    Kompas.com.
    Menurut dia, gas air mata menjadi momok yang paling menakutkan. Pada aksi sebelumnya, ia bahkan sempat terkena semburan hingga matanya perih.
    “Demo sih sudah dari pagi, saya kan memang biasa jualan di sini. Sudah 12 tahun, jadi sudah sering ketemu demo. Tapi tetap saja, saya takut. Apalagi kalau sudah ada gas air mata begini, perih banget,” lanjutnya.
    Meski dihantui rasa cemas, Susi mengaku tak punya pilihan selain tetap berjualan. Ia harus mencari penghasilan untuk keluarga di kampung.
    “Ya Allah, saya ini ngeri banget. Engggak cuma massa, kadang warga sekitar juga ikut panik. Tiba-tiba saja suasana berubah jadi ricuh,” katanya sambil menyeka air mata.
    Susi menuturkan, pada kericuhan Senin lalu ia terpaksa bertahan hingga larut malam.
    “Kemarin Senin itu, sampai magrib, bahkan hampir setengah sebelas malam baru reda. Saya cuma bisa pulang dengan mata masih perih,” kenangnya.
    Di sela tangisnya, ia mengaku selalu teringat anak-anaknya di kampung. Sebagai seorang ibu, ia hanya bisa mendoakan keselamatan para mahasiswa dan buruh yang turun ke jalan.
    “Saya ini rakyat kecil, nggak bisa apa-apa. Cuma bisa doakan anak-anak yang demo, semoga dilindungi Allah, nggak ada yang celaka. Mereka kan niatnya baik, membela rakyat kecil,” ucapnya lirih.
    Hingga menjelang sore, bentrokan masih terus berlangsung di sekitar Jembatan Pejompongan.
    Letupan kembang api bersahutan dengan tembakan gas air mata, sementara pedagang dan warga sekitar memilih bertahan dengan rasa waswas di tengah situasi yang tak menentu.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buruh di Jabar Demo Kepung Gedung Sate, Polisi Antisipasi Kelompok Penyusup

    Buruh di Jabar Demo Kepung Gedung Sate, Polisi Antisipasi Kelompok Penyusup