Topik: Buruh

  • Video Viral Warga Kena Peluru Saat Demo DPR Dipastikan Hoax

    Video Viral Warga Kena Peluru Saat Demo DPR Dipastikan Hoax

    Jakarta

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut video TikTok yang mengklaim rakyat terkena peluru nyasar saat demo DPR adalah hoax. Hal ini ditegaskan Komdigi dalam siaran berita di laman komdigi.go.id fdengan judul ‘[HOAKS] Warga Terkena Peluru Nyasar Saat Demo Buruh di DPR’.

    “Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya warga yang terkena peluru nyasar saat Demo Buruh di kawasan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis, 28 Agustus 2025. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax,” tulis Komdigi.

    Sebelumnya, ditulis oleh detikcom, sebanyak 4.969 personel gabungan telah ditugaskan untuk mengamankan demo buruh di Gedung DPR pada Kamis, 28 Agustus 2025. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam, aparat tidak membawa atau menggunakan senjata api (senpi) saat mengawal demo buruh.

    Polisi menegaskan, pengawalan aksi demonstrasi dilakukan dengan mengedepankan sisi humanis, preventif, dan imbauan.

    Pada 28 Agustus silam, telah terjadi aksi demonstrasi di berbagai daerah Indonesia. Aksi ini membawa pesan dan tuntutan penting untuk pemerintah.

    Di depan kompleks parlemen, Jakarta, aksi awalnya digelar oleh buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB). Aksi membawa enam tuntutan utama. Pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM). Buruh mminta Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

    Kedua, setop PHK dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus naikkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah dan tuntutan lain.

    (ask/ask)

  • DPR kembali gelar rapat usai digempur aksi unjuk rasa berhari-hari

    DPR kembali gelar rapat usai digempur aksi unjuk rasa berhari-hari

    Jakarta (ANTARA) – DPR RI kembali menggelar rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, setelah berhari-hari lalu digempur oleh aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat yang berujung anarki.

    Adapun Komisi I DPR menggelar rapat kerja terkait pembahasan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama TNI. Sejumlah Anggota Komisi I DPR RI berserta pimpinannya pun sudah beraktivitas dan hadir di kompleks parlemen.

    “APBN kan siklus, siklus harus pas mekanismenya. Apa yang dibicarain ya belum tahu kan dari sana,” kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.

    Selain Utut, sejumlah anggota Komisi I DPR yang tampak hadir antara lain Dave Laksono, Sukamta, TB Hasanuddin, Gavriel Novanto, hingga Andina Theresia Narang.

    Rencananya DPR RI juga akan menggelar rapat Badan Legislasi DPR RI dengan agenda penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

    Adapun sejak 25 Agustus 2025, massa aksi unjuk rasa memadati kompleks parlemen untuk menyampaikan tuntutan, yang salah satunya soal penghapusan tunjangan fantastis bagi anggota DPR RI.

    Kemudian pada 28 Agustus 2025, gabungan serikat buruh pun menggelar aksi di kompleks parlemen untuk menyampaikan tuntutan, di antaranya soal penghapusan outsourcing dan penolakan terhadap upah murah.

    Namun pada sore hari, kompleks parlemen didatangi oleh massa unjuk rasa dari elemen lainnya hingga menyebabkan kericuhan. Aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan itu pun berlanjut hingga 29 dan 30 Agustus 2025, hingga Presiden Prabowo Subianto meminta aparat untuk melakukan tindakan tegas.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I DPR Gelar Rapat Bareng Kemhan-TNI Hari Ini, Bahas Apa?

    Komisi I DPR Gelar Rapat Bareng Kemhan-TNI Hari Ini, Bahas Apa?

    Jakarta

    Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Donny Ermawan, Wakil Panglima TNI Jendera Tandyo Budi Revita. Apa yang dibahas?

    Rapat digelar di ruang rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I Utut Adianto.

    Rapat juga dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi I DPR, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, KSAU Marsekal Tonny Harjono. Rapat tersebut pun digelar tertutup. Utut mengatakan rapat kerja tersebut membahas terkait anggaran.

    “Nggak (bahas situasi nasional). Ini kan APBN. APBN kan siklus. Siklus harus pas mekanismenya. Apa yang dibicarain ya belum tahu kan dari sana,” ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Diketahui, DPR kembali menggelar rapat usai aksi demonstrasi yang beberapa hari terakhir terjadi. Pada Kamis (28/8), Sekretariat Jenderal DPR sempat memberlakukan sistem WFH akibat adanya demo buruh di Gedung DPR.

    Selain melakukan aksi, massa juga menggeruduk menjarah rumah-rumah anggota DPR RI. Hingga akhirnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk mencabut kebijakan tunjangan anggota DPR.

    Tonton juga video “NasDem Mutasi Sahroni dari Pimpinan Komisi III jadi Anggota Komisi I DPR” di sini:

    (amw/azh)

  • Dolar AS Melemah ke Level Rp 16.468

    Dolar AS Melemah ke Level Rp 16.468

    Jakarta

    Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah melemah pagi ini. Di tengah gejolak yang terjadi di Tanah Air, rupiah menguat ke level Rp 16.400-an per dolar AS pada Senin (1/9).

    Berdasarkan data Bloomberg, mata uang Negeri Paman Sam melemah ke Rp 16.468. Nilai tukar dolar AS melemah 31,5 poin atau sekitar 0,19% pukul 09.15 WIB.

    Saat pembukaan, dolar AS sudah melemah di level Rp 16.475. Diperkirakan pergerakan dolar AS hari ini di antara Rp 16.470-Rp 16.479.

    Kemudian, berdasarkan data Reuters, pada pembukaan perdagangan, nilai tukar dolar AS menguat pada level Rp 16.449.

    Kemudian pergerakan kini melemah 2,7 poin atau 0,02% ke level Rp 16.446. Sepanjang hari ini, rupiah diperkirakan bergerak di rentang Rp Rp 16.446-16.485.

    Untuk diketahui, gelombang demonstrasi pecah pada beberapa titik di Jakarta selama beberapa ini. Aksi makin panas terjadi usai insiden meninggalnya seorang mitra ojek online (ojol) yang dilindas mobil rantis milik Mako Brimob.

    Kericuhan terus terjadi hingga membuat sejumlah fasilitas transportasi umum mulai dari Halte Transjakarta dan MRT hangus terbakar. Keadaan juga semakin tegang dengan aksi penjarahan yang dilakukan kepada sejumlah rumah pejabat negara atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Gelombang demonstrasi mulanya muncul sebagai protes terhadap kebijakan tunjangan anggota DPR. Kalangan buruh juga sempat melakukan aksi dengan membawa beberapa tuntutan mulai dari kenaikan upah minimum hingga menuntut janji Presiden untuk membuat Satgas PHK.

    (ada/fdl)

  • Tuntutan Rakyat 17+8 Viral di Media Sosial, Begini Isinya

    Tuntutan Rakyat 17+8 Viral di Media Sosial, Begini Isinya

    Daftar Isi

    Tuntutan dalam 1 Minggu

    Tuntutan Dalam 1 Tahun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Muncul unggahan tuntutan rakyat di media sosial baru-baru ini menyusul serangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa kota dan juga secara online. Unggahan itu diberi judul “17+8 Tuntutan Rakyat” dengan serangkaian tuntutan dengan deadline 5 September 2025 serta 31 Agustus 2026.

    Pada Minggu (31/8/2025), Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah ketua umum partai politik memberikan sejumlah keterangan termasuk terkait larangan anggota DPR untuk berkunjung ke luar negeri dan mencabut besaran tunjangan anggota DPR. Selain itu juga meminta proses pemeriksaan kepada aparat yang melanggar dan menyebabkan korban jiwa dilakukan secara transparan.

    Pernyataan itu ramai ditanggapi oleh banyak pengguna media sosial. Termasuk di kolom komentar unggahan terkait kegiatan yang sama di akun Prabowo.

    Beberapa pengguna menyuarakan tuntutan mereka usai pidato tersebut. Salah satunya menyinggung tak ada permintaan maaf dalam keterangan tersebut.

    Selain itu juga ada yang mendesak mencabut pendapatan pensiun DPR seumur hidup. Mereka juga menilai sejumlah tuntutan rakyat tidak didengar dan minta untuk dipertimbangkan.

    “Tuntutan 17+8” juga beredar di media sosial X. Banyak pengguna langsung me-mention akun Prabowo serta DPR untuk menyampaikan tuntutan tersebut.

    Salah satu unggahan terlihat dalam akun Instagram youtuber Jerome Polin. Dalam postingan disebutkan masyarakat menunggu dan meminta dibuktikan jika suara rakyat didengar.

    Masyarakat juga diminta berfokus pada poin tuntutan dan mengawal serta memperjuangkannya. Selain itu diminta tidak terpecah fokusnya oleh narasi lain.

    Dalam unggahan disebutkan semuanya adalah hasil rangkuman sejumlah tuntutan yang beredar di media sosial beberapa hari terakhir. Berikut daftar tuntutan tersebut yang dilihat CNBC Indonesia pada Senin (1/9/2025):

    Tuntutan dalam 1 Minggu

    Berikut adalah tuntutan dengan deadline 1 pekan yaitu pada 5 September 2025:

    Tugas Presiden Prabowo

    Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
    Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

    Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

    Bekukan kenaikan gaji/ tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun)
    Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
    Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)

    Tugas Ketua Umum Partai Politik

    Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
    Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
    Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

    Tugas Kepolisian Republik Indonesia

    Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
    Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
    Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM

    Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

    Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil
    Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri
    Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi

    Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

    Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
    Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak
    Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing

    Tuntutan Dalam 1 Tahun

    Berikut adalah tuntutan dengan tenggat 1 tahun, yaitu 31 Agustus 2026:

    Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

    Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN

    Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

    Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya

    Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

    Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

    Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

    DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

    Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis

    DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

    TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

    Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

    Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

    DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas

    Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

    Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Évaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengusaha Wanti-Wanti Dampak dari Gelombang Demo ke Ekonomi

    Pengusaha Wanti-Wanti Dampak dari Gelombang Demo ke Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Memanasnya situasi politik dan keamanan di dalam negeri dalam beberapa hari belakangan ini menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan pengusaha. Gelombang demonstrasi hingga berujung kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan beberapa wilayah lainnya pun disebut berisiko mengganggu aktivitas ekonomi dan investasi.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang berharap agar aksi demonstrasi yang diwarnai kericuhan di berbagai daerah tidak berlanjut. Pasalnya, aksi unjuk rasa yang tidak kondusif dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Untuk itu, dirinya berharap demonstrasi dapat diakhiri secara persuasif, damai, serta penuh dengan semangat persatuan dan kesatuan.

    “Jika masyarakat takut keluar rumah, maka berbagai sektor usaha akan terganggu, seperti sektor transportasi, perdagangan, kuliner, mal atau pusat perbelanjaan, hotel, restoran, logistik, dan lainnya,” kata Sarman melalui keterangan tertulis, Minggu (31/8/2025).

    Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu mengingatkan, terganggunya aktivitas ekonomi akan berimbas pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

    Apalagi, aksi unjuk rasa ini juga sampai mendapat perhatian media asing. Menurutnya, hal ini dapat mengganggu psikologis calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia karena menganggap situasi Tanah Air kurang kondusif dari sisi keamanan.

    “Ketidakkondusifan ini juga akan mengganggu pasar keuangan kita seperti transaksi IHSG dan ancaman nilai tukar rupiah termasuk arus turis asing yang enggan datang ke Indonesia,” ujarnya.

    Dampak ke Ekonomi

    Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mewanti-wanti gelombang unjuk rasa yang berujung kericuhan dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Kadin pun mengimbau seluruh pihak untuk tenang dan bekerja sama menjaga kondusifitas.

    Anindya menyampaikan kondisi ekonomi saat ini harus dihadapi bersama dengan menjaga situasi keamanan agar semua orang bisa kembali bekerja dan melakukan aktivitas.

    Selama situasi keamanan tidak kondusif, kegiatan ekonomi akan terganggu dan dampak buruk akan dialami juga oleh masyarakat. Menurutnya, jalan terbaik menyampaikan aspirasi adalah melalui dialog.

    Anindya mewakili Kadin Indonesia juga menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol pada Kamis (28/8/2025).

    “Kadin juga menyampaikan belasungkawa dan simpati kepada keluarga Affan Kurniawan. Semoga almarhum mendapatkan kebahagiaan abadi dam keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan oleh Allah SWT,” ucap Anindya.

    Kadin juga menyatakan simpati terhadap Moh Umar Amirudin, pengemudi ojol lainnya yang terluka parah akibat insiden yang sama.

    Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto, yang antara lain, menyatakan agar insiden 28 Agustus 2025 malam itu diusut tuntas dan transparan, serta petugas yang terlibat harus bertanggung jawab.

    Presiden juga mengimbau agar masyarakat untuk tenang dan percaya kepada pemerintah yang dipimpinnya. Presiden berjanji untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat.

    ‎‎”Kepala negara juga mengimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada karena ada unsur-unsur yang selalu ingin terjadi huru-hara dan chaos,” kata Anindya

    Pihaknya juga mengimbau para penyelenggara negara agar segera membuka dialog dengan kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi.

    ‎”Hanya lewat dialog yang saling menghargai, para pembawa aspirasi bisa memahami aspirasi yang bisa dikabulkan dan yang belum bisa dikabulkan. Kedepankan semangat Indonesia Incorporated atau semangat gotong royong dalam setiap dialog,” katanya.

    Kadin turut meminta para penyelenggara negara agar semua kebijakan, pernyataan, dan tindakan sungguh memperhatikan kondisi riil yang dihadapi masyarakat saat ini, seperti kondisi psikologi masyarakat yang sedang diimpit kesulitan ekonomi, pendapatan yang minim, biaya hidup yang meningkat, kondisi ketenagakerjaan yang sedang sulit, dan kesenjangan sosial yang masih cukup lebar.

    ‎”Kadin mengimbau semua pihak agar memberikan kesempatan kepada Presiden dan pemerintahannya untuk bekerja, melaksanakan janji politik kepada rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Jaminan Keamanan

    Dunia usaha, imbuhnya, berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah dan upaya persuasif agar aksi unjuk rasa ini dapat diakhiri sehingga berbagai aktivitas masyarakat normal kembali dan pergerakan ekonomi kembali bergairah.

    “Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi. Jika ingin melakukan unjuk rasa agar dilaksanakan dengan damai, rukun dan kondusif jangan sampai merusak fasilitas umum,” tutur Sarman.

    Adanya jaminan keamanan juga diharapkan oleh pengusaha pusat perbelanjaan di tengah aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini.

    ‎Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah menyampaikan pihaknya berharap semua pihak dapat menahan diri, mengutamakan keselamatan, dan menjaga ketertiban bersama.

    ‎”HIPPINDO mendukung langkah pemerintah dalam menjamin keamanan masyarakat, termasuk pengamanan pusat perbelanjaan, objek vital, serta kelancaran distribusi logistik dan barang kebutuhan pokok. Hal ini penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan,” kata Budiharjo, Sabtu (30/8/2025) seperti dikutip dari Antara.

    Lebih lanjut, Budiharjo meminta pemerintah agar memberikan penjagaan di pusat aktivitas publik, serta mendengar suara rakyat melalui dialog yang konstruktif.

    ‎Lebih dari itu, HIPPINDO menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan sektor ritel beserta ekosistemnya, yang melibatkan jutaan pekerja dan keluarga mereka, serta seluruh sektor lain yang menopang perekonomian bangsa.‎

    ‎”Dengan dialog, kebersamaan, dan langkah konkret menjaga ketenangan publik, kita dapat memperkuat persatuan nasional sekaligus memastikan roda ekonomi terus bergerak demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ucapnya.

    Seperti diketahui, aksi unjuk rasa awalnya terjadi di Jakarta pada 25 Agustus untuk menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Aksi demo kemudian berlanjut pada Kamis 28 Agustus yang digelar oleh kalangan buruh di DPR untuk menuntut upah layak dan pengesahan UU Ketenagakerjaan yang baru.

    Usai massa buruh membubarkan aksi unjuk rasa, demo pada 28 Agustus kemudian dilanjutkan oleh kelompok mahasiswa.

    Bentrokan terjadi antara pendemo dan aparat keamanan dalam aksi demo pada 28 Agustus hingga berujung pada tragedi wafatnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang ditabrak kendaraan Rantis Brimob Polri pada Kamis (28/8/2025).

    Aksi unjuk rasa kembali dilakukan di Jakarta dan berbagai wilayah Indonesia pada 29 Agustus 2025 sebagai bentuk solidaritas atas wafatnya Affan Kurniawan.

    Sejumlah elemen masyarakat seperti ojek online, masyarakat sipil, hingga mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Markas Polda Metro Jaya, Gedung DPR RI, hingga Mako Brimob Jakarta. Selain itu, demo juga terjadi di beberapa daerah seperti Makassar, Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta dan beberapa daerah lainnya.

    Sedret tuntutan yang disampaikan masyarakat di antaranya menyangkut pencabutan tunjangan jumbo anggota DPR RI dan tanggung jawab atas pernyataan kontroversial anggota dewan, memprotes tindakan represif aparat selama unjuk rasa, pengesahan RUU Perampasan Aset hingga kepastian hukum bagi pelaku pelindas pengendara ojek online Affan Kurniawan di tengah aksi demonstrasi. 

  • Pulihkan Legitimasi, Berpihak pada Rakyat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 September 2025

    Pulihkan Legitimasi, Berpihak pada Rakyat Nasional 1 September 2025

    Pulihkan Legitimasi, Berpihak pada Rakyat
    Sekertaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gereja Kristen Indonesia (GKI)
    INDONESIA
    bukan negara gagal. Namun, tanda-tanda bahwa republik ini tengah bergerak menuju kerentanan tak bisa diabaikan.
    Gelombang demonstrasi yang meluas, meningkatnya respons represif aparat, memburuknya ketimpangan sosial, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi adalah sinyal awal dari kondisi yang disebut Rotberg sebagai “negara rentan” (
    fragile state
    ).
    Dalam Fragile States Index (FSI) 2024 yang disusun oleh
    Fund for Peace
    , Indonesia berada di peringkat 102 dari 179 negara dengan skor 63,7.
    Posisi ini menempatkan Indonesia dalam kategori
    Warning
    atau negara rentan tingkat menengah. Artinya, secara global Indonesia dipandang masih relatif stabil, tetapi berpotensi memburuk bila tidak segera ditangani.
    Tren kerentanan Indonesia dalam lima tahun terakhir memang menunjukkan arah yang membaik. Berdasarkan data resmi Fragile States Index (FSI) dari
    The Fund for Peace
    , skor Indonesia menurun dari 67,8 pada tahun 2020 menjadi 63,7 pada tahun 2024.
    Penurunan sebesar 4,1 poin ini merupakan sinyal positif, karena dalam metodologi FSI, semakin rendah skor, semakin stabil dan resilien negara terhadap tekanan politik, ekonomi, dan sosial.
    Penurunan skor secara konsisten selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam tata kelola, ketahanan institusi, serta kapasitas negara dalam mengelola konflik dan ketimpangan.
    Namun, penurunan skor FSI tidak boleh dilihat sebagai alasan untuk berpuas diri, melainkan kesempatan untuk memperkuat demokrasi, memulihkan kepercayaan publik, dan membenahi institusi agar Indonesia benar-benar keluar dari zona kerentanan menuju stabilitas berkelanjutan.
    Skor 63,7 mengindikasikan bahwa kerentanan struktural belum sepenuhnya teratasi. Tantangan seperti penurunan legitimasi politik, ketimpangan sosial yang tajam, dan pelemahan supremasi hukum masih menjadi sorotan penting.
    Dengan kata lain, meskipun secara angka Indonesia bergerak ke arah yang lebih stabil, substansi kerentanan masih ada dan harus ditangani secara serius dan sistemik.
    Lima indikator utama yang menjadi penyumbang terbesar kerentanan Indonesia adalah sebagai berikut.
    Pertama, legitimasi pemerintah menurun. Ini disebabkan beberapa hal seperti keputusan politik yang kontroversial, proses legislasi minim partisipasi, serta lemahnya transparansi. Eksesnya, rakyat tidak percaya kepada penyelenggara negara.
    Kedua, pelanggaran HAM dan supremasi hukum masih mencolok. Penanganan demonstrasi dengan kekerasan, kriminalisasi aktivis, dan intervensi terhadap lembaga yudikatif merusak rasa keadilan publik.
    Ketiga, ketidakpuasan rakyat semakin meluas karena kebijakan yang tidak sensitif kepentingan rakyat.
    Protes masyarakat terhadap pajak yang semakin mencekik, sementara anggota Dewan mendapatkan kenaikan tunjangan adalah aspirasi rakyat yang valid. Banyak orang yang melihat negara tidak peka dan mengabaikan martabat rakyat.
    Keempat, ketimpangan ekonomi terus melebar. Pertumbuhan ekonomi nasional tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan, sehingga jurang kaya-miskin dan pusat-daerah semakin dalam.
    Data BPS menunjukkan bahwa 20 persen kelompok terkaya menguasai hampir separuh dari total pengeluaran nasional, sementara 20 persen kelompok termiskin hanya memiliki 18,41 persen (
    Kompas
    , 28 Januari 2025).
    Kelima, pragmatisme politik yang dipertontonkan para politisi memperburuk kepercayaan rakyat terhadap penyelenggaraan negara.
    Alih-alih merepresentasikan secara substantif kepentingan rakyat, elite politik justru terkesan memperjuangkan kepentingan diri atau partai politik yang sifatnya pragmatis.
    RUU perampasan aset yang diharapkan publik bisa segera dilegislasi, hingga hari ini tidak jelas nasibnya.
    Di tengah bayang-bayang kerentanan, Indonesia masih memiliki banyak kekuatan yang bisa menjadi modal perbaikan.
    Sistem demokrasi masih berjalan, meskipun dengan banyak catatan. Masyarakat sipil dengan gerakan mahasiswa, kelompok advokasi, dan media independen yang terus kritis.
    Kita juga punya- meminjam istilah Ulil Abshar-Abdala – ketahanan politik (
    Kompas
    , 28/9-2025).
    Generasi muda menjadi aset demografis. Mereka penuh energi, inovasi, dan kepedulian terhadap isu lingkungan maupun keadilan sosial.
    Keberagaman budaya yang dimiliki bangsa ini, jika dikelola secara adil, bisa menjadi perekat sosial. Ditambah lagi, cadangan sumber daya alam yang besar dapat menjadi modal strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa.
    Namun, kekuatan tersebut perlu diikuti dengan upaya koreksi mendasar penyelenggaran negara agar Indonesia tidak terus tergelincir lebih jauh dalam kategori negara rentan. Untuk itu, sedikitnya ada tiga langkah kunci yang perlu segera dijalankan.
    Pertama, memulihkan legitimasi melalui keberpihakan nyata kepada rakyat. Anggaran negara perlu diarahkan lebih banyak untuk layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi publik, alih-alih hanya untuk megaproyek yang tidak merata manfaatnya.
    Proses legislasi harus transparan, membuka ruang partisipasi publik yang bermakna. Keadilan fiskal juga penting diarahkan untuk memperbesar alokasi bagi daerah tertinggal dan kelompok miskin.
    Legitimasi dan kepercayaan akan tumbuh ketika rakyat benar-benar merasakan negara hadir untuk mereka.
    Kedua, menghentikan kekerasan terhadap rakyat dan membangun ruang dialog. Demonstrasi dan kritik adalah bagian sah dari demokrasi, bukan ancaman.
    Aparat keamanan harus kembali menjalankan fungsi perlindungan, bukan penindasan. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme dialog nasional agar suara buruh, petani, mahasiswa, dan masyarakat adat bisa didengar tanpa harus bentrok di jalan.
    Kebebasan pers dan ruang sipil harus dijaga agar transparansi tetap hidup. Pemerintah tidak cukup membangun dialog ketika sudah ada masalah.
    Ketiga, memperkuat supremasi hukum dan pemberantasan korupsi. Hukum harus menjadi fondasi keadilan, bukan alat kekuasaan. Indepedensi lembaga peradilan mutlak dipulihkan.
    KPK dan lembaga pengawasan lain harus diperkuat, bukan dilemahkan. Hukuman bagi pelaku korupsi, khususnya pejabat publik, harus tegas tanpa kompromi.
    Korupsi yang merajalela di Indonesia bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan vulgar terhadap rakyat.
    Tidak ada negara yang runtuh dalam semalam lalu menjadi negara gagal. Ia runtuh perlahan, melalui pembiaran terhadap ketidakadilan, kompromi terhadap pelanggaran hukum, pembiaran terhadap korupsi, dan pengabaian terhadap suara rakyat.
    Kita senang Indonesia bukan negara gagal. Namun, jika gejala kerentanan dibiarkan, sejarah akan mencatat bahwa Indonesia membiarkan peluang besar hancur oleh kelalaian kecil yang dilakukan terus-menerus.
    Demonstrasi yang terjadi beberapa hari ini, adalah aspirasi dan koreksi rakyat untuk memperbaiki arah perjalanan bangsa. Rakyat sedang menegaskan arti demokrasi: negara ini milik rakyat dan karena itu penyelenggara negara harus bekerja untuk rakyat.
    Kita menunggu apakah pernyataan Presiden Prabowo pascapertemuan dengan pimpinan partai politik bahwa aspirasi rakyat yang berdemonstrasi didengar, diperhatikan dan ditindaklanjuti pemerintah, benar-benar terbukti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Bappisus: Mari Rukun, Pertikaian Hanya Untungkan Pihak Lain
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Kepala Bappisus: Mari Rukun, Pertikaian Hanya Untungkan Pihak Lain Nasional 31 Agustus 2025

    Kepala Bappisus: Mari Rukun, Pertikaian Hanya Untungkan Pihak Lain
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, mengajak seluruh masyarakat saling rukun merespons situasi sepekan belakangan ini.
    “Pak Presiden sudah memberikan statemen kepada masyarakat, bagaimanapun juga kita semua anak bangsa. Kalau saling bertikai, menang jadi arang, kalah jadi abu, yang diuntungkan mungkin pihak-pihak lain,” kata Aries di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) malam.
    Dia barus aja mengikuti sidang paripurna Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, membahas perkembangan situasi keamanan nasional belakangan ini yang diwarnai demonstrasi dan kerusuhan di pelbagai daerah.
    “Marilah kita sama-sama rukun membangun bangsa ini,” ujarnya.
    Aries menjelaskan bahwa Presiden Prabowo sudah menyampaikan pesan persatuan tersebut sebagai kunci Indonesia bangkit.
    “Beliau juga sudah menyampaikan, apabila ada tindakan-tindakan anarkis, menjarah, masuk rumah orang, akan ditindak tegas oleh aparat,” ujarnya.
    Demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025 memprotes soal tunjangan anggota DPR serta memprotes pernyataan anggota DPR.
    Buruh, mahasiswa, hingga elemen-elemen masyarakat sipil berunjuk rasa di seluruh Indonesia.
    Pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) di Jakarta Pusat pada suasana protes 28 Agustus 2025 malam.
    Terjadi pula penjarahan terhadap rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
    Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi di Surabaya dibakar. Sejumlah fasilitas publik juga rusak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Potret Jakarta Minggu Sore Usai Dilanda Aksi Demo Ricuh

    Potret Jakarta Minggu Sore Usai Dilanda Aksi Demo Ricuh

    Bisnis.com, JAKARTA— Lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol di Jakarta berangsur normal pada Minggu (31/8/2025) sore, setelah beberapa hari terakhir terjadi aksi demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah titik. 

    Pantauan Bisnis menunjukkan arus kendaraan di beberapa titik utama Jakarta sudah kembali ramai lancar meskipun tidak sampai padat merayap. Misalnya, di Jalan Gatot Subroto arah Semanggi, arus kendaraan roda empat dan roda dua terpantau ramai lancar sekitar pukul 16.47 WIB.

    Di sisi seberang jalan, petugas terlihat membersihkan area gerbang depan Gedung DPR pascademonstrasi. Sementara itu, ruas Tol Dalam Kota di Pejompongan yang sempat hangus terbakar masih ditutup untuk sementara.

    Lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol di Jakarta berangsur normal pada Minggu (31/8/2025) sore/Bisnis-Pernita Hestin Untari

    Kondisi serupa juga tampak di Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran HI. Kendaraan roda dua maupun roda empat melintas tanpa hambatan, dan layanan bus TransJakarta di kawasan tersebut tetap beroperasi normal. Sekitar pukul 17.00 WIB, arus lalu lintas di Bundaran HI juga terpantau ramai lancar tanpa adanya kemacetan.

    Kondisi lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran HI Jakarta pada Minggu (31/8/2025) sore/Bisnis-Pernita Hestin Untari

    Kondisi lalu lintas di kawasan Bundaran HI, Jakarta pada Minggu (31/8/2025) sore/Bisnis-Pernita Hestin Untari

    Sebelumnya, rangkaian aksi demonstrasi berlangsung sejak Senin (25/8/2025). Aksi awal digelar sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap DPR, khususnya terkait kenaikan tunjangan anggota dewan.

    Pada Kamis (27/8/2025), ribuan buruh kembali memadati kawasan DPR dengan tuntutan penghapusan skema pekerja outsourcing dan kenaikan upah minimum. Usai massa buruh membubarkan diri siang hari, giliran mahasiswa yang melanjutkan aksi dengan desakan reformasi di tubuh DPR. 

    Unjuk rasa berlangsung tertib pada siang hingga sore. Namun, memanas saat malam hari. Ketegangan meningkat ketika polisi menembakkan gas air mata, mengerahkan water cannon, serta memukul mundur massa ke arah Senayan, Slipi, hingga Pejompongan. 

    Situasi memuncak setelah kendaraan taktis Brimob melindas pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, di kawasan Pejompongan. Keesokan harinya, Jumat (29/8/2025), gelombang aksi serupa merebak di berbagai kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Solo, hingga Surabaya. Demonstrasi kian meluas setelah kabar meninggalnya Affan. Di Jakarta, massa berpusat di sekitar Mako Brimob Kwitang, Polda Metro Jaya, serta Gedung DPR/MPR.

  • TNI dan Polri Patroli Keliling Jakarta
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    TNI dan Polri Patroli Keliling Jakarta Nasional 31 Agustus 2025

    TNI dan Polri Patroli Keliling Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – TNI dan Polri melakukan patroli keliling Kota Jakarta mulai Minggu (31/8/2025) sore hari ini.
    Patroli dimulai oleh TNI AD dari kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat.
    “Kita sudah menyusun pasukan TNI bersama Polri untuk mengamankan wilayah kota Jakarta dan sekitarnya. Ada lima wilayah, baik di Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Barat, maupun Timur,” kata Pangdam Jaya Mayjen Deddy Suryadi di Monas.
    “Kita bersama TNI-Polri menjamin keamanan, keselamatan masyarakat,” sambungnya.
    Deddy mengatakan, patroli dilakukan TNI AD karena beberapa hari terakhir banyak kejadian yang mengganggu keamanan maupun kenyamanan masyarakat.
    “Saya lihat beberapa waktu kebelakang, ini sudah banyak sekali mengganggu terhadap keamanan maupun kenyamanan,” ujarnya.
    Deddy mengimbau masyarakat di wilayah Jakarta untuk saling menjaga karena keamanan dan kenyamanan milik seluruh masyarakat.
    “Saya mengimbau kepada masyarakat yang ada, khususnya di wilayah Jakarta sekitarnya, untuk sama-sama saling menjaga. Karena keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kota Jakarta itu milik kita semua. Jadi, saling jaga,” ucap dia.
    Demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025 memprotes soal tunjangan anggota DPR serta memrpotes pernyataan anggota DPR.
    Buruh, mahasiswa, hingga elemen-elemen masyarakat sipil berunjuk rasa di seluruh Indonesia.
    Pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) di Jakarta Pusat pada suasana protes 28 Agustus 2025 malam.

    Gedung-gedung dan fasilitas publik dibakar, termasuk Gedung DPRD Makassar hingga Gedung Grahadi di Surabaya.
    Terjadi pula penjarahan terhadap rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.