Xcloud.id

Topik: Buruh

  • Said Iqbal: Pejabat dan DPR Hentikan Flexing dan Hedonisme

    Said Iqbal: Pejabat dan DPR Hentikan Flexing dan Hedonisme

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa demonstrasi tetap harus diberi ruang sebagai sarana kelompok masyarakat kecil menyampaikan aspirasi. 

    Hal itu disampaikan dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Senin (1/9/2025).

    “Demonstrasi itu satu-satunya cara bagi buruh, petani, nelayan, mahasiswa, dan kelompok bawah untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal lambat atau tidak mau mendengar. Tentu harus konstitusional, konstruktif, tanpa kekerasan, dan tidak boleh anarkis. Pada titik itu, Bapak Presiden setuju,” kata Said Iqbal.

    Iqbal juga menyoroti gaya hidup flexing dan hedonisme yang dilakukan sejumlah anggota DPR di tengah situasi ekonomi sulit.

    Menurutnya, perilaku tersebut tidak pantas ketika rakyat menghadapi gelombang PHK, rendahnya upah buruh, serta masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

    “Flexing dan hedonisme ini tadi kami sampaikan kepada Mbak Puan dan juga Bapak Presiden agar dihentikan. Begitu pula pada menteri dan wakil menteri,” ujarnya.

    Dalam pertemuan itu, Iqbal membawa enam isu utama yang menjadi tuntutan buruh, termasuk percepatan pembahasan tiga rancangan undang-undang (RUU) prioritas yakni RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan RUU Redesign Sistem Pemilu.

    “RUU Ketenagakerjaan harus segera dibahas. Outsourcing, kontrak kerja, dan upah murah ini tarik-menarik kepentingan. Sisa waktu tinggal setahun, DPR jangan malas,” tegasnya.

    Selain itu, Said Iqbal mendesak pemerintah segera menindaklanjuti isu-isu mendesak lain, seperti potongan tarif ojek online 10%, pembentukan Satgas PHK, pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 terkait outsourcing sesuai putusan MK, serta reformasi pajak.

    Dia mengusulkan penghapusan pajak atas THR, pesangon, dan JHT, serta kenaikan PTKP (pendapatan tidak kena pajak) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan. 

    Menurutnya, Prabowo merespons positif berbagai masukan yang disampaikan oleh kelompok buruh, mahasiswa, tokoh agama, dan elemen lain yang hadir.

    “Suasana pertemuan sangat cair, dari sore hingga malam. Prinsipnya, Pak Presiden merespons baik,” pungkas Said Iqbal.

  • Bos Buruh Menghadap Prabowo, Bahas Perusuh hingga RUU Perampasan Aset

    Bos Buruh Menghadap Prabowo, Bahas Perusuh hingga RUU Perampasan Aset

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan sejumlah serikat pekerja di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2025). Dalam pertemuan, mereka membahas aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu belakangan hingga Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

    Pimpinan serikat pekerja yang hadir adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.

    “Kami berada di bawah presiden dan yang pasti kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia,” kata Andi Gani.

    Lebih lanjut, menurut dia, Prabowo berjanji aturan untuk memberikan efek jera kepada koruptor segera dibahas. Selain itu, Andi Gani juga menjelaskan buruh juga meminta RUU Ketenagakerjaan dibahas segera.

    “Dan beliau berjanji yang pertama, RUU perampasan aset segera dibahas,” kata Andi Gani. “RUU Ketenegakerjaan yang diminta oleh buruh, beliau minta pada Ketua DPR untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai dan setuju untuk segera dibahas,” sambungnya.

    Said Iqbal, mengungkapkan agar buruh tetap diberi ruang untuk demonstrasi. Hal itu merupakan bagian dari penyampaian aspirasi.

    Selain itu, buruh juga meminta agar kebiasaan flexing atau gaya hidup mewah anggota DPR diperhatikan, supaya tidak melukai hati masyarakat di tengah kondisi PHK masal, dan outsourcing yang merajalela. Pada pertemuan itu, menurut Said, juga dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani.

    “Begitu pula pada menteri dan wakil menteri yang ada dalam kabinet Prabowo Subianto,” katanya.

    Selain itu, Said Iqbal juga mengusulkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perampasan Aset.

    “RUU perampasan aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun dan beliau tadi disampaikan, merespons sangat cepat sekali, bantu saya, karena saya nggak bisa sendiri sebagai presiden. Harus ada DPR, partai politik,” ujar Said Iqbal.

    Ia juga mengusulkan adanya perancangan ulang terhadap sistem pemilu, juga penghapusan tarif potongan ojol sebesar 10%, dan reformasi pajak.

    “Nah, kami mengusulkan pajak-pajak THR, pajak pesangon, pajak JHT dihapus. Dan PTKP, pendapatan tidak kena pajak, dinaikkan dari Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Tapi sekali lagi, ada yang bisa cepat, ada yang tidak bisa cepat berproses. Terutama rancangan undang-undang,” katanya.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Disebut Janji Segera Bahas RUU Perampasan Aset Nasional 1 September 2025

    Prabowo Disebut Janji Segera Bahas RUU Perampasan Aset Nasional 1 September 2025

    Prabowo Disebut Janji Segera Bahas RUU Perampasan Aset
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
    Janji tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu dengan pimpinan partai politik, tokoh lintas agama, dan pimpinan serikat buruh di Istana, Jakarta, pada Senin (1/9/2025).
    “Beliau berjanji, yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas,” ujar Andi Gani di Istana, Senin malam.
    Andi Gani menyampaikan, selain RUU Perampasan Aset, Prabowo juga berjanji menindaklanjuti tuntutan buruh mengenai RUU Ketenagakerjaan.
    “Dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, beliau minta pada Ketua DPR untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” ucapnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa ada tiga paket RUU yang menjadi tuntutan buruh untuk segera dibahas oleh pemerintah bersama DPR, yakni RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan RUU mengenai pemilu yang bersih.
    Khusus untuk RUU Perampasan Aset, Said mengeklaim bahwa Prabowo merespons dengan cepat.
    Said menegaskan, RUU Perampasan Aset diperlukan guna memberantas perilaku koruptor di kalangan pejabat seperti eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel) yang tersandung kasus pemerasan.
    “Undang-undang paket kedua adalah, tadi sudah disampaikan Bung Andi, untuk menghilangkan Noel-Noel yang lain, yaitu Wamen yang terlibat korupsi. Maka RUU Perampasan Aset harus segera disahkan,” kata Said.
    Ia menyebutkan, Prabowo pun meminta bantuan dari DPR dan partai politik untuk dapat mengesahkan RUU Perampasan Aset yang sudah lama mandek.
    “Tapi beliau berkeyakinan, segera RUU Perampasan Aset ini sebagai pembuktian terbalik, agar koruptor-koruptor itu jera dan dimiskinkan, bisa disahkan segera, setidak-tidaknya mulai dilakukan pembahasan,” kata Said.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Konfederasi serikat buruh nilai “penumpang gelap” susupi unjuk rasa

    Konfederasi serikat buruh nilai “penumpang gelap” susupi unjuk rasa

    Itu kan yang dibakar-bakar itu aset negara, uang publik juga

    Jakarta (ANTARA) – Dua pimpinan konfederasi serikat buruh di Indonesia, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai ada “penumpang gelap” yang menyusupi aksi unjuk rasa di Jakarta minggu lalu hingga berujung rusuh.

    “Ada terasa benar (penumpang gelap, red.), dan teman-teman buruh sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Saya minta, saya perintahkan, ikut bersama pemerintah daerah untuk mengamankan aset negara. Itu kan yang dibakar-bakar itu aset negara, uang publik juga,” kata Presiden KSPI Said Iqbal menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Said menyebut dirinya menerima informasi kelompok perusuh yang membakar sejumlah fasilitas umum itu terdiri atas 100 orang. “Kira-kira itu yang harus kita deteksi,” kata Said Iqbal.

    Sementara itu, terkait aksi penjarahan ke rumah pribadi anggota DPR, Said menilai aksi tersebut sebagai ekses dari kemarahan warga terhadap pernyataan dan sikap anggota DPR tersebut.

    “Kalau rumah pribadi, itu ekses ya, karena sikapnya mungkin melukai rakyat. Di kala upah buruh murah, di kala banyak PHK, di kala ojek bolak-balik DPR tentang penurunan diskon 10 persen, nggak pernah ditanggepin oleh DPR. Tiba-tiba mereka joget-joget, mereka minta naik ada tunjangan perumahan Rp50 juta, dan mereka ketika dikasih tahu joget-joget lagi. Ini hanya tentang nilai rasa, nggak ada sensitivitas terhadap penderitaan rakyat,” kata Said Iqbal.

    Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea juga menilai ada yang menunggangi aksi massa sehingga berujung rusuh.

    “Kelihatannya seperti itu, karena sangat sporadis. Tadi malam, hampir saja masuk kawasan industri di Bekasi, dan sekarang jutaan buruh bersiap siaga. Kami pastikan, kami tidak akan tinggal diam, kalau wilayah industri dan buruh diganggu oleh para perusuh,” kata Andi Gani.

    Walaupun demikian, di tengah pengamanan ketat yang diberlakukan oleh aparat keamanan, Andi Gani mengingatkan demonstrasi yang damai tidak boleh dilarang.

    “Demonstrasi adalah hak asasi ya, tetap taat hukum. Hanya memang teman-teman buruh saat ini bersiaga di Karawang, Bekasi, Purwarkarta, dan semua kawasan industri dalam posisi siaga satu,” sambung Andi Gani.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas: Tokoh Agama Temui Prabowo Sepakat Penjarahan dan Perusakan Bukan Demo Nasional 1 September 2025

    Zulhas: Tokoh Agama Temui Prabowo Sepakat Penjarahan dan Perusakan Bukan Demo Nasional 1 September 2025

    Zulhas: Tokoh Agama Temui Prabowo Sepakat Penjarahan dan Perusakan Bukan Demo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa pertemuan antara tokoh ormas, agama, dan partai politik dengan Presiden Prabowo Subianto masih berlangsung saat ini.
    Zulhas menyebutkan bahwa Prabowo sedang menyampaikan situasi terkini Indonesia usai kerusuhan demo.
    “Masih berlangsung dengan tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh agama semua datang, baik dari ormas Islam, Kristen, Hindu, Buddha semua tadi, lagi anu, Presiden menyampaikan perkembangan terakhir seperti yang sudah disampaikan,” ujar Zulhas di Istana, Jakarta, Senin (1/9/2025) malam.
    Zulhas menjelaskan bahwa Prabowo mendapatkan dukungan yang begitu luas hingga detik ini.
    Menurutnya, semua pihak mendukung Prabowo menertibkan penjarahan.
    “Karena itu bukan demo katanya, kalau membakar fasilitas umum, menjarah rumah warga, membakar gedung-gedung pemerintahan, membakar kantor-kantor DPRD,” ucapnya.
    Dia menegaskan bahwa semua ulama menyebut apa yang terjadi sudah bukan demo lagi, melainkan perusakan.
    “Semua ulama, tokoh-tokoh agama mengatakan itu bukan demo, tapi itu merusak. Oleh karena itu mereka meminta pemerintah menertibkan,” imbuh Zulhas.
    Demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025 memprotes soal tunjangan anggota DPR serta memprotes pernyataan anggota DPR.
    Buruh, mahasiswa, hingga elemen-elemen masyarakat sipil berunjuk rasa di seluruh Indonesia.
    Pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) di Jakarta Pusat pada suasana protes 28 Agustus 2025 malam.
    Terjadi pula penjarahan terhadap rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
    Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi di Surabaya dibakar. Sejumlah fasilitas publik juga rusak.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tangkal Aksi Anarkis, Buruh Siap Pasang Badan Jaga Kawasan Industri

    Tangkal Aksi Anarkis, Buruh Siap Pasang Badan Jaga Kawasan Industri

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani menegaskan bahwa seluruh buruh di berbagai kawasan industri saat ini berada dalam status siaga satu.

    Hal itu disampaikan menyusul adanya potensi gangguan keamanan dan indikasi aksi perusuh yang mencoba masuk ke kawasan industri.

    “Pertama justru kami dari presiden buruh dipanggil dan kami dukung kondusivitas masing-masing wilayah. Kami tentu menentang adanya aksi anarkis. Buruh dalam siaga satu hari ini di semua wilayah industri. Kami instruksikan anggota KSPSI untuk siaga di wilayah masing-masing. Jangan sampai perusuh masuk ke kawasan industri dan mengganggu buruh,” tegasnya di Istana Kepresidenan, Senin (1/9/2025).

    Andi Gani mengungkap adanya indikasi aksi ditunggangi pihak tertentu. Ia menyebut, semalam hampir terjadi upaya masuk ke kawasan industri Bekasi.

    “Kelihatannya seperti itu, karena sangat sporadis dan tadi malam hampir saja masuk ke kawasan industri Bekasi. Sekarang jutaan buruh siap siaga, kami pastikan tidak akan tinggal diam bila wilayah industri diganggu perusuh,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa demonstrasi damai adalah hak asasi, namun tetap harus taat aturan hukum. 

    Oleh karena itu, dia mengaku KSPSI bersama tiga konfederasi buruh lainnya menginstruksikan seluruh anggota untuk menjaga ketertiban dan tetap siaga, terutama di sentra-sentra industri seperti Karawang, Bekasi, dan Purwakarta.

    Buruh Diminta Tahan Diri

    Meskipun ada desakan, tetapi Andi Gani meminta buruh menahan diri dan tidak turun ke jalan dalam jumlah besar.

    “Saya meminta buruh untuk menahan diri, karena bila turun dalam skala besar puluhan ribu, situasi belum kondusif. Empat konfederasi buruh menunda massa dalam waktu dekat. Kita ingin jaga kondusivitas damai,” jelasnya.

    Hari ini, menurut Andi, dirinya bersama tokoh buruh lainnya yakni Said Iqbal, Elly Silaban, dan Jumhur Hidayat akan berdiskusi membahas persoalan mendesak, salah satunya terkait kelangkaan gas industri yang mulai berdampak pada operasional pabrik.

    “Kelangkaan gas industri kembali terjadi di pabrik-pabrik. Bisa membuat ratusan ribu ter-PHK kembali. Pasokan ke pabrik terhenti tiba-tiba, kita bingung penyebabnya apa,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Andi Gani menyebut pihaknya akan meminta bertemu langsung dengan Presiden untuk membicarakan sejumlah persoalan besar, termasuk rencana pembentukan Satgas PHK, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, serta solusi atas krisis pasokan gas industri.

    “Kita sudah berikan instruksi saya dengan tiga presiden buruh lainnya untuk buruh siaga di tempat masing-masing. Dan kami tidak akan tinggal diam bila wilayah industri diganggu. Saya tegaskan, perusuh tidak boleh mengganggu,” kata Andi.

    Ia juga menekankan bahwa instruksi ini dimaksudkan agar buruh tidak mudah terprovokasi dan tidak ikut-ikutan dalam kericuhan.

    “Pasti. Semua buruh kita imbau dari KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar, tunggu instruksi KSPSI, hindari wilayah bahaya, dan taati komando,” pungkas Andi.

  • Dishub DKI perbaiki 18 lampu lalu lintas rusak imbas aksi ricuh

    Dishub DKI perbaiki 18 lampu lalu lintas rusak imbas aksi ricuh

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta secara bertahap melakukan perbaikan terhadap 18 lampu lalu lintas (Traffic Light/TL) yang rusak akibat kericuhan yang terjadi beberapa hari terakhir.

    “Ada 18 lokasi simpang yang terdampak akibat aksi unjuk rasa. Saat ini secara bertahap kami sedang melakukan perbaikan agar bisa kembali berfungsi,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Syafrin menyebut, beberapa titik sudah kembali berfungsi, salah satunya di kawasan Jatinegara. Sementara itu, untuk simpang Senen dan lampu lalu lintas di beberapa titik lainnya masih dalam proses perbaikan.

    “Alhamdulillah untuk simpang Jatinegara sudah berfungsi kembali, sementara simpang Senen masih dalam proses perbaikan dan juga lainnya,” ujarnya.

    Dia memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengupayakan agar seluruh lampu lalu lintas yang rusak segera kembali normal guna mendukung kelancaran arus kendaraan di ibu kota.

    Berikut 18 Lokasi simpang ataupun ruas jalan yang terdampak akibat unjuk rasa yaitu:

    1. TL Matraman (Jalan Matraman – Jalan Pramuka)

    2. TL Salemba Dipo (Jalan Salemba Raya – Jalan Diponegoro)

    3. TL Otista 3 (Jalan Otista Raya – Jalan Otista 3)

    4. TL Otista 1 (Jalan Otista Raya – Jalan Cawang Baru)

    5. TL Cawang Kompor (Jalan MT Haryono – Jalan Dewi Sartika)

    6. TL PGC (Jalan Raya Bogor – Cililitan – Dewi Sartika)

    7. TL Pejompongan BNI

    8. TL Penjernihan SPBU

    9. TL Kwitang (Jalan Abdurahman Saleh – Jalan Kramat Kwitang)

    10. TL Pemuda (Jalan Pemuda – Jalan Pramuka)

    11. TL Senen (Jalan Senen Raya – Jalan Kwitang)

    12. TL Slipi (Jalan S Parman – KS Tubun- – Gatot Subroto)

    13. TL Makam Kalibata (Jalan Pasar Minggu – Jalan Kalibata)

    14. TL Bandung 12 (Patung Obor/Pemuda membangun)

    15. TL Kuningan (Jalan Gatot Subroto- Jalan Rasuna Said)

    16. TL TMII Jakarta Timur

    17. TL Permai (pemadam)

    18. TL Pospol Cilincing

    Adapun gelombang aksi yang dimulai sejak Senin (25/8) di Gedung DPR RI berawal dari keinginan massa membubarkan parlemen, dan menyoroti beberapa kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

    Massa mulai dari masyarakat di kalangan buruh, pekerja, hingga pelajar dan mahasiswa berbondong-bondong meramaikan gedung DPR RI dan beberapa titik di Jakarta.

    Aksi tersebut berujung ricuh ketika polisi membubarkan massa dengan menyemprotkan gas air mata. Mereka terpencar ke berbagai ruas jalan di Jakarta.

    Aksi berikutnya datang dari ribuan buruh pada Kamis (28/8) di Gedung DPR RI sejak pagi hingga siang hari. Namun, pada sore harinya kericuhan pecah di sejumlah titik, termasuk Pejompongan dan Jalan Asia Afrika.

    Hari itu bersamaan dengan terjadinya insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21) hingga tewas di kawasan Pejompongan.

    Aksi tersebut meluas ke beberapa titik di Jakarta hingga massa nekat merusak sejumlah fasilitas umum mulai dari pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan. Bahkan, kendaraan yang berada di gedung rawan pun menjadi tumbal massa karena dibakar.

    Tak hanya itu, kemarahan berujung pada penjarahan yang terjadi di beberapa rumah politisi mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Barang-barang di rumah tersebut digasak habis, bahkan massa juga meninggalkan jejak berupa coretan di tembok kediaman anggota DPR RI.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lampu lalu lintas di Jatinegara kembali normal usai kericuhan

    Lampu lalu lintas di Jatinegara kembali normal usai kericuhan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memastikan lampu lalu lintas di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim), kembali normal setelah mengalami gangguan akibat kericuhan dalam beberapa hari terakhir.

    “Lampu lalu lintas di simpang Jatinegara, Alhamdulillah, sudah berfungsi kembali setelah rusak akibat aksi,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Saat ini, perbaikan di kawasan tersebut telah selesai sehingga arus lalu lintas terpantau lebih tertib.

    Dia menjelaskan lampu lalu lintas di sekitar simpang Jatinegara hingga Senen sempat tidak berfungsi setelah dirusak massa saat kericuhan.

    Akibatnya, pengendara yang melintas terpaksa harus saling bergantian agar bisa melewati jalan tersebut

    “Saat ini, secara bertahap kami sedang melakukan perbaikan di Simpang Senen, terus kami lakukan proses perbaikan,” ujar Syafrin.

    Selain Simpang Jatinegara dan Senen, kerusakan juga terjadi di lampu merah sekitar Matraman, Otista, dan Cawang.

    “Semoga dengan proses perbaikan ini, lalu lintas di Jakarta kembali normal dan lancar,” ucap Syafrin.

    Sebelumnya, lampu lalu lintas di Jalan Otista, Jakarta Timur, tidak berfungsi setelah dirusak massa saat kericuhan yang terjadi pada Jumat (29/8) pagi.

    Peristiwa itu membuat arus kendaraan di kawasan tersebut menjadi semrawut karena tidak ada pengaturan lalu lintas.

    Sejumlah warga mengaku kesulitan melintas karena kendaraan dari berbagai arah berjalan tanpa aturan yang jelas.

    “Macet banget, semua orang mau jalan duluan, lampunya mati soalnya karena katanya dirusak masyarakat pas lagi demo,” kata salah seorang pengendara motor, Dannan (33), di Jakarta, Jumat.

    Kerusakan lampu lalu lintas itu menambah panjang dampak dari kericuhan yang sebelumnya terjadi di kawasan Otista.

    Gelombang aksi yang dimulai sejak Senin (25/8) di Gedung DPR berawal dari keinginan massa membubarkan parlemen terkait sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

    Kelompok massa, mulai dari masyarakat di kalangan buruh, pekerja kantoran, hingga pelajar dan mahasiswa berbondong-bondong meramaikan gedung DPR dan beberapa titik di Jakarta.

    Unjuk rasa tersebut berujung ricuh ketika polisi membubarkan massa dengan menyemprotkan gas air mata. Mereka terpencar ke berbagai ruas jalan di Jakarta.

    Demonstrasi berikutnya datang dari ribuan buruh pada Kamis (28/8) di Gedung DPR sejak pagi hingga siang hari. Namun pada sore harinya, kericuhan pecah di sejumlah titik, salah satunya di Pejompongan dan Jalan Asia Afrika.

    Saat itu bersamaan dengan terjadinya insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob yang melindas pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan (21) hingga tewas di kawasan Pejompongan.

    Rangkaian demonstrasi pun kian meluas ke beberapa titik di Jakarta. Sejumlah oknum tak bertanggung jawab bahkan merusak fasilitas umum, mulai dari pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan. Tak hanya itu, kendaraan yang berada di gedung rawan turut menjadi korban amukan massa karena dibakar.

    Kemarahan lalu berujung pada penjarahan yang terjadi di beberapa rumah politisi, mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Barang-barang di rumah tersebut digasak habis dan tembok kediaman mereka dicoret-coret.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demo di DPRD Lampung, TNI Tangkap Tiga Remaja SMA Bawa Molotov

    Demo di DPRD Lampung, TNI Tangkap Tiga Remaja SMA Bawa Molotov

    Roni mengungkapkan, salah satu pemuda yang diamankan berinisial RA, yang masih duduk di bangku SMA di Kabupaten Lampung Tengah.

    “RA itu bukan warga Bandar Lampung. Dia bersekolah di salah satu SMA di Lampung Tengah dan berdomisili di Tanggamus,” jelasnya.

    Pihak Kodim 0410 berharap aksi unjuk rasa berjalan damai tanpa tindakan anarkistis.

    “Kami berharap massa menyampaikan aspirasinya secara tertib agar Bandar Lampung tetap aman dan kondusif,” tutup dia.

    Untuk diketahui, ribuan massa dari berbagai elemen mulai memadati halaman Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025) sejak pukul 10.40 WIB. Mereka tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan, terdiri dari mahasiswa berbagai perguruan tinggi, driver ojek online, buruh, hingga masyarakat umum. 

    Kedatangan massa ini untuk menyuarakan keresahan atas sikap para anggota DPR RI yang dinilai menyakiti hati rakyat. Aksi tersebut diklaim sebagai aksi damai agar aspirasi mereka benar-benar tersampaikan.

    “Jangan terprovokasi, satu aksi, jangan mau disusupi,” seru salah satu orator dari atas mobil komando.

    Pantauan Liputan6.com, aparat kepolisian sudah bersiaga di depan gerbang DPRD. Di barisan terdepan, Polisi Wanita (Polwan) dari Polresta Bandar Lampung ditempatkan untuk menyambut para demonstran.  

    Perwakilan mahasiswa Universitas Lampung, Khairul Ambri, menyebut fokus utama aksi ini adalah reformasi sistemik pada institusi penegak hukum dan lembaga legislatif.

    “Baik pada kasus Affan Kurniawan maupun terkait tunjangan untuk DPR RI,” kata Khairul.

     Selain itu, massa juga menuntut:

     

    • Partai politik segera merestrukturisasi kader yang dinilai bermasalah.

    • Pemerintah dan DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset.

    • Presiden Prabowo Subianto memecat menteri-menteri yang dianggap problematik.

     

    “Kami mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat Lampung untuk bersama-sama menyuarakan aspirasi langsung di Gedung DPRD Provinsi,” tutup Khairul.

     

  • Mahasiswa cek peserta aksi demo di DPRD Kalsel cegah penyusup

    Mahasiswa cek peserta aksi demo di DPRD Kalsel cegah penyusup

    “Tim keamanan melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan peserta terutama mereka yang dicurigai alias tanpa identitas,”

    Banjarmasin (ANTARA) – Mahasiswa melakukan pemeriksaan peserta aksi demo di DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) guna mencegah adanya oknum penyusup yang bisa membuat kericuhan ketika berlangsungnya penyampaian aspirasi secara damai.

    “Tim keamanan melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan peserta terutama mereka yang dicurigai alias tanpa identitas,” kata Rizki, Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel di Banjarmasin, Senin.

    Dia menegaskan sebelum menuju titik aksi di DPRD, seluruh peserta berkumpul di Taman Kamboja Banjarmasin.

    Di lokasi titik kumpul inilah pemeriksaan dilakukan oleh tim keamanan massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Kalsel Melawan.

    “Senjata tajam dan barang melanggar hukum lainnya tidak diperbolehkan untuk dibawa, kami tidak bertanggung jawab atas itu semua,” tegas Rizki.

    Aliansi Rakyat Kalsel Melawan melibatkan empat elemen massa, yaitu mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), buruh, serta masyarakat secara umum.

    Pihaknya berkomitmen penyampaian aspirasi dilakukan secara damai tanpa adanya aksi anarkis.

    Terdapat lima tuntutan utama yang akan disampaikan dalam aksi, termasuk reformasi DPR dan Polri serta penolakan penetapan Taman Nasional Meratus.

    Berdasarkan pantauan, massa bergerak dari titik kumpul di Taman Kamboja di Jalan Anang Adenansi menuju DPRD Kalsel Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin mulai pukul 12.30 Wita.

    Tim keamanan dari Aliansi Rakyat Kalsel Melawan saat memeriksa barang bawaan peserta aksi demo di DPRD Kalsel di Banjarmasin sebelum menuju lokasi aksi, Senin (1/9/2025). (ANTARA/Firman)

    Pewarta: Firman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.