Xcloud.id

Topik: Buruh

  • Bersih-bersih Grahadi, Ketua SPSI Jatim: Jangan Sampai Ulah Perusuh Hapus Jejak Sejarah

    Bersih-bersih Grahadi, Ketua SPSI Jatim: Jangan Sampai Ulah Perusuh Hapus Jejak Sejarah

    Surabaya (beritajatim.com) – Ratusan anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur bersama Gerakan Serikat Pekerja (GESPER) turun ke jalan melakukan bakti sosial dan kerja bakti serentak di sejumlah titik di Surabaya, Rabu (3/9/2025).

    Aksi ini dipusatkan di kawasan Gedung Negara Grahadi Surabaya, yang beberapa hari lalu menjadi lokasi kerusuhan hingga terjadi perusakan dan pembakaran fasilitas umum.

    Ketua SPSI Jawa Timur, Ahmad Fauzi, menegaskan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian buruh terhadap kelestarian cagar budaya sekaligus upaya memberikan pesan moral kepada masyarakat. Ini agar tidak mudah terprovokasi oleh tindakan anarkis yang mengatasnamakan demonstrasi.

    “Kami fokuskan kerja bakti di area Grahadi, mulai Jalan Basuki Rahmat, Gubeng, Wonokromo, hingga A. Yani Surabaya. Gedung Grahadi adalah cagar budaya yang harus dijaga keberlangsungannya untuk anak cucu bangsa. Jangan sampai ulah perusuh menghapus jejak sejarah yang berharga bagi Jawa Timur,” ujar Fauzi.

    Menurut Fauzi, aksi gotong royong ini tidak hanya sekadar membersihkan lingkungan pascakerusuhan, tetapi juga menjadi simbol persatuan antara pekerja dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas Jawa Timur.

    Ia menyayangkan sikap kelompok-kelompok tertentu yang mengaku menyampaikan aspirasi, namun justru menimbulkan kerusakan dan keresahan.

    “Demonstrasi tidak mungkin dilakukan dini hari, apalagi disertai penjarahan dan pembakaran. Itu murni kriminal, bukan aspirasi. Kami berdoa agar pelaku segera insaf, dan aparat hukum bisa segera menindak tegas, baik yang masih di bawah umur maupun orang dewasa,” tegasnya.

    Selain membersihkan area publik, SPSI dan GESPER juga mengajak masyarakat untuk kembali mengedepankan nilai gotong royong dan saling menjaga ketertiban.

    Fauzi berharap kejadian kerusuhan beberapa hari lalu dapat menjadi pelajaran bersama bahwa kekerasan dan anarkis, bukanlah jalan penyelesaian masalah.

    Lebih lanjut, Fauzi menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah.

    Menurut dia, Jawa Timur selama ini menjadi penyangga ekonomi nasional dengan produksi pangan, daging, dan telur terbesar di Indonesia.

    “Kerangka ekonomi Jawa Timur ini adalah contoh bagi provinsi lain. Kami percaya Ibu Gubernur mampu menjadikan kejadian ini sebagai pemicu semangat untuk memperkuat kondusivitas, memperbaiki berbagai sisi, dan membawa Jawa Timur semakin maju,” tuturnya.

    Dengan nada penuh keprihatinan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan, bahwa banyak bagian kayu jati tua peninggalan zaman Belanda yang hangus terbakar. Menurutnya, kualitas kayu jati berusia ratusan tahun yang menjadi ciri khas bangunan cagar budaya tersebut sangat sulit ditemukan kembali.

    “Sedih sekali melihatnya. Kayu jati sebesar itu mungkin masih bisa ditemukan, tapi kualitas kayu jati ratusan tahun seperti yang ada di Grahadi tidaklah mudah diganti. Hampir semuanya hangus,” ungkapnya.

    Khofifah juga menegaskan, bahwa dirinya tidak percaya warga Jawa Timur tega merusak cagar budaya yang menjadi ikon sejarah. “Saya tidak meyakini yang tega merusak itu orang Jawa Timur. Saya percaya orang Jawa Timur itu baik. Mereka boleh menyampaikan pendapat, boleh orasi, boleh mengkritik, tetapi saya rasa mereka tidak akan tega merusak cagar budaya,” tegasnya.

    Terkait anggaran renovasi, Khofifah menyampaikan bahwa detail rencana biaya masih dalam tahap pembahasan. Namun, ia mengungkapkan adanya kemungkinan dukungan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Untuk detail plan anggarannya memang belum ada. Tapi tadi saya mendapat informasi dari Kementerian PU bahwa kemungkinan akan ada support budget. Namun lebih dari sekadar anggaran, kita bicara tentang cagar budaya. Kalau mencintai negeri ini, mestinya tidak akan tega merusak warisan sejarah seperti ini,” jelasnya.

    Khofifah menambahkan, bahwa Grahadi selama ini terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk aksi unjuk rasa yang rutin digelar di depan gedung setiap hari Kamis.

    “Silakan semua menyampaikan pendapat, silakan orasi, silakan mengkritik. Toh setiap Kamis juga ada aksi di depan Grahadi, semua bisa menyampaikan aspirasi dengan damai. Tetapi jangan merusak. Grahadi adalah gedung negara, simbol cagar budaya, bukan sekadar kantor,” pungkasnya. [tok/beq]

  • BEM Se-UI Bakal Demo Pekan Ini, Usung Agenda “17+8 Tuntutan Rakyat” Megapolitan 3 September 2025

    BEM Se-UI Bakal Demo Pekan Ini, Usung Agenda “17+8 Tuntutan Rakyat” Megapolitan 3 September 2025

    BEM Se-UI Bakal Demo Pekan Ini, Usung Agenda “17+8 Tuntutan Rakyat”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Indonesia (UI) berencana menggelar aksi demonstrasi dengan membawa agenda besar bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat” pada pekan ini.
    Ketua BEM UI Atan Zayyid Sulthan mengatakan, aksi tersebut akan berlangsung dalam waktu dekat meski belum dapat memastikan tanggal pelaksanaan maupun jumlah massa yang akan terlibat.
    “Dalam waktu dekat. Aksi (demo) itu dalam waktu dekat, ada di dalam minggu ini,” kata Atan saat dikonfirmasi, Rabu (3/9/2025).
    Menurut Atan, aksi yang digagas mahasiswa UI akan bersifat konstruktif dan menekankan pada dorongan perubahan kebijakan.
    “Kami tegaskan bahwa kami akan membawa aksi yang konstruktif dan juga berfokus kepada perubahan-perubahan kebijakan,” ujarnya.
    Gagasan “17+8 Tuntutan Rakyat” sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial. Tuntutan tersebut merupakan rangkuman dari beragam kritik masyarakat yang muncul baik di lapangan maupun dunia maya.
    Beberapa tokoh publik seperti Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella turut mendorong wacana ini melalui unggahan di media sosial.
    Selain itu, “12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan” di Change.org yang sudah mengumpulkan lebih dari 40.000 tanda tangan juga dimasukkan dalam agenda.
    Sejumlah tuntutan terbaru, termasuk dari aksi buruh pada 28 Agustus 2025 dan pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice UI, turut melengkapi agenda besar ini.
    Untuk Presiden Prabowo
    Untuk Polisi
    Untuk Ketua Umum Partai Politik
    Untuk DPR
    Untuk TNI
    Untuk Kementerian Sektor Ekonomi
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tujuan Penggagasan 17+8 Tuntutan Rakyat: Satukan Inti Desakan Publik Megapolitan 3 September 2025

    Tujuan Penggagasan 17+8 Tuntutan Rakyat: Satukan Inti Desakan Publik Megapolitan 3 September 2025

    Tujuan Penggagasan 17+8 Tuntutan Rakyat: Satukan Inti Desakan Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pendiri What is Up Indonesia. Abigail Limuria, mengungkapkan tujuan digagasnya 17+8 Tuntutan Rakyat yang ramai beredar di media sosial.
    Ia mengatakan, tuntutan ini disusun dari berbagai desakan publik yang sebelumnya telah muncul di jagat maya. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menyatukan suara dalam menyampaikan aspirasi kepada para pemangku kebijakan.
    “Semangat utamanya sederhana, mengembalikan suara rakyat ke tengah panggung,” kata Abigail kepada
    Kompas.com
    , Rabu (3/9/2025).
    Ia menjelaskan, tuntutan tersebut tidak hanya memudahkan masyarakat memahami isu, tetapi juga membantu pemangku kebijakan merespons lebih cepat.
    Harapannya, pemangku kebijakan bisa segera mengambil langkah setelah memahami inti dari tuntutan rakyat yang sudah disederhanakan.
    “17+8 adalah
    effort
    merangkum susunan prioritas agar negara kembali mengambil langkah awal untuk dapat menjawab aspirasi publik dengan tepat,” jelas Abigail.
    Abigail menyoroti sikap pejabat negara yang dinilai tidak menanggapi tuntutan masyarakat secara serius. Alih-alih memberi solusi, ia menilai negara justru bersikap koersif dan abai terhadap akuntabilitas.
    “Tuntutan ini dari kegelisahan rakyat atas respons negara yang semakin koersif tanpa akuntabilitas dan tanpa benar-benar meng-
    address
    akar masalah, bahkan di ruang-ruang yang seharusnya aman bagi warga,” tutur Abigail.
    Adapun tuntutan ini digagas Abigail bersama teman-teman
    influencer
    lainnya, yakni Jerome Polin, Salsa Erwina, Andhyta Utami (Afu), Andovi da Lopez, dan Fathia Izzati.
    Mereka merangkum tuntutan dari 211 organisasi masyarakat sipil, Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK), Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), dan pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI.
    Selain itu, tuntutan ini juga merangkum jutaan suara warga yang disampaikan melalui kolom komentar dan instagram
    story
    penggagas lain, di antaranya Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella.
    Kemudian, 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia di
    Change.org
    yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan pun turut dimasukkan.
    Tak lupa, tuntutan buruh pada demo 28 Agustus lalu pun ditambahkan bersama pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.
    Tuntutan ini terbagi berdasarkan lembaga dan institusi negara:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Direktur Lokataru Ditangkap, IPW: Bukti Kasus ITE Biasanya Kuat, Tapi Kedepankan Praduga Tak Bersalah – Page 3

    Direktur Lokataru Ditangkap, IPW: Bukti Kasus ITE Biasanya Kuat, Tapi Kedepankan Praduga Tak Bersalah – Page 3

    Menurut Sugeng, penangkapan terhadap Delpedro Marhaen tidak bisa hanya dilihat kasus pidana saja, namun juga dari latar belakangnya. Demonstrasi yang terjadi sejak 25 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2025 lalu merupakan unjuk rasa yang dinilai berbeda dari sebelumnya.

    “Demo kali ini yang tidak lebih dari seminggu telah menghancurkan dan meluluhlantahkan banyak sekali properti-properti milik pemerintah, gedung DPRD Makasar habis, gedung DPRD NTB habis, kantor Polres Jakarta Timur habis, Polda DIY hancur pagarnya, kemudian pembakaran DPRD di Jawa Tengah, kemudian kantor-kantor polisi yang kecil, di Bandung Mess MPR RI di depan kantor DPRD Jabar dibakar habis,” jelas dia.

    Sugeng menegaskan, demonstrasi kemarin tidaklah biasa. Massa aksi mahasiswa dan buruh tampaknya dapat melokalisir diri untuk tidak terlibat dalam proses ataupun tindakan yang sifatnya brutal dan merusak.

    “Nah di belakang itu ternyata ada yang membonceng, banyak pihak yang membonceng. Selain dari aparat, diduga ya, aparat TNI, ternyata polisi juga menangkap Direktur Lokataru Delpedro Marhaen. Kita tidak tahu apakah dan siapakah yang dihasut, tetapi kalau pembuktian mengenai ITE itu sejauh saya tahu itu cukup kuat, kasus-kasus terkait dengan ITE umumnya pembuktiannya kuat,” kata dia.

  • Atas Atensi Presiden, Polda Sulsel Tangkap 11 Pelaku Pembakaran Kantor DPRD

    Atas Atensi Presiden, Polda Sulsel Tangkap 11 Pelaku Pembakaran Kantor DPRD

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, mengungkapkan saat ini pihaknya telah menetapkan 11 tersangka pembakaran DPRD kota Makassar dan Sulsel, Jumat (29/8/2025) kemarin.

    Dikatakan Didik, dari kesebelas tersangka ini, masing-masing tiga pelaku pembakaran DPRD Sulsel dan delapan pelaku pembakaran DPRD kota Makassar.

    “Saat ini yang sudah ditetapkan tersangka sebanyak 11 orang,” ujar Didik kepada awak media, Rabu (3/9/2025).

    Didik menuturkan, dari sebelas tersangka, dua orang di antaranya mahasiswa dan satu lagi masih berstatus pelajar.

    “Yang mahasiswa ini berinisial GS (18) dan SM (20). Untuk yang pelajar inisial MI (17),” sebutnya.

    Sementara yang lainnya, kata Didik, para tersangka merupakan wiraswasta, cleaning service, juru parkir, buruh bangunan, hingga buruh harian lepas.

    Masing-masing di antara mereka berinisial M (36), MA (20), AZ (18), MS (23), RN (19), MA (22), R (21), dan ZM (23).

    Untuk diketahui, di antara tersangka terdapat pelaku penjarahan di kantor DPRD kota Makassar. Hanya saja, Didik tidak menyebutnya secara rinci.

    Atas perbuatan para tersangka, mereka dikenakan Pasal 363, 362 KUHPidana dan Pasal 187 tentang pembakaran.

    “Ancaman hukuman lima tahun hingga semumur hidup atau sekurang-kurangnya 20 tahun penjara,” kuncinya.

    Sebelumnya diberitakan, Kriminolog Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Heri Tahir, mendesak Kepolisian untuk segera mengungkap otak intelektual dan para pelaku pembakaran pos polisi hingga gedung DPRD di Kota Makassar.

  • DPP Gempar Apresiasi Prabowo Terima Tokoh Pemuda, Dukung Akhiri Kekisruhan

    DPP Gempar Apresiasi Prabowo Terima Tokoh Pemuda, Dukung Akhiri Kekisruhan

    Jakarta –

    DPP Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang menggelar silaturahmi dengan para tokoh agama, petinggi partai politik hingga pemuda lintas iman. Ketua Umum DPP Gempar Indonesia Yohanes Sirait mendukung pemerintahan Prabowo mengakhiri kekisruhan yang terjadi di berbagai wilayah belakangan ini.

    “Tanpa mengurangi tujuan dari aspirasi masyarakat, kekisruhan ini harus diakhiri. Mari segenap elemen bangsa kita berdamai, jangan sampai ada lagi jatuh korban jiwa. Enough is enough,” ujar Yohanes Sirait usai menghadiri silaturahmi Presiden RI dengan Tokoh Agama, Pimpinan Parpol, Organisasi Kepemudaan dan Pimpinan Serikat Buruh di Istana Negara, dikutip Rabu (3/9/2025).

    Yohanes memandang tindakan anarkis yang terjadi telah mencederai demokrasi dan merugikan banyak pihak. Ia pun meminta aparat yang melakukan pelanggaran saat penanganan aksi agar ditindak.

    “Seluruh pelaku kekerasan, baik dari kelompok masyarakat maupun oknum aparat yang mengakibatkan meninggalnya Affan Kurniawan, harus diproses hukum secara transparan dan mendapatkan hukuman setimpal,” ujar Yohanes.

    Dalam pertemuan dengan Presiden di Istana, Yohanes menilai Presiden Prabowo memahami yang terjadi saat ini dengan gelombang aspirasi masyarakat. “Selain itu, Presiden juga memahami apa yang melatarbelakangi peristiwa itu, termasuk gaya hidup mewah para pejabat, perilaku korup, dan berkomitmen untuk melawannya,” ujar Yohanes.

    Yohanes mengatakan Presiden juga berpesan agar seluruh masyarakat terlibat dalam upaya memberantas korupsi, melawan mafia dan mendorong pemerintahan yang bersih. Yohanes menilai langkah itu bisa dilakukan masyarakat dari hal kecil seperti tidak menyuap aparat.

    “Hal sederhana, praktik suap yang terjadi di pemerintahan, ya masyarakat harus melaporkan, jangan ikut menyuap. Memang seringkali itu sulit juga bagi masyarakat, kalau nggak bayar nggak dikasih izin. Namun kalau kita tidak berani untuk menolak dan melapor, maka praktik ini akan terus terjadi. Dan kami sepakat, ini bukan tugas Presiden sendiri, seluruh masyarakat harus terlibat,” kata Yohanes.

    “Masyarakat di bawah susah, pemerintah membuat banyak program untuk masyarakat miskin, namun di medsos para pejabat hedon, ini mengakibatkan masyarakat di bawah tersakiti,” ujarnya.

    (fca/fca)

  • Akademisi RI di UK Minta Warga Waspada Provokasi: Hindari Kekerasan

    Akademisi RI di UK Minta Warga Waspada Provokasi: Hindari Kekerasan

    Jakarta –

    Sejumlah akademisi Indonesia yang berdomisili di United Kingdom (UK) atau Britania Raya menyampaikan sikap terkait situasi terkini di Indonesia. Para akademisi RI itu mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan menyuarakan aspirasi secara damai.

    “Sebagai akademisi Indonesia di Britania Raya, kami menyerukan pada masyarakat untuk waspada terhadap provokasi kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, dan terus menyuarakan aspirasi secara damai. Mari memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, menghindari segala bentuk kekerasan,” kata para akademisi RI di UK, dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025).

    Mereka mengatakan tujuan menyampaikan aspirasi adalah menuntut keadilan. Mereka mengimbau untuk saling jaga.

    “Tujuan kita adalah menuntut perubahan yang adil dan mendasar. Waspadai setiap upaya yang mencoba memecah belah rakyat dalam dengan meletupkan kekerasan. Mari saling menjaga agar hak konstitusional kita untuk menyuarakan pendapat dan keresahan tetap murni dan berintegritas,” jelasnya.

    Berikut poin-poin pernyataan akademisi RI di UK:

    1.⁠ ⁠Kami mengecam kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan tindak penghakiman sepihak terhadap pengunjuk rasa baik oleh aparat negara maupun elemen masyarakat yang tidak bertanggung jawab di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, dan daerah-daerah lain. Kami mendesak pihak yang bertanggung jawab, terutama pejabat-pejabat kepolisian terkait, untuk bertanggung jawab, minimal dengan mengundurkan diri. Kami juga mendorong reformasi sektor keamanan dan kepolisian secara menyeluruh untuk memastikan aparat kepolisian dan institusi keamanan kita melaksanakan kerja secara profesional.

    2.⁠ ⁠Kami mendesak Presiden untuk segera melakukan pergantian (reshuffle) dan perampingan kabinet secara menyeluruh untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Kami mendesak Presiden untuk mengevaluasi dan mengganti menteri-menteri yang gagal, tidak kompeten, memiliki konflik kepentingan dengan bisnis dan relasi politik, atau yang tersangkut kasus korupsi. Kami terutama menyoroti kinerja menteri dan kepala lembaga yang terkait dengan pengambilan kebijakan ekonomi, keuangan, agraria, kesejahteraan sosial, serta keamanan dan kepolisian untuk evaluasi lebih jauh.

    4.⁠ ⁠Kami menuntut pemerintah untuk secara serius menanggapi tuntutan rakyat dengan berfokus pada akar permasalahan dari tuntutan masyarakat hari ini, yakni ketimpangan ekonomi dan taraf hidup masyarakat yang rendah. Kami mendesak pemerintah untuk memperhatikan hak-hak pekerja transportasi daring, pekerja rumah tangga, masyarakat adat, Salah satunya, secara konkret, kami meminta agar pemerintah memperhatikan dan segera menanggapi secara serius tuntutan buruh dalam demonstrasi hari Kamis, 28 Agustus 2025. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang berpihak pada masyarakat, bukan pada kepentingan segelintir elit yang memperkaya diri sendiri di saat masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan.

    5.⁠ ⁠Kami mengecam keras praktik pembagian jabatan sebagai imbalan politik baik di BUMN maupun lembaga negara. Praktek ini tidak hanya merusak profesionalisme, tetapi juga menjadi alat untuk membeli dukungan politik dan mengabaikan kompetensi. Kami menuntut pemerintah untuk menghentikan praktik ini dan hanya menempatkan individu yang profesional dan berintegritas di posisi-posisi strategis, demi tata kelola yang bersih dan akuntabel.

    6.⁠ ⁠Kami menyerukan pada para akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memperhatikan secara serius persoalan-persoalan konkret yang dihadapi masyarakat akibat kebijakan pemerintah, alih-alih merapat pada kekuasaan. Para tokoh masyarakat, intelektual dan terutama pemuka agama adalah penyangga keutuhan bangsa dan memiliki peran vital untuk mendampingi mendampingi dan membela masyarakat, bukan untuk melegitimasi kebijakan pemerintah tanpa kritik.

    Britania Raya, 1 September 2025.

    Akademisi Indonesia di Britania Raya:
    1.⁠ ⁠Dr. Ahmad Rizky M. Umar, Aberystwyth University
    2.⁠ ⁠Dr. Siti Sarah Muwahidah, University of Edinburgh
    3.⁠ ⁠Dr. Galih Ramadana Suwito, University College London
    4.⁠ ⁠Dr. Dhanan Sarwo Utomo, Heriot-Watt University
    5.⁠ ⁠Dr. Desy Pirmasari, University of Leeds
    6.⁠ ⁠Dr. Betty Featherstone, Canterbury Christ Church University
    7.⁠ ⁠Dr. Kandrika Pritularga, Lancaster University
    8.⁠ ⁠Dr. Parulian Sihotang, University of Dundee
    9.⁠ ⁠Dono Widiatmoko, University of Derby
    10.⁠ ⁠Dr. Sigit Wibowo, Glasgow Caledonian University
    11.⁠ ⁠Dr. Soe Tjen Marching, SOAS University of London
    12.⁠ ⁠Dr. Endah Saptorini, Bournemouth University
    13.⁠ ⁠Dr. Zahrina Mardina, University of Leeds
    14.⁠ ⁠Ade Indah Muktamarianti, University of Cambridge (alumnus), Fauna & Flora
    15.⁠ ⁠Dr Dian Mayasari, University of Wales Trinity St David
    16.⁠ ⁠Muhammad Nabil Satria Faradis, University of Cambridge

    (lir/azh)

  • Menteri HAM Minta Aparat Tegas Bedakan Pengunjuk Rasa dan Perusuh Nasional 2 September 2025

    Menteri HAM Minta Aparat Tegas Bedakan Pengunjuk Rasa dan Perusuh Nasional 2 September 2025

    Menteri HAM Minta Aparat Tegas Bedakan Pengunjuk Rasa dan Perusuh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Merespons situasi nasional akhir Agustus dan awal September 2025 ini, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta aparat kepolisian untuk membedakan antara mereka yang merupakan bagian dari pengunjuk rasa dan perusuh.
    “Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk harus secara tegas dan jelas membedakan dan memisahkan para pengunjuk rasa dan perusuh,” kata Pigai di kantornya, Kuningan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
    Pigai mengatakan, pemisahan antara pengunjuk rasa dan perusuh tersebut sangat penting agar proses hukumnya dapat dibedakan.
    “Para demonstran maupun juga mereka yang perusuh sedang diamankan di kepolisian, penegakan hukum juga harus dibedakan,” ujarnya.
    Pigai juga menegaskan, posisi pemerintah dalam penanganan aksi demonstrasi sudah sangat jelas, yang berlandaskan pada Pasal 19 Undang-Undang dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
    Prinsip ICCPR tersebut adalah menyampaikan pikiran, pendapat, dan mengekspresikan perasaan adalah hak asasi manusia.
    Karenanya, Pigai menyatakan, setiap warga negara boleh berkumpul dan berserikat untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan tersebut.
    “Sebagaimana ini juga ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia,” ucap dia.
     
    Demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025 memprotes soal tunjangan anggota DPR serta memprotes pernyataan anggota DPR.
    Buruh, mahasiswa, hingga elemen-elemen masyarakat sipil berunjuk rasa di berbagai wilayah Indonesia, membawa beragam tuntutan.
    Pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) di Jakarta Pusat pada suasana protes 28 Agustus 2025 malam.
    Kerusuhan terjadi. Ada pula penjarahan terhadap rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
    Di Yogyakarta, mahasiswa Amikom, Rheza Sendy Pratama, meninggal dunia pada 31 Agustus 2025.
    Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi di Surabaya dibakar. Ada tiga orang tewas di peristiwa itu.
    Sejumlah fasilitas publik juga rusak. Di Kediri, benda purbakala dilaporkan rusak atau hilang.
    Pada 2 September 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut 23 daerah yang asetnya mengalami kerusakan.
    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencermati situasi di Indonesia dan mendesak penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum HAM internasional terkait penggunaan kekuatan oleh aparat.
    “Kami menyerukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan atas semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk penggunaan kekuatan,” kata juru bicara Kantor HAM PBB (OHCHR), Ravina Shamdasani, Senin (1/9/2025).
    Pada Senin (2/9/2025), Komnas HAM menyebut terdapat 10 korban meninggal dunia dalam peristiwa 25,28,29,30, dan 31 Agustus 2025 di sejumlah daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Dampingi Prabowo di Masa-masa Genting Demo Anarkis, Don Dasco ke Mana?

    Tak Dampingi Prabowo di Masa-masa Genting Demo Anarkis, Don Dasco ke Mana?

    GELORA.CO – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad akhirnya muncul ke publik, usai berhari-hari dinantikan. Ia terlihat saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar makan malam bersama dengan ratusan prajurit yang mengamankan DPR dalam gelombang aksi unjuk rasa pada 25-31 Agustus.

    Dasco muncul setelah aksi protes di sejumlah daerah berubah jadi kerusuhan dan penjarahan mereda. Raffi Ahmad terlihat ikut mendamping Dasco di acara makan malam yang digelar Senin (1/9/2025) di halaman Kompleks Parlemen Senayan. Total ada 320 personel pengamanan yang hadir pada kesempatan itu. Mereka terdiri dari 100 prajurit TNI, 200 anggota Polri serta 20 unsur pimpinan.

    Dalam sambutannya, Listyo mengapresiasi anak buahnya yang telah mengamankan aksi dalam sepekan terakhir, terutama dalam menjaga objek vital negara. Listyo mengatakan pengamanan aksi unjuk rasa telah diatur lewat undang-undang. Namun, pengamanan sepanjang prosesnya mengikuti aturan.

    Sebaliknya, Listyo bilang, undang-undang juga mengatur kala ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, polisi berhak membubarkan. Menurut dia, aksi tak boleh dilanjutkan jika ada indikasi penyusup.

    “Oleh karena itu, terkait dengan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum, apalagi sampai merusak, membakar, membuat urban, dan melakukan perusakan-perusakan terhadap fasilitas publik, fasilitas umum, dan khususnya juga terkait dengan perusakan di fasilitas-fasilitas yang ada di tempat objek internasional, tentunya rekan-rekan harus mengambil langkah yang tegas,” katanya, Senin (1/9/2025) malam.

    Di hari yang sama, Dasco juga terlihat bersama Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pertemuan Presiden Prabowo dengan berbagai tokoh agama, ketum parpol dan buruh di Istana Negara. Dua pertemuan ini adalah momentum kemunculan Dasco usai sempat menghilang sejenak dari panggung politik.

    Bukan pertemuan atau acara makan-makannya yang disorot, tapi kehadiran Dasco setelah sempat menghilang jadi daya tariknya. Politikus yang dijuluki ‘Don’ oleh rekan-rekannya di Senayan ini, biasanya tak pernah absen mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan-pertemuan penting.

    Publik sempat mencari-cari, ketika tak melihat Dasco dalam acara jumpa pers Prabowo bersama para ketum partai politik di Istana, Minggu (31/8/2025). Dia juga tak ada ketika Prabowo bertakziah ke rumah duka  Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang tewas terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob, di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

    Kunjungan pada Jumat (29/8/2025) malam, Prabowo didampingi Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan sejumlah menteri lainnya. Begitu juga ketika Prabowo menjenguk korban demo di RS Polri, Senin (1/9/2025) siang, Dasco tak terlihat, yang mendampingi presiden adalah Kapolri Listyo Sigit dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Asal tahu saja, sepanjang perjalanan demonstrasi hingga menjadi kerusuhan dan penjarahan, periode 25-31 Agustus, Dasco terakhir muncul ke publik pada tanggal 26 Agustus. Kala itu, dia memberikan klarifikasi soal tunjangan perumahan anggota dewan Rp50 juta per bulan yang memantik protes besar. Dikatakan, tunjangan itu hanya diberikan kepada anggota DPR sejak Oktober 2024 atau sejak mereka dilantik hingga Oktober 2025.

    Pernyataan Dasco dinilai blunder oleh politikus senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam. Menurutnya, apa yang disampaikan Dasco hanya permainan kata-kata belaka.

    “Berarti setahun kan berarti berapa? (Rp600 juta untuk 5 tahun). Palsu. Enggak mungkin, tidak mungkin karena anggaran itu sesuai dengan mata anggarannya,” ucapnya dalam sebuah wawancara televisi nasional, Selasa (26/8/2025).

    Mantan anggota DPR selama empat periode ini mempertanyakan apakah anggaran tunjangan perumahan itu sesuai mata anggarannya. “Ada enggak di situ anggaran ini untuk 5 tahun, tertulis gak? Enggak ada. Ini permainan kata-kata,” ujarnya.

    Menanti Suara Merdu Dasco

    Publik menyoroti absennya Dasco dari panggung politik pasca gelombang demonstrasi besar-besaran beberapa waktu terakhir. Akun PoliTikus di TikTok mempertanyakan keberadaan Dasco. Dalam unggahannya, akun itu menyinggung bahwa saat Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para ketua umum partai pasca demonstrasi, Dasco justru tak tampak hadir.

    “Media senyap, wajahnya lenyap. Padahal dulu sering jadi tameng politik Prabowo. Rajin tampil di media, lihai meramu strategi dengan gaya ala pahlawan. Tapi akhir-akhir ini, Dasco menghilang entah ke mana,” tulis akun tersebut, dikutip Selasa (2/9/2025).

    Keanehan semakin terasa ketika akun Instagram pribadi Dasco kini diprivasi. Publik pun semakin bertanya-tanya soal alasan di balik sikap diamnya.

    Hal senada juga disampaikan pengamat politik dan anggaran, Uchok Sky yang ikut menyoroti perubahan sikap Dasco. Ia menilai, biasanya Dasco selalu menjadi sosok paling vokal dalam merespons isu politik.

    “Biasa Dasco bernyanyi merdu bisa menyelesaikan persoalan bangsa dalam hitungan jam. Kok tiba-tiba menghilang ditelan hiruk pikuk isu kemarahan rakyat kepada DPR,” kata Uchok, Selasa (2/9/2025).

    Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Dasco maupun Partai Gerindra mengenai absennya ia dari publik dan sikap diamnya terkait situasi politik nasional. 

  • 2 Gedung DPRD di Makassar Dibakar, Polda Amankan 10 Terduga Pelaku Makassar 2 September 2025

    2 Gedung DPRD di Makassar Dibakar, Polda Amankan 10 Terduga Pelaku Makassar 2 September 2025

    2 Gedung DPRD di Makassar Dibakar, Polda Amankan 10 Terduga Pelaku
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com-
    Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulsel kini telah mengamankan 10 terduga pelaku yang melakukan aksi perusakan di dua gedung DPRD Sulsel di Makassar saat unjuk rasa ricuh, Jumat lalu.
    Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, 10 pelaku tersebut berasal dari berbagai kalangan. Bahkan ada yang masih berstatus pelajar.
    Tujuh terduga pelaku diduga membakar gedung DPRD Makassar, sementara tiga lainnya membakar gedung DPRD Sulsel.
    “Ini ada yang buruh, satu orang di bawah umur pelajar, yang lainnya dewasa. Ada petugas kebersihan, buruh harian, ada mahasiswa, ada juru parkir, ada tidak bekerja, ada wiraswasta, ada pelajar SMA,” kata Didik dikonfirmasi awak media, Selasa (2/9/2025).

    Peran Pelaku Perusakan
    Kata Didik, mereka juga memiliki peran-peran berbeda saat melakukan aksi perusakan di dua gedung DPRD.
    Dia menyebut, ada salah satu pelaku berstatus mahasiswa yang sengaja menyebarkan seruan untuk melakukan aksi anarkis.
    “Sementara ini ada yang melakukan perusakan bersama-sama, pembakaran, kemudian ada pencurian dengan pemberatan (penjarahan). Satunya ada ITE, melakukan ajakan atau provokasi untuk melakukan kegiatan (ricuh) kemarin depan di DPRD, iya (mahasiswa) satu orang,” ungkap Didik.
    Didik bilang, dalam kasus ini penyelidikan masih terus dilakukan oleh pihaknya. Tidak menutup kemungkinan masih ada tersangka lain yang bakal ditangkap.
    “Sekarang masih dilakukan pemeriksaan semua,” ucap dia.
    Sebelumnya, aparat kepolisian terus melakukan penyelidikan pasca peristiwa kerusuhan yang terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Jumat (29/8/2025) malam lalu.
    Di mana kerusuhan itu menyebabkan dua gedung DPRD terbakar hingga menelan empat korban jiwa. Kerugian materil dari peristiwa kelam itu mencapai Rp 253 Miliar.
    Kerusuhan terjadi saat legislatif dan eksekutif tengah menggelar rapat paripurna, dihadiri Walikota Makassar Munafri Arifuddin.
    Selain membakar gedung DPRD, massa juga menghancurkan 67 mobil dan 15 sepeda motor.
    Lebih tragis lagi, tiga orang meninggal dunia akibat terjebak dalam kebakaran, yakni dua staf dewan, Muh Akbar Basri (26) dan Syahrina Wati (25), serta Plt Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, Muh Saiful Akbar (46).
    Kericuhan malam itu juga meluas ke sejumlah titik lain. Gedung DPRD Sulsel ikut terbakar, dua pos polisi dirusak, serta dua mobil di halaman Kejati Sulsel hangus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.