Jakarta, CNBC Indonesia –Hari ini, puluhan serikat dan konfederasi buruh di Indonesia kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Monumen Nasional. Mereka menuntut reformasi pajak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demontrasi berlangsung dengan kondusif.
Simak laporan Jurnalis CNBC Indonesia Bunga Cinka dan Juru Kamera Arie Budi di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (04/09/2025).).
Jakarta (ANTARA) – Sejumlah perwakilan mahasiswa menghadiri undangan pemerintah dan DPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam, untuk membahas tuntutan disuarakan dalam gelombang unjuk rasa di Senayan dalam beberapa hari terakhir.
Terdapat 15 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang tiba secara bergelombang, diantaranya dari BEM Nusantara, Persatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul.Ulama, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga BEM Trisakti, sejak pukul 18.30 WIB.
“Aspirasi dari masing-masing OKP yang kita serap dari aspirasi masyarakat,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia saat ditanya tentang aspirasi yang akan disampaikan ke pemerintah.
Ia mengatakan bahwa kompromi yang akan disampaikan kepada pejabat di Istana seluruhnya merupakan tuntutan mahasiswa yang disampaikan di DPR RI, Senayan.
Perwakilan dari BEM PTNU, Muhammad Raihan, menyebut akan menyuarakan beberapa aspirasi, diantaranya tentang nasib buruh honorer, dan memastikan sahabat mereka dari HMI yang kini ditahan aparat harus dibebaskan semua.
Seluruh perwakilan mahasiswa itu diarahkan memasuki kawasan Kantor Presiden Jakarta, via pintu pilar dengan dikawal sejumlah petugas keamanan.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuan itu penting karena sebagian tuntutan mahasiswa berada di luar kewenangan legislatif sehingga perlu dibahas bersama eksekutif.
Mahasiswa juga telah menyampaikan sejumlah tuntutan di DPR, mulai dari jaminan demokrasi dan supremasi sipil, pembentukan tim investigasi kerusuhan, penghentian fasilitas dan tunjangan DPR, hingga percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Hingga berita ini dikirim ke meja sunting, pertemuan masih berlangsung dan belum diketahui siapa pejabat Istana Kepresidenan, Jakarta, yang menerima kehadiran mahasiswa.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2025/09/04/68b970b310ddb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Tuntutan Rakyat 17+8, AHY Ngaku Sudah Baca Satu Per Satu
Nasional
4 September 2025")
Tuntutan Rakyat 17+8, AHY Ngaku Sudah Baca Satu Per Satu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku sudah membaca soal 17+8 atau 17 tuntutan rakyat.
“Kita ikuti semua, saya sudah baca satu per satu 17+8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan, terutama mereka yang turun ke jalan kemarin,” kata AHY, di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Selaku Ketua Umum Partai Demokrat, AHY mengaku sangat terbuka untuk berdialog.
Menurut AHY, lewat dialog maka akan ada solusi bersama.
“Ada sejumlah isu yang dianggap
urgent
, tentunya saya menyikapinya dengan terbuka. Tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan,” ucap dia.
AHY juga mengapresiasi langkah DPR RI yang sudah membuka dialog dengan mahasiswa.
“Juga tentunya pemerintah, kami sendiri ingin lebih mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, ataukan mahasiswa, buruh, dan berbagai kalangan lainnya terhadap berbagai isu, apakah itu ekonomi, apakah itu masalah hukum, keadilan, dan lain sebagainya,” ucap dia.
Diketahui, 17+8 tuntutan rakyat ini merupakan rangkuman atas berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Adapun “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati” itu diberi tenggat waktu hingga 5 September 2025.
Sementara, 8 agenda reformasi ditargetkan rampung pada 2026.
Tujuh belas poin tuntutan yang didesak hingga 5 September 2025 dibagi ke beberapa segmen dengan tujuan masing-masing lembaga dan institusi negara, yakni Presiden RI, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono angkat bicara soal tuntutan “17+8” yang belakangan disuarakan sejumlah elemen masyarakat dalam aksi demonstrasi.
Menurutnya, tuntutan tersebut memuat sejumlah isu yang dianggap mendesak dan harus direspons dengan terbuka.
“17+8, kita ikuti semua. Saya sudah baca satu per satu, yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan terutama mereka yang turun ke jalan kemarin,” kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) itu menekankan pentingnya ruang dialog antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil.
“Tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan, saya mengapresiasi dialog-dialog yang sudah dibuka dari DPR dan juga pemerintah,” ujarnya.
AHY menyebut aspirasi yang berkembang meliputi isu ekonomi, hukum, hingga keadilan sosial.
“Kami sendiri ingin lebih mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, apakah itu mahasiswa, buruh, dan berbagai kalangan lainnya terhadap berbagai isu,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa kanal komunikasi harus tetap terbuka agar solusi bersama bisa ditemukan.
“Saya menyambut baik jika dialog-dialog itu dibuka dengan baik, salurannya tidak tersumbat, sehingga kita bisa mencari solusinya bersama,” pungkas AHY.
/data/photo/2025/09/04/68b95da4ab59a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "8
Ferry Irwandi hingga Jerome Polin Sambangi DPR, Sampaikan 17+8 Tuntutan Rakyat
Nasional")
Ferry Irwandi hingga Jerome Polin Sambangi DPR, Sampaikan 17+8 Tuntutan Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, yang terdiri dari masyarakat sipil, influencer, musisi, dan komunitas, mendatangi Gerbang Pancasila Kompleks DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
Kedatangannya untuk menyampaikan surat resmi kepada DPR RI yang berisi 17 tuntutan rakyat jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang (17+8) menyusul aksi yang berlangsung sejak Senin (25/8/2025).
Perwakilan kolektif, Andhyta F Utami (Afu) menyampaikan, tuntutan ini bermula dari kekecewaan dan rasa duka yang mendalam menyusul berjatuhannya korban jiwa akibat demo di berbagai wilayah yang menuntut penghapusan tunjangan anggota DPR RI yang nominalnya tidak rasional.
“Ini semua disebabkan oleh proses demokrasi yang cacat dan tidak sehat. Kalau dari awal terjadi proses partisipasi yang baik dan pemerintah mau mendengarkan warganya, ini tidak seharusnya terjadi,” kata Afu di depan Gerbang Pancasila, Kamis.
Terlebih,tak ada respons yang diharapkan dari pemerintah ketika aparat keamanan justru bertindak represif hingga memakan korban jiwa.
Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya sejumlah hal yang menjadi perhatian, yang masuk dalam tuntutan 17+8.
“Kami melihat perlunya sebuah daftar tuntutan bersama yang bisa mengukur respons pemerintah secara tepat, dengan alur akuntabilitas yang jelas dan sebisa mungkin merefleksikan keresahan masyarakat seluas-luasnya,” ujar Afu.
Para
influencer
yang turut hadir dalam penyampaian surat ini, yakni Jerhemy Owen, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Andhyta F Utami (Afu), Fathia Izzati, Jovial da Lopez, hingga Ferry Irwandi.
Mereka ditemui oleh anggota DPR Rieke Diah Pitaloka dan anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Andrea Rosiade.
Andre menyatakan tuntutan itu akan disampaikan kepada sejumlah pihak untuk ditindaklanjuti.
“Yang jelas kami sudah berkoordinasi baik internal maupun berbagai instansi agar berbagai tuntutan itu bisa dipenuhi,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di berbagai daerah melahirkan tuntutan rakyat yang bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat”.
Tuntutan rakyat ini merupakan rangkuman atas berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Adapun “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati” itu diberi tenggat waktu hingga 5 September 2025.
Khusus untuk 8 tuntutan agenda reformasi diminta ditargetkan rampung 2026.
Sebanyak 17 poin tuntutan yang didesak hingga 5 September 2025 dibagi ke beberapa segmen dengan tujuan masing-masing lembaga dan institusi negara, yakni Presiden RI, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi.
Berikut rincian 17 Tuntutan Rakyat yang ditujukan kepada Presiden, DPR, partai politik, Polri, TNI, hingga kementerian terkait, dengan batas waktu 5 September 2025:
1. Menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
2. Membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta semua korban kekerasan aparat dalam demonstrasi 28-30 Agustus 2025, dengan mandat jelas dan transparan.
3. Membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan membatalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
4. Mempublikasikan transparansi anggaran DPR (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas).
5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk melalui penyelidikan KPK. Tugas Partai Politik
6. Memberikan sanksi tegas atau memecat kader DPR yang dinilai tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Melibatkan kader partai dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
9. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Menghentikan kekerasan aparat kepolisian serta mematuhi SOP pengendalian massa.
11. Menindak secara hukum anggota maupun komandan yang melakukan atau memerintahkan tindakan kekerasan melanggar HAM. Tugas TNI
12. Segera kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Menyampaikan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
15. Menjamin upah layak bagi seluruh angkatan kerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online.
16. Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal serta melindungi buruh kontrak.
17. Membuka dialog dengan serikat buruh terkait solusi upah minimum dan sistem outsourcing.
Selain 17 poin di atas, publik juga menyuarakan 8 Tuntutan Rakyat jangka panjang dengan tenggat waktu hingga 31 Agustus 2026.
Berikut rinciannya:
1. Bersihkan dan Reformasi DPR secara besar-besaran, termasuk audit independen, tolak mantan koruptor sebagai anggota, menetapkan KPI kinerja, dan menghapus fasilitas istimewa seperti pensiun seumur hidup.
2. Reformasi Partai Politik dengan kewajiban publikasi laporan keuangan dan memastikan fungsi oposisi berjalan.
3. Reformasi Perpajakan yang lebih adil, termasuk meninjau ulang transfer APBN ke daerah dan membatalkan rencana kenaikan pajak yang membebani rakyat.
4. Sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor serta memperkuat independensi KPK dan UU Tipikor.
5. Reformasi Kepolisian agar lebih profesional dan humanis, dengan revisi UU Kepolisian dan desentralisasi fungsi.
6. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian, termasuk mencabut mandat TNI di proyek sipil seperti food estate.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen, termasuk revisi UU Komnas HAM dan penguatan Ombudsman serta Kompolnas.
8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk evaluasi proyek strategis nasional (PSN), perlindungan masyarakat adat, serta audit tata kelola BUMN.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional (BPN) Dudung Abdurachman, mengatakan bahwa situasi keamanan pascademonstrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir memang menjadi perhatian, tetapi belum pada tahap yang memerlukan penerapan darurat militer.
Pernyataan ini disampaikan Dudung saat ditemui awak media sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (4/9/2025).
“Saya dipanggil hari ini, nanti kalau ada arahan dari Presiden tentu akan saya sampaikan. Tapi melihat situasi pascademo kemarin, kemungkinan besar memang itu yang akan dibahas,” ujar Dudung.
Dia mengakui bahwa tidak semua kebijakan Presiden Ke-8 RI diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, tetapi menegaskan bahwa niat Presiden adalah untuk menyejahterakan rakyat.
“Presiden ingin anak-anak bisa makan, ingin memajukan bangsa ini. Saya yakin mahasiswa dan buruh yang demo kemarin hanya menyampaikan aspirasi. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi kericuhan, dan itu yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Terkait isu adanya provokator dari unsur militer, termasuk beredarnya foto anggota BAIS TNI yang dituding terlibat, Dudung menegaskan belum mendapat informasi resmi.
“Keabsahannya saya belum monitor. Dunia intelijen memang seperti itu, tapi pasti ada tujuannya. Yang jelas, TNI tidak mungkin memiliki niat untuk memperkeruh keadaan,” tegasnya.
Menurut Dudung, keterlibatan unsur intelijen dalam situasi seperti ini biasanya bertujuan untuk monitoring dan menyiapkan langkah antisipasi bila TNI diminta membantu kepolisian.
Saat ditanya soal kemungkinan diterapkannya darurat militer, Dudung menilai hal tersebut belum diperlukan.
“Menurut saya masih jauh kalau langsung diterapkan darurat militer. Ada tahapan-tahapannya, dari tertib sipil, darurat sipil, baru darurat militer. Itu pun harus melalui keputusan DPR,” jelasnya.
Terkait dengan koordinasi antar lembaga, termasuk keberadaan Kepala BIN dan Wiranto dalam pertemuan dengan Presiden, Dudung menyatakan belum mengetahui secara pasti agenda masing-masing. Namun dia menyampaikan bahwa tugasnya fokus pada aspek pertahanan nasional secara menyeluruh.
Dudung menyinggung langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah dan DPR menyikapi aspirasi publik yang berkembang. Dia berharap semua masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan perbaikan ke depan.
“Pertahanan itu bukan hanya soal alutsista, tapi juga ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak goyah oleh oknum-oknum tertentu,” tandas mantan KSAD itu.
/data/photo/2025/09/04/68b941531769e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Modus Pria di Pagar Alam Jual Daging Kambing padahal Kucing, Lumuri Air Jeruk dan Kunyit
Regional
4 September 2025")
Modus Pria di Pagar Alam Jual Daging Kambing padahal Kucing, Lumuri Air Jeruk dan Kunyit
Tim Redaksi
PALEMBANG, KOMPAS.com
– Sujadi (55), pria kelahiran Lampung Tengah yang menetap di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, ditangkap polisi karena menjagal dan menjual daging kucing dengan dalih sebagai daging kambing muda.
Pelaku mengaku melakukan perbuatan itu lantaran terdesak kebutuhan ekonomi.
Sujadi mengaku, awalnya ia bekerja sebagai buruh tani dan pekerja serabutan, tetapi pendapatan yang diterima tidak mencukupi kebutuhan hidup.
Lima bulan terakhir, ia mulai menangkap kucing jenis Persia maupun Anggora yang lepas dari permukiman, lalu menyembelih, menguliti, dan menjualnya keliling kampung di kota Pagar Alam.
“Saya terdesak keadaan karena tidak punya pekerjaan lain. Karena banyak yang terkecoh dan uang yang saya dapat lumayan, saya teruskan pekerjaan ini,” ujarnya saat berada di Polres Pagar Alam, Kamis (4/9/2025).
Agar warga tidak curiga, daging kucing yang dijual dilumuri perasan air jeruk nipis dan bubuk kunyit.
Ia menawarkan daging tersebut seharga Rp 100 ribu per kilogram dan dalam sehari bisa menjual dua hingga tiga ekor.
Aktivitas menjagal kucing dilakukan di kolong jembatan atau pinggir sungai jauh dari permukiman untuk menghindari kecurigaan warga.
“Setelah saya jagal, saya tawarkan keliling kampung. Ada yang beli, ada pula yang tidak, sambil itu saya tangkap kucing yang berkeliaran atau lepas di jalanan,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, seorang pria di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, bernama Sujadi (55) ditangkap polisi lantaran kedapatan menjual daging kucing yang telah ia jagal.
Sujadi diketahui menjual daging kucing tersebut kepada warga dengan modus sebagai daging kambing muda.
Aksi Sujadi kemudian kepergok oleh warga yang mendapatinya sedang menjagal kucing di bawah jembatan di kota Pagar Alam setelah video tersebut diunggah oleh akun Instagram @pagarlam_insta.
Kapolres Pagar Alam AKBP Januar Kencana Setia Persada mengatakan, setelah video jagal kucing itu tersebar, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) langsung melakukan penyelidikan.
Sujadi pun ditangkap petugas ketika sedang menginap di salah satu losmen pada Rabu (4/9/2025).
Dari hasil pemeriksaan, ia mengakui telah menjagal sebanyak 100 ekor kucing kemudian dijual ke warga seharga Rp 100 ribu per kilogram.
“Setelah viral di medsos, kami membentuk tim untuk mencari keberadaan pelaku. Kurang 1×24 jam, pelaku akhirnya kami tangkap,” kata Januar kepada wartawan, Kamis (4/9/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Foto Bisnis
Ari Saputra – detikFinance
Kamis, 04 Sep 2025 14:45 WIB
Jakarta – Aksi damai digelar buruh dan aktivis di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menuntut penurunan tarif pajak, harga sembako, hingga pembebasan massa aksi.
Jakarta, CNBC Indonesia – Serikat buruh buka suara soal rencana kenaikan upah minimum pada 2026, di mana buruh meminta kenaikan upah pada tahun depan berada di kisaran 8,5% hingga 10,5%.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan kenaikan upah minimum minimal 8,5% berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 168 tahun 2024 yakni perhitungan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
“Kami mendapatkan persentase tersebut sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024, yang gugatannya dimenangkan oleh Partai Buruh. Itu kan menyatakan kenaikan upah sama dengan inflasi plus alpha kali pertumbuhan ekonomi. Alpha itu disebut indeks tertentu,” kata Said Iqbal saat dihubungi CNBC Indonesia, Kamis (4/9/2025).
Menurutnya, dengan data ekonomi yang dirilis pemerintah, dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS), buruh menggunakan kalender takwim yakni menggunakan kalender periode tertentu tepatnya dari Oktober 2024 hingga September 2025.
“Kita menghitung pakai data pemerintah ya. Inflasi Oktober 2024 sampai September 2025. Itu kan Agustus 2025 belum keluar angkanya, September 2025 juga belum keluar angkanya. Maka kami pakai regresi peramalan. Sampai dengan Juli 2025 sudah keluar, yaitu 2,26%,” terang Said Iqbal.
Litbang Partai Buruh menggunakan regresi dengan indeks tertentunya mencapai 1,0. Hal ini mengikuti indeks tertentu dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya memakai angka 0,9.
Foto: CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto
Ratusan buruh melakukan aksi jalan mundur menuju Istana Negara di Jalan. Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018). Mereka melakukan aksi untuk menuntu tiga hal yaitu turunkan harga beras dan listrik, tolak kebijakan upah murah dan pilih calon pemimpin yang amanah dan pro buruh dan anti PP 78/2015.
“Nah indeks tertentu, kita ambil 1,0. Karena tahun lalu, waktu Pak Prabowo umumkan 6,5% itu indeks tertentunya 0,9. Nah kami pakai 1,0, wajar,” ujarnya.
Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1-5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5-10,5%.
Namun, ketika data inflasi Agustus dirilis oleh BPS menunjukkan deflasi sebesar 0,08%, sehingga pihaknya kemungkinan adanya penyesuaian. Namun, Said Iqbal juga tetap optimis bahwa data inflasi pada September akan membaik.
“Oktober 2024 sampai Juli 2025 itu kan angkanya sudah keluar semua. Agustus deflasi. Memang selain Agustus ada deflasi juga, sepertinya Februari dan Mei. Tapi setelah deflasi langsung naik lagi tuh. Ya, mungkin faktor Lebaran ya. Nah sekarang, kita bisa lihat kan kerusuhan ini akan menyebabkan psikologis orang untuk memborong barang. Jadi kan harga bisa naik juga kan, di September, sepertinya September inflasi membaik,” ungkapnya.
Meskipun begitu, pihaknya tetap berharap kondisi Indonesia makin membaik pasca aksi rusuh yang terjadi pekan lalu, sehingga diharapkan ekonomi juga stabil dan justru membaik.
“Tapi kita berharap mudah-mudahan cepat stabil kembali negara ini, sehingga ekonomi tidak terguncang banget. Saya perkirakan kalau sampai Juli 2,66% inflasinya, Agustus deflasi, September pasti positif lagi tuh,” pungkasnya.
(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Bisnis.com, JAKARTA – Nama Rusdi Masse Mappasessu atau yang akrab disapa RMS ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem.
Kiprahnya di dunia politik tak lepas dari kisah perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan sejak merintis dari bawah. Rusdi Masse lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 3 Maret 1973. Karier politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) periode 2004–2009.
Namun, di tengah masa jabatannya, masyarakat Sidrap mendorongnya maju sebagai bupati. Dukungan tersebut mengantarkan Rusdi menjabat sebagai Bupati Sidrap selama dua periode, yakni 2008–2018.
Pada 2009, Rusdi bahkan tercatat sebagai bupati termuda di Indonesia, saat usianya baru 35 tahun. Di masa kepemimpinannya, ia dikenal sebagai figur yang dekat dengan anak muda dan pencinta otomotif. Salah satu warisan pembangunannya adalah sirkuit balap motor bertaraf internasional di Sidrap.
Tak banyak yang tahu, perjalanan Rusdi di dunia politik dia pelajari secara otodidak. Masa mudanya penuh dengan keterbatasan. Berbekal uang puluhan ribu rupiah, dia merantau ke Jakarta dan sempat bekerja sebagai buruh hingga sopir truk.
Ketekunan dan kerja keras kemudian membawanya merintis bisnis angkutan pelayaran antarpulau. Dari usaha itulah, Rusdi mulai mengembangkan bisnis ke skala yang lebih besar sebelum akhirnya kembali ke kampung halaman dan meniti karier politik.
Selama menjabat Bupati Sidrap, Rusdi mengusung prinsip sederhana mengurus rakyat dari hidup sampai matinya. Prinsip itu diwujudkan melalui berbagai program yang langsung dirasakan masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kepemimpinannya berhasil menekan angka kemiskinan dan kematian di Sidrap. Bahkan pada 2018, Sidrap tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan sekaligus memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di provinsi tersebut, bahkan di level nasional.
Beberapa gebrakan program yang ia jalankan antara lain pendidikan gratis serta pendampingan petani dalam pengelolaan dan produksi beras berbasis teknologi.
Setelah sukses memimpin daerah, Rusdi terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III melalui Partai Nasdem.
Popularitasnya sebagai RMS terus melekat di tengah masyarakat, terutama karena latar belakang hidupnya yang sederhana dan kedekatannya dengan konstituen.
Kini, kiprah Rusdi Masse berlanjut di Senayan dengan amanah baru sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Dengan pengalaman panjang dan prinsip pengabdian yang ia pegang teguh, publik menanti langkahnya dalam mengawal kerja-kerja legislatif, khususnya di bidang hukum, HAM, dan keamanan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan Russi Masse Mappassesu sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Ahmad Sahroni. Penetapan itu berlangsung dalam rapat Komisi III DPR yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin agenda pelantikan menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari Fraksi Partai Nasdem Nomor F-Nasdem 758 tertanggal 29 Agustus 2025. Surat tersebut berisi penyampaian pergantian anggota pada Komisi I dan Komisi III DPR RI.
“Dengan demikian, pimpinan Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang sebelumnya dijabat Saudara Ahmad Sahroni, digantikan oleh Saudara Russi Masse Mappassesu,” ujar Dasco dalam rapat.
Selanjutnya, Dasco menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Komisi III yang hadir mengenai penetapan tersebut. “Apakah Saudara Russi Masse Mappassesu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI?” tanyanya.
Serentak, anggota Komisi III menyatakan persetujuan. “Setuju,” jawab mereka.
Dengan ketok palu pimpinan rapat, Russi Masse Mappassesu resmi menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III DPR RI.