Xcloud.id

Topik: Buruh

  • Drama Usai? Ferry Irwandi dan TNI Saling Memaafkan: Polemik Hukum Resmi Tamat

    Drama Usai? Ferry Irwandi dan TNI Saling Memaafkan: Polemik Hukum Resmi Tamat

    GELORA.CO –  CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, akhirnya buka suara soal polemik dengan TNI.

    Lewat akun Instagramnya pada Sabtu, 13 September 2025, Ferry mengaku sudah ditelepon langsung oleh Kapuspen TNI Brigjen TNI (Marinir) Freddy Ardianzah.

    Dalam percakapan itu, keduanya saling mengakui adanya kesalahpahaman. “Terjadi dialog antara saya dan beliau, yang intinya ada banyak kesalahpahaman di antara situasi ini,” tulis Ferry.

    Dialog dan Saling Minta Maaf

    Ferry menegaskan, Brigjen Freddy telah meminta maaf atas situasi yang menimbulkan polemik, begitu juga dirinya. Ia menyebut hal itu menjadi titik damai di antara kedua belah pihak.

    “Beliau meminta maaf atas situasi yang terjadi kepada saya dan yang harus saya hadapi, begitu juga sebaliknya, saya juga sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi pada tubuh TNI saat ini,” ungkapnya.

    Meski sempat panas, Ferry tetap yakin bahwa prajurit TNI banyak yang tulus mencintai negara dan selalu berkomitmen melindungi rakyat.

    Tak Ada Proses Hukum Lanjutan

    Setelah dialog itu, Ferry Irwandi memastikan tak ada lagi langkah hukum terhadap dirinya. Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberi dukungan selama proses ini berlangsung.

    “Jadi kenkawan sudah tidak ada tindak lanjut hukum apa pun ke depannya terhadap saya. Saya terima kasih dukungan teman-teman semua,” ucapnya.

    Fokus ke 18 Tuntutan Rakyat

    Ferry Irwandi mengimbau agar energi bersama diarahkan pada hal yang lebih besar, yaitu suara rakyat.

    “Urusan saya dan TNI udah selesai teman-teman. Mari sekarang kita fokus mengawal dan menjaga tuntutan. Tuntutan saudara kita di serikat buruh, di serikat ojol, 17 plus 8 Tuntutan Rakyat, aliansi ekonom, aliansi mahasiswa, dan berbagai tuntutan lain.”

    “Seperti yang sudah saya sampaikan, masih banyak kenkawan kita yang ditangkap, masih ada yang hilang, masih ada yang belum mendapatkan keadilan. Mari saling jaga, jaga warga!”

    “Sementara itu dulu, saya upayakan akan terus berkabar jika ada perkembangan terbaru. Salam! Hidup supremasi sipil!”

    Pernyataan ini mempertegas ajakan Ferry agar masyarakat tidak lagi terjebak pada polemik pribadinya, tetapi mengawal tuntutan rakyat yang lebih besar.

    Latar Belakang Polemik

    Sebelumnya, Dansatsiber TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring sempat menyebut pihaknya menemukan dugaan tindak pidana oleh Ferry Irwandi. Namun langkah hukum itu kini dipastikan tidak berlanjut.

    Menko Yusril bahkan menegaskan, TNI tidak bisa melaporkan Ferry dengan pasal pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.***

  • Charlie Kirk, Loyalis Trump yang Jadi Mesin Propaganda Online Sayap Kanan

    Charlie Kirk, Loyalis Trump yang Jadi Mesin Propaganda Online Sayap Kanan

    Washington DC –

    Pada usia yang masih sangat muda, yaitu 31 tahun, aktivis konservatif Charlie Kirk telah berpengaruh menghubungkan banyak kaum muda dengan gerakan Make America Great Again (MAGA).

    Sebagai salah satu pendiri organisasi advokasi sayap kanan Turning Point USA, bersama Bill Montgomery, di tahun 2012, dia mendorong pembentukan klub sosial konservatif dan kelompok aktivis di kampus-kampus universitas di seluruh negeri. Saat itu Kirk baru berusia 18 tahun.

    Sebagai seorang pembawa acara media, dia membangun platform podcast dan media sosial yang sukses selain menjadi komentator di media konservatif mainstream seperti Fox News.

    Kematiannya di Utah mengejutkan Amerika Serikat dan dunia secara luas, memperdalam ketakutan akan meningkatnya kekerasan politik setelah pembunuhan seorang anggota legislatif Demokrat di Minnesota awal tahun ini dan dua upaya pembunuhan terhadap Donald Trump pada tahun 2024.

    Kirk memiliki jangkauan luas di media sosial dan melalui podcast-nya, dan dia dianggap berperan dalam membantu kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Pejuang budaya sayap kanan

    Pada awal kariernya, Kirk mendukung pasar bebas dan pemerintahan kecil—nilai-nilai utama politik konservatif di Amerika Serikat. Di usia awal 20-an, Kirk bekerja sebagai asisten untuk putra presiden Donald Jr. selama kampanye presiden 2016.

    Dalam beberapa tahun terakhir, dia menjadi pegiat budaya sayap kanan terkemuka, mendukung kebijakan utama MAGA: Menentang hak LGBTQ+ dan pembatasan senjata api, serta secara kuat mendukung agenda antiimigrasi Trump.

    Para penentangnya menolak klaim tanpa dasar tentang kecurangan pemilih pada pemilu 2020, serangannya terhadap langkah-langkah kesehatan masyarakat selama pandemi virus corona, serta sikapnya yang secara terbuka melabeli lawan politiknya sebagai berbahaya.

    Lewat aktivitas media Kirk membangun citra dan memperluas pengaruh. Misalnya, melalui acara bergaya konser yang menghubungkan pembicara politik, musisi country, dan tokoh agama evangelikal konservatif dengan audiens muda. Turning Point menyebut diri sebagai “Gerakan Konservatif Terbesar” di Amerika Serikat, dengan klaim lebih dari 800 cabang di perguruan tinggi dan universitas di seluruh negeri.

    Mengarusutamakan konservatisme bagi generasi muda

    Bart Cammaerts, seorang profesor politik dan komunikasi di London School of Economics, mengatakan kepada DW bahwa para influencer seperti Kirk cukup efektif dengan kampanye mereka melawan apa yang dianggap sebagai political correctness dalam masyarakat.

    “‘Pejuang budaya’ atau ‘wirausahawan moral’, apapun label yang ingin digunakan untuk influencer, juga meletakkan dasar bagi kebijakan,” papar Cammaerts.

    Turning point yang mengusung nilai-nilai MAGA—aktivisme yang konfrontatif, iman Kristen, dan konservatisme ekonomi—membuatnya disukai oleh audiens sayap kanan yang menolak “wokeism.”

    (Ed: “Wokeism” adalah istilah peyoratif yang merujuk pada cara berpikir atau gerakan yang sangat sadar terhadap isu-isu keadilan sosial — seperti rasisme, diskriminasi gender, LGBTQ+, kolonialisme, atau ketimpangan kekuasaan.)

    Dampak para influencer konservatif seperti dia dianggap cukup mempengaruhi demografi penting untuk menggeser suara demi Trump pada pemilu presiden 2024.

    Para pria muda beralih kuat ke Trump setelah sebelumnya mendukung kandidat Demokrat, Joe Biden, pada 2020.

    Ini adalah kekalahan demografis yang tidak bisa ditoleransi oleh kandidat Demokrat, Kamala Harris.

    ‘Alat yang kuat’

    Partai-partai di seluruh dunia, termasuk partai sayap kanan Alternatif bagi Jerman AfD di Jerman, telah mengadopsi podcast dan internet untuk komunikasi politik partisan.

    “Semua pihak telah melihat potensi dari podcast ini,” kata Cammaerts.

    Cammaerts mencontohkan podcast populer “The Rest is Politics,” yang dipandu oleh mantan strategis politik Partai Buruh Alastair Campbell dan mantan anggota parlemen Tory Rory Stewart.

    Yini Zhang, asisten profesor komunikasi politik di University of Buffalo di Amerika Serikat, mengatakan para pelaku media berbasis kepribadian memanfaatkan podcast dan media sosial untuk memperluas audiens.

    “Media sosial adalah alat yang sangat kuat bagi individu dengan gaya komunikasi dan opini yang kuat untuk membangun pengikut besar dan mengumpulkan pengaruh,” tulis Zhang kepada DW lewat email.

    “Menggabungkan media sosial dengan podcast juga merupakan strategi efektif yang digunakan oleh komentator politik dan aktivis dari berbagai spektrum,” pungkasnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    (nvc/nvc)

  • Atap-atap Rumah di Kudus Ambrol Disapu Cuaca Esktrem, Pemkab Beri Bantuan Material Bangunan

    Atap-atap Rumah di Kudus Ambrol Disapu Cuaca Esktrem, Pemkab Beri Bantuan Material Bangunan

    JAKARTA – Warga Desa Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kudus, yang atap rumahnya ambrol akibat hujan deras mengguyur wilayah setempat diberi bantuan material bangunan, uang dan sembako oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus.

    “Kami bersama Kepala Desa Gondang Manis, ketua RT, RW, hadir di sini setelah mendapat laporan dari masyarakat. Atap rumah Joko Sri Mulyono ambrol setelah hujan deras, dan kami selaku pemerintah Kabupaten Kudus hadir untuk memberikan bantuan,” kata Bupati Kudus Sam’ani Intakoris di sela-sela menyerahkan bantuan di Desa Gondangmanis di Kudus, Jumat, disitat Antara.

    Ia berharap bantuan ini bisa meringankan beban keluarga, sedangkan pemerintah hadir memberikan solusi terbaik.

    Bantuan yang disalurkan, antara lain berupa material bangunan seperti seng, baja ringan, dan semen, serta bantuan kebutuhan pokok seperti sembako, selimut, makanan siap saji, dan air minum. Bantuan juga didukung oleh Dinas Sosial, BPBD Kudus, Baznas, serta para relawan.

    Sam’ani berharap bantuan tersebut dapat membantu mempercepat pemulihan rumah yang terdampak agar segera bisa ditempati kembali dalam kondisi aman dan layak huni.

    Ia juga mengingatkan warga untuk selalu waspada menghadapi cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana.

    “Jika terjadi angin kencang, sebaiknya segera mencari tempat perlindungan yang aman agar terhindar dari potensi tertimpa genteng atau benda lain yang membahayakan keselamatan jiwa,” imbaunya.

    Dengan adanya penyaluran bantuan ini, Pemerintah Kabupaten Kudus menegaskan komitmennya untuk selalu hadir memberikan perlindungan dan dukungan kepada warga yang tertimpa musibah.

    Joko Sri Mulyono mengakui berterima kasih atas bantuan berupa uang, material, kebutuhan mandi, maupun sembako dari Pemkab Kudus beserta sejumlah pihak, mengingat kerusakan atap bangunan bagian ruang tamu sangat parah karena ambrol setelah turun hujan cukup deras pada Rabu (10/9/2025).

    Selain ruang tamu, kata dia, atap salah satu kamar juga terlihat mengkhawatirkan, sehingga perlu ada penggantian seluruhnya.

    “Jika mampu, tentunya akan diperbaiki dengan biaya sendiri. Tetapi, dengan penghasilan bekerja sebagai buruh angkringan yang tidak menentu belum cukup untuk membeli semua kebutuhan material bangunan,” ujarnya.

    Ia mengaku beruntung ketika atap bangunan ambrol, sedang berada di ruang tengah, sedangkan istri dan anaknya sedang menunggui orang tuanya yang sedang sakit di desa lain.

    Pemkab Kudus juga tengah mendata rumah tidak layak huni untuk diusulkan mendapatkan bantuan rehabilitasi dari pihak swasta yang memiliki program bantuan rumah sederhana layak huni (RSLH) melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (coorporate social responsibility/CSR).

    Berdasarkan data dari Pemkab Kudus sebelumnya, tercatat ada 6.000 unit rumah warga yang menjadi perhatian pemerintah dan 600-an di antaranya kondisi parah dan perlu dibantu menjadi layak huni.

    Pada 2025 ditargetkan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kudus bisa dituntaskan, menyusul adanya dukungan dari pihak swasta yang menuntaskan perbaikan 100 hunian selama 2024 dengan anggaran Rp5 miliar.

  • Buruh dan DPR Desak Moratorium CHT hingga Berantas Rokok Ilegal

    Buruh dan DPR Desak Moratorium CHT hingga Berantas Rokok Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dan anggota DPR sepakat untuk mendorong penerapan moratorium cukai hasil tembakau (CHT) hingga memberantas rokok ilegal yang memicu produksi di pabrikan menurun drastis.

    Kondisi ini makin memperparah tekanan industri hasil tembakau (IHT) hingga berpotensi memicu gelombang pengurangan tenaga kerja secara massal. 

    Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani mengatakan beban fiskal, perubahan regulasi, serta tren penurunan produksi rokok membuat banyak pabrikan menghadapi kondisi sulit. 

    Dia menilai jika pemerintah tidak menanggapi langsung, maka situasi ini dapat memperburuk angka pengangguran dan menambah beban ekonomi nasional.

    “Artinya pemerintah harus membereskan soal ini, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja dari pabrik-pabrik rokok yang sedang tidak kondusif. Saya kira ini harus menjadi perhatian pemerintah,” kata Irma dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025). 

    Dalam hal ini dia pun menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa tinggal diam melihat sektor padat karya yang kini makin terpukul akibat tingginya cukai dan maraknya peredaran rokok ilegal.

    Irma menyoroti dampak serius dari peredaran rokok ilegal yang semakin terbuka dan merugikan industri legal yang selama ini taat membayar cukai.

    “Banyaknya industri rokok ilegal, yang produk-produk rumahan itu, kemudian tidak memberikan cukai kepada pemerintah. Sementara harga-harga rokok yang memiliki cukai resmi itu tinggi, itu menimbulkan banyak persoalan,” tuturnya.

    Untuk itu, pihaknya akan mengawasi langkah pemerintah agar ekosistem industri tembakau kembali kondusif dan tidak semakin menekan tenaga kerja.

    “Kami di DPR akan mengawasi, kami tidak ingin lagi seolah-olah di DPR itu tidak bekerja. DPR mengkritisi, DPR melakukan investigasi, sehingga kami tahu persoalannya apa. Kemudian bisa merekomendasikan kepada pemerintah solusinya harus seperti apa, agar pengangguran berjemaah tidak semakin bertambah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dari sisi pekerja, moratorium atau penundaan kenaikan tarif CHT dinilai sebagai langkah paling realistis untuk menyelamatkan jutaan tenaga kerja di sektor ini.

    Ketua Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta, Waljid Budi Lestarianto, menyampaikan bahwa kebijakan fiskal harus mempertimbangkan daya beli masyarakat.

    “Harapan kami termasuk juga nanti harus ada penundaan kenaikan tarif cukai, mengingat seperti yang disampaikan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat,” jelas Waljid.

    Dia menekankan bahwa kenaikan cukai sangat berdampak pada sektor padat karya seperti sigaret kretek tangan (SKT), yang menyerap jutaan tenaga kerja. 

    “Moratorium itu menjadi jalan tengah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Apalagi industri hasil tembakau adalah sektor padat karya, sehingga ketika cukai naik sedikit saja itu sudah berpengaruh terhadap pendapatan pekerja,” tuturnya.

    Selain mendesak moratorium, Waljid juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal yang semakin marak dan terang-terangan beredar di pasar.

    “Dia sudah tidak bayar pajak dan tidak bayar cukai, bahkan peredarannya sekarang itu sudah mulai terbuka, sudah nggak ngumpet-ngumpet. Jadi itu kami minta pemerintah betul-betul tegas untuk menindak,” pungkasnya.

  • Bobby Nasution Siap Aktifkan Siskamling, Jaga Kondusivitas di Sumut

    Bobby Nasution Siap Aktifkan Siskamling, Jaga Kondusivitas di Sumut

    Liputan6.com, Jakarta – Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Wahyu Bintoni Hari Bawono mengapresiasi kondusivitas Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada demo yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Demo yang terjadi di Sumut, tidak anarkis dan tidak menimbulkan penjarahan. Hal itu terungkap pada pertemuan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, bersama Tim Kemendagri pada acara Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pasca Aksi Unjuk Rasa di Beberapa Daerah, yang diselenggarakan di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Jumat (12/9/2025).

    “Kita sadari dengan kejadian kemarin, terjadi aksi-aksi anarkis dan penjarahan. Di sini kami memastikan bagaimana situasi di setiap daerah. Kami mengapresiasi Sumut yang telah menetapkan langkah-langkah dalam mengantisipasi demo kemarin, sehingga Sumut kondusif,” ucap Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Kemendagri, Wahyu Bintoni Hari Bawono.

    Pada pertemuan itu, Wahyu menyebutkan, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada rapat kabinet, telah menyampaikan 9 langkah strategis dalam mengantisipasi terjadinya demo. Salah satunya dengan mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk menjaga lingkungan masing-masing.

    Menanggapi hal itu, Gubernur Sumut, Bobby Nasution menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama unsur Forkopimda, tokoh agama, dan masyarakat bersama-sama berupaya agar aksi yang terjadi beberapa waktu lalu berjalan dengan kondusif.

    Bobby menyampaikan, salah satu upayanya adalah dengan melaksanakan doa bersama, menemui dan mengajak berdialog para pendemo, menampung aspirasi para buruh, menyalurkan beras SPHP kepada pengemudi ojek online atau Ojol, memberikan pengobatan kepada mereka yang terdampak (luka-luka) demo, melaksanakan pasar murah di seluruh kabupaten/kota se-Sumut, dan lainnya.

    Unsur Forkopimda, kata Bobby, juga melakukan hal sama dengan menemui para pendemo, mengajak berdialog, dan menyalurkan sejumlah bantuan.

    “Alhamdulillah, di Sumut sudah lebih tertib, khususnya dalam menyampaikan aspirasi dari pertama aksi,” ucapnya.

     

  • Pemerintah Siapkan Insentif Baru, Pajak Pekerja Horeka akan Ditanggung

    Pemerintah Siapkan Insentif Baru, Pajak Pekerja Horeka akan Ditanggung

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menyusun perluasan sektor yang menjadi sasaran insentif pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) ditanggung pemerintah (DTP).

    Insentif pembebasan pajak itu saat ini hanya berlaku untuk buruh di sektor padat karya dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan. Namun dalam perluasan yang tengah digodok, PPh 21 DTP bakal turut menyasar pekerja sektor hotel, restoran, katering (horeka) atau pariwisata.

    “Yang sekarang sedang berjalan kan PPh ditanggung pemerintah untuk gaji di bawah Rp10 juta. Mungkin itu kami akan lebarkan industrinya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jumat (12/9/2025).

    Selain rencana perluasan sektor yang disasar PPh 21 DTP, penyelenggara negara juga mengumumkan beberapa kebijakan lain yang masuk dalam paket stimulus ekonomi anyar untuk kuartal IV/2025.

    Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya adalah insentif untuk peningkatan produktivitas dan penerimaan atau magang bagi mahasiswa yang baru lulus (fresh graduate).

    “Nanti di link and match kan. Nanti [program magang] dapat pendapatan,” ujar Airlangga.

    Kemudian program bantuan pangan yang akan berlanjut hingga akhir 2025. Berbagai program BPJS Ketenagakerjaan (Naker) seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian untuk kepada pekerja lepas atau pekerja mitra ojek online atau ojol juga disiapkan.

    “Nah, ini [berbagai jaminan kerja untuk pengemudi Ojol] kami akan dorong juga, yang pemerintah kemarin memberikan bantuan untuk 50% bayarnya. Ini nanti teknisnya kami sedang siapkan,” papar Airlangga.

    Pemerintah turut meramu fasilitasi BPJS Naker untuk fasilitas perumahan, renovasi, dan kepemilikan rumah. Selanjutnya, program percepatan pencairan anggaran padat karya di sektor perhubungan dan sektor perumahan.

    Kendati demikian, Airlangga belum mengungkapkan besaran anggaran yang disiapkan untuk berbagai program tersebut. Airlangga meminta setiap pihak bersabar sebelum ada keputusan resmi.

    “Kami akan rapatkan hari Senin [15/9/2025] dan total nilainya akan kita fix-kan. Sudah ada semua tapi nanti kita lihat,” katanya.

    Selain itu, dia menjelaskan ada beberapa program lain untuk stimulus ekonomi seperti implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) 28/2025 terkait deregulasi dan debirokraksi yang mulai efektif 5 Oktober 2025.

    Dalam beleid itu, terdapat aturan fiktif positif Online Single Submission (OSS), yakni izin usaha akan terbit otomatis apabila instansi tidak memberikan keputusan dalam batas waktu service level agreement yang telah ditetapkan.

    “Sehingga diharapkan dengan demikian kepastian bagi usaha makin meningkat,” jelas Airlangga.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa pihaknya akan menyiapkan anggaran untuk mendanai berbagai program tersebut. Kementerian Keuangan, sambungnya, ingin agar setiap anggaran pemerintah bisa dimanfaatkan.

    “Pos anggaran kan bisa digeser-geser ya. Kan kami bisa prediksi mana yang nggak terserap sampai akhir tahun. Itu akan kami geser ke tempat yang lebih siap,” kata Purbaya.

  • Airlangga Umumkan Paket Stimulus Ekonomi, dari Pembebasan Pajak hingga BPJS TK Ojol

    Airlangga Umumkan Paket Stimulus Ekonomi, dari Pembebasan Pajak hingga BPJS TK Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan sejumlah paket stimulus ekonomi yang akan dikeluarkan pemerintah.

    Pengumuman itu Airlangga sampaikan usai melakukan rapat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Jumat (12/9/2025) siang.

    Setidaknya, ada tujuh program yang disampaikan Airlangga. Pertama, insentif untuk meningkatkan produktivitas dan untuk meningkatkan keterimaan atau magang bagi mahasiswa yang baru lulus (fresh graduate). “Nanti di link and match kan. Nanti [program magang] dapat pendapatan,” ujar Airlangga.

    Kedua, perluasan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) ditanggung pemerintah (DTP). Saat ini, insentif pembebasan pajak itu hanya berlaku untuk buruh di sektor padat karya dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan sehingga akan diperluas untuk pekerja di sektor Hoteca (Hotel, Restaurant, dan Cafe/Catering) atau pariwisata.

    Ketiga, program bantuan pangan yang akan berlanjut hingga akhir 2025. Keempat, berbagai program BPJS Ketenagakerjaan (Naker) seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian untuk kepada pekerja lepas atau pekerja mitra ojek online atau ojol.

    “Nah, ini [berbagai jaminan kerja untuk pengemudi Ojol] kita akan dorong juga, yang pemerintah kemarin memberikan bantuan untuk 50% bayarnya. Ini nanti teknisnya kita sedang siapkan,” jelasnya.

    Kelima, fasilitasi BPJS Naker untuk fasilitas perumahan, renovasi, dan kepemilikan rumah. Keenam, program percepatan pencairan anggaran padat karya di sektor perhubungan dan sektor perumahan.

    Kendati demikian, dia mengaku belum mau mengungkapkan besaran anggaran untuk berbagai program tersebut. Airlangga meminta setiap pihak bersabar sebelum ada keputusan resmi. “Kita akan rapatkan hari Senin [15/9/2025] dan total nilainya akan kita fix-kan. Sudah ada semua tapi nanti kita lihat,” katanya.

    Selain itu, dia menjelaskan ada beberapa program lain untuk stimulus ekonomi seperti implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) 28/2025 terkait deregulasi dan debirokraksi yang mulai efektif 5 Oktober 2025.

    Dalam beleid itu, ada aturan fiktif positif OSS (Online Single Submission) yaitu izin usaha akan terbit otomatis apabila instansi tidak memberikan keputusan dalam batas waktu service level agreement yang telah ditetapkan. “Sehingga diharapkan dengan demikian kepastian bagi usaha semakin meningkat,” jelas Airlangga.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa pihaknya akan menyiapkan anggaran untuk mendanai berbagai program tersebut. Kementerian Keuangan, sambungnya, ingin agar setiap anggaran pemerintah bisa dimanfaatkan.

    “Pos anggaran kan bisa digeser-geser ya. Kan kita bisa prediksi mana yang enggak terserap sampai akhir tahun. Itu akan kita geser ke tempat yang lebih siap,” ungkap Purbaya dalam kesempatan yang sama.

  • Indonesia jadi Tuan Rumah Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN Trade Union Council – Page 3

    Indonesia jadi Tuan Rumah Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN Trade Union Council – Page 3

    Andi Gani mendukung perjuangan rakyat Myanmar untuk mendapatkan demokrasi dan keadilan. Secara khusus, Andi Gani Mendukung perjuangan tokoh buruh Myanmar Maung Maung.

    Andi Gani yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ini menambahkan, tantangan global seperti disrupsi teknologi, ketidakpastian ekonomi, hingga geopolitik internasional menuntut adanya sinergi kuat di antara serikat buruh ASEAN.

    Andi Gani menilai, serikat buruh tidak boleh hanya fokus pada masalah domestik, tetapi juga harus melihat bahwa kesejahteraan buruh di satu negara akan mempengaruhi negara lain di kawasan.

    “Solidaritas ASEAN TUC adalah kekuatan besar untuk memperjuangkan keadilan sosial, pekerjaan layak, dan keamanan bagi seluruh pekerja di Asia Tenggara,” tegasnya.

     

  • Warga Depok Protes Tunjangan Rumah DPRD Rp 47 Juta: Kontrak Rp 2 Juta Sudah Mewah Megapolitan 11 September 2025

    Warga Depok Protes Tunjangan Rumah DPRD Rp 47 Juta: Kontrak Rp 2 Juta Sudah Mewah Megapolitan 11 September 2025

    Warga Depok Protes Tunjangan Rumah DPRD Rp 47 Juta: Kontrak Rp 2 Juta Sudah Mewah
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga Kota Depok mengkritisi besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah per bulan.
    Tunjangan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi masyarakat yang banyak belum memiliki rumah pribadi.
    Tari (32), warga Sawangan, menyebutkan tunjangan itu terkesan mewah jika dibandingkan dengan kebutuhan nyata masyarakat.
    Ia mencontohkan, banyak warga, termasuk dirinya, masih tinggal di rumah kontrakan untuk bekerja ke Jakarta.
    “Kontrak rumah pun yang Rp 1-2 juta pun sudah rumah mewah (untuk kami) dan ini Rp 47 juta per bulan. Apa ini mewakili rakyat kalau begitu?” ujar Tari saat ditemui
    Kompas.com
    , Kamis (10/9/2025).
    Menurut Tari, tunjangan rumah juga tidak digunakan sesuai fungsinya. Sebab, sebagian besar anggota dewan sudah memiliki rumah pribadi di dekat daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
    “Tunjangan rumah katanya buat pengawasan dan kerja di masyarakat, lah kan itu ada uangnya sendiri berarti kan tunjangan rumah ini enggak masuk akal,” ucapnya.
    Hal senada disampaikan Yudi (39), warga Depok lainnya. Ia bahkan mengusulkan agar tunjangan rumah DPRD dihapus karena nominalnya dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan upah minimum kota (UMK) Depok yang sekitar Rp 5 juta.
    “Direvisi atau dihapus sebenarnya kalau dari lubuk hati ya dihapus tapi enggak tahu ya itu mungkin agak sulit,” kata Yudi.
    “Kalau memang susah dihapus, ya sesuaikan gitu besaran tunjangan jangan terlalu beda drastis, setidaknya se-UMK Depok,” tambahnya.
    Sebelumnya, isu tunjangan perumahan DPR RI sempat ramai dikritik masyarakat. Polemik itu kemudian merembet ke DPRD Kota Depok yang juga memiliki tunjangan tinggi.
    Berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Depok Nomor 97 Tahun 2021, Ketua DPRD mendapatkan tunjangan perumahan Rp 47,1 juta, Wakil Ketua Rp 43,1 juta, dan anggota DPRD Rp 32,5 juta per bulan.
    Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Depok Supian Suri menyatakan pihaknya tengah mengevaluasi kebijakan tunjangan itu.
    “Yang terakhir, terkait dengan Perwal 97, kami sudah merumuskan terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat Kota Depok, termasuk kaum buruh untuk kita evaluasi kembali,” kata Supian, dikutip dari Warta Kota, Sabtu (6/9/2025).
    Sementara itu, Sekretaris DPRD Depok, Kania Parwanti, memberikan klarifikasi. Menurut dia, setelah dipotong pajak, besaran tunjangan yang diterima anggota dewan tidak sebesar yang dipersepsikan publik.
    “Banyak potongan-potongan, sehingga rata-rata yang diterima Rp 15-20 juta. Bahkan tahun depan ada pajak baru sehingga rata-rata menerima hanya Rp 9-14 juta,” jelas Kania.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahfud MD Jawab Teori Konspirasi Soal Riza Chalid Diduga Jadi Dalang Demo Besar Agustus

    Mahfud MD Jawab Teori Konspirasi Soal Riza Chalid Diduga Jadi Dalang Demo Besar Agustus

    GELORA.CO – Demo besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus 2025 menimbulkan berbagai spekulasi di publik.

    Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah dugaan bahwa pengusaha minyak, Riza Chalid, menjadi dalang di balik kerusuhan tersebut.

    Namun, Mahfud MD menegaskan bahwa demonstrasi yang terjadi tidak sepenuhnya bisa disebut sebagai rekayasa atau konspirasi tunggal.

    Dalam perbincangan bersama YouTuber Leon Hartono, Mahfud menyebut aksi yang pecah di berbagai kota muncul secara organik.

    Ia menegaskan bahwa tuntutan yang disuarakan mahasiswa dan buruh sebenarnya sudah lama disampaikan kepada pemerintah, namun tidak pernah mendapat respons serius.

    “Peristiwa akhir Agustus lalu itu aksinya organik, muncul dari masyarakat secara murni, tetapi kemudian ditumpangi secara politik,” jelas Mahfud.

    Meski begitu, ia tidak menampik adanya pihak-pihak yang mencoba menunggangi situasi untuk kepentingan pribadi, termasuk spekulasi soal Riza Chalid.

    “Kalau Riza Chalid mungkin menumpang, bukan menjadi musuh di balik selimut. Bisa saja dia lalu ikut bikin ramai. Itu yang saya katakan ini bukan dalang, gak ada dalangnya. Ini organik,” tambahnya.

    Menurut Mahfud, penumpang dalam aksi demonstrasi biasanya memiliki motif tertentu, mulai dari kepentingan politik hingga upaya memperlambat proses hukum yang tengah dihadapi.

    Ia mencontohkan, jika benar Riza Chalid terlibat, maka kemungkinan besar tujuannya agar kasusnya tertunda atau mendapat celah penyelesaian berbeda.

    Lebih lanjut, Mahfud juga mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto dalam meredam kerusuhan. Ia menilai strategi “quick win” yang ditempuh pemerintah berhasil menenangkan situasi.

    “Dua jempol untuk Pak Prabowo dalam cara menyelesaikan huruhara yang kemarin itu, karena quick win-nya sudah tepat,” kata Mahfud.

    Meski demikian, Mahfud mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang konsisten agar negara tidak terjebak dalam siklus krisis kepercayaan.

    “Kalau mau selamat, negara ini hukumnya harus ditegakkan. Bank Dunia sudah lama menegaskan, aset terbesar suatu negara untuk maju adalah hukum,” tegasnya.

    Dengan pernyataan ini, Mahfud MD ingin menekankan bahwa meski ada pihak yang mungkin menunggangi demo, gerakan awal masyarakat lahir dari keresahan nyata. Isu Riza Chalid sebagai dalang, menurutnya, masih sebatas analisis yang sulit dibuktikan secara hukum.***