Topik: Buruh

  • Ada pengalihan arus lalu lintas saat aksi buruh di Jakarta

    Ada pengalihan arus lalu lintas saat aksi buruh di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya melakukan pengalihan lalu lintas menyusul adanya aksi unjuk rasa dari kalangan buruh di depan gedung DPR/MPR RI dan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin.

    “Betul (ada pengalihan lalu lintas). Jadi kita dari tadi siang arus lalin dari DPR tinggal satu lajur sehingga menyebabkan antrean panjang sampai gerbang Tol Senayan. Akhirnya, arus lalu lintas ke arah DPR kita belokkan ke kiri ke Hotel Mulia,” kata Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefadus di Jakarta, Senin.

    Kendati demikian, kata Robby, masyarakat tetap bisa menuju arah DPR/MPR RI dengan menggunakan skema memutar di depan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

    “Kalau masyarakat mau ke DPR, enggak masalah putar balik di Kemenpora. Jadi silahkan saja. Kita alihkan, bukan ditutup jalannya tapi dialihkan. Bisa putar balik, kita alihkan dalam rangka biar tidak terlalu padat. Kendaraan di depan DPR sejauh ini arus lalu lintas bisa, tapi satu lajur,” kata Robby.

    Sementara itu, untuk aksi buruh di kawasan Patung Kuda, kepolisian juga melakukan pengalihan arus lalu lintas, khususnya di Jalan Merdeka Selatan.

    “Iya seperti biasa. Kalau di Patung Kuda, kalau seandainya Merdeka Selatan ada massa aksi, maka dari Patung Kuda mengarah ke Merdeka Selatan tidak bisa (dilintasi). Jadi, bagi masyarakat ke arah Kebon Sirih atau ke Patung Tani lewat dari Kebon Sirih,” imbuh Robby.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada Unjuk Rasa di DPR dan Patung Kuda, Begini Skenario Pengalihan Arus Lalu Lintas yang Disiapkan Polisi – Page 3

    Ada Unjuk Rasa di DPR dan Patung Kuda, Begini Skenario Pengalihan Arus Lalu Lintas yang Disiapkan Polisi – Page 3

    Seperti diberitakan sebelumnya, di gedung DPR/MPR RI, aksi bakal digelar serikat buruh DPP KSPSI dan DPP KSPI. Kasi Humas Polres Metro Jakpus, Ipda Ruslan Basuki menerangkan, sebanyak 5.367 personel gabungan dikerahkan mengawal demo hari ini.

    “Kekuatan pengamanan di wilayah Jakarta Pusat 5.367 personel gabungan melibatkan Polri, TNI dan Pemda DKI,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin.

    Sementara di kawasan Silang Selatan Monas, Gambir, personel gabungan juga bersiaga mengawal aksi massa dari Gerakan Bersama Indonesia Damai dan beberapa elemen lain.

  • Ada Demo, Jalan Depan Gedung DPR Hanya Satu Lajur yang Bisa Dilalui Kendaraan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        22 September 2025

    Ada Demo, Jalan Depan Gedung DPR Hanya Satu Lajur yang Bisa Dilalui Kendaraan Megapolitan 22 September 2025

    Ada Demo, Jalan Depan Gedung DPR Hanya Satu Lajur yang Bisa Dilalui Kendaraan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jalan Gatot Subroto yang berada di depan Gedung DPR RI hanya satu lajur saja yang bisa dilalui kendaraan, Selasa (22/9/2025) siang.
    Hal ini disebabkan karena ada demo buruh di depan Gedung DPR RI.
    “Arus lalu lintas di DPR akhirnya tinggal satu lajur sehingga menyebabkan antrean panjang sampai Gerbang Tol Senayan,” ujar Kepala Bagian Operasi Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefadus saat dikonfirmasi.
    Polisi juga menerapkan rekayasa lalu lintas imbas demo buruh hari ini di DPR RI. Titik pengalihan berada di kolong Ladokgi atau Jalan Gatot Subroto ke Jalan Gerbang Pemuda.
    “Iya, satu jalur dengan skema memutar di depan Kemenpora,” kata Robby.
    Alasan pengalihan arus lalu lintas ini karena terjadi kepadatan imbas massa yang berkumpul di depan Gedung DPR/MPR RI.
    “Kalau masyarakat mau ke arah DPR, enggak masalah, (tapi) putar balik di Kemenpora. Sejauh ini arus lalu lintas bisa, tapi satu lajur,” ucap dia.
    Diberitakan sebelumnya, kelompok buruh kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (22/9/2025) siang.
    Unjuk rasa itu digagas oleh Konfederasj Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
    Kedua konfederasi yang menaungi berbagai serikat pekerja lintas industri itu menyelenggarakan aksi bersama untuk menuntut pengesahan RUU Ketenagakerjaan.
    Mereka juga menuntut agar tidak ada lagi sistem outsourcing yang melanggengkan praktik upah murah yang menyengsarakan buruh.
    Selain itu, para buruh juga menyuarakan isu Supremasi Sipil sebagai respons atas berbagai isu yang tengah ramai selama satu bulan terakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Hari Ini, Massa Gerakan Bersama Indonesia Damai Padati Silang Monas
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        22 September 2025

    Demo Hari Ini, Massa Gerakan Bersama Indonesia Damai Padati Silang Monas Megapolitan 22 September 2025

    Demo Hari Ini, Massa Gerakan Bersama Indonesia Damai Padati Silang Monas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Massa dari Gerakan Bersama Indonesia Damai menggelar demo di kawasan Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi pukul 13.10 WIB, massa aksi mulai memadati ruas Jalan Medan Merdeka Selatan.
    Mereka membawa berbagai spanduk berukuran besar bertuliskan seruan perdamaian, di antaranya “Suara Rakyat untuk Kemakmuran”, “Satukan Suara untuk Indonesia Damai”, hingga “#JagaIndonesiaTolakAnarkisme”.
    Massa juga mengibarkan bendera Merah Putih dan mengenakan pakaian serba putih.
    Di barisan depan, sejumlah orang tampak mengenakan busana adat dari berbagai daerah, memperlihatkan simbol keberagaman budaya Indonesia.
    Sementara itu, satu unit mobil komando berdiri tepat di depan barikade besi polisi dan digunakan sebagai panggung orasi.
    Dari atas mobil tersebut, perwakilan massa bergantian menyampaikan orasi.
    Selain itu, terbentang pula banner putih di jalan yang ditandatangani massa aksi sebagai bentuk komitmen menjaga persatuan Indonesia.
    Akibat aksi ini, Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke Bundaran Indosat dan Jalan M. Husni Thamrin ditutup.
    Penutupan arus juga diberlakukan pada ruas jalan dari Medan Merdeka Selatan menuju Jalan Budi Kemuliaan.
    Meski demikian, akses menuju Jalan M.H. Thamrin tetap dibuka sehingga kendaraan pribadi, sepeda motor, hingga bus Transjakarta masih bisa melintas tanpa hambatan.
    Penutupan jalan dilakukan dengan pemasangan barikade besi dan kawat berduri yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian serta kendaraan taktis Brimob.
    “Sekitar 300 orang massa dari wilayah Jakarta ikut dalam aksi ini. Mereka datang naik angkot, ada juga satu mobil komando. Aksi akan berlangsung sampai jam 15.00 WIB,” ujar Diman (23), Koordinator Aksi, saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi.
    Sebelumnya, dua aksi demonstrasi digelar di wilayah Jakarta Pusat pada Senin ini.
    Selain di Silang Selatan Monas, aksi lainnya berasal dari massa buruh yang tergabung dalam DPP KSPSI dan DPP KSPI di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan.
    Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban, sebanyak 5.367 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta dikerahkan.
    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengatakan pihaknya telah menggelar Tactical Wall Game (TWG) dan apel pengamanan sejak pukul 09.00 WIB.
    “Sekitar 300 orang massa dari wilayah Jakarta ikut dalam aksi ini. Mereka datang naik angkot, ada juga satu mobil komando. Aksi akan berlangsung sampai jam 15.00 WIB,” ujar Ruslan.
    Hingga pukul 13.40 WIB, massa aksi masih memadati area Silang Selatan Monas. Aparat kepolisian juga masih berjaga di sekitar lokasi aksi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Buruh di Depan Gedung DPR, Polisi Lakukan Rekayasa Lalin di Gatot Subroto
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        22 September 2025

    Demo Buruh di Depan Gedung DPR, Polisi Lakukan Rekayasa Lalin di Gatot Subroto Megapolitan 22 September 2025

    Demo Buruh di Depan Gedung DPR, Polisi Lakukan Rekayasa Lalin di Gatot Subroto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi pada Senin (22/9/2025) siang.
    Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan akibat demonstrasi buruh dari berbagai serikat pekerja yang memadati kawasan depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
    Arus kendaraan dari arah Semanggi mulai dialihkan sejak di bawah
    flyover
    Ladokgi.
    Namun, pengalihan itu tidak berlaku penuh. Sebagian kendaraan masih diperbolehkan melintas di depan Gedung DPR RI meski lalu lintas padat merayap.
    Sementara itu, sebagian pengendara dialihkan untuk berbelok kanan menuju Jalan Gerbang Pemuda.
    Adapun kendaraan dari arah kawasan Gelora Bung Karno diarahkan untuk memutar balik dan dilarang masuk ke Jalan Gatot Subroto.
    Meski sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas, kawasan depan Gedung DPR tetap dipadati motor, mobil, truk, hingga bus yang mencoba melintas.
    Kemacetan kian parah karena penyempitan dari tiga jalur menjadi hanya satu jalur tepat di depan gerbang utama DPR.
    Klakson kendaraan terdengar bersahutan akibat antrean panjang, bahkan sebuah ambulans sempat terjebak macet meski sudah menyalakan sirene.
    Kondisi bertambah semrawut karena jalur paling kiri dipenuhi kendaraan roda dua, mobil, hingga pedagang yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan.
    Namun, arus lalu lintas kembali lancar setelah kendaraan melewati gerbang utama DPR RI menuju arah
    flyover
    Slipi. Arus di Jalan Tol Cawang–Grogol maupun sebaliknya juga terpantau ramai lancar.
    Sebelumnya, ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.
    Dalam aksinya, mereka mendesak DPR segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan, menolak sistem
    outsourcing
    yang dianggap memperburuk kesejahteraan buruh, serta menyuarakan isu Supremasi Sipil sebagai respons atas perkembangan politik satu bulan terakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada pengalihan arus lalu lintas saat aksi buruh di Jakarta

    Aksi buruh di depan DPR/MPR serukan lima tuntutan

    Jakarta (ANTARA) – Ribuan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Senin, yang menyerukan lima tuntutan utama.

    Yakni, mendukung Polri menegakkan hukum, mendorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan, menolak kebijakan upah murah, menghapus sistem outsourcing, serta menegakkan supremasi sipil. Massa buruh datang dengan membawa bendera merah putih serta bendera konfederasi yang didominasi warna biru.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan, rencana aksi besar buruh ini hanya diketahui di internal dua konfederasi.

    “Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba melakukan penyusupan,” kata dia di Jakarta, Senin.

    Dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia KSPI dan KSPSI menegaskan dukungan terhadap Polri untuk semakin profesional, transparan, dan harus mendengarkan aspirasi masyarakat.

    Andi menolak jika reformasi Kepolisian disusupi oleh agenda terselubung untuk mengganti Kepemimpinan Polri.

    “Karena soal pimpinan Polri merupakan hak prerogatif presiden yang tidak boleh di intervensi siapapun,” ujarnya.

    Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, sikap KSPSI dan KSPI secara tegas mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto untuk terus melaksanakan program- program yang berpihak kepada rakyat Indonesia.

    Iqbal mengungkapkan, rencananya Ketua DPR Puan Maharani bersama pimpinan DPR lainnya akan menerima langsung delegasi buruh.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Massa Buruh Geruduk Gedung DPR RI

    Massa Buruh Geruduk Gedung DPR RI

    GELORA.CO -Gedung DPR RI kembali digeruduk massa. Kali ini, demonstran datang dari kalangan buruh. Pantauan RMOL di lokasi, buruh menggeruduk gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin pagi, 22 September 2025.

    Massa buruh terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Andi Gani Nena Wea (KSPSI AGN), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan lainnya.

    Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan demonstrasi ini membawa 3 tuntutan. Pertama tegakkan Supremasi sipil. Kedua adalah Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM), dan sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

    Said menerangkan supremasi hukum yang dimaksud adalah menyangkut lembaga kepolisian dan TNI.

    “Gedung DPR tidak perlu dijaga TNI. Juga gedung-gedung pemerintahan lainnya. Cukup oleh Kepolisian, tapi Kepolisian yang humanis, profesional, mengedepankan persuasif dan negosiasi,” kata Said Iqbal kepada wartawan, Senin, 22 September 2025

    Sementara mengenai RUU Ketenagakerjaan, Said Iqbal menyoroti lambatnya pembentukan Undang-Undang ini padahal sudah setahun berlalu sejak MK atas Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023.

    “Aksi ini adalah lanjutan dari aksi sebelumnya dan akan terus diperbesar bila pemerintah tidak mengindahkan tuntutan daripada aksi ini,” demikian Said Iqbal

  • Wacana Bagi Hasil PPh Berdasarkan Domisili Karyawan, Jakarta Paling Dirugikan?

    Wacana Bagi Hasil PPh Berdasarkan Domisili Karyawan, Jakarta Paling Dirugikan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan implementasi dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) atau pajak karyawan berdasarkan domisili pada tahun 2026.

    Jika jadi diterapkan, kondisi ini akan berdampak kepada jumlah dana bagi hasil PPh pajak penghasilan yang dibagikan ke sejumlah daerah, salah satunya Daerah Khusus Jakarta. 

    Sekadar catatan, pada tahun 2024 lalu, Provinsi Jakarta memperoleh dana bagi hasil alias DBH PPh senilai Rp15,59 triliun. Itu artinya jika rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu terealisasi, maka DBH PPh Jakarta berpotensi berkurang dari tahun sebelumnya. Pasalnya, sebagian pekerja di Jakarta berdomisili di luar daerah.

    Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur Jakarta Pramono Anung, Yustinus Prastowo meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam mengkaji ulang skema bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh) 21, alias PPh karyawan.

    Dalam pemberitaan sebelumnya, Kemenkeu tengah mengkaji perubahan skema bagi hasil pungutan PPh berdasarkan domisili karyawan. Saat ini, skema masih merujuk pada lokasi pemotong pajak.

    Saat dimintai tanggapan, Yustinus Prastowo mengaku dalam hal ini Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta belum mendapatkan ajakan untuk berdiskusi mengenai kajian tersebut.

    “Sejauh ini belum ada. Kami siap jika diajak mendiskusikannya,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (4/9/2025).

    Menurut Yustinus, kebijakan desentralisasi fiskal adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat. Daerah dipastikan tentu akan mengikuti kebijakan Pusat. Namun, apabila saat ini masih dalam tahap kajian, otoritas fiskal pusat diharapkan bisa turut mengajak keterlibatan pemerintah daerah.

    “Jika masih di tahap kajian, akan bagus jika Daerah juga dapat dilibatkan agar bisa memberikan masukan, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih komprehensif dan implementatif di lapangan,” terangnya.

    Rencana Implementasi

    Adapun Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa masih menyempurnakan skema baru tersebut, termasuk dampaknya ke penerimaan pemerintah daerah. Kendati demikian, kebijakan tersebut ditargetkan mulai berlaku pada tahun depan.

    “Sedang dikerjakan. Kita lagi me-mapping [memetakan] PPh 21 berbasis kepada domisili. [Targetnya] untuk 2026,” jelas Anggito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Minggu (21/9/2025).

    Sebelumnya, wacana perubahan skema dana bagi hasil PPh 31 diungkapkan dalam rapat kerja dengan DPD awal September ini. Saat ini, mekanisme bagi hasil PPh 21 masih mengacu pada lokasi pemotong pajak (perusahaan), bukan domisili karyawan.

    Anggito meyakini bahwa skema berbasis domisili diyakini akan lebih adil serta menjawab aspirasi daerah yang selama ini meminta keadilan pembagian pajak.

    Pro-Kontra

    Kendati demikian, wacana tersebut menuai pro dan kontra. Dari sisi pro, Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono meyakini wacana skema baru bagi hasil PPh 21 dimaksudkan untuk memastikan distribusi hasil pajak lebih merata.

    “Keadilan distributif itu mengatur bagaimana barang, kekayaan, hak, dan beban didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat. Tujuan adalah untuk menyeimbangkan kesenjangan. Jadi, asas ini berfokus pada hasil distribusi, misalnya kekayaan, dan bukan pada proses,” ujar Prianto kepada Bisnis, Minggu (7/8/2025).

    Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute ini menjelaskan, PPh 21 yang dipotong dari penghasilan pekerja dan dibagihasilkan ke pemerintah daerah sesuai domisili pekerja memungkinkan distribusi dana pajak ke daerah. Hal ini membuat dana pajak tidak lagi terpusat di kota-kota besar.

    Dia mencontohkan, jika sebuah perusahaan di Jakarta memiliki 1.000 pekerja yang domisilinya tersebar di 20 kabupaten/kota di luar Jakarta, maka dana bagi hasil PPh 21 akan mengalir ke 20 daerah tersebut.

    “Kondisi demikian akan lebih memeratakan dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota di luar Jakarta,” jelasnya.

    Prianto menilai cara ini bisa membantu mengurangi kesenjangan fiskal antarwilayah. Selama ini, perusahaan besar umumnya berlokasi di Jakarta atau kota besar lain sehingga penerimaan dana bagi hasil PPh 21 lebih banyak dinikmati daerah tersebut.

    Sementara dari sisi kontra, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar melihat kebijakan ini bisa menimbulkan diskriminasi perekrutan tenaga kerja karena dapat mendorong perusahaan hanya merekrut buruh yang sesuai dengan domisili tertentu.

    “Perusahaan selama ini juga mendapatkan manfaat secara tidak langsung dari fasilitas umum yang diberikan pemerintah daerah,” jelasnya, Sabtu (6/9/2025).

    Dia memberi catatan bahwa perubahan skema dana bagi hasil tidak otomatis menyelesaikan persoalan penurunan anggaran transfer ke daerah (TKD) seperti yang tercantum dalam RAPBN 2026.

    Meski demikian, dia mengakui ada potensi tambahan penerimaan bagi daerah di luar kota-kota besar/industri. Hanya saja, manfaat wacana skema baru itu diyakini hanya akan banyak dirasakan oleh daerah penyangga kota besar.

    “Saya menduga dampaknya akan terbatas, hanya antarwilayah di Pulau Jawa saja, tidak menyentuh masalah ketimpangan sebenarnya yakni antara Pulau Jawa dengan lainnya atau wilayah Barat dengan Timur,” tegasnya.

  • Inggris Cs Resmi Akui Negara Palestina, Israel-AS Bilang Gini

    Inggris Cs Resmi Akui Negara Palestina, Israel-AS Bilang Gini

    Jakarta

    Perdana Menteri Kerajaan Bersatu (United Kingdom/UK), Sir Keir Starmer, mengumumkan sikap UK yang mengakui negara Palestina, pada Minggu (21/09) sore waktu setempat.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian dan solusi dua negara, saya menyatakan dengan tegas sebagai perdana menteri negara besar ini, bahwa Kerajaan Bersatu secara resmi mengakui negara Palestina,” ucap Starmer dalam sebuah pernyataan video.

    “Hari ini kami bergabung dengan lebih dari 150 negara yang mengakui negara Palestina,” lanjut Starmer seraya mengatakan bahwa langkah ini merupakan “janji kepada rakyat Palestina dan Israel bahwa akan ada masa depan yang lebih baik”.

    “Saya tahu betapa kuatnya perasaan yang ditimbulkan oleh konflik ini,” tambah Starmer.

    “Kita telah menyaksikannya di jalan-jalan, di sekolah-sekolah, dan dalam percakapan kita dengan teman dan keluarga. Hal ini telah menciptakan perpecahan, beberapa orang telah menggunakannya untuk memicu kebencian dan ketakutan, tetapi itu tidak menyelesaikan apa pun.

    “Kita tidak hanya harus menolak kebencian, kita harus melipatgandakan upaya kita untuk memerangi kebencian dalam segala bentuknya.”

    Starmer melanjutkan dengan mengatakan bahwa krisis buatan manusia di Gaza telah mencapai titik terendah.

    “Kelaparan dan kehancuran ini benar-benar tak tertahankan.”

    Puluhan ribu orang telah tewas, katanya, termasuk orang-orang yang sedang mengumpulkan makanan dan air.

    “Kematian dan kehancuran ini membuat kita semua ngeri,” katanya.

    Beberapa anak yang sakit dan terluka telah dievakuasi, ujarnya. UK juga telah meningkatkan dukungan bantuan kemanusiaantetapi “bantuan yang sampai masih jauh dari cukup”.

    Starmer menyerukan kepada pemerintah Israel untuk mencabut pembatasan di perbatasan.

    “Hentikan taktik kejam ini dan biarkan bantuan mengalir deras,” cetusnya.

    Israel sebelumnya membantah adanya pembatasan bantuan.

    Soal Hamas, Starmer menolak anggapan bahwa sikap UK mengakui negara Palestina memberikan keuntungan bagi organisasi tersebut.

    “Seruan kami untuk solusi dua negara yang sejati adalah kebalikan dari visi [Hamas] yang penuh kebencian,” tambahnya.

    “Solusi ini bukanlah hadiah bagi Hamas,” tambahnya.

    Karena itu, menurut Starmer, berarti Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Palestina dan tidak akan memiliki peran dalam keamanan Palestina.

    Langkah UK mengakui negara Palestina ditempuh pula oleh Kanada, Australia, dan Portugal, serta diikuti pula oleh Prancis.

    Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyatakan “Kanada mengakui negara Palestina dan menawarkan kerja sama dalam membangun harapan perdamaian di masa depan bagi negara Palestina dan negara Israel.”

    Hal senada diutarakan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese.

    “Australia mengakui legitimasi dan aspirasi rakyat Palestina sejak lama dalam membentuk negara mereka sendiri,” sebut Albanese dalam keterangan tertulis.

    ReutersSebuah keluarga Palestina mengungsi dari Kota Gaza akibat operasi militer Israel, pada Minggu (21/09).

    Keputusan ini menuai kritik keras dari pemerintah Israel, keluarga sandera yang ditawan di Gaza, dan beberapa anggota partai konservatif.

    Menanggapi hal ini, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (21/09), mengatakan negara Palestina “tidak akan terwujud”.

    Dia berujar bahwa dia memiliki “pesan yang jelas” kepada para pemimpin yang telah menyatakan pengakuan.

    “Kalian memberikan hadiah yang sangat besar kepada terorisme”.

    Sebaliknya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik keputusan itu.

    Hal itu telah dikonfirmasi oleh Starmer dalam suratnya kepada Abbas, dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut akan membantu membuka jalan bagi “negara Palestina untuk hidup berdampingan dengan negara Israel dalam keamanan, perdamaian, dan hubungan bertetangga yang baik”.

    Pada Juli lalu, Starmer menyatakan pemerintah UK akan mengakui negara Palestina pada September kalau Israel tidak mengambil “langkah-langkah substantif untuk mengakhiri situasi yang memprihatinkan di Gaza.”

    Starmer mengatakan Israel harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk menyetujui gencatan senjata, berkomitmen pada perdamaian berkelanjutan jangka panjang yang menghasilkan solusi dua negara, dan mengizinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memulai kembali pasokan bantuan.

    Jika Israel tidak melaksanakan persyaratan-persyaratan tersebut, menurut PM Starmer, UK akan mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September.

    Pemerintah UK sebelumnya mengatakan pengakuan negara Palestina harus diputuskan ketika langkah tersebut bisa memberikan dampak maksimal sebagai bagian dari proses perdamaian.

    Pengakuan terhadap negara Palestina sudah lama diperjuangkan oleh banyak anggota Partai Buruh di UK.

    Perdana Menteri Starmer berada di bawah tekanan yang makin besar untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel, terutama dari kelompok sayap kiri partainya.

    Sesaat sebelum berpidato pada Juli lalu, lebih dari separuh anggota parlemen Partai Buruh menandatangani surat yang menyerukan agar pemerintah UK segera mengakui negara Palestina.

    Apa maknanya pengakuan negara Palestina?

    Paul Adams, Koresponden diplomatik BBC

    Palestina adalah negara yang ada dan tidak ada.

    Palestina mendapat pengakuan dari berbagai negara, perwakilan diplomatik di luar negeri, dan tim atlet yang bersaing dalam sejumlah kompetisi olahraga, termasuk Olimpiade.

    Namun, karena pertikaian yang berkepanjangan dengan Israel, ada beberapa hal yang tidak dimiliki Palestina:

    Tidak ada batas wilayah yang disepakati secara internasional

    Tidak ada ibu kota

    Tidak ada tentara resmi

    Akibat pendudukan militer Israel di Tepi Barat, Otoritas Palestina yang dibentuk setelah perjanjian damai pada tahun 1990-an, tidak sepenuhnya mengendalikan tanah atau rakyatnya.

    Gaza, yang sekarang diduduki Israel kekuatan pendudukan, dilanda serangan Israel.

    Mengingat status Palestina sebagai semacam negara semu, pengakuan terhadap negara Palestina bersifat simbolis.

    Pengakuan tersebut mewakili pernyataan moral dan politik yang kuat, tetapi secara konkret hanya sedikit perubahan di lapangan.

    Namun, simbolismenya kuat.

    Sebagaimana yang ditunjukkan oleh mantan Menteri Luar Negeri UK, David Lammy, dalam pidatonya di PBB Juli lalu, “Britania memikul beban tanggung jawab khusus untuk mendukung solusi dua negara”.

    Respons Israel dan AS

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi pengumuman UK dengan menulis di media sosial: “Sebuah negara jihadis di perbatasan Israel HARI INI akan mengancam Britania BESOK.”

    “Pemberian konsesi terhadap teroris jihadis selalu gagal. Itu juga akan membuat Anda gagal. Itu tidak akan terjadi.”

    Pemerintah Israel saat ini menentang langkah-langkah menuju solusi dua negara.

    Di Washington DC, Presiden AS, Donald Trump, mengatakan dirinya dan Starmer “tidak pernah membahasnya” selama pertemuan di Skotlandia pada Senin (28/07).

    Ketika ditanya apakah ia tahu pernyataan PM Starmer akan keluar, Trump mengatakan: “Anda bisa berargumen… bahwa Anda memberi penghargaan kepada Hamas jika Anda melakukan itu. Dan saya rasa mereka [Hamas] tidak seharusnya diberi penghargaan.”

    AS dan sejumlah negara Eropa telah menegaskan hanya akan mengakui negara Palestina sebagai bagian dari langkah-langkah menuju resolusi jangka panjang untuk menyelesaikan konflik.

    Negara mana saja yang sudah mengakui negara Palestina?

    Sekitar 139 negara telah secara resmi mengakui negara Palestina, termasuk Indonesia.

    Bahkan, Indonesia termasuk salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988.

    Irlandia, Norwegia, dan Spanyol sudah menempuh langkah tersebut secara resmi mulai 28 Mei 2024 guna memberikan tekanan diplomatik untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza.

    Perwakilan Palestina saat ini memiliki hak terbatas untuk berpartisipasi dalam kegiatan PBB, dan wilayah tersebut juga diakui oleh berbagai organisasi internasional, termasuk Liga Arab.

    Sejumlah kalangan yang skeptis berpendapat bahwa pengakuan tersebut hanya akan menjadi isyarat simbolis jika kepemimpinan dan luasnya negara Palestina tidak dibahas terlebih dahulu.

    (ita/ita)

  • Warga Jaktim deklarasi tolak kerusuhan dan dukung program Prabowo

    Warga Jaktim deklarasi tolak kerusuhan dan dukung program Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ribuan warga Jakarta Timur kompak mendeklarasikan untuk menolak tindakan kerusuhan dan penjarahan di wilayah setempat serta mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kita ingin mengabarkan kepada warga bahwa Jakarta Timur baik-baik saja. Jadi warga Jakarta Timur tidak sebagaimana seperti yang orang gadang-gadangkan, Jakarta Timur rusuh. Kita menolak akan kerusuhan, kita menolak akan penjarahan,” kata Koordinator warga Jakarta Timur Edi Marzuki dalam keterangannya di Jakarta Timur, Senin.

    Aksi deklarasi yang berlangsung pada Minggu (21/9) di pintu Air BKT, Duren Sawit tersebut dihadiri kurang lebih 5.000 warga dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan di wilayah Jakarta Timur.

    Mereka turut mendeklarasikan agar aparat penegak hukum menindak tegas segala penghasut, perusuh, sampai penjarah dalam aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus lalu.

    Warga Jakarta Timur (Jaktim) deklarasi tolak tindakan kerusuhan dan penjarahan sekaligus mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto di pintu Air BKT, Duren Sawit, Minggu (21/9/2025). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

    Edi menegaskan, langkah deklarasi ini diharapkan bisa menjadi dorongan agar tragedi kerusuhan dan penjarahan yang terjadi pada akhir Agustus tidak terulang kembali.

    “Kami warga Jakarta Timur khususnya dan umumnya kita mengatakan kepada Indonesia dimana ada perusuh tangkap, dimana ada orang yang bikin hoaks tangkap, dimana ada orang yang menjarah tangkap dan serahkan kepada yang berwajib,” kata dia menegaskan.

    Selain deklarasi, ribuan masyarakat yang hadir memakai kaos putih beserta poster penolakan tindakan kerusuhan juga turut melakukan senam bersama sebagai pesan damai. Termasuk dukungan kepada program Presiden Prabowo Subianto.

    “Ada senam yang kedua adalah acara Jakarta mendukung segala seluruh program presiden bapak Prabowo Subianto itu acara intinya,” ucap Edi.

    Adapun dalam acara deklarasi ini, Edi turut mengajak masyarakat membacakan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) yang berisi, tangkap para penghasut, perusuh, dan penjarah.

    Kedua, tolak hoaks dan fitnah di media sosial, dan ketiga maksimalkan program kerakyatan Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.

    Adapun gelombang aksi yang dimulai sejak Senin (25/8) di Gedung DPR RI berawal dari keinginan massa membubarkan parlemen, dan menyoroti beberapa kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

    Massa mulai dari masyarakat di kalangan buruh, pekerja kantoran, hingga pelajar dan mahasiswa berbondong-bondong meramaikan gedung DPR RI dan beberapa titik di Jakarta.

    Aksi tersebut berujung ricuh ketika polisi membubarkan massa dengan menyemprotkan gas air mata. Mereka terpencar ke berbagai ruas jalan di Jakarta.

    Aksi berikutnya datang dari ribuan buruh pada Kamis (28/8) di Gedung DPR RI sejak pagi hingga siang hari. Namun, pada sore harinya kericuhan pecah di sejumlah titik, termasuk Pejompongan dan Jalan Asia Afrika.

    Hari itu bersamaan dengan terjadinya insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21) hingga tewas di kawasan Pejompongan.

    Aksi tersebut meluas ke beberapa titik di Jakarta hingga massa nekat merusak sejumlah fasilitas umum mulai dari pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan. Bahkan, kendaraan yang berada di gedung rawan pun menjadi tumbal massa karena dibakar.

    Tak hanya itu, kemarahan berujung pada penjarahan yang terjadi di beberapa rumah politisi mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Barang-barang di rumah tersebut digasak habis, bahkan massa juga meninggalkan jejak berupa coretan di tembok kediaman Anggota DPR RI.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.