Xcloud.id

Topik: Buruh

  • Sempat Kena PHK, Kemnaker: 3.000 Buruh Tekstil di Garut Kembali Bekerja

    Sempat Kena PHK, Kemnaker: 3.000 Buruh Tekstil di Garut Kembali Bekerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan bahwa kondisi pasar kerja sektor manufaktur, khususnya tekstil, mulai membaik seiring adanya sejumlah perekrutan pekerja baru di daerah.

    Kepala Pusat Pasar Kerja Kemenaker Surya Lukita Warman menyampaikan bahwa sebanyak 3.000 pekerja tekstil di Garut, Jawa Barat kembali mendapatkan pekerjaan setelah beberapa waktu lalu terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), kendati tak menyebutkan nama perusahaannya.

    “Kalau kami pantau di pasar kerja, ini perusahaan-perusahaan tekstil sudah mulai merekrut kembali. Seperti kemarin ada saya lihat barusan di Garut minta 3.000 orang kerja lagi,” kata Surya dalam media briefing di Gedung Pusat Pasar Kerja Kemnaker, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2025).

    Menurutnya, hal ini mencerminkan bahwa permintaan tenaga kerja di sisi perusahaan mulai tampak positif, seiring investasi yang disebutnya mulai kembali berdatangan ke Tanah Air.

    Dia lantas memaparkan bahwa PHK pekerja di sektor manufaktur yang banyak terjadi sejak beberapa waktu terakhir banyak dipengaruhi dinamika global.

    Surya menukil kondisi konflik antara Rusia dan Ukraina, serta genosida yang terjadi di Palestina oleh Israel, berpengaruh terhadap ekspor hasil manufaktur dalam negeri.

    “Akhirnya pabrik-pabrik sepatu, garmen, tekstil dan alas kaki semuanya melakukan PHK di awal tahun. Nah ini alhamdulillah sekarang ekonominya kelihatan sudah mulai membaik,” tuturnya.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Kemnaker juga mencatat jumlah pekerja yang terdampak PHK bertambah 830 orang sehingga totalnya menjadi 44.333 orang sepanjang Januari-Agustus 2025.

    Kemnaker melaporkan jumlah pekerja yang kena PHK pada Agustus 2025 tercatat menurun dibandingkan Juli 2025 sebanyak 1.118 orang. Namun demikian, apabila ditotal, Kemnaker mencatat jumlah PHK sepanjang tahun ini mencapai 44.333 orang.

    Berdasarkan Satu Data Kemnaker, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi penyumbang angka PHK terbanyak pada bulan kedelapan tahun ini, yakni 261 pekerja.

  • Ada Transformasi Gede-gedean, Karyawan Pos Ini Mogok Massal

    Ada Transformasi Gede-gedean, Karyawan Pos Ini Mogok Massal

    Jakarta –

    Pekerja Canada Post ramai-ramai melakukan aksi mogok kerja nasional pada Kamis (25/9) kemarin setelah pemerintah Kanada meminta perusahaan pos tersebut melakukan transformasi besar-besaran sebagai upaya memperkuat keuangannya dan memodernisasi operasional BUMN tersebut.

    “Menanggapi serangan Pemerintah terhadap layanan pos dan pekerja kami, efektif mulai sekarang, semua anggota CUPW di Canada Post melakukan mogok kerja nasional,” kata serikat pekerja tersebut dalam pengumumannya, dikutip Reuters, Sabtu (27/9/2025).

    Di sisi lain, Canada Post yang merupakan BUMN sektor logistik Kanada mengatakan operasional perusahaan akan tutup untuk sementara waktu menyusul aksi mogok kerja tersebut. Kondisi ini dinilai dapat menyebabkan penundaan pengiriman barang para pelanggannya.

    “Perusahaan kecewa karena serikat pekerja memilih untuk meningkatkan aksi mogok mereka, yang akan semakin memperburuk situasi keuangan Canada Post,” kata layanan pos utama negara itu dalam pernyataan melalui email kepada Reuters.

    Sebelumnya, pemerintah Kanada meminta Canada Post untuk melakukan perubahan besar pada operasionalnya. Pemerintah mengatakan saat ini perusahaan tengah menghadapi tantangan struktural, ditambah dengan model usaha yang sudah ketinggalan zaman.

    Belum lagi negosiasi yang terhenti antara buruh dan manajemen ikut membatasi kemampuan perusahaan untuk beradaptasi, menyebabkan kerugian keuangan yang semakin besar. Pemerintah menambahkan bahwa pihaknya juga sedang meninjau proses kenaikan tarif bea meterai.

    “Jika situasi ini terus berlanjut, Canada Post secara efektif bangkrut dan dana talangan berulang bukanlah solusi jangka panjang. Transformasi diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup Canada Post dan melindungi layanan yang diandalkan warga Kanada,” kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.

    (igo/eds)

  • DPR Tanggapi Keputusan Purbaya Tak Naikkan Tarif Cukai Rokok 2026

    DPR Tanggapi Keputusan Purbaya Tak Naikkan Tarif Cukai Rokok 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi XI DPR mendorong reformasi total industri hasil tembakau setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan kebijakan cukai hasil tembakau atau CHT tak naik pada 2026.

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mulanya mengapresiasi keputusan Purbaya itu. Ia mengganggap keputusan itu menandakan Purbaya memahami masalah fundamental permasalahan CHT selama ini yang berdampak pada iklim usaha IHT.

    Seperti diketahui IHT mengalami berbagai tekanan, mulai dari penurunan produksi hingga maraknya peredaran rokok ilegal.

    “Ini artinya Pak Purbaya menunjukkan bahwa dia mulai mengerti permasalahan fundamental di persoalan cukai hasil tembakau ini,” kata Misbakhun kepada CNBC Indonesia, Sabtu (27/9/2025).

    Dengan keputusan ini, Misbakhun berpendapat, Purbaya setelah menahan tarif CHT 2025 juga harus mulai mengkaji ulang seluruh struktur aturan yang mengenai tarif CHT, seperti besaran tarif, struktur tarif, penggolongan, klasifikasi, kemudian yang berkaitan dengan pembayaran di depan, hingga cara penebusan cukai,

    “Termasuk perlu dievaluasi total terhadap izin-izin yang berkaitan dengan tata cara mendapatkan CHT untuk pengusaha-pengusaha kecil, masyarakat-masyarakat UMKM yang selama ini menggantungkan hidupnya di industri hasil tembakau,” tegas Misbakhun.

    Ia menambahkan, untuk mendukung pemulihan iklim usaha IHT, pemerintah kata Misbakhun juga harus mulai mengajarkan pabrik-pabrik rokok kecil untuk membeli tembakau dari petani lokal, sampai ke tahap membeli cukai yang resmi, dengan aturan yang resmi dan dengan alokasi cukai yang memadai.

    “Selama ini rokok-rokok kecil itu sering mengeluh dan mengadukan kesulitan untuk mendapatkan pita cukai untuk pabrik mereka, untuk usaha-usaha mereka, makanya mereka kecenderungannya untuk melakukan aktivitas rokok ilegal,” tegas Misbakhun.

    “Kalau klasifikasi ini dibuka untuk rakyat, bisa mendapatkan akses CHT maka saya yakin negara akan makin banyak kesempatannya menerima CHT,” ungkapnya.

    Pernyataan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri. Ia juga lebih dulu mengapresiasi keputusan Purbaya untuk tidak menaikkan tarif CHT 2026. Menurutnya, langkah menteri keuangan sudah tepat untuk memberi kepastian usaha IHT yang selama ini masih tertekan.

    “Dengan langkah ini, menkeu memberi kepastian usaha bagi IHT sekaligus menunjukkan keberpihakan kepada jutaan buruh dan petani tembakau yang sangat bergantung pada stabilitas kebijakan ini,” ucapnya.

    Hanif menekankan, Komisi XI mendukung penuh keputusan tersebut, karena IHT bukan hanya penyumbang signifikan penerimaan negara, tetapi juga penopang lapangan kerja padat karya.

    “Dengan tidak adanya kenaikan tarif, tekanan terhadap pekerja, petani kecil, dan masyarakat luas bisa diminimalkan, sementara industri memiliki ruang lebih besar untuk bertahan dan berinvestasi, paparnya.

    Ke depan, Hanif memastikan, Komisi XI DPR turut mendorong agar kebijakan CHT diperkuat dengan pengawasan rokok ilegal, pengembangan kawasan industri hasil tembakau, serta optimalisasi dana bagi hasil atau DBH CHT.

    “Dengan begitu, penerimaan negara tetap terjaga, stabilitas fiskal terlindungi, dan kepentingan kerakyatan di sektor hasil tembakau semakin terjamin,” tutur Hanif.

    Sebagaimana diketahui, tarif cukai rokok memang selalu mengalami kenaikan beberapa tahun terakhir, meski adanya kebijakan tahun jamak pada 2023-2024 dan tak ada kenaikan tarif pada 2025. Namun, kebijakan CHT selama ini semakin menekan aktivitas produksi hingga mengganggu iklim usaha dan ketenagakerjaan di sektor itu.

    Berdasarkan data Ditjen Bea Cukai, pada 2022 saat tarif cukai naik 12%, penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp 218,3 triliun dengan produksi 323,9 miliar batang.

    Sementara pada 2023 produksi menurun menjadi 318,1 miliar batang yang menyebabkan penerimaan cukai hasil tembakau menjadi Rp 213,5 triliun dengan kenaikan tarif 10%.

    Pada 2024, produksi makin menurun menjadi 317,4 miliar batang, namun penerimaan meningkat menjadi Rp 216.9 triliun dengan kenaikan tarif dipertahankan tetap sebesar 10%.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tengahi Konflik Subandi-Mimik Sidoarjo, Parpol Pengusung Dinilai Perlu Turun Tangan Surabaya 26 September 2025

    Tengahi Konflik Subandi-Mimik Sidoarjo, Parpol Pengusung Dinilai Perlu Turun Tangan Surabaya 26 September 2025

    Tengahi Konflik Subandi-Mimik Sidoarjo, Parpol Pengusung Dinilai Perlu Turun Tangan
    Tim Redaksi
    SIDOARJO, KOMPAS.com
    – Pakar politik lokal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Abdul Chalik berharap, partai politik pengusung segera turun tangan mengatasi ketegangan antara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana.
    Adapun Mimik mengirim surat laporan untuk Bupati Subandi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait mutasi dan pelantikan aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai cacat prosedur.
    Masalah tersebut menjadi puncak ketegangan antara kedua pemimpin Kabupaten Sidoarjo tersebut.
    Satu bulan setelah pelantikan, tepatnya Maret 2025, hubungan keduanya juga sempat dikabarkan tak harmonis.
    Hal itu dipicu Subandi yang menyebut tugas dewan menghambur-hamburkan uang rakyat, dan Mimik merasa dikesampingkan dalam pengambilan putusan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Sidoarjo.
    Agar tidak segera berlarut-larut, Chalik mengatakan bahwa pihak yang dapat meredam ketegangan antara Subandi dan Mimik adalah para partai pengusung.
    “Tentu yang bisa mendamaikan ya partai pengusung, yang bisa mengajak mereka berbicara,” kata Chalik pada Jumat (26/9/2025).
    Selain itu, dorongan untuk berbaikan dari para pendukung dan tokoh masyarakat juga bisa menjadi jembatan bagi Subandi dan Mimik.
    Pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu, Subandi-Mimik didukung tiga partai raksasa, yakni Gerindra, Golkar, dan Demokrat.
    Selain itu, partai pendukung lainnya, yaitu Hanura, Buruh, BKN, Perindo, Garuda, dan Ummat.
    Chalik menyayangkan adanya perseteruan antara pasangan kepala daerah ini.
    Sebab, jika terjadi berkepanjangan, akan mengganggu pelayanan masyarakat Sidoarjo.
    “Tentu itu akan terganggu manakala tidak ada jalan keluar untuk bisa mengompromikan, melakukan semacam mengkomunikasikan perbedaan keduanya,” ucapnya. 
    Chalik juga mengatakan bahwa tugas wakil bupati secara resmi diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014, yakni wasdalbin (pengawasan, pengendalian, dan pembinaan).
    Apabila sudah menyentuh gangguan pada pengawasan dan pertanggungjawaban kepemimpinan, pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat.
    “Maka ketika hubungan itu tidak harmonis, maka tentu saja, akan mengganggu terhadap kepemimpinan keduanya, dan tentu itu masyarakat sangat dirugikan,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Susunan Lengkap Pengurus DPP PSI 2025-2030, Ada Sosok J dan Ahmad Ali – Page 3

    Susunan Lengkap Pengurus DPP PSI 2025-2030, Ada Sosok J dan Ahmad Ali – Page 3

    Ketua Umum

    • Ketua Umum : Kaesang Pangarep

    • Ketua Harian : Ahmad H.M. Ali

    • Wakil Ketua Umum : Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    • Wakil Ketua Umum : Ronald Aristone Sinaga

    • Wakil Ketua Umum : Andy Budiman

    • Wakil Ketua Umum : Endang Tirtana

    • Wakil Ketua Umum : Aan Rochayanto

    Ketua Bidang Internal

    • Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Agus Mulyono Herlambang

    • Ketua Bidang Kaderisasi : Eko Harpono

    • Ketua Bidang Ideologi Partai : Sahat Martin Philip Sinurat

    • Ketua Bidang Pemenangan Pemilu : Raihan Ariatama

    • Ketua Bidang Penggalangan Relawan : Ali Muthohirin

    • Kepala Sekolah Partai : Astrid Widayani

    • Ketua Bidang Saksi : Benediktus Papa

    • Ketua Bidang Pembinaan Kepala Daerah : Wiryawan

    • Ketua Bidang Kampanye dan Media : Yus Ariyanto

    • Ketua Bidang Pembinaan Fraksi & Anggota Legislatif : Melky Jakhin Pangemanan

    • Ketua Bidang Politik : Bestari Barus

    Ketua Bidang Eksterna

    • Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan : Dedek Prayudi

    • Ketua Bidang Komunikasi Publik : Faldo Maldini

    • Ketua Bidang Pendidikan Nasional : Danik Eka Rahmaningtiyas

    • Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat : Abdullah Mansuri

    • Ketua Bidang Agama : Edi Chandra

    • Ketua Bidang Industri Kreatif : Rony Imanuel

    • Ketua Bidang Kebudayaan : Doadibadai

    • Ketua Bidang Kesenian : Karen Theresia Pooroe

    • Ketua Bidang Olahraga : Harijanto Arbi

    • Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga : Susy Rizky Wiyantini

    • Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup : Silverius Oscar Unggul

    • Ketua Bidang Reformasi Birokrasi : Juventus Prima Yoris Kago

    • Ketua Bidang UMKM : Abd Musawir Yahya

    • Ketua Bidang Kerjasama Internasional : Cheryl Anelia Tanzil

    • Ketua Bidang Perumahan Rakyat : Suci Mayang Sari

    • Ketua Bidang Kesehatan : Anindya Maheswari

    • Ketua Bidang Tanggap Bencana : Jepri

    • Ketua Bidang Profesional dan Dunia Usaha : Ananta Agung Junaedy

    • Ketua Bidang Hukum dan HAM : Nasrullah

    • Ketua Bidang Advokasi dan Litigasi : Irfan Aghasar

    • Ketua Bidang Ekonomi : Benny Kisworo

    • Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan : R. Paulus Ekanto D. CW

    • Ketua Bidang Ketahanan Pangan : Pancani Gandrung

    • Ketua Bidang Kesejahteraan dan Konservasi Satwa : Francine E.V. Widjojo

    • Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga : James Martin

    • Ketua Bidang Pengembangan Pariwisata : Aishah Gray

    • Ketua Bidang Pemilih Pemula : Ricky Valentino

     

    Sekretaris Jenderal

    • Sekretaris Jenderal : Raja Juli Antoni

    • Wakil Sekretaris Jenderal : Andi Saiful Haq

    • Wakil Sekretaris Jenderal : Elva Farhi Qolbina

    • Wakil Sekretaris Jenderal : I Putu Yoga Saputra

     

    Bendahara Umum

    • Bendahara Umum : Fenty Noverita Indrawaty

    • Wakil Bendahara Umum : Lila Zuhara

    • Wakil Bendahara Umum : Diana Paramita

    • Wakil Bendahara Umum : Farhana Nabila

    • Wakil Bendahara Umum : Imelda Berwanti Purba

     

    Direktorat

    • Direktorat Komunikasi Publik : Kokok Herdhianto Dirgontoro

    • Direktorat Hukum dan HAM : Kamaruddin

    • Direktorat Penggalangan Relawan : Furqan AMC

    • Satgas Gajah Sena : Rudy Agustian

    • Direktorat Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif : Kevin Wu

    • Direktorat Reformasi Birokrasi : Ariyo Bimmo

    • Direktorat Kehutanan : Sigit Widodo

    • Direktorat Masyarakat Adat : Heri Saman

    • Direktorat Diseminasi Informasi dan Media Sosial : Dian Sandi Utama

    • Direktorat Hubungan Masyarakat dan Media Kreatif : Rizka Putri Abner

    • Direktorat Protokoler : Baikuni

    • Direktorat Administrasi dan Kesekretariatan : Deviani

    • Direktorat Pendidikan Nasional : Andreas Vinsensius Maria Intan

    • Direktorat Perempuan dan Keluarga : Mary Silvita

    • Direktorat Ekonomi : Dedy Bachtiar

    Direktorat Lanjutan

    • Direktorat Industri Kreatif : M. Arief Budiman

    • Direktorat UMKM : Andry Alimuddin

    • Direktorat Penggalangan Dana Publik : Kevin Haikal

    • Direktorat Lingkungan Hidup : Mikhail Gorbachev Dom

    • Direktorat Ketahanan Pangan : Hj. Salmawati

    • Direktorat Seni dan Kebudayaan : Frihedapinta

    • Direktorat Kebhinekaan dan Umat Beragama : Benny Budhijanto

    • Direktorat Pemuda dan Mahasiswa : Yuli Zuardi Rais

    • Direktorat E-Sport : Uji Baskoro

    • Direktorat IT dan Digital : Endika Fitra Wijaya

    • Direktorat Buruh dan Nelayan : Fachri Bustam

    • Direktorat Tanggap Bencana : Anthony Norman Lianto

    • Direktorat Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat : Khaerul Ramadhan

    • Direktorat Bidang Perumahan Rakyat : Marshall

     

  • Buruh Geruduk Pemkab Bekasi, Kawal Rapat Perdana Dewan Tentukan Upah Tahun 2026

    Buruh Geruduk Pemkab Bekasi, Kawal Rapat Perdana Dewan Tentukan Upah Tahun 2026

    JAKARTA – Massa buruh yang tergabung dalam puluhan serikat pekerja dari berbagai titik kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ‘mengepung’ gedung kompleks perkantoran Pemkab Bekasi untuk memperjuangkan hak kerja serta hidup layak.

    Kedatangan massa buruh tersebut membawa misi utama mengawal proses sidang perdana Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi untuk menentukan besaran upah tahun 2026 melalui aksi unjuk rasa damai maupun audiensi bersama otoritas pemerintahan terkait.

    “Ini sebagai awal perjuangan dalam penentuan upah 2026 sekaligus menyampaikan kabar bahwa situasi ketenagakerjaan di Indonesia masih harus diperjuangkan karena buruh belum juga mendapatkan kerja layak dan hidup layak,” kata Koordinator Aliansi Persatuan Pekerja dan Rakyat (Perak) sekaligus Ketua DPC Federasi Perjuangan Buruh Indonesia Herman Susanto di Cikarang, Kamis, disitat Antara.

    Dia menyatakan, buruh kini dihadapkan pada kualitas kesejahteraan yang semakin menurun ditambah tidak adanya kepastian kerja, terlihat dari beragam aturan turunan undang-undang cipta kerja, termasuk kebijakan menyangkut pengupahan.

    Pemerintah dinilai belum siap menuangkan gagasan berkaitan upah buruh di Indonesia ditandai dengan dua kali perubahan konsep sejak undang-undang cipta kerja disahkan.

    Seperti penghapusan variabel kebutuhan hidup layak sebagai dasar penghitungan upah kemudian mengganti dengan rumus-rumus dengan hasil kenaikan upah tidak pernah lebih dari delapan persen bahkan di Kabupaten Bekasi hanya naik satu persen pada tahun 2024 meski pada 2025 naik 6,5 persen.

    “Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum undang-undang cipta karya beserta turunannya ditetapkan, kenaikan upah buruh di Kabupaten Bekasi rata-rata di atas 10 persen. Artinya, kualitas upah semakin menurun,” katanya.

    Herman menegaskan Mahkamah Konstitusi telah membuat keputusan menyangkut beberapa perubahan pasal dalam undang-undang cipta kerja. Salah satunya komponen upah harus memasukkan kembali kebutuhan hidup layak mengacu pertumbuhan ekonomi serta indeks tertentu.

    “Oleh karena itu berdasarkan hasil tim upah Aliansi Perak, kenaikan upah seharusnya 15 persen di tahun 2026,” katanya.

    Ketua Umum Federasi Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh sekaligus Presidium Aliansi Perak Solikhin Suprihono menambahkan selain memperjuangkan kenaikan upah tahun 2026, massa aksi unjuk rasa juga menuntut keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kabupaten Bekasi.

    “Kami meminta surat pernyataan kesanggupan menyiapkan lahan untuk PHI dari Bupati Bekasi dikirim ke Presiden, Mahkamah Agung, DPR RI, Menaker. Lalu surat usulan PHI dari Bupati Bekasi dan Gubernur Jawa Barat serta surat permohonan Keputusan Presiden terkait pembentukan PHI di Kabupaten Bekasi dari Bupati Bekasi dan Gubernur Jabar,” katanya.

    Massa aksi juga menuntut pembentukan Peraturan Bupati Bekasi tentang pemagangan dan jaminan sosial sekaligus meminta Menaker mengembalikan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dari pemerintah provinsi ke Pemerintah Kabupaten Bekasi.

    “Kepastian pengangkatan pekerja tetap juga menjadi persoalan bagi buruh, kini bahkan semua jenis pekerjaan bisa di alih daya. Marak praktik percaloan berkedok yayasan atau lembaga pelatihan kerja membuat buruh kembali menjadi korban. Belum lagi biaya mahal saat memperjuangkan keadilan di PHI karena harus ke Bandung,” kata dia.

  • Pemerintah Ingin Ekonomi Digital Jadi Sumber Pertumbuhan, Bagaimana Nasib Padat Karya?

    Pemerintah Ingin Ekonomi Digital Jadi Sumber Pertumbuhan, Bagaimana Nasib Padat Karya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan menjadikan ekonomi digital sebagai mesin pertumbuhan baru ke depan.

    Airlangga menjelaskan selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang komoditas primer seperti batu bara, CPO, nikel, hingga migas. Meski masih akan dipertahankan, namun Airlangga menyatakan Indonesia perlu mesin ekonomi baru.

    “Indonesia kuat karena komoditas, tahun 70-an karena oil boom, di tahun 2000-an kita kuat dengan sawit, hilirisasi. Tetapi next engine of growth [mesin pertumbuhan baru] itu harus sumber daya manusia dan digitalisasi. Baru kita bisa menyusul kemajuan yang ada di Jepang, Korea, China,” kata Airlangga dalam Kagama Leaders Forum #3 di Kantor RRI, Jakarta, Rabu (25/9/2025).

    Untuk capai itu, dia mengungkapkan pemerintah telah menandatangani kesepakatan dagang komprehensif dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada Selasa (23/9/2025).

    Airlangga tidak menampik sejumlah negara Asean lain seperti Vietnam dan Singapura juga sudah terlebih dahulu mempunyai CEPA dengan Uni Eropa. Kendati demikian, menurutnya, CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa lebih mutakhir karena juga menyangkut ekonomi digital.

    “Perjanjian ini adalah yang paling terakhir, paling modern, paling up to date, karena perjanjian dagang sebelumnya itu tidak ada digital cluster-nya, tidak ada terkait dengan digitalisasi,” ungkapnya.

    Skala Ekonomi Indonesia

    Apalagi, Airlangga mencatat skala nilai ekonomi Indonesia dengan 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa mencapai US$31 triliun atau sekitar Rp517 kuadriliun (asumsi kurs JISDOR 24 September 2025 senilai Rp16.680 per dolar AS). Adapun total penduduk Indonesia dan Uni Eropa mencapai 732 juta jiwa.

    Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya Indonesia mempersiapkan diri untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital yang besar lewat perjanjian IEU-CEPA

    Airlangga menambahkan, kesiapan digital Indonesia sudah diakui secara internasional. Dia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan satu dari sedikit negara di Asean yang sudah dinyatakan siap mengadopsi teknologi digital oleh UNESCO melalui Readiness Assessment Methodology.

    Selain itu, sambungnya, Indonesia terus membangun infrastruktur digital meski menghadapi tantangan geografis. Dia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki  17 ribu pulau sehingga tidak seluruh wilayah bisa dijangkau melalui fiber optik.

    Oleh sebab itu, Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia salah satu negara awal yang menggunakan Low Earth Orbit Satellite. Menurutnya, saat ini sudah ada 100 ribu pelanggan Low Earth Orbit Satellite di daerah 3 terdepan, terluar, dan tertinggal.

    Dengan infrastruktur yang berkembang, pemerintah menargetkan kebutuhan 10,7 juta talenta digital hingga 2030. Untuk mendukung hal ini, Indonesia telah menandatangani sejumlah kerja sama internasional termasuk Tech X Program dengan Singapura untuk membuka peluang kerja digital lintas negara.

    “Jadi talenta digital, lulusan [keahlian digital] ataupun siapapun yang bersedia untuk bekerja di negara lain, itu pintunya terbuka,” tutup Airlangga.

    Sitimulus Padat Karya 

    Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sejumlah program stimulus perekonomian guna memacu pertumbuhan ekonomi pada 2025 dan 2026. Paket stimulus juga ada yang disiapkan khusus untuk mendorong penyerapan tenaga kerja.

    Salah satu sektor yang paling banyak mendapatkan manfaat dari stimulus ini adalah sektor padat karya. Setidaknya, sebelum pengumuman yang dilakukan hari ini, Senin (15/9/2025), sektor padat karya sudah mendapatkan stimulus berupa pembebasan pajak karyawan atau Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).

    “Terkait dengan perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah, yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya,” terang Menko Perekonomian Airlangga dikutip, Selasa (16/9/2025).

    Pemerintah pun akan menanggung PPh 21 dari sektor padat karya sampai dengan 2026. Pembebasan pajak karyawan itu akan menyasar pada industri alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang kulit. Target penerima adalah bagi mereka yang berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan, dan menyasar sebanyak 1,7 juta pekerja.

    “Alokasi tahun ini sudah disediakan Rp800 miliar. Dan ini pun akan dilanjutkan tahun depan,” kata Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

    Berikut daftar stimulus perekonomian yang akan diterima oleh sektor padat karya Prabowo:

    1. PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor padat karya sampai dengan 2026. Sasaran industri yakni alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang kulit, dengan target penerima 1,7 juta pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Anggaran yang disiapkan Rp800 miliar tahun ini dan dilanjutkan hingga tahun depan.

    2. Perluasan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) pada 2026 hingga ke petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, pekerja rumah tangga. Targetnya 9,9 juta orang dan perkiraan anggarannya Rp753 miliar.

    3. Padat Karya Tunai (cash for work) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) untuk 609.465 orang.

    4. Paket program penyerapan tenaga kerja untuk program prioritas yakni Koperasi Desa Merah Putih, diperkirakan bisa menyerap 681.000 dan targetnya mencapai 1 juta orang pada Desember 2025.

    5. Paket program penyerapan tenaga kerja untuk Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan untuk 100 desa, dan diharapkan menyerap 8.645 tenaga kerja. Pada jangka panjang, program itu diharapkan bisa menyerap 200.000 pekerja di 4.000 titik. Kemudian, terkait revitalisasi tambak di Pantura, aksesnya 20.000 hektare dan menyerap 168.000 tenaga kerja.

    6. Paket program penyerapan tenaga kerja untuk modernisasi 1.000 kapal nelayan. Program tersebut diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru dan menyasar kepada kapal 30 GT, 150 GT dan unitnya untuk Kampung Nelayan Merah Putih.

    7. Paket program penyerapan tenaga kerja untuk perkebunan rakyat meliputi penanaman kembali 870.000 hektare oleh Kementerian Pertanian, Harapannya bisa membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja, dengan komoditas prioritas antara lain, tebu, kakao, kelapa, kopi, dan pala.

  • Parpol Non Parlemen Bentuk Sekber, Dukung Hapus Parliamentary Threshold – Page 3

    Parpol Non Parlemen Bentuk Sekber, Dukung Hapus Parliamentary Threshold – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua umum atau Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau Oso mengumumkan pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Sekber dibentuk bersama sejumlah partai politik (parpol) non parlemen.

    Diketahui, sejumlah petinggi parpol non parlemen berkumpul di kediaman Oso kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu malam 24 September 2025.

    Dalam pertemuan itu, sembilan parpol non parlemen sepakat membentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Kesembilan parpol itu yakni PBB, Partai Buruh, Perindo, PKN, Prima, PPP, Partai Berkarya, Hanura, Partai Ummat.

    “Malam ini telah diputuskan berdirinya Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat dari 12 partai, 9 partai yang hadir. Yang lain nanti mau nyusul silakan, untuk bergabung dalam rangka membangun sesuatu yang dapat memberikan nilai suara rakyat berdaulat untuk kepentingan rakyat di tahun 2029 yang akan datang,” ujar Oso melalui keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).

    Dia memaparkan pembentukan Sekber itu bertujuan untuk mengawal dihapusnya parliamentary threshold (PT) atau ambang batas masuk DPR. Dalam aturan saat ini, kata Oso, parpol peserta pemilu harus memenuhi ambang batas 4 persen untuk bisa masuk DPR.

    “Kenapa sekarang kita sudah siap dari awal, karena supaya jangan terjadi lagi last minute aturan itu dirubah-rubah gitu, sehingga merugikan perjuangan dari partai-partai yang hadir di sini, yang non-parlemen,” terang Oso.

    Dia menyinggung belasan juta suara hilang karena adanya aturan ambang batas tersebut. Menurutnya belasan juta suara rakyat yang hilang merupakan kejahatan representasi pelanggaran atas kedaulatan rakyat.

    “Sayangin suara hilang milik rakyat di sini tercatat 17.304.303 suara rakyat hilang atau tidak terwakili di DPR RI. Penghilangan 17.304.303 itu suara rakyat karena PT bukan sekadar statistik elektoral tetapi kejahatan representasi pelanggaran atas azas kedaulatan rakyat dan penyimpangan teori prinsip demokrasi,” ucap Oso.

    “Tidak terwakilinya 17 juta tersebut suara rakyat di DPR RI bertentangan dengan prinsip political equality yang menjadi dasar demokrasi modern. Jika PT 4 persen masih diberlakukan maka demokrasi dikerdilkan menjadi masalah angka bukan lagi prinsip kedaulatan rakyat. Betul teman-teman,?,” lanjutnya.

    Oesman Sapta Odang resmi kembali terpilih jadi Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura periode 2024-2029. Pria yang kerab disapa OSO itu dipilih secara aklamasi melalui Musyawarah Nasional di Bali.

  • Penerima BSU September 2025: Cek Status Penyaluran dan Syarat – Page 3

    Penerima BSU September 2025: Cek Status Penyaluran dan Syarat – Page 3

    Pemerintah Indonesia kembali melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun 2025 sebagai bentuk dukungan nyata kepada pekerja dan buruh. Bantuan ini bertujuan untuk membantu mereka yang terdampak kondisi ekonomi, memastikan daya beli tetap terjaga.

    Nominal bantuan BSU 2025 akan disalurkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp600.000 per penerima, yang merupakan gabungan dari Rp300.000 per bulan selama dua bulan. Penyaluran ini dilakukan dalam satu kali pencairan, memudahkan penerima dalam mengakses dana.

    Untuk menjadi penerima BSU 2025, pekerja harus memenuhi beberapa kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025. Syarat-syarat tersebut meliputi status Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 April 2025, serta memiliki gaji maksimal Rp3.500.000 per bulan. Prioritas diberikan kepada pekerja yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan yang bukan merupakan ASN, TNI, atau Polri. Selain itu, penerima BSU tidak boleh sedang menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama.

     

  • PDIP tegaskan komitmen sejalan dengan Presiden Prabowo jaga pangan

    PDIP tegaskan komitmen sejalan dengan Presiden Prabowo jaga pangan

    “Kalau pertanian gagal dan petani tidak sejahtera, negara bisa gagal. Karena itu, normalisasi saluran air harus segera ditangani. Kalau APBD tak mampu, kami akan perjuangkan dukungan dari pusat. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP yang juga anggota Komisi IV DPR Rokhmin Dahuri menegaskan pandangan PDIP sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto yang telah menekankan bahwa pangan adalah hidup-mati bangsa.

    “Kalau pertanian gagal dan petani tidak sejahtera, negara bisa gagal. Karena itu, normalisasi saluran air harus segera ditangani. Kalau APBD tak mampu, kami akan perjuangkan dukungan dari pusat. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama,” kata Rokhmin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Rokhmin menyampaikan bahwa revisi UU Pangan sedang dilakukan untuk memastikan kesejahteraan petani dan nelayan. Hal tersebut ia sampaikan dalam rangka peringatan Hari Tani, saat berdialog dengan kelompok petani di Desa Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Selasa.

    “Salam dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk keluarga besar petani. Bung Karno dulu mengingatkan, pangan ini mati hidupnya negeri. Kalau petani tak sejahtera, bangsa bisa gagal,” kata Rokhmin.

    Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pangan adalah soal hidup-mati sebuah bangsa. Karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan wajib memastikan kesejahteraan petani.

    Hasto menerima simbol cangkul dari perwakilan petani, sementara Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi yang juga Bupati Bekasi, Ade Kuswara, menerima parang. Hasto menekankan bahwa pertanian menyangkut tanah, air, benih, dan matahari. Karena itu, menurutnya, kepemilikan lahan minimal 1,5 hektare per petani perlu dipastikan.

    “Kalau tanahnya tidak cukup, pemerintah pusat, daerah, dan DPR harus hadir. Redistribusi lahan negara harus dilakukan agar petani penggarap punya tanah sendiri, bukan sekadar buruh tani atau penggarap lahan industri,” ujarnya.

    Para petani yang hadir menyampaikan sejumlah persoalan. Ibu Ani meminta agar harga beras dijaga minimal Rp12 ribu per liter agar terjangkau. Kelompok Tani Kramat Kaya II menyoroti kerusakan pintu air, sementara Pak Asep dari Desa Sukawerta mengeluhkan saluran air yang tak kunjung dinormalisasi hingga kerap menyebabkan gagal panen.

    Hal senada disampaikan Pak Yanto dari Kelompok Tani Kedugede II. Ia menekankan tiga persoalan: normalisasi saluran air dari hulu, kesulitan solar untuk traktor karena minimnya SPBU di Bekasi, serta dukungan agar program benih IR64 dari Pemprov Jawa Barat dapat terlaksana.

    Menjawab aspirasi tersebut, Bupati Bekasi Ade Kuswara menegaskan komitmen pemerintah daerah menjadikan Bekasi sebagai lumbung pangan berkelanjutan. Ia menyebut Perda tentang perlindungan lahan pertanian sudah disiapkan.

    “Kami akan menertibkan bangunan liar untuk normalisasi sungai. Dalam RPJMD, pertanian menjadi prioritas, termasuk alokasi jaminan sosial untuk keluarga petani,” katanya.

    Hasto juga mengingatkan agar lahan subur tidak dikonversi menjadi kawasan industri.

    “Kalau lahan pertanian hilang, pangan kota pun terancam. Arahan Ibu Megawati jelas, lahan subur harus dipertahankan. Kita harus perkuat organisasi petani agar siapapun yang hendak memotong jatah pupuk, benih, solar, atau air, dihadapi bersama sebab hukum harus ditegakkan. Semoga Hari Tani ini membangkitkan semangat kita turun membantu petani,” tuturnya.

    Masih dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional Tahun 2025 yang jatuh pada tangal 24 September, DPP PDIP menggelar Seminar Nasional Hari Tani di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.