Jakarta, CNBC Indonesia – Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan Pyongyang telah mengalokasikan aset strategis untuk menanggapi meningkatnya kekuatan militer Amerika Serikat di Korea Selatan. Pernyataan itu disampaikan dalam pidatonya di pameran perangkat keras militer menjelang peringatan 80 tahun Partai Buruh Korea, Sabtu (4/10) waktu setempat.
Selengkapnya saksikan di CNBC Indonesia.
Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan Subsidi Upah atau BSU Rp600.000 dari pemerintah hingga kini belum diketahui apakah akan dicairkan pada Oktober 2025 ini.
Namun, calon penerima yang berhak bisa mengeceknya secara berkala.
Penerima yang berkhal adalah pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta.
Adapun, data penerima subsidi gaji diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).
Syarat Penerima BSU 2025
Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.
Peserta Aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 April 2025 kategori Pekerja Penerima Upah (PU)
Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan
Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.
Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Langkah Pengecekan
1. Kunjungi website bsu.kemnaker.go.id
2. Cek NIK Penerima
Unduh aplikasi JMO
Daftar akun
Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”.
Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status penyaluran dan informasi rekening tujuan.
Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima BSU.
Peserta harus mengunduh aplikasi BPJSTKU Mobile di Android, iOS, dan BlackBerry.
Setelah mengunduh, peserta harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan PIN.
Syarat registrasi di aplikasi BPJSTKU Mobile antara lain Nomor KPJ (ada di kartu BPJS Ketenagakerjaan), NIK e-KTP, dan tanggal lahir, dan nama.
Setelah terdaftar dan login, peserta dapat mengetahui status kepesertaan BPJAMSOSTEK.
Kemudian pilih di “Kartu Digital”.
Setelah muncul tampilan kartu digital BPJS Ketenagakerjaan, klik di tampilan tersebut, bagian bawah akan terlihat status kepesertaan BPJS TK (aktif/tidak aktif).
Cara cek status kepesertaan dan saldo bisa dilakukan melalui laman https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/. Apabila belum terdaftar di laman tersebut, bisa melakukan registrasi dengan cara:
Masuk ke
Pilih menu registrasi
Isi formulir sesuai dengan data.
Nomor KPJ Aktif
Nama
Tanggal lahir
Nomor e-KTP
Nama ibu kandung
Nomor ponsel dan email.
Apabila berhasil, kamu akan mendapatkan PIN.
PIN dikirim melalui email dan SMS dari nomor ponsel yang didaftarkan.
Cek Saldo BPJS via SMS 2757 **
Ketik pada layar HP berupa:
Daftar(spasi)SALDO#NO_KTP#TGL_LAHIR(DD-MM-YYYY)#NO_PESERTA#EMAIL(bila ada) , kemudian kirim SMS ke 2757
Setelah itu, akan menerima balasan SMS dari BPJS yang berisi ucapan terima kasih dan nomor ID
Setelah mendapatkan ID, cek saldo JHT dengan membalas sms tersebut dengan format SALDO(spasi)NOMOR PESERTA, kirim ke 2757.
Tunggu sebentar, dan langsung menerima balasan berisi saldo JHT
Unduh aplikasi Pospay dari Play Store atau App Store
Buka aplikasi dan klik ikon huruf “i” (oranye) di pojok kanan bawah
Pilih menu “Bantuan Sosial”
Pada kolom Jenis Bantuan, pilih “Bantuan Subsidi Upah Tahun 2025”
Masukkan NIK KTP, lalu klik “Cek Status Penerima”
Jika terdaftar, unggah foto e-KTP
Lengkapi data pribadi sesuai KTP
Klik “Lanjutkan” dan simpan QR Code yang muncul
QR Code ini adalah bukti resmi untuk mencairkan BSU di kantor pos
Datang langsung ke kantor pos sesuai domisili (tidak boleh diwakilkan)
Ambil nomor antrean khusus BSU
Serahkan dokumen: KTP, KK, QR Code, dan nomor HP aktif
Petugas akan melakukan verifikasi data
Jika lolos verifikasi, kamu akan menerima uang tunai Rp600.000 langsung di tempat
Dana BSU otomatis masuk ke rekening bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) yang terdaftar.
Cek saldo melalui mobile banking, internet banking, atau ATM.
Jika dana sudah masuk, penerima bisa langsung menarik tunai melalui ATM atau teller.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1360907/original/043543700_1475232907-20160930--Bea-Cukai-Rilis-Temuan-Rokok-Ilegal-Jakarta--Faizal-Fanani-01.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kenaikan Cukai Rokok jadi Penyebab PHK Puluhan Ribu Buruh – Page 3")
Liputan6.com, Jakarta – Cukai hasil tembakau (CHT) tercatat naik signifikan dalam 5 tahun terakhir. Kenaikan cukai rokok ini bahkan jadi salah satu penyebab pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri hasil tembakau (IHT).
Pemerhati Kebijakan Ekosistem Tembakau Indonesia, Hananto Wibisono menyampaikan sejak 2020, cukai rokok baik 10-12 persen per tahun. Memang sumbangan ke negara agak bertambah, tetapi di sisi lain, ada PHK yang tak terbendung. Puluhan ribu buruh sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) kena imbasnya.
“Ratusan UKM di Jawa Tengah dan Jawa Timur terpaksa tutup, akibat beban cukai yang tinggi. Pada periode ini, forum pekerja mencatat efisiensi di pabrik SKM/SPM sejak Januari 2025, berkontribusi 20.000-30.000 PHK,” kata Hananto, dihubungi Liputan.com, Sabtu (4/10/2025).
Pada saat yang sama, produksi rokok juga turun 3-5 persen dan biaya produksi meningkat 15-20 persen. Atas hal ini, UKM sektor IHT suli bersaing dengan produk-produk ilegal yang semakin marak.
“Kondisi ini mengancam mata pencaharian sekitar 2 juta petani tembakau dan 1,5 juta petani cengkeh yang selama tiga tahun terakhir menghadapi ketidakpastian pendapatan,” tuturnya.
Dalam catatannya, cukai rokok menyumbang rata-rata 10-13 persen dari total penerimaan pajak dalam APBN. Pangsa pasar SKT yang naik dari 17,6 persen pada 2017 menjadi 20,5 persen pada 2021 disertai kenaikan jumlah pekerja di sektor ini sebanyak lebih dari 72 ribu orang, mencapai 230.919 pekerja, di mana 80 persen berasal dari SKT.
/data/photo/2025/10/03/68df306d267d0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Rekonstruksi Pembunuhan 2 Wanita di Solok Selatan Ungkap Motif Utang Piutang
Regional
3 Oktober 2025")
Rekonstruksi Pembunuhan 2 Wanita di Solok Selatan Ungkap Motif Utang Piutang
Tim Redaksi
PADANG, KOMPAS.com
– Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, merekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap dua wanita, berinisial IL dan LB, yang dilakukan oleh pelaku KB.
Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat, 20 Juni 2025, di Blok Afdeling N Divisi IV PT BPSJ SS1 Madiak, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan.
Rekonstruksi yang berlangsung di halaman Mapolres Solok Selatan pada Kamis (2/10/2025) memperagakan 72 adegan.
Salah satu adegan tersebut menggambarkan saat korban mendatangi tersangka untuk meminta utangnya.
Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Hilmi Manossoh Prayugo menjelaskan, rekonstruksi ini terbagi dalam lima rangkaian peristiwa yang terjadi antara 16 hingga 20 Juni 2025, mulai dari sebelum terjadinya pembunuhan hingga setelah kejadian.
Selama rekonstruksi, hadir pula saksi-saksi serta barang bukti yang diduga digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya.
Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa motif utama pembunuhan ini adalah permasalahan utang piutang antara pelaku KB dan korban IL.
Pada saat kejadian, korban IL datang bersama rekannya, LB, yang juga menjadi korban dalam aksi keji tersebut.
“Peristiwa ini berawal dari penemuan dua jenazah wanita yang bekerja sebagai buruh harian lepas di salah satu kebun sawit milik perusahaan. Keduanya ditemukan warga dalam kondisi mengenaskan di bawah pohon sawit,” jelas Hilmi.
Hilmi menambahkan, berkat laporan masyarakat, Tim Satreskrim Polres Solok Selatan, dengan dukungan Resmob Polda Sumbar, berhasil menangkap pelaku di Kota Padang dalam waktu kurang dari 24 jam.
Pelaku KB kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 dan Pasal 362 juncto Pasal 65 KUHP tentang pembunuhan berencana dan/atau tindak pidana pencurian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
Ancaman hukumannya adalah penjara seumur hidup.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Apalagi, semua daerah sekarang minta DBHCHT. Kita akan melihat sesuai dengan kondisi keuangan negara
Kudus (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan respons atas usulan daerah agar ada kenaikan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
“Apalagi, semua daerah sekarang minta DBHCHT. Kita akan melihat sesuai dengan kondisi keuangan negara,” ujarnya saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat.
Menurut dia, peluang penambahan alokasi DBHCHT bagi daerah dapat dilihat setelah triwulan kedua tahun depan.
Ia menambahkan, semakin cepat pertumbuhan ekonomi maka penerimaan negara dari cukai juga akan meningkat.
“Jadi harusnya ada peluang untuk menambah distribusi ke daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengusulkan kepada Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan agar alokasi DBHCHT yang diterima Kabupaten Kudus ditambah untuk optimalisasi pembangunan daerah.
Pada 2025, Kabupaten Kudus mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp268 miliar. Pemerintah daerah berharap alokasi itu dapat ditingkatkan menjadi lebih dari Rp300 miliar. Bahkan, jika mencapai Rp1 triliun, Sam’ani menyebut Kudus bisa menjadi “Singapura-nya Indonesia”.
Usulan tersebut, menurut Bupati, sejalan dengan amanat Undang-Undang Perimbangan Keuangan Daerah. Hal ini juga dilatarbelakangi kontribusi Kudus yang setiap tahun menyumbang penerimaan negara sekitar Rp43 triliun dari cukai rokok.
Selain mengusulkan kenaikan alokasi, Pemkab Kudus juga meminta adanya kelonggaran penggunaan DBHCHT. Harapannya, alokasi bisa dibagi 50 persen dalam bentuk specific grant dan 50 persen dalam bentuk block grant agar dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Di Kudus ada jalan dan jembatan yang terhubung langsung ke pabrik rokok. Buruh pabrik rokok berangkat sejak subuh hingga pulang sore, jadi infrastruktur sangat vital bagi mereka,” ujarnya.
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta –
Masyarakat di seluruh dunia mengecam tindakan Israel yang mencegat armada kapal Global Sumud yang membawa bantuan untuk warga Palestina di Gaza. Mereka mendesak Israel diberi sanksi.
Dilansir AFP, Jumat (3/10/2025), demo terjadi di Eropa, Amerika, hingga Australia. Mereka turun ke jalan untuk mengecam perlakuan Israel terhadap rombongan armada Global Sumud yang berlayar dari Barcelona beberapa bulan lalu. Mereka menentang blokade Israel terhadap Gaza.
Demo terjadi di beberapa wilayah:
Kepolisian Spanyol mengatakan sekitar 15.000 orang berbaris di Barcelona, Mereka mengecam Israel.
Mereka meneriakkan “Gaza, kamu tidak sendirian”, “Boikot Israel” dan “Kebebasan untuk Palestina”.
Polisi anti huru hara memukul mundur sebagian pengunjuk rasa yang mencoba memanjat penghalang dengan pentungan, memaksa mereka mundur, sebagaimana ditunjukkan dalam tayangan yang disiarkan di televisi publik Spanyol.
Diketahui, mantan Wali Kota Barcelona, Ada Colau, termasuk di antara mereka yang dicegah Israel untuk melanjutkan perjalanan. Colau dan rekan-rekan aktivisnya, termasuk cucu Nelson Mandela, Mandla Mandela, terancam dideportasi oleh Israel.
Ratusan pengunjuk rasa juga berbaris di luar parlemen Irlandia di Dublin, di mana dukungan untuk perjuangan Palestina sering dibandingkan dengan perjuangan Irlandia selama berabad-abad melawan penjajahan Inggris.
Miriam McNally, mengatakan putrinya telah berlayar bersama armada tersebut. Dia hadir di demonstrasi Dublin.
“Saya sangat khawatir untuk putri saya, tetapi saya sangat bangga padanya dan atas apa yang dia lakukan,” kata McNally kepada AFP.
“Dia membela kemanusiaan dalam menghadapi bahaya besar,” imbuhnya.
Kemudian, demo juga terjadi di Place de la Republique, Paris. Sekitar 1.000 orang berunjuk rasa di sana.
Kemudian di Kota Pelabuhan Marseille, Prancis, juga ada aksi demo. Ada 100 pengunjuk rasa pro-Palestina ditangkap pada sore hari setelah berupaya memblokir akses ke kantor produsen senjata Eurolinks, yang dituduh menjual komponen militer ke Israel.
Protes juga terjadi di Berlin, Den Haag, Tunis, Brasilia, dan Buenos Aires.
Pro-Palestinian demonstrators march behind a banner “Stop Genocide- Let’s block everything – General Strike” to support the Palestinians and to protest against the interception of the Global Sumud Flotilla, near the Colosseum in Rome on October 2, 2025. (Photo by Tiziana FABI / AFP) Foto: AFP/TIZIANA FABI
Sebelumnya, serikat buruh di Italia juga menyerukan melakukan aksi ‘mogok’ sebagai bentuk solidaritas dengan armada tersebut. Ribuan orang turun ke jalan untuk mendesak Perdana Menteri Giorgia Meloni membela para aktivis yang ditahan Israel.
Selain Roma, polisi mengatakan 10.000 orang bergabung dalam pawai, protes lain terjadi di kota-kota lain termasuk Milan, Torino, Firenze, dan Bologna.
Sehari setelah demonstrasi serupa pada Rabu (1/10) waktu setempat, para pengunjuk rasa di ibu kota berkumpul di Colosseum dan berbaris, mengecam dukungan perdana menteri sayap kanan tersebut terhadap Israel.
“Kami siap memblokir segalanya. Mesin genosida harus segera dihentikan,” teriak para demonstran.
Warga di Turki juga melakukan unjuk rasa. Mereka berbaris menuju Kedutaan Israel di Istanbul dengan membawa spanduk ’embargo total terhadap pendudukan”.
“Kami menuntut pembebasan semua anggota armada Sumud dan semua tahanan, dan sebagai mahasiswa, kami menuntut agar semua hubungan akademik dan ekonomi dengan negara Israel yang melakukan genosida dihentikan di universitas-universitas kami,” ujar seorang mahasiswa Elif Bozkurt.
Sekitar 3.000 demonstran juga turun ke depan gedung Parlemen Eropa di Brussels, Belgia, dengan satu spanduk yang mendesak Uni Eropa untuk “menghentikan pengepungan” sementara bom asap dan petasan diledakkan di tengah kerumunan.
“Pesannya adalah bahwa setiap kapal harus dilindungi,” ujar seorang pengunjuk rasa bernama Isis kepada AFPTV dalam demonstrasi tersebut.
Mereka mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk menghentikan “dana yang sangat besar yang dikirim ke Israel” melalui perjanjian blok tersebut dengan negara Timur Tengah tersebut.
Pro-Palestinian demonstrators march behind a banner “Stop Genocide- Let’s block everything – General Strike” to support the Palestinians and to protest against the interception of the Global Sumud Flotilla, near the Colosseum in Rome on October 2, 2025. (Photo by Tiziana FABI / AFP) Foto: AFP/TIZIANA FABI
Kerumunan serupa juga berunjuk rasa di Jenewa. Para pengunjuk rasa yang sebagian besar masih muda menyalakan api unggun di dekat stasiun pusat.
Para pengunjuk rasa kemudian menuju jembatan Mont Blanc di kota Swiss, di ujung Danau Jenewa. Aksi mereka disambut oleh barisan polisi anti huru-hara, yang kemudian mendorong mundur para demonstran setelah bentrokan singkat.
Kemudian di Ibu Kota Yunani, Athena, ada juga aksi demonstrasi yang mengecam Israel usai mencegat armada bantuan Gaza.
“Serangan terhadap armada Sumud merupakan eskalasi biadab dari negara apartheid Israel. Mereka bahkan tidak ingin membuka jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza,” ujar koordinator kelompok Dunia Melawan Rasisme dan Fasisme (KEERFA) Yunani, Petros Konstantinou kepada AFPTV.
Puluhan orang juga berunjuk rasa di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, sekutu utama Israel.
“Kami sangat kesal… Kesal, marah, muak karena apa yang mereka lakukan adalah untuk kemanusiaan. Mereka hanya membawa bantuan dan makanan bayi, penangkapan ini tidak adil,” kata seorang warga, Ili Farhan (43).
Halaman 2 dari 4
(zap/dek)
Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kota Pematangsiantar terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Rombongan ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Zainal Siahaan, bersama dengan perwakilan sejumlah perangkat daerah yang meliputi Satpol PP, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Bappeda, Disnaker, Dinkes, BPKD, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPJS Ketenagakerjaan dan RSUD dr. Djasamen Saragih.
Dalam kesempatan tersebut Plh. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, menyambut langsung rombongan di ruang Joyoboyo Balaikota Kediri. Turut mendampingi jajaran perangkat daerah Kota Kediri, di antaranya Bappeda, BPPKAD, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMTK, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Satpol PP, RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, serta Bagian Administrasi Perekonomian.
Dalam sambutannya, Ferry Djatmiko menyampaikan bahwa kunjungan lintas daerah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan sekaligus berbagi praktik baik dalam pengelolaan dana publik.
“Kunjungan lintas daerah seperti ini penting untuk memperkuat hubungan sekaligus membuka ruang diskusi agar pengelolaan dana publik semakin transparan, efektif, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ferry.
Ia menjelaskan bahwa DBHCHT merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi Kota Kediri. Penerimaan DBHCHT terus meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan capaian ini, Kota Kediri menjadi penerima DBHCHT terbesar ketiga di Jawa Timur.
Lebih lanjut, Ferry menjelaskan pemanfaatan DBHCHT diarahkan pada sejumlah bidang prioritas. Pada sektor kesehatan, dana digunakan untuk pembangunan dan pengembangan RSUD Gambiran, revitalisasi puskesmas, serta pengadaan obat-obatan dan sarana pelayanan kesehatan.
Sementara, pada sektor kesejahteraan masyarakat, alokasi DBHCHT mendukung bantuan langsung tunai bagi buruh rokok, bantuan sosial untuk anak yatim, serta jaminan sosial ketenagakerjaan dan bidang penegakan hukum, dana dimanfaatkan untuk sosialisasi aturan cukai, pembinaan industri, dan peningkatan kapasitas aparat.
Selain itu, sebagian dana digunakan untuk pembangunan daerah, seperti pengadaan mobil pemadam kebakaran, dump truck, serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.
Ferry menambahkan bahwa meskipun jumlah DBHCHT cukup besar, tantangan utama adalah memastikan pemanfaatannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak nyata. Karena itu, Pemkot Kediri terus melakukan evaluasi berkala serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah agar pengelolaan semakin optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pematangsiantar, Zainal Siahaan, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemkot Kediri.
Pemerintah Kota Kediri menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kota Pematangsiantar terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Ia menjelaskan bahwa Pematangsiantar hanya menerima sekitar 0,5 persen dari total dana DBHCHT yang diterima Kota Kediri. Meski relatif kecil, dana tersebut tetap dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dana itu terutama mendukung para pekerja pabrik rokok PT STTC yang mempekerjakan sekitar 7.000 orang, melalui program pelatihan dan pemberian bantuan alat kerja. Program tersebut diharapkan memberi keterampilan tambahan sekaligus kepercayaan diri bagi pekerja dalam meningkatkan penghidupan.
“Melalui kunjungan ini, kami ingin belajar dari Kota Kediri, khususnya terkait pemanfaatan DBHCHT yang lebih luas dan pengembangan layanan kesehatan serta rumah sakit yang telah berkembang baik di sini,” ujar Zainal.
Selain membahas DBHCHT, rombongan juga menaruh perhatian pada pengembangan UMKM di Kediri. Produk batik karya siswa sekolah luar biasa menjadi salah satu contoh inspiratif karena mampu memberi nilai tambah ekonomi sekaligus memberdayakan masyarakat.
Menutup sambutannya, Zainal berharap kerja sama dan pertukaran pengalaman antara kedua daerah dapat terus berlanjut.
“Meski saya akan segera memasuki masa purna tugas, komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan DBHCHT dan pengembangan sektor ekonomi akan diteruskan pemerintah daerah,” pungkasnya. [nm/but]
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1360915/original/045635300_1475232910-20160930--Bea-Cukai-Rilis-Temuan-Rokok-Ilegal-Jakarta--Faizal-Fanani-09.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Cukai Rokok Tak Naik Bikin Buruh Lega, Ini Alasannya – Page 3")
Hal itu, lanjut Henry Najoan, industri kretek merupakan sektor strategis nasional yang mempekerjakan sekitar 5,8 juta orang, mulai dari petani tembakau, pekerja pabrik, hingga distributor. Namun, sektor ini telah mengalami tekanan berat sejak diterbitkannya sejumlah aturan.
Kendati demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk meninjau ulang beberapa regulasi.Pada titik inilah, GAPPRI mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog yang inklusif dan transparan guna menciptakan regulasi yang adil dan berimbang, agar tercipta kebijakan yang bukan dominan hanya berorientasi kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya mengorbankan sektor lain, tetapi harus adil juga bagi kepentingan pembangunan ekonomi, sosial dan industri.
“Hal ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan industri, melindungi jutaan pekerja, dan menjaga stabilitas perekonomian nasional sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo,” pungkas Henry Najoan.
Bisnis.com, JAKARTA – Banyak pertanyaan yang muncul mengenai kapan pencairan terbaru bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah.
Sebelumnya pada September lalu, BSU diperkirakan akan kembali digulirkan oleh pemerintah untuk para pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan BSU ditujukan untuk meringankan beban para pekerja serta menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
“Penyaluran BSU bertujuan meringankan beban ekonomi para pekerja dan buruh di tengah situasi ketidakpastian ekonomi,” ujar Yassierli saat kunjungan kerja di Padang, Sumatera Barat, Rabu (10/9), dikutip dari Antaranews.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat mengatakan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.
Terakhir, penyaluran BSU berlangsung pada Agustus 2025. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi kapan BSU akan kembali dicairkan.
Jadwal Pencairan BSU Oktober 2025
Belum ada pengumuman resmi mengenai kapan bantuan subsidi upah (BSU) untuk bulan Oktober 2025 dicairkan oleh pemerintah.
Oleh sebab itu, hingga saat ini pencairan BSU masih menunggu pengumuman dan informasi resmi dari Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan.
Pekerja diimbau rutin memantau informasi terkini melalui laman resmi Kemnaker, aplikasi JMO, maupun kanal BPJS Ketenagakerjaan.
Syarat Mendapat BSU 2025
Melansir situs resmi Kemnaker, syarat umum penerima BSU yakni:
Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid
Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah
Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama
Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan
Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan
Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Cara Cek Penerima BSU 2025
1. Melalui Situs Kemnaker
Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id
Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
Lengkapi kode keamanan yang muncul
Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi
Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia
2. Melalui JMO
Unduh aplikasi JMO
Daftar akun pada aplikasi tersebut
Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”
Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status penyaluran dan informasi rekening tujuan
Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima BSU
Jakarta –
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM merespons permintaan buruh yang menuntut upah minimum tahun 2026 naik sebesar 10%. BKPM menyerahkan perhitungan itu kepada lembaga tripartit, namun berharap kenaikan upah tetap mempertimbangkan dampak ke iklim investasi.
Menurut Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan, pengambilan keputusan harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai kenaikan upah minimum membuat iklim investasi di Tanah Air menjadi tidak kompetitf.
“Pada akhirnya pertimbangan kita adalah inflasi dan peningkatan GDP kalau dia memang bisa memberikan kemungkinan lebih mensejahterakan, kita lakukan. Tetapi yang harus dipertimbangkan hati-hati adalah jangan sampai peningkatannya itu memunculkan kemungkinan Indonesia menjadi tidak kompetitif,” ujar Nurul saat ditemui di kantornya di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Selain mempertimbangkan kesejahteraan buruh, Nurul menyebut hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Investasi sendiri menjadi salah satu instrumen untuk membuka lapangan pekerjaan.
“Karena bagi pemerintah yang dipertimbangkan adalah bukan sekedar meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi memikirkan saudara-saudara kita yang belum punya pekerjaan sehingga menavigasi ini pemerintah harus hati-hati. Jangan buruh yang sudah ada disejahterakan tetapi yang miskin makin banyak karena mereka nggak punya pekerjaan,” bebernya.
Nurul menjelaskan, dampak kenaikan upah terhadap iklim investasi sebenarnya tergantung pada sektor apa yang dimaksud. Misalnya industri padat karya seperti tekstil, kenaikan upah minimum akan terasa dampaknya.
“Kita harus memetakan dulu kompetitor dalam konteks menarik investasi itu adanya di sektor apa bersaing dengan siapa. Jadi kalau kita bicara misalnya UMR yang berkaitan dengan misalnya industri tekstil dan apparel. Tentunya kalau kita bicara dari sisi pada akhirnya cost productionnya itu kita pasti nggak bisa bersaing dengan Bangladesh,” ujar Nurul.
Untuk industri tersebut, Bangladesh memiliki upah minimum yang lebih rendah dari Indonesia. Meski demikian, negara di Asia Selatan itu memiliki pangsa pasar yang lebih kecil dibandingkan Indonesia dan teknologi yang belum tentu sebagus Indonesia.
“Nah dalam konteks itu kita harus meletakkan persaingannya adalah dengan menganalisa kalau Bangladesh punya kemampuan untuk produksi dengan biaya yang lebih murah karena faktor tenaga kerjanya murah, tapi teknologinya belum tentu yang paling bagus. Marketnya juga kecil,” tutupnya.
Lihat juga Video: Kemenaker Siapkan Platform Online untuk Pendaftaran Magang Bergaji UMP
(ily/rrd)