Xcloud.id

Topik: Buruh

  • PDIP Siap Bantu Pemerintah, Usulkan Ada Satuan Khusus untuk Lindungi Pekerja Migran Indonesia – Page 3

    PDIP Siap Bantu Pemerintah, Usulkan Ada Satuan Khusus untuk Lindungi Pekerja Migran Indonesia – Page 3

    Hasto pun mengingatkan pada cita-cita pendiri Indonesia, bahwa negara hadir untuk menjamin bekerjanya kemanusiaan dan keadilan sosial dan kehidupan yang layak bagi semua warga negaranya.

    “Ini yang harus kita sentuh dengan mengingatkan kembali bahwa pada dasarnya republik ini dibangun dengan suatu cita-cita besar, cita-cita keadilan sosial. Cita-cita di mana dalam demokratisasi ekonomi harus memastikan setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak secara kemanusiaan atas pekerjaannya,” kata dia.

    Adapun turut hadir, Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana; Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayat; Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends serta perwakilan organisasi buruh.

    Selain itu, ada juga sejumlah Anggota DPR seperti TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto dan Edy Wuryanto. Lalu, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Sri Rahayu.   

  • PDIP tekankan pendekatan ideologis dalam Perlindungan Pekerja

    PDIP tekankan pendekatan ideologis dalam Perlindungan Pekerja

    Kami bisa membantu pemerintah untuk mengaktifasi kader-kader PDI Perjuangan yang juga berada di seluruh dunia. Bahkan kita bisa mendirikan semacam komite kerja atau semacam task force untuk melindungi buruh-buruh migran

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya menekankan masalah perlindungan pekerja lebih dari sekadar persoalan teknis, pelanggaran hukum atau hak asasi manusia (HAM) semata, melainkan sebagai persoalan ideologis.

    Hal itu disampaikannya menyoroti berbagai persoalan serius yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik domestik maupun migran.

    “Kita melihat berbagai persoalan yang terjadi, seperti penempatan ilegal dan perdagangan orang, kekerasan fisik dan psikis, tidak digaji sesuai dengan kontrak, dokumen kerja palsu atau disiksa oleh majikan,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Hasto dalam workshop bertajuk Kajian Kritis: Regulasi, Layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

    Acara yang digelar di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta ini turut diikuti oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, kader partai hingga perwakilan dari pemerintah yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) serta Komnas HAM.

    Hasto menambahkan berbagai tragedi kemanusiaan terkait pekerja menggugah perasaan semua pihak untuk melindungi pekerja Indonesia. Oleh karena itu, Hasto menegaskan bahwa PDIP memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia.

    Pria kelahiran Yogyakarta itu menyebut peran Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PDIP yang dapat membantu pemerintah dalam melindungi buruh migran yang berada di berbagai negara.

    Untuk memperkuat perlindungan, Hasto mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus.

    “Kami bisa membantu pemerintah untuk mengaktifasi kader-kader PDI Perjuangan yang juga berada di seluruh dunia. Bahkan kita bisa mendirikan semacam komite kerja atau semacam task force untuk melindungi buruh-buruh migran,” jelas Hasto.

    Hasto pun mengingatkan kembali pada cita-cita pendirian Republik Indonesia, bahwa negara hadir untuk menjamin bekerjanya kemanusiaan dan keadilan sosial dan kehidupan yang layak bagi semua warga negaranya.

    “Ini yang harus kita sentuh dengan mengingatkan kembali bahwa pada dasarnya Republik ini dibangun dengan suatu cita-cita besar, cita-cita keadilan sosial. Cita-cita di mana dalam demokratisasi ekonomi harus memastikan setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak secara kemanusiaan atas pekerjaannya,” kata Hasto.

    Langkah pembentukan taskforce perlindungan pekerja migran ini diharapkan dapat menjadi aksi nyata PDIP dalam menyelesaikan masalah-masalah aktual yang dihadapi pekerja migran Indonesia, terutama di wilayah-wilayah rawan seperti perbatasan Thailand dan Kamboja, sekaligus mengingatkan pemerintah akan mandat konstitusionalnya.

    Workshop ini juga menghadirkan sejumlah nara sumber diantaranya, Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana; Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayat; Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends serta perwakilan organisasi buruh.

    Turut hadir dalam acara ini, anggota DPR RI TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto dan Edy Wuryanto. Lalu, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Sri Rahayu.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ironi Warga RI: Lapangan Kerja Terbatas, PHK Datang Silih Berganti

    Ironi Warga RI: Lapangan Kerja Terbatas, PHK Datang Silih Berganti

    Bisnis.com, JAKARTA – Survei Bank Indonesia (BI) mencatat indeks keyakinan konsumen terendah sejak 3 tahun terakhir. Rendahnya keyakinan konsumen itu terjadi karena masyakarat mulai pesimistis terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan.

    Indeks ketersediaan lapangan kerja menjadi satu-satunya indikator yang berada di zona pesimis atau di bawah nilai acuan di level 92.

    Sementara itu, investasi yang digembar-gemborkan naik ternyata cukup lamban dalam menyerap tenaga kerja. Padahal, kalau merujuk kepada pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli belum lama ini, ada sekitar 7 juta warga negara Indonesia yang menganggur, belum lagi hingga Agustus 2025 lalu sekitar 44.333 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja PHK.

    Di sisi lain, alih-alih menciptakan lapangan kerja baru, pemerintah justru hanya menyediakan program magang bukan kepada mahasiswa tetapi kepada lulusan fresh graduate. Berbagai program deregulasi yang dimulai dari pemberlakukan Online Single Submission (OSS), implementasi Undang-undang Cipta Kerja, hingga berbagai kemudahan dari aspek fiskal, tidak mampu sepenuhnya menyerap angkatan kerja yang tersedia.

    Ironisnya, dari sekitar 7 jutaan pengangguran, kalau merunut pernyataan Menaker Yassierli, 1 juta di antaranya berstatus sebagai sarjana.

    Persoalan semakin pelik kalau melihat struktur tenaga kerja setidaknya sampai Februari 2025 lalu. Pekerja informal tetap mendominasi angkatan kerja Indonesia. Masih merujuk data BPS, statistik juga menunjukkan bahwa sebanyak 86,58 juta orang bekerja di sektor informal dari total angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang. Itu artinya, hampir 60% orang bekerja di Indonesia berada di sektor informal.

    Sebaliknya, pada periode tersebut juga, hanya 59,19 juta orang yang bekerja di sektor formal atau sebesar 40,60% dari total angkatan kerja. 

    Besaran persentase pekerja sektor informal pun naik dari periode Februari 2024 atau setahun sebelumnya, yakni dari 59,17%. Bahkan, pada Februari 2023 sempat menyentuh 60,12%. 

    Adapun kalau melihat data secara lebih rinci, jika dibandingkan dengan Februari 2024, jumlah pekerja yang berstatus sebagai buruh, pegawai atau karyawan juga mengalami penurunan secara persentase. Sekadar contoh, pada Februari 2025 lalu jumlah penduduk yang berstatus sebagai buruh, pegawai dan karyawan hanya sebesar 37,08%, turun dibandingkan Febuari 2024 yang tercatat sebesar 37,31%.

    1 dari 7 Anak Muda Menganggur

    Sementara itu, laporan Bank Dunia (World Bank) menyebut generasi muda Asia kesulitan mendapatkan pekerjaan layak termasuk di Indonesia, dengan banyak yang terjebak di sektor informal berproduktivitas rendah. 

    Dalam laporan pembaruan ekonomi regional yang dirilis Selasa (7/10/2025), Bank Dunia mencatat adanya kesenjangan signifikan antara pekerja muda dan berpengalaman di sejumlah negara Asia. 

    Laporan tersebut memaparkan, di China dan Indonesia, satu dari tujuh anak muda masih menganggur. Lembaga tersebut juga memperingatkan bahwa jumlah penduduk yang rentan jatuh ke jurang kemiskinan kini lebih besar dibandingkan kelas menengah di sebagian besar negara.

    “Secara umum tingkat ketenagakerjaan tinggi, tetapi anak muda kesulitan menemukan pekerjaan. Sebagian besar masyarakat di Asia yang mencari kerja memang mendapatkannya, namun banyak yang terjebak di sektor informal atau berproduktivitas rendah,” tulis Bank Dunia.

    Partisipasi angkatan kerja juga masih rendah di negara-negara Pasifik dan di kalangan perempuan. 

    Data yang dipaparkan oleh Bank Dunia itu juga sejalan dengan data BPS, bahwa jumlah penduduk di usaia produktif misalnya 15 -59 tahun mewakili 19,2% dari total tingkat pengangguran terbuka.

    Apa Kata Pengamat?

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengaku tidak heran dengan perkembangan turunnya keyakinan konsumen yang salah satunya dipicu oleh pesimisme terhadap ketersediaan lapangan kerja. 

    “IKK jatuh ke kisaran 115 karena mesin ekspektasi rumah tangga tertekan dari tiga sisi sekaligus: harga pangan merangkak, pasar kerja terasa sepi, dan porsi cicilan menyita pendapatan,” ujar Syafruddin kepada Bisnis, Rabu (8/10).

    Dia menjelaskan banyak laporan terdahulu yang sudah menunjukkan sinyal pelemahan ekonomi. Contohnya, IKK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merosot ke 90,5 pada September 2025 dengan alasan “harga sembako naik” dan “kondisi kerja sulit”.

    Selain itu, Bank Indonesia sudah memberi peringatan sejak Agustus: IKK turun ke 117,2, sedangkan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) berada di zona pesimis di sekitar 93, yang menandai persepsi bahwa lowongan menyempit.

    Pada saat yang sama, sambungnya, porsi pendapatan yang tersedot cicilan meningkat, sehingga rumah tangga menahan belanja besar. “Kombinasi tekanan biaya hidup, akses kerja yang dirasa makin sulit, dan ruang belanja yang mengecil mendorong konsumen menilai masa kini berat dan masa depan belum meyakinkan—cukup untuk menyeret IKK ke titik terendah dalam sekitar 3,5 tahun,” jelas Syafruddin.

    Dalam IKK, salah satu komponen yang dinilai adalah ekspektasi ketersediaan lapangan kerja. Sejak Mei 2025, indeks ketersediaan lapangan kerja (IKLK) terus berada di zona pesimis atau di bawah nilai acuan.

    IKLK berada di level 92 pada September 2025. Angka itu turun dari bulan sebelumnya atau Agustus 2025, yang berada di level 93,2. Padahal, pemerintah telah meluncurkan berbagai program stimulus untuk menjaga daya beli dan menciptakan lapangan kerja, seperti program magang fresh graduate, pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP) untuk sektor pariwisata dan padat karya, iuran JKK dan JKM untuk lepas, hingga Padat Karya Tunai.

    Syafruddin menilai program-program tersebut belum mengangkat ekspektasi ketersediaan kerja secara signifikan karena sebagian besar stimulus masih bersifat mereduksi biaya dan menyerap tenaga kerja sementara, bukan menambah pesanan produksi yang memicu perekrutan permanen.

    Dia mencontohkan, program Padat Karya Tunai memang membantu masyarakat berpendapatan rendah, tetapi bersifat harian dan jangka pendek sehingga tidak cukup kuat untuk mengubah persepsi peluang kerja di masyarakat. Begitu pula insentif PPh 21 DTP dan diskon iuran JKK/JKM yang menurunkan beban perusahaan dan pekerja, namun dinilai tidak otomatis mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja.

    “Tanpa lonjakan order yang jelas—entah dari ekspor, pariwisata, pengadaan pemerintah yang membeli output UKM, atau proyek bernilai tambah—perusahaan cenderung menunda kontrak baru. Hasilnya, publik masih membaca sinyal pasar kerja sebagai ‘ketat,’ dan IKLK bertahan di bawah 100 walau stimulus diumumkan,” tutup Syafruddin.

  • Pamit Ngarit, Lansia di Bondowoso Meninggal Dunia di Sawah Miliknya

    Pamit Ngarit, Lansia di Bondowoso Meninggal Dunia di Sawah Miliknya

    Bondowoso (beritajatim.com) – Seorang pria lanjut usia di Bondowoso ditemukan meninggal dunia di area persawahan miliknya setelah pamit ngarit atau mencari rumput sejak pagi. Peristiwa itu terjadi di Dusun Sekolahan, Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Selasa (7/10/2025) sore.

    Korban diketahui bernama Tola’i (76), seorang buruh tani setempat. Ia ditemukan dalam posisi terlentang dan sudah tidak bernyawa di sawah miliknya sekitar pukul 17.50 WIB.

    Kasi Humas Polres Bondowoso, Iptu Boby Dwi Siswanto, membenarkan kejadian tersebut. “Benar, seorang warga Desa Kembang atas nama Tola’i ditemukan meninggal dunia di sawah miliknya. Petugas Polsek Bondowoso Kota sudah melakukan pemeriksaan di lokasi,” ujarnya, Rabu (8/10/2025).

    Berdasarkan keterangan saksi yang juga istri korban, Rahmatun (54), korban berpamitan dari rumah sekitar pukul 09.00 WIB untuk mencari rumput. Namun hingga sore hari tak kunjung pulang. “Sekitar pukul 17.30 WIB, saksi menyusul ke sawah dan menemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia,” jelas Iptu Boby.

    Warga yang mengetahui kejadian itu segera mengevakuasi jenazah korban ke rumah duka. Kepala dusun setempat kemudian menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Kembang, Aiptu Putu Sudaryanto, untuk melaporkan kejadian tersebut.

    Petugas Polsek Bondowoso Kota, termasuk Kapolsek, Wakapolsek, Ps. Kanit Reskrim, Bhabinkamtibmas, dan SPKT, langsung mendatangi lokasi guna melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta pemeriksaan awal.

    “Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal dunia karena kelelahan atau faktor kesehatan saat bekerja di sawah,” terang Iptu Boby.

    Jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. “Polisi telah melakukan pemeriksaan di lokasi dan berkoordinasi dengan keluarga. Kami turut berbelasungkawa atas peristiwa ini,” pungkasnya. [awi/beq]

  • Warga Brasil-Meksiko Aktivis Global Sumud Flotilla Pulang Usai Ditahan Israel

    Warga Brasil-Meksiko Aktivis Global Sumud Flotilla Pulang Usai Ditahan Israel

    Jakarta –

    Brasil dan Meksiko mengumumkan bahwa warga negara mereka yang ditahan oleh Israel setelah menjadi bagian dari armada bantuan Gaza dalam perjalanan pulang. Sejumlah warga Brasil dan Meksiko tergabung dalam Global Sumud Flotilla.

    Dilansir AFP, Rabu (8/10/2025), 13 warga Brasil, termasuk anggota parlemen Luizianne Lins dari Partai Buruh yang berkuasa, “dibawa ke perbatasan dengan Yordania dan dibebaskan,” kata Kementerian Luar Negeri Brasilia dalam sebuah pernyataan.

    Kementerian Luar Negeri Meksiko, dalam pernyataan terpisah, mengatakan bahwa 6 warga Meksiko juga dibawa ke Yordania, di mana mereka disambut oleh duta besar Meksiko.

    “Mereka meninggalkan Israel dan mulai kembali ke Meksiko,” kata kementerian tersebut.

    Armada Global Sumud berlayar bulan lalu, mengangkut para politisi dan aktivis menuju Gaza, di mana PBB mengatakan blokade Israel yang semakin ketat dan serangan militer yang tak henti-hentinya menyebabkan kelaparan melanda. Israel mencegat sekitar 45 perahu kecil dan menahan lebih dari 470 orang pekan lalu.

    “Setelah enam hari dipenjara secara ilegal di Israel, 13 warga Brasil dari Sumud Global Flotilla akhirnya bebas,” tulis Lins di Instagram.

    Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menuduh Israel melanggar hukum internasional dengan mencegat armada tersebut di perairan internasional.

    Baik ia maupun mitranya dari Meksiko, Claudia Sheinbaum, telah menuntut pemulangan warga negara mereka dengan selamat.

    Seorang anggota dewan Italia, yang juga merupakan bagian dari armada tersebut, mengatakan setelah pembebasan pekan lalu bahwa para aktivis telah “diperlakukan seperti binatang” selama penahanan.

    Israel membantah tuduhan tersebut dan bersikeras bahwa hak-hak hukum para tahanan sepenuhnya dihormati.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

  • Lansia Kutorejo Mojokerto Tertembak Peluru Nyasar, Pelaku Diburu Belum Ditemukan

    Lansia Kutorejo Mojokerto Tertembak Peluru Nyasar, Pelaku Diburu Belum Ditemukan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Warga Dusun Muteran, Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto langsung melakukan pencarian pelaku penembakan, Kayi (70). Warga mencari hingga area persawahan di belakang rumah korban pasca kejadian, Jumat (3/10/2025) malam.

    Korban yang dikenal masih aktif bekerja sebagai buruh tani itu sempat terjatuh sambil memegangi dada dan bersimbah darah usai kejadian. Warga langsung memberikan pertolongan ke dokter setempat dengan menggunakan sepeda motor hingga akhirnya dirujuk ke RS Dr Soetomo Kota Surabaya.

    “Suaranya keras sekali, jedeeerrrr… Semua pada keluar rumah. Pas dilihat, orangnya sudah jatuh sambil pegang dada. Dikira tangannya yang kena, ternyata dadanya berdarah. Langsung dibawa ke dokter desa depan SD menggunakan sepeda motor, nunggu mobil tidak ada,” ungkap tetangga korban, Ana (70).

    Karena keterbatasan alat medis, korban kemudian dirujuk ke RSUD Prof dr Soekandar Kecamatan Mojosari dan dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo Kota Surabaya. Usai kejadian, warga sekitar spontan menyebar mencari pelaku penembakan. Mereka menelusuri area sekitar rumah korban hingga ke persawahan di belakang rumah korban.

    “Iya langsung nyebar cari pelaku sampai ke area persawahan. Dugaannya dari arah utara karena orangnya sudah masuk teras rumah, kena tembak jadi dugaan dari arah utara. Warga langsung nyebar cari pelaku tapi tidak ketemu. Setahu saya tidak ada musuh,” ujarnya.

    Diketahui, Kayi tinggal seorang diri di rumahnya sejak cucunya yang biasa menemaninya melahirkan dan tinggal bersama anaknya. Suami korban telah meninggal dunia sekitar empat tahun lalu. Warga menyebut korban dikenal baik dan tidak memiliki masalah dengan siapa pun di lingkungan sekitar.

    Hingga kini, aparat kepolisian dari Polsek Kutorejo bersama Satreskrim Polres Mojokerto masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap asal peluru dan pelaku penembakan tersebut.

    Sebelumnya, seorang warga Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Kayi (70), mengalami luka serius di bagian dada sebelah kiri akibat pada Jumat (3/10/2025) malam. Korban terkena peluru nyasar yang diduga berasal dari senapan angin. [tin/but]

  • Jalan depan Kedubes Amerika ditutup imbas aksi Palestina

    Jalan depan Kedubes Amerika ditutup imbas aksi Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Petugas menutup Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, depan Kedubes Amerika Serikat imbas unjuk rasa oleh sejumlah elemen masyarakat terkait kemerdekaan Palestina.

    Pada Selasa sekitar pukul 15.00 WIB petugas mengalihkan kendaraan yang akan mengarah ke Stasiun Gambir karena seluruh jalan digunakan oleh massa.

    Petugas sempat membuka satu jalur kendaraan, akan tetapi karena banyaknya massa yang berada di depan Kedubes Amerika, maka petugas menutup jalan itu.

    Saat ini ribuan orang telah memadati jalan tersebut dan massa terus berdatangan untuk bersama-sama menyuarakan kebebasan Palestina.

    Bahkan massa buruh pun bergabung dan ikut menyuarakan aspirasi yang mereka bawa.

    Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa terkait skenario pengalihan lalu lintas sifatnya situasional.

    Namun, warga diimbau agar menghindari kawasan Jalan Medan Merdeka selama unjuk rasa berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif.

    “Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” ungkap Susatyo.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OPINI: Paket Stimulus Tenaga Kerja

    OPINI: Paket Stimulus Tenaga Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewasa ini pengangguran dan upaya menciptakan lapangan kerja baru menjadi tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia.

    Berdasarkan survei Bank Indonesia yang dirilis pertengahan bulan September 2025 lalu, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLP) Agustus 2025 tercatat 93,2 masih berada pada level kurang dari 100 atau berada di zona pesimistis.

    Berbeda dengan lulusan pascasarjana dan sarjana yang cenderung optimis, untuk pencari kerja berpendidikan SMA umumnya pesimistis menyikapi kondisi ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 bertambah 83.450 orang jika dibandingkan data Februari 2024.

    Berbagai kasus PHK dan angka pengangguran yang terus meningkat ini, bukan saja berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menjadi beban sosial, tetapi juga sumber kecemasan bagi para pencari kerja. Untuk mencegah agar angka pengangguran tidak terus bertambah, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan 17 paket stimulus ekonomi untuk tahun 2025—2026.

    Paket stimulus yang digulirkan intinya mencakup program akselerasi, keberlanjutan, dan penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas tersendiri, sebab disadari bahwa barisan pencari kerja yang terus bertambah niscaya akan menjadi bom waktu yang berbahaya. Pengalaman unjuk rasa yang terjadi di Nepal menjadi pelajaran yang berharga tentang bagaimana kita seharusnya bersikap menghadapi peningkatan jumlah pengangguran di berbagai daerah.

    Dari total 17 paket stimulus ekonomi yang dikucurkan, pemerintah membagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu: 8 program akselerasi untuk tahun 2025, termasuk magang lulusan baru, bantuan pangan, dan program padat karya tunai. Selanjutnya ada 4 program lanjutan hingga 2026, seperti perpanjangan insentif pajak UMKM dan diskon iuran BPJS.

    Selanjutnya ada 5 program prioritas untuk mendorong pengembangan penyerapan tenaga kerja, yang menjadi andalan pemerintah dalam membuka jutaan lapangan kerja baru. Melalui program unggulan yang ditargetkan menyerap lebih dari 3,5 juta tenaga kerja, pemerintah telah merancang ke sejumlah program unggulan, meliputi: pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan mampu menyerap 1,38 juta pekerja.

    Program Kampung Nelayan Merah Putih yang diharapkan dapat menciptakan 200.000 lapangan kerja di 100 desa pesisir. Program revitalisasi tambak pantura seluas 20.000 hektare yang diprediksi akan mampu menyerap 168.000 tenaga kerja.

    Sementara itu, untuk program modernisasi 1.000 kapal nelayan diharapkan akan dapat membuka 200.000 peluang kerja baru. Dan, yang terakhir program pengembangan perkebunan rakyat atau replanting 870.000 hektare yang diproyeksikan akan dapat menciptakan 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun ke depan.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam kete-rangannya kepada media massa menyatakan bahwa pengguliran paket stimulus ekonomi ini dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal, sekaligus memberi sinyal kuat kepada pasar bahwa pemerintah serius dalam memperluas kesempatan kerja dan mempertahankan momentum pertumbuhan.

    Meski didukung alokasi dana yang besar, bukan tidak mungkin program ini akan kurang maksimal karena krisis kepercayaan publik dan pasar. Untuk itu, membangun dan merebut kembali kepercayaan publik dan pasar menjadi penting.

    Program paket stimulus ekonomi ini, menurut pemerintah juga menyasar pekerja informal seperti ojek online, kurir, dan sopir dengan insentif berupa diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga 50%.

    Diskon iuran BPJS ini mencakup lebih dari 700.000 pekerja pada tahap awal. Dengan peluncuran 17 paket stimulus ekonomi, pemerintah menegaskan bahwa pemulihan ekonomi bukan hanya soal perbaikan angka makro ekonomi, tetapi juga soal membuka akses kerja nyata bagi jutaan warga yang membutuhkan.

    Indonesia, saat ini sedang dalam kondisi darurat pengangguran. PHK yang terjadi di berbagai industri di Tanah Air dan perkembangan aktivitas bisnis yang cenderung seret, menyebabkan peluang pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan menjadi makin kecil. Tanpa ada intervensi program dari pemerintah, bukan tidak mungkin daftar pencari kerja di Tanah Air akan makin panjang.

    PEMBERDAYAAN

    Dengan dukungan dana sebesar Rp16,23 triliun, harus diakui ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk mengatasi persoalan krisis ekonomi yang dihadapi masyarakat.

    Suntikan dana Rp200 triliun ke bank negara dan pengguliran program paket bantuan ke masyarakat berpotensi menjadi jalan cerah bagi pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja serta penguatan UMKM. Kendati demikian, yang masih menjadi persoalan adalah seberapa jauh pengguliran program paket stimulus ekonomi ini mampu berdampak signifikan bagi upaya perbaikan taraf kesejahteraan masyarakat, khusus dalam mengatasi persoalan pengangguran yang belakangan ini makin meresahkan?

    Pertanyaan ini penting dikaji secara mendalam, sebab diakui atau tidak, banyak pihak sebetulnya masih meragukan manfaat program paket stimulus ekonomi bagi upaya penciptaan lapangan kerja. Hingga saat ini, peran koperasi merah putih harus diakui masih belum seperti yang diharapkan.

    Demikian pula untuk program modernisasi perikanan, tentu sulit diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru karena modernisasi dan mekanisasi perikanan justru akan meminggirkan posisi buruh nelayan yang tidak memiliki apa-apa kecuali tenaga manualnya.

    Satu hal yang seharusnya dihindari dalam program penciptaan lapangan kerja adalah cara-cara instan yang hasilnya tidak jangka panjang. Keberlanjutan program sering terbukti terputus ketika program diperlakukan seperti proyek yang sifatnya sesaat.

    Berbeda dengan program berkelanjutan yang umumnya dibangun dari basis kultur dan modal sosial masyarakat yang kontekstual, program yang sifatnya top down umumnya dampaknya temporer dan segmenter.

    Pengalaman telah banyak membuktikan bahwa pelaksanaan program padat karya dan pemberian bantuan modal usaha, dampaknya hanya jangka pendek. Pada saat tahun anggaran berjalan, pelaksanaan program biasanya terkesan lancar dan efektif. Namun, lain soal ketika program tidak lagi didukung dana dan pendampingan dari pemerintah.

    Masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program sering tidak memiliki sense of belonging, dan partisipasi mereka otomatis berhenti tatkala tidak lagi didukung anggaran yang cukup.

    Di berbagai daerah, selama ini program populis yang dikembangkan pemerintah umumnya tidak berorientasi pada upaya empowermentyang berkelanjutan. Program yang dilaksanakan umumnya lebih banyak menawarkan kesempatan kerja instan yang top down, dan tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang ada untuk benar-benar berdaya dan melanjutkan program meski tidak ada lagi dukungan dana dari atas.

    Bahkan, yang lebih memprihatinkan, alih-alih membangun keberdayaan, program yang dikembangkan pemerintah sering justru mematikan potensi self-help masyarakat untuk berdaya menolong dirinya sendiri. Program yang digulirkan justru tanpa sadar malah menimbulkan ketergantungan yang menyebabkan keberlanjutan program menjadi terputus.

  • Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Buruh Desak DPR Sahkan UU Pro-Pekerja Megapolitan 6 Oktober 2025

    Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Buruh Desak DPR Sahkan UU Pro-Pekerja Megapolitan 6 Oktober 2025

    Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Buruh Desak DPR Sahkan UU Pro-Pekerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Massa aksi dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat Warga (RDPW) yang digelar di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/10/2025), memprotes kondisi tenaga kerja di Indonesia yang dinilai kian tidak menentu.
    Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Sunarno (40), menyuarakan keresahan para pekerja yang mayoritas tidak memiliki kepastian kerja.
    “Mayoritas pekerja sekarang ini adalah tidak memiliki jaminan kepastian kerja. Dan itu sama persis filosofis dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
    Easy hiring, easy firing,
    ” kata Sunarno dalam orasinya.
    Ia juga mendesak DPR bersama pemerintah segera menyusun undang-undang yang berpihak pada buruh.
    “Kalau gerakan buruh atau serikat-serikat buruh tidak dilibatkan maka kita pastikan gerakan buruh akan melakukan aksi-aksi besar, bahkan bukan hanya seperti Omnibus Law Cipta Kerja, tapi kami juga merancang pemogokan secara umum,” ujarnya.
    Salman (21), salah seorang peserta aksi, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan buruh.
    “Kenyataannya, kayaknya selama pemerintahan Prabowo-Gibran justru banyak industri-industri ini yang tutup dan dampak terhadap buruh ya jadi mereka di-PHK, enggak bisa kerja lagi dan sebagainya,” ungkapnya.
    Menurut Salman, pemerintah perlu membuat undang-undang baru mengenai perburuhan, khususnya terkait upah dan jam kerja. Ia menilai aturan dalam UU Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 dan 36 Tahun 2021 justru merugikan buruh.
    “Jadi kalau menurut saya, sejauh ini masih sangat diperlukan undang-undang perburuhan yang baru,” katanya.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com,
    orasi politik dalam aksi ini berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Peserta kemudian menutup rangkaian kegiatan dengan menyalakan lilin.
    Sebelumnya, aksi RDPW ini juga melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil.
    Aksi tersebut bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus menjadi bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • LPEM UI Soroti Nasib Drivel Ojol & Pedagang Cs Belum Dapat JHT-JP

    LPEM UI Soroti Nasib Drivel Ojol & Pedagang Cs Belum Dapat JHT-JP

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) menyoroti kesenjangan perlindungan sosial antara pekerja formal dan informal dalam sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

    Dalam kajian Labor Market Brief edisi September 2025, LPEM UI menemukan bahwa pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) seperti pengemudi ojek daring, pedagang kecil, nelayan, hingga petani masih tertinggal jauh dibandingkan pekerja formal dalam hal perlindungan.

    Untuk para Penerima Upah (PU) yang bekerja di perusahaan atau pemberi kerja formal, seperti buruh pabrik, pegawai tetap, atau karyawan kontrak yang menerima gaji bulanan mereka pada umumnya menerima seluruh program BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku.

    Jaminan yang diterima seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Pasalnya, iuran untuk program-program tersebut dipotong langsung dari gaji dan disetorkan oleh perusahaan. Sehingga kepesertaan kelompok ini relatif tinggi dan berkelanjutan.

    Bagi pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal, paket perlindungan yang tersedia jauh lebih terbatas. Program dasar yang diwajibkan hanyalah Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dengan iuran sekitar Rp 16.800 per bulan.

    “JKK dan JKM dirancang untuk mudah diakses oleh pekerja mandiri. Namun pada praktiknya, keterbatasan pilihan program membuat segmen BPU masih jauh tertinggal dibandingkan pekerja formal,” tulis LPEM UI dalam laporannya, dikutip Senin (6/10/2025).

    Berdasarkan data kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan yang dihimpun oleh LPEM UI pada 2024, dari 65,2 juta tenaga kerja terdaftar hanya 45,2 juta tenaga kerja yang masuk ke dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

    Secara rinci, 45,2 juta tenaga kerja yang terlindungi terdiri dari 29,3 juta adalah Penerima Upah, 9,9 juta BPU, dan 6 juta pekerja jasa konstruksi.

    “Artinya, BPU yang terlindungi hanya sekitar seperlima dari total peserta, padahal justru segmen ini yang banyak menghadapi risiko kerja tinggi serta memiliki tingkat ketergantungan keluarga yang besar terhadap satu pencari nafkah,” tulisnya.

    Untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) dari total 19,1 juta peserta aktif, 18,4 juta berasal dari PU dan hanya 674 ribu dari BPU. Sementara untuk Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, seluruh pesertanya berasal dari PU, sementara BPU sama sekali tidak memiliki akses terhadap dua program ini.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]