Xcloud.id

Topik: Buruh

  • Dorong Transformasi dan Integritas, Wamenaker Afriyansyah Tekankan Peran Strategis Pengawas Ketenagakerjaan – Page 3

    Dorong Transformasi dan Integritas, Wamenaker Afriyansyah Tekankan Peran Strategis Pengawas Ketenagakerjaan – Page 3

    Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan secara konsisten mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan regulasi serta peraturan perundang-undangan.

    “Kementerian Ketenagakerjaan, sesuai mandat undang-undang, senantiasa melakukan edukasi dan komunikasi, serta memberikan kepercayaan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat fungsi pengawasan di wilayah masing-masing,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Afriansyah menegaskan bahwa acara ini merupakan wujud komitmen bersama seluruh jajaran pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas secara sungguh-sungguh demi melindungi pekerja dan buruh secara menyeluruh.

    “Integritas dan keselarasan ini harus sejalan dengan tugas serta fungsi kita sebagai pengawas ketenagakerjaan di setiap daerah. Integritas menjadi komitmen kuat untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini dapat diwujudkan melalui pelayanan yang transparan, profesional, bebas intervensi, serta selalu dievaluasi pelaksanaannya,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan di sejumlah daerah. Beberapa kabupaten dan kota hanya memiliki sumber daya manusia yang terbatas, namun harus mengawasi puluhan hingga ratusan perusahaan dari berbagai skala usaha.

    “Tugas ini memang berat, tetapi sebagai abdi negara kita harus menaatinya. ASN di lingkungan Kemnaker harus mengutamakan pelayanan prima sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Pelayanan publik tidak boleh hanya bersifat formalitas, melainkan harus cepat, tanggap, dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Afriansyah juga menyampaikan bahwa Sarasehan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 ke-3 membahas berbagai upaya nyata transformasi pengawasan ketenagakerjaan dan K3 melalui penegakan integritas dengan pendekatan Mean, Money, and Method. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan membangun kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dengan aparatur pemerintah daerah.

    Menurutnya, transformasi pengawasan ketenagakerjaan perlu diwujudkan melalui kebijakan operasional yang kredibel dan berstandar internasional, serta memperkuat peran pengawas sebagai aktor penting dalam pembangunan daerah. Ia juga menekankan pentingnya dukungan anggaran bagi penyelenggaraan pengawasan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar fungsi pengawasan berjalan optimal.

    “Penekanannya jelas, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang menyimpang. Jauhkan dari praktik KKN. Pengembangan kompetensi fungsional pengawasan ketenagakerjaan juga harus terus dilakukan agar layanan publik semakin adil, berintegritas, dan berkualitas,” pungkas Wamenaker.

  • Begini Rapor Ekonomi RI, Awalnya Lesu Lalu Tiba-tiba 5,12%

    Begini Rapor Ekonomi RI, Awalnya Lesu Lalu Tiba-tiba 5,12%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Selama satu tahun Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden, tepatnya sejak 20 Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengejutkan banyak pihak, karena mampu melaju cepat usai mengalami tekanan pada periode awal 2025.

    Pada kuartal I-2025, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,87% secara tahunan atau year on year (yoy). Laju pertumbuhan itu jauh lebih rendah dari kuartal I-2024 yang mampu melesat di level 5,11%, maupun kuartal IV-2024 yang tumbuhnya 5,02%.

    Lesunya laju pertumbuhan pada awal tahun ini tak terlepas dari tekanan daya beli yang dialami masyarakat, di samping adanya efisiensi anggaran belanja pemerintah pusat melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Makanya, pemerintah pada saat itu menggelontorkan paket stimulus ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat.

    “Jadi dengan berbagai paket yang diberikan diharapkan menunjang daya beli dan ini bisa menjadi pendorong konsumsi dan tentunya pertumbuhan ekonomi di akhir tahun dan juga di awal kuartal pertama 2025,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Desember 2024, seperti dikutip kembali pada Senin (20/10/2025).

    Tekanan daya beli masyarakat itu tergambar dari tingkat konsumsi rumah tangga yang tak mampu tumbuh di atas 5%, tepatnya hanya sejajar dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,89%. Level itu lebih rendah dari posisi kuartal IV-2024 yang sebesar 4,98%, dan kuartal I-2024 4,91%. Adapun konsumsi pemerintah saat itu bahkan minus 1,38%.

    Akibatnya, pada awal tahun pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi tahap I-2025 yang anggarannya disediakan senilai Rp 33 triliun. Terdiri dari diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan dengan daya sampai 2.200 VA untuk periode Januari-Februari 2025. Lalu, ada kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah.

    Adapula kebijakan kemudahan akses layanan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja alias PHK, ditambah dengan perpanjangan massa berlakunya pajak penghasilan (PPh) final 0,5% unuk para pelaku UMKM.

    Pemerintah juga kala itu memberikan insentif bagi para pekerja bergaji sampai dengan Rp 10 juta per bulan dengan memberlakukan pajak penghasilan ditanggung pemerintah (PPh DTP). Adapula bantuan iuran 50% untuk program jaminan kecelakaan kerja (JKK) serta subsidi bunga 5% bagi industri padat karya untuk melakukan revitalisasi mesin.

    Terakhir, insentif yang diberikan berupa PPN DTP untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, hingga pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah alias PPnBM DTP sebesar 3%.

    Karena ekonomi tak mampu tumbuh lebih cepat pada kuartal I-2025, pemerintah akhirnya kembali memutuskan untuk memberikan paket stimulus ekonomi pada kuartal II-2025, dengan istilah paket stimulus ekonomi tahap II. Anggaran yang digelontorkan saat itu senilai Rp 24,4 triliun.

    Bentuk insentifnya berupa diskon transportasi untuk kereta, tiket pesawat, hingga tiket angkutan laut, hingga bantuan subsidi upah kepada pekerja atau buruh bergaji sampai dengan Rp 3,5 juta serta 560 ribu lebih guru senilai Rp 300 ribu selama Juni-Juli 2025.

    Diskon tarif tol juga saat itu diberlakukan untuk periode Januari-Juli 2025, diiringi dengan penebalan bantuan sosial berupa tambahan kartu sembako senilai Rp 200 ribu per bulan, serta bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan untuk periode Juni-Juli 2025. Pemerintah saat itu juga memperpanjang diskon iuran JKK.

    Maka, tak heran, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 mampu melesat hingga ke level 5,12% yoy saat itu. Laju pertumbuhan itu melampaui level kuartal I-2025 dan bahkan lebih tinggi dari level kuartal II-2024.

    Ekonom Dibuat Heran

    Namun, sejumlah ekonom mengaku heran dengan laju pertumbuhan itu. Kepala Ekonom BCA David Sumual misalnya, saat itu menegaskan, laju pertumbuhan saat itu memang jauh di atas ekspektasi di kisaran 4,69%-4,81% karena masih besarnya tekanan indikator belanja masyarakat dan kinerja sektor manufaktur pada periode itu.

    David mengatakan, komponen PDB yang tumbuhnya menurut BPS sangat tinggi hingga mampu mendorong ekonomi tumbuh 5,12% yoy di antaranya ialah pertumbuhan angka investasi yang mencapai 6,99%, tertinggi sejak kuartal II-2021. Sedangkan konsumsi rumah tangga yang kontribusinya 54,25% ke pertumbuhan ekonomi masih betah di level bawah 5% meskipun berbagai paket stimulus ekonomi telah diberikan.

    Ia juga cenderung bertanya-tanya dengan melesatnya angka pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur yang pada kuartal II-2025 disebut BPS mencapai 5,68%, dari yang selama ini pergerakannya selalu di kisaran 4% sejak kuartal II-2022.

    Head of Macro Economic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman juga mengaku terkejut dengan angka pertumbuhan kuartal II-2025. Ia mengatakan, pertumbuhan PDB Indonesia mengalami akselerasi yang signifikan melampaui ekspektasi pasar.

    “Perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan sebesar 5,12% yoy pada Triwulan II 2025, jauh di atas ekspektasi pasar yang memproyeksikan pertumbuhan tetap di bawah 5%,” tegas Faisal.

    Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang juga tak bisa menutupi keterkejutannya dengan angka realisasi investasi kuartal II-2025. Ia mengatakan, seharusnya kinerja PMTB pada kuartal II-2025 yang tumbuh cepat menurut BPS tak banyak berefek pada dorongan cepat ekonomi karena hanya terdiri dari belanja modal pemerintah berupa mesin dan impor barang modal meski bahan baku melambat.

    “Cenderung enggak banyak spillover ke domestik pada semester I-2025 ini,” ucap Hosianna.

    Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto juga mengungkapkan keterkejutannya dengan angka rilis BPS ini. Sebab, proyeksi secara keseluruhan para pelaku pasar keuangan tak ada yang menyebut ekonomi pada kuartal II-2025 bisa tembus di atas 5%.

    “Surprising, karena ekspektasi kita di bawah 5%,” tutur Myrdal.

    Menuju Pertumbuhan 8%

    Kendati begitu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan, sebetulnya angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 yang dicatat BPS sangat wajar, karena pemerintah akhirnya mampu meningkatkan peredaran uang primer dengan berbagai kebijakan paket stimulus ekonomi, hingga melonggarkan kebijakan efisiensi anggaran.

    “Sebagian dari Anda anggap angka ini salah, 5,12% (PDB kuartal II-2025) katanya 5+1+2 = 8. Tapi bukan itu, di belakangnya kalau Anda lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan II itu tumbuh uangnya cukup kencang,” paparnya.

    Karena itu, pada kuartal III-2025, pemerintah kembali mengandalkan program paket stimulus ekonomi demi menjaga laju pertumbuhan ekonom. Nilai paket stimulus ekonomi kuartal III-2025 dirancang sebesar Rp 10,8 triliun.

    Pada akhir kuartal III-2025, pemerintah bahkan telah menyiapkan paket stimulus ekonomi lanjutan untuk mendorong daya beli masyarakat dan menjaga tren laju pertumbuhan hingga akhir tahun. Paket stimulus ekonomi itu disebut 8+4+5, terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan Pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja.

    Lalu, program stimulus ekonomi itu ditambah kembali sejak Oktober 2025 dengan dua program yakni Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat dan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi. Program BLT Kesejahteraan Rakyat merupakan program tambahan dari Kartu Sembako (BLT) Reguler sedangkan program magang lulusan perguruan tinggi penguatan dari sebelumnya untuk 20.000 ribu peserta menjadi 80.000 peserta.

    Purbaya pun percaya diri, dengan kebijakan penebalan BLT yang resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto mulai 20 Oktober 2025 itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh jauh lebih cepat pada akhir 2025, dari perhitungannya semula 5,5% menjadi hampir menyentuh level 5,7%.

    “Itu langsung ke masyarakat, jadi akan memperkuat daya beli. Kalau diumumkan seperti itu, saya bukan 5,5% lagi pertumbuhan ekonomi. Hitungan kita 5,67%, hampir 5,7%,” tegas Purbaya di kawasan Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya pun menatap optimistis pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sesuai yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto meskipun bukanlah target yang mudah dicapai. “Itu bukan sesuatu yang mudah,” ungkap Purbaya saat di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada September 2025 lalu.

    Meski demikian, ekonomi tumbuh 8% menurutnya adalah sebuah keharusan agar Indonesia bisa menjadi negara maju layaknya Jepang, Korea Selatan dan China.

    “Ada periode yang panjang, tumbuhnya double digit. 8% kelihatannya optimis, terlalu optimis. Tapi kalau didesain dengan baik, masih bisa,” jelasnya.

    “Karena selama 20 tahun terakhir ini, mesin kita timpang. Zaman Pak SBY, yang jalan, mesin private sector lah kira-kira. Dengan kredit tumbuh cepat, tapi pemerintahnya belum optimal,” terang Purbaya.

    Pada era Jokowi, lanjut Purbaya, ekonomi mampu tumbuh tinggi tapi tidak ditopang oleh sektor swasta sehingga hanya mampu di kisaran 5%.

    “Zaman Pak Jokowi, pemerintahnya bangun investasi di mana-mana, private sectornya agak mati, kreditnya hanya tumbuh 7% rata-rata. Nah ke depan kita akan hidupkan dua-duanya. Jadi dengan itu, 6-7% nggak terlalu susah,” paparnya.

    Beberapa waktu lalu, dalam wawancara terbaru dengan Forbes, Presiden Prabowo masih yakin pemerintahannya bisa menorehkan pertumbuhan 8%. Adapun, dia menuturkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi motornya.

    “Saya pikir pertumbuhan 8% sangat bisa dicapai. Misalnya, dengan program MBG ini saja, kami menciptakan langsung 1,5 juta lapangan kerja. Ada 30 ribu dapur dan tiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang. Itu artinya 1,5 juta pekerjaan langsung,” tegas Prabowo.

    Selain itu, dia meyakini MBG dapat mendorong terciptanya wirausaha lokal. Ketika rantai pasok sudah terbentuk dari adanya MBG, maka daya beli masyarakat akan terbentuk.

    “Setiap dapur menciptakan sekitar 15 wirausaha lokal baru. Ada yang menjual telur, sayur, ikan, daging, satu lagi garam. Dan masing-masing dari mereka memiliki 5, 10, atau 15 pekerja,” ujarnya.

    “Kalau masyarakat punya uang, apa yang mereka lakukan? Mereka beli sepatu, pakaian, memperbaiki rumah, mungkin membeli sepeda motor atau televisi. Jadi saya pikir inilah caranya,” tegas Prabowo.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo, Sederet Kebijakan Kabinet Merah Putih

    Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo, Sederet Kebijakan Kabinet Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Hampir satu tahun Prabowo-Gibran mengemban tugas sebagai Presiden Indonesia. Tepat 20 Oktober 2025, genap setahun keduanya memimpin NKRI. Dalam periode itu, sejumlah kebijakan direalisasikan untuk meningkatkan kualitas di sektor ekonomi, sosial, kesehatan, energi, hingga pangan.

    Jika melihat kilas balik saat awal memimpin Indonesia, Prabowo langsung mengeluarkan kebijakan perluasan jumlah kementerian untuk menunjang Kabinet Merah Putih. Secara total terdapat 48 kementerian dan 7 kementerian koordinator, sehingga dikenal juga sebagai kabinet “gemuk”, jumlah yang lebih besar dibandingkan pemimpin sebelumnya.

    Tujuan pelebaran kementerian adalah untuk menjangkau semua program besutan bekas Pangkostrad itu. Pro-kontra tidak terelakkan karena dinilai hanya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Banyak dari masyarakat juga meragukan efektivitas pelebaran kementerian dan mempertanyakan apakah akan memperoleh hasil maksimal bagi masyarakat maupun negara.

    Dihimpun dari catatan Bisnis, berikut Deretan Kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran Selama Satu Tahun:

    1. Efisiensi Anggaran

    Alih-alih menggelontorkan dana untuk berbagai program, Prabowo justru memangkas anggaran atau efisiensi APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun.

    Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Ada dua sumber utama yang terdampak: pertama, dana dari kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun, kedua, alokasi dana transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun. Anggaran digelontorkan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga program ini mendapatkan porsi dana cukup besar dibandingkan program lainnya.

    2. Penghapusan Piutang Macet UMKM

    Pada 5 November 2024, Kepala Negara membuat kebijakan menghapus piutang macet bagi pelaku UMKM, petani, hingga nelayan setelah mendengar aspirasi publik.

    Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya.

    Target penghapusan sebesar 67.000 debitur yang direncanakan tuntas pada Mei 2025, tetapi per April 2025 realisasi penghapusan piutang baru mencapai 28,7%.

    3. Pembentukan Dua Badan

    Tidak lama setelah pelantikannya, pada 22 Oktober 2024, Prabowo langsung membentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang ditugaskan mengelola pelaksanaan ibadah haji bagi umat muslim di Indonesia. 

    Kepala Negara juga membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus yang bertugas sebagai pengawas, pengendalian, pemantauan, dan penelusuran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai penugasan presiden, serta melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap implementasi program.

    4. Umumkan Kenaikan UMP 6,5%

    Pada 29 November 2024, Prabowo mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% setelah menggelar rapat terbatas di Istana Negara.

    Mulanya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan kepada Prabowo agar UMP dinaikkan 6%. Namun, setelah bertemu dengan kelompok buruh, Prabowo memutuskan kenaikan UMP rata-rata 6,5% di 2025.

    5. Penerapan PPN 12% untuk Barang Mewah

    Pemerintah resmi mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/2024 yang mengatur tentang pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12% khusus untuk barang mewah.

    Peraturan tersebut diteken pada 31 Desember 2024. Dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), ditegaskan bahwa tarif PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Barang dan jasa lainnya tetap 11% dengan kebijakan “11/12 × 12%”.

    6. Pemberian Skema Insentif Fiskal

    Kebijakan insentif fiskal diberlakukan untuk meredam kontraksi dari penerapan PPN 12% yang berpotensi menghilangkan penerimaan negara Rp30 triliun hingga Rp40 triliun.

    Adapun skema insentif seperti diskon tarif listrik, bantuan pangan, hingga PPN Ditanggung Pemerintah untuk properti dan kendaraan listrik.

    7. Setop Impor Beras, Jagung, Garam, dan Gula

    Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan menghentikan impor terhadap komoditas beras, jagung pakan ternak, garam, hingga gula konsumsi pada 2025.

    Kementerian tersebut menargetkan produksi beras mencapai 32 juta ton, gula 2,6 juta ton, garam 2,25 juta ton, dan jagung 16,68 juta ton.

  • Mendengar Suara Rakyat… Nasional 18 Oktober 2025

    Mendengar Suara Rakyat… Nasional 18 Oktober 2025

    Mendengar Suara Rakyat…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Suara masyarakat menjadi hal yang tidak luput dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Mulai dari mahasiswa, pakar, akademisi, hingga berbagai kelompok masyarakat kerap menyuarakan aspirasi, tuntutan, dan ketidaksetujuan terhadap kebijakan, program, maupun sikap pemerintah di berbagai tingkatan.
    Lantas, bagaimana sikap pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendengar suara-suara rakyat itu dalam satu tahun pertamanya?
    Dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai program maupun kebijakan pemerintah kerap disorot rakyat.
    Mulai dari penolakan terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang terjadi pada pertengahan hingga akhir Desember 2024.
    Penolakan disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), elemen buruh, hingga para akademisi yang menilai bahwa PPN 12 persen akan semakin semakin melemahkan daya beli masyarakat.
    Kebijakan tersebut juga dinilai berpotensi menyebabkan inflasi yang justru menambah kompleksitas masalah.
    Akhirnya pada 31 Desember 2024 malam, Prabowo mengumumkan bahwa kenaikan PPN 12 persen tersebut hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.
    Prabowo juga memastikan bahwa kebijakan perpajakan tetap berpihak pada rakyat kecil dengan tetap mengenakan tarif PPN nol persen untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
    “Karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” ujar Prabowo, Selasa (31/12/2024) malam.
    Setelah itu, berbagai kelompok masyarakat kembali menyuarakan pendapat dan tuntutannya yang bertajuk “Indonesia Gelap” pada Februari 2025.
    Aksi “Indonesia Gelap” digawangi oleh BEM Seluruh Indonesia (SI) yang menyorot sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Salah satu yang dikritisi oleh aksi “Indonesia Gelap” adalah kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan efisiensi anggaran.
    Namun faktanya, efisiensi justru tidak sejalan dengan realitas yang diterapkan pemerintah, bahkan mengabaikan kepentingan rakyat.
    Realitanya, Prabowo justru melantik banyak wakil menteri (wamen), staf khusus (stafsus), hingga menggelar retret untuk menteri dan kepala daerah yang pasti menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.
    Di samping itu, aksi Indonesia Gelap juga menyorot program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalokasikan anggaran yang sangat besar.
    Namun dengan anggaran yang jumbo tersebut, kasus keracunan menu MBG masih terjadi dan menimpa banyak siswa di berbagai daerah.
    Intan Afrida Rafni Aksi mahasiswa dan masyarakat dalam demonstrasi Indonesia Gelap saat menyuarakan tuntutannya untuk pemerintah di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
    Aksi Indonesia Gelap juga mengeluarkan 13 tuntutan lain, yakni:
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun akhirnya keluar dan menemui massa yang berkumpul di dekat Istana Negara.
    Prasetyo kemudian mengajak para perwakilan massa untuk berdialog dengan pemerintah terkait tuntutan-tuntutan mereka.
    “Saya ingin menawarkan saudara tunjuk perwakilan saudara, kita berdialog, berdiskusi, yang konstruktif, beri masukan ke poin-poin yang saudara tuntut. Mana yang kurang tepat mari kita perbaiki bersama-sama,” ujar Prasetyo saat menemui mahasiswa, Kamis (20/2/2025).
    Puncak dari kegelisahan rakyat terhadap pemerintahan pun pecah pada akhir Agustus 2025. Pemicunya adalah berbagai tunjangan jumbo para legislator dan sikap anggota DPR yang tidak mencerminkan diri sebagai wakil rakyat.
    Hal tersebut semakin diperparah dengan pernyataan sejumlah anggota
    Gelombang demonstrasi terjadi pada 25 sampai 31 Agustus 2025 yang di berbagai daerah, dengan titik utama digelar di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta.
    Poster dan spanduk berisi kritik tajam terhadap DPR dibentangkan di sepanjang pagar Kompleks Parlemen.
    Massa menilai wakil rakyat lebih banyak memperjuangkan kepentingan pribadi dibandingkan kesejahteraan masyarakat yang mereka wakili.
    Namun pada Kamis (28/8/2025) malam, eskalasi demo meningkat dan massa terpencar ke berbagai wilayah di sekitar Gedung DPR/MPR.
    Salah satu titik panas antara massa dengan aparat kepolisian terjadi di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
    Saat aparat kepolisian berusaha membubarkan massa di sana, tragedi yang menewaskan pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan terjadi.
    Affan Kurniawan dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brigade Mobile (Brimob) Polri dan menyebabkan pemuda berusia 21 tahun itu meninggal dunia.
    ANTARA FOTO/FAUZAN Para pengemudi ojek online (ojol) beriringan mengantarkan ambulans berisi jenazah rekan mereka, Affan Kurniawan menuju pemakaman di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (29/8/2025). Affan Kurniawan yang meninggal akibat terlindas mobil rantis Brimob saat ricuh Aksi 28 Agustus 2025 itu dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Selatan.
    Setelah peristiwa tersebut, eskalasi demo semakin meningkat dan panas, bahkan berujung kericuhan dan pengrusakan fasilitas umum di berbagai daerah.
    Bahkan massa menjarah kediaman sejumlah pejabat negara, seperti anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, hingga mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
    Prabowo sebagai presiden pun mengeluarkan pernyataan usai tragedi yang menewaskan Affan Kurniawan. Ia menegaskan pemerintah akan memberi perhatian khusus kepada keluarga Affan.
    Rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya disampaikan Prabowo atas peristiwa itu. Ia mengaku sangat prihatin, sedih, dan sangat kecewa dengan insiden tersebut.
    Prabowo juga memerintahkan agar insiden semalam diusut secara tuntas dan transparan. Polisi yang melindas harus bertanggung jawab atas insiden tersebut.
    “Petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab, seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku. Akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku,” tandas Prabowo dalam pernyataan resmi melalui sebuah video, Jumat (29/8/2025).
    Galih Pradipta Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani (kiri) dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Prabowo menegaskan negara menjamin dan menghormati hak setiap warga dalam mengemukakan pendapat serta meminta aparat TNI dan Polri untuk bersikap tegas dalam menindak massa anarkis yang merusak fasilitas umum, tindakan penjarahan, hingga upaya makar. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/sgd/bar
    Setelah itu, Prabowo mengumpulkan delapan ketua umum partai politik yang berada di DPR Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    Turut hadir Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh; hingga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
    Selain itu, turut hadir di Istana adalah Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan B Najamudin.
    Kemudian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid.
    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa DPR akan mencabut sejumlah kebijakannya, termasuk tunjangan jumbo bagi legislator serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo, Minggu.
    Prabowo menyebutkan, para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh.
    “Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujar Prabowo.
    Gelombang demonstrasi yang terjadi pada 25–31 Agustus 2025 juga melahirkan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan DPR.
    Tuntutan rakyat ini disusun dan lahir dari sekelompok influencer seperti Andovi Da Lopez, Salsa Erwin, hingga Jerome Polin yang merangkum berbagai aspirasi rakyat
    Daftar 17+8 Tuntutan Rakyat ini lahir dari gabungan berbagai kanal aspirasi publik, seperti desakan 211 organisasi masyarakat sipil, siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, dan pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia
    17+8 Tuntutan Rakyat ini pun ramai di berbagai media sosial dan diunggah ulang oleh ribuan warganet hingga influencer ternama.
    Tuntutan pertama berisi 17 poin yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, ketua umum partai politik, dan kementerian di sektor ekonomi.
    Sebanyak 17 tuntutan rakyat itu memiliki tenggang waktu hingga 5 September 2025 untuk direalisasikan oleh pihak eksekutif, legislatif, hingga aparat keamanan itu.
    Selain 17 poin tersebut, terdapat delapan tuntutan lain dengan tenggang waktu untuk direalisasikan hingga 31 Agustus 2025, yakni:
    Sejumlah poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat dikabulkan oleh pihak terkait. Seperti DPR yang akhirnya memutuskan untuk menghapus tunjangan perumahan untuk anggota dewan.
    DPR juga memerintahkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memproses para legislator yang mendapatkan sorotan, seperti Ahmad Sahroni, Adies Kadir, dan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio.
    Kini pada 20 Oktober 2025, Prabowo-Gibran akan memasuki satu tahun pertamanya memimpin Indonesia.
    Pada satu tahun pertama Prabowo-Gibran, berbagai elemen masyarakat tetap menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah, termasuk memberikan catatan kepada Kepala Negara.
    Salah satu catatan datang dari elemen buruh, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang memberikan sorotan terhadap sektor ketenagakerjaan.
    Sektor ketenagakerjaan sendiri juga termaktub dalam 17+8 Tuntutan Rakyat, yakni poin terkait upah layak dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
    Elemen buruh juga merupakan kelompok yang terus menyuarakan aspirasi dan tuntutannya kepada pemerintah dalam banyak kesempatan.
    Adapun Presiden KSPI, Said Iqbal menilai bahwa sepanjang satu tahun pemerintahan ini, tidak ada terobosan kebijakan yang nyata dalam menjawab persoalan pekerja.
    “Masalah klasik seperti upah murah, praktik outsourcing tanpa batas, pekerja kontrak berkepanjangan, perlindungan bagi pekerja perempuan, dan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) non-ahli masih dibiarkan,” ujar Said kepada Kompas.com.
    Bahkan hingga pertengahan 2025, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK mendekati seratus ribu orang dari berbagai sektor industri, mulai dari tekstil, garmen, elektronik, hingga pertambangan.
    Prabowo diminta melakukan evaluasi agar pemerintahannya mengambil langkah nyata untuk atasi gelombang PHK hingga perkuat pengawasan ketenagakerjaan.
    “Kami berharap Presiden tidak tutup mata. Pemerintah harus berani melakukan perombakan, agar arah kebijakan ketenagakerjaan benar-benar bisa mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” kata Said Iqbal.
    Catatan lain juga disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) se-Indonesia.
    Mereka memberikan catatan terhadap sejumlah bidang, salah satunya terkait pemerataan pendidikan nasional, jaminan mutu kesehatan, dan soal janji 19 juta lapangan pekerjaan.
    Terkait pendidikan, Koordinator Nasional BEM PTMA Indonesia, Yogi Syahputra Alaydrus menilai bahwa tidak kunjung menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia.
    “Adanya standar pendidikan yang rendah, mahalnya biaya pendidikan, dan kurangnya akses pendidikan menjadi suatu pola yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kita,” ujar Yogi kepada Kompas.com.
    Kemudian terkait muju jaminan kesehatan yang dinilai tidak sinkron antara kebijakan dengan realitas yang ada. Terakhir soal janji 19 juta lapangan pekerjaan yang tak kunjung terealisasi.
    “Data menurut BPS menyatakan ada 7,28 juta orang kehilangan pekerjaan merupakan kebijakan distorsi yang harus kita tagih di pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Yogi.
    BEM PTMA Indonesia juga menyoroti kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya. Dari RUU Perampasan Aset hingga RUU Masyarakat Adat yang dilihat urgen justru tak kunjung dibahas oleh DPR.
    Sebaliknya, lembaga yang dipimpin oleh Puan Maharani itu begitu sigap membahas RUU Minerba, KUHAP, hingga RUU Kepariwisataan.
    “Kami dari BEM PTMA Indonesia mendesak Presiden Prabowo untuk menyurati biar segera DPR RI memproses dan mengesahkan RUU yang dibutuhkan masyarakat sebagai jalan ideal dan kepentingan masyarakat sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945,” ujar Yogi.
    Adapun pada satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, catatan-catatan yang ada akan menjadi bahan untuk perbaikan.
    “Tentu ketika ada catatan-catatan yang kita masih harus perbaiki, ya itu akan menjadi prioritas kita untuk terus disempurnakan,” ujar Prasetyo, Jumat (18/10/2025).
    Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintah adalah pihak yang mendengarkan kritik.
    “Masyarakat harus tahu bahwa dalam pemerintahan itu juga ada kritik-otokritik yang tujuannya untuk mengoptimalkan program pembangunan. Termasuk di dalam proses itu, kalau ada masukan, saran, data, atau kritikan,” ujar Qodari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, KSPI Soroti PHK hingga Korupsi di Kemnaker

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, KSPI Soroti PHK hingga Korupsi di Kemnaker

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga kasus korupsi di lingkup Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menuju satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut bahwa situasi ketenagakerjaan saat ini masih jauh dari harapan dan memburuk di tengah maraknya PHK.

    Selain itu, Said menuturkan bahwa juga munculnya kasus korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel.

    Bahkan, Said juga memberikan rapor merah untuk kinerja Kemnaker dalam satu tahun pemerintahan Prabowo—Gibran, dengan skor 5 dari 10.

    “Rapor untuk Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan adalah merah, nilainya hanya 5 dari 10. Mereka belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar di dunia kerja,” kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

    Menurut Said, sepanjang satu tahun pemerintahan ini, Kemnaker tidak memiliki terobosan kebijakan yang nyata dalam menjawab persoalan pekerja, mulai dari upah, pekerja kontrak, hingga outsourcing.

    “Masalah klasik seperti upah murah, praktik outsourcing tanpa batas, pekerja kontrak berkepanjangan, perlindungan bagi pekerja perempuan, dan keberadaan tenaga kerja asing [TKA] non-ahli masih dibiarkan,” ujarnya.

    Dia menilai, Kemenaker gagal memainkan peran strategis dalam melindungi tenaga kerja domestik dari tekanan fleksibilisasi hubungan kerja yang diakibatkan oleh Omnibus Law Cipta Kerja.

    “Yang dilakukan Menaker dan Wamenaker hanya rutinitas dan kegiatan seremonial. Tidak ada langkah nyata untuk menghindari gelombang PHK dan meningkatkan kesejahteraan buruh,” tuturnya.

    Said menyebut bahwa sejak awal 2024 hingga pertengahan 2025, jumlah PHK mendekati 100.000 orang di berbagai sektor industri, mulai dari tekstil, garmen, elektronik, hingga pertambangan. Dia menyentil bahwa tidak ada aksi nyata dari pemerintah untuk menghentikan laju pemutusan kerja itu.

    Buruh juga menyoroti dua kasus korupsi yang terjadi di lingkup Kemenaker yang dinilai mencoreng kredibilitas institusi, yakni terkait kasus izin tenaga kerja asing (TKA) dan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

    “Korupsi di Kemenaker menjadi tamparan keras bagi dunia kerja. Sementara buruh menjerit karena kehilangan pekerjaan, pejabatnya justru memperkaya diri dari kebijakan yang seharusnya melindungi rakyat,” ujarnya.

    Di samping itu, dia menyoroti ketidakseriusan Kemnaker dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang merupakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2024.

    “Bahkan draf RUU Ketenagakerjaan pun belum ada hingga hari ini, padahal sudah setahun berlalu. Sesuai keputusan MK, hanya tersisa satu tahun lagi untuk disahkan. Ini menunjukkan Kemenaker dan Wamenaker tidak bekerja dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.

    Menurutnya, kondisi ini menandakan macetnya proses reformasi ketenagakerjaan di tangan Menaker dan Wamenaker. Dia menilai kedua pembantu Kepala Negara itu, yakni Menaker Yassierli dan Wamenaker Afriansyah Noor perlu dilakukan perombakan alias kocok ulang (reshuffle).

    “Melihat kinerja secara objektif, Menaker dan Wamenaker layak di-reshuffle, sesuai hak prerogatif Presiden. Sudah cukup waktu diberikan, tetapi hasilnya nihil,” imbuhnya.

    Untuk itu, Iqbal meminta agar Presiden Prabowo segera mengevaluasi kinerja Menaker dan Wamenaker, sekaligus menyiapkan langkah nyata untuk mengatasi gelombang PHK. Serta, memperkuat pengawasan ketenagakerjaan hingga mengembalikan fungsi Kemnaker sebagai pelindung pekerja.

    “Kami berharap Presiden tidak tutup mata. Pemerintah harus berani melakukan perombakan, agar arah kebijakan ketenagakerjaan benar-benar bisa mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” tutupnya.

  • ​Kalender 2026 Lengkap dengan Hari Libur Nasional, Cuti Bersama, dan Long Weekend

    ​Kalender 2026 Lengkap dengan Hari Libur Nasional, Cuti Bersama, dan Long Weekend

    Jakarta: Tahun 2025 hampir berakhir, dan kini saatnya mulai menyiapkan rencana untuk tahun baru. Pemerintah resmi menetapkan total 17 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama tahun 2026 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri.

    Total 25 hari libur resmi ini menjadi sinyal bagi masyarakat untuk mulai merencanakan cuti tahunan, terutama dengan adanya kombinasi tanggal yang menciptakan beberapa periode long weekend (libur panjang) yang menggiurkan.

    ​Berikut adalah panduan lengkap Kalender, Hari Libur Nasional, Cuti Bersama, dan daftar long weekend tahun 2026.

    Jadwal Hari Libur Nasional 2026

    ​Berikut adalah 17 Hari Libur Nasional atau tanggal merah yang ditetapkan Pemerintah:

    ​- Kamis, 1 Januari: Tahun Baru 2026 Masehi.
    – ​Jumat, 16 Januari: Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW.
    ​- Selasa, 17 Februari: Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili.
    – ​Kamis, 19 Maret: Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948).
    – ​Sabtu, 21 Maret: Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah (Hari ke-1).
    ​- Minggu, 22 Maret: Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah (Hari ke-2).
    – ​Jumat, 3 April: Wafat Yesus Kristus.
    – ​Minggu, 5 April: Hari Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah).
    – ​Jumat, 1 Mei: Hari Buruh Internasional.
    ​- Kamis, 14 Mei: Kenaikan Yesus Kristus.
    – ​Rabu, 27 Mei: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
    ​- Minggu, 31 Mei: Hari Raya Waisak 2570 BE.
    – ​Senin, 1 Juni: Hari Lahir Pancasila.
    ​- Selasa, 16 Juni: 1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.
    – ​Senin, 17 Agustus: Hari Proklamasi Kemerdekaan RI.
    ​- Selasa, 25 Agustus: Maulid Nabi Muhammad SAW.
    ​- Jumat, 25 Desember: Hari Raya Natal.
    ​Jadwal Cuti Bersama 2026

    ​Untuk memaksimalkan waktu istirahat, delapan hari Cuti Bersama ini wajib dicatat karena akan menyambung dengan libur nasional:

    ​- Senin, 16 Februari: Cuti Bersama Tahun Baru Imlek.
    ​- Rabu, 18 Maret: Cuti Bersama Hari Suci Nyepi.
    ​- Jumat, 20 Maret: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
    ​- Senin, 23 Maret: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
    ​- Selasa, 24 Maret: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
    – ​Jumat, 15 Mei: Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus.
    ​- Kamis, 28 Mei: Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1447 H.
    ​- Kamis, 24 Desember: Cuti Bersama Hari Raya Natal.
     

     

    ​Momen Long Weekend 2026
    ​Berkat kombinasi strategis Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang jatuh berdekatan dengan akhir pekan (Sabtu-Minggu), tahun 2026 menawarkan beberapa periode liburan panjang yang bisa Anda rencanakan:

    ​- Libur Nyepi dan Idul Fitri (Maret): Ini adalah periode libur terpanjang! Dengan menggabungkan Nyepi, tiga hari Cuti Bersama, dan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh di akhir pekan, Anda bisa menikmati libur total dari Rabu, 18 Maret hingga Selasa, 24 Maret.

    – ​Isra’ Mi’raj (Januari): Libur dimulai pada Jumat, 16 Januari, memberikan liburan tiga hari penuh hingga Minggu.

    ​- Tahun Baru Imlek (Februari): Berkat Cuti Bersama di hari Senin, libur Imlek menjadi empat hari penuh, dari Sabtu, 14 Februari hingga Selasa, 17 Februari.

    ​- Kenaikan Yesus Kristus (Mei): Libur empat hari didapat karena Cuti Bersama jatuh pada hari Jumat. Liburan berlangsung dari Kamis, 14 Mei hingga Minggu, 17 Mei.

    – ​Hari Raya Natal (Desember): Akhir tahun ditutup dengan libur empat hari. Cuti Bersama pada Kamis dan Libur Nasional pada Jumat menjadikan liburan berlangsung dari Kamis, 24 Desember hingga Minggu, 27 Desember.

    (Sheva Asyraful Fali)

    Jakarta: Tahun 2025 hampir berakhir, dan kini saatnya mulai menyiapkan rencana untuk tahun baru. Pemerintah resmi menetapkan total 17 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama tahun 2026 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri.
     
    Total 25 hari libur resmi ini menjadi sinyal bagi masyarakat untuk mulai merencanakan cuti tahunan, terutama dengan adanya kombinasi tanggal yang menciptakan beberapa periode long weekend (libur panjang) yang menggiurkan.
     
    ​Berikut adalah panduan lengkap Kalender, Hari Libur Nasional, Cuti Bersama, dan daftar long weekend tahun 2026.

    Jadwal Hari Libur Nasional 2026

    ​Berikut adalah 17 Hari Libur Nasional atau tanggal merah yang ditetapkan Pemerintah:

    ​- Kamis, 1 Januari: Tahun Baru 2026 Masehi.
    – ​Jumat, 16 Januari: Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW.
    ​- Selasa, 17 Februari: Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili.
    – ​Kamis, 19 Maret: Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948).
    – ​Sabtu, 21 Maret: Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah (Hari ke-1).
    ​- Minggu, 22 Maret: Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah (Hari ke-2).
    – ​Jumat, 3 April: Wafat Yesus Kristus.
    – ​Minggu, 5 April: Hari Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah).
    – ​Jumat, 1 Mei: Hari Buruh Internasional.
    ​- Kamis, 14 Mei: Kenaikan Yesus Kristus.
    – ​Rabu, 27 Mei: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
    ​- Minggu, 31 Mei: Hari Raya Waisak 2570 BE.
    – ​Senin, 1 Juni: Hari Lahir Pancasila.
    ​- Selasa, 16 Juni: 1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.
    – ​Senin, 17 Agustus: Hari Proklamasi Kemerdekaan RI.
    ​- Selasa, 25 Agustus: Maulid Nabi Muhammad SAW.
    ​- Jumat, 25 Desember: Hari Raya Natal.

    ​Jadwal Cuti Bersama 2026

    ​Untuk memaksimalkan waktu istirahat, delapan hari Cuti Bersama ini wajib dicatat karena akan menyambung dengan libur nasional:
     
    ​- Senin, 16 Februari: Cuti Bersama Tahun Baru Imlek.
    ​- Rabu, 18 Maret: Cuti Bersama Hari Suci Nyepi.
    ​- Jumat, 20 Maret: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
    ​- Senin, 23 Maret: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
    ​- Selasa, 24 Maret: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
    – ​Jumat, 15 Mei: Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus.
    ​- Kamis, 28 Mei: Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1447 H.
    ​- Kamis, 24 Desember: Cuti Bersama Hari Raya Natal.
     

     

    ​Momen Long Weekend 2026
    ​Berkat kombinasi strategis Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang jatuh berdekatan dengan akhir pekan (Sabtu-Minggu), tahun 2026 menawarkan beberapa periode liburan panjang yang bisa Anda rencanakan:
     
    ​- Libur Nyepi dan Idul Fitri (Maret): Ini adalah periode libur terpanjang! Dengan menggabungkan Nyepi, tiga hari Cuti Bersama, dan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh di akhir pekan, Anda bisa menikmati libur total dari Rabu, 18 Maret hingga Selasa, 24 Maret.
     
    – ​Isra’ Mi’raj (Januari): Libur dimulai pada Jumat, 16 Januari, memberikan liburan tiga hari penuh hingga Minggu.
     
    ​- Tahun Baru Imlek (Februari): Berkat Cuti Bersama di hari Senin, libur Imlek menjadi empat hari penuh, dari Sabtu, 14 Februari hingga Selasa, 17 Februari.
     
    ​- Kenaikan Yesus Kristus (Mei): Libur empat hari didapat karena Cuti Bersama jatuh pada hari Jumat. Liburan berlangsung dari Kamis, 14 Mei hingga Minggu, 17 Mei.
     
    – ​Hari Raya Natal (Desember): Akhir tahun ditutup dengan libur empat hari. Cuti Bersama pada Kamis dan Libur Nasional pada Jumat menjadikan liburan berlangsung dari Kamis, 24 Desember hingga Minggu, 27 Desember.
     
    (Sheva Asyraful Fali)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Pelni Tanjung Priok pastikan kelaikan armada angkutan Natal-Tahun Baru

    Pelni Tanjung Priok pastikan kelaikan armada angkutan Natal-Tahun Baru

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Tanjung Priok Jakarta memastikan seluruh armada kapal dalam kondisi laik laut untuk mendukung kelancaran dan keselamatan angkutan penumpang selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Kepala Cabang Pelni Tanjung Priok Dicky Dermawandi di Jakarta, Jumat (17/10), mengatakan mereka telah menyiapkan langkah-langkah operasional sejak awal untuk memastikan kesiapan armada menghadapi lonjakan penumpang pada masa libur panjang akhir tahun tersebut.

    “Kami dari Pelni khususnya Pelni Jakarta sudah menyiapkan terkait rencana pengoperasian nanti Natal dan Tahun Baru. Untuk armada kapal penumpang sendiri rencananya ada sembilan armada yang akan menyinggahi Pelabuhan Tanjung Priok,” kata Dicky.

    Ia mengatakan kesembilan kapal tersebut terdiri atas KM Labobar berkapasitas 3.000 penumpang. Lalu kapal yang berkapasitas 2.000 penumpang yakni KM Gunung Dempo, KM Nggapulu, KM Kelud, KM Gelora, KM Ciremai, KM Dobonsolo, serta dua kapal berkapasitas 1.000 penumpang yakni KM Kelimutu dan KM Bukit Raya.

    Lebih lanjut Dicky mengatakan seluruh kegiatan docking atau pemeliharaan tahunan kapal telah dilakukan dan ditargetkan selesai sebelum Desember sehingga pada saat masa angkutan Natal dan Tahun Baru dimulai, semua kapal sudah siap beroperasi dengan fasilitas dan alat keselamatan yang berfungsi optimal.

    “Sehingga dipastikan pada saat pelayanan angkutan Natal dan Tahun Baru semua armada kapal ini sudah siap beroperasi, termasuk juga alat-alat keselamatannya sudah siap untuk digunakan,” katanya, menjelaskan.

    Pelni memperkirakan layanan angkutan laut akan berada pada masa puncak antara H-15 hingga H+15, dimulai sekitar 10 Desember hingga 1 Januari, dengan pola operasi yang disesuaikan terhadap arus keberangkatan dan kedatangan penumpang.

    Terkait kemungkinan lonjakan jumlah penumpang, Pelni akan tetap berkoordinasi dengan regulator dan Kementerian Perhubungan untuk pengajuan dispensasi kapasitas penumpang, tentunya dengan penambahan peralatan keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Menurut Dicky, pihaknya memprediksi adanya peningkatan jumlah penumpang sekitar dua hingga tiga persen dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan stabilitas jumlah armada yang tidak mengalami penambahan signifikan di Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Karena kalau kita lihat dari jumlah seat, sama saja dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali ada penambahan armada,” ujar dia.

    Pelni Tanjung Priok juga terus meningkatkan layanan secara bertahap melalui evaluasi bersama pemangku kepentingan, termasuk menyediakan shuttle bus bagi penumpang di luar dermaga agar mobilitas selama arus Nat dan Tahun Baru tetap lancar dan efisien.

    Selain itu, lanjutnya, Pelni mengusulkan penambahan troli barang bagi penumpang yang tidak menggunakan jasa buruh pelabuhan untuk mempermudah proses embarkasi dan debarkasi, terutama saat lonjakan penumpang menjelang Natal dan Tahun Baru.

    Dicky mengatakan pengelola pelabuhan menambah jumlah kursi di terminal penumpang, memperbaiki sistem pendingin ruangan, serta menambah mesin X-ray guna mempercepat pemeriksaan barang dan memperlancar alur keberangkatan kapal penumpang.

    Pelni juga menyiapkan petugas khusus bagi penumpang prioritas seperti lansia, penyandang disabilitas, dan yang sakit dengan menyediakan kursi roda, tandu, ambulans, serta mengajukan penambahan empat unit garbarata mobile demi kenyamanan.

    Dalam aspek keamanan, Pelni bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut menempatkan sembilan personel tambahan, 13 petugas keamanan internal, serta 25 petugas frontliner agar pelayanan publik semakin aman, cepat, dan profesional selama masa Natal dan Tahun Baru.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Media Korea Sorot Hubungan RI-Korut, Warganya Takut Rahasia Ini Bocor

    Media Korea Sorot Hubungan RI-Korut, Warganya Takut Rahasia Ini Bocor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kunjungan resmi Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono ke Pyongyang, Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) alias Korea Utara tanggal 10-11 Oktober 2025 lalu jadi sorotan media di Korea Selatan.

    Dalam artikel berjudul “Indonesia’s renewed ties with Pyongyang stir worries over KF-21 technology leaks (Hubungan baru Indonesia dengan Pyongyang menimbulkan kekhawatiran atas kebocoran teknologi KF-21)” itu, The Korea Times menjabarkan kekhawatiran para ahli mengenai hubungan Indonesia dengan Korea Utara.

    Diberitakan, para pengamat menyerukan tindakan pencegahan menyusul hubungan diplomatik baru antara Indonesia dan Korea Utara.

    “Indonesia telah lama memiliki kelemahan dalam mengelola informasi sensitif. Dan, masalah struktural ini telah menyebabkan beberapa gangguan dalam proyek KF-21,” kata Yang Uk, pakar militer dan peneliti di Asan Institute for Policy Studies, dikutip dari The Korea Times, Sabtu (18/10/2025).

    Di sisi lain, imbuh dia, Korea Selatan pun tak memiliki sistem dalam mengelola teknologi sensitif secara ketat, sehingga meningkatkan risiko kebocoran lebih lanjut.

    Artikel yang diterbitkan Jumat (17/10/2025) itu menekankan bagaimana hubungan Indonesia dengan Korea Utara memicu kekhawatiran di Seoul atas potensi pelanggaran berupa kebocoran data teknologi sensitif terkait KF-21, yang sedang dikembangkan bersama Indonesia.

    Dilansir The Korea Times, KF-21 Boramae merupakan proyek jet tempur generasi 4,5 yang diluncurkan bersama pada tahun 2015, dijadwalkan selesai pada tahun 2026. Namun ditambahkan, penundaan pembayaran yang berulang mempersulit kemitraan tersebut.

    Disebutkan, pemerintah Korea Selatan sebenarnya telah menjamin kerahasiaan data KF-21 yang dilindungi perjanjian dengan Indonesia. Meski begitu, kritikus menyoroti rekam jejak Indonesia dalam proyek bersama tersebut. Terutama mengenai penundaan pembayaran serta kasus kebocoran yang mencuat beberapa waktu lalu.

    Kepala badan program akuisi pertahanan Korea Selatan, The Defense Acquisition Program Administration (DAPA), Seok Jong-gun pun telah menepis kekhawatiran kritikus tersebut dan menegaskan perjanjian kerahasiaan dengan Indonesia.

    “Kami tidak yakin teknologi KF-21 akan bocor. Kami secara ketat membatasi akses transfer teknologi hanya kepada pengguna akhir yang disetujui dan akan memastikannya tidak dapat dikompromikan,” kata Seok Jong-gun.

    Artikel itu juga menyoroti kunjungan Menlu Sugiono ke Korea Utara, sebagai yang pertama sejak tahu 2013. Di mana kunjungan Menlu Sugiono tersebut bertepatan dengan parade militer pada 10 Oktober untuk merayakan ulang tahun ke-80 Partai Buruh Korea.

    Sebelumnya, kunjungan Menlu Sugiono ke Pyongyang dalam rangka memenuhi undangan dari Menteri Luar Negeri RRDK, Choe Son Hui.

    Dalam pertemuan bilateral tanggal 11 Oktober, kedua Menteri Luar Negeri bertukar pandangan mengenai persahabatan yang telah terjalin lama antara Indonesia dan RRDK serta membahas upaya untuk semakin memperkuat kerja sama bilateral. Kedua pihak sepakat untuk menjajaki bidang-bidang kerja sama baru yang saling menguntungkan.

    Menlu Sugiono juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi keterlibatan yang lebih erat antara RRDK dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), termasuk melalui peningkatan partisipasi RRDK dalam mekanisme yang dipimpin ASEAN seperti ASEAN Regional Forum (ARF).

    Foto: Kunjungan Menlu Sugiono ke Pyongyang: Memperkuat Hubungan yang Telah Lama Terjalin antara Indonesia dan RRDK. (Kemlu)
    Kunjungan Menlu Sugiono ke Pyongyang: Memperkuat Hubungan yang Telah Lama Terjalin antara Indonesia dan RRDK. (Kemlu)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Keniscayaan Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Puluhan Juta Warga Nasional 18 Oktober 2025

    Keniscayaan Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Puluhan Juta Warga Nasional 18 Oktober 2025

    Keniscayaan Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Puluhan Juta Warga
    Menyelesaikan pascasarjana FKM Unair program studi magister manajemen pelayanan kesehatan. Pernah menjadi ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban bidang pengendalian dan pencegahan penyakit. Sekarang menjadi dosen di Stikes NU di Tuban, dan menjalani peran sebagai surveior FKTP Kemenkes
    KETIKA
    pemerintah menggulirkan wacana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan, sebagian orang menganggapnya sebagai langkah populis.
    Namun, di balik itu tersimpan realitas yang tak bisa diabaikan: jutaan warga Indonesia karena ketidakberdayaan ekonomi masih tertinggal dalam akses jaminan kesehatan.
    Dalam konteks inilah pemutihan yang mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar kebijakan sporadis, melainkan keniscayaan sosial dan ekonomi untuk menjadi pondasi keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional.
    Data BPJS Kesehatan menunjukkan masih banyak masyarakat peserta menunggak iuran, terutama dari segmen pekerja bukan penerima upah atau mandiri.
    Pada tahun-tahun terakhir, jumlah peserta yang menunggak iuran mencapai 23 juta orang, dengan nilai tunggakan mencapai Rp 7,6 triliunan. Nilai tunggakan bisa bertambah karena adanya denda dan kewajiban lain.
    Mereka adalah pedagang kecil, sopir ojek daring, buruh harian, hingga pekerja informal yang penghasilannya tak menentu.
    Ada juga peserta PBI yang mutasi dan punya tunggakan lama dan peserta penerima PBID (Pemda) yang juga macet iuran bulanannya selama bertahun-tahun.
    Bagi mereka, satu bulan tak mampu membayar iuran berubah menjadi beban berbulan-bulan. Akibatnya kepesertaan menjadi nonaktif, dan ketika sakit, kartu BPJS tak bisa digunakan.
    Jika jatuh dalam kondisi sakit, pilihan mereka hanya dua: berutang untuk berobat, atau menunda pengobatan hingga kondisi kesehatan makin memburuk.
    Sebuah dilema sosial yang membuat sistem kesehatan harus berpikir ulang, apakah prinsip kepesertaan yang aktif lebih penting daripada prinsip keadilan sosial?
    Maka pemutihan, dalam konteks demikian, menjadi jalan tengah agar warga yang jatuh miskin tak kehilangan hak dasarnya atau kesehatan hanya karena terjerat tunggakan iuran yang lama.
    Secara prinsip, BPJS Kesehatan beroperasi dengan model asuransi sosial, di mana setiap peserta wajib membayar iuran agar sistem bisa berjalan gotong royong.
    Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini tidak selalu seimbang dengan kemampuan masyarakat.
    Dalam sistem asuransi komersial, peserta yang menunggak akan otomatis kehilangan perlindungan.
    Di sini BPJS Kesehatan bukan perusahaan asuransi komersial, ia adalah badan publik yang menjalankan amanat konstitusi, yakni menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia.
    Pemutihan dalam kerangka demikian bukan berarti melanggar prinsip asuransi, melainkan penyesuaian terhadap prinsip jaminan sosial dan keadilan distributif. Negara harus hadir bagi kelompok masyarakat yang lemah.
    Negara bisa menjamin dan menanggung sebagian beban tak berdaya peserta melalui skema subsidi, menghapus denda, dan tunggakan lama agar peserta bisa aktif kembali.
    Kehadiran negara menjadi penting. Tanpa intervensi tangan negara, jutaan rakyat akan terus berada di luar sistem pelayanan kesehatan.
    Hal yang bisa membuat
    universal health coverage
    yang diklaim keberhasilan sistem BPJS Kesehatan menjadi keberhasilan yang tidak bisa dirasakan.
    Pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang bakal diambil menjadi investasi kesehatan dan sosial jangka panjang.
    Dengan dihapusnya tunggakan dan denda, nantinya masyarakat berpeluang besar untuk kembali aktif sebagai peserta. Ini berarti kepesertaan menjadi aktif yang akan memperkuat basis gotong royong dan menjamin hak masyarakat.
    Selain itu, pemutihan dapat menghindarkan dari
    catastrophic spending
    , yaitu pengeluaran medis yang menguras keuangan rumah tangga. Pasalnya, ketika peserta menjadi kembali aktif, risiko mereka jatuh miskin karena masalah kesehatan berkurang.
    Secara makro, pemutihan juga akan terasa pada stabilitas ekonomi masyarakat. Masyarakat yang terjamin kesehatannya bakal lebih produktif, lebih tenang dalam bekerja, dan tidak lagi menjadikan penyakit sebagai penyebab kemiskinan.
    Namun, seperti pernyataan Mensesneg, pemutihan juga membawa konsekuensi fiskal negara. Pemerintah harus berhitung cermat agar tidak menimbulkan defisit keuangan negara dan di tubuh BPJS Kesehatan sendiri.
    Maka diperlukan strategi, bukan hanya menghapus tunggakan, tetapi juga memperbaiki mekanisme pendanaan jangka panjang.
    Opsinya, bisa melakukan penyesuaian iuran berdasarkan kemampuan bayar, integrasi data sosial ekonomi tunggal, serta memperluas cakupan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
    Bagi sebagian peserta, tunggakan BPJS Kesehatan bukan sekadar nominal tagihan, tetapi simbol ketidakberdayaan di tengah biaya hidup yang terus naik.
    Banyak dari mereka kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, atau terjebak dalam produktifitas rendah yang belum dapat dipulihkan.
    Kebijakan pemutihan bila dijalankan dengan kesungguhan yang empatik, dapat menjadi momentum kebersamaan antara negara dan rakyatnya yang membutuhkan kehadirannya.
    Negara dan pemerintah memberi kesempatan warganya masuk kembali kedalam sistem pelayanan kesehatan yang menjadi hak konstitusionalnya.
    Sementara masyarakat mendapat ruang untuk memperbaiki komitmen sebagai peserta BPJS Kesehatan/program Jaminan Kesehatan Nasional.
    Momentum juga bagi BPJS Kesehatan untuk memperkuat komunikasi publiknya. Banyak peserta yang tidak paham mekanisme iuran, denda, kewajiban, dan hak mereka.
    Edukasi publik harus berjalan beriringan dengan kebijakan pemutihan agar kesadaran kolektif terbentuk, bahwa jaminan kesehatan bukan pemberian gratis, melainkan hasil gotong royong seluruh masyarakat bangsa dan membutuhkan komitmen.
    Pemutihan tunggakan jika terjadi bukanlah solusi akhir. Ia harus dilihat sebagai titik awal menuju sistem jaminan kesehatan yang dinamis, lebih inklusif dan berkeadilan.
    Pemerintah dan BPJS Kesehatan perlu melanjutkan langkah dengan reformasi struktural, memperkuat pendataan peserta, memperluas subsidi bagi kelompok rentan, dan memastikan pelayanan kesehatan tetap bermutu.
    Masyarakat juga harus diajak bertanggung jawab. Setelah ada pemutihan November nanti, kepatuhan membayar iuran perlu dijaga melalui insentif dan edukasi.
    Penting membangun kesadaran sosial bahwa jaminan kesehatan adalah hak sekaligus kewajiban bersama.
    Terakhir, jika tujuan jaminan kesehatan nasional adalah melindungi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, maka kebijakan pemutihan bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan.
    Sebuah langkah terbaik yang menegaskan kembali makna negara hadir, bukan hanya saat rakyat sehat, tapi justru ketika mereka sakit dan tak berdaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buruh di Gowa yang Tertancap Panah Belasan Jam Akhirnya Dioperasi, Biaya Ditanggung Pemkab Regional 17 Oktober 2025

    Buruh di Gowa yang Tertancap Panah Belasan Jam Akhirnya Dioperasi, Biaya Ditanggung Pemkab Regional 17 Oktober 2025

    Buruh di Gowa yang Tertancap Panah Belasan Jam Akhirnya Dioperasi, Biaya Ditanggung Pemkab
    Tim Redaksi
    GOWA, KOMPAS.com
    – Setelah tertancap anak panah selama 15 jam di leher, seorang buruh bangunan bernama Saiful (19) akhirnya menjalani operasi di RSUD Syech Yusuf, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
    Tindakan medis dilakukan setelah pemerintah daerah menanggung seluruh biaya operasi korban, yang sebelumnya tertunda karena tak masuk tanggungan BPJS Kesehatan.
    “Setelah kami rapat bersama maka diputuskan untuk dilakukan operasi pengangkatan anak panah pada leher pasien dan alhamdulilah operasi berjalan lancar dan kondisi pasien berangsur membaik,” kata dr Gaffar, PLH Direktur RSUD Syech Yusuf, dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (17/10/2025).
    Sebelumnya, korban yang bekerja sebagai buruh bangunan itu tak mendapatkan penanganan medis selama lebih dari 15 jam karena tidak memiliki biaya operasi sebesar Rp 20 juta.
    Pihak rumah sakit menyebut, luka akibat tindak kriminal tidak ditanggung oleh BPJS.
    Pihak RSUD sempat menurunkan biaya menjadi Rp 10 juta, namun keluarga korban tetap tidak mampu membayar.
    Kondisi ini kemudian viral di media sosial hingga menarik perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa.
    Wakil Bupati Gowa, Darmawansyah Muin, menyampaikan bahwa seluruh biaya operasi dan perawatan Saiful telah ditanggung oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Dinas Sosial.
    “Alhamdulillah korban sudah membaik dan seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah, hal ini setelah kami berkoordinasi dengan dengan Dinas Sosial terkait,” ujar Darmawansyah saat membesuk Saiful di rumah sakit, Kamis (16/10/2025).
    Diketahui, Saiful adalah warga Buttadidia, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Sombaopu, yang menjadi korban penyerangan kawanan geng motor di Jalan Tun Abdul Razak, Kabupaten Gowa, pada Selasa (14/10/2025) sekitar pukul 20.30 Wita.
    Saat kejadian, korban tengah pulang ke rumah bersama temannya, MF (15), setelah bekerja. Di sekitar bundaran Samata, mereka diserang oleh enam orang geng motor yang menggunakan tiga unit sepeda motor.
    Akibat serangan itu, anak panah tertancap di leher Saiful dan ia juga mengalami luka di tangan kanan.
    Pihak kepolisian berhasil menangkap empat pelaku beberapa jam setelah kejadian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.