Xcloud.id

Topik: Buruh

  • Orang Ganteng Belum Tentu Cerdas

    Orang Ganteng Belum Tentu Cerdas

    GELORA.CO  – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak menghina satu sama lain. Dia menyinggung soal pihak yang mengejek dirinya lewat meme dan disebarkan di seluruh platform media sosial (medsos).

    Menurutnya, setiap manusia tak ada yang sempurna. Dia menegaskan bahwa hanya Tuhan yang bisa membedakan kemuliaan manusia di muka bumi.

    “Belum tentu orang ganteng itu cerdas pikirannya. Belum tentu orang yang tidak sempurna tubuhnya itu jelek pikirannya. Yang bisa membedakan kemuliaan orang, manusia di muka bumi, hanyalah dia dengan Tuhan. Kita nggak boleh menilai, melebihi batas kemampuan kita,” kata Bahlil di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Bahlil menegaskan, dirinya tak mempermasalahkan soal video meme yang mengejek dirinya. Dia mengaku memang sering dihina sejak kecil.

    “Saya jujur mengatakan begini ya, kalau meme ke pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat, saya kan anak orang dari kampung. Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang, ayah saya buruh bangunan. Jadi hinaan itu terjadi sejak saya SD, masih kecil,” ujar dia.

    “Biarlah Allah yang akan melakukan itu semua dan saya maafkan kok. Biarlah Allah, saya doakan Allah berikan kesadaran semuanya untuk saudara-saudara saya yang mungkin salah berpikir,” sambungnya.

    Bahlil menduga, meme tersebut muncul karena ada pihak tertentu memiliki tujuan untuk menekan kebijakannya sebagai Menteri ESDM. Dia menegaskan, pihak mana pun tidak bisa menekan negara.

    “Saya tidak mau ada pihak-pihak yang mencoba untuk, mau mendorong keinginannya untuk mengintervensi kebijakan negara. Ini saya tidak mau. Apa pun kita akan pertaruhkan tentang kedaulatan negara. Karena bagi saya, menteri itu adalah pejabat negara, pembantu presiden,” katanya.

    Sebagai Menteri ESDM, kata Bahlil, yang berhak menilai kinerjanya adalah Presiden Prabowo Subianto

  • Bahlil Maafkan Pembuat Meme yang Hina Dirinya di Medsos

    Bahlil Maafkan Pembuat Meme yang Hina Dirinya di Medsos

    GELORA.CO -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, akhirnya buka suara terkait meme viral yang menampilkan dirinya disertai ujaran penghinaan.

    Dalam pernyataannya di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025, Bahlil menyatakan telah memaafkan pihak-pihak yang membuat maupun menyebarkan meme tersebut.

    “Dan saya pikir ya, kalau ada yang meme-meme, sudah lah saya maafkan. Tidak apa-apa. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya tidak bagus,” ujarnya.

    Bahlil menegaskan, dirinya sudah terbiasa dengan hinaan sejak kecil dan memilih untuk tidak menanggapinya secara emosional. 

    “Saya memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat, saya anak orang dari kampung. Ibu saya hanya buruh cuci di rumah orang, ayah saya buruh bangunan. Jadi hinaan ini terjadi sejak saya SD, masih kecil. Jadi menurut saya itu tidak apa-apa,” tuturnya.

    Meski begitu, ia menolak jika kritik atau serangan pribadi digunakan untuk menekan kebijakan negara. 

    “Saya tidak mau ada pihak-pihak yang mencoba untuk mendorong keinginannya mengintervensi kebijakan negara. Ini saya tidak mau. Apa pun kita akan pertaruhkan tentang kedaulatan negara. Karena bagi saya, menteri itu adalah pejabat negara pembantu presiden,” tegasnya.

    Bahlil juga menyinggung pentingnya menjaga semangat persatuan dalam keberagaman bangsa. 

    “Indonesia ini kan milik kita semua. Kita sudah berikrar dalam Sumpah Pemuda: satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ada Aceh, Maluku, Papua, semua satu kesatuan. Makanya mari kita rawat kebhinekaan ini untuk kebaikan negara,” tegasnya. 

    Kasus meme Bahlil bermula dari beredarnya unggahan di media sosial yang dianggap menghina pribadi Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar itu. 

    Unggahan tersebut cepat menyebar dan menuai beragam reaksi publik, terutama dari kalangan kader Golkar. Beberapa organisasi sayap partai, termasuk AMPI dan AMPG, kemudian mengambil langkah hukum dengan melaporkan sejumlah akun pembuat dan penyebar meme tersebut ke aparat kepolisian.

  • 3 Lengkap! Ini 40 Calon Pahlawan Nasional yang Diserahkan ke Fadli Zon Nasional

    3 Lengkap! Ini 40 Calon Pahlawan Nasional yang Diserahkan ke Fadli Zon Nasional

    Lengkap! Ini 40 Calon Pahlawan Nasional yang Diserahkan ke Fadli Zon
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengusulkan 40 nama untuk diberikan gelar pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon.
    Ke-40 nama tersebut telah melewati proses yang panjang dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk sebagai calon pahlawan nasional.
    “Karena memang sebelumnya harus diproses lewat kabupaten kota bersama masyarakat setempat, ahli sejarah, dan juga tentu ada bukti-bukti yang menyertai dari proses itu,” ungkap Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (24/10/2025).
    “Kemudian dibawa ke tingkat provinsi, di tingkat provinsi dibawa ke Kementerian Sosial. Setelah lewat Kementerian Sosial diproses lagi baru naik ke Dewan Gelar,” sambungnya.
    Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan, 40 nama tersebut sudah diusulkan sejak lama. Beberapa nama yang diusulkan adalah Presiden ke-2 RI Soeharto; Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur; hingga aktivis buruh, Marsinah.
    “Beberapa nama di antaranya kemarin sudah saya sampaikan ada Presiden Abdurrahman Wahid, ada Presiden Soeharto, juga ada pejuang buruh Marsinah, dan ada beberapa tokoh-tokoh juga dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia,” kata Gus Ipul.
    Berikut daftar 40 nama yang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahasiswa 98 yang Menggulingkan Dia akan Disebut Penjahat

    Mahasiswa 98 yang Menggulingkan Dia akan Disebut Penjahat

    GELORA.CO – PDIP menolak wacana pengangkatan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional, yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). 

    Politisi PDIP, Guntur Romli, menilai langkah tersebut akan menodai semangat reformasi 1998 yang justru menggulingkan kekuasaan Soeharto karena praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

    “Kalau Soeharto mau diangkat pahlawan, maka otomatis mahasiswa ’98 yang menggerakkan reformasi dan menggulingkan Soeharto akan disebut penjahat dan pengkhianat. Ini tidak bisa dibenarkan,” kata Guntur, Kamis (23/10/2025).

    Menurutnya, pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional akan berimplikasi pada pembenaran terhadap sejumlah peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia, yang telah diakui negara sebagai pelanggaran HAM berat pada masa Orde Baru.

    “Kalau Soeharto diangkat pahlawan, maka peristiwa-peristiwa yang disebut pelanggaran HAM seperti peristiwa 1965–1966, penembakan misterius 1982–1985, Talangsari 1989, Rumah Geudong 1989–1998, penghilangan paksa 1997–1998, kerusuhan Mei 1998, Trisakti, Semanggi I dan II, serta pembantaian dukun santet 1998 bukan lagi pelanggaran HAM, tapi bisa disebut kebenaran oleh rezim Orde Baru,” ujarnya.

    Dia menegaskan, logika sejarah dan moral tidak dapat dibalik demi kepentingan politik tertentu. Dia mengingatkan, Gus Dur dan Marsinah, yang dikenal sebagai simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan represi Orde Baru, justru menjadi korban dari kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Soeharto.

    “Saya miris, untuk mengangkat Soeharto jadi pahlawan, tapi seakan-akan nama seperti Gus Dur dan Marsinah dijadikan barter. Padahal Gus Dur dan Marsinah dikenal melawan Soeharto dan Orde Baru. Maka secara logika, tidak mungkin semuanya disebut pahlawan,” tuturnya.

    Politisi muda PDIP itu menegaskan bahwa pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional bertentangan dengan fakta sejarah. Justru, gerakan reformasi 1998 yang berhasil menumbangkan Soeharto itulah yang harus dijaga sebagai tonggak demokrasi dan kebebasan bangsa Indonesia.

    “Karena melawan Soeharto dan Orde Baru, yang layak jadi pahlawan ya Gus Dur dan Marsinah. Soeharto tetap dengan fakta sejarah, mantan presiden yang digulingkan oleh gerakan reformasi 1998 karena KKN, otoriter, dan pelanggaran HAM berat,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyerahkan berkas 40 nama yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional ke Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kemenbud, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

    Beberapa nama yang tercantum dalam berkas tersebut dan dinilai telah memenuhi syarat adalah Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta Marsinah yang merupakan tokoh buruh dan aktivis perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur.

    “Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi ada yang mungkin sudah memenuhi syarat sejak 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, 7 tahun lalu. Dan ada beberapa nama yang memang kita bahas dan kita putuskan pada tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid dan juga ada Marsinah serta ada beberapa tokoh-tokoh yang lain,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, kepada wartawan.

  • Pemerintah Usulkan Marsinah Jadi Pahlawan, padahal Kasus Pembunuhannya Belum Dituntaskan Nasional 23 Oktober 2025

    Pemerintah Usulkan Marsinah Jadi Pahlawan, padahal Kasus Pembunuhannya Belum Dituntaskan Nasional 23 Oktober 2025

    Pemerintah Usulkan Marsinah Jadi Pahlawan, padahal Kasus Pembunuhannya Belum Dituntaskan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti usulan pemerintah untuk menyodorkan nama Marsinah sebagai pahlawan nasional.
    Wakil Ketua Riset Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif Maulana, mengatakan, usulan tersebut datang di saat kasus pembunuhan Marsinah masih belum dituntaskan hingga saat ini.
    Dia menilai pemerintah seharusnya berpikir prioritas untuk menegakkan hukum secara jelas atas kasus pembunuhan aktivis buruh tersebut.
    “Bicara terkait Marsinah, saya pikir lebih penting untuk kemudian berbicara bagaimana penegakan hukum, investigasi pengungkapan kasus Marsinah secara terang benderang, karena sampai hari ini kita tahu bahwa belum ada pengungkapan yang utuh yang kemudian mengungkap seluruh pelakunya,” kata Arif saat ditemui di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
    Karena pengungkapan kasusnya tak kunjung selesai, Arif mengatakan bahwa kasus pembunuhan Marsinah pun berulang kepada pihak yang mengadvokasi.
    Salah satunya adalah pengacara keluarga Marsinah yang tidak lain adalah aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib.
    “Dan ini kemudian berulang bahkan terhadap advokat yang kemudian mendampingi dan juga mengadvokasi kasus Marsinah, Munir Said Thalib, peristiwanya juga terjadi lagi,” ucapnya.
    Sebab itu, pemerintah dan negara harus melihat persoalan Marsinah tidak selesai hanya dengan pengusulan pemberian gelar.
    Kasus Marsinah justru tidak hanya soal pengungkapan pembunuhan yang terjadi pada 1993 itu, tetapi juga tentang bagaimana hak-hak buruh yang diperjuangkan Marsinah juga bisa direalisasikan.
    “Dan ini bukan hanya Marsinah, sebetulnya masyarakat secara umum yang ketika kemudian menggunakan haknya untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya, termasuk berpendapat, berserikat, berkumpul, dan berekspresi, saya kira itu mas,” tandasnya.
    Sebagai informasi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan berkas usulan 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk tokoh buruh Marsinah, Presiden ke-2 RI Soeharto, hingga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
    Usulan ini diserahkan Gus Ipul kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, di Kantor Kementerian Kebudayaan, Selasa (21/10/2025) siang.
    “Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” kata Saifullah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polres Mojokerto Kota Gelar Apel Akbar Kebangsaan Buruh

    Polres Mojokerto Kota Gelar Apel Akbar Kebangsaan Buruh

    Mojokerto (beritajatim.com) – Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja di Kota Mojokerto berkumpul dalam satu barisan besar untuk mengikuti Apel Akbar Kebangsaan Buruh yang digagas Polres Mojokerto Kota. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman PT Intidragon Suryatama 2, Kecamatan Kranggan.

    Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto menyampaikan apresiasinya terhadap eksistensi dan kontribusi serikat buruh dalam menjaga stabilitas wilayah. Menurutnya, serikat buruh memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah.

    “Kami berterima kasih karena selama ini rekan-rekan buruh telah ikut menjaga kondusivitas wilayah hukum Polres Mojokerto Kota,” ungkap AKBP Herdiawan dalam sambutannya, Kamis (23/10/2025).

    Lebih lanjut, AKBP Herdiawan menegaskan bahwa Polri, khususnya Polres Mojokerto Kota, selalu membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi para buruh dan serikat pekerja. Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam mencegah potensi konflik di dunia kerja.

    Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto saat Apel Akbar Kebangsaan Buruh di halaman PT Intidragon Suryatama 2, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. [Foto : ist]“Kalau ada persoalan terkait ketenagakerjaan, kami siap menjadi mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Pintu Polres Mojokerto Kota selalu terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Mojokerto, Hendro Anugrah menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polres Mojokerto Kota yang telah menggelar kegiatan berskala besar ini. Ia menilai apel kebangsaan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan para pekerja.

    “Selama ini serikat buruh seringkali dipandang sebelah mata. Dalam kebijakan ketenagakerjaan, suara kami nyaris tidak pernah didengar. Tapi melalui kegiatan ini, kami merasa lebih dihargai dan diakui keberadaannya,” ujarnya.

    Apel Akbar Kebangsaan Buruh ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam mempererat hubungan antara kepolisian dan kalangan buruh, guna menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan harmonis di Kota Mojokerto. [tin/but]

  • 5 Ribuan Eks Karyawan Sritex Diterima Kerja Lagi, Disnaker: Ada yang Tak Masalah Umur di Atas 35 Tahun Regional

    5 Ribuan Eks Karyawan Sritex Diterima Kerja Lagi, Disnaker: Ada yang Tak Masalah Umur di Atas 35 Tahun Regional

    Ribuan Eks Karyawan Sritex Diterima Kerja Lagi, Disnaker: Ada yang Tak Masalah Umur di Atas 35 Tahun
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menyebut sebagian mantan pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini telah kembali bekerja di industri tekstil.
    Dari total 11.025 karyawan terdampak PHK, sebanyak 1.300 orang kini bekerja di PT Citra Busana, dan 300 orang lainnya di PT Jutex.
    “Beberapa perusahaan membuka lowongan untuk menampung mereka. Bahkan ada yang tidak mempermasalahkan usia di atas 35 tahun karena para pekerja ini sudah berpengalaman,” ujar Aziz saat dikonfirmasi, Kamis (23/10/2025).
    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Disnaker Kabupaten Sukoharjo terus memfasilitasi penyaluran informasi lowongan kerja bagi eks buruh Sritex yang belum mendapatkan pekerjaan.
    “Sejak bulan Oktober 2024 ketika pailit, kami sudah mengantisipasi meminta perusahaan-perusahaan yang ada lowongannya, kita sudah punya datanya, untuk bisa memberikan kesempatan bagi eks karyawan Sritex untuk bekerja di perusahaan-perusahaan itu,” tuturnya.
    Pada awal November 2024, Disnakertrans Jateng mencatat ada enam perusahaan yang membuka lowongan dengan total hampir 8.000 posisi untuk diisi oleh para mantan pekerja Sritex.
    “Jadi sebenarnya akses pekerjaan bagi mereka masih terbuka,” ujar Aziz.
    Aziz memastikan bahwa hak-hak dasar pekerja seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah disalurkan kepada para mantan karyawan Sritex.
    “JHT sudah clear dalam 10 hari, dan JKP juga sudah disalurkan. Pekerja mendapat insentif total Rp1,4 juta per bulan selama maksimal enam bulan, plus pelatihan dan akses pekerjaan baru,” lanjutnya.
    Menurut Aziz, proses pembayaran JHT selesai dalam waktu 10 hari setelah PHK massal, sedangkan insentif JKP diberikan selama enam bulan sejak pemutusan hubungan kerja.
    Meski sebagian hak sudah diterima, hak pesangon dan Tunjangan Hari Raya (THR) masih menunggu hasil lelang aset perusahaan Sritex yang hingga kini belum rampung.
    Aziz mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kurator, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, serta pejabat terkait untuk mempercepat proses tersebut.
    “Kami kemarin sudah bertemu dengan kurator, Pemkab Sukoharjo, Asisten II dan III. Kami minta kurator lebih proaktif memantau proses di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan KPKNL agar lelang tidak berlarut-larut,” ujarnya.
    Proses lelang aset disebut memakan waktu cukup panjang karena melibatkan beberapa tahapan administratif.
    “Waktu identifikasi dan pendataan aset saja bisa dua sampai dua setengah bulan. Setelah itu masuk ke proses penilaian dan validasi di KPKNL. Kami berharap tahapan ini bisa selesai secepatnya,” kata Aziz.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ratusan Buruh Ikuti Apel Kebangsaan di Polresta Sidoarjo, Kapolresta Tekankan Sinergi Kamtibmas

    Ratusan Buruh Ikuti Apel Kebangsaan di Polresta Sidoarjo, Kapolresta Tekankan Sinergi Kamtibmas

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Ratusan buruh dan pekerja di Kabupaten Sidoarjo mengikuti apel kebangsaan yang digelar di Lapangan Markas Komando (Mako) Polresta Sidoarjo, Kamis (23/10/2025). Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, serta diikuti pejabat utama dan kapolsek jajaran Polresta Sidoarjo.

    Kegiatan ini menjadi wujud komitmen sinergi antara Polri dan kalangan buruh dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

    Dalam arahannya, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menyampaikan apresiasi terhadap soliditas dan kedewasaan para buruh serta serikat pekerja di Sidoarjo yang selama ini aktif menyampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Ia menilai, hubungan harmonis antara buruh, pemerintah daerah, dan aparat keamanan telah berkontribusi besar terhadap terjaganya kondusifitas wilayah.

    “Terbukti pada berbagai kesempatan penyampaian pendapat oleh serikat pekerja atau buruh, situasi kamtibmas di Kabupaten Sidoarjo berlangsung aman dan kondusif,” ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing.

    Ia menegaskan pentingnya menjaga semangat kolaboratif tersebut, terutama dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Buruh juga diharapkan berperan aktif mendukung pelaksanaan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui kerja sama yang produktif dan damai.

    “Kami dari kepolisian dengan senang hati dan terbuka memfasilitasi rekan-rekan buruh atau pekerja dalam penyampaian pendapat dengan tertib dan damai. Solidnya kemitraan ini dalam mewujudkan kamtibmas di wilayah kita tetap aman dan kondusif harus terus kita jaga bersama,” tegas Christian Tobing.

    Sebagai penutup kegiatan, peserta apel dari kalangan buruh dan pekerja membacakan ikrar kebangsaan di lapangan upacara. Acara dilanjutkan dengan doa bersama antara buruh dan anggota Polresta Sidoarjo di Masjid Al Ikhlas Polresta Sidoarjo.

    “Usai kegiatan apel kebangsaan kami juga mengajak buruh Sidoarjo memanjatkan doa bersama, dengan harapan agar situasi kamtibmas kita senantiasa aman dan damai,” pungkas Kapolresta Christian Tobing. [isa/beq]

  • SPAI Tolak Rencana Driver Ojol Jadi UMKM, Ini Alasannya

    SPAI Tolak Rencana Driver Ojol Jadi UMKM, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menolak rencana Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk memasukkan pengemudi Ojek Online (ojol) dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Ketua SPAI Lily Pujiati menilai bahwa rancangan aturan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang mumpuni. Pasalnya, hubungan kerja pengemudi ojol disebutnya termaktub dalam Undang-undang (UU) No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa hubungan kerja meliputi unsur pekerjaan, upah dan perintah.

    “Ketiga unsur ini nyata adanya di dalam aplikasi pengemudi dan semua dikendalikan oleh perusahaan platform. Dalam aplikasi tersebut platform menetapkan unsur pekerjaan berupa pengantaran penumpang, barang dan makanan,” kata Lily saat dihubungi Bisnis, Rabu (22/10/2025).

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa unsur upah tecermin dari pendapatan yang diperoleh pengemudi dari tiap pesanan yang diterima dan dipotong hingga 70%, sedangkan unsur perintah melekat pada sanksi kepada pengemudi apabila tidak melaksanakan pekerjaan pengantaran.

    Dengan adanya hubungan kerja ini, Lily menilai bahwa keuntungan yang didapatkan pengemudi ojol, taksi online, hingga kurir akan jauh lebih banyak dari insentif yang dijanjikan Menteri UMKM.

    Sebagai pekerja, pengemudi atau driver ojol disebutnya bisa mendapatkan berbagai hak seperti upah minimum dan upah lembur, waktu kerja 8 jam dan waktu istirahat, hingga cuti haid dan melahirkan.

    Selain itu, Lily berujar bahwa pengemudi ojol juga berhak mendirikan serikat pekerja dan perundingan bersama dengan perusahaan, terutama agar tidak dijatuhkan sanksi pembekuan (suspend) dan putus mitra secara sewenang-wenang tanpa pesangon.

    Dia lantas menyinggung komitmen pemerintah dalam sidang Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun ini bahwa tenaga kerja pada ekonomi gig, termasuk ojol, diakui sebagai pekerja platform.

    “Oleh karenanya, kami mendesak agar Presiden Prabowo mengesahkan Peraturan Presiden tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online. Hal ini menjadi urgensi agar terjadi sinergi antarkementerian, dan tidak ada lagi inisiatif sepihak kementerian yang membuat peraturan ojol tanpa dasar hukum,” tegas Lily.

    Sebelumnya, Kementerian UMKM tengah menggodok aturan agar pengemudi ojek daring masuk dalam kategori UMKM guna memperkuat dan melindungi ekosistem pasar digital.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, apabila hal tersebut terwujud, maka pengemudi ojol bisa mendapatkan banyak insentif, misalnya pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5%. 

    Selain itu, terdapat pula insentif BBM bersubsidi, akses pembiayaan usaha, hingga perlindungan sosial dan jaminan kesehatan yang menurut Maman tengah diupayakan pihaknya.

    “Jadi kita lagi mau melakukan terobosan untuk membuat aturan mekanisme yang bisa melindungi mereka. Prinsip dasarnya adalah keadilan yang fair antara UMKM, pemilik aplikasi, dengan ojol di sana,” katanya dalam diskusi media di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).

  • Golkar Nilai Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional 22 Oktober 2025

    Golkar Nilai Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional 22 Oktober 2025

    Golkar Nilai Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah Layak Dapat Gelar Pahlawan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Golkar menilai Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) layak untuk masuk kategori pahlawan nasional.
    Tak hanya mereka, aktivis buruh, Marsinah, juga dinilai Golkar layak menjadi pahlawan nasional.
    “Dari sekian nama itu mungkin yang paling populer yang saat ini lagi hangat jadi pembicaraan adalah Gus Dur, Pak Harto, dan Marsinah, ya menurut saya ketiga-tiganya layak untuk mendapatkan gelar pahlawan dari sisi masing-masing ya,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhamad Sarmuji di kantor partainya di Jakarta Barat, Rabu (22/10/2025).
    Sarmuji menjelaskan, Marsinah berjasa karena di masa lalu sudah memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) serta hak buruh.
    “Marsinah mungkin bisa dikasih gelar pahlawan karena faktor beliau memperjuangkan hak-hak buruh, lalu hak asasi manusia,” ucap Sarmuji.
    Kemudian, Soeharto juga sangat berjasa pada masanya dalam hal pembangunan bangsa. Bahkan hingga kini, Soeharto juga dikenal sebagai Bapak Pembangunan.
    “Sampai saat ini orang masih terngiang-ngiang Pak Harto sebagai Bapak Pembangunan, karena memang pembangunan di zaman Pak Harto sangat transformatif ya, dari yang semula kita sangat miskin kekurangan pangan, inflasi 650 persen, menjadi jauh lebih baik pendidikannya, jauh lebih berkembang, pangan tercukupi,” jelasnya.
    Di era Soeharto, kata Sarmuji, Indonesia juga mengalami swasembada pangan.
    “Bahkan kita mengalami swasembada pangan di zaman Pak Harto, teknologinya juga begitu, kita waktu itu bangga sekali dengan kemampuan dirgantara kita, itu semua karena jasa-jasa Pak Harto,” ucapnya lagi.
    Lebih lanjut, Sarmuji menilai semua nama yang diusulkan menjadi pahlawan nasional memiliki sisi positif dan negatifnya.
    “Terlepas dari plus minusnya, setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya kekurangan, semua yang saat ini punya gelar pahlawan nasional juga memiliki kelemahan dan kekurangan,” ucapnya.
    “Tetapi mereka semua adalah orang yang sangat berjasa bagi Republik Indonesia, baik dalam perjuangan memperjuangkan kemerdekaan, maupun perjuangan mengisi kemerdekaan,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, ada 40 nama tokoh yang diusulkan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul untuk mendapat gelar pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon pada Selasa (21/10/2025).
    Usulan nama yang diserahkan Gus Ipul kepada Fadli Zon yang menjadi Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) akan dibawa ke Sidang Penentuan.
    Gus Ipul belum merinci siapa saja 40 nama tokoh yang diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.
    “Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.