Topik: Buruh

  • Mahfud MD: Soeharto secara yuridis penuhi syarat diusulkan pahlawan

    Mahfud MD: Soeharto secara yuridis penuhi syarat diusulkan pahlawan

    Yogyakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof Mahfud MD menilai Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto secara yuridis memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Pahlawan Nasional.

    “Kalau secara yuridis formal kan memenuhi syarat,” kata Mahfud MD di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Minggu.

    Menurut Mahfud, secara prinsip, semua mantan presiden semestinya tidak perlu lagi melalui proses penelitian ulang untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

    Dia berpendapat bahwa posisi sebagai presiden sudah menjadi bukti bahwa tokoh tersebut memenuhi kriteria kepahlawanan dari sisi hukum.

    “Saya pernah usul dulu, semua mantan presiden enggak usah lagi pakai persyaratan untuk diteliti ulang dan sebagainya. Sudah jadi presiden itu kan sudah pasti memenuhi syarat ya, untuk jadi pahlawan. Tapi silakan saja kan masyarakat juga yang nanti menilai,” ujar pakar hukum tata negara itu.

    Mahfud menegaskan bahwa penilaian terhadap aspek sosial dan politik dalam pengusulan gelar Pahlawan Nasional tetap menjadi ranah masyarakat untuk menilai dan tim kajian pemerintah.

    “Kalau aturan-aturannya memang memenuhi syarat, tapi politisnya bagaimana, ya sosiopolitisnya kan masyarakat yang menilai,” kata dia.

    Berdasarkan pengalamannya, Mahfud menyebut proses seleksi pengusulan gelar pahlawan nasional dilakukan oleh tim khusus di Kementerian Sosial dan dikoordinasikan bersama Menkopolhukam.

    “Nanti diseleksi dalam sebuah tim khusus yang dipimpin oleh Menkopolkam kalau sekarang. Dulu begitu (saat) saya jadi Menkopolhukam lima tahun, nunggu dari Kementerian Sosial dan departemen lain siapa yang mau diusulkan,” ucapnya.

    Sebelumnya, sebanyak 40 tokoh diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional oleh Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan daftar usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon.

    Dalam daftar itu, terdapat sejumlah nama besar yang mencuri perhatian publik, di antaranya Soeharto, Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh asal Nganjuk, Marsinah.

    Selain mereka, muncul pula nama tokoh agama dan daerah seperti Syaikhona Muhammad Kholil dari Madura, Bisri Syansuri, Muhammad Yusuf Hasyim, serta dua jenderal purnawirawan M. Jusuf dari Sulawesi Selatan dan Ali Sadikin dari Jakarta.

    Usulan ini berasal dari masyarakat melalui tim kajian daerah (TP2GD), lalu disaring dan dikaji oleh tim pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial.

    Setelah melalui proses panjang yang melibatkan kajian ilmiah dan seminar, nama-nama tersebut diajukan kepada Dewan Gelar untuk dinilai lebih lanjut.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar UMK Jawa Tengah 2026 Jika Naik 10,5%, Daerah Mana Tertinggi?

    Daftar UMK Jawa Tengah 2026 Jika Naik 10,5%, Daerah Mana Tertinggi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dalam waktu dekat akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) serta upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026.

    Dalam perkembangannya, para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan persentase kenaikan upah sebesar 8,5% hingga 10,5%.

    Said Iqbal selaku Presiden KSPI & Partai Buruh menyampaikan bahwa rentang angka tersebut telah diperhitungkan kalangan buruh berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengamanatkan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum.

    Selain itu, dia menegaskan bahwa penetapan upah minimum juga harus memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu berdasarkan ketentuan MK.

    Ketika ditanya perihal progres pembahasan kenaikan UMP 2026 antara buruh dan pemangku kepentingan terkait, dia menyampaikan bahwa Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) baru sekali melangsungkan rapat menjelang tenggat penetapan UMP pada November.

    “Dewan pengupahan baru satu kali rapat. Hanya urun rembug tanpa keputusan,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

    Adapun sebelumnya, auran mengenai UMP Jawa Tengah 2025 diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/38 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Sedangkan, aturan mengenai UMK tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Dalam beleid itu, Pemprov Jateng menetapkan kenaikan UMK sebesar 6,5% pada 2025. Di mana, UMK Kota Semarang menjadi yang terbesar mencapai Rp3.454.827 (Rp3,45 juta).

    Apabila kenaikan UMK 2026 diasumsikan pada usulan kenaikan yang disampaikan bruh sebesar 10,5% maka UMK Semarang menjadi yang paling jumbo menjadi Rp3.800.309 (Rp3,8 juta).

    Berikut daftar besaran UMK Jawa Tengah jika naik 10,5% sesuai usulan buruh:

    UMP Jateng Rp2.169.349 (2025) menjadi Rp2.397.130 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kota Semarang 2025 Rp3.454.827 menjadi Rp3.817.583 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Demak 2025 Rp2.940.716 menjadi Rp3.249.491 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Kendal 2025 Rp2.783.455 menjadi Rp3.075.717 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Semarang 2025 Rp2.750.136 menjadi Rp3.038.900 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Kudus 2025 Rp2.680.485 menjadi Rp2.961.935 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Cilacap 2025 Rp2.640.248 menjadi Rp2.917.474 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Jepara 2025 Rp2.610.224 menjadi Rp2.884.297 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kota Pekalongan 2025 Rp2.545.138 menjadi Rp2.812.377 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Batang 2025 Rp2.534.383 menjadi Rp2.800.493 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kota Salatiga 2025 Rp2.533.583 menjadi Rp2.792.008 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Pekalongan 2025 Rp2.486.653 menjadi Rp2,747,751 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Magelang 2025 Rp2.467.488 menjadi Rp2.726.574 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Karanganyar 2025 Rp2.437.110 menjadi Rp2.693.006 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kota Surakarta atau Kota Solo 2025 Rp2.416.560 menjadi Rp2.670.298 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Boyolali 2025 Rp2.396.598 menjadi Rp2.648.240 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Klaten 2025 Rp2.389.820 menjadi Rp2,640.751 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kota Tegal 2025 Rp2.376.683 menjadi Rp2.626.234 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Sukoharjo 2025 Rp2.359.488 menjadi Rp2.607.234 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Banyumas 2025 Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Purbalingga 2025 Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Tegal 2025 Rp2.333.586 menjadi Rp2.578.612 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Pati 2025 Rp2.332.350 menjadi Rp2.577.246 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Wonosobo 2025 Rp2.299.521 menjadi Rp2.540.970 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Pemalang 2025 Rp2.296.140 menjadi Rp2.537.234 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kota Magelang 2025 Rp2.281.230 menjadi Rp2.520.759 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Purworejo 2025 Rp2.265.937 menjadi Rp2.503.860 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Kebumen 2025 Rp2.259.873 menjadi Rp2.497.159 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Grobogan 2025 Rp2.254.090 menjadi Rp2.490.769 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Temanggung 2025 Rp2.246.850 menjadi Rp2.482.769 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Brebes Rp2.239.801 menjadi Rp2.474.980 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Blora 2025 Rp2.238.430 menjadi Rp2.473.465 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Rembang 2025 Rp2.236.168 Rp2.470.965 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Sragen 2025 Rp2.182.200 menjadi Rp2.411.331 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Wonogiri 2025 Rp2.180.587 menjadi Rp2.409.548 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Banjarnegara 2025 Rp2.170.475 menjadi Rp2.398.374 (simulasi naik 10,5%)

  • Curhat Bahlil soal meme, sepatu kuning ESDM, hingga asa mandiri energi

    Curhat Bahlil soal meme, sepatu kuning ESDM, hingga asa mandiri energi

    Jakarta (ANTARA) – Usai menunaikan Shalat Jumat (24/10), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk pertama kalinya menyambangi wartawan Istana Kepresidenan di ruang media.

    Jika biasanya para jurnalis menghampirinya, sesudah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, dengan terburu-buru mengejar sampai ke kendaraannya, suasana kali ini berbeda.

    Masih mengenakan baju koko putih dan peci yang sering ia kenakan, Bahlil mengajak para wartawan berdiskusi santai. Ada satu hal yang menarik perhatian awak media, yakni sepatu kuning yang ia kenakan memiliki lambang Kementerian ESDM, lembaga yang ia nakhodai, saat ini.

    Sambil mengangkat sepatu, Bahlil bercerita dengan bangga bahwa sepatu itu merupakan produk lokal dari UMKM.

    Warna kuning hitam yang menjadi warna dominan sepatu juga disebutnya senada dengan logo ESDM yang berwarna serupa. Pernyataan itu seolah membantah bahwa urusan politik, khususnya partai yang ia ketuai, tidak dicampuradukkan dengan urusan pemerintah.

    Bahlil pun berkelakar ingin membagikan sepatu seharga Rp250 ribu itu untuk awak media.

    Sambil makan siang bersama, Bahlil pun kembali membicarakan banyak hal, mulai dari kisah hidupnya yang lahir dari orang tua dengan penghasilan terbatas, hingga yang belakangan ini ramai di media sosial, yakni ujaran kebencian berbentuk meme yang baginya sudah menyentuh ranah personal.

    “Saya memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat, saya anak orang dari kampung. Ibu saya hanya buruh cuci di rumah orang, ayah saya buruh bangunan,” kata Bahlil, bercerita.

    Ia menanggapi dengan santai berbagai meme yang dibuat warganet terkait dirinya. Meme itu, layaknya hinaan yang bukan lagi menjadi barang baru.

    Bahlil menceritakan dirinya sudah sering dihina sejak dirinya duduk di bangku SD. Lahir di Banda, Maluku Tengah, 7 Agustus 1976,dari pasangan Lahadalia dan Nurdjani, Bahlil menceritakan pekerjaan kedua orang tuanya yang hanya sebagai buruh cuci dan buruh bangunan.

    Menurut Bahlil, pekerjaan orang tuanya itu bisa saja menjadi dasar hinaan kepada dirinya, seolah hal yang lumrah, sekali pun ia kini sudah menjadi seorang pembantu presiden.

    Sejak kecil Bahlil memang sudah menyelami kehidupan yang cukup sulit. Anak kedua dari delapan bersaudara itu menghabiskan masa kecil dari SD hingga SMP di Seram Timur, Maluku.

    Sejak SD, Bahlil sudah terbiasa bersekolah sambil menjual kue buatan ibunya. Setelah itu, kebiasaan bekerja sambil menimba ilmu terus dia lakukan hingga duduk di bangku kuliah di Fakfak, Papua Barat.

    Setelah pindah dari Maluku ke Papua, Bahlil kembali melakoni pekerjaan serabutan untuk membiayai sekolah, dengan menjadi kenek angkot, sopir angkot, hingga kuli angkut di pasar.

    Kehidupan keras di terminal itu pun menguatkan mental Bahlil, sehingga saat meme ujaran kebencian itu merebak di media sosial, praktis tidak dihiraukannya.

    Memaafkan

    Di media sosial, Bahlil memang menjadi salah satu menteri yang ramai beredar. Tidak dapat dipungkiri, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang dipimpinnya kerap diperdebatkan.

    Banyak kebijakan Bahlil yang dinilai menuai pro-kontra karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat. Contohnya saja, larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram yang membuat masyarakat kesulitan mencari gas melon. Meski demikian, akhirnya kebijakan itu diralat.

    Hal terbaru, nama Bahlil kembali ramai karena isu kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta. Atas hal tersebut, Bahlil menegaskan bahwa kuota impor BBM untuk perusahaan swasta pada tahun ini sudah ditambah 10 persen dibandingkan Tahun 2024. Bahlil juga memberikan opsi agar SPBU swasta dapat bekerja sama dengan Pertamina, terkait pembelian BBM.

    Ia menduga berbagai meme dan ujaran kebencian terhadap dirinya ini merupakan indikasi adanya pihak yang ingin mencoba mengintervensi kebijakan pemerintah.

    Gangguan itu, baginya merupakan “vitamin” untuk membuatnya terus berjalan. Bahlil meyakini kebijakan yang berpihak pada rakyat pasti membuat risau sejumlah pihak.

    Meskipun demikian, Bahlil menyatakan telah memaafkan pihak yang membuat ujaran kebencian berupa meme itu dan meminta sayap organisasi Partai Golkar untuk menghentikan proses pelaporan mereka.

    Ia pun menegaskan bahwa ujaran kebencian terhadap seseorang yang menyerang ranah pribadi, apalagi dari segi fisik, tidak dibenarkan.

    “Saya pikir ya, kalau ada yang meme-meme, sudah lah saya maafkan. Tidak apa-apa. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu tidak apa-apa, tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya tidak bagus,” katanya.

    Menurut Bahlil, kebijakan yang ia buat semata-mata untuk mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo, yakni kedaulatan atau kemandirian energi. Oleh karenanya, ia menegaskan tidak akan mundur, meski meme tersebut berupaya untuk menjatuhkannya.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Muzani: MPR Periode Lalu Sudah Nyatakan “Clear”

    Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Muzani: MPR Periode Lalu Sudah Nyatakan “Clear”

    Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Muzani: MPR Periode Lalu Sudah Nyatakan “Clear”
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut bahwa MPR periode 2019-2024 sudah menyatakan Presiden ke-2 RI Soeharto bersih.
    Oleh karena itu, menurut Muzani, seharusnya tidak ada masalah dari diusulkannya Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
    “MPR kan pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan
    clear
    , dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR,” kata Muzani di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/10/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Diketahui, MPR periode 2019-2024 mencabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
    Namun, Muzani mengatakan, dia sepenuhnya menyerahkan pemberian gelar pahlawan itu kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk tokoh-tokoh lainnya yang akan diberi gelar pahlawan.
    Menurut dia, Presiden memiliki pertimbangan dan pandangan yang matang terhadap tokoh-tokoh yang akan diberi gelar pahlawan, sesuai peran dan masa baktinya ketika mengabdi kepada bangsa dan negara.
    “Saya kira tunggu bagaimana keputusan Presiden untuk memberi gelar pahlawan nasional kepada tokoh yang dipilih,” katanya.
    Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional ke Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon. Salah satunya aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.
    Selain Marsinah, ada nama Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional.
    Sejumlah tokoh masyarakat lain juga masuk dalam 40 nama itu, di antaranya ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta mantan Gubernur Jakarta, Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin.
    Namun, pengusulan nama Soeharto kembali menuai pro dan kontra. Usulan itu secara tegas ditolak para pegiat HAM, aktivis, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    Merespons polemik tersebut, Menteri Kebudayaan (Menbud) selaku Ketua Dewan GTK, Fadli Zon menyebut bahwa semua nama yang diusulkan dari Kemensos sudah memenuhi kriteria.
    “Semua yang diusulkan dari Kementerian Sosial itu secara kriteria sudah memenuhi syarat semua, secara kriteria,” ujar Fadli di Kawasan Senayan, Jakarta pada 24 Oktober 2025.
    Namun, menurut dia, Dewan GTK akan melakukan pembahasan lanjutan sebelum menyerahkan sejumlah nama ke Presiden RI Prabowo Subianto.
    Berikut ini daftar 40 nama tokoh yang diusulkan Kemensos ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan:
    Usulan Baru 2025
    Usulan Tunda 2024
    Usulan Memenuhi Syarat Diajukan Kembali (2011-2023)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Detik-Detik Buruh Pabrik di Lampung Tewas Terlindas Alat Berat

    Detik-Detik Buruh Pabrik di Lampung Tewas Terlindas Alat Berat

    Kasatreskrim Polres Lampung Tengah, AKP Devrat Aolia Arfan, membenarkan adanya kecelakaan tersebut.

    Dia mengatakan, korban berinisial SJS (49) meninggal dunia di lokasi kejadian setelah terlindas shovel yang dikemudikan oleh PO (55), sesama pekerja di pabrik tersebut.

    “Benar, telah terjadi kecelakaan kerja di lingkungan PT BKM pada hari Rabu kemarin. Dalam peristiwa itu satu orang pekerja meninggal dunia,” kata Devrat saat dikonfirmasi, Sabtu (25/10/2025).

    Menurut keterangan saksi TA (50), disampaikan Devrat, korban saat itu tengah mendorong angkong (gerobak tangan) berisi tepung tapioka menuju gudang pabrik.

    Di saat bersamaan, alat berat shovel yang dikendarai PO datang dari arah samping dan menabrak bagian belakang angkong.

    “Akibat benturan tersebut, korban terjatuh dan langsung terlindas roda shovel. Melihat kejadian itu, sopir alat berat berhenti dan turun untuk memastikan kondisi korban,” ungkapnya.

    Petugas Polsek Bumi Ratu Nuban yang mendapat laporan segera menuju lokasi, mengevakuasi jasad korban, dan mengamankan sopir alat berat beserta kendaraan yang digunakan.

    “Sopir dan barang bukti sudah diamankan. Saat ini kasus masih dalam penyelidikan,” tutup dia.

     

  • Meme Tak Jadi Soal Bagi Bahlil

    Meme Tak Jadi Soal Bagi Bahlil

    Jakarta

    Meme berupa gambar hingga video berisi wajah Ketum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bertebaran di media sosial (medsos). Bahlil menanggapi santai wajahnya dijadikan meme, diunggah, dan disebarkan sejumlah akun medsos.

    Bahlil buka suara soal meme dirinya setelah organisasi sayap Golkar hendak melaporkan akun media sosial ke polisi karena dianggap menyerang pribadi Bahlil. Golkar menegaskan tidak ada arahan dari partai untuk dibuatnya laporan tersebut.

    Organisasi sayap Golkar, DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) mengadukan 30 akun medsos terkait dugaan pencemaran terhadap Bahlil. Pelaporan itu dilakukan ke Bareskrim Polri pada Senin (20/10).

    Lalu, PP Angkatan Muda Pemuda Golkar (AMPG) menyambangi Polda Metro Jaya pada Senin (20/10). Mereka melakukan konsultasi untuk melaporkan akun medsos yang menyerang dan menghina pribadi Bahlil.

    Pasca-organisasi pemuda partainya bergerk, Bahlil menanggapi santai soal meme berwajah dirinya yang beredar medsos. Bahlil mengatakan sudah biasa menerima hinaan sejak kecil.

    “Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut pendapat saya, terkait dengan meme-meme, ataupun pemberitaan yang sesungguhnya berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Saya jujur mengatakan begini, ya,” kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10).

    Bahlil bercerita dilahirkan bukan dari keluarga pejabat. Jadi, Bahlil merasa sudah terbiasa dengan hinaan sejak masih kecil.

    “Kalau meme ke pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat, kan. Saya kan anak orang dari kampung,” ujar Bahlil.

    “Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang. Ayah saya buruh bangunan. Jadi hinaan itu terjadi sejak saya SD, masih kecil,” imbuh Bahlil.

    Bahlil Maafkan Akun Medsos

    Tak hanya santai menanggapi meme wajahnya, Bahlil telah memaafkan akun-akun yang menyebarkan meme. Lagi-lagi, Bahli tak masalah dengan unggahan dan sebaran meme wajah dirinya dari warganet.

    “Dan saya pikir ya, kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkanlah. Nggak apa-apa kok,” kata Bahlil.

    Mantan Ketum Hipmi itu tak mempersoalkan adanya pihak yang mengkritik kebijakannya. Namun, ia menyarankan jangan sampai ada hinaan bernuansa rasis terhadap pribadi.

    Ketum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025). (Firda Cynthia Anggrainy Al Djokya/detikcom)

    “Sebenarnya kalau kritis kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarahi rasis, itu menurut saya nggak baguslah,” ujarnya.

    Tak masalah dengan meme yang dianggap menghina, Bahlil menyinggung soal pihak yang ingin mengotak-atik kebijakan negara. Bahlil menentang pihak-pihak tersebut.

    “Jadi menurut saya itu nggak apa-apalah. Tetapi, saya tidak mau ada pihak-pihak yang mencoba untuk mendorong keinginannya untuk mengintervensi kebijakan negara. Ini saya tidak mau,” imbuhnya.

    Bahlil Minta AMPG-AMPI Setop Bikin Laporan

    Bahlil telah mengarahkan Sekjen Golkar Sarmuji agar berbicara dengan organisasi sayap Golkar yang hendak melaporkan akun medsos. Bahlil meminta agar mereka tidak melanjutkan pelaporan.

    “Saya nanti kasih tau sama Sekjen. Sekjen kemarin sudah, tadi pagi panggilnya. Sekjen coba panggil itu adik-adik kita. Ya pastilah mereka juga kan manusia ya. Jadi ya itu pasti ada rasa spontanitas ya. Tapi nanti saya akan minta udah setop. Apa lagi kalau sudah ada yang minta maaf, kan,” kata Bahlil.

    “Jadi Insyaallah saya akan memanggil adik-adik saya itu, organisasi, untuk udah. Sudah minta maaf, udah lah maafkan. Jangan kita memperpanjang lagi,” pungkasnya.

    Elite Golkar lainnya telah merespons soal organisasi sayap partai yang mau melaporkan akun media sosial ke polisi karena dianggap menyerang pribadi Bahlil. Golkar menegaskan tidak ada arahan dari partai untuk dibuatnya laporan tersebut.

    “Nggak, saya jamin nggak, nggak ada (pelaporan arahan dari partai),” kata Sekjen Partai Golkar M Sarmuji di DPP Golkar, Jakarta, Rabu (22/10).

    Halaman 2 dari 3

    (rfs/whn)

  • Maaf dan Pesan Bahlil untuk Pembuat Meme…

    Maaf dan Pesan Bahlil untuk Pembuat Meme…

    Maaf dan Pesan Bahlil untuk Pembuat Meme…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya bersuara terkait kadernya yang melaporkan pembuat dan penyebar konten meme berisi hinaan terhadap dirinya.
    Laporan ke polisi tersebut dibuat oleh dua organisasi sayap Partai Golkar, yakni Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).
    Mereka menilai sejumlah akun media sosial telah menyebarkan konten yang menyerang personal dan martabat Bahlil Lahadalia.
    Konten-konten berisi serangan terhadap Bahlil itu juga dianggap sudah mengandung SARA dan melampaui batas etika.
    Merespons ini, Bahlil pun meminta kepada para kadernya untuk berhenti melaporkan akun media sosial yang membuat meme mengenai dirinya.
    Bahlil mengaku telah memanggil Sekjen Golkar Sarmuji untuk memberi arahan kepada kader-kader tersebut.
    “Saya nanti kasih tahu sama Sekjen. Sekjen kemarin sudah, tadi pagi saya panggil ya. Sekjen coba panggil itu adik-adik kita. Ya pastilah mereka juga kan manusia ya. Jadi, ya itu, pasti ada rasa spontanitas ya. Kemanusiaan saja sebenarnya. Tapi, nanti saya akan minta, sudah setop,” kata Bahlil, di Istana, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
    Bahlil menyebut sebagian akun media sosial yang dilaporkan ke polisi sudah meminta maaf. Ia pun mengaku telah memaafkan pembuat dan penyebar meme yang menghina dirinya.
    Bahlil menuturkan, Allah SWT pasti memaafkan umat yang meminta ampun. Maka dari itu, sebagai manusia, ia merasa tidak pantas melampaui kehendak Ilahi.
    “Jadi insya Allah saya akan memanggil adik-adik saya itu. Sayap organisasi untuk, sudah. Kalau yang sudah minta maaf, sudah maafkan. Jangan kita memperpanjang lagi. Tapi, jangan lagi. Ya kita memberikan didikan yang baiklah untuk rakyat bangsa negara,” imbuh dia.
    Bagi Bahlil, kritik terkait berbagai kebijakan yang dikeluarkannya adalah hal yang biasa. Namun, ia tidak memungkiri meme tersebut kerap mengarah ke ranah pribadi dan mengandung unsur rasisme.
    “Saya pikir kalau ada yang meme-meme apa, sudahlah saya maafkan, lah. Enggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasial, itu menurut saya nggak bagus, lah,” tuturnya.
    Selain itu, Bahlil mengaku sudah terbiasa dihina sejak kecil. Hinaan itu sering didapatkan karena ia hanya anak kampung dan bukan anak seorang pejabat.
    “Karena saya kan bukan anak pejabat, saya kan anak orang dari kampung. Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang. Ayah saya buruh bangunan. Jadi hinaan itu terjadi sejak saya SD, masih kecil. Jadi menurut saya itu enggak apa-apa, lah,” imbuh Bahlil.
    Di sisi lain, Bahlil tidak ingin meme-meme tersebut dijadikan alat untuk memobilisasi massa guna mengintervensi kebijakan pemerintah.
    Ia menegaskan akan tetap bekerja membantu presiden mewujudkan kedaulatan energi dalam negeri.
    Sebagai menteri, ia menyatakan akan bekerja sesuai arahan presiden untuk menjaga marwah negara dan memenuhi target kinerja pemerintah.
    “Saya sering mengatakan, dengan segala hormat, jangankan sejengkal, jangankan selangkah, sejengkal pun saya nggak akan pernah mundur,” ucap Bahlil.
    Salah satu buktinya, lanjut Bahlil, lifting minyak dan gas bumi saat ini sudah di atas target APBN, setelah bertahun-tahun tidak pernah mencapai target.
    Menurutnya, hilirisasi juga berjalan baik. Begitu pun pemasangan listrik desa yang berlanjut, sehingga makin banyak desa yang kini terang-benderang.
    Dia tidak memungkiri langkah maju dan berani itu akan diganggu oleh pihak-pihak yang dirugikan, yang selama ini serakah mengambil sumber daya alam.
    “Memang kalau kita menuju perbaikan, pasti ada gangguan. (Tapi) Gangguan itu jangan membuat kita lemah. Gangguan itu harus menjadi vitamin untuk kita. Tetap harus jalan. Saya doakan yang risau-risau pun nggak perlu risau, kok. Indonesia ini kan milik kita semua,” tandas Bahlil.
    Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia ini pun memberikan pesan kepada para pembuat meme di media sosial.
    Dalam negara demokrasi, lanjut Bahlil, masyarakat juga harus memahami standar etika demokrasi yang berlaku saat menyampaikan pendapat.
    “Kalau sudah ke hal yang nggak mendidik, mbok saran saya, demokrasi sih demokrasi. Tapi kita harus juga tahu standar etika demokrasi kita,” ucap Bahlil.
    Dia menekankan bahwa hinaan tidak boleh ditujukan kepada penampilan hingga ras seseorang.
    Apalagi Indonesia memiliki beragam ras dan budaya yang berbeda-beda di setiap wilayah.
    “Apa urusannya dengan pribadi masing-masing? Karena saya kulit, kulit saya hitam, mungkin tubuh saya yang tidak terlalu tinggi, terus apakah enggak boleh gitu, loh?” ucap Bahlil.
    “Terus bagaimana dengan saudara-saudara kita di Papua, di Maluku, di Kalimantan, di NTT? Kan kita pikir Indonesia ini kan satu kesatuan yang utuh,” imbuh dia.
    Bahlil mengatakan, Indonesia tanpa Aceh, NTT, Kalimantan, hingga Papua artinya bukanlah Indonesia.
    Dia ingin Indonesia menjadi rumah bersama untuk satu bangsa sehingga hinaan terhadap penampilan seseorang tidak dapat dibenarkan.
    “Belum tentu orang ganteng itu cerdas pikirannya. Belum tentu orang yang tidak sempurna tubuhnya itu jelek pikirannya. Yang bisa membedakan kemuliaan orang, manusia di muka bumi, hanyalah dia dengan Tuhan. Kita enggak boleh menilai, melebihi batas kemampuan kita,” jelas Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • It’s Time for Prabowo, Luhut Jangan Ikut Campur

    It’s Time for Prabowo, Luhut Jangan Ikut Campur

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto perlu selektif menerima masukan anak buahnya di Kabinet Merah Putih sebelum mengeluarkan kebijakan pemerintah.

    Salah satu yang patut diwaspadai adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta Prabowo tidak diatur organisasi buruh.

    “Luhut perlu tahu bahwa its time to Prabowo. Semua presiden Indonesia tidak pernah direcoki oleh pendahulunya, apalagi Luhut,” tegas Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara kepada RMOL, Sabtu, 25 Oktober 2025. 

    Igor berujar, Prabowo memiliki kedekatan yang cukup baik dengan buruh beserta organisasi-organisasinya. Maka, biarkan Prabowo menjalankan agendanya tanpa dicampuri intervensi yang bisa merusak hubungan baik tersebut.

    “Kalau asal diterima, khususnya soal buruh ini bahaya. Omongan Luhut ini bisa memicu kemarahan buruh, toh kalau mau memberikan masukan, apalagi yang sifatnya sensitif tidak perlu diumbar. Sampaikan saja langsung,” jelas Igor.

    Maka dari itu, ia menyarankan Luhut melihat situasi sebelum bermanuver. Luhut harus sadar pemerintahan Prabowo berbeda dengan era Jokowi yang saat itu bisa memborong banyak jabatan.

    “Saya yakin Pak Prabowo tidak mudah disetir,” pungkas Igor

  • Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ahmad Muzani Bilang Tak Bermasalah

    Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ahmad Muzani Bilang Tak Bermasalah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengusulan nama Presiden ke-2 RI, Soeharto jadi Pahlawan Nasional menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak mempersoalkan pengusulan tersebut dengan alasan jejak masa lalunya saat berkuasa.

    Merespons pro dan kontra itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyebut pemberian gelar Pahlawan Nasional terhadap Presiden kedua RI, Soeharto sudah tak bermasalah.

    Alasannya, karena pencabutan nama eks Pangkostrad itu dalam TAP Nomor XI/MPR/1998.

    “Kalau dari sisi MPR, kan, pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan klir, dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR, sehingga seharusnya juga itu tidak menimbulkan problem lagi,” ujar Muzani kepada awak media seperti dikutip, Jumat (24/10).

    Namun, Sekretaris Dewan Pembina Gerindra itu menyerahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto.

    Muzani merasa yakin Prabowo memiliki pertimbangan yang matang dalam memberikan seseorang gelar Pahlawan Nasional.

    “Jadi, saya kira tunggu bagaimana keputusan Presiden untuk memberi gelar Pahlawan Nasional ke tokoh yang dipilih,” ujarnya.

    Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh bisa memperoleh gelar Pahlawan Nasional pada Hari Pahlawan 10 November 2025 mendatang.

    Nama Soeharto bersama aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masuk usulan Kemensos.

    Mensos Saifullah Yusuf menyerahkan berkas usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan (Mnebud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta.

  • Ada Soeharto, Gus Dur, HB Jassin hingga Marsinah

    Ada Soeharto, Gus Dur, HB Jassin hingga Marsinah

    GELORA.CO –  Kementerian Sosial telah mengusulkan 40 nama untuk diberikan gelar pahlawan nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

    Mensos, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa seluruh calon telah melalui proses panjang dan memenuhi persyaratan.

    Menurut Gus Ipul, setiap usulan diawali dari kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat setempat, ahli sejarah, dan bukti dokumenter.

    Selanjutnya, nama-nama itu dibawa ke tingkat provinsi, kemudian ke Kemensos, dan terakhir ke Dewan Gelar.

    “Karena memang sebelumnya harus diproses lewat kabupaten kota bersama masyarakat setempat, ahli sejarah, dan tentu ada bukti-bukti yang menyertai dari proses itu,” ujarnya.

    Beberapa tokoh yang masuk daftar usulan termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta aktivis buruh Marsinah.

    “Beberapa nama di antaranya kemarin sudah saya sampaikan ada Presiden Abdurrahman Wahid, ada Presiden Soeharto, juga ada pejuang buruh Marsinah,” jelas Gus Ipul.

    40 Calon Pahlawan Nasional

    Berikut daftar 40 tokoh yang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada 2025:

    Usulan 2025:

    1. KH. Muhammad Yusuf Hasyim – Jawa Timur

    2. Demmatande – Sulawesi Barat

    3. KH. Abbas Abdul Jamil – Jawa Barat

    4. Marsinah – Jawa Timur

    Usulan Tunda 2024:

    5. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah – Sumatera Barat (Diusulkan pada 2024)

    6. Abdoel Moethalib Sangadji – Maluku (Diusulkan pada 2023)

    7. Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin – DKI Jakarta (Diusulkan pada 2010)

    8. Letnan Kolonel (Anumerta) Charles Choesj Taulu – Sulawesi Utara (Diusulkan pada 2023)

    9. Mr. Gele Harun – Lampung (Diusulkan pada 2023)

    10. Letkol Moch. Sroedji – Jawa Timur (Diusulkan pada 2019)

    11. Prof. Dr. Aloei Saboe – Gorontalo (Diusulkan Tahun 2021)

    12. Letjen TNI (Purn) Bambang Sugeng – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2010)

    13. Mahmud Marzuki – Riau (Diusulkan Tahun 2022)

    14. Letkol TNI (Purn) Teuku Abdul Hamid Azwar – Aceh (Diusulkan Tahun 2021)

    15. Drs. Franciscus Xaverius Seda – Nusa Tenggara Timur (Diusulkan Tahun 2012)

    16. Andi Makkasau Parenrengi Lawawo – Sulawesi Selatan (Diusulkan Tahun 2010)

    17. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara (Diusulkan Tahun 2020)

    18. Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma – Jawa Barat (Diusulkan Tahun 2024)

    19. K.H. Wasyid – Banten (Diusulkan Tahun 2024)

    20. Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2024)

    Usulan Memenuhi Syarat Diajukan Kembali (2011-2023):

    21. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur (Diusulkan Tahun 2021)

    22. K.H. Abdurrahman Wahid – Jawa Timur (Diusulkan Tahun 2010)

    23. H.M. Soeharto – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2010)

    24. K.H. Bisri Syansuri – Jawa Timur (Diusulkan Tahun 2020)

    25. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat (Diusulkan Tahun 2012)

    26. Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf – Sulawesi Selatan (Diusulkan Tahun 2010)

    27. H.B. Jassin – Gorontalo (Diusulkan Tahun 2022)

    28. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja – Jawa Barat (Diusulkan Tahun 2022)

    29. M. Ali Sastroamidjojo – Jawa Timur (Diusulkan Tahun 2023)

    30. dr. Kariadi – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2020)

    31. R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesoemo – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2023)

    32. Basoeki Probowinoto – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2023)

    33. Raden Soeprapto – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2010)

    34. Mochamad Moeffreni Moe’min – DKI Jakarta (Diusulkan Tahun 2018)

    35. K.H. Sholeh Iskandar – Jawa Barat (Diusulkan Tahun 2023)

    36. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli – Sumatera Barat (Diusulkan Tahun 2022)

    37. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara (Diusulkan Tahun 2021)

    38. Prof. Dr. Gerrit Augustinus Siwabessy – Maluku (Diusulkan Tahun 2021)

    39. Chatib Sulaiman – Sumatera Barat (Diusulkan Tahun 2023)

    40. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri – Sulawesi Tengah (Diusulkan Tahun 2010).***