Xcloud.id

Topik: Buruh

  • 2 Megawati Ingatkan Negara Jangan Asal Beri Gelar Pahlawan: Kalau Bung Karno, Benar Pahlawan Nasional

    2 Megawati Ingatkan Negara Jangan Asal Beri Gelar Pahlawan: Kalau Bung Karno, Benar Pahlawan Nasional

    Megawati Ingatkan Negara Jangan Asal Beri Gelar Pahlawan: Kalau Bung Karno, Benar Pahlawan
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com
    – Presiden Kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua PDI-P Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar pemerintah tidak sembarangan memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh.
    Dia menilai, penganugerahan gelar itu tidak bisa dilakukan secara mudah tanpa menimbang rekam jejak perjuangan, nilai kemanusiaan, serta tanggung jawab moral seorang tokoh terhadap bangsa.
    “Dapat gelar proklamator, bapak bangsa, terus ini apa? Pahlawan? Tapi, ya hati-hati kalau mau menjadikan seseorang pahlawan. Jangan gampang dong. Kalau Bung Karno, benar, pahlawan. Karena saya berani bertanggung jawab,” ujar Megawati saat berpidato dalam seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
    Hal itu disampaikan Megawati saat menceritakan kondisi ayahnya, Presiden Pertama RI Soekarno, yang pernah diperlakukan tidak adil oleh bangsanya sendiri.
    Soekarno, lanjut Megawati, diberhentikan dan dicabut mandatnya sebagai presiden RI melalui TAP MPR tanpa proses pengadilan.
    “Bayangkan, seorang putra bangsa diperlakukan begitu hanya karena sebuah TAP. Kalau Bung Karno bersalah, seharusnya demi keadilan beliau boleh dong dimasukkan ke pengadilan,” kata Megawati.
    Dia mengatakan, meski Bung Karno dicabut mandatnya dan diisolasi, sang ayah tetap diam demi menghindari perang sesama bangsa Indonesia.
    “Kalau melawan, nanti yang terjadi perang saudara,” ujar Megawati menirukan pesan Bung Karno kepadanya.
    Menurut Megawati, sikap Bung Karno yang tetap diam meski diperlakukan tidak adil adalah wujud kebesaran jiwa dan tanggung jawab terhadap bangsa.
    “Hanya demi negara yang beliau bangun, hanya demi rakyatnya agar tidak perang satu sama lain, dia korbankan dirinya,” katanya.
    Pernyataan Megawati itu pun memicu spekulasi bahwa hal tersebut untuk menyinggung rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 RI Soeharto.
    Namun, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pesan Megawati hanyalah pengingat agar pemerintah berhati-hati dalam memberikan gelar pahlawan.
    “Yang dimaksud Ibu Megawati, pahlawan itu juga menjadi simbol yang ideal tentang bagaimana bangsa Indonesia ini dibangun. Sosok pahlawan harus memiliki terobosan dalam perjuangan bagi kemerdekaan dan nilai kemanusiaan, bukan mengkhianatinya,” ujar Hasto saat menjawab pertanyaan soal apakah pernyataan Megawati terkait rencana pemberian gelar pahlawan nasional ke Soeharto, seusai acara.
    Menurut Hasto, Megawati hanya menekankan bahwa gelar pahlawan seharusnya diberikan berdasarkan kepeloporan dan keteladanan yang menjadi inspirasi bagi seluruh anak bangsa.
    “Pesan Ibu Megawati jelas: gelar pahlawan harus diberikan secara hati-hati, dengan mendengarkan suara rakyat, dan memastikan sosok itu betul-betul menjadi contoh bagi perjuangan bangsa di masa kini dan mendatang,” kata Hasto.
    Saat ditanya mengenai sikap PDI-P soal rencana pemberian gelar kepada Soeharto, Hasto menyatakan bahwa pihaknya mendengarkan pandangan dari masyarakat sipil dan kalangan akademisi.
    “Banyak catatan terkait pelanggaran hak asasi manusia yang belum dituntaskan. Itu sebabnya Ibu Megawati mengingatkan agar jangan mudah memberikan gelar pahlawan,” pungkasnya.
    Untuk diketahui, Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya mengusulkan 40 nama tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon, pada Selasa (21/10/2025).
    Di antara nama yang diajukan terdapat Soeharto, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah.
    Masuknya nama Soeharto menimbulkan perdebatan publik.
    Sejumlah kalangan menilai, pemerintah perlu menimbang kembali usulan itu karena masih ada persoalan pelanggaran HAM yang belum selesai pada masa pemerintahannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah & Buruh Bahas Formula Baru Upah Minimum 2026

    Pemerintah & Buruh Bahas Formula Baru Upah Minimum 2026

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama pimpinan konfederasi dan serikat pekerja/buruh mulai membahas ketetapan upah minimum di tahun 2026. Dalam hal ini, pemerintah berupaya merancang ketentuan pengupahan yang adaptif dan seimbang antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor mengatakan, forum bersama pekerja dan buruh ini penting untuk mempercepat penyampaian aspirasi dan menemukan solusi bersama terhadap berbagai isu ketenagakerjaan, utamanya tentang ketetapan upah minimum yang akan diumumkan pada 21 November mendatang.

    “Formula baru ini penting untuk menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja, keberlangsungan usaha, dan pemerataan ekonomi,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/10/2025).

    Ia menjelaskan, penyempurnaan kebijakan pengupahan sejalan dengan penguatan hubungan industrial yang berkeadilan. Karenanya, Afriansyah mendorong percepatan penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di berbagai perusahaan untuk menciptakan hubungan kerja harmonis.

    Menurutnya, PKB bukan sekadar dokumen formal, melainkan wujud kemitraan yang menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Ia menegaskan, nilai-nilai Hubungan Industrial Pancasila (HIP) harus menjadi roh dalam setiap relasi kerja.

    Afriansyah menegaskan, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 76 Tahun 2024 memuat prinsip gotong royong, kesetaraan, dan kemanusiaan. Menurutnya, prinsip tersebut menjadi fondasi utama membangun hubungan industrial yang sehat dan produktif.

    Pemerintah juga memperkuat peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di tingkat perusahaan sebagai forum komunikasi yang efektif. Melalui Gugus Tugas Bipartit Peningkatan Produktivitas, diharapkan setiap perusahaan dapat menumbuhkan iklim kerja yang harmonis dan berdaya saing.

    “Produktivitas dan harmoni industrial adalah dua sisi mata uang yang harus tumbuh seiring,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • Bau Busuk dari Semak Tepi Jalan Ungkap Misteri Jasad Bayi di Lampung

    Bau Busuk dari Semak Tepi Jalan Ungkap Misteri Jasad Bayi di Lampung

    LAMPUNG SELATAN – Polres Lampung Selatan masih melakukan penyelidikan terkait penemuan jasad bayi tanpa identitas di area perkebunan karet PTPN VII Trikora, Dusun VI, Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, pada Kamis sore kemarin. 

    Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Selatan AKP Indik Rusmono mengatakan,  pihaknya telah melakukan langkah awal penyelidikan, termasuk olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan saksi, dan pengumpulan barang bukti di lokasi.

    “Kami sudah mengamankan tas ransel abu-abu yang menjadi tempat ditemukannya jasad bayi tersebut. Saat ini jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan autopsi oleh tim forensik,” kata Indik di Kalianda, Antara, Jumat, 31 Oktober.

    Ia menjelaskan, pemeriksaan medis akan difokuskan pada identifikasi jenis kelamin, usia, dan penyebab kematian bayi.

    “Kondisi jasad sudah membusuk, namun hasil autopsi akan sangat membantu kami mengetahui apakah ada tanda-tanda kekerasan atau faktor lain yang menyebabkan kematian,” ujarnya.

    Polisi kini juga tengah menelusuri kemungkinan adanya saksi tambahan atau rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar area perkebunan untuk mengungkap pelaku yang membuang bayi tersebut.

    “Kami mengimbau masyarakat yang mengetahui atau melihat sesuatu yang mencurigakan agar segera melapor. Informasi sekecil apa pun sangat berarti untuk mengungkap kasus ini,” tegasnya.

    Menurut Indik, jasad bayi pertama kali ditemukan oleh seorang buruh sadap karet bernama Kaswanto (55), yang mencium bau busuk menyengat dari arah semak di tepi jalan kebun sekitar pukul 16.00 WIB.

    “Ketika menelusuri sumber bau, ia menemukan tas ransel abu-abu tergeletak di rerumputan. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya terdapat jasad bayi dalam kondisi sudah membusuk dan dikerumuni belatung,” kata Indik.

    Polisi masih menunggu hasil autopsi dan berharap laporan masyarakat dapat membantu mempercepat proses penyelidikan kasus ini.

  • Bos Buruh Minta PHK Ratusan Karyawan Pabrik Ban Michelin Dibatalkan!

    Bos Buruh Minta PHK Ratusan Karyawan Pabrik Ban Michelin Dibatalkan!

    Jakarta –

    Serikat buruh mendesak manajemen PT Multistrada Arah Sarana Tbk membatalkan rencana PHK terhadap 285 buruh pabrik ban Michelin di Cikarang, Jawa Barat

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan ratusan karyawan tersebut merupakan anggota Kimia, Energi, dan Pertambangan (KEP) KSPSI.

    “Kami menolak keras rencana PHK ini. DPP KSPSI akan mengambil langkah strategis untuk melindungi anggota yang terancam kehilangan pekerjaan,” tegas Andi Gani di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

    Dia mengatakan salah satu langkah yang akan ditempuh adalah meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat untuk segera memanggil pihak perusahaan dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) KEP KSPSI PT Multistrada.

    Menurutnya, rencana PHK ini juga mencakup 5 pengurus PUK KEP KSPSI, sehingga pihaknya meminta Desk Ketenagakerjaan Polri untuk menelusuri dugaan pelanggaran pidana ketenagakerjaan.

    “Kami sangat menyesalkan langkah perusahaan. Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Multistrada dan PUK KEP KSPSI sudah jelas diatur kewajiban bermusyawarah dan menghindari PHK sebagai opsi utama,” ungkap Andi Gani.

    Sebagai bentuk penolakan, DPP KSPSI telah menginstruksikan pengurus dan anggota untuk menggelar aksi solidaritas menentang rencana PHK massal tersebut. Andi Gani turut meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk segera turun tangan.

    “Menaker harus tanggap dan cepat menyelesaikan masalah ini agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan buruh,” kata Andi Gani.

    Sebelumnya, Corporate Communication Manager Michelin Indonesia Monika Rensina membenarkan kabar PHK tersebut. Michelin sedang menyesuaikan kapasitas produksi dan jumlah karyawan.

    “Kami mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang,” kata Monika.

    Menurut Monika, penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi, seiring dengan upaya kami untuk memperkuat posisi sebagai manufaktur unggulan untuk ban kualitas dunia.

    Michelin menekankan komitmen mereka untuk memberikan kompensasi dan dukungan yang layak bagi karyawan yang terkena keputusan PHK. Namun, pihaknya belum bisa memberikan secara rinci besaran jumlah karyawan yang terdampak.

    (kil/kil)

  • Warga Lampung Selatan Geger Temukan Jasad Bayi dalam Tas di Perkebunan Karet

    Warga Lampung Selatan Geger Temukan Jasad Bayi dalam Tas di Perkebunan Karet

    Liputan6.com, Jakarta – Warga Desa Rejo Mulyo Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan digegerkan penemuan jasad bayi yang sudah membusuk di dalam sebuah tas ransel warna abu-abu. Bayi malang itu ditemukan di tepi jalan perkebunan karet milik PTPN VII Trikora, Kamis sore (30/10/2025).

    Penemuan jasad tersebut pertama kali diketahui oleh seorang buruh penyadap karet bernama Kaswanto. Saat sedang bekerja, ia mencium aroma busuk menyengat dari arah semak-semak di pinggir jalan.

    Curiga, Kaswanto kemudian mendekati sumber bau dan menemukan sebuah tas ransel tergeletak di rerumputan. Ketika dibuka, saksi terkejut melihat isi tas tersebut adalah jasad bayi yang sudah membusuk dan dikerubungi belatung.

    “Saksi langsung memberitahu rekan kerjanya, yang berada tidak jauh dari lokasi. Mereka kemudian melapor ke petugas yang berjaga di area perkebunan,” ujar Kasatreskrim Polres Lampung Selatan, AKP Indik Rusmono saat dikonfirmasi, Jumat (31/10).

    Mendapat laporan tersebut, tim Polsek Jati Agung bersama Unit Inafis Polres Lampung Selatan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

    Petugas medis dari Puskesmas Karang Anyar juga ikut membantu proses evakuasi. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, kondisi jasad bayi sudah dalam keadaan rusak parah.

    “Jenis kelamin bayi belum bisa dipastikan karena kondisi tubuh sudah membusuk. Jasad langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan autopsi,” terang dia.

    Rencananya, autopsi akan dilaksanakan pada Jumat (31/10/2025) pukul 14.00 WIB oleh tim dokter forensik dari RS Bhayangkara. Hasil autopsi diharapkan dapat mengungkap penyebab kematian dan usia pasti dari bayi tersebut.

  • Pabrik Ban Michelin di Cikarang PHK 280 Pekerja

    Pabrik Ban Michelin di Cikarang PHK 280 Pekerja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyebut pabrik ban yang memproduksi merek Michelin di Cikarang tengah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawan.

    Iqbal menuturkan, kabar itu diperolehnya dari perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang menaungi para buruh di perusahaan tersebut. Ia menyebut jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai lebih dari seratus orang.

    “Michelin, pabrik ban di Cikarang dia anggotanya SPSI. Tetapi saya sudah dapat kabar bahwa mereka di-PHK sekitar seratusan orang lebih,” ungkap Said Iqbal saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Ia menjelaskan, gelombang PHK ini dipicu oleh turunnya permintaan ban baik di dalam negeri maupun pasar global. Lesunya daya beli masyarakat membuat penjualan kendaraan bermotor merosot, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan produksi ban.

    “Penyebabnya adalah daya beli yang menurun, sehingga permintaan terhadap mobil kan turun, motor turun, sehingga ban juga turun. Itu juga terjadi di global, Michelin kan ini pabrik ban global kan,” katanya.

    “Sehingga akibat permintaan yang menurun dari ban-ban Michelin, terjadi pengurangan produksi dan dikurangi karyawannya, PHK,” sambung dia.

    Saat ini, lanjutnya, proses PHK masih berada dalam tahap negosiasi antara pihak manajemen dan serikat pekerja. Iqbal berharap pemerintah ikut turun tangan mengatasi persoalan ini, karena penurunan permintaan otomotif dikhawatirkan juga akan memicu PHK di pabrik lain.

    “Sekarang lagi berunding dengan manajemen tentang hak-hak pesangonnya. Tetapi kita berharap pemerintah ada intervensi tidak hanya untuk Michelin, karena ini diduga beberapa pabrik elektronik dan pabrik ban juga sejenis, akibat penurunan daripada produksi motor itu akan mengalami PHK juga,” paparnya.

    Berdasarkan informasi yang tertera di laman resmi SPSI Bekasi, PT Multistrada Arah Sarana Tbk, atau produsen ban dengan merek Michelin yang beroperasi di Cikarang Timur itu memang sedang melakukan PHK massal.

    Ketua PUK SP KEP SPSI PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Guntoro menyebut perusahaan mendadak mengumumkan rencana PHK terhadap sekitar 280 karyawan yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu dekat. Ia menegaskan langkah itu seharusnya mengikuti aturan dan kesepakatan bersama, bukan dilakukan sepihak.

    “Michelin, raksasa ban dunia melalui PT Multistrada Arah Sarana Tbk, harus patuh terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. PHK harus berdasarkan kesepakatan, bukan dilakukan secara sepihak. Tidak bisa hari ini dipanggil, lalu hari ini juga diberikan surat PHK,” tegas Guntoro dalam keterangannya pada laman resmi SPSI Bekasi.

    Pihak serikat menilai tindakan perusahaan telah melanggar prosedur hukum dan perjanjian yang telah disepakati bersama. Karena itu, Guntoro menegaskan, serikat akan melakukan perlawanan terhadap PHK sepihak ini, baik melalui jalur litigasi (hukum) maupun non-litigasi (perundingan dan aksi massa).

    Foto: Ban merk Michelin. (Facebook/MichelinIndonesia)
    Ban merk Michelin. (Facebook/MichelinIndonesia)

    Tanggapan Michelin

    Sementara itu, Corporate Communication Manager Michelin Indonesia, Monika Rensina menyampaikan, langkah yang diambil perusahaan merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap kondisi pasar global yang dinamis.

    “Kami mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang. Penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi, seiring dengan upaya kami untuk memperkuat posisi sebagai lokasi manufaktur unggulan untuk ban kualitas dunia,” ujar Monika kepada CNBC Indonesia.

    Ia menegaskan, seluruh proses dijalankan dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan rasa hormat kepada setiap individu yang terdampak.

    “Sesuai dengan nilai-nilai yang kami junjung tinggi, kami berkomitmen untuk memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat dan penuh empati di sepanjang proses ini. Kami juga berupaya mendukung rekan-rekan yang terdampak melalui pemberian paket kompensasi yang kompetitif, pendampingan karier, serta akses terhadap berbagai sumber daya untuk membantu mereka dalam menjalani langkah berikutnya,” katanya.

    Monika menambahkan, pihak perusahaan akan terus memberikan pembaruan secara terbuka seiring berjalannya proses penyesuaian tersebut.

    “Kami berpegang pada prinsip keterbukaan dan akan terus menyampaikan pembaruan mengenai rencana serta perkembangan kami seiring perjalanan ini berlangsung,” tutup Monika.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Penjelasan Michelin soal Kabar PHK Ratusan Karyawan di Indonesia

    Penjelasan Michelin soal Kabar PHK Ratusan Karyawan di Indonesia

    Jakarta –

    Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di industri otomotif. kali ini giliaran PT Michelin Indonesia yang dikabarkan melakukan PHK terhadap ratusan pekerjanya.

    Sebagai informasi, dalam situs resmi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bekasi dikatakan PT Multistrada Arah Sarana Tbk selaku perusahaan produsen ban dengan merek Michelin di Cikarang Timur, tengah melakukan PHK massal.

    Corporate Communication Manager Michelin Indonesia, Monika Rensina membenarkan kabar PHK tersebut. Michelin sedang menyesuaikan kapasitas produksi dan jumlah karyawan.

    “Kami mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang,” kata Monika dalam keterangannya kepada detikOto, Kamis (30/10/2025).

    “Penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi, seiring dengan upaya kami untuk memperkuat posisi sebagai manufaktur unggulan untuk ban kualitas dunia,” tambah dia.

    Michelin menekankan komitmen mereka untuk memberikan kompensasi dan dukungan yang layak bagi karyawan yang terkena keputusan PHK.

    “Sesuai dengan nilai-nilai yang kami junjung tinggi, kami berkomitmen untuk memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat dan penuh empati di sepanjang proses ini. Kami juga berupaya mendukung rekan-rekan yang terdampak melalui pemberian paket kompensasi yang kompetitif, pendampingan karier, serta akses terhadap berbagai sumber daya untuk membantu mereka dalam menjalani langkah berikutnya,” kata Monika.

    Pihaknya belum bisa memberikan secara rinci besaran jumlah karyawan yang terdampak.

    “Kami memahami bahwa situasi ini tidak mudah, namun keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang,” ujar Monika.

    Diberitakan detikcom sebelumnya, Ketua PUK SP KEP SPSI PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Guntoro, menyampaikan perusahaan secara mendadak mengumumkan Pemutusan PHK terhadap sekitar 280 pekerja yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu dekat. Informasi tersebut disampaikan langsung kepada pekerja yang bersangkutan.

    “Michelin, raksasa ban dunia melalui PT Multistrada Arah Sarana Tbk, harus patuh terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. PHK harus berdasarkan kesepakatan, bukan dilakukan secara sepihak. Tidak bisa hari ini dipanggil, lalu hari ini juga diberikan surat PHK,” tegasnya.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan kabar PHK ini didapatnya dari perwakilan SPSI yang menaungi para buruh di pabrik itu. Kali ini, setidaknya terdapat ratusan buruh kena PHK.

    “Michelin, pabrik ban di Cikarang dia anggotanya SPSI. Tetapi saya sudah dapat kabar bahwa mereka di-PHK sekitar seratusan orang lebih,” kata Said saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).

    (riar/dry)

  • Biang Kerok Pabrik Sepatu Nike cs Cabut dari Tangerang: Cari Upah Murah

    Biang Kerok Pabrik Sepatu Nike cs Cabut dari Tangerang: Cari Upah Murah

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjelaskan alasan sejumlah pabrik sepatu di Tangerang hengkang dari kawasan tersebut. Pabrik sepatu yang relokasi merupakan produsen merek global seperti Nike dan Adidas.

    Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki (Kemenperin) Rizky Aditya Wijaya menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan asosiasi terkait. Keputusan memindahkan pabrik disebut karena pertimbangan biaya tenaga kerja yang lebih rendah di wilayah tengah Pulau Jawa.

    “Dan terjadinya PHK di fasilitas produksi, khususnya di wilayah barat Jawa, ini kan alas kaki itu padat karya, komponen terbesar itu tenaga kerja. Jadi bukan berarti mereka PHK terus mereka setop produksi, nggak. Mereka pindah ke daerah tengah yang upahnya lebih murah, jauh lebih murah,” sebut Rizky di Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2025).

    Pabrik tersebut kemungkinan pindah ke wilayah Cirebon atau provinsi di Jawa Tengah. Rizky mengaku belum ada informasi resmi dari perusahaan, namun sudah berkomunikasi dengan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo).

    “Nah untuk yang konteks yang di Tangerang kemarin itu infonya mereka pindah ke Cirebon. (Komunikasi) baru dari asosiasi, dari perusahaannya belum. Nanti coba kita kawal lah,” tuturnya.

    Meski begitu, secara umum kinerja industri alas kaki nasional sebenarnya berada di jalur positif. Tahun ini industri tersebut berhasil mengalami pertumbuhan sebesar 8%.

    Pabrik Pindah

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan sejumlah perusahaan pembuat sepatu untuk merek-merek ternama internasional di Tangerang memilih memindahkan lokasi pabriknya ke wilayah dengan upah minimum rendah.

    Sebagai contoh, Said mengatakan ada PT Tah Sung Hung selaku produsen sepatu merek internasional Adidas yang sudah memindahkan lini produksinya ke Cirebon. Kemudian ada juga PT Long Rich yang juga memilih membuka pabrik di kawasan Cirebon.

    “Tergantung nanti si partnernya-nya itu. Kalau Tah Sung, Long Rich itu mainnya Cirebon-Brebes. Victory Chingluh itu pindahnya ke Pekalongan kalau nggak salah atau Batang,” kata Said Iqbal saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center, Kamis (30/10/2025).

    Lebih lanjut Said menjelaskan labor cost atau biaya operasional karyawan di pabrik atau perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, garmen, dan sepatu bisa mencapai 30% dari total pengeluaran perusahaan secara keseluruhan. Karena hal inilah, saat upah minimum suatu wilayah sudah terlalu tinggi, tak sedikit perusahaan memilih untuk pindah lokasi.

    Lihat juga Video: Pendapatan Nike Merosot Tajam, Terburuk Sejak Pandemi

  • Pabrik Sepatu Ramai-ramai Hengkang dari Tangerang, Buruh: Cari Upah Murah

    Pabrik Sepatu Ramai-ramai Hengkang dari Tangerang, Buruh: Cari Upah Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan sejumlah pabrik sepatu jenama internasional meninggalkan kawasan Tangerang, Banten untuk berpindah ke wilayah dengan upah pekerja yang lebih rendah.

    Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk menyesuaikan biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja. Selain itu, hal ini berkenaan dengan pengembangan kawasan industri di berbagai daerah.

    Dia lantas mencontohkan sejumlah pabrik seperti PT Tah Sung Hung yang memproduksi sepatu jenama Adidas berpindah ke Cirebon, serta PT Long Rich yang hengkang ke kawasan yang sama.

    “Jadi mulai dari Cirebon, Brebes, Batang, Pekalongan, nah itu mainnya di situ. Karena kan ini daerah-daerah yang pemerintah daerahnya sudah membuat kawasan industri,” kata Said saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2025).

    Dia lantas menanggapi kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) di produsen sepatu jenama Nike, yakni PT Victory Chingluh yang juga berlokasi di Tangerang.

    Menurutnya, Victory Chingluh juga akan melakukan strategi yang sama sehingga berdampak terdapat pengurangan karyawannya.

    Kendati demikian, Said memandang bahwa tak semua pabrik alas kaki di Tangerang akan bedol desa, mengingat kebutuhan yang masih tinggi dari sisi penjagaan kualitas produk.

    “Kebanyakan mereka ada pekerjaan-pekerjaan tangan seperti menjahit akhir, finishing sehingga di Tangerang itu tetap dipertahankan. Andai terjadi kerusakan yang tidak sesuai dengan standar, produsen di Tangerang ini yang tetap melakukan ekspor,” paparnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menjelaskan bahwa badai PHK yang menerjang industri alas kaki pada awal tahun ini salah satunya terkait kesulitan perusahaan memenuhi biaya upah.

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda menjelaskan bahwa pengusaha memiliki keluhan terkait regulasi upah yang berubah-ubah dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sehingga perusahaan tidak mampu membayar. 

    “Kami dari asosiasi prihatin atas keadaan ini. Teman-teman anggota berusaha stabil agar tidak terjadi PHK dalam kondisi ekonomi awal tahun seperti ini,” kata Billie kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025) lalu. 

  • Bos Buruh Lobi Pemerintah dan DPR Minta Upah Minimum Naik Segini

    Bos Buruh Lobi Pemerintah dan DPR Minta Upah Minimum Naik Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengaku telah melakukan lobi ke sejumlah pejabat pemerintah dan DPR, terkait kenaikan upah minimum tahun 2026. Ia menyebut telah menyampaikan langsung aspirasi buruh kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Saya sudah melakukan lobi-lobi dengan Mensesneg, Mas Pras dan Pak Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR. Mewakili kawan-kawan KSPI,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Menurut Iqbal, KSPI menolak apabila kenaikan upah minimum 2026 ditetapkan di bawah 6,5%. Angka tersebut, kata dia, menjadi dasar permintaan buruh kepada pemerintah agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

    “Kalau sampai turun dari 6,5%, kami menolak. Jadi based on kenaikan upah itu, 6,5% ke atas. Karena kami percaya bapak presiden Prabowo Subianto menginginkan daya beli masyarakat itu naik,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, arah kebijakan ekonomi Prabowo dinilai berpihak pada peningkatan daya beli rakyat. Program seperti Koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat, hingga program perumahan dinilai bertujuan untuk membuka lapangan kerja dan mendorong konsumsi masyarakat.

    “Presiden Prabowo menginginkan intinya purchasing power itu naik, orang nggak nganggur. Karena kalau orang nganggur, pasti purchasing power itu turun. Nah sekarang di sektor riil, massa yang punya purchasing power tertinggi, upahnya mau direndahin. Kalau upah rendah, ya kembali lagi. Siapa yang beli barang?” tegasnya.

    Foto: Ribuan buruh memadati Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025), untuk mengikuti konsolidasi nasional serikat pekerja. Berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya yang digelar di jalanan, kali ini para buruh memilih melangsungkan aksinya di dalam ruangan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Ribuan buruh memadati Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025), untuk mengikuti konsolidasi nasional serikat pekerja. Berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya yang digelar di jalanan, kali ini para buruh memilih melangsungkan aksinya di dalam ruangan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Ia menambahkan, jika konsumsi turun maka pertumbuhan ekonomi juga akan melambat.

    “Kalau konsumsi turun, pertumbuhan ekonomi turun. Kalau pertumbuhan ekonomi turun, angka kemiskinan naik, angka pengangguran naik,” lanjutnya.

    Lebih jauh, IqbaI menjelaskan bahwa KSPI saat ini meminta kenaikan upah 8,5%, sedikit lebih tinggi dari patokan pemerintah sebelumnya yang berada di angka 6,5 persen. Menurutnya, permintaan tersebut sudah sesuai dengan hasil perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

    “Permintaan KSPI 8,5%. Kalau merujuk kepada angka-angka yang sudah keluar, inflasi 2,65%, pertumbuhan ekonomi 5,12%, ketemunya 7,77%. Itulah yang saya sampaikan. Lobi-lobi ya, sekarang ini sedang melobi,” ucap dia.

    Ia juga menyinggung pentingnya menjaga rasio upah antara level pekerja, manajer, dan direksi agar tetap seimbang. Iqbal menilai ketimpangan saat ini semakin besar karena pejabat publik pun mendapatkan kenaikan tunjangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan buruh.

    “Teman-teman lihat DPR kemarin reses berapa naikin dia uang reses? Ratusan juta kan? Terus, kita semua berjuang bareng-bareng, kemarin tunjangan rumah DPR sampai Rp50 juta, dia naikin upah kita Rp50 ribu, Rp75 ribu. Kita setuju mereka naikin tinggi, ya kita juga tinggi dong. Apa maksudnya? Rasio upah,” ujar Iqbal.

    Menurutnya, di berbagai negara, rasio upah antara operator, manajer, dan direksi dijaga agar tidak melebar terlalu jauh.

    Iqbal menyebut, usulan kenaikan upah minimum versi serikat buruh dan KSPI telah disampaikan kepada Mensesneg Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, dan kini masih menunggu keputusan akhir dari Presiden Prabowo.

    “Kepada Mensesneg, kepada Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasco, saya menyampaikan itu. Dan beliau belum bisa memutuskan. Harus menyampaikan kepada Presiden duku,” pungkasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]