Topik: Buruh

  • 126.160 Buruh Tekstil hingga Sepatu Kena PHK dalam 3 Tahun

    126.160 Buruh Tekstil hingga Sepatu Kena PHK dalam 3 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan sebanyak 126.120 buruh KSPN mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mayoritas berasal dari sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan sepatu.

    Presiden KSPN Ristadi menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan jumlah PHK sejak akhir 2022 hingga Oktober 2025, yang dilaporkan dari 59 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) serta 13 perusahaan non-TPT.

    “Tertekannya industri dalam negeri karena berbagai faktor mengakibatkan banyak perusahaan melakukan efisiensi, bahkan sampai menutup produksi. Dampaknya, PHK tak terelakkan,” kata Ristadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

    Dia memaparkan, sebanyak 99.666 atau sekitar 79% di antaranya berasal dari industri tekstil, garmen dan sepatu. Sisanya berasal dari sektor lain seperti retail, perkebunan/kehutanan, aneka mainan, otomotif, pertambangan, hotel, mebel, ban motor, hingga varian kertas.

    Terkait sebaran wilayah, PHK anggota KSPN terbanyak di Jawa Tengah sebanyak 47.940 pekerja (38%), disusul Jawa Barat sebanyak 39.109 pekerja (31%), Banten sejumlah 21.447 pekerja (17%), Sulawesi Tenggara sejumlah 7.569 pekerja (6%), serta 10.095 pekerja atau 8% terbagi di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan lain sebagainya.

    Pihaknya mencatat bahwa penyebab utama pengurangan karyawan ini adalah berkurangnya permintaan produk sehingga manajemen melakukan efisiensi.

    Pada beberapa kasus, Ristadi menyebut, aspek permintaan tersebut sama sekali berhenti sehingga manajemen terpaksa menutup total produksi dari pabrik.

    Selain itu, terdapat pula faktor kualitas dan kuantitas produksi yang menurun imbas mesin produksi belum diperbarui, gagal bayar utang dan pailit perusahaan, perusahaan yang kalah bersaing dengan produk impor di pasar domestik, hingga relokasi perusahaan garmen dan sepatu ekspor yang hanya mencakup dua perusahaan.

    “Dalam 5 tahun terakhir kami intens mengangkat isu PHK dan korelasinya dengan barang impor yang membanjiri pasar dalam negeri,” ujar Ristadi.

    Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terdampak PHK bertambah 1.093 orang pada September 2025 sehingga totalnya menjadi 45.426 orang sepanjang Januari-September 2025.

    Mengutip Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan PHK pada Agustus 2025 yang sebesar 830 orang.

    Adapun, Jawa Barat kembali menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi pada September 2025, yakni 229 pekerja.

    “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,95% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian penjelasan dalam data tersebut, Kamis (30/10/2025).

  • Prabowo Umumkan Penerima Gelar Pahlawan Nasional Senin 10 November 2025

    Prabowo Umumkan Penerima Gelar Pahlawan Nasional Senin 10 November 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan tokoh penerima gelar pahlawan nasional pada Senin, 10 November 2025. Pengumuman akan disampaikan bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional yang jatuh setiap tanggal 10 November.

    “Untuk gelar pahlawan rencana akan Insya Allah mungkin hari Senin. Nanti akan ada semacam keputusan pemberian gelar pahlawan nasional” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat 7 November 2025.

    Dia menyampaikan jumlah penerima gelar pahlawan nasional, Prasetyo menyampaikan hal tersebut akan diputuskan Presiden Prabowo. Adapun Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengusulkan 49 nama kepada Prabowo, salah satunya Presiden kedua RI Soeharto.

    “Total? Total. Belum tahu,” ucap Prasetyo.

    Dia menekankan bahwa pengusulan nama penerima gelar pahlawan nasional sudah melewati semua prosedur. Terkait adanya penolakan pemberian gelar kepada Soeharto, Prasetyo mengajak semua pihak untuk melihat dan menghargai jasa pemimpin terdahulu.

    “Bahwa ada pro kontra, bahwa ada yang mungkin setuju mungkin tidak itu bagian dari aspirasi. Tetapi marilah sekali lagi kita mengajak semuanya untuk melihat yang positif. Melihat yang baik. Apalagi kalau bicaranya adalah itu pemimpin-pemimpin kita terdahulu,” jelasnya.

    “Marilah kita arif dan bijaksana belajar menjadi dewasa sebagai sebuah bangsa untuk kita menghormati dan menghargai jasa-jasa para pendahulu. mari kita kurangi untuk selalu melihat kekurangan-kekurangan,” sambung Prasetyo.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan Fadli Zon menyampaikan usulan tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional bertambah dari 40 menjadi 49 nama. Adapun 40 tokoh dianggap telah memenuhi syarat mendapat gelar Pahlawan Nasional, sementara 9 nama lainnya usulan dari tahun sebelumnya.

    “Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama,” kata Fadli Zon usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

    Dari 49 nama itu, Fadli Zon menyampaikan kepada Prabowo bahwa ada 24 tokoh yang masuk daftar prioritas untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Dia tak menjelaskan secara rinci siapa saja 24 nama tersebut.

    “Karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut, Dewan Gelar Tanda Kehormatan memerlukan, telah diseleksi mungkin bisa menjadi prioritas,” ujarnya.

    Menteri Kebudayaan itu menyampaikan Presiden kedua RI Soeharto masuk dalam daftar 49 nama calon Pahlawan Nasional yang dilaporkan kepada Prabowo. Dia menuturkan Soeharto telah tiga kali diusulkan menjadi Pahlawan Nasional dan kembali dipertimbangkan pada tahun ini.

    “Nanti kita lihatlah ya (Soeharto). Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat,” jelas Fadli.

    Sementara itu, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur masuk daftar calon Pahlawan Nasional yang diseleksi Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan. Selain itu, kata Fadli Zon, ada nama aktivis buruh perempuan yang gugur saat masa Orde Baru, Marsinah.

    “Itu (Gus Dur) juga termasuk yang kita seleksi ya, semuanya saya kira memenuhi syarat juga,” ujar dia.

    Menurut dia, nama Marsinah diusulkan oleh organisasi buruh untuk menjadi Pahlawan Nasional. Namun, nantinya Dewan Gelar tetap menyeleksi 24 nama yang masuk daftar prioritas sebelum ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional.

    “Ya itu kan termasuk yang diusulkan juga ya, diusulkan oleh tokoh-tokoh buruh ya dan banyak juga organisasi buruh yang mendukung itu dan juga diusulkan dari pemerintah, kabupaten, kota, dari provinsi. Itu termasuk nama dari 49 nama itu,” tutur Fadli Zon.

     

  • Pro Kontra Pemberian Gelar Pahlawan, Mensos: Kita Hormati dan Hargai

    Pro Kontra Pemberian Gelar Pahlawan, Mensos: Kita Hormati dan Hargai

    Pro Kontra Pemberian Gelar Pahlawan, Mensos: Kita Hormati dan Hargai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pemerintah tetap menghormati dan menghargai perbedaan pendapat tentang pemberian gelar pahlawan.
    “Terhadap
    perbedaan pendapat
    yang ada, selama ini sudah kita sampaikan, kita menghormati dan menghargai,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025).
    Menurut Gus Ipul, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar.
    Pemerintah tetap menghormati setiap pandangan masyarakat.
    “Kita menghormati dan menghargai sepenuhnya. Lihatlah semua yang sudah pernah ditetapkan, setiap Presiden mulai zaman Bung Karno, dan juga Presiden-Presiden berikutnya,” tuturnya.
    “Karena setiap tahun selalu ada penetapan oleh Presiden tentang
    gelar pahlawan
    itu,” sambungnya.
    Kata Gus Ipul, gelar pahlawan diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada mereka yang telah berjasa bagi negara.
    “Kita lihat ini sebagai bagian dari proses penghargaan kepada mereka yang telah berjasa,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah tengah menggodok 40 nama yang diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional.
    Di antara deretan nama itu, beberapa mencuri perhatian publik.
    Ada Presiden ke-2 RI
    Soeharto
    , Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah.
    Proses pengkajian dilakukan tidak hanya oleh Kementerian Sosial, tetapi juga melibatkan berbagai kalangan dari akademisi, sejarawan, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat.
    Belum lama ini, sebanyak 500 aktivis dan akademisi menyatakan penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
    Sikap serupa terkait penolakan terhadap Soeharto juga disampaikan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P, Bonnie Triyana.
    Namun di sisi lain, ada pula pihak yang mendukung Soeharto untuk dianugerahi gelar tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peneliti: Jika pahlawan diukur dari dampaknya, Soeharto layak dinilai

    Peneliti: Jika pahlawan diukur dari dampaknya, Soeharto layak dinilai

    “Pembangunan sekolah secara masif pada awal 1970-an, reformulasi struktur perencanaan pembangunan serta modernisasi pertanian pada dekade 1980-an merupakan bagian dari proses nation-building yang membentuk fondasi sosial dan ekonomi Indonesia saat in

    Jakarta (ANTARA) – Wacana mengenai penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 RI Soeharto dinilai perlu ditempatkan dalam kerangka penilaian sejarah yang menyeluruh.

    Peneliti sekaligus Wakil Direktur Intelligence and National Security Studies (INSS) Yusup Rahman Hakim dalam keterangan di Jakarta, Jumat mengatakan pembacaan terhadap kontribusi Soeharto sebaiknya dilakukan berdasarkan dampak kebijakan publik dan pembangunan jangka panjang, bukan semata pada persepsi politik yang terfragmentasi.

    Menurut Yusup, sejumlah kebijakan pada masa pemerintahan Soeharto memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penguatan kapasitas negara, terutama dalam bidang pendidikan dasar, pembangunan administrasi pemerintahan, dan ketahanan pangan.

    “Pembangunan sekolah secara masif pada awal 1970-an, reformulasi struktur perencanaan pembangunan serta modernisasi pertanian pada dekade 1980-an merupakan bagian dari proses nation-building yang membentuk fondasi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini,” kata Yusup.

    Ia menyatakan perluasan akses pendidikan dasar saat itu mendorong mobilitas sosial yang lebih luas dan memunculkan kenaikan tingkat literasi penduduk.

    Sementara, keberhasilan mencapai kecukupan pangan pada pertengahan 1980-an memperkuat kemandirian ekonomi desa dan memperbaiki kesejahteraan petani.

    Kendati demikian, Yusup menekankan bahwa catatan kritis pada masa tersebut, seperti pembatasan ruang demokrasi dan praktik korupsi dalam lingkar kekuasaan tetap harus dicatat sebagai bagian integral dari sejarah Indonesia.

    “Pengakuan terhadap kontribusi tidak berarti menghapus kritik. Sejarah harus dicatat lengkap, dengan capaian dan konsekuensinya. Dari sanalah bangsa ini belajar,” ujarnya.

    Yusup melanjutkan bahwa mekanisme penetapan gelar pahlawan nasional sudah memiliki kerangka hukum dan proses verifikasi yang berlapis sehingga diskusi publik mengenai Soeharto sebaiknya dilakukan secara terbuka dan berbasis kajian.

    “Diskusi mengenai Soeharto sebagai pahlawan nasional sah untuk dibahas selama penilaiannya berpijak pada data, bukan sekadar opini yang saling menegasikan,” ujar Yusup.

    Menurutnya, kedewasaan berdemokrasi tercermin ketika masyarakat mampu membaca sejarah secara berimbang, tanpa terjebak glorifikasi maupun penolakan total.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto menerima 49 nama calon pahlawan nasional dari Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, termasuk ada nama Soeharto dan Presiden Ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

    Fadli Zon yang juga Menteri Kebudayaan itu menjelaskan dari 49 nama itu, sebanyak 24 nama di antaranya merupakan nama-nama yang masuk daftar prioritas.

    Selain Soeharto dan Gus Dur, tokoh lain yang diusulkan, antara lain aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah; ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSPSI yakin pembentukan DKBN jadi solusi atasi masalah buruh

    KSPSI yakin pembentukan DKBN jadi solusi atasi masalah buruh

    “KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar mendorong pemerintah untuk segera mengumumkan DKBN karena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini sudah cukup luar biasa sekarang,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meminta pemerintah segera mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN).

    Lembaga di bawah Presiden Prabowo Subianto tersebut diyakini menjadi solusi dalam mengatasi masalah buruh.

    “KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar mendorong pemerintah untuk segera mengumumkan DKBN karena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini sudah cukup luar biasa sekarang,” kata Andi Gani dalam konferensi pers di Gedung DPP KSPSI, di Jakarta, Jumat.

    Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri itu mengungkapkan bahwa saat ini persoalan PHK di tanah air cukup memprihatinkan. Terkini, upaya PHK terhadap 285 buruh PT Multistrada Arah Sarana.

    Namun, upaya tersebut bisa dibatalkan dan ratusan buruh dipastikan dapat kembali bekerja mulai Senin (10/11). Pembatalan itu dilakukan usai perusahaan mencabut surat PHK pada Jumat hari ini.

    Pembatalan PHK itu terjadi seusai inspeksi mendadak (sidak) oleh pimpinan DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menyusul laporan serikat pekerja soal pelanggaran perjanjian kerja bersama (PKB) dalam proses efisiensi yang dilakukan perusahaan.

    “Saya sendiri tidak memberi tahu siapapun sebelumnya, bahkan jajaran saya tidak tahu akan ada sidak dan benar, kita menemukan adanya pelanggaran PKB karena efisiensi dilakukan tanpa perundingan dengan serikat pekerja,” ungkapnya.

    Andi Gani menjelaskan PHK sepihak terhadap buruh dilakukan tanpa komunikasi, bahkan lewat surat elektronik (email/surel) email.

    “Saya bersyukur atas langkah cepat Pak Dasco dan pemerintah. Ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar perjanjian kerja bersama dihormati,” ucapnya.

    Selain isu Multistrada, Andi Gani juga menyinggung kasus serupa di PT Danbi International, Garut, di mana 1.500 buruh di-PHK sepihak setelah perusahaan tutup mendadak. KSPSI berhasil memenangkan gugatan di pengadilan untuk menyita aset perusahaan sebagai ganti pesangon.

    Untuk itu, ia meyakini permasalahan perburuhan tersebut bisa segera dituntaskan jika DKBN sudah terbentuk.

    Lebih lanjut, ia membocorkan bahwa Presiden Prabowo dalam waktu sangat dekat akan segera mengumumkannya.

    Menurutnya, struktur kepengurusan sudah ada. DKBN akan terdiri atas tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia dan juga akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk menghadapi isu PHK.

    “Akan duduk pimpinan buruh di sana, lalu akan duduk akademisi dari universitas-universitas yang mempunyai keberpihakan kepada perjuangan buruh dan keselamatan buruh,” ungkapnya.

    Nantinya, DKBN tidak hanya mengurus persoalan serikat pekerja, upah minimum, dan PHK. Namun, lebih luas lagi seperti membahas kesejahteraan, pendidikan anak-anak buruh, dan juga buruh sendiri.

    DKBN dipastikan memiliki landasan hukum yang kuat karena menjadi badan di bawah Presiden secara langsung.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pilu Perempuan India Diserahkan ke Dewa, Tapi Terjebak Jadi Pekerja Seks

    Pilu Perempuan India Diserahkan ke Dewa, Tapi Terjebak Jadi Pekerja Seks

    Jakarta

    “Pekerjaan seks telah berdampak besar pada hidupku. Tubuhku sangat lemah, dan aku secara mental hancur,” kata Chandrika*.

    Kehidupan Chandrika sebagai pekerja seks dimulai dengan upacara keagamaan. Pada usia 15 tahun, ia dibawa ke sebuah kuil dan secara upacara dinikahkan dengan seorang dewi.

    “Saat itu, aku tidak menyadari makna dari upacara tersebut,” katanya kepada BBC.

    Chandrika kini berusia akhir tiga puluhan dan telah melakukan hubungan seks untuk uang selama hampir dua dekade.

    Dari pengantin suci menjadi pekerja seks

    Empat tahun setelah diinisiasi ke dalam tradisi devadasi, Chandrika menjadi pekerja seks penuh waktu – ia ingin tetap anonim untuk melindungi anak-anaknya. (BBC)

    Negara bagian Karnataka di India Selatan sedang melakukan survei untuk mengidentifikasi orang-orang seperti Chandrika yang menjadi pekerja seks setelah diinisiasi ke dalam tradisi devadasi.

    Meskipun larangan mulai diberlakukan pada era kolonial di banyak bagian India, Karnataka baru melarang praktik ini pada 1982. Namun, praktik ini tetap berlanjut hingga saat ini.

    Devadasi yang tinggal di desa mungkin memiliki pasangan intim dan juga melayani klien lain. Banyak dari mereka migrasi ke kota-kota seperti Mumbai untuk bekerja di rumah bordil.

    Dipaksa masuk ke dalam industri seks

    Setelah upacara pengukuhannya di kota Belgaum, Chandrika pulang ke rumah dan hidup normal selama empat tahun. Kemudian, seorang kerabat perempuan membawanya ke kota industri Sangli, menjanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Dia meninggalkan Chandrika di sebuah rumah bordil.

    “Sangat sulit pada bulan-bulan pertama. Saya merasa sakit. Saya tidak bisa makan atau tidur dengan baik,” kenang Chandrika. “Saya berpikir untuk melarikan diri, tapi secara bertahap saya menerimanya.”

    Chandrika baru berusia 19 tahun, memiliki pendidikan yang sangat minim, dan hampir tidak memahami bahasa Hindi atau Marathi yang digunakan di Sangli.

    “Beberapa [klien] menyerang saya secara fisik, beberapa menggunakan kata-kata kasar. Saya kesulitan menghadapinya,” lanjutnya.

    Klien rumah bordil bervariasi, mulai dari mahasiswa, sopir, pengacara, hingga pekerja harian.

    Chandrika bertemu pasangannya, seorang sopir truk, melalui pekerjaan seks di Sangli.

    Bersama-sama mereka memiliki seorang putri dan seorang putra. Pasangannya merawat anak-anak sementara Chandrika terus bekerja di rumah bordil, di mana ia melayani 10 hingga 15 klien sehari.

    Beberapa tahun setelah kelahiran anak keduanya, pasangannya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas dan ia pindah kembali ke Belgaum, di mana ia berbicara dengan BBC melalui penerjemah.

    ‘Laki-laki tidak datang kepada kami untuk menikah’

    Sakhi TrustKalung mutiara yang dikenakan oleh devadasis seperti Ankita membuat mereka mudah dikenali.

    Tidak semua devadasi bekerja di rumah bordil dan beberapa di antaranya sama sekali bukan pekerja seks.

    Ankita dan Shilpa, keduanya berusia 23 tahun, adalah sepupu dan tinggal di sebuah desa di utara Karnataka. Seperti Chandrika, mereka berasal dari kasta Dalit, kelompok yang mengalami diskriminasi berat di India.

    Shilpa putus sekolah setelah hanya satu tahun dan upacara pengabdiannya dilakukan pada 2022. Ankita belajar hingga usia sekitar 15 tahun dan orang tuanya mengatur upacara tersebut pada 2023. Setelah kematian saudaranya, dia ditekan untuk menjadi devadasi.

    “Orang tuaku mengatakan bahwa mereka ingin mendedikasikan aku kepada dewi-dewi. Aku menolak. Setelah seminggu, mereka berhenti memberi aku makan,” kata Ankita.

    “Aku merasa sangat sedih, tapi menerimanya demi keluargaku. Aku berpakaian seperti pengantin dan dinikahkan dengan dewi.”

    Ankita memegang kalung terbuat dari mutiara putih dan manik-manik merah, yang melambangkan persatuan ini.

    Baik ibunya maupun neneknya bukan devadasi. Keluarga tersebut memiliki sebidang tanah pertanian kecil, tetapi tidak cukup untuk menghidupi mereka.

    “Ada ketakutan bahwa jika tidak ada yang diinisiasi, dewi akan mengutuk kita.”

    Devadasi tidak boleh menikah, tetapi dapat memiliki pasangan intim yang mungkin secara hukum menikah dengan wanita lain.

    Ankita menolak semua pendekatan dari pria dan masih bekerja sebagai buruh tani, mendapatkan sekitar US$4 per hari.

    Sakhi TrustShilpa segera memiliki pasangan intim setelah upacara inisiasinya dan hamil.

    Hidup Shilpa berubah drastis. Setelah upacara inisiasinya, ia mulai menjalin hubungan dengan seorang pekerja migran.

    “Dia datang kepadaku karena dia tahu aku adalah seorang devadasi,” ujarnya.

    Seperti banyak perempuan devadasi lainnya, Shilpa tinggal bersama pasangannya di rumahnya.

    “Dia hanya bersama saya selama beberapa bulan dan membuat saya hamil. Dia memberi saya 3.000 rupee (US$35) selama dia bersama saya. Dia tidak bereaksi terhadap kehamilan saya dan suatu hari dia tiba-tiba menghilang.”

    Shilpa hamil tiga bulan dan bingung.

    “Aku mencoba meneleponnya, tapi teleponnya tidak bisa dihubungi. Aku bahkan tidak tahu dari mana asalnya.”

    Dia tidak pergi ke polisi untuk melacaknya.

    “Dalam sistem kami, laki-laki tidak datang kepada kami untuk menikah,” katanya.

    Kemiskinan dan eksploitasi

    Sakhi TrustAnkita berharap dapat keluar dari sistem devadasi dan menemukan suami.

    Dr. M. Bhagyalakshmi adalah direktur di LSM lokal Sakhi Trust dan telah bekerja dengan perempuan devadasi selama lebih dari dua dekade. Ia mengatakan upacara inisiasi terus berlangsung meskipun ada larangan.

    “Setiap tahun kami mencegah tiga atau empat gadis menjadi devadasi. Namun, sebagian besar upacara dilakukan secara rahasia. Kami baru mengetahui hal itu ketika seorang gadis muda hamil atau melahirkan.”

    Dr. Bhagyalakshmi mengatakan banyak perempuan kekurangan fasilitas dasar, makanan yang layak, atau pendidikan, dan terlalu takut untuk meminta bantuan.

    “Kami telah mensurvei 10.000 devadasi di distrik Vijayanagara. Saya melihat banyak perempuan cacat, buta, dan rentan lainnya yang dipaksa masuk ke dalam sistem. Hampir 70% di antaranya tidak memiliki rumah,” katanya kepada BBC.

    BBCRibuan orang memadati Kuil Saundatti Yellamma di Belgaum untuk sebuah festival yang menjadi inti tradisi devadasi.

    Pasangan intim sering menolak menggunakan kondom, yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan atau penularan HIV.

    Dr Bhagyalakshmi memperkirakan sekitar 95% dari semua devadasi berasal dari kasta Dalit dan sisanya dari komunitas suku.

    Berbeda dengan masa lalu, devadasi modern tidak mendapatkan dukungan atau penghasilan dari kuil-kuil.

    “Sistem devadasi hanyalah eksploitasi,” katanya dengan tegas.

    Menghentikan praktik tersebut

    BBCPerempuan devadasi menjadi sorotan utama dalam festival tahunan.

    Devadasi yang masih aktif dan yang sudah pensiun berkumpul di Kuil Saundatti Yellamma di Belgaum untuk festival tahunan, tetapi pejabat setempat mengatakan tidak ada upacara inisiasi yang dilakukan di sana.

    “Sekarang ini merupakan pelanggaran yang dapat dikenai hukuman. Kami memasang poster dan brosur selama festival untuk memperingatkan orang-orang bahwa tindakan tegas akan diambil,” kata Vishwas Vasant Vaidya.

    Vaidya adalah anggota Dewan Legislatif Karnataka dan juga anggota dewan kuil Yellamma. Ia mengatakan kepada BBC bahwa jumlah devadasi aktif telah menurun drastis.

    “Sekarang mungkin ada 50 hingga 60 devadasi di daerah pemilihan saya,” katanya. “Tidak ada yang mendorong inisiasi devadasi di kuil.”

    “Kami telah menghentikan tradisi devadasi berkat tindakan tegas kami,” klaimnya.

    Survei terbaru pemerintah Karnataka pada 2008 mengidentifikasi lebih dari 46.000 devadasi di negara bagian tersebut.

    Generasi berikutnya

    Sakhi TrustShilpa ingin memberikan pendidikan yang baik kepada putrinya dan berharap sistem devadasi akan berakhir pada generasinya.

    Uang dari pekerjaan seks membantu Chandrika keluar dari kemiskinan. Untuk melindungi anak-anaknya dari stigma, dia mengirim mereka ke sekolah asrama.

    “Saya selalu khawatir tentang anak perempuan saya,” kata Chandrika.

    “Ketika dia berusia sekitar 16 tahun, saya menikahkannya dengan seorang kerabat agar dia tidak perlu menjadi devadasi seperti saya. Sekarang dia tinggal bersama suaminya.”

    Chandrika kini bekerja dengan sebuah LSM dan secara rutin melakukan pemeriksaan HIV.

    “Saya sudah tua – saya tidak akan bisa melakukan pekerjaan seks dalam beberapa tahun ke depan,” katanya. Ia berencana membuka toko untuk menjual buah dan sayuran.

    Shilpa ingin memberikan pendidikan yang baik untuk putrinya. Ia merasa kecewa dengan tradisi devadasi.

    “Saya ingin ini berhenti. Saya tidak akan menjadikan putri saya sebagai devadasi. Saya tidak ingin melanjutkan sistem ini,” katanya.

    Ankita mengatakan dia ingin menikah dan akhirnya melepas kalung mutiara.

    (Nama *Chandrika telah diubah demi melindungi identitasnya)

    (ita/ita)

  • Saat MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Saat MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Saat MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah masih menggodok 40 nama yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Di antara beberapa nama yang mencuat, nama Presiden ke-2 RI, Soeharto justru mencuri perhatian publik.
    Pengusulan gelar
    pahlawan nasional
    sendiri berasal dari berbagai kalangan, mulai dari serikat pekerja, pemerintah daerah, bahkan partai politik.
    Selain
    Soeharto
    , dua nama lain yang turut diusulkan menerima gelar pahlawan nasional adalah Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau
    Gus Dur
    dan aktivis buruh Marsinah.
    Soeharto sendiri namanya diusulkan untuk memperoleh gelar pahlawan oleh Partai Golkar, sebagaimana diakui oleh ketua umumnya, Bahlil Lahadila, sebelumnya. Namun, pengusulan ini menuai banyak penolakan, salah satunya dari kelompok elemen masyarakat sipil serta Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP, Bonnie Triyana.
    Meski banyak penolakan, tak sedikit pula yang mendukung usulan tersebut.
    Ketua Majelis Ulama Indonesia (
    MUI
    ) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh berpandangan bahwa setiap mantan presiden yang telah tiada layak mendapatkan gelar pahlawan nasional.
    Menurutnya, mereka telah berjuang dan berkorban dalam memimpin Indonesia.
    “Setiap zaman ada tokoh pahlawannya. Kita harus menghargai perjuangan para tokoh pemimpin bangsa, termasuk para mantan Presiden yang telah memimpin Indonesia,” kata Asrorun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/11/2025), mengutip
    Antara
    .
    “Mereka adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia. Pak Karno (Soekarno), Pak Harto (Soeharto), Pak Habibie (BJ Habibie), dan Gus Dur (Abdurrahman Wahid), adalah para pemimpin bangsa yang layak menjadi pahlawan,” katanya lagi.
    Menurut Asrorun, masyarakat tidak boleh menyimpan dendam dan mengungkit keburukan para pemimpin terdahulu karena memang tidak ada orang yang sempurna.
    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mendukung usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Gus Dur.
    Gus Fahrur berpandangan bahwa Soeharto dan Gus Dur memiliki kontribusi besar terhadap bangsa dalam dua fase sejarah yang berbeda.
    “Pak Harto (Soeharto) berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi,” kata Gus Fahrur dikutip dari
    Antara
    , Rabu (5/11/2025).
    Menurut Gus Fahrur, pada era kepemimpinan Soeharto, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru di Asia berkat program pembangunan yang terencana serta stabilitas ekonomi dan keamanan yang tinggi.
    Selain itu, menurut dia, Soeharto juga memiliki jasa besar di bidang sosial-keagamaan.
    Sementara itu, Gus Fahrur menyebut, Gus Dur berjasa besar dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan rekonsiliasi bangsa pasca reformasi.
    “Keduanya punya jasa luar biasa dalam membangun bangsa di masa-masa sulit,” jelas dia.
    Ketua Pimpinan Pusat (PP)
    Muhammadiyah
    , Dadang Kahmad, menilai, Soeharto adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak mendapat penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan dan kepemimpinannya.
    “Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” katanya melansir
    Antara
    , Kamis (6/11/2025).
    Menurutnya, Soeharto ikut berjuang dalam perang gerilya dan berperan penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum strategis bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di dunia internasional.
    Selama menjabat presiden, lanjutnya, Soeharto dinilai berhasil menjalankan berbagai program pembangunan terencana melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
    Dadang menambahkan, keberhasilan kepemimpinan Soeharto tecermin dari pencapaian swasembada beras pada 1980-an, keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, serta terjaganya stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan selama masa pemerintahannya.
    “Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan apapun, kecuali kepentingan bangsa dan negara, terlepas dari kekurangan dan kesalahan seseorang,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menunggu Efek Stimulus Prabowo Saat Manufaktur Loyo

    Menunggu Efek Stimulus Prabowo Saat Manufaktur Loyo

    Bisnis.com, JAKARTA — Efek stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah dipastikan belum berdampak ke perekonomian Juli-September atau kuartal III/2025. Selain pertumbuhannya melambat menjadi 5,04% (YoY), kontribusi manufaktur terhadap PDB belum kunjung kembali ke level prapandemi dan porsi tenaga kerja informal masih dominan. 

    Adapun pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 sebesar 5,04% secara tahunan (year on year/YoY) atau lebih rendah dari kuartal II/2025 yang mencapai 5,12% (YoY). Berdasarkan lapangan usahanya, industri pengolahan masih memberikan sumbangsih terbesar yakni 19,15% dengan pertumbuhan secara tahunan 5,54% (YoY). 

    Kendati distribusinya terbesar terhadap pertumbuhan PDB, sudah hampir 10 tahun distribusi manufaktur terhadap PDB selama periode kuartal III tidak menyentuh 20%. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, kontribusi manufaktur terhadap PDB terakhir menyentuh level 20% pada kuartal III yakni 20,10% pada kuartal III/2016. Pada kuartal I/2019, porsi manufaktur pernah menyentuh 20,07% terhadap PDB alias enam tahun yang lalu.

    Di sisi lain, proporsi penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai turun berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025. Data itu dirilis oleh BPS pada hari yang sama pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025, Rabu (5/11/2025). 

    Pada periode tersebut, BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk bekerja sebanyak 146,54 juta orang. Sebesar 38,74% di antaranya berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Capaian itu meningkat dari periode Sakernas Agustus 2024 yakni sebanyak 0,65 juta orang. 

    Namun, apabila membandingkannya secara persentase dengan Agustus 2024, jumlah pekerja berstatus buruh, pegawai dan karyawan terpantau menurun. Agustus 2024 proporsinya sebesar 38,80%.

    Persentase pekerja informal juga masih dominan dalam pasar tenaga kerja RI. Hal itu ditunjukkan dari persentase pekerja informal yang masih sebesar 57,80%. Hal itu kendati dominasinya semakin menipis dari Sakernas Februari 2025 yang mencapai 59,40%, dan pada Sakernas Agustus 2024 57,95%.

    Kontribusi Manufaktur Terhadap PDB

    Menurut Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA, David Sumual, terjadi perubahan kondisi perekonomian saat ini dengan kondisi prapandemi atau sebelum 2020. Saat ini, investasi yang masuk ke Indonesia cenderung terkonsentrasi pada sektor yang lebih padat modal, bukan padat karya.

    Oleh sebab itu, investasi padat karya yang tak terlalu dominan membuat kebutuhan tenaga kerja dari investasi baru menjadi terbatas. 

    “Selain itu, perlambatan ekonomi di China juga memberi dampak lanjutan — melemahnya permintaan domestik China membuat produk-produk China membanjiri pasar global dengan harga lebih murah. Akibatnya, serapan tenaga kerja pun ikut tertekan,” terang David kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025). 

    Adapun mengenai kontribusi manufaktur terhadap PDB, David menilai berbagai upaya pemerintah ke depan berpotensi memberikan daya ungkit terhadap kontribusi sektor manufaktur. Utamanya, hilirisasi sumber daya alam yang diharapkan memberikan nilai tambah terhadap komoditas.

    Tidak hanya itu, dia meyakini akses pasar Indonesia bisa semakin luas dengan sejumlah perjanjian perdagangan bebas seperti Kanada (ICA-CEPA) dan Uni Eropa (IEU-CEPA). Harapannya, free trade yang berlaku 2026-2027 itu bisa memperluas permintaan ekspor. 

    David menilai upaya pemerintah menstimulasi ekonomi bisa mendorong penciptaan lapangan kerja tapi tidak otomatis. Misalnya, injeksi kas pemerintah Rp200 triliun ke himbara untuk mendorong kredit. 

    Dia menyebut efek stimulus ke penyerapan tenaga kerja tidak otomatis terjadi, karena diperlukan permintaan kredit produktif yang kuat dan keyakinan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi.

    “Jika sentimen pelaku usaha masih cenderung wait and see atau ekspansi belum dianggap layak secara komersial, maka stimulus likuiditas tersebut tidak akan sepenuhnya tertranslasi menjadi peningkatan investasi,” tuturnya. 

  • Massa Buruh Bawa Boneka Gurita-Tari Jaipong di DPR, Tuntut Kenaikan Upah

    Massa Buruh Bawa Boneka Gurita-Tari Jaipong di DPR, Tuntut Kenaikan Upah

    Jakarta

    Massa buruh yang menggelar demonstrasi membawa boneka gurita berukuran besar ke depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Boneka itu sebagai simbol protes massa buruh yang masih melihat korupsi di pemerintahan.

    “Simbol gurita ini adalah perkaitan dengan yang pertama elit politik dan pemerintah kita ini masih terjadi korupsi di mana-mana bukan semakin berkurang atau semakin kecil, tapi sistem korupsi ini semakin masif terjadi,” ujar Ketua Umum KASBI Sunarno kepada wartawan di lokasi aksi, Kamis (6/11/2025).

    Menurutnya, korupsi di pemerintahan layaknya tentakel gurita yang banyak dan menjangkau banyak pihak. Dia melihat korupsi juga terjadi hingga di perusahaan milik negara.

    “Bukan hanya di pemerintahan di DPR bahkan di lembaga-lembaga pemerintahan, bahkan di perusahaan-perusahaan negara,” jelasnya.

    Aksi demonstrasi juga diwarnai dengan penampilan tari jaipong. Di tengah massa beratribut merah dan terik matahari, sekelompok penari tampil di atas panggung sederhana terpal oranye.

    Tarian enerjik dan ekspresif mereka diiringi alunan musik sunda. Aksi ini mengundang banyak perhatian massa buruh yang sejak sebelumnya terus berorasi.

    “Kita juga mendesak kepada DPR dan juga pemerintah dalam penetapan kenaikan upah buruh tahun 2026 setidaknya sebesar 15 persen. Ini berkaitan dengan survei kebutuhan hidup layak secara real yang dialami kawan-kawan buruh,” jelas Ketua Umum KASBI Sunarno.

    Dia menjelaskan, mayoritas kaum buruh saat ini adalah generasi sandwich. Gaji yang diterima juga untuk menanggung orang tua dan keluarganya.

    “Biaya atau beban dari kawan-kawan buruh itu tidak mencukupi dengan upah yang sebulan sekarang ini antara Rp 2 juta sampai Rp 5 juta,” ucapnya.

    (dek/dek)

  • 23.046 Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Pamekasan Terima BLT DBHCHT 2025

    23.046 Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Pamekasan Terima BLT DBHCHT 2025

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sebanyak 23.064 buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau di Pamekasan, menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025.

    “Penerima bantuan ini terdiri dari sebanyak 4.458 buruh pabrik rokok, serta sebanyak 18.606 buruh tani tembakau yang dialokasikan melalui DBHCHT Tahun 2025,” kata Kepala Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, Agus Wijaya, Kamis (6/11/2025).

    Realisasi bantuan tersebut diserahkan secara langsung kepada masing-masing penerima manfaat dengan nominal sebesar Rp 600 ribu. “Sistem pencarian dilakukan per kecamatan, dan berlangsung selama sepekan kedepan,” ungkapnya.

    “Program BLT DBHCHT ini bertujuan untuk meningkatkan sektor kesejahteraan buruh tani, khususnya buruh pabrik rokok maupun buruh tani tembakau guna mengurangi beban hidup mereka, sekaligus mendukung pengendalian peredaran rokok ilegal,” jelasnya.

    Selain itu pihaknya berharap bantuan tersebut dapat digunakan secara bijak sesuai dengan kebutuhan keluarga. “Realisasi pencairan bantuan ini kita menurunkan petugas ke lapangan, guna memastikan bantuan tersalurkan sesuai daftar penerima,” tegasnya.

    Sementara Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman menilai bantuan tersebut sebagai salah satu bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap sektor kesejahteraan masyarakat kecil, khususnya sektor pertanian tembakau.

    “Tentu kami sangat berharap agar bantuan ini bisa memberikan manfaat, dan menjadi penyemangat bagi para buruh tani untuk terus bekerja dengan semangat demi kemajuan Pamekasan yang berkeadilan dan kemakmuran,” pungkasnya.

    Untuk diketahui pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, menerima DBHCHT sebesar Rp 112 miliar lebih. Dana tersebut dialokasikan untuk sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan.

    Dari jumlah OPD tersebut, di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Disperindag, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM Naker), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dinas Sosial (Dinsos), Satpol PP dan Damkar, dan Bagian Perekonomian Pamekasan. [pin/ted]