Xcloud.id

Topik: Buruh

  • Museum Marsinah Akan Dibangun di Rumah Neneknya

    Museum Marsinah Akan Dibangun di Rumah Neneknya

    Museum Marsinah Akan Dibangun di Rumah Neneknya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan rencana pembangunan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur.
    Museum tersebut akan didirikan di rumah nenek almarhumah Marsinah, tidak jauh dari makam sang aktivis buruh.
    “Ini rumah (nenek Marsinah) kita renovasi. Ini kan rumah, jadi enggak bangun dari awal. Lalu kita jadikan museum. Jadi rumah neneknya Ibu Marsinah, nanti akan jadi museum Ibu Marsinah,” kata Andi saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin (10/11/2025).
    Menurut Andi, rencana pendirian museum ini telah muncul jauh sebelum pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah.
    Namun, penghargaan tersebut kini menjadi momentum untuk memperkuat warisan
    perjuangan buruh
    perempuan Indonesia.
    “Keinginan ini sebetulnya jauh sebelum ada gelar pahlawan ini. Nah, tapi untuk memperkuat bahwa ini kita harus meninggalkan jejak sejarah yang kuat kepada para masyarakat dan juga aktivis buruh,” jelasnya.
    Museum ini nantinya akan menampilkan beragam peninggalan Marsinah, seperti surat-surat perjuangan, dokumen pribadi, dan barang-barang miliknya semasa hidup.
    “Nanti akan ada barang-barang Ibu Marsinah, seperti surat soal perjuangan, lalu ada barang-barang pribadi beliau yang nanti akan ditaruh di museum,” ujarnya.
    Andi menambahkan, dirinya akan berkunjung ke
    Nganjuk
    pada 18 November mendatang guna meninjau proses renovasi itu.
    Dia berharap, proses renovasi itu kelar pada Januari 2026 sehingga museum dapat diresmikan.
    “Mudah-mudahan sih bulan Januari akhir sudah selesai,” katanya.
    Menurutnya, proses perizinan pembangunan museum tidak akan menjadi kendala, sebab Pemerintah Kabupaten Nganjuk turut memberikan dukungan dan fasilitasi.
    Pembangunan museum ini, lanjut dia, dilakukan atas kerja sama antara KSPSI dan keluarga Marsinah.
    Sebelumnya, dalam konferensi pers di Mabes Polri, keluarga Marsinah menyampaikan rasa bangga atas kepedulian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap nasib para buruh dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
    “Kami, kakak Marsinah, merasa bangga Bapak Kapolri peduli ke buruh dan melindungi buruh seperti yang diperjuangkan adik kami, Ibu Marsinah,” tutur Marsini, kakak Marsinah, dalam konferensi pers, Senin.
    Keluarga juga mengundang Kapolri untuk berziarah ke makam Marsinah di Nganjuk bersama Andi Gani.
    Adapun Marsinah pada hari ini diberikan gelar pahlawan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gelar Pahlawan Nasional adalah Bentuk Penghormatan Tertinggi Negara

    Gelar Pahlawan Nasional adalah Bentuk Penghormatan Tertinggi Negara

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan gelar pahlawan untuk 10 tokoh nasional. Mereka di antaranya Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hingga Marsinah yang berasal dari kalangan buruh.

    Dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden RI, pemberian gelar pahlawan ini dilakukan di Istana Presiden, Jakarta, Senin, 10 November. Seremoni diawali dengan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjut dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

    “… Menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa,” demikian bunyi Keppres Nomor 116/TK/2025 yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden Brigjen Wahyu Yudhayana.

    Adapun gelar tersebut diberikan oleh para ahli waris. Berikut adalah daftar lengkap 10 pahlawan tahun ini:

    1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid dari Provinsi Jawa Timur;

    2. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah;

    3. Almarhumah Marsinah dari Provinsi Jawa Timur;

    4. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dari Provinsi Jawa Barat;

    5. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah dari Provinsi Sumatera Barat;

    6. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dari Provinsi Jawa Tengah;

    7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin dari Provinsi Nusa Tenggara Barat;

    8. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil dari Provinsi Jawa Timur;

    9. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih dari Provinsi Sumatra Utara; dan

    10. Almarhum Zainal Abidin Syah dari Provinsi Maluku Utara.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah resmi menetapkan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai salah satu penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025. Keputusan pemberian gelar ini didasarkan pada jasa Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional dan membangun fondasi ekonomi Indonesia selama masa kepemimpinannya.

    “Pemberian gelar ini merupakan bentuk penghormatan negara kepada para tokoh yang berperan besar dalam perjalanan bangsa, termasuk (Pak Harto),” ujar Prasetyo di Jakarta, Minggu 9 November.

    Menurutnya, proses penetapan dilakukan melalui kajian panjang oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). Dewan ini melibatkan sejarawan, akademisi, serta tokoh masyarakat untuk menilai kontribusi tiap calon penerima.

    [see_also]

    – https://voi.id/berita/531978/diperkirakan-ada-104-ribu-kasus-tbc-di-jawa-tengah-baru-ditemukan-72-ribu

    – https://voi.id/lifestyle/531736/5-tarian-daerah-sumatera-utara-dan-penjelasan-maknanya

    – https://voi.id/olahraga/531985/benjamin-sesko-cedera-lutut-manchester-united-ketar-ketir

    [/see_also]

    Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan GTK Fadli Zon, menjelaskan bahwa Soeharto diusulkan oleh masyarakat dan dinilai telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan dan ketahanan nasional selama 32 tahun masa kepemimpinannya.

    “Beliau berhasil membawa Indonesia mencapai kemandirian pangan, pertumbuhan ekonomi stabil, dan peran aktif di tingkat internasional. Aspek-aspek itu menjadi dasar penilaian kami,” ujar Fadli.

  • Dua pelaku penembakan Hansip di Cakung adalah residivis

    Dua pelaku penembakan Hansip di Cakung adalah residivis

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyebutkan dua terduga pelaku penembakan terhadap seorang anggota pertahanan sipil (Hansip) berinisial AS (42) di Cakung, Jakarta Timur adalah residivis.

    “Pelaku RS alias R (29), seorang residivis, pernah ditahan lima kali, baru bebas Juli 2024, sedangkan PS alias P (23) pernah ditahan dua kali kasus pencurian sepeda motor (ranmor), baru keluar Agustus 2025,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin katanya saat ditemui di Jakarta, Senin.

    Iman menjelaskan mereka menembak korban karena pada saat itu para tersangka hendak mencuri sepeda motor pada Sabtu (8/11) sekira pukul 03.30 WIB.

    “Namun, pada saat ingin merusak kunci motor tiba-tiba alarmnya berbunyi dan dipergoki oleh korban dan temannya, karena merasa terdesak tersangka R mengeluarkan senjata api rakitan jenis revolver dan menembakkan ke arah korban supaya tersangka bisa melarikan diri,” katanya.

    Iman menambahkan untuk kronologi penangkapan kedua pelaku ditangkap di dua tempat berbeda.

    “Setelah melakukan pemeriksaan TKP dan analisa rekaman CCTV, tim berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku, pada Sabtu (8/11) sekitar pukul 16.00 WIB tim menangkap para pelaku yang bernama RS alias R di Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,” katanya.

    Berikutnya tim mencari keberadaan pelaku lainnya dan didapat pelaku PS alias P pada Minggu (9/11) sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan SMA 64 No.15 RT. 01/03 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

    Selanjutnya para tersangka dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun.

    Seorang petugas Hansip di Cakung Barat, Jakarta Timur, terkena tembakan saat berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor pada Sabtu (8/11) pagi.

    “Sekitar pukul 04.30 WIB petugas piket kami mendapat informasi dari warga bahwa ada korban luka tembak di Kelurahan Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur,” kata Kapolsek Cakung Kompol Widodo Saputro saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (8/11).

    Peristiwa terjadi sekitar pukul 03.30 WIB di Kampung Baru, Jalan Pelajar RT 07/RW 09, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

    Korban berinisial AS (42) merupakan warga Kampung Sukapura, Kecamatan Cilincing, yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas sekaligus membantu kegiatan keamanan lingkungan sebagai Hansip di RW 09.

    Saat kejadian, korban sedang berjaga malam bersama dua rekannya, T (48) dan R (58).

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cek Penerima BSU Rp600.000 untuk Karyawan November 2025

    Cek Penerima BSU Rp600.000 untuk Karyawan November 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan subsidi upah (BSU) Rp600.000 masih ditunggu oleh para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta untuk dicarikan pada November 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan BSU ditujukan untuk meringankan beban para pekerja serta menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    “Penyaluran BSU bertujuan meringankan beban ekonomi para pekerja dan buruh di tengah situasi ketidakpastian ekonomi,” ujar Yassierli pada September lalu, dikutip dari Antaranews.

    Pemerintah sebelumnya telah menyalurkan BSU Tahap I pada Juni-Juli 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun sempat mengatakan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Sayangnya hingga saat ini, penyaluran BSU Tahap II masih belum ada pembahasan dari pemerintah.

    Terbaru, Menaker Yassierli mengatakan bahwa belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait BSU Tahap II dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi BSU yang ada itu hanya sekali kemarin, bulan Juni Juli. Belum ada sampai sekarang arahan dari Pak Presiden terkait dengan BSU,” katanya pada Senin 13 Oktober 2025.

    Syarat Mendapat BSU Rp600.000

    Melansir situs resmi Kemnaker, syarat umum penerima BSU yakni:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid
    Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah
    Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama
    Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Cara Cek Penerima BSU Rp600.000

    Berikut ini cara cek daftar penerima bantuan subsidi upah (BSU) Rp600.000 dari pemerintah:

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”.
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status
    penyaluran dan informasi rekening tujuan.
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima BSU.

  • Umar Hasibuan Sebut Sosok Ini Lebih Layak Jadi Pahlawan Nasional

    Umar Hasibuan Sebut Sosok Ini Lebih Layak Jadi Pahlawan Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengangkat beberapa nama jadi pahlawan nasional.

    Pengangkatan tersebut dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari ini, Senin (10/11/2025).

    Dalam penganugrahan Pahlawan Nasional ini ada sekitar 10 nama yang dikukuh oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Gelar pahlawan nasional ini diberikan sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

    Beberapa nama yang dikukuhkan ada Soeharto, Abdurrachman Wahid alias Gus Dur, tokoh Nahdlatul Ulama Muhammad Kholil, dan aktivis dan tokoh buruh era Orde Baru, Marsinah dan beberapa nama lainnya.

    Merespons hal ini, Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan punya pendapat lain.

    Menurutnya nama Sumitro Djojohadikusumo juga layak untuk mendapatkan gelar tersebut.

    Ini disampaikannya melalui unggahan dicuitan akun media sosial X pribadinya yang menurutnya lebih layak dari Soeharto.

    Pengusulan dan pengukuhan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional memang mendapat banyak perdebatan.

    “Saya pribadi jauh lbh bisa terima kalau Sumitro Djojohadikusumo yg jd pahlawan nasional drpada Soeharto,” ungkap Umar. (Erfyansyah/fajar)

  • KSPSI Dorong Formulasi UMP yang Adil, Hindari Kesenjangan Antarwilayah

    KSPSI Dorong Formulasi UMP yang Adil, Hindari Kesenjangan Antarwilayah

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan pihaknya bersama serikat pekerja lain tengah mendorong agar penetapan upah minimum tahun ini tidak menimbulkan kesenjangan yang terlalu lebar antarwilayah.

    Hal itu disampaikan usai menghadiri Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

    “Kami tidak ingin ada disparitas upah yang sangat jauh antara satu daerah dengan satu daerah. Saya ambil contoh Subang dengan Karawang bedanya hampir Rp 1,6 juta, sedangkan jaraknya hanya sekian kilometer,” ujar Andi Gani.

    Menurutnya, disparitas tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan formula upah agar sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing daerah.

    “Nah ini kan disparitasnya kita hindari formulasi pengupahan seperti apa karena pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu kan berbeda-beda,” katanya.

    Andi Gani juga menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menyampaikan sejumlah formulasi terkait penghitungan upah.

    “Menaker sudah menyampaikan formulasinya. Dari angka-angkanya, Bung Iqbal misalnya di angka 8–10%. Kami KSPSI 7,5–8,5%. Itu kan dengan alasan masing-masing. Karena kan ada KHL, kehidupan layak bagaimana cara menghitung itemnya, apa saja berapa item yang dicantumkan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa usulan buruh mengacu pada gabungan beberapa indikator utama.

    “Formulasi yang sudah ada adalah pertumbuhan ekonomi, indeks ekonomi, inflasi, dan juga KHL itu. Digabung lah, lalu dari KSPSI kita menghitung di angka sampai mencapai 8,5%. Kalau Bung Said Iqbal sampai 10,5% itu kan semua hak demokrasi siapapun. Nanti kan kita akan duduk bersama, yang terpenting kondusif, tidak perlu ada sesuatu hal yang tidak membuat kondusif,” ujarnya.

    Meski begitu, Andi Gani menegaskan bahwa pemerintah sejauh ini belum menetapkan angka final terkait besaran upah minimum.

    “Belum ada angka pasti. Sekarang kan ada Dewan Pengupahan di daerah bersama nasional, Dewan Pengupahan Nasional itu kan berasal dari pengusaha, pemerintah, dan dari buruh. Dan mereka yang dari buruh dari serikat pekerja seperti Pak Bupati ada di DPKab, yang di DPKab, DPNas, dan Dewan Provinsi melaporkan ke kami sebagai Presiden buruh. Perkembangannya seperti apa, karena masing-masing kan berbeda sama sekali,” pungkasnya.

  • Keluarga Sambut Gelar Pahlawan Nasional Marsinah-Rahmah El Yunussiyah

    Keluarga Sambut Gelar Pahlawan Nasional Marsinah-Rahmah El Yunussiyah

    Jakarta, CNBC Indonesia- Keturunan Pahlawan Nasional Rahmah El Yunusiyyah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, gelar Pahlawan Nasional ini merupakan pengakuan dan bahwa Rahmah El Yunusiyyah bukan hanya pejuang pendidikan, tetapi pejuang kemerdekaan.

    Sedangkan kakak Pahlawan Nasional Marsinah berharap, dengan diangkatnya Marsinah yang merupakan tokoh buruh menjadi Pahlawan Nasional, maka perjuangan para pekerja di Indonesia akan tetap berjalan. Dan ia berharap, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hak pekerja bisa dipenuhi dengan layak.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Senin, 10/11/2025) berikut ini.

  • KSPSI: Penetapan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional Bukti Komitmen Presiden Prabowo kepada Buruh

    KSPSI: Penetapan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional Bukti Komitmen Presiden Prabowo kepada Buruh

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan aktivis buruh Marsinah sebagai Pahlawan Nasional tahun 2025.

    “Saya sebagai yang waktu itu mengusulkan pada saat Mayday. Dan sangat luar biasa Pak Prabowo menepati komitmennya. Diproses sangat cepat, bulan dan tahun ini langsung diberikan pahlawan nasional,” ujar Andi Gani usai menghadiri Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Dia menegaskan, proses pengusulan Marsinah berjalan lancar tanpa kendala berarti. Apalagi, Andi Gani menjelaskan bahwa alasan utama pengusulan Marsinah adalah karena perjuangannya dalam membela hak-hak pekerja.

    Dia menambahkan, keberanian Marsinah menjadi inspirasi bagi gerakan buruh masa kini.

    “Ya keberanian. Untuk menyuarakan sesuatu yang memang harus diperjuangkan. Itu menjadi contoh buat kami, kan zaman dulu kan nggak sebebas saat ini. Kalau sekarang saya, Said Iqbal, Bung Jumhur teriak-teriak dengan berani karena situasi juga udah berbeda. Dan beliau berani menyatakan niat perjuangan di dalam situasi yang sangat sulit,” ujar Andi Gani. 

    Dorong Pengungkapan Kembali Kasus Pembunuhan Marsinah

    Andi Gani pun menyatakan bahwa kalangan buruh tengah membahas kemungkinan mendorong kembali penyelidikan atas kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah, yang kini telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. 

    “Ya tentu kita sedang membicarakan hal ini. Tadi malam juga kita membicarakan karena memang pada saat itu para pelakunya dihukum bebas. Memang sedang kita bahas langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Karena kan beliau saat ini pahlawan nasional dan keluarga juga sangat bangga dan bahagia,” ujar Andi. 

    Lebih lanjut, dia menambahkan, selain membahas langkah hukum, pihaknya juga berencana membangun museum untuk mengenang perjuangan Marsinah.

    “Lalu kita ada rencana membuat museum Ibu Marsinah di lokasi di rumah neneknya untuk bisa mengenang jasa-jasa beliau. Bagaimana perjalanannya, ada banyak cerita-cerita yang belum terungkap. Pada saat beliau berjuang. Bagaimana menghadapi tekanan,” ungkapnya.

    Andi Gani menjelaskan bahwa pembahasan mengenai upaya tersebut sejauh ini masih dilakukan di internal kalangan buruh.

    “Masih di lingkup buruh saja. Karena kan memang masih ada tanda tanya besar mengenai peristiwa tersebut. Kenapa terjadi? Siapa pelaku sebenarnya? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Ini kan jadi pertanyaan, sampai hari ini,” katanya. 

    Dia menilai, dengan status Marsinah sebagai Pahlawan Nasional, pemerintah memiliki dorongan moral untuk membuka kembali kasus tersebut. 

    “Dengan gelar pahlawan nasional tentu menjadi dorongan buat pemerintah untuk bisa membuka hal ini dengan terang benderang. Tapi memang kita tidak menuduh siapapun dalam hal ini karena kita menghargai putusan hakim pada waktu itu. Tapi memang sudah menjadi sebuah kewajiban untuk kita semua membuka hal-hal yang waktu itu belum terbuka,” tegas Andi Gani.

  • Tangis haru keluarga pecah usai Marsinah resmi dapat gelar Pahlawan

    Tangis haru keluarga pecah usai Marsinah resmi dapat gelar Pahlawan

    ANTARA – Aktivis buruh perempuan Marsinah dianugerahi gelar Pahlawan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11), atas perjuangannya terhadap hak-hak pekerja. Keluarga pun tak kuasa menahan tangis haru kala mengenang perjuangan Marsinah. (Suci Nurhaliza/Cahya Sari/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Marsinah dan Pahlawan Nasional Lain Dapat Rp 57 Juta/Tahun

    Marsinah dan Pahlawan Nasional Lain Dapat Rp 57 Juta/Tahun

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan pemerintah menyiapkan santunan sebesar Rp 57 juta per tahun kepada keluarga atau ahli waris para tokoh yang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Beberapa tokoh di antaranya mulai dari aktivis buruh Marsinah, Soeharto, hingga Abdurrahman Wahid.

    Santunan sebesar Rp 57 juta per tahun, kata Gus Ipul, menjadi dukungan negara bagi keluarga pahlawan. Dia menyebutkan hal itu sebagai simbol penghargaan dan silaturahmi kepada keluarga para pahlawan.

    “Ya ada dukungan lah, tapi itu sebagai bagian dari bentuk silaturahmi, kalau dilihat nilainya tidak terlalu banyak, tapi ini bagian untuk menghormati, menghargai sehingga keluarga bisa terus membangun semangat dari para pahlawan, kita beri dukungan Rp 57 juta per tahun,” beber Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

    “Ya nggak banyak, tapi mohon jangan dilihat nilainya, tapi untuk menyambung silaturahmi,” katanya melanjutkan.

    Sekitar 10 tokoh dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pagi ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November.

    Secara lengkap berikut ini daftar 10 tokoh yang dianugerahkan Pahlawan Nasional oleh Prabowo:

    1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid (Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)
    2. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto (Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik)
    3. Almarhumah Marsinah (Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan)
    4. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Bidang Perjuangan Hukum dan Politik)
    5. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)
    6. ⁠Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Bidang Perjuangan Bersenjata)
    7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin (Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi)
    8. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)
    9. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih (Bidang Perjuangan Bersenjata)
    10. Almarhum Zainal Abidin Syah (Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi).

    (hal/fdl)