Xcloud.id

Topik: Buruh

  • Ribuan Buruh dalam Peringatan Mayday Depan Pendopo

    Ribuan Buruh dalam Peringatan Mayday Depan Pendopo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Ribuan buruh di Sidoarjo ikut memperingati Hari Buruh Internasional (Mayday). Mereka menggelar aksi damai di depan pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo Kamis (1/5/2025)

    Para buruh itu berasal dari berbagai organisasi buruh. Diantaranya dari DPC Sarbumusi Sidoarjo, Federasi Serikat Buruh Independent, FSPMI dan FSP RTMM SPSI. Mereka datang dari berbagai lokasi menggunakan motor, truk dan mobil odong-odong, dan sebagainya.

    Tidak hanya pria dalam aksi Mayday tersebut. Tampak pula ratusan buruh perempuan. Mereka ingin menemui Bupati Sidoarjo H. Subandi. Setelah itu mereka menggelar peringatan Mayday di Surabaya.

    H. Subandi menemui ribuan buruh Sidoarjo tersebut bersama Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto serta Sekda Fenny Apridawati, dan Kadisnaker Ainun Amalia.

    Bupati Sidoarjo juga mengajak mereka untuk makan bersama. Ada seribu lebih nasi kotak yang disediakannya. Mereka duduk bersama di paseban Alun-alun Sidoarjo untuk menikmatinya. Setelah itu para buruh melakukan orasinya didepan pendopo sebelum berangkat ke gedung Negara Grahadi Surabaya untuk menemui Gubernur Jatim.

    Ada dua tuntutan yang disampaikan buruh dalam aksinya depan pendopo Delta Wibawa. Pertama kuota 5 persen bagi anak buruh untuk dapat diterima di SMP negeri di Sidoarjo. Kedua pengobatan gratis di seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dua tuntutan tersebut langsung diakomodir Bupati Sidoarjo H. Subandi diatas truk para buruh.

    “Yang diminta oleh buruh terkait pendaftaran anak sekolah mulai dari SD sampai SMP, tentu kita sebagai pimpinan daerah tentu akan mengakomodir, kalau Pergub mengatur kuota 5 persen bagi anak buruh yang tidak mampu masuk SMA negeri, tentu pemerintah daerah akan mengikuti,” ucapnya.

    H. Subandi mengatakan pemerintah daerah akan selalu hadir bersama serikat buruh. Kesejahteraan buruh terkait pendidikan dan kesehatan akan selalu menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo. Untuk itu ia meminta dukungan seluruh organisasi buruh dalam mewujudkannya. “Tugas kita mengantarkan kesejahteraan buruh terkait pendidikan dan kesehatan, setuju?,” papar bupati.

    Dalam kesempatan itu Bupati Sidoarjo H. Subandi meminta massa buruh untuk menjaga kondusifitas Kabupaten Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo akan selalu merangkul buruh yang menjadi bagian dari masyarakat Sidoarjo.

    Untuk itu ia meminta buruh di Sidoarjo selalu kompak dan guyub dalam membangun Kabupaten Sidoarjo. Ia akan kawal apa yang menjadi tuntutan para buruh. Ia berharap komunikasi buruh dengan pemerintah daerah dapat terus dilakukan.

    “Karena hari ini panjenengan menganggap bupati sebagai bapak e panjenengan, sudah ayo bareng-bareng kita berkomunikasi, apapun akan kita perjuangkan,”ucap Bupati Sidoarjo H. Subandi sebelum mengantar ribuan buruh dari pendopo ke bundaran Waru menggunakan motor menuju Surabaya. (isa/kun)

  • Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Buruh Minta Diberi Hak yang Adil

    Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Buruh Minta Diberi Hak yang Adil

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat pekerja meminta agar pemerintah memastikan buruh/pekerja mendapatkan hak yang adil jika sistem kerja alih daya (outsourcing) dihapus.

    Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menilai penghapusan outsourcing sejatinya juga membutuhkan kajian dan pertimbangan yang matang lantaran akan berdampak luas agar tidak merugikan berbagai pihak, termasuk para buruh.

    Meski begitu, Elly menuturkan, serikat pekerja akan terus mengingatkan kepala negara RI yang memiliki kuasa untuk menghapus sistem outsourcing.

    “Saya kira itu kan tidak mungkin hapus outsourcing besok langsung dihapus, kan ada kajian-kajian, analisa, dan kebijakan lainnya yang akan kita lihat,” kata Elly saat ditemui di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Di sisi lain, jika sistem outsourcing diganti dengan sistem kontrak, Elly meminta agar semua hak pekerja dilindungi dan tak ada diskriminasi, termasuk menerima pesangon, tunjangan hari raya (THR), hingga jaminan sosial.

    “Sistem kontrak atau hal lainnya memang tidak boleh didiskriminasi dari perlindungan apapun, dari menerima pesangon, THR, lalu jaminan sosial, misalnya kecelakaan kerja, kematian, dan yang lainnya,” tuturnya.

    Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuntut agar pemerintah menghapus outsourcing. Dia juga meminta agar karyawan kontrak juga harus dibatasi.

    “Kalaupun outsourcing masih ada, hanya lima jenis pekerjaan, catering, cleaning service, security, driver, dan jasa pertambangan dan perminyakan,” kata Said.

    Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), mengatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Nantinya, orang nomor satu di Indonesia itu akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari jalan terbaik dalam menghapus sistem outsourcing secara bertahap.

    Namun, penghapusan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa lantaran harus tetap menjaga kepentingan para investor. Pasalnya, lanjut dia, jika para investor enggan menanamkan investasi di Tanah Air. Alhasil, tidak ada pabrik yang dibangun di Indonesia, yang bisa menyerap tenaga kerja. 

    “Kami juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” ujarnya.

    Di samping itu, dalam waktu dekat, Prabowo mengaku berencana menggelar pertemuan di Istana Bogor yang mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pimpinan perusahaan nasional, yang diharapkan menjadi momentum untuk membangun kemitraan industrial yang adil.

  • Polda Metro Tangkap 13 Orang Anarko Penyusup Demo May Day di DPR

    Polda Metro Tangkap 13 Orang Anarko Penyusup Demo May Day di DPR

    Jakarta –

    Demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) di depan gedung DPR/MPR RI berakhir ricuh. Belasan orang diduga anarko ditangkap karena merusuh di aksi demo tersebut.

    “Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI disusupi perusuh dari kelompok anarko,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (1/4/2025).

    Aksi massa memanas sekitar pukul 16.22 WIB. Massa di depan Resto Pulau Dua melempari kendaraan masyarakat yang melintas di jalan tol, yang membahayakan keselamatan pengendara.

    “Pukul 17.30 WIB hingga kini sebanyak 13 orang diamankan di bawah flyover Senayan dan sekitarnya karena membawa petasan yang berpotensi digunakan untuk tindakan provokatif,” kata Ade Ary.

    Dari 13 orang tersebut, 12 di antaranya laki-laki dan 1 orang perempuan. Mereka diduga kelompok anarko yang melakukan tindakan anarkis.

    “Tigabelas orang terduga anarko (12 laki-laku dan 1 perempuan) diamankan karena terlibat dalam tindakan anarkis, melawan perintah petugas, serta melempari pengguna jalan tol dengan batu,” jelasnya.

    “Semua penyusup anarkis yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolda Metro Jaya,” urainya.

    Ade Ary mengampaikan aksi damai seharusnya menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk mengganggu ketertiban atau melukai orang lain. Kepolisian akan menindak tegas siapa pun yang berusaha membuat kerusuhan.

    “Masyarakat tidak perlu khawatir, kami ada 24 jam di lapangan dan siap dihubungi melalui 110,” pungkasnya.

    (mei/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Setelah Buruh, Menteri Maruarar Bakal Bagi-bagi Rumah Subsidi ke Wartawan dan Pekerja Migran – Halaman all

    Setelah Buruh, Menteri Maruarar Bakal Bagi-bagi Rumah Subsidi ke Wartawan dan Pekerja Migran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait akan kembali membagikan rumah subsidi ke kategori pekerja, selain buruh.

    Pria yang akrab disapa Ara itu baru saja memberi rumah subsidi kepada buruh. Ini menjadi kolaborasinya bersama Kementerian Ketenagakerjaan.

    Total ada 20 ribu rumah subsidi yang dialokasikan khusus untuk buruh pada tahun ini. Pada Kamis (1/5/2025) ini, ada 100 rumah yang dibagikan, di mana ia menyerahkan secara simbolis ke 13 buruh.

    “Saya dapat laporan di sini 13 rumah. [Total] ada 87 rumah yang diserahkan hari ini kepada pekerja, kepada buruh di beberapa titik yang sudah ditentukan,” katanya dalam acara penyerahan kunci di Pertamina Arena Simprug, Jakarta Selatan.

    Sebelumnya, Ara telah berkolaborasi bersama Kementerian Kesehatan untuk membagikan 100 rumah subsidi kepada tenaga kesehatan.

    Kemudian, Ara juga menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membagikan rumah subsidi kepada guru.

    Setelah tenaga kesehatan, guru, dan buruh, Ara mengatakan akan membagikan rumah subsidi kepada wartawan pada 6 Mei mendatang bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Menurut dia, alokasi rumah subsidi bagi wartawan bukan berarti pemerintah ingin menyogok. Namun, karena wartawan masih bagian dari masyarakat Indonesia, mereka juga berhak mendapatkannya.

    “Ini bukan sogokan bagi wartawan. Silakan mau mengkritik, tetapi sebagai warga negara, wartawan juga berhak mendapatkan rumah subsidi dari negara selama mengikuti aturan MBR yang sudah kami tetapkan,” ujar Ara.

    Berikutnya, pada 8 Mei, Ara akan membagikan rumah subsidi kepada tenaga kerja migran bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

    Ara menegaskan bahwa setiap kegiatan ini yang dilakukan bukanlah groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi tersebut.

    Namun, ia langsung menyerahkan kunci rumah subsidi tersebut kepada para penerima.

    Sebagai tambahan informasi, pemerintah tidak langsung menjual rumah subsidi ini. Pihak yang menjual rumah subsidi tetap lah pengembang.

    Namun, pemerintah memberi bantuan pembiayaan yang dalam hal ini, yang salah satunya dialokasikan untuk buruh, adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Dikutip dari situs BP Tapera, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP TAPERA.

    Ketentuan FLPP adalah suku bunga 5 persen tetap selama jangka waktu. Lalu, KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit.

    Di FLPP, cicilan KPR maksimal 20 tahun, uang muka mulai dari 1 persen, dan bebas PPN.

  • Ngeri Bus Tabrak Mobil-mobil di Gerbang Tol Filipina, 10 Orang Tewas

    Ngeri Bus Tabrak Mobil-mobil di Gerbang Tol Filipina, 10 Orang Tewas

    Jakarta –

    Sepuluh orang tewas dan 37 orang lainnya luka-luka ketika sebuah bus menabrak kendaraan-kendaraan yang sedang menunggu di gerbang tol di Filipina utara pada hari Kamis (1/5).

    Bus tersebut menimbulkan tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa kendaraan yang tengah berhenti, setelah sebelumnya menabrak sebuah mobil, kata pihak berwenang dilansir kantor berita AFP, Kamis (1/5/2025).

    Polisi mengatakan kepada AFP bahwa pengemudi bus tersebut mengaku tertidur di belakang kemudi sebelum kecelakaan di dekat Kota Tarlac di pulau Luzon tersebut.

    “Menurut wawancara awal oleh penyidik kami … pengemudi mengatakan dia tertidur dan terbangun karena melihat kendaraan yang bertabrakan,” kata Kolonel Romel Santos dari kepolisian Kota Tarlac.

    Empat anak di bawah umur termasuk di antara mereka yang tewas dalam kecelakaan itu, katanya.

    Kecelakaan itu terjadi saat jalan tol tersebut dipenuhi keluarga yang berangkat dan pulang dari liburan Hari Buruh.

    Santos mengatakan bahwa baik pengemudi maupun kondektur telah ditahan. Dia menambahkan bahwa pengemudi bus menghadapi potensi tuduhan “kecerobohan yang mengakibatkan banyak kematian”.

    Tingkat cedera yang dialami oleh para korban selamat saat ini belum diketahui.

    Kecelakaan lalu lintas yang mematikan sering terjadi di Filipina, di mana pengemudi sering melanggar peraturan dan kendaraan sering kali tidak dirawat dengan baik atau kelebihan muatan.

    Lihat juga Video ‘Momen Menegangkan Bus Ugal-ugalan Tabrak Mobil dan Motor di Cikarang’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kolaborasi Kemenaker-KemenPKP-Pertamina di May Day 2025, Serahkan 100 Rumah untuk Buruh – Halaman all

    Kolaborasi Kemenaker-KemenPKP-Pertamina di May Day 2025, Serahkan 100 Rumah untuk Buruh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggelar giat Hari Buruh atau May Day 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut acara ini menjadi ajang kolaborasi pemerintah dan para buruh.

    “Kami melakukan kerjasama dengan PT Pertamina dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan temanya itu adalah May Day is Collaboration Day,” kata Yassierli, Kamis (1/5/2025).

    Yassierli ingin menjadikan May Day sebagai salah satu momentum untuk memperkuat kolaborasi.

    “Tantangan yang kita hadapi ke depan itu semakin tidak mudah. Kondisi global penuh ketidakpastian dan itu kemudian berdampak sangat signifikan. Kemudian pergeseran demografi, budaya, dan seterusnya. Tuntutan industri, perkembangan IT, teknologi, dan seterusnya,” kata dia.

    “Alhamdulillah juga salah satu bentuk nyata kolaborasi yang kita lakukan dan kita ingin tunjukkan kepada masyarakat Indonesia adalah kolaborasi,” katanya.

    Sementara itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas dan harga serta cicilan KPR FLPP yang terjangkau, buruh diharapkan bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

    “Hari ini saya serahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh. Tahun ini kami (Kementerian PKP-red) mengalokasikan KPR FLPP untuk 20.000 rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Ara di sela-sela Peringatan May Day 2025 yang mengangkat tema “Merajut Kebersamaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional May Day Is Kolaborasi Day” di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

    Ara menyatakan program penyediaan rumah untuk buruh ini merupakan kolaborasi serta sinergi Kementerian PKP dengan Kementerian Tenaga Kerja dan mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

    Politisi Partai Gerindra itu optimistis program 3 juta rumah bisa mendorong peningkatan perekonomian Indonesia. 

    Untuk itu, berbagai terobosan dan inovasi serta kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat harus dilakukan.

    “Kami tahu tugas di sektor perumahan memang berat dan tentunya terobosan pembiayaan perumahan untuk berbagai segmentasi masyarakat termasuk untuk para buruh ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia,” kata Ara.

    “Adanya program rumah subsidi untuk buruh merupakan bukti konkrit bahwa pemerintah menyediakan hunian layak. Subsidi dan akan terus dilakukan. Kolaborasi antar Kementerian dalam program 3 juta rumah harus ditingkatkan,” katanya.

  • Pemerintah Bagikan 100 Rumah Subsidi ke Buruh, Menteri Maruarar: Kami Jual Rumah, bukan Pamflet – Halaman all

    Pemerintah Bagikan 100 Rumah Subsidi ke Buruh, Menteri Maruarar: Kami Jual Rumah, bukan Pamflet – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyempatkan berdialog bersama para buruh yang mendapat alokasi rumah subsidi.

    Pada Kamis (1/5/2025) ini, bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, pemerintah membagikan 100 unit rumah subsidi kepada buruh. 

    Secara seremonial, 13 buruh menjadi penerima rumah subsidi ini dalam acara yang diselenggarakan di Pertamina Arena Simprug, Jakarta Selatan.

    Buruh merupakan satu dari sekian golongan profesi yang mendapatkan alokasi rumah subsidi dari pemerintah.

    Ketika memberi sambutan dalam acara penyerahan ini, Ara turut didampingi oleh dua buruh yang menjadi penerima rumah subsidi ini.

    Ia pun berdialog bersama buruh bernama Desi yang merupakan seorang pekerja di sebuah produsen sepatu di Serang, Banten.

    Desi yang bekerja sebagai staff leader memiliki gaji Rp 6,2 juta per bulan. Ini menjadi rumah pertamanya. Ara pun bertanya kepada dia apakah sudah melihat rumah subsidi yang diberikan kepadanya.

    “Ibu sudah lihat rumahnya belum?” tanya Ara.

    “Sudah, Pak,” jawab Desi.

    Kemudian, politikus Partai Gerindra itu bertanya apakah aliran air dan akses jalan di rumah tersebut bagus atau tidak. Desi pun menjawab bahwa semuanya bagus.

    Desi juga menyebut bahwa kondisi tembok di rumah tersebut tidak retak.

    “Ibu bahagia enggak dapat rumah ini?” tanya Ara.

    “Senang banget, Pak,” jawab Desi.

    Ara pun mengatakan bahwa rumah subsidi yang dijual ini bukan hanya sebatas gambar yang terpampang dalam sebuah pamflet.

    Ia kemudian menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menambahkan jumlah kuota rumah subsidi pada tahun ini.

    “Jadi, kami bukan jual gambar, kami jual rumahnya. Kami bukan jual pamflet, tapi jual rumahnya. Doakan pemerintahan Presiden Prabowo tahun ini akan memberikan sangat besar rumah subsidi,” ujar Ara.

    Sebagai tambahan informasi, pemerintah tidak langsung menjual rumah subsidi. Pihak yang menjual rumah subsidi tetap lah pengembang.

    Namun, pemerintah memberi bantuan pembiayaan yang dalam hal ini, yang salah satunya dialokasikan untuk buruh, adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Dikutip dari situs BP Tapera, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP TAPERA.

    Ketentuan FLPP adalah suku bunga 5 persen tetap selama jangka waktu. Lalu, KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit.

    Di FLPP, cicilan KPR maksimal 20 tahun, uang muka mulai dari 1 persen, dan bebas PPN.

    Berikut syarat penerima KPR FLPP:

    1. Berkewarganegaraan Indonesia

    2. Belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya

    3. Orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri

    4. Tidak memiliki rumah

    5. Memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp 8 juta per bulan, merujuk keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020.

     

  • Respons Menaker Yassierli soal Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional  – Halaman all

    Respons Menaker Yassierli soal Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, akan membahas terkait usulan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Hal tersebut merespons kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto pada Hari Buruh yang jatuh pada hari ini, Kamis (1/5/2025).

    “Itu nanti akan kita bahas sesudah ini,” kata Menaker Yassierli di Universitas Pertamina Jakarta, Kamis.

    Menaker Yassierli juga belum bisa menjelaskan point-point penting apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu.

    “Nanti kita lihat. Kita juga sudah ada beberapa lembaga ya. Kota ada Dewan pengukuhan Nasional, ada LKS tripartit Nasional di seluruh daerah,” ungkapnya.

    Sebelumnya, tepat di Hari Buruh Internasional, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan dua kebijakan penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan buruh Indonesia, yakni pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).

    Pengumuman ini disampaikan langsung dalam pidato Prabowo di tengah peringatan Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025) yang berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta, di hadapan ratusan ribu buruh dari berbagai organisasi dan konfederasi.

    Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintahannya untuk mendengar dan melibatkan langsung suara kaum pekerja dalam perumusan kebijakan negara.

    “Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden: mana undang-undang yang tidak beres dan tidak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan peserta aksi.

    Presiden juga menegaskan bahwa masukan dari para pimpinan buruh menjadi dasar pembentukan Satgas PHK, yang bertujuan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang oleh perusahaan.

    “Kita juga, atas saran dari pimpinan buruh, dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita… kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu, kita, negara, akan turun tangan,” tegasnya.

  • Respons Menaker Yassierli soal Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional  – Halaman all

    Hari Buruh, Menaker Yassierli Ungkap Tantangan Ketenagakerjaan di Indonesia  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut, semakin banyaknya pekerja informal di Indonesia menjadi tantangan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.

    Menurutnya, pemerintah perlu memastikan perlindungan sosial bagi pekerja informal khususnya pengemudi dan kurir online yang jumlahnya meningkat signifikan. 

    “Kami perlu memastikan terkait dengan perlindungan sosial buat mereka. Kemudian akan semakin banyak pekerja-pekerja informal seiring dengan perkembangan teknologi dan IT ke depan AI akan berkembang secara masif,” ucap Yassierli dalam acara Mayday is Kolaborasi Day di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Yassierli menyebut, tuntutan perusahan-perusahaan yang mulai bergeser kepada green economy turut menjadi tantangan bagi ketenagakerjaan di Indonesia.

    Bahkan menurut datanya, tenaga kerja Indonesia belum siap menghadapi hal tersebut. Lalu, Institusi pendidikan juga belum memadai untuk menyiapkan kompetensi mereka secara baik.

    “Tantangan-tantangan ini Inilah yang harus kita jawab bapak dan ibu semua kolaborasi,” papar dia.

    Untuk itu, Menaker Yassierli menyambut baik tema yang diusung dalam gelaran Hari Buruh di lingkungan PT Pertamina (Persero). Sebab kata dia, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk menghadapi tantangan tersebut. 

    “Kami punya PR membangun hubungan industrial yang harmonis. Tantangan-tantangan yang besar tadi tidak bisa selesai kalau pendekatan kita masih konvensional. Buruh berjuang sejak memperjuangkan upah,” ungkap Yassierli.

    “Kemudian pengusaha mengatakan yang penting point of view saya adalah profit dari perusahaan. Ini adalah sering saya sampaikan kepada negative sum game Bukan lagi zero sum game tapi negative sum game yang harus kita pikirkan kolaborasi,” imbuhnya menegaskan.

  • Kehadiran Presiden di May Day bukti komitmen RI

    Kehadiran Presiden di May Day bukti komitmen RI

    Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    Serikat Buruh Dunia: Kehadiran Presiden di May Day bukti komitmen RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 01 Mei 2025 – 18:41 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Dunia Shoya Yoshida mengatakan kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas) merupakan bukti komitmen Pemerintah Indonesia terhadap kesejahteraan buruh.

    “Perayaan May Day tahun ini sangat bersejarah karena dihadiri oleh Kepala Negara. Kehadiran Bapak Presiden merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah terhadap masa depan buruh dan kesejahteraan buruh di Indonesia,” kata Shoya dalam sambutannya saat peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Monas, Jakarta, Kamis.

    Menurut Shoya, Hari Buruh Internasional bukan sekadar perayaan, melainkan juga simbol dari perjuangan dan solidaritas kaum buruh. Ia menyebut, perayaan May Day hari ini tidak mungkin terjadi tanpa persatuan dan solidaritas buruh.

    “Konfederasi Serikat Buruh Internasional akan terus mendukung perjuangan kawan-kawan buruh di Indonesia,” ucapnya.

    Menurut dia, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan kepada pembentuk undang-undang untuk menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

    “Pascaputusan Mahkamah Konstitusi, sangat penting bagi kita semua kaum buruh di Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pengusaha dalam menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, yang adil, inklusif dan melindungi hak-hal dasar buruh di Indonesia,” ucap Shoya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan bahwa pemerintahannya akan bekerja keras untuk menghilangkan kemiskinan, kelaparan, dan korupsi serta mempermudah akses pendidikan dan pelayanan kesehatan.

    “Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan, ini pekerjaan berat, … tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya,” ucap Presiden dalam pidatonya.

    Dikatakan pula oleh Presiden, sumber-sumber produksi yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Sebagai hadiah kepada kaum buruh dalam momentum May Day 2025, Presiden Prabowo menyatakan akan membentuk segera dewan kesejahteraan buruh nasional yang akan terdiri dari tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia.

    “Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden, mana undang-undang yang tidak beres dan tidak melindungi, mana regulasi yang tidak benar, dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian,” ucap Presiden.

    Sumber : Antara