Xcloud.id

Topik: Buruh

  • Legislator PDIP Dorong Revisi UU Ketenagakerjaan Segera Dibahas

    Legislator PDIP Dorong Revisi UU Ketenagakerjaan Segera Dibahas

    Jakarta –

    Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Edy Wuryanto, mengatakan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan pekerja Indonesia. Edy mendorong agar revisi UU Ketenagakerjaan dipercepat sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Mulanya, Edy mengatakan polemik terkait outsourcing yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Edy menilai aturan itu kerap merugikan pekerja.

    “Banyak pekerja outsourcing mengalami ketidakpastian dan pemotongan upah sepihak. Karena itu, revisi PP 35/2021 sangat mendesak untuk memberikan perlindungan yang adil,” ujar Edy Wuryanto dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025).

    Edy pun menilai pembahasan RUU Ketenagakerjaan harus segera dilakukan. Edy mengatakan percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan sebagai bentuk tindak lanjut putusan MK atas UU Cipta Kerja.

    Diketahui, dalam putusannya, MK meminta DPR dan pemerintah untuk menyusun UU Ketenagakerjaan yang baru dalam waktu maksimal dua tahun. MK menilai dalam UU Cipta Kerja banyak pasal yang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga perlu pembentukan UU Ketenagakerjaan yang baru.

    “Kami berharap pembahasan (UU Ketenagakerjaan yang baru) tersebut dapat menghasilkan regulasi yang berpihak pada pekerja, tidak hanya pada kepentingan ekonomi semata,” tuturnya.

    “PRT merupakan kelompok pekerja yang selama ini belum mendapat perlindungan hukum yang memadai, padahal berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat,” ungkap Edy.

    Lebih lanjut, Edy juga menyoroti meningkatnya angka PHK. Edy mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) pada momen May Day ini.

    (amw/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pakar Dukung Prabowo Sahkan RUU Perampasan Aset, Harap Jadi Prioritas

    Pakar Dukung Prabowo Sahkan RUU Perampasan Aset, Harap Jadi Prioritas

    Jakarta –

    Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menegaskan mendukung Presiden Prabowo Subianto mengesahkan RUU Perampasan Aset. Hardjuno mengatakan pengesahan RUU Perampasan aset ini menjadi instrumen penting dan wujud nyata terhadap komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

    “Saya kira, urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi sangat krusial saat ini, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membasmi korupsi secara efektif dan efisien. Apalagi belakangan ini, korupsi makin meraja lela di Indonesia,” kata Hardjuno dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (2/5/2025).

    Hardjuno mengatakan pernyataan Prabowo mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi momen keseriusan pemerintah dan DPR dalam melawan korupsi. Kata Hardjuno, langkah selanjutnya adalah para kabinet dan DPR untuk menjadikan ini sebagai agenda prioritas.

    “Apa yang disampaikan Presiden Prabowo adalah sinyal kuat. Sekarang tinggal komitmen para pembantunya di kabinet dan mayoritas DPR yang notabene partai-partai koalisi Presiden untuk menjadikan ini sebagai agenda prioritas,” katanya.

    “Draf ini sudah ada sejak era Mahfud MD menjabat Menkopolhukam di era Pak Jokowi. Tapi sebelumnya pun, sudah berkali-kali masuk Prolegnas, bahkan sejak 2012. Artinya, kita sudah lebih dari satu dekade gagal mewujudkan instrumen hukum untuk mengembalikan aset negara yang dicuri. Kalau sekarang masih juga mandek, pertanyaannya: siapa yang sebenarnya takut?” imbuhnya.

    Menurut Hardjuno, RUU ini sangat penting sebagai lex specialis untuk menutup celah hukum dalam pengembalian aset hasil kejahatan, termasuk korupsi, tanpa harus menunggu putusan pidana. Ia menekankan mekanisme pembuktian terbalik dalam RUU ini tidak melanggar asas praduga tak bersalah.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Dia juga heran jika ada demonstrasi mendukung koruptor.

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong nggak mau kembalikan aset. Gue tarik ajalah itu,” ujar Prabowo disambut sorak-sorai para buruh saat perayaan May Day di Monas, Kamis (1/5).

    Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintahannya akan bersikap tegas terhadap para pelaku korupsi. Ia menyatakan siap menindak siapa pun yang terbukti menyalahgunakan uang rakyat, termasuk para pejabat yang digaji negara.

    “Saya katakan, hentikan korupsimu! Hentikan! Hentikan kalian mencuri uang rakyat!” tegasnya.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hari Buruh harus jadi momen atasi pengangguran

    Hari Buruh harus jadi momen atasi pengangguran

    Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis (17/4/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    Anggota DPR: Hari Buruh harus jadi momen atasi pengangguran
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 01 Mei 2025 – 21:21 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menuturkan perayaan Hari Buruh di Indonesia harus menjadi momentum refleksi dan aksi nyata untuk mengatasi isu-isu mendesak seperti masalah pengangguran, kesejahteraan, dan upah layak.

    Menurut dia, upaya peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan penetapan upah yang adil adalah langkah krusial untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Hari Buruh tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga tonggak perubahan signifikan bagi nasib pekerja di Indonesia.

    “Dengan adanya upaya kolaboratif dari semua pihak, diharapkan Indonesia dapat berjalan menuju solusi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja dan mengurangi angka pengangguran,” kata Bamsoet di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024, dia menyampaikan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 5 persen dari angkatan kerja. Hal yang mengkhawatirkan adalah TPT di kalangan generasi muda, antara usia 15-24 tahun, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional.

    Dia mengatakan bahwa fenomena ‘sarjana menganggur’ masih menjadi ironi, di mana lulusan perguruan tinggi kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara output sistem pendidikan dan kebutuhan riil industri.

    “Angka ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia yang memiliki populasi besar dan angkatan kerja yang terus bertambah,” kata dia.

    Selain itu, dia mengatakan perayaan Hari Buruh juga harus dimanfaatkan oleh para pekerja untuk menuntut hak mereka, termasuk upah yang layak. Upah minimum di sejumlah provinsi di Indonesia, menurut dia, masih di bawah standar kebutuhan hidup layak.

    Meskipun banyak perusahaan telah menerapkan upah minimum, dia menyampaikan bahwa masih ada kesenjangan signifikan antara kebutuhan hidup layak dan penghasilan pekerja.

    “Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, lebih dari 40 persen pekerja di sektor informal masih menerima upah di bawah standar kebutuhan hidup yang layak,” kata dia.

    Dia mengatakan bahwa masalah pengangguran dan ketidakadilan upah saling terkait. Pasalnya jika tingkat pengangguran tinggi, maka banyak pekerja yang bersedia menerima pekerjaan dengan upah di bawah standar demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Akibatnya, menurut dia, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan secara keseluruhan dan memperburuk kondisi pasar kerja.

    “Fenomena ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana upah yang rendah berkontribusi pada ketidakpuasan dan kondisi kerja yang memprihatinkan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Mayday, Buruh se-Jatim Minta 17 Tuntutan, Khofifah: Saya Perjuangkan Maksimal!

    Mayday, Buruh se-Jatim Minta 17 Tuntutan, Khofifah: Saya Perjuangkan Maksimal!

    Surabaya (beritajatim.com) – Ribuan massa buruh se-Jatim melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jatim saat Peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) pada Kamis (1/5/2025) sore.

    Massa buruh puas usai ditemui Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Massa buruh mulai membubarkan diri pada pukul 17.30 WIB. Sekitar pukul 18.00 WIB, aparat kepolisian mulai membersihkan kawat berduri di lokasi dan menggelar apel untuk pembubaran.

    Ketua SPSI Jatim, Achmad Fauzi menyebut para buruh berterima kasih kepada Gubernur Khofifah yang berkenan memperjuangkan aspirasi para buruh.

    Ketua FSPMI Jatim, Jazuli menambahkan, Gubernur Khofifah telah menandatangani tuntutan para buruh di May Day 2025 ini.

    “Terima kasih Bu Khofifah dan Pak Emil telah menandatangani 17 poin tuntutan para buruh untuk diperjuangkan di pemerintah pusat dan daerah,” kata Jazuli.

    “Hidup Bu Khofifah, Gubernure buruh (gubernurnya buruh),” teriak buruh.

    Jazuli membeberkan sejumlah tuntutan dari para buruh yang telah ditandatangani oleh Khofifah. Di antaranya pembentukan klaster tenaga kerja.

    “Ada tuntutan terkait kebijakan pusat, yakni membuat UU Ketenagakerjaan Baru dengan mengeluarkan klaster tenaga kerja. Bu Gubernur berjanji memperjuangkan buruh perempuan yang sebagai tulang punggung keluarga agar bisa dibebaskan dari pajak penghasilan. Ibu Gubernur juga paham dan prihatin kondisi buruh, beliau akan memperjuangkan perumahan rakyat untuk bisa diakses para buruh. Nanti dikaji berapa iuran dibayar buruh, mudah dijangkau dan layak untuk buruh,” tuturnya.

    “Alhamdulillah, Bu Gubernur juga menyanggupi agar bus Trans Jatim bisa beroperasi di wilayah industri dan merata di 38 kabupaten/kota Jatim. Dan, sejak tahun 2019 bu Khofifah satu-satunya gubernur di Imdonesia yang memiliki perhatian khusus ke anak buruh. Yakni, memberi kuota 5 persen ke anak buruh untuk masuk langsung ke SMA/SMK negeri. Beliau akan mengkaji dan tambahan kuota, serta Bu Khofifah mau menerima usulan para buruh agar Gus Dur kita usulkan jadi pahlawan nasional,” tambah Jazuli.

    Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menerima dan menandatangani 17 tuntutan para buruh yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Jatim. Khofifah memastikan akan berjuang bersama buruh.

    “Kami akan menyiapkan pelatihan dan sertifikasi bagi korban PHK sebanyak 10.000 pelatihan dan sertifikasi. Kami imgin bahwa saudara-saudara semua bisa mengakses pekerjaan dengan hasil yang layak dan bisa memenuhi kebutuhan saudara-saudara,” kata Khofifah.

    Khofifah memastikan pelatihan dan sertifikasi itu sudah tersedia anggarannya di Pemprov Jatim. Khofifah akan mengawal program tersebut.

    “Insya Allah anggarannya ada, programnya ada sehingga melalui komandan Gasper Pak Fauzi, Pak Jazuli dan teman-teman semua kita berharap peningkatan keterampilan bisa mengakses pekerjaan lebih tinggi dan membawa kesejahteraan,” jelasnya.

    Selain itu, Khofifah juga memberikan perhatian khusus kepada anak buruh yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas.

    “Begitu pula soal berapa persen putra-putri buruh bisa mengakses SMA dan SMK negeri, saya ingin sampaikan bahwa di SMA/SMK swasta kita akan menyiapkan 10 orang siswa untuk bisa mendapat beasiswa di sejumlah SMA/SMK swasta. Nanti jumlah totalnya semua ada 30 ribu siswa yang bisa diterima SMA/SMK swasta,” bebernya.

    “Kebijakan ini sekaligus kita memberi kado pada hari pendidikan nasional yang jatuh pada 2 Mei besok. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang punya putra putri tingkat SMP/MTS yang mau selesai, selain di SMA/SMK negeri ada SMA/SMK swasta yang nanti akan diumumkan oleh Dinas Pendidikan Jatim,” tambahnya. (tok/kun)

  • Prabowo Janjikan RUU PPRT Rampung dalam Waktu Maksimal 3 Bulan – Halaman all

    Prabowo Janjikan RUU PPRT Rampung dalam Waktu Maksimal 3 Bulan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menjanjikan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), yang telah tertunda selama lebih dari dua dekade.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    “Saudara-saudara sekalian, kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga,” ujar Prabowo di hadapan ribuan buruh.

    Menurut Prabowo, Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, telah menyampaikan laporan bahwa pembahasan RUU tersebut akan dimulai kembali dalam waktu dekat.

    “Pak Dasco melaporkan ke saya minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari tiga bulan, undang-undang ini akan selesai kita bereskan,” tambahnya.

    RUU PPRT pertama kali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2004.

    Namun, sejak saat itu, pembahasannya berjalan sangat lambat dan tak kunjung menjadi prioritas legislasi, meski sering kali mendapat sorotan dari publik dan aktivis pekerja rumah tangga.

    Pada Juni 2020, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sebenarnya telah merampungkan draf RUU tersebut. Namun, hingga kini belum juga disahkan menjadi undang-undang. RUU itu kemudian dilimpahkan (carry over) ke periode DPR yang sekarang untuk dibahas ulang.

    Perlindungan bagi Pekerja Rentan

    RUU PPRT bertujuan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi para pekerja rumah tangga (PRT), yang selama ini berada di area abu-abu hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

    RUU ini mencakup hak-hak dasar PRT, seperti jam kerja yang manusiawi, jaminan upah layak, perlindungan dari kekerasan, dan akses jaminan sosial.

    Jika disahkan, RUU ini akan menjadi tonggak penting dalam memperbaiki kondisi kerja jutaan PRT di Indonesia yang kerap tidak mendapatkan perlakuan layak dari pemberi kerja.

     
    Apakah Anda ingin versi singkat berita ini untuk infografik atau media sosial juga?

  • 1.885 wisatawan kunjungi Kepulauan Seribu di libur Hari Buruh

    1.885 wisatawan kunjungi Kepulauan Seribu di libur Hari Buruh

    Ilustrasi – Wisatawan mengunjungi kawasan pesisir pantai di Kepulauan Seribu. ANTARA/HO-Pemkab Kepulauan Seribu

    Pemkab: 1.885 wisatawan kunjungi Kepulauan Seribu di libur Hari Buruh
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 01 Mei 2025 – 20:49 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 1.885 wisatawan berlibur ke Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, di Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2025.

    “Hari ini ada sebanyak 1.885 wisatawan nusantara dan mancanegara yang mengunjungi wilayah Kepulauan Seribu dari berbagai dermaga,” kata Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) ​​​​Kepulauan Seribu, Sonti Pangaribu di Jakarta, Kamis.

    Ia menyebutkan1.885 wisatawan datang ke wilayah Kepulauan Seribu dari beberapa pintu masuk, yaitu Dermaga Marina Ancol berjumlah 413 orang dan Muara Angke sebanyak 641 orang.

    Kemudian Dermaga Tanjung Pasir berjumlah 738 orang dan Dermaga Cituis sebanyak 93 orang.

    Ia menilai kunjungan wisatawan di Hari Buruh Internasional (May Day) tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan pelaku usaha di Kepulauan Seribu.

    Kunjungan wisatawan ke wilayah Kepulauan Seribu tentunya juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan pelaku usaha. “Semua harus diimbangi dengan menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya.

    Ia menjelaskan,untuk menuju Kepulauan Seribu, wisatawan bisa mengakses Dermaga Kali Adem dan Marina Ancol dengan tarif yang berbeda-beda.

    Melalui Dermaga Kali Adem, para pengunjung bisa memanfaatkan kapal kayu dengan tarif sekitar Rp50 ribu hingga Rp80 ribu serta menggunakan kapal milik Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dengan tarif sekitar Rp44 ribu hingga Rp74 ribu.

    Sedangkan melalui Dermaga Marina Ancol tarifnya sekitar Rp175 ribu hingga Rp300 ribu per orang per sekali perjalanan.

    “Kunjungan wisatawan diprediksi masih akan terus berdatangan hingga akhir pekan nanti,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • FSPMI Sampaikan Tiga Tuntutan ke Bupati Tuban Saat Perayaan May Day 2025

    FSPMI Sampaikan Tiga Tuntutan ke Bupati Tuban Saat Perayaan May Day 2025

    Tuban (beritajatim.com) – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cabang Tuban menyampaikan tiga tuntutan penting dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang berlangsung di GOR Rangga Jaya Anoraga, Kamis (1/5/2025). Tidak melalui demonstrasi, aspirasi disampaikan secara persuasif langsung kepada Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.

    Ketua FSPMI Tuban, Duraji, menyatakan bahwa tahun ini peringatan May Day dilaksanakan dengan pendekatan dialog, tanpa aksi turun ke jalan. “Tuntutan para pekerja telah disampaikan kepada Bupati Tuban dengan pendekatan secara persuasif,” ujar Duraji.

    Adapun tiga tuntutan utama yang disampaikan yakni:

    Revisi UU Ketenagakerjaan
    FSPMI meminta agar Pemkab Tuban mendorong pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut mereka, UU Cipta Kerja saat ini belum sepenuhnya berpihak pada pekerja.
    Penambahan Iuran PBID untuk BPJS KIS
    Buruh mendesak agar iuran tambahan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) BPJS Kartu Indonesia Sehat (KIS) ditingkatkan. Pasalnya, masih banyak keluhan dari masyarakat yang tak bisa mengakses layanan kesehatan karena KIS tidak aktif. “Ini menyebabkan pelayanan akses kesehatan mereka terbatas,” kata Duraji.
    Pembangunan Rumah Singgah di Surabaya
    FSPMI juga mengusulkan adanya rumah singgah di Surabaya bagi masyarakat Tuban yang berobat ke kota tersebut, mencontoh langkah Pemkab Bojonegoro. “Kami dari serikat buruh juga peduli dengan masyarakat luas, khususnya yang selama ini mengalami keterbatasan tempat singgah saat berobat di Surabaya,” jelasnya.

    Duraji juga menyoroti pentingnya kesiapan Pemkab Tuban dalam menghadapi masuknya investasi besar. Ia menyambut baik rencana Pemkab yang memproyeksikan penyerapan hingga 20.000 tenaga kerja pada tahun 2026.

    “Artinya, ada ruang cukup lebar untuk teman-teman pekerja di Tuban. Kami akan terus mengawal realisasi penyerapan 20 ribu tenaga kerja itu,” pungkasnya. [ayu/beq]

  • Bupati Tuban Mas Lindra Nyanyi Bareng Buruh Meriahkan May Day 2025

    Bupati Tuban Mas Lindra Nyanyi Bareng Buruh Meriahkan May Day 2025

    Tuban (beritajatim.com)– Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Kabupaten Tuban berlangsung meriah dan penuh keakraban. Bertempat di GOR Rangga Jaya Anoraga, Kamis (1/5/2025), acara yang bertajuk “May Day is Kolaborasi Day” menghadirkan suasana berbeda dari peringatan May Day pada umumnya.

    Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, atau yang akrab disapa Mas Lindra, menjadi pusat perhatian saat ikut bernyanyi lagu “Ikan Dalam Kolam” bersama para buruh. Sebelum penampilan Mas Lindra, Dandim 0811 Tuban Letkol Inf Dicky Purwanto terlebih dahulu menyumbangkan suara, disusul antusiasme dari para buruh yang berjoget mengikuti irama lagu.

    Kapolres Tuban AKBP William Cornelis Tanasale turut hadir dan mengimbau seluruh peserta agar menjaga ketertiban selama perayaan. Atmosfer positif dan penuh kegembiraan pun menyelimuti acara tersebut.

    Menurut Mas Lindra, perayaan May Day di Tuban mengedepankan pendekatan persuasif dan memperkuat hubungan harmonis antara pemerintah dan buruh. “Saya sangat mengapresiasi semangat teman-teman buruh yang merayakan dengan tertib, rukun, dan penuh kegembiraan ini,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa May Day bukan hanya momen peringatan, tetapi juga momentum kolaborasi untuk kemajuan bersama. Dengan gaya kepemimpinan yang inklusif dan komunikatif, Mas Lindra menyampaikan bahwa aspirasi buruh dapat tersampaikan secara langsung dalam suasana yang penuh keterbukaan.

    “Kami Pemkab Tuban senantiasa berkomitmen berpihak pada kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” tegasnya. Ia juga menambahkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak pekerja dan keberlanjutan usaha sebagai fondasi kemajuan daerah.

    Mas Lindra berharap semangat kolaborasi ini dapat terus terjaga. “Mudah-mudahan kebersamaan ini terus terjaga dengan kolaborasi dan kekompakan para pekerja dengan Pemerintah Kabupaten Tuban,” tutupnya. [ayu/beq]

  • Ricuh Hari Buruh di Semarang, Polisi Lagi-lagi Salahkan Kelompok Anarko

    Ricuh Hari Buruh di Semarang, Polisi Lagi-lagi Salahkan Kelompok Anarko

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi kembali menuding kelompok Anarko sebagai biang keladi bentrokan yang terjadi di Semarang pasca demonstrasi Hari Buruh yang berlangsung hari ini, Kamis (1/5/2025).

    Polisi, demikian dilansir dari Antara, mengklaim telah mengamankan sejumlah orang yang diduga sebagai provokator dalam aksi Hari Buruh. Meski demikian, informasi yang dihimpun dari sejumlah saluran informasi, hingga pukul 21.00 WIB tadi, polisi terus mengejar mahasiswa dan menyisir wilayah Kampus Undip Pleburan, Semarang. 

    Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. M. Syahduddi mengatakan sejumlah provokator yang diamankan diduga merupakan kelompok Anarko dan mahasiswa yang menyusup ke aksi buruh.

    “Untuk jumlah pasti yang diamankan masih kami data dan mintai keterangan,” tambahnya.

    Ia menjelaskan aksi buruh yang digelar sejak pagi hingga sore berlangsung lancar dan damai. “Saat buruh akan mengakhiri aksi, sekelompok massa yang diduga berasal dari Anarko dan mahasiswa melakukan provokasi terhadap petugas yang mengamankan aksi,” katanya.

    Kelompok yang menyusup tersebut, lanjut dia, memprovokasi dengan membakar ban hingga melempari petugas dengan batu dan botol.

    Polisi, menurut dia, melakukan tindakan tegas dengan membubarkan aksi yang masuk dalam kategori anarkis.

    Sementara Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto menambahkan aksi yang digelar buruh sebenarnya sudah berjalan aman dan damai. “Bahkan aspirasi para buruh juga diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah,” katanya.

    Kepolisian sendiri masih mendalami motif provokasi dari kelompok yang diduga menyusup dalam aksi buruh tersebut.

    Sebelumnya, polisi membubarkan aksi memperingati Hari Buruh di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, pada Kamis sore, setelah diduga muncul aksi provokasi oleh sekelompok massa berpakaian hitam di tengah para buruh.

    Sekelompok orang berpakaian hitam kemudian ikut bergabung ke dalam massa aksi sekitar pukul 15.00 WIB.

    Kericuhan pecah setelah kelompok buruh akan membubarkan diri setelah menyelesaikan aksi.

  • Bamsoet Harap Hari Buruh Harus Jadi Momen Atasi Pengangguran

    Bamsoet Harap Hari Buruh Harus Jadi Momen Atasi Pengangguran

    Bamsoet Harap Hari Buruh Harus Jadi Momen Atasi Pengangguran
    Editor
    KOMPAS.com
    – Anggota DPR RI
    Bambang Soesatyo
    , yang akrab disapa Bamsoet, menekankan bahwa peringatan
    Hari Buruh
    di Indonesia harus menjadi momentum penting untuk refleksi dan tindakan nyata dalam mengatasi isu-isu krusial yang dihadapi pekerja, seperti
    pengangguran
    , kesejahteraan, dan upah yang layak.
    Menurut dia, upaya untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan menetapkan upah yang adil merupakan langkah-langkah mendasar untuk menjamin kesejahteraan para pekerja.
    Hari Buruh, kata Bamsoet, tidak sekadar menjadi perayaan, melainkan juga harus menjadi tonggak perubahan signifikan bagi nasib pekerja di Tanah Air.
    “Dengan adanya upaya kolaboratif dari semua pihak, diharapkan Indonesia dapat berjalan menuju solusi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja dan mengurangi angka pengangguran,” kata Bamsoet di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Kamis (1/5/2025).
    Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, Bamsoet mengungkapkan bahwa
    tingkat pengangguran terbuka
    (TPT) di Indonesia mencapai 5 persen dari total angkatan kerja.
    Ia menyoroti kekhawatiran khusus terkait tingginya angka TPT di kalangan generasi muda, yaitu mereka yang berusia antara 15 hingga 24 tahun, yang jauh melebihi rata-rata nasional.
    Dia mengatakan, fenomena ‘sarjana menganggur’ masih menjadi ironi, di mana lulusan perguruan tinggi kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka.
    Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara
    output
    sistem pendidikan dan kebutuhan riil industri.
    “Angka ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia yang memiliki populasi besar dan angkatan kerja yang terus bertambah,” kata dia.
    Bamsoet menyatakan bahwa perayaan Hari Buruh juga harus dimanfaatkan oleh para pekerja untuk menyuarakan tuntutan hak-hak mereka, termasuk hak atas upah yang layak.
    Ia menyoroti bahwa upah minimum di sejumlah provinsi di Indonesia masih berada di bawah standar kebutuhan hidup layak.
    Meskipun banyak perusahaan telah mengimplementasikan upah minimum, Bamsoet menyampaikan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan hidup layak dengan penghasilan yang diterima oleh pekerja.
    “Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, lebih dari 40 persen pekerja di sektor informal masih menerima upah di bawah standar kebutuhan hidup yang layak,” kata dia.
    Dia mengatakan, masalah pengangguran dan ketidakadilan upah saling terkait.
     
    Sebab, jika tingkat pengangguran tinggi, maka banyak pekerja yang bersedia menerima pekerjaan dengan upah di bawah standar demi, memenuhi kebutuhan sehari-hari.
    Akibatnya, menurut dia, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan secara keseluruhan dan memperburuk kondisi pasar kerja.
    “Fenomena ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana upah yang rendah berkontribusi pada ketidakpuasan dan kondisi kerja yang memprihatinkan,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.