Xcloud.id

Topik: Buruh

  • Prabowo Mau Hapus Outsourcing, Menaker: Memang Banyak Masalah!

    Prabowo Mau Hapus Outsourcing, Menaker: Memang Banyak Masalah!

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut sistem outsourcing atau alih daya punya banyak persoalan. Sistem outsourcing sendiri rencananya bakal dihapus sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, sistem outsourcing membuat jenjang karier para karyawan menjadi tidak jelas. Tak sedikit juga buruh yang harus menerima gaji setara UMR atau bahkan lebih rendah meski sudah bekerja cukup lama.

    “Dan kalau kita lihat kan memang praktik outsourcing kan memang banyak masalah ya. Jadi ada orang yang kemudian udah usianya 40 tahun, 50 tahun masih aja di-outsource, tanpa ada karier, dengan gajinya tetap UMP, bahkan kontraknya UMP tapi ternyata realitasnya dibayarnya seperti apa, jadi ini banyak kasus,” kata Yassierli di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Oleh karena itu, kata Yassierli, Prabowo meminta sistem itu dihilangkan namun tetap bersikap realistis. Nantinya Dewan Kesejahteraan Buruh akan bertugas mengkaji proses penghapusan outsourcing.

    Sebagai informasi, saat ini Dewan Kesejahteraan Buruh belum dibentuk oleh pemerintah. Menurut Yassierli, Kemnaker perlu mendetailkan aspirasi dari berbagai pihak termasuk dari serikat pekerja hingga pengusaha. Dijadwalkan pertemuan Kemnaker dengan pengusaha dan buruh berlangsung pekan ini.

    “Dan Pak Presiden kan minta kalau kita cermati, dihapuskan, tapi juga realistis dan kemudian meminta Dewan Kesejahteraan Buruh untuk mengkaji itu. Nah ini semangat kita sekali lagi adalah negara hadir untuk memberikan kepastian kepada pekerja jaminan sosial dan seterusnya,” tutur Yassierli.

    Saat dikonfirmasi kapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur penghapusan outsourcing terbit, Yassierli belum bisa memastikan. Ia pun belum mau menjelaskan apakah penghapusan itu dilakukan secara menyeluruh, sebagian, atau hanya dilakukan perbaikan.

    “Belum, saya belum bisa janjikan. Nanti kita lihat, ini paralel nih kita dengar aspirasi,” tutupnya.

    Simak video “Buruh Jadi Incaran Atasan Nakal, Said Iqbal: Outsourcing-Upah Murah Sebabnya!” di sini:

    (acd/acd)

  • Pengangguran Februari 2025 Capai 7,28 Juta, Turun Dibanding Tahun Lalu – Page 3

    Pengangguran Februari 2025 Capai 7,28 Juta, Turun Dibanding Tahun Lalu – Page 3

    Lebih lanjut, BPS juga mencatat perkembangan status pekerjaan penduduk pada Februari 2025. Dari total 145,77 juta penduduk yang bekerja, sebesar 37,08 persen di antaranya merupakan buruh, karyawan, atau pegawai. Kelompok ini juga mengalami peningkatan paling besar dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Pada Februari 2025, dari 145,77 juta orang penduduk bekerja, sebanyak 37,08 persen diantaranya berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai,” ujarnya.

    Sebaliknya, jumlah pekerja bebas di sektor pertanian justru mengalami penurunan sebesar 0,04 juta orang. Hal ini bisa mencerminkan pergeseran jenis pekerjaan yang diambil oleh masyarakat dari sektor informal ke sektor formal, meskipun belum sepenuhnya merata.

    Meskipun terdapat peningkatan dalam jumlah pekerja formal, proporsi pekerja informal masih mendominasi. Pada Februari 2025, proporsi pekerja informal mengalami peningkatan tipis dibandingkan Februari 2024, yaitu menjadi sekitar 59,40 persen dari total penduduk bekerja.

    “Sementara itu, proporsi pekerja informal per Februari 2025 mengalami peningkatan tipis dibandingkan Februari 2024 menjadi sekitar 59,40 persen dari total penduduk bekerja,” pungkasnya.

  • Apa Arti Kemenangan Partai Buruh di Pemilu Australia Bagi Diaspora Indonesia?

    Apa Arti Kemenangan Partai Buruh di Pemilu Australia Bagi Diaspora Indonesia?

    Partai Buruh akan membentuk pemerintahan mayoritas setelah kemenangan yang diraihnya dalam pemilu Australia yang diumumkan hari Sabtu kemarin.

    Anthony Albanese menduduki kursi perdana menteri yang kedua kalinya, menjadikan perdana menteri kedua yang terpilih dua kali dalam sejarah politik Australia.

    Saat berkampanye, Partai Buruh membuat banyak janji sebagai agar bisa terpilih kembali.

    Kami akan membahas apa saja yang dijanjikan dan apa artinya bagi warga di Australia, termasuk komunitas diaspora Indonesia.

    Jumlah migrasi

    Partai Buruh sebelumnya mengatakan akan menaikkan harga visa bagi mahasiswa internasional dari A$1.600 menjadi A$2.000

    Sementara itu migrasi permanen akan diturunkan sedikit, yakni dari 190.000 menjadi 185.000 pada tahun keuangan 2024-2025.

    Sementara dalam anggaran yang diumumkan bulan Maret lalu, pemerintah Australia memperkirakan migrasi sementara, atau yang bukan permanen, akan diturunkan hingga 75.000.

    Angka migrasi diperkirakan akan turun dari 335.000 tahun ini menjadi 260.000 tahun depan dan kemudian 225.000 tahun berikutnya.

    Mahasiswa internasional menjadi kelompok terbesar dari angka migran sementara.

    Sebelumnya Partai Buruh sudah mencoba berbagai langkah untuk membatasi jumlah mahasiswa internasional tapi digagalkan.

    Medicare dan ‘bulk billing’

    Saat berkampanye , PM Albanese tidak pernah lepas dari kartu Medicare yang selalu ia tunjukkan, bahkan saat ia menyampaikan pidato kemenangannya, Sabtu (03/04) malam lalu.

    Salah satu topik utama dalam kampanye Partai Buruh berpusat pada komitmen untuk memberikan biaya hingga A$8,5 miliar ke Medicare selama empat tahun.

    Medicare adalah layanan kesehatan di Australia, sejenis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia namun memiliki sistem yang berbeda.

    Dengan jumlah sebesar A$8.5 miliar diharapkan sembilan dari 10 kunjungan ke ‘general practitioner’ (dokter umum) bisa dilakukan dengan cara ‘bulk billing’ atau dibayarkan belakangan oleh penjamin kesehatan pemerintah.

    Paket tersebut, yang menurut Partai Buruh akan menjadi investasi terbesar dalam Medicare sejak diberlakukan lebih dari 40 tahun yang lalu, akan digunakan untuk melipatgandakan insentif bagi dokter agar tidak membebankan biaya kepada pasien.

    Paket tersebut juga akan digunakan untuk melatih perawat dan 2.000 dokter umum baru setiap tahun, yang setara dengan rencana pelatihan dokter umum senilai A$400 juta yang diajukan oleh Koalisi Partai Liberal dan Nasional.

    Dalam pidato kemenangannya di Sydney, PM Albanese mengatakan kartu Medicare “bukan berwarna merah Partai Buruh atau biru Partai Liberal: melainkan hijau dan emas [warna Australia]”.

    “Medicare adalah milik semua warga Australia dan bersama-sama kita akan membuatnya lebih kuat bagi semua warga Australia,” katanya.

    [Teaser hasil pemilu]Perumahan

    Mereka yang membeli rumah untuk pertama kalinya di Australia juga menjadi salah satu fokus dari topik yang diangkat Partai Buruh untuk bisa memenangkan pemilu kali ini.

    Saat berkampanye, PM Albanese mengatakan mereka akan berkomitmen untuk menyediakan biaya hingga A$10 miliar untuk dapat membangun 100.000 rumah yang khusus akan dijual kepada pembeli rumah pertama.

    Partai Buruh juga menjanjikan semua pembeli rumah pertama memiliki peluang untuk memasuki pasar properti, dengan bisa memberikan akses ke biaya uang muka sebesar 5 persen dari harga rumah.

    Partai Buruh mengatakan mereka juga akan menyamai janji pihak oposisi, yakni Koalisi Partai Liberal dan Nasional, yakni melarang investor asing dan penduduk yang bukan berstatus permanen untuk bisa membeli rumah yang sudah ada, selama dua tahun.

    Dalam arti lain, mereka hanya diperbolehkan untuk membeli rumah baru yang belum dibangun atau dari proyek pembangunan baru.

    Biaya hidup

    Isu yang terus disuarakan para pemilih di Australia adalah biaya hidup yang semakin mahal.

    Partai Buruh berjanji untuk mengucurkan anggaran yang besar untuk membantu warga mengatasi biaya hidup.

    Mereka juga berjanji akan melarang supermarket memainkan harga barang bagi konsumen, membentuk satuan tugas untuk membuat standar harga agar harga barang-barang tidak ditetapkan berlebihan.

    Partai Buruh juga berjanji untuk memangkas tagihan listrik sebesar A$150 untuk rumah tangga dan usaha kecil, lewat bantuan energi yang dialokasikan sebesar A$1,8 juta.

    Dalam upaya lainnya, Partai Buruh berjanji untuk mengurangi pajak dalam dua tahap.

    Tahap pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Juli 2026, dan tahap kedua pada tanggal 1 Juli 2027.

    Untuk tahun pertama, para pembayar pajak bisa menikmati potongan pajak hingga A$5 per minggu, kemudian mulai tahun kedua dan seterusnya, mereka akan menghemat A$10 per minggu dari pajaknya.

    Memotong utang biaya kuliah

    Partai Buruh berkomitmen untuk menghapus utang mahasiswa untuk membiaya kuliah mereka, atau istilahnya pinjaman HECS, sebesar 20 persen.

    Upaya ini dilakukan untuk mengurangi utang warga yang terus bertambah akibat inflasi baru-baru ini.

    Dengan janji ini, bagi mahasiswa dengan utang sebesar A$27.600, maka utang mereka untuk ‘Higher Education Loan Program’ akan berkurang sekitar A$5.520.

    Partai Buruh juga berjanji menaikkan batas pendapatan untuk warga yang harus mulai membayar utang biaya kuliah mulai Juli tahun depan.

    Ambang batas kali ini dinaikkan menjadi A$67.000 dan mereka yang berpenghasilan mulai A$70.000 akan mencicil sekitar A$1.300 lebih sedikit per tahun.

    Partai Buruh juga menjanjikan 100.000 sekolah pelatihan, atau TAFE. yang bebas biaya per tahun bagi warga Australia mulai tahun 2027, jika undang-undang tersebut disahkan.

    Membangun lebih banyak ‘child care’

    Partai Buruh berjanji menyediakan dana hingga A$1 miliar untuk membangun dan memperluas sekitar 160 pusat penitipan anak, atau ‘child care’, selama empat tahun.

    Mereka mengatakan pusat penitipan anak tersebut akan berlokasi dekat lokasi sekolah jika memungkinkan, dan kepemilikannya akan tetap di bawah pemerintah.

    Sebelum pemilihan, Partai Buruh meloloskan undang-undang untuk menjamin para orangtua mendapatkan subsidi untuk layanan penitipan anak minimal selama tiga hari, menghapus aturan yang mengharuskan para orangtua menunjukkan jika mereka memiliki pekerjaan atau sedang mencari kerja untuk bisa mendapatkan subsidi.

    Partai Buruh juga menjanjikan biaya hingga A$650 juta untuk membangun 50 klinik perawatan darurat baru di seluruh Australia.

    Mereka mengatakan klinik-klinik tersebut dirancang untuk meringankan beban layanan darurat rumah sakit, yang banyak merawat pasien dengan penyakit berat namun tidak mengancam jiwa.

    Partai Buruh juga akan memangkas harga obat-obatan yang tercantum dalam PBS dari A$31,60 menjadi A$25, dengan biaya yang disediakan dalam anggaran sebesar A$690 juta.

  • Ketua Baleg paparkan lima urgensi pengesahan RUU PPRT

    Ketua Baleg paparkan lima urgensi pengesahan RUU PPRT

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan memaparkan lima urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

    “Di sini juga telah menempatkan lima urgensi (pengesahan RUU PPRT), selain daripada kami akan memperbaiki naskah akademik kembali, yang akan kami perbaharui. Kami akan mutakhirkan kembali,” kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikannya saat membuka jalannya rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR RI terkait RUU PPRT bersama koalisi masyarakat sipil untuk RUU PPRT, jaringan nasional advokasi pekerja rumah tangga (JALA PRT), hingga koordinator konsolidasi mahasiswa Indonesia.

    Dia menyebut urgensi pertama pengesahan RUU PPRT adalah menempatkan pekerja rumah tangga (PRT) sederajat dengan jenis dan bentuk pekerja lainnya dari segi pengawasan, perlindungan, dan lain-lain

    Kedua, kata dia, pengesahan RUU PPRT dapat menjadi jawaban pemerintah atas pertanyaan dunia internasional terkait perlindungan bagi mereka yang bekerja di sektor domestik tersebut.

    “Terlebih, selama ini dunia internasional mempertanyakan regulasi perlindungan terhadap PRT di Indonesia,” ucapnya.

    Ketiga, ujar Bob, pengesahan RUU PPRT diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan dan hak kerja bagi para PRT di dalam negeri.

    Keempat, dia menyebut pengesahan RUU PPRT dapat memberi nilai tambah bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri bahwa Indonesia telah memiliki jaminan aturan bagi para PRT.

    “Selain daripada keuangan materi yang dikejar, tapi juga juga jaminan perlindungan menjadi satu prioritas pemikiran daripada para pekerja,” tuturnya.

    Terakhir, dia menyebut melalui pengesahan RUU PPRT maka diharapkan Indonesia dapat menuntut negara lain untuk memperlakukan pekerja migran Indonesia seperti yang negara Indonesia lakukan pula atau adanya asas resiprositas.

    Di awal, dia menjelaskan bahwa RUU PPRT yang telah digulirkan sejak dua dekade lalu masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2025.

    Dia pun menyebut penyusunan RUU PPRT telah dilakukan Baleg DPR RI pada masa keanggotaan 2019-2024 dan akan dilanjutkan oleh Baleg DPR RI pada periode saat ini.

    “(Aspek) perlindungan yang paling utama, dan kami masih tentunya harus memperbaiki kembali kemarin draf-nya kan sudah ada periode 2019-2024,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berjanji pemerintah bersama DPR segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang.

    Di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan May Day 2025, Presiden memperkirakan pembahasan RUU PPRT akan rampung dalam waktu tiga bulan ke depan.

    “Kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasco melaporkan kepada saya minggu depan RUU ini akan mulai segera dibahas,” kata Presiden Prabowo saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menaker Bongkar Biang Kerok PHK Tembus 24.036 Orang: Relokasi-Mogok Kerja

    Menaker Bongkar Biang Kerok PHK Tembus 24.036 Orang: Relokasi-Mogok Kerja

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membeberkan biang kerok pemutusan hubungan kerja (PHK) Januari sampai 23 April 2025. Kemnaker mencatat jumlah PHK di periode tersebut mencapai 24.036

    Dari 25 penyebab PHK yang dianalisis Kemnaker, ada terdapat 7 alasan utama yang paling dominan. Pertama adalah perusahaan mengalami kerugian karena kondisi pasar di dalam dan luar negeri yang menurun.

    “Hasil data dari kami dan ada contoh perusahaan ternyata kalau kita lihat memang dari ada 25 penyebab PHK yang mungkin 7 ini adalah yang dominan pertama karena memang perusahaannya rugi atau tutup karena pasar dalam negeri, luar negeri yang menurun,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Kedua, perusahaan memutuskan relokasi atau pindah ke wilayah lain. Menurut Yassierli hal ini dilakukan pengusaha demi mencari upah buruh yang lebih murah.

    “Kemudian ada kasus perselisihan hubungan industrial tapi ini biasanya tidak massal, dari satu perusahaan. Kemudian tindakan balasan pengusaha akibat mogok kerja, jadi ini hubungan industrial,” tuturnya.

    Kelima adalah langkah efisiensi yang diambil perusahaan. Yassierli menyebut perusahaan tersebut berhasil bertahan hanya saja harus mengurangi jumlah karyawannya.

    “Kemudian ada yang melakukan transformasi perubahan bisnis dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah pailit karena beban terkait dengan kewajiban kepada kreditur dan seterusnya,” tutur Yassierli.

    Menurutnya untuk mencari langkah mitigasi maka pemerintah harus melihatnya kasus per kasus. Apalagi dalam hal ini penyebab terjadinya PHK sangat beragam.

    “Jadi penyebab PHK juga beragam sehingga ketika kita ditanya mitigasinya seperti apa tentu kita juga harus melihat case by case-nya seperti apa,” tutupnya.

    Tonton video “Ketua Dewan Pers: Biarkan Media Bekerja Secara Merdeka!” di sini:

    (acd/acd)

  • 24.036 Orang Kena PHK hingga April 2025, Terbanyak di Jawa Tengah – Page 3

    24.036 Orang Kena PHK hingga April 2025, Terbanyak di Jawa Tengah – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri May day 2025 berjanji akan membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK). Pembentukan satga sini sangat penting di tengah gelombang pemutusan kerja yang kian marak terjadi.

    “Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di-PHK-kan seenaknya.Bila perlu, bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan,” tegasnya Kamis (1/5/2025).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun langsung gerak cepat membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Bahkan ia memproyeksikan pembentukan satgas ini rampung pada Mei 2025.

    “(Targetnya) Saya berharap bulan ini, saya berharap (demikian),” kata Menaker Yassierli dikutip dari Antara, Jumat (2/5/2025).

    “Tapi ini tentu bentuknya nanti yang akan ditandatangani oleh presiden, berarti kita tunggu saja,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa progres penyusunan regulasi yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto itu kini telah memasuki tahap finalisasi.

    “(Progresnya) Sedang finalisasi, jadi seminggu ini kita terus menyiapkan (dengan baik), karena yang agak (memerlukan waktu) panjang itu adalah merumuskan tupoksinya,” ujar Yassierli.

  • Korban PHK Tembus 24.000 Orang, Menaker: Sudah Sepertiga dari PHK 2024

    Korban PHK Tembus 24.000 Orang, Menaker: Sudah Sepertiga dari PHK 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap korban pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 24.036 orang hingga 23 April 2025. Jawa Tengah, Daerah Khusus Jakarta, dan Riau menjadi provinsi dengan kasus PHK terbanyak sepanjang 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkap, jumlah PHK hingga April 2025 sudah mencapai sepertiga dari total kasus PHK yang terjadi di 2024 yang kala itu sebanyak 77.965 orang.

    “Saat ini sudah terdata adalah sekitar 24.000, jadi sudah sepertiga lebih dari 2024,” kata Yassierli dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (5/5/2025).

    Dari total tersebut, Yassierli mengungkap bahwa kasus PHK paling banyak terjadi di sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya. 

    Yassierli mengungkap, ada berbagai faktor yang memicu PHK di Indonesia. Dia menyebut, setidaknya ada tujuh faktor dominan yang menyebabkan PHK.

    Pertama, kata dia, karena perusahaan mengalami kerugian atau tutup imbas kondisi pasar dalam negeri maupun luar negeri yang menurun. Kedua, relokasi usaha karena alasan tidak mampu bersaing dan mencari daerah yang upah minimumnya lebih rendah. 

    Ketiga, terjadi kasus perselisihan hubungan industrial karena pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh, yang berujung pada PHK terhadap pengurus serikat pekerja/buruh.

    Keempat, tindakan balasan pengusaha akibat mogok kerja. Kelima, alasan efisiensi untuk mencegah kerugian. Kemudian, kebijakan transformasi perusahaan, dan terakhir, pailit atau dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). 

    “Jadi penyebabnya beragam. Ketika ditanya mitigasi seperti apa tapi kita harus lihat case by base,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yassierli juga mengungkap langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini, dia menyebut bahwa beberapa upaya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

    Diantaranya, kebijakan fiskal dan insentif pajak, stimulus ekonomi dan subsidi, dukungan restrukturisasi utang, proteksi industri dalam negeri, diversifikasi pasar dan ekspor, serta digitalisasi dan inovasi industri.

    Khusus untuk industri padat karya, Yassierli menuturkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas tax allowance untuk 45 perusahaan di sektor padat karya, pembiayaan kredit investasi 2025, insentif PPh21 bagi pekerja, serta bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan sebesar 50%.

    “Tentu ini terus kita reviu dan sempurnakan,” pungkasnya. 

  • Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset, KPK: Pemulihan Kerugian Negara Bisa Maksimal – Halaman all

    Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset, KPK: Pemulihan Kerugian Negara Bisa Maksimal – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mendukung sikap politik Presiden Prabowo Subianto terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

    Menurut Tanak, apabila pengesahan RUU Perampasan Aset bisa segera dilaksanakan, maka bisa memperkuat kerja KPK sebagai lembaga negara yang diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

    Termasuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan para koruptor.

    “Menurut saya, bila RUU tentang Perampasan Aset telah disahkan, maka pemulihan kerugian keuangan negara (Asset Recovery) yang timbul sebagai akibat dari perbuatan pelaku korupsi bisa dilakukan dengan maksimal,” kata Tanak dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).

    “Sehingga kerugian keuangan negara dapat pulih kembali dan dapat dipergunakan untuk kepentingan pembangunan negara,” sambung pimpinan berlatar belakang jaksa ini.

    Berdasarkan pengalamannya sebagai jaksa, kata Tanak, pengembalian kerugian keuangan negara melalui UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), masih belum maksimal dan masih banyak yang belum dapat dikembalikan. 

    “Sampai dengan saat ini, kerugian keuangan negara yang dituntut berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih banyak yang belum dapat dikembalikan, termasuk saat berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata dia.

    Sebelumnya, dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025, Presiden Prabowo Subianto mengungkap komitmennya dalam memberantas korupsi. Yakni dengan mendukung penuh pengesahan RUU Perampasan Aset.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh di lapangan Monas, Kamis (1/5/2025).

    “Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung!” ujar Prabowo di atas panggung.

    Kemudian, Prabowo mengajak para buruh untuk meneruskan perlawanan terhadap kasus korupsi di Indonesia.

    “Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” tanya Prabowo yang selanjutnya dijawab setuju oleh para buruh yang memadati Lapangan Monas.

    Prabowo juga tegas akan menyikat maling negara dan tidak boleh ada kompromi terhadap para koruptor yang tidak mau mengembalikan uang hasil kejahatannya.

    “Enak aja, udah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu,” kata Prabowo, yang langsung disambut teriakan antusias dari massa buruh, “Setuju!”

    Untuk diketahui, RUU Perampasan Aset sempat masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2023 dan 2024. Namun hingga masa sidang DPR berakhir, RUU ini tidak juga dibahas. 

    Di tahun 2025, RUU Perampasan Aset ini terpental dan tidak masuk dalam Prolegnas 2025.

  • Menko Yusril Sebut RUU Perampasan Aset Bakal Dibahas Pemerintahan Prabowo

    Menko Yusril Sebut RUU Perampasan Aset Bakal Dibahas Pemerintahan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah siap untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

    Dia berpandangan bahwa memang seharusnya perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan Undang-Undang, supaya hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan.

    “Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara, semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM,” jelasnya melalui keterangan tertulis yang dikutip Senin (5/5/2025).

    Selain itu, Yusril melihat bahwa UU tersebut juga penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum (APH).

    Lebih lanjut, eks Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyinggung pengalaman serupa saat pembahasan RUU KUHAP yang diajukan DPR pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Kala itu, ujarnya, DPR melakukan revisi dan penyempurnaan naskah akademik terlebih dahulu sebelum membahasnya bersama pemerintah.

    “Ada kemungkinan DPR akan melakukan hal yang sama dengan RUU Perampasan Aset yang telah diajukan di era Presiden Jokowi dan baru akan dibahas pada masa Presiden Prabowo Subianto sekarang,” katanya.

    Lebih jauh, Yusril menilai RUU Perampasan Aset sejalan dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2006.

    “Perampasan itu tidak hanya dapat dilakukan terhadap aset hasil korupsi di dalam negeri, tetapi juga terhadap aset-aset yang ada di luar negeri,” tutup dia.

    Sebelumnya, Prabowo akhirnya memberi ‘lampu hijau’ bagi eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. Komitmen tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025). 

    Menurutnya, pembahasan RUU Perampasan Aset yang sempat mandek di parlemen ini agar kembali dilanjutkan demi  memberantas praktik korupsi di Tanah Air. 

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu [rampas aset],” tegas Prabowo yang langsung disambut riuh ribuan buruh yang mengikuti aksi May Day hari itu.  

    Meski begitu, Prabowo juga menyayangkan adanya fenomena aksi demonstrasi yang justru mendukung pelaku tindak pidana korupsi. Demo tersebut, kata dia, dilakukan segelintir pihak yang justru terlihat dalam kasus korupsi atau suap yang merugikan negara. 

    “Saya heran, di Indonesia bisa ada demo dukung koruptor. Gue heran,” imbuhnya.

  • Presiden atur jadwal penuhi permintaan PM Albanese ke Indonesia

    Presiden atur jadwal penuhi permintaan PM Albanese ke Indonesia

    Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Minggu (4/5/2025) mengucapkan selamat melalui sambungan telepon kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang kembali menang pemilu di Australia, Sabtu (3/5/2025). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden atur jadwal penuhi permintaan PM Albanese ke Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 05 Mei 2025 – 07:08 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto langsung mengatur jadwal untuk memenuhi permintaan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese yang ingin Indonesia sebagai tujuan kunjungan resmi perdananya setelah menang pemilu dan terpilih kembali sebagai perdana menteri.

    PM Albanese mengungkap keinginannya melawat ke Indonesia saat dirinya menerima ucapan selamat dari Presiden Prabowo melalui sambungan telepon, Minggu (4/5).

    “Saya ingin Indonesia menjadi kunjungan pertama saya,” kata PM Albanese kepada Presiden Prabowo sebagaimana dikutip dari siaran resmi Tim Media Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Minggu malam.

    Presiden Prabowo pun menyambut baik permintaan itu, dan Presiden juga menyatakan dirinya merasa terhormat mendengar permintaan PM Albanese.

    “Luar biasa! Kehormatan besar,” kata Presiden Prabowo.

    PM Albanese kemudian menekankan Indonesia merupakan negara tetangga dan mitra penting Australia. Dua negara, menurut Albanese, harus memiliki ikatan yang kuat.

    “Australia dan Indonesia memiliki ikatan yang tak tergoyahkan,” kata PM Albanese.

    Presiden Prabowo pun sepakat dengan pernyataan PM Albanese.

    “Betul, betul, betul. Baik. Nanti kita jadwalkan dengan tim Anda,” kata Presiden Prabowo kepada PM Albanese.

    Presiden juga menyatakan kesiapan Indonesia menyambut kedatangan PM Albanese.

    “Kami akan atur kunjungan Anda ke sini. Kami akan atur,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam percakapan yang sama, PM Albanese juga sempat bercerita mengenai kondisinya yang lelah setelah melewati tahapan pemilihan umum. Albanese bercerita kepada Prabowo dirinya belum tidur selama beberapa hari.

    Presiden Prabowo pun merespons itu dengan menilai kemenangan Albanese merupakan peristiwa yang bersejarah, karena Albanese menjadi perdana menteri pertama Australia yang menjabat dua periode berturut-turut dalam 21 tahun terakhir.

    “Hebat, luar biasa!” kata Presiden Prabowo mengungkap rasa kagumnya atas kemenangan PM Albanese.

    PM Albanese kembali terpilih setelah menang mutlak dalam pemilu Australia, Sabtu (3/5) waktu setempat. Albanese pun menjadi perdana menteri pertama di Australia yang terpilih untuk kedua kalinya dalam waktu 21 tahun terakhir.

    Dengan demikian, PM Albanese pun akan kembali memimpin Australia dalam waktu 3 tahun ke depan.

    Partai Buruh, yang dipimpin oleh Albanese, juga menguasai mayoritas kursi, yaitu 87 kursi dari total 150 kursi di parlemen.

    Sumber : Antara