Xcloud.id

Topik: Buruh

  • Ketua DPRD Tegal sesalkan aksi anarkis May Day di Semarang

    Ketua DPRD Tegal sesalkan aksi anarkis May Day di Semarang

    Sumber foto: Hari Nurdiansyah/elshinta.com.

    Ketua DPRD Tegal sesalkan aksi anarkis May Day di Semarang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 05 Mei 2025 – 21:57 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPRD Kabupaten Tegal, H. Wasbun Jauhari Khalim dengan tegas mengecam tindakan anarkis yang terjadi di Kota Semarang saat peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025. Menurutnya, aksi kekerasan tersebut tidak hanya mencoreng momentum penting bagi perjuangan kaum buruh, tetapi juga mencederai semangat solidaritas yang seharusnya menjadi inti dari peringatan ini.

    “Kami sangat menyayangkan tindakan anarkis yang terjadi. Hal ini jelas mencederai perjuangan dari kawan-kawan buruh yang selama ini memperjuangkan kesejahteraan dan hak-haknya,” ujar Wasbun seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah, Senin (5/5). 

    Ia berharap agar peringatan Hari Buruh ke depannya dapat berlangsung damai dan menjadi momen untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh tanpa adanya tindakan yang merugikan pihak manapun.

    “Semoga Hari Buruh ini benar-benar menjadi titik balik untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi buruh di seluruh Indonesia,” tambahnya.

    Tindakan anarkis yang terjadi di Semarang juga mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk organisasi buruh dan aktivis, yang menilai aksi tersebut tidak mewakili perjuangan buruh yang sesungguhnya. Mereka menyerukan pentingnya menjaga kondusivitas dalam setiap aksi dan perayaan Hari Buruh agar tujuan utama dari perjuangan buruh tetap terjaga.

    Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei seharusnya menjadi momen untuk memperkuat solidaritas, dialog, dan advokasi bagi peningkatan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Wasbun Jafar Alim menekankan pentingnya sinergi antara buruh, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan kondisi kerja yang lebih baik serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

    Sumber : Radio Elshinta

  • BPS Rilis Kondisi Ketenagakerjaan di Jakarta 2025, Pengangguran Bertambah per Februari 2025

    BPS Rilis Kondisi Ketenagakerjaan di Jakarta 2025, Pengangguran Bertambah per Februari 2025

    TRIBUNJAKARTA.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta merilis kondisi terbaru ketenagakerjaan di Jakarta tahun 2025.

    Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2025, jumlah angkatan kerja di Jakarta yakni sebanyak 5,47 juta orang.

    Jumlah tersebut bertambah 41,62 ribu orang dibanding Februari 2024.

    Penambahan jumlah angkatan kerja ini terjadi karena Penduduk Usia Kerja (PUK) yang cenderung meningkat setiap tahun. Faktornya karena adanya pertambahan penduduk di wilayah DKI Jakarta.

    Meski demikian, penambahan jumlah angkatan kerja tersebut faktanya juga dibarengi dengan jumlah pengangguran di Jakarta.

    Menurut data Sakernas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta pada Februari 2025 yakni sebesar  6,18 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur.

    Jumlah tingkat pengangguran terbuka ini, alami peningkatan sebesar 0,15 persen jika dibandingkan dengan Februari 2024.

    Sementara jika diurutkan berdasar jenis kelamin, jumlah tingkat pengangguran terbuka laki-laki per Februari 2025 sebesar 6,77 persen, lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran terbuka perempuan
    yang sebesar 5,29 persen.

    TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,64 persen poin, sementara TPT perempuan turun 0,58 persen poin dibandingkan pada Februari 2024.

    Adapun dari keseluruhan jumlah keseluruhan, TPT terbanyak dialami oleh tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan jumlah 9,07 persen.

    Sementara TPT yang paling rendah berasal dari pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 3.00 persen.

    Banyak orang di PHK

    Sementara itu, tenaga kerja di Indonesia kini semakin dihantui oleh bayang-bayang PHK.

    Dikutip dari situs resmi Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), ada sebanyak 18.610 orang dilaporkan kena PHK dalam kurun waktu dua bulan.

    Data tersebut diambil pada periode bulan Januari-Februari 2025.

    Berdasar data tersebut, DKI Jakarta jadi provinsi kedua dengan gelombang PHK terbanyak setelah Jawa Barat.

    Adapun di Provinsi Jawa Barat, tercatat ada 10.677 orang dilaporkan kena PHK pada Januari-Februari 2025.

    Sementara di DKI Jakarta, jumlah pekerja yang kena PHK pada periode waktu tersebut berjumlah 2.650 orang.

    Alih-alih memberikan perlindungan kepada kaum buruh, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut bakal membentuk satgas atau satuan tugas khusus sebagai respons terhadap maraknya fenomena PHK di Indonesia.

    Hal ini dumumkan secara langsung oleh Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, pada 1 Mei 2025.

    Menurut Prabowo, pembengtukan Satgas ini diharapkan dapat mencegah terjadinya PHK secara tidak bertanggung jawab atau sewenang-wenang oleh pihak perusahaan.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun memastikan bahwa Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bakal segera diluncurkan.

    Ia menjelaskan, pemerintah kini masih menyiapkan regulasi serta tugas-tugas dari satgas tersebut.

    Selain melibatkan serikat pekerja, pengusaha juga akan masuk jadi bagian dari tim satgas.

    Nantinya satgas ini juga akan memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penciptaan lapangan kerja.

    Jika terjadi PHK, satgas diharapkan mampu memberikan informasi juga soal peluang kerja.

    “Aturan (soal satgas) sedang disiapkan. Segera. Kami terlibat. Pak Presiden mintanya segera,” ujar Yassierli di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

    (TRIBUNJAKARTA/KOMPAS.COM)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.

  • Kebakaran Hebat Landa PT HWI Jepara, Ratusan Motor Buruh Pabrik Hangus Regional 5 Mei 2025

    Kebakaran Hebat Landa PT HWI Jepara, Ratusan Motor Buruh Pabrik Hangus Regional 5 Mei 2025

    Kebakaran Hebat Landa PT HWI Jepara, Ratusan Motor Buruh Pabrik Hangus
    Tim Redaksi
    JEPARA, KOMPAS.com
    –
    Kebakaran hebat
    terjadi di area parkir PT Hwaseung Indonesia (HWI), Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Senin (5/5/2025) sore.
    Insiden tersebut menyebabkan ratusan sepeda motor milik buruh pabrik terbakar.
    Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jepara, AKP M Faizal Wildan Umar Rela, mengatakan kebakaran bermula dari sebuah warung makan di samping area pabrik sekitar pukul 15.00 WIB.
    Api kemudian merembet ke tiga warung lain sebelum akhirnya menyambar ke lokasi parkir motor.
    “Dugaan ledakan kompor di warung yang merembet ke warung lainnya dan tempat parkir. Empat warung ludes dan ratusan motor terparkir terbakar. Kami masih dalami ini,” kata Faizal saat dihubungi melalui ponsel.
    Kepala Pelaksana BPBD Jepara, Arwin Noor Isdiyanto, menyampaikan bahwa proses pemadaman berlangsung selama dua jam, dengan menerjunkan empat unit mobil pemadam kebakaran.
    Dari hasil pendataan, sebanyak 150 unit sepeda motor dilaporkan hangus terbakar, dengan luas area terdampak mencapai sekitar 20 x 50 meter.
    “Kerugian ditaksir Rp 2,2 miliar,” ujar Arwin.
    Hingga saat ini, penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan penyebab utama kebakaran.
    Sementara itu, petugas tengah memverifikasi data kendaraan yang terbakar dan mendata kerugian korban.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Kirim Sinyal Bahas RUU Perampasan Aset, Begini Jawaban Baleg DPR

    Prabowo Kirim Sinyal Bahas RUU Perampasan Aset, Begini Jawaban Baleg DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyatakan belum ada pembahasan soal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) meski Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dukungannya terhadap UU Perampasan Aset.

    Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan menyebut meski memang belum ada pembahasan itu, RUU Perampasan Aset nyatanya menjadi inisiatif pemerintah dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah 2025-2029.

    “Namun demikian, bila mana sudah ada sinyal dari Bapak Prabowo Subianto tentunya akan kita coba lakukan satu proses,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Menurut Bob, muatan materi dalam RUU Perampasan Aset masih memerlukan pemutakhiran (pembaruan) tentang peruntukannya, karena ketika diperuntukkan bagi pidana umum, maka akan melebar kemana-mana.

    Dia melanjutkan, pemutakhiran juga diperlukan supaya RUU Perampasan Aset tidak bersinggungan atau bertabrakan dengan Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). 

    “Maka pemutakhiran ini memerlukan satu waktu dan proses, di mana juga ini merupakan satu inisiatif dari pemerintah yang kemarin dimasukkan apakah ini nanti akan perampasan aset koruptor atau perampasan aset pidana, nah ini yang harus diperbaiki kembali,” beber politikus Gerindra tersebut.

    Di lain sisi, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan menyebut hingga sejauh ini Baleg DPR belum menerima penugasan untuk membahas RUU Perampasan Aset, meski pihaknya memasukkan RUU itu ke Prolegnas Prioritas.

    “Kita juga memasukkannya dalam Prolegnas Prioritas. Tapi belum ada penugasan, kan itu kan ditugaskan lagi. Kami sedang merancang naskah akademiknya termasuk juga RUU-nya,” ucapnya di tempat yang sama.

    Sebelumnya, Prabowo akhirnya memberi ‘lampu hijau’ bagi eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. 

    Komitmen tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025). 

    Menurutnya, pembahasan RUU Perampasan Aset yang sempat mandek di parlemen ini agar kembali dilanjutkan demi  memberantas praktik korupsi di Tanah Air. 

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu [rampas aset],” tegas Prabowo yang langsung disambut riuh ribuan buruh yang mengikuti aksi May Day hari itu.

  • Rata-rata Upah Buruh Naik Jadi Rp3,09 Juta per Februari 2025

    Rata-rata Upah Buruh Naik Jadi Rp3,09 Juta per Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, rata-rata upah buruh pada Februari 2025 meningkat dibanding Februari 2024.

    Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, rata-rata upah buruh dari Februari 2024 ke Februari 2025 meningkat 1,78%, dari Rp3,04 juta menjadi Rp3,09 juta.

    “Rata-rata upah buruh pada Februari 2025 sebesar Rp3,09 juta,” demikian bunyi laporan tersebut, dikutip Senin (5/5/2025).

    BPS mencatat, rata-rata upah buruh laki-laki mencapai Rp3,37 juta. Nominal tersebut lebih tinggi dibandingkan buruh perempuan yang tercatat sebesar Rp2,61 juta. 

    Menurut lapangan usahanya, buruh di sektor pertambangan dan penggalian mendapat upah tertinggi mencapai Rp5,09 juta, disusul pengadaan listrik dan gas Rp5,04 juta, aktivitas keuangan dan asuransi Rp4,88 juta, informasi dan komunikasi Rp4,13 juta, dan real estat Rp4,04 juta. 

    Sementara itu, buruh yang bekerja di sektor aktivitas jasa lainnya mendapat upah terendah yakni hanya sebesar Rp1,81 juta, disusul pertanian Rp2,25 juta, akomodasi dan makan minum Rp2,42 juta, perdagangan Rp2,67 juta, pendidikan Rp2,79 juta, dan treatment air, sampah, dan daur ulang Rp2,91 juta.

    Lebih lanjut dari sisi pendidikan tertinggi yang ditamatkan, BPS merekam bahwa upah buruh berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan.

    “Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, semakin besar pula upah yang diterima,” bunyi laporan itu. 

    Secara terperinci, buruh lulusan Diploma IV, S1, S2, S3 mendapat upah tertinggi sebesar Rp4,35 juta, sedangkan buruh lulusan SD ke bawah menerima upah terendah yakni Rp2,07 juta. 

    Dengan demikian, buruh berpendidikan Diploma IV,S1,S2,S3 menerima upah sekitar dua kali lipat dibandingkan buruh berpendidikan SD ke bawah.

  • RUU Perampasan Aset: Menteri Hukum Sebut Draf Sudah Dibahas dengan PPATK

    RUU Perampasan Aset: Menteri Hukum Sebut Draf Sudah Dibahas dengan PPATK

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut tengah mematangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset setelah diberikan ‘lampu hijau’ oleh Presiden Prabowo Subianto untuk segera dibahas dengan DPR. 

    Supratman menegaskan pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai fokus agar bisa segera dibahas dengan legislatif. Presiden juga disebut telah memberikan restu agar aturan ini segera terwujud.

    “Kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan [Kepala, red] PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draft terakhir,” ungkap Supratman kepada wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Supratman lalu menyampaikan bakal segera berkonsultasi dengan DPR mengenai kapan waktu yang tepat guna menentukan penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas berikutnya. Harapannya, RUU Perampasan Aset bisa masuk ke dalam prolegnas tersebut. 

    Politisi Partai Gerindra itu memastikan RUU Perampasan Aset saat ini masih akan tetap menjadi inisiatif pemerintah. Namun, dia belum bisa memastikan apabila Prabowo berpeluang mengirimkan supres baru ke DPR untuk pembahasan RUU itu. 

    “Nanti kita lihat. Yang pasti kan kita lagi komunikasikan dengan teman-teman di DPR. Kemudian juga dengan lintas Kementerian ya. Tadi pagi saya sudah ketemu dengan Kepala PPATK membicarakan juga,” ucap politisi Partai Gerindra itu. 

    Sebelumnya, Prabowo telah menyampaikan agar pembahasan RUU Perampasan Aset yang sempat mandek agar kembali dilanjutkan demi  memberantas praktik korupsi di Tanah Air. 

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu [rampas aset],” tegas Prabowo yang langsung disambut riuh ribuan buruh yang mengikuti aksi May Day hari itu.

  • Komentar Gus Ipul Soal Peluang Marsinah Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini

    Komentar Gus Ipul Soal Peluang Marsinah Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa usulan untuk menjadikan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional tengah dalam proses pembahasan di tingkat daerah.

    Marsinah adalah aktivis buruh yang tewas dalam memperjuangkan hak-hak pekerja pada era Orde Baru, kembali diusulkan oleh kelompok buruh untuk mendapatkan penghargaan negara tertinggi tersebut.

    “Ya itu diproses ya, jadi memang sudah ada yang mulai menanyakan dan juga sudah mulai mendiskusikan di daerah, karena Nganjuk itu ya, nanti daerah mungkin ada tokoh tokoh di sana yang sudah merintis nanti tim daerah di sana tim gelar pahlawan kemudian nanti di provinsi baru,” kata Gus Ipul saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025).

    Gus Ipul menjelaskan bahwa proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional harus melalui tahapan berjenjang mulai dari bupati atau wali kota, lalu ke gubernur dan akhirnya ke Kementerian Sosial untuk ditelaah oleh tim ahli sebelum masuk ke Dewan Gelar Pahlawan Nasional yang berada di bawah kewenangan Presiden.

    Oleh sebab itu, dia pun menjawab perihal kemungkinan Marsinah dianugerahi gelar tersebut pada tahun ini, Gus Ipul menyebut bahwa hal itu kecil kemungkinannya.

    “Tidak memungkinan kalau tahun ini, mungkin tahun depan, ya kita lihat situasinya, kalau memungkinkan ya mungkin,” ujarnya.

    Apalagi, dia juga menyebut sejumlah tokoh lain yang sedang masuk dalam radar pengusulan pada tahun ini , seperti Presiden ke-2 Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sastrawan HB Jassin, dan mantan Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf.

    Namun, dia menegaskan bahwa hanya nama-nama yang telah memenuhi syarat secara administratif dan historis yang akan diteruskan ke tingkat nasional.

    “Saya belum menerima laporan tuntas, tapi prosesnya berjalan terus. Kita lihat nanti siapa saja yang akhirnya diajukan resmi ke Kemensos,” pungkas Gus Ipul.

  • Baleg DPR targetkan penyusunan RUU PPRT rampung tahun ini

    Baleg DPR targetkan penyusunan RUU PPRT rampung tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT rampung tahun 2025 ini.

    “Mudah-mudahan PPRT ini kan sudah masuk prioritas, prioritas tahun 2025, saya targetkan tahun ini harus selesai,” kata Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan ditemui usai rapat dengar pendapat umum Baleg DPR RI mengenai RUU PPRT bersama sejumlah koalisi masyarakat sipil di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan pihaknya akan kembali menyusun naskah akademik RUU PPRT, namun hal tersebut tidak dilakukan dari “nol”, melainkan melanjutkan draf RUU PPRT yang telah disusun DPR RI pada periode sebelumnya dengan melakukan sejumlah pembaharuan ataupun perbaikan-perbaikan.

    “Rancangan Undang-Undang PPRT sebenarnya sebelumnya sudah melalui beberapa proses dan tentunya tidak dari nol kembali ya (penyusunannya), tapi kami sudah akan memulai dari tahapan tengah,” ucapnya.

    Ia menjelaskan bahwa proses legislasi untuk dapat membawa RUU PPRT menjadi undang-undang akan melalui dua tahapan, yakni penyusunan dan pembahasan.

    Kedua tahap itu sama-sama akan mengakomodasi partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) guna memaksimalkan pendapat publik demi menghasilkan regulasi yang netral, objektif, dan memiliki kepastian hukum.

    “Jadi, jangan kaget kalau ketika ada paripurna terkait dengan pembahasan sebuah RUU, kemudian setelah diparipurnakan masih ada RDP-RDP ataupun meaningful participation publik dilakukan,” tuturnya.

    Bob Hasan juga menuturkan bahwa RUU PPRT yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 menitikberatkan pada aspek perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) yang bekerja di sektor domestik.

    “Kalau ada nomenklaktur di dalam undang-undang yang dimaksudkan adalah perlindungan, maka perlindungan menjadi satu tonggak utama dalam penegakan hukum atau dalam penyusunan muatan materi di dalam undang-undang tersebut,” ujar Bob ketika di awal rapat.

    Meski demikian, ia menyatakan bahwa pihak pemberi kerja juga termasuk yang turut diperhatikan dalam penyusunan RUU yang bergulir sejak dua dekade lalu itu.

    “Yang diharapkan adalah adanya undang-undang untuk menciptakan payung hukum maupun juga kepastian hukum bagi termasuk juga sebagai pemberi kerja. Jadi, penerima kerja dan pemberi kerja memiliki kepastian hukum,” katanya.

    Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan bahwa dalam RUU PPRT nantinya akan mengatur tiga pihak terkait sekaligus, yakni PRT, penyalur kerja, hingga pemberi kerja.

    “Tiga komponen ini harus dirapikan sehingga jangan penyalur itu juga abal-abal, enggak boleh juga suka-suka, sehingga kita buat aturan yang baik, tidak ada yang dirugikan, yang penting perlindungan terhadap pekerja terhadap rumah tangga dijamin,” ujar Sturman ditemui seusai RDPU.

    Dia pun mengamini bahwa RUU PPRT ditargetkan rampung tahun ini, sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto saat berpidato pada Hari Buruh Internasional 2025 (1/5).

    “Kami usahakan paling lambat tahun ini. Jangan tahun depan, tahun ini karena sudah arahan bapak presiden, paling lambat tahun ini,” kata Sturman.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Meriah dan Damai, Buruh Bernyanyi di Alun-Alun Rangkasbitung May Day Disulap Jadi Festival Rakyat – Halaman all

    Meriah dan Damai, Buruh Bernyanyi di Alun-Alun Rangkasbitung May Day Disulap Jadi Festival Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, LEBAK – Meriah dan damai mewarnai peringatan May Day 2025 di Alun-Alun Rangkasbitung, saat ribuan buruh bernyanyi dan menyulap aksi menjadi festival rakyat yang penuh hiburan.

    Berbeda dari biasanya, melihat hal ini membuat terkesan, karena May Day biasanya identik dengan aksi unjuk rasa yang sering kali berujung pada tindakan anarkis.

    Dengan dekorasi berwarna cerah, seperti balon-balon dan tulisan besar bertuliskan “Hari Buruh May Day Celebration,” acara ini dipenuhi keceriaan.

    Pada Senin, 5 Mei 2025, ribuan buruh dari berbagai sektor memenuhi Alun-Alun Rangkasbitung, datang dengan kendaraan roda dua hingga mobil komando. 

    Mereka berkumpul untuk merayakan dan menyuarakan aspirasi dalam suasana yang damai.

    Ketua SPN Kabupaten Lebak, Sidik Uwen, menjelaskan bahwa acara ini bertujuan sebagai bentuk penghormatan kepada pemerintah daerah sekaligus menunjukkan bahwa buruh dapat berdialog dengan santun.

    “Kami ingin memperjuangkan kehidupan buruh yang lebih baik, dan momen ini sebagai titik awal untuk itu,” kata Sidik.

    Seorang Netizen berkomentar melihat Festival Rakyat. “Seharusnya May Day seperti ini bukan selalu demo apalagi sampai anarkis,” tulis Kezia.

    Sementara itu, Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, turut memberikan apresiasi terhadap peringatan May Day 2025 ini. 

    Menurutnya, buruh di Kabupaten Lebak sangat positif dalam berkegiatan dan menyuguhkan hiburan yang tidak hanya menguntungkan bagi mereka, tetapi juga masyarakat sekitar.

    “Hari Buruh ini memberikan hiburan bagi masyarakat, serta memperkuat semangat kerjasama antara buruh dan pemerintah,” ujar Amir.

    Acara tersebut diperkirakan akan dihadiri oleh lebih dari 1.000 anggota SPN. 

    Sementara itu, di Indonesia, Hari Buruh setiap 1 Mei adalah hari libur nasional yang dirayakan oleh buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

    Apa pendapat Anda? Berikan komentar Anda di bawah dan bagikan artikel ini jika Anda menginginkan orang lain untuk membacanya.

    Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Prabowo Minta Segera Bentuk Satgas PHK, Sejauh Mana Progresnya? – Halaman all

    Prabowo Minta Segera Bentuk Satgas PHK, Sejauh Mana Progresnya? – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagkerjaan (Menaker) Yasserli menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto soal pembentukan Satgas PHK seperti yang disampaikan di acara peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.

    Menteri Yassierli mengatakan saat ini Satgas PHK masuk tahap finalisasi. “Tentu terakhir nanti Pak Presiden, ya, apakah itu keluar kepres atau apa, nanti kita tunggu,” kata Yassierli di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Yassieri bilang, Presiden inginSatgas PHK bisa diisi personil dari 4 elemen, yakni perwakilan serikat pekerja, pengusaha, kementerian atau lembaga dan akademisi.

    “Tinggal yang sering saya sampaikan sebenarnya harapan kami Satgas PHK ini fungsinya itu lebih luas. Jadi tidak hanya di hilir, tapi juga merambah ke hulu,” katanya.

    “Ke hulu itu apa? Termasuk juga antisipasi dan kemudian kepastian perluasan lapangan kerjanya seperti apa,” kata Yassierli.

    Perluasan fungsi Satgas PHK, dikatakan Yassierli, bagaimana satgas ini bisa bekerja tak hanya sebatas pada tataran mitigasi PHK, tetapi terintegrasi dengan aspek yang lain, termasuk soal sektor industrinya.

    “Daya saing industrinya, kemudian ada early warning system-nya, mana sektor industri yang akan bersikap besar dan seterusnya, dan kita akan menuju ke sana insyaAllah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima usulan dari para serikat pekerja mengenai pembentukan Satgas PHK.

    Presiden juga menerima usulan Serikat Pekerja agar segera menuntaskan UU Ketenagakerjaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan segera menyelesaikan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

    “Atas saran dari pimpinan buruh, Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, pekerja-pekerja di PHKseenaknya.”

    “Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan,” kata Prabowo di depan massa buruh yang memadati Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025) siang.

    Prabowo bilang, Pemerintah memberikan keberpihakan tersebut lantaran buruh selama ini telah setia bersama dirinya.

    Presiden menyatakan, selama lima kali ikut Pilpres dengan 4 kali kalah dan sekali menang, buruhselalu berdiri satu garis bersamanya. 

    Prabowo menganggap dirinya sebagai presidennya para buruh, petani, nelayan dan orang – orang susah. Dalam pidatonya, Prabowo juga memberikan hadiah untuk buruh di Hari Buruh Internasional. 

    Hadiah itu adalah pemerintah segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang beranggotakan tokoh-tokoh buruh, dan bertugas memberi masukan kepada kepala negara soal mengenai UU dan regulasi yang tidak berpihak pada buruh.

    Pemerintah, lanjut Prabowo, juga akan segera meloloskan UU PPRT, dan diharapkan rampung dalam kurun 3 bulan ke depan.

    “Saya juga terima masukan mengenai perlunya ada UU Perlindungan Pekerja di Laut,” sambung Prabowo.

    Terkait status buruh outsourcing, Prabowo berjanji segera menghapusnya. Namun ia meminta semua pihak realistis untuk juga menjaga kepentingan investor.

    “Tapi kita juga harus realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ucap Prabowo.