Xcloud.id

Topik: Buruh

  • Puan Maharani: RUU Perampasan Aset Dibahas Usai RUU KUHAP Rampung

    Puan Maharani: RUU Perampasan Aset Dibahas Usai RUU KUHAP Rampung

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) akan digulirkan seusai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP) selesai dibahas.

    DPuan menyampaikan demikian karena menurutnya memang hal itu sudah sesuai dengan mekanisme yang ada bahwa DPR RI akan membahas KUHAP terlebih dahulu.

    DPR RI, kata Puan, tidak akan tergesa-gesa dalam membahas RKUHAP. Pihaknya akan mendengar masukan dari seluruh elemen masyarakat. Begitu pula dengan RUU Perampasan Aset nantinya.

    “Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Bagaimana selanjutnya, ya itu juga kita akan minta masukkan pandangan dari seluruhnya,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

    Cucu Proklamator RI ini berpandangan jika pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa, maka nantinya tidak akan sesuai dengan aturan yang ada.

    “Dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan, jadi ya seperti itu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, isu pembahasan RUU Perampasan Aset muncul kala Presiden RI Prabowo Subianto memberikan lampu hijau mendukung UU Perampasan Aset. Dukungan tersebut dia lontarkan saat berorasi di depan para buruh saat memperingati Hari Buruh Internasional pada Kamis (1/5/2025) di Monas, Jakarta. 

    Dia menekankan agar aturan yang sempat mandek di parlemen ini agar kembali dilanjutkan khususnya untuk memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu,” ujarnya dengan nada tegas yang disambut riuh peserta aksi buruh.

    Menyusul hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah siap untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

    Dia berpandangan bahwa memang seharusnya perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan Undang-Undang, supaya hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan.

    “Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara, semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM,” jelasnya melalui keterangan tertulis yang dikutip Senin (5/5/2025).

    Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyatakan belum ada pembahasan soal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) meski Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dukungannya terhadap UU Perampasan Aset.

    Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan menyebut meski memang belum ada pembahasan itu, RUU Perampasan Aset nyatanya menjadi inisiatif pemerintah dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah 2025-2029.

    “Namun demikian, bila mana sudah ada sinyal dari Bapak Prabowo Subianto tentunya akan kita coba lakukan satu proses,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

  • Yang Benar Saja DPR! Sudah Mangkrak 13 Tahun, Masih Tunda Lagi Bahas RUU Perampasan Aset

    Yang Benar Saja DPR! Sudah Mangkrak 13 Tahun, Masih Tunda Lagi Bahas RUU Perampasan Aset

    GELORA.CO – Nampaknya tak ada keseriusan dari DPR untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Padahal Presiden Prabowo Subianto belum lama ini menyatakan dukungan dan dorongan agar RUU ini segera disahkan.

    Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan, saat ini Komisi III DPR sedang merampungkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi tertunda.

    “Memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas KUHAP dulu. Namun kita awalnya tidak akan tergesa-gesa. Kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya,” tutur Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

    Setelah itu, lanjut dia, baru kemudian DPR akan membahas RUU perampasan aset.

    “Bagaimana selanjutnya, ya itu juga kita akan minta masukkan pandangan dari seluruhnya. Karena kalau tergesa-gesa nanti tidak akan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Itu akan rawan. Jadi ya seperti itu,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) Bob Hasan mengaku pihaknya memang belum membahas RUU Perampasan Aset sampai saat ini. Ia menyebut, hal itu masuk ke dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029.

    “Tetapi dalam prolegnas perampasan aset itu menjadi target sebagai inisiatif pemerintah di dalam prolegnas jangka menengah,” kata Bob kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Meski begitu, mengingat sudah ada sinyal dari Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh internasional beberapa waktu lalu, Bob mengaku akan mengambil langkah awal.

    “Tentunya akan kami coba lakukan satu proses, di mana kita ketahui sama-sama bahwa perampasan aset itu muatan materinya masih memerlukan satu pemutakhiran kembali,” tuturnya.

    Pakar Hukum dan Pembangunan dari Universitas Airlangga (Unair), Hardjuno Wiwoho pesimistis RUU Perampasan Aset bakal dibahas apalagi disahkan. Dia membeberkan perjalanan panjang RUU Perampasan Aset yang tak kunjung disahkan sejak zaman pemerintahan SBY. Bahkan berkali-kal masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) mulai 2012, namun terkatung-katung hingga saat ini.

    “Akibatnya apa, terkatung-katung pula nasib uang negara yang seharusnya bisa dikembalikan ke kas negara. Bisa digunakan untuk membiayai sejumlah program pembangunan pro-rakyat dari pemerintah,” ungkapnya.

    Di era Jokowi, lanjut Hardjuno, draf RUU Perampasan Aset kembali dimasukkan Menko Polhukam Mahfud MD. Lagi-lagi macetnya di parlemen. “Kalau sekarang masih juga mandek, pertanyaannya, siapa yang sebenarnya takut? Rakyat bisa menilai itu,” tegas Hardjuno.

    Berdasarkan catatan Hardjuno, RUU Perampasan Aset terakhir kali diajukan pemerintah ke DPR, melalui Surat Presiden Nomor R-22/Pres/05/2023 pada Mei 2023. Namun hingga kini belum juga masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. (*)

  • Jatim Bakal Bangun 20 Ribu Rumah Subsidi Bagi Buruh, Wartawan, dan MBR

    Jatim Bakal Bangun 20 Ribu Rumah Subsidi Bagi Buruh, Wartawan, dan MBR

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP RI di Jakarta, Selasa (6/5/2025) malam.

    Hal ini sebagai tindak lanjut atas salah satu tuntutan buruh Jawa Timur pada Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day lalu.

    Dalam pertemuan itu, Gubernur Khofifah, Wagub Emil, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim dan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi mendiskusikan rumah bersubsidi bagi wartawan, buruh, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Menteri Maruarar Sirait.

    Dalam koordinasi tersebut, terkonfirmasi rencananya sementara sebanyak 20 ribu unit rumah subsidi akan diperuntukkan bagi buruh, wartawan, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Timur.

    “Alhamdulillah, hari ini bersama Ketua PWI, SPSI Jatim, Kwarda Pramuka Jatim, kami mendapatkan konfirmasi detail langsung dari Pak Menteri terkait rumah subsidi,” tutur Khofifah.

    Ia melanjutkan, ke-20 ribu unit rumah subsidi tersebut bisa didapat oleh buruh, wartawan, serta MBR.

    Sementara, rumah subsidi tersebut nantinya dapat diakses melalui Simulasi Cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA).

    “Tentu ini kabar baik. Seringkali kami dapat pertanyaan, harapan dan tuntutan dari masyarakat untuk bisa segera mendapatkan rumah dengan format-format subsidi,” ujarnya.

    Khofifah menjelaskan, Program Rumah Subsidi ini dikemas dalam harga terjangkau dengan menawarkan berbagai kemudahan. Di antaranya, uang muka 1%, suku bunga tetap 5% sampai lunas hingga maksimal tenor 20 tahun.

    Meski dijual dengan harga murah, Khofifah memastikan bahwa rumah subsidi ini memiliki kualitas yang layak huni.

    “Tentu rumah yang layak huni, dan rumah dengan kualitas hunian yang baik untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.

    Sebagai tahap awal, Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim dan Kementerian PKP telah setuju menyiapkan masing-masing 100 unit rumah subsidi yang berlokasi di Gresik, untuk diserahkan kepada buruh dan wartawan pada Juni mendatang.

    Tidak hanya kuota khusus rumah subsidi, dalam kesempatan tersebut turut disetujui kerja sama renovasi 500 unit rumah antara Pemprov Jatim dan Lippo Group. Rencananya, proses renovasi rumah akan dimulai dari rumah-rumah bagi tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.

    “Saya dan Mas Emil tentu bahagia sekali, karena kita mendapatkan penjelasan detail. Apalagi malam ini Pak Menteri juga menghadirkan Pak James Riadi yang akan memberikan support untuk renovasi 500 rumah di Jatim, juga dalam waktu dekat dari Ciputra Group akan support program ini,” kata Khofifah.

    Khofifah secara khusus menyampaikan, terima kasih atas respons cepat dari Kementerian PKP RI. Pertemuan tersebut disebutnya sangat produktif. Ia bahkan berharap agar keputusan dalam pertemuan tersebut bisa menjadi basis untuk kebijakan yang berlaku untuk umum, tidak hanya di Jawa Timur.

    Khofifah juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung Program Rumah Subsidi pemerintah. Ia juga menyanggupi rencana Kementerian PKP untuk meninjau beberapa titik berpotensi untuk dibangun perumahan rakyat di Jawa Timur.

    Sebagai informasi, satu unit rumah subsidi di Jawa Timur yang masuk Zona 1, dijual mulai harga Rp 166 juta. Dengan rincian lebar tanah 60-200 m2 dan lebar bangunan 21-36 m2.

    Sedangkan persyaratan untuk mendapat KPR-FLPP di antaranya besaran penghasilan per bulan paling banyak mengikuti aliran masing-masing zona. Kemudian, belum memiliki rumah serta lolos kelayakan Analisa Kredit Bank.

    Sementara itu, Menteri PKP RI mengatakan, bahwa dirinya mendorong penuh cita-cita Presiden untuk menyediakan rumah subsidi bagi seluruh masyarakat. Bersama BP TAPERA, Pemerintah telah menyiapkan menyediakn rumah-rumah bagi kelompok buruh, guru, petani, nelayan, ART hingga Pekerja Migran Indoneia

    “Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Pertama kali di Indonesia dengan total 350.000 unit rumah disiapkan untuk masyarakat. Terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia,” jelasnya.

    Ia berharap, melalui program rumah subsidi ini akan menggerakkan perekonomian masyarakat utamanya di level bawah.

    “Mudah-mudahan ekonomi Indonesia semakin baik, karena sektor perumahan berhubungan dengan berbagai industri,” harapnya.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kementerian PKP RI Didyk Choiroel, Irjen Kementerian PKP RI Heri Jerman, Komisioner BP TAPERAHeru Pudyo Nugroho, CEO LIPPO Group James Riyadi, Ketua Kwarda Jatim Arum Sabil, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim I Nyoman Gunadi dan Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen. (tok/but)

  • Tuhan kamu di Indonesia, Bukan di sini!

    Tuhan kamu di Indonesia, Bukan di sini!

    GELORA.CO – Punya keinginan untuk merubah kehidupan lewat bekerja menjadi TKW, Maizidah Salas justru menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    Kejadian yang menimpa Maizidah sudah lewat lebih dari 20 tahun lalu. Ia mengingat pengalaman buruk tersebut saat masih menjadi TKW di Taiwan.

    Dilansir dari laman Suara.com, Salas menjelaskan kronologi dirinya bisa sampai ke Taiwan melalui agensi penyalur kerja di Indonesia.

    Awalnya, ia ditawari untuk bekerja menjadi ART dan juga buruh pabrik.

    Tetapi di saat prosesnya, ia bersama banyak TKW lainnya harus menjalani pelatihan di tempat yang tidak layak selama tiga bulan.

    “Di sana tidur tanpa alas, tanpa selimut, tanpa bantal selama 3 bulan. Alasannya untuk pendidikan. Tapi tidak pernah sekalipun diajarkan cara memasak makanan Taiwan,” jelasnya seperti dikutip Hops.ID pada 5 Mei 2025.

    Tak banyak berpikir, Salas sudah merasa jika dirinya menjadi seorang korban TPPO.

    Setelah selesai menjalani pelatihan, ia diminta untuk menandatangi kontrak kerja di Taiwan.

    Pihak agensi mengatakan jika ia dijanjikan bekerja merawat lansia, tetapi ketika sesampainya di tujuan, Salas dipekerjakan di sebuah restoran.

    Ia disuruh untuk mencuci usus babi, menyemai sayuran dengan waktu kerja hingga 20 jam lamanya.

    Bukan cuma itu, dirinya harus membantu memasak hingga membantu pekerjaan rumah tangga.

    “Saat makan siang itu saya hanya boleh makan yang sisa makan kemarin,” ungkapnya.

    Salas 

    Dirinya makin tak nyaman ketika majikannya melarang untuk beribadah, majikannya menilai Salas malas bekerja jika ia masuk ke kamar.

    Namun sebenarnya ia pergi untuk melakukan salat.

    “Akhirnya ketahuan kalau saya salat di kamar. Mereka bilang, ‘Tuhan kamu di Indonesia, bukan di sini. Saya membayar kamu mahal itu untuk kerja, bukan untuk salat’, gitu,” bebernya.

    Saat bekerja di tempat tersebut, majikannya sering mencari-cari kesalahan Salas.

    Belum lama bekerja, Salas dipecat dengan alasan yang dibuat-buat oleh majikannya.

    Pernah mendapatkan majikan yang baik, tetapi baru tiga bulan pihak agensi menyuruh Salas pulang ke Indonesia.

    “Alasannya majikan lama tidak bisa mengambil pekerja migran asing kalau saya belum dipulangkan, karena saya terikat kontrak 3 tahun,” ungkapnya.***

  • Harga Emas Antam Hari Ini 7 Mei 2025 Naik Lagi, Berikut Daftarnya – Page 3

    Harga Emas Antam Hari Ini 7 Mei 2025 Naik Lagi, Berikut Daftarnya – Page 3

     Harga emas naik ke level tertinggi dalam dua minggu pada hari Selasa (Rabu waktu Jakarta). Lonjakan harga emas didukung oleh pembelian pasca-liburan dari China dan kekhawatiran atas potensi tarif AS atas impor farmasi, sementara investor menunggu hasil pertemuan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed).

    Dikutip dari CNBC, Rabu (7/5/2025), harga emas dunia di pasar spot naik 2,7% menjadi USD 3.422,40 per ons, tertinggi sejak 22 April. Sedangkan harga emas berjangka AS juga mencapai titik tertinggi dalam dua minggu dan terakhir naik 2,7% pada level USD 3.422,65.

    Pasar di konsumen utama Tiongkok dibuka kembali setelah libur Hari Buruh, yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 5 Mei.

    “Pasar bullish didorong oleh lonjakan investasi emas terbaru di Tiongkok, ditambah dengan upaya berkelanjutan dari bank sentral yang ingin mengurangi eksposur mereka terhadap aset AS, terutama dolar,” kata Direktur Penelitian BullionVault Adrian Ash.

     

  • Harga Emas Pegadaian Hari Ini 7 Mei 2025: Antam, UBS, dan Galeri24 Meroket Lagi – Page 3

    Harga Emas Pegadaian Hari Ini 7 Mei 2025: Antam, UBS, dan Galeri24 Meroket Lagi – Page 3

    Sebelumnya, harga emas naik ke level tertinggi dalam dua minggu pada hari Selasa (Rabu waktu Jakarta). Lonjakan harga emas didukung oleh pembelian pasca-liburan dari China dan kekhawatiran atas potensi tarif AS atas impor farmasi, sementara investor menunggu hasil pertemuan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed).

    Dikutip dari CNBC, Rabu (7/5/2025), harga emas dunia di pasar spot naik 2,7% menjadi USD 3.422,40 per ons, tertinggi sejak 22 April. Sedangkan harga emas berjangka AS juga mencapai titik tertinggi dalam dua minggu dan terakhir naik 2,7% pada level USD 3.422,65.

    Pasar di konsumen utama Tiongkok dibuka kembali setelah libur Hari Buruh, yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 5 Mei.

    “Pasar bullish didorong oleh lonjakan investasi emas terbaru di Tiongkok, ditambah dengan upaya berkelanjutan dari bank sentral yang ingin mengurangi eksposur mereka terhadap aset AS, terutama dolar,” kata Direktur Penelitian BullionVault Adrian Ash.

    Kurs dolar melemah karena investor mulai tidak sabar atas harapan akan adanya kesepakatan perdagangan AS, yang membuat emas yang dihargai dalam dolar AS lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

    Harga emas batangan, yang secara luas dipandang sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian, telah mencapai beberapa rekor tertinggi tahun ini di tengah kegelisahan pasar yang dipicu oleh perkembangan tarif.

     

     

  • Harga Emas Dunia Hari Ini Meroket Lagi, Cetak Rekor Termahal – Page 3

    Harga Emas Dunia Hari Ini Meroket Lagi, Cetak Rekor Termahal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Harga emas naik ke level tertinggi dalam dua minggu pada hari Selasa (Rabu waktu Jakarta). Lonjakan harga emas didukung oleh pembelian pasca-liburan dari China dan kekhawatiran atas potensi tarif AS atas impor farmasi, sementara investor menunggu hasil pertemuan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed).

    Dikutip dari CNBC, Rabu (7/5/2025), harga emas dunia di pasar spot naik 2,7% menjadi USD 3.422,40 per ons, tertinggi sejak 22 April. Sedangkan harga emas berjangka AS juga mencapai titik tertinggi dalam dua minggu dan terakhir naik 2,7% pada level USD 3.422,65.

    Pasar di konsumen utama Tiongkok dibuka kembali setelah libur Hari Buruh, yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 5 Mei.

    “Pasar bullish didorong oleh lonjakan investasi emas terbaru di Tiongkok, ditambah dengan upaya berkelanjutan dari bank sentral yang ingin mengurangi eksposur mereka terhadap aset AS, terutama dolar,” kata Direktur Penelitian BullionVault Adrian Ash.

    Kurs dolar melemah karena investor mulai tidak sabar atas harapan akan adanya kesepakatan perdagangan AS, yang membuat emas yang dihargai dalam dolar AS lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

    Harga emas batangan, yang secara luas dipandang sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian, telah mencapai beberapa rekor tertinggi tahun ini di tengah kegelisahan pasar yang dipicu oleh perkembangan tarif.

     

     

  • Menteri Maruarar dan Menkomdigi Cek Rumah Subsidi untuk Wartawan, Begini Penampakannya – Halaman all

    Menteri Maruarar dan Menkomdigi Cek Rumah Subsidi untuk Wartawan, Begini Penampakannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengecek langsung rumah subsidi yang akan diberikan kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

    Pada Selasa ini, mereka direncanakan memberi 100 rumah subsidi untuk wartawan dari alokasi sebanyak 1.000. Secara simbolis, mereka akan menyerahkan kepada lima wartawan. 

    Rumah subsidi yang mereka cek berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Sebagaimana diketahui, wartawan merupakan satu dari sekian profesi tertentu yang dialokasikan Ara mendapatkan kuota khusus rumah subsidi. Selain wartawan, ada guru, tenaga kesehatan, buruh, dan lain-lain.

    Pantauan Tribunnews di lokasi, Ara dan Meutya meninjau bersama sekitar pukul 16.05 WIB.

    Selain mereka, turut hadir Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar.

    Ketika meninjau, Ara bersama Meutya mendapatkan informasi umum mengenai rumah subsidi ini dari pengembangnya, yaitu Vista Land Group.

    Rumah yang dihargai sebesar Rp 185 juta ini disebut memiliki akses 30 menit ke Stasiun Cibitung.

    Lalu, ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi di rumah ini. 

    Selain itu, Ara juga berbincang bersama Meutya bagaimana ia telah mengalokasikan rumah subsidi untuk beberapa profesi tertentu.

    Contohnya seperti pada tanggal 1 Mei lalu dilakukan serah terima 100 rumah subsidi ke buruh. Lalu sebelumnya lagi ada untuk guru dan tenaga kesehatan.

    RUMAH SUBSIDI WARTAWAN – Pemerintah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan. Ini berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dok: Endrapta Pramudhiaz (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Meutya terkesima dengan hal tersebut. Dengan jadwal serah terima kunci yang padat, ia menilai rumah subsidi yang disediakan tetap berkualitas baik.

    Sebagai informasi, berdasarkan brosur yang dilihat Tribunnews, cicilan rumah subsidi ini mulai dari sekitar Rp 1 juta per bulan.

    Rumah yang ditinjau ini merupakan tipe 27 dan memiliki tanah seluas 60 meter persegi.

    Akses transportasinya sekitar 8 menit dari pintu Tol Gabus, 25 menit ke Stasiun Cikarang atau Stasiun Cibitung, dan 5 menit ke pemberhentian Transportasi K36. 

    Lalu, perumahan ini disebut memiliki jarak tempuh sekitar 20 menit Jakarta Utara Kawasan Industri Marunda dan 30 menit ke pusat Jakarta Timur. 

    RUMAH SUBSIDI WARTAWAN – Pemerintah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan. Ini berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dok: Endrapta Pramudhiaz (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Berikut spesifikasinya:

    – Pondasi: Batu Kali
    – Dinding: Batako
    – Cat: Jotun atau sekelas
    – Lantai: Keramik
    – Rangka Atap: Baja Ringan
    – Plafon: GRC/ Triplek Finishing Cat
    – Kusen: Depan Alminium
    – Kamar Mandi: Shower
    – Water Closet (WC): Kloset Jongkok
    – Septic Tank: Biofil
    – Carport: Rabat selebar carport
    – Listrik: Sesuai Ketentuan PLN
    – Sumur: Pipa hisap 1/2″, pipa casing 1 1/2″, kedalaman 18m

     

  • Zulhas: 29 Tahun Reformasi, Pertanian Kita Tertinggal dari Era Orde Baru Regional 6 Mei 2025

    Zulhas: 29 Tahun Reformasi, Pertanian Kita Tertinggal dari Era Orde Baru Regional 6 Mei 2025

    Zulhas: 29 Tahun Reformasi, Pertanian Kita Tertinggal dari Era Orde Baru
    Tim Redaksi

    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator bidang Pangan
    Zulkifli Hasan
    menyatakan bahwa selama 29 tahun era reformasi, sektor pertanian Indonesia justru tertinggal dibandingkan masa pemerintahan
    Orde Baru
    .
    Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya saat Peluncuran Percepatan Musyawarah Desa Khusus pembentukan
    Koperasi Desa Merah Putih
    bersama kepala desa se-Jawa Tengah di Holy Stadium, Kota Semarang, Selasa (6/5/2025).
    “Kita masih evaluasi selama 29 tahun kita reformasi. Banyak juga yang maju. Saya tidak bicara yang majunya, tetapi hampir 29 tahun kita hari-hari kita bicara mengenai perdebatan soal demokrasi, pertanian kita mulai ketinggalan,” kata Zulkifli Hasan.
    Menurut
    Zulhas
    , pada masa Orde Baru Indonesia telah mencapai
    swasembada pangan
    .
    Pemerintah saat itu intens membangun sektor pertanian, ditandai dengan pembangunan irigasi dan infrastruktur penunjang lainnya.
    “Zaman Pak Harto, pertanian dibangun begitu intens, dari irigasi primer, sekunder, tersier. Kita punya PT PAL, PT Pindad, Batang untuk tenaga nuklir. Kita punya satelit Palapa 2. Pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 7,5 persen per tahun,” bebernya.
    Zulhas juga menyinggung pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan, di mana ia diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk melakukan impor beras dan jagung karena rendahnya cadangan pangan nasional.
    “Atas perintah rapat yang dipimpin Bapak Presiden pada waktu itu, kita impor beras tahun lalu 3,6 juta. Kita impor jagung tahun lalu 2,8 juta. Oleh karena itu, program utama Bapak Presiden (Prabowo) adalah ketahanan pangan,” tuturnya.
    Meski demikian, ia menyebut bahwa menurut laporan Menteri Pertanian, stok beras nasional saat ini mencapai 3,5 juta ton, yang cukup hingga tahun depan.
    Presiden Prabowo pun memerintahkan Bulog menyerap gabah petani lokal dengan harga Rp6.500 per kilogram serta memangkas distribusi pupuk langsung dari pabrik ke petani.
    Zulhas juga menyoroti terjadinya ketimpangan ekonomi antara desa dan kota selama masa reformasi.
    Ia menilai bahwa desa tertinggal karena tidak memiliki ekosistem ekonomi yang tangguh. Salah satu indikatornya adalah perubahan status petani menjadi buruh tani.
    “Selama 29 tahun, reformasi, demokrasi, terjadi ketimpangan saudara-saudara. Yang kaya tambah-tambah, yang miskin enggak naik-naik. Data dari BPS, petani zaman
    orde baru
    punya sawah, punya kebun. Sekarang rata-rata petani berubah menjadi buruh tani,” jelasnya.
    Untuk mengatasi persoalan tersebut, Zulhas menegaskan pentingnya membangun ekosistem ekonomi pedesaan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
    Ia meyakini koperasi ini akan menciptakan lapangan kerja dan memangkas mata rantai distribusi yang tidak efisien.
    “Desa bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Berapa Pak Menteri? 2 juta akan terbentuk lapangan kerja baru di desa-desa. Akan memotong rantai pasok yang panjang dari pusat sampai ke desa. Akan memotong tengkulak-tengkulak. Akan memotong rentenir-rentenir. Itulah (pentingnya) dibentuknya Kopdes,” tandasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Luncurkan KUR Khusus Petani Tebu Jatim, Khofifah Optimistis Swasembada Gula Nasional

    Luncurkan KUR Khusus Petani Tebu Jatim, Khofifah Optimistis Swasembada Gula Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Dirut PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Mahmudi meluncurkan Kredit Usaha Rakyat Khusus (KURsus) Kluster Petani Tebu Jawa Timur di Kebun Tebu Prajekan, Grundo, Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Selasa (6/5/2025).

    Bantuan akses permodalan KURsus ini menjadi upaya nyata dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan dan juga mendorong kesejahteraan petani tebu serta upaya menuju swasembada gula dan transisi energi hijau melalui bioetanol.

    “Jatim adalah penghasil gula tertinggi di Indonesia. Maka KURsus ini adalah wujud nyata upaya kita untuk memperjuangkan kesejahteraan petani tebu. Kita ingin petani tebu naik kelas, dari buruh ladang menjadi pengusaha pangan yang tangguh dan bermartabat,” tegas Gubernur Khofifah.

    Orang nomor satu di Jatim ini menjelaskan fitur KURsus Petani Tebu memiliki suku bunga tetap 6 persen. Akses pengulangan kredit bertujuan untuk bisa memfasilitasi peremajaan kebun (lebih dari 25 tahun) dan adopsi varietas unggul yang berpotensi menaikkan rendemen gula per ton tebu dari rata-rata 7 persen menjadi 8–9 persen.

    “KUR khusus kluster petani tebu ini merupakan jawaban dari kebutuhan modal usaha tebu rakyat yang sebelumnya telah terkena limit kredit KUR konvensional hingga Rp500 juta,” ungkapnya.

    Gubernur Khofifah menyampaikan peluncuran KUR Khusus Kluster Petani Tebu menjadi sangat penting karena melalui koordinasi bersama dengan Kemenko Perekonomian, PT SGN, dan perbankan termasuk Bank Jatim. Lebih dari itu, lanjutnya, KURsus Petani Tebu ini akan memberikan multiplier benefit.

    “Ini cara kita bisa mempercepat swasembada gula, cara meningkatkan kesejahteraan para petani tebu, cara kita menuju ketahanan energi,” tegasnya.

    Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menjelaskan bahwa hilirisasi tebu ini juga akan menghasilkan bioetanol. Dengan kata lain melalui hal ini pun bisa menjadi langkah awal mentransformasikan dari energi fosil ke non fosil.

    “Artinya kita akan menuju green economy, kita juga akan bersama-sama seluruh elemen yang lain mewujudkan net zero emission,” ujarnya.

    Khofifah menuturkan dari kebun dengan tanaman tebu yang rata-rata tingginya mencapai 5 m dengan bibit yang sama akan bisa menghasilkan 20 ton gula per hektar. Menurutnya ini adalah hal luar biasa yang bisa diberikan petani tebu Bondowoso di Jawa Timur untuk Indonesia bahkan hingga efek net zero emission untuk dunia.

    “Maka apa yang diinisiasi oleh pak Dirut SGN ini adalah sesuatu yang out of the box, sesuatu yang luar biasa, patut diapresiasi dan tentu kita harapkan bahwa ini bisa direplikasi di lebih banyak tempat dan lebih luas lagi,” katanya.

    Gubernur Jatim ini menyampaikan program KUR Klaster Petani Tebu merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama seluruh mitra strategis baik dari tingkat pusat, swasta, maupun lembaga perbankan dalam upaya memberdayakan petani tebu di seluruh pelosok wilayah Jawa Timur.

    “Manfaatkan KUR ini untuk usaha produktif, bukan konsumsi. Seperti pengadaan bibit unggul, pupuk organik/insektisida ramah lingkungan, serta alat olah tebu yang efisien. Karena keberhasilan bukan hanya diukur kuantitas gula, tetapi juga kualitas, kesinambungan,” ajaknya.

    Di kesempatan yang sama, juga dilakukan penyerahan secara simbolis Program Irigasi Manis berupa pompa air kebun dan Kredit Usaha Rakyat Khusus Kluster Petani Tebu Jawa Timur dengan rentang nominal Rp 35 juta hingga Rp 100 juta kepada sejumlah perwakilan petani tebu penerima manfaat. Penyerahan ini dilakukan oleh Gubernur Khofifah yang didampingi Dirut PT Sinergi Gula Nusantara, Wakil Bupati Bondowoso dan Direktur Keuangan Treasury & Global Services Bank Jatim.

    “Peluncuran KUR Khusus Kluster Petani Tebu hari ini adalah langkah nyata dalam peta jalan mewujudkan kemandirian pangan. Ini bukan sekadar soal produksi, tapi tentang membangun ekonomi rakyat yang berdaulat dan berkeadilan, serta multiplier benefit lainnya” imbuhnya.

    Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa Jawa Timur merupakan Lumbung Pangan Nusantara dan komoditas tebu adalah salah satu kekuatan besarnya. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa produksi tebu (yang digiling pabrik gula) Jawa Timur mencapai 16,69 juta ton dari 238.135,6 Hektare lahan tebu, atau setengah dari produksi nasional.

    “Dari jumlah itu, dapat dihasilkan 1,26 juta ton gula kristal putih. Angka ini menegaskan posisi Jatim sebagai kontributor utama bagi pasokan gula nasional, dengan rata-rata kontribusi sekitar 50% secara tahunan,” ucapnya.

    “Sekaligus mencerminkan efisiensi rendemen rata-rata 7,58 persen dari tebu yang digiling,” imbuhnya.

    Di sisi lain Gubernur Khofifah menyebut upaya peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan diversifikasi menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi provinsi dan kesejahteraan petani. Hal ini disebabkan subsektor perkebunan yang didominasi tebu berkontribusi signifikan terhadap PDRB dan struktur ekonomi Jawa Timur.

    “Untuk membangun petani yang kuat dan sejahtera dibutuhkan kolaborasi yang efektif, saya berharap kolaborasi dengan PT. Sinergi Gula Nusantara dalam pengadaan bibit unggul dan penyerapan hasil panen tetap berjalan berkelanjutan,” pesannya.

    Ia berharap semua lembaga perbankan memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan program KUR Khusus Kluster Petani Tebu dengan kolaborasi bersama dinas yang membidangi perkebunan di tiap kabupaten\kota di Jawa Timur. Sehingga kebutuhan modal kerja seluruh petani tebu dapat terpenuhi.

    “Kepada Bank Jatim yang mempelopori berjalannya KUR khusus ini, diharapkan prosedur penyaluran KUR dapat berlangsung cepat, transparan, dan tepat sasaran, sehingga tidak ada petani yang tertinggal,” pintanya.

    Sementara itu Dirut SGN Mahmudi menyampaikan bahwa KURsus petani tebu ini mampu menyelesaikan dua persoalan yang dihadapi petani tebu. Sementara melalui KURsus ini, petani tebu bisa mendapatkan KUR lagi dengan rate 6 persen per tahun, menjadi solusi atas masalah komposisi tanaman tebu yang tidak normal dan penataan varietas.

    “Ini untuk petani seluruh Indonesia tetapi pilot projectnya di Jawa Timur dan pecah telornya di Kabupaten Bondowoso,” pungkas Mahmudi. [tok/beq]