Xcloud.id

Topik: Buruh

  • Jokowi Masih Punya Ambisi Gibran Jadi Pemimpin di 2029

    Jokowi Masih Punya Ambisi Gibran Jadi Pemimpin di 2029

    GELORA.CO – Keributan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan berlanjut. Hal ini disebabkan karena Jokowi masih berambisi putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi pemimpin di 2029.

    Hal ini disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam akun Youtube yang dikutip Kamis, 29 Mei 2025.

    “Sekali lagi kita bayangkan keributan ini akan berlanjut terus. Justru karena Presiden Jokowi masih punya ambisi untuk menempatkan putranya menjadi pemimpin di 2029,” kata Rocky Gerung. 

    “Selama ambisi itu ada. Selama itu pula orang mencurigai motif-motif pembuktian ijazah itu,” sambungnya.

    Sementara itu, kata Rocky, Presiden Prabowo Subianto berupaya untuk mengambil interest lain, yaitu dengan memaksimalkan koperasi, pengejaran tindak pidana korupsi, memaksimalkan ide sosialisme yang sudah dimulainya dalam pidatonya di Hari Buruh.

    Kemudian, maksimalkan sumber daya untuk dijadikan jaminan investasi, keamanan regional untuk menjamin stabilitas politik di dalam negeri.

    Namun, sementara Prabowo sedang berupaya menghidupkan kembali harapan Indonesia agar bisa jadi negara yang bertumbuh atas dasar kekuatan sendiri, justru pada saat yang sama Jokowi malah terus berupaya menciptakan intrik politik. 

    “Kemandirian dan berdikari, itu tema Presiden Prabowo,” ujar Rocky.

    Prabowo sedang melakukan upayanya semata-mata untuk menarik simpati publik.

    “Pada saat sang Presiden berupaya untuk meminta bantuan keyakinan publik agar dia bisa jadi pemimpin Indomesia bahkan Asia, pada saat yang sama Jokowi masih berupaya bukan sekadar cawe-cawe tapi intrik untuk meloloskan putranya itu masuk dalam.persaimgan politik 2029,” tutup Rocky. 

  • Jangan Sedih Tak Lolos SMA/SMK Negeri, Pemprov Jatim Kucurkan Beasiswa

    Jangan Sedih Tak Lolos SMA/SMK Negeri, Pemprov Jatim Kucurkan Beasiswa

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim berkolaborasi dengan SMA dan SMK Swasta di Jawa Timur dalam pemberian kuota beasiswa penuh dan biaya terjangkau terus meningkat.

    Dari semula 56.647 siswa, kini berdasarkan data terakhir UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dinas Pendidikan Jatim, meningkat menjadi 72.841 beasiswa penuh dan pendidikan terjangkau untuk calon siswa siswi SMA/SMK Swasta di Jawa Timur.

    Rinciannya, beasiswa penuh disediakan dengan kuota sebanyak 12.650 siswa dari SMA swasta dan kuota sebanyak 19.912 siswa dari SMK swasta.

    Selanjutnya, untuk pendidikan terjangkau disediakan dengan kuota 11.486 siswa untuk SMA swasta dan kuota 28.793 siswa SMK swasta. Jumlah ini tersebar di 1.156 lembaga dari total 2.936 lembaga swasta di 38 kab/kota di Jawa Timur.

    “Alhamdulillah kerja sama yang kami jalin dengan sekolah swasta berjalan lancar dan terus meningkat. Ini melampaui target kami. Dari yang semula kami targetkan kuota sebesar 30 ribu. Meningkat menjadi 56.647 dan sekarang bertambah 28,59 persen menjadi 72.841,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Kamis (29/5/2025).

    Dia mengatakan, pemberian beasiswa pendidikan ini tidak akan terealisasi tanpa kolaborasi dan dukungan satuan pendidikan swasta yang telah mendukung dan mewujudkan kerja sama ini.

    Dengan kolaborasi ini, lulusan SMP yang tidak lolos dalam SPMB SMA/SMK negeri di Jawa Timur bisa tetap sekolah tanpa beban biaya yang besar. Hal ini dilakukan sebagai komitmen mewujudkan Jatim Cerdas untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak, serta menekan angka putus sekolah.

    “Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada lembaga swasta yang telah berkolaborasi dengan kami untuk memberikan pelayanan pendidikan dan bersama mencerdaskan anak-anak kita,” terang Khofifah.

    Dalam program ini, Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim akan memberikan bantuan biaya sebesar Rp 1 juta bagi calon murid yang tidak diterima di SMA/SMK Negeri. Syaratnya, mereka melanjutkan ke sekolah swasta serta tidak menerima bantuan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Itu termasuk tidak menerima PIP.

    “Pada Hardiknas lalu, kami sudah sampaikan bahwa setiap kabupaten/kota diberikan kuota 150 calon murid baru dari keluarga prasejahtera (Desil 1 dan Desil 2) termasuk keluarga buruh/pekerja dengan total anggaran Rp 5,7 miliar,” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Khofifah juga memberikan apresiasi untuk wilayah Bangkalan, Pacitan, dan Sampang. Di mana seluruh sekolah swasta di wilayah ini menyediakan beasiswa penuh dan potongan beasiswa.

    Disebutkan Khofifah, tahun ini banyak terobosan yang dilakukan Pemprov Jatim melalui Dindik Jatim dalam SPMB 2025. Di antaranya penggunaan AI (Artificial Intellegence) dalam sistem SPMB 2025. Di mana sistem tersebut akan membantu informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait SPMB SMA/SMK negeri selama 24 jam nonstop.

    “Terima kasih kepada seluruh jajaran Dindik Jatim atas kerja kerasnya dalam mewujudkan SPMB 2025 Jawa Timur yang berlangsung dengan baik, lancar, adil dan transparan,” ucap Khofifah.

    “Berbagai kolaborasi dengan seluruh SMA/SMK Swasta ini merupakan upaya kita bersama untuk mengakomodir anak-anak yang tidak lolos dalam SPMB. Saya pesankan jangan sampai ada anak Jawa Timur yang putus sekolah,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Menaker Target Aturan Bantuan Subsidi Upah Terbit Bulan Depan

    Menaker Target Aturan Bantuan Subsidi Upah Terbit Bulan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah menyusun aturan pemberian bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja/buruh. Aturan itu rencananya akan diterbitkan dalam waktu dekat. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam penyusunan rancangan beleid itu. Hal ini mengingat BSU merupakan program strategis pemerintah.

    Dia mengharapkan aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) ini dapat terbit dalam waktu dekat.

    “Harapannya bisa dikeluarkan segera mungkin. Insyaallah [bulan depan] ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Rabu (28/5/2025).

    Untuk itu, dia meminta masyarakat bersabar dan menunggu secara detail skema pemberian BSU yang akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan mengguyur enam paket insentif ekonomi pada 5 Juni 2025. Ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2025 dan kuartal III/2025. 

    Enam paket kebijakan insentif ekonomi tersebut yaitu diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bansos, subsidi upah, dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).  

    Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas dengan jajaran kementerian/lembaga terkait pada Jumat (24/5/2025). 

    “Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya. Kemarin saya sudah laporkan ke Pak Presiden sehingga mudah-mudahan ini segera diumumkan kalau regulasi di masing-masing kementeriannya selesai,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025) malam.

    Adapun, BSU sebesar Rp150.000 per bulan akan diberikan kepada sekitar 17 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan atau sebesar UMP/kota/kab yang berlaku, serta 3,4 juta guru honorer. 

    Bantuan akan diberikan selama 2 bulan yakni pada Juni-Juli 2025. BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada Juni 2025. 

  • Cara Dapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 bagi Pekerja Bergaji di Bawah Rp3,5 Juta

    Cara Dapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 bagi Pekerja Bergaji di Bawah Rp3,5 Juta

    GELORA.CO – Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja atau buruh dengan penghasilan rendah mulai Juni 2025.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Gedung Ali Wardana, Jakarta, pada Sabtu (24/5/2025).

    Namun demikian, tidak semua pekerja akan secara otomatis menerima bantuan ini.

    Hanya pekerja yang memenuhi kriteria tertentu yang berhak mendapatkan BSU, sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan evaluasi program sebelumnya di era Presiden Joko Widodo.

    Syarat Penerima BSU 2025

    Mengutip situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan, berikut adalah persyaratan lengkap untuk menjadi penerima BSU 2025:

    Warga Negara Indonesia (WNI)Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan hingga Mei 2025Mempunyai gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta
    Bagi pekerja yang bekerja di daerah dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang lebih tinggi dari Rp3,5 juta, maka batas gaji disesuaikan dengan UMP/UMK masing-masing wilayah, dibulatkan ke atas ke ratusan ribu terdekat.Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, maupun PolriTidak sedang menerima bantuan sosial lain, seperti:Program Kartu PrakerjaProgram Keluarga Harapan (PKH)Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)Cara Mendapatkan BSU 2025

    Berbeda dengan bantuan lainnya, pekerja tidak dapat mendaftar secara individu langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan maupun Kementerian Ketenagakerjaan.

    Mekanisme pendaftaran dilakukan secara kolektif oleh perusahaan.

    Berikut langkah-langkahnya:

    Perusahaan atau pemberi kerja mendaftarkan karyawannya ke program BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan seluruh data yang dilaporkan telah lengkap dan valid, termasuk informasi mengenai gaji dan nomor rekening bank.

    Setelah data diverifikasi, pekerja dapat mengecek status kelayakan sebagai penerima bantuan melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan di:

    Calon penerima BSU hanya perlu memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data pendukung lain untuk melihat status mereka.

    Kapan BSU 2025 Akan Disalurkan?

    Menko Perekonomian Airlangga menyebutkan bahwa mekanisme dan jadwal resmi penyaluran akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.

    Namun, tahap awal pencairan BSU ditargetkan mulai bulan Juni 2025 dan akan dilakukan secara bertahap.

    Pemerintah mengimbau seluruh perusahaan untuk proaktif melaporkan dan memperbarui data pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan agar mereka yang berhak dapat menerima bantuan tepat waktu.

    Sementara itu, para pekerja diminta untuk secara berkala mengecek kelayakan mereka melalui situs resmi dan memastikan rekening bank yang digunakan masih aktif dan sesuai dengan nama penerima.

    BSU 2025 diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

    Dengan persyaratan yang telah diperbarui dan mekanisme yang lebih tertata, pemerintah berharap penyaluran subsidi kali ini berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

    Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengunjungi situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan di bsu.kemnaker.go.id.

  • BLT DBHCHT Magetan Kapan Cair? Ini Jawaban Dinas Sosial

    BLT DBHCHT Magetan Kapan Cair? Ini Jawaban Dinas Sosial

    Magetan (beritajatim.com) – Dinas Sosial Magetan kini tengah menuntaskan administrasi untuk pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kepala Dinsos Magetan, Parminto Budi Utomo, menjelaskan jika kategori penerima BLT DBHCHT tahun ini masih sama dengan dua tahun sebelumnya.

    ”Penerima manfaat masih sama, yakni buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau , masyarakat lainnya dari unsur kemiskinan ekstrem yang masih dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) non bansos,” terang Parminto.

    ”Untuk jumlah pastinya, ini masih dalam proses menaikkan nota dinas SK Bupati untuk calon penerima. Untuk jadwal pencairannya kami harap bisa segera setelah proses administrasi selesai,” terang Parminto.

    Diketahui, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Magetan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada penerima manfaat.

    Kepala Dinsos Magetan, Parminto Budi Utomo, menjelaskan bahwa kategori penerima BLT DBHCHT masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, masyarakat miskin ekstrem (P3KE), masyarakat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) non-bansos.

    Namun, jumlah penerima dan besaran bantuannya berbeda di tahun 2023 dan 2024. Berikut rinciannya:

    Tahun 2024:

    1.446 buruh pabrik rokok: Rp 1.800.000 per orang (total Rp 2.602.800.000)
    575 buruh tani: Rp 1.800.000 per orang (total Rp 1.035.000.000)
    426 masyarakat miskin ekstrem: Rp 1.200.000 per orang (total Rp 511.200.000)

    Tahun 2023:

    1.052 buruh pabrik rokok: Rp 2.400.000 per orang (total Rp 2.524.800.000)
    204 buruh tani: Rp 1.200.000 per orang (total Rp 244.800.000)
    794 masyarakat miskin ekstrem: Rp 1.200.000 per orang (total Rp 952.800.000)

    [fiq/ian]

  • Kemendukbangga Luncurkan Program Daycare TAMASYA Secara Serentak

    Kemendukbangga Luncurkan Program Daycare TAMASYA Secara Serentak

    Jakarta –

    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN meluncurkan program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) di Tempat Penitipan Anak (TPA) Tunas Harapan PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSN), Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Peluncuran ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji meyakini kehadiran TAMASYA dapat menjawab isu pemanfaatan bonus demografi dengan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dan isu kerentanan keluarga.

    “Harapan saya (perusahaan) yang pekerjanya banyak perempuan dan punya anak semoga bisa tetap kerja. Kenapa? Ada juga karena gara-gara ini langsung keluar. Setelah menikah, setelah (melahirkan dan punya anak) itu keluar (tidak bekerja). Itu mengurangi angka produktivitas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).

    Terkait hal ini, Wihaji sudah mendiskusikan dan mendapat dukungan Menteri Ketenagakerjaan. Program TAMASYA diharapkan dapat menjaga penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan TFR di angka 2,1, tetapi juga mampu mendongkrak Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan menjadi 70%, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga mencapai 80%, serta menekan angka stunting menjadi 5% pada tahun 2045.

    “Pemerintah hadir memberikan solusi salah satunya adalah TAMASYA,” tuturnya.

    Selain penurunan TFR, Wihaji pun menyoroti lonjakan penduduk usia produktif, namun belum dimanfaatkan secara maksimal di pasar kerja. Selain itu persistensi kesenjangan gender juga dinilai menjadi isu penting dalam kependudukan dan pembangunan keluarga.

    “Saya menjalankan Asta Citanya Pak Presiden Pak Prabowo dan Wapres Mas Gibran. Tugas saya mengerjakan dua hal. Satu tentang pengembangan SDM, dan kedua pengentasan kemiskinan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Wihaji menjelaskan pemilihan PT DSN sebagai tempat peluncuran TAMASYA. Adapun alasannya karena perusahaan tersebut telah banyak berkontribusi positif bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, komitmen dalam pemenuhan hak pekerja dalam pengasuhan anak tidak diragukan.

    Sementara itu, TFR provinsi Kalimantan Timur juga mengalami penurunan dari 2,18 (2022) menjadi 2,17 (2024).

    Didukung Enam Kementerian

    Kemendukbangga/BKKBN turut menggandeng sejumlah kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, serta Kementerian Ketenagakerjaan

    Keenam kementerian ini telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak (TPA) di lingkungan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, BUMN/D, swasta, dan masyarakat.

    Pihaknya akan memastikan TPA mendapatkan pendampingan pengasuhan yang baik, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029.

    “Melalui penyediaan pelayanan pengasuhan anak yang terjangkau, aman dan berkualitas, kami yakin program ini akan berdampak positif pada produktivitas pekerja, khususnya pekerja perempuan yang memiliki anak. Dengan adanya TAMASYA para pekerja akan lebih tenang dan fokus dalam bekerja tanpa mengesampingkan peran penting mereka dalam keluarga,” ujar Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli.

    Sebagai informasi, program TAMASYA merupakan penerjemahan dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak. Selain itu, program TAMASYA juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk tempat penitipan anak.

    Selain itu, misi TAMASYA juga bersandarkan pada Asta Cita keempat, yaitu memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dan misi keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan didukung oleh program pembangunan keluarga berbasis siklus hidup.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tak Hanya DKI Jakarta, Mas Dhito Juga Gandeng Pemkot Surabaya

    Tak Hanya DKI Jakarta, Mas Dhito Juga Gandeng Pemkot Surabaya

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintahan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana pada Mei 2025 ini telah meneken kerjasama dengan kota-kota besar untuk membantu petani memasarkan komoditas hasil pertanian. Selain DKI Jakarta, kerjasama juga dijalin dengan Pemerintah Kota Surabaya.

    Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kediri Tutik Purwaningsih menyebut kerjasama yang dijalin dengan Pemkot Surabaya ini turunannya berbeda dengan kerjasama yang dijalin dengan Provinsi DKI Jakarta.

    Kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta, pelaksanannya dilanjutkan antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), adapun dengan Pemkot Surabaya pelaksanaan kerjasama ditindaklanjuti langsung dari pelaku usaha.

    Adapun komoditas pertanian yang telah masuk dalam perjanjian kerjasama yakni cabai. Dalam hal ini, asosiasi petani cabai Kediri mengirimkan barang ke Surya Kreasi Pangan (SKP) Surabaya.

    “Jadi kebutuhan cabai dipenuhi dari Kabupaten Kediri itu sudah masuk MoU. Kalau kami monitor progresnya ini masih tahap penghitungan kebutuhan cabai di wilayah kota Surabaya,” katanya, Senin (26/5/2025).

    Meski pelaksanaannya dilakukan antara pelaku usaha, pemerintah daerah melalui dinas terkait tetap melakukan sistem kontrol. Sebagai contoh, ketika dalam perjalanannya terdapat persoalan pembayaran atau pada keberlanjutan pengiriman/penerimaan barang, dinas akan melakukan teguran sebagaimana perjanjian kerjasama yang dilakukan.

    Pemkab Kediri kerjasama Pemkot Surabaya dalam memasarkan produk pertanian

    Dari kerjasama yang telah dijalin tersebut, diakui Tutik nantinya tidak menutup kemungkinan berkembang ke komoditas lain tak sebatas pada cabai. Melainkan termasuk telur maupun beras.

    “Kemarin saat diskusi (dengan SKP) kami juga sampaikan, di Kabupaten Kediri potensinya banyak, ada telur juga beras yang sangat luar biasa,” tambah Tutik.

    Kerjasama yang dijalin dengan kota-kota besar tersebut sebagai upaya Mas Dhito dalam memberikan kepastian pasar bagi petani. Hal itu, sebagaimana pernah disampaikan sejak kampanye pencalonannya di periode kedua.

    Pasalnya, dalam setiap pertemuan dengan petani, persoalan yang dikeluhkan salah satunya saat pasca panen. Dimana petani kerap kesulitan memasarkan hasil pertaniannya termasuk saat menghadapi fluktuasi harga.

    “Supaya harga panen ini terjaga kita rembugan dengan Surabaya, dengan kota-kota besar yang tidak punya lahan pertanian. Kerjasama-kerjasama dengan daerah perkotaan yang membutuhkan suplai (hasil pertanian) dari kita inilah yang kita lakukan,” terang Mas Dhito.

    Mas Dhito berharap dengan kerjasama yang dijalin, dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan berdampak pada buruh tani di Kabupaten Kediri. Hal ini sebagaimana targetnya di periode kedua yang fokus penanganan kemiskinan ekstrem. [ADV PKP/nm]

  • Bus Trans Jatim Koridor VI Mojokerto-Sidoarjo resmi beroperasi

    Bus Trans Jatim Koridor VI Mojokerto-Sidoarjo resmi beroperasi

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) saat mencoba Bus Trans Jatim Koridor VI dengan rute yang menghubungkan Mojokerto dan Sidoarjo melalui Kawasan Industri Ngoro. (ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim)

    Bus Trans Jatim Koridor VI Mojokerto-Sidoarjo resmi beroperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Bus Trans Jatim Koridor VI dengan rute yang menghubungkan Mojokerto dan Sidoarjo melalui Kawasan Industri Ngoro resmi beroperasi usai diresmikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Terminal Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Senin (26/5).

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa, berharap layanan ini menjadi jawaban atas harapan serikat buruh, khususnya pekerja di kawasan industri Ngoro.

    “Transportasi memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan sebuah daerah. Inilah jawabannya mudah-mudahan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat,” kata Khofifah.

    Koridor VI ini menghubungkan Terminal Kertajaya di Mojokerto hingga Terminal Porong di Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 14 armada bus yang diberi nama “Patih Gajah Mada” akan melayani rute tersebut.

    Menurut Khofifah, penambahan layanan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jatim dalam mewujudkan program “Jatim Akses” sebagaimana tertuang dalam Nawa Bhakti Satya.

    “Transportasi publik yang terintegrasi akan meningkatkan produktivitas, memperluas akses masyarakat ke berbagai fasilitas, dan mendorong kesejahteraan,” ujarnya.

    Gubernur menambahkan kehadiran koridor baru ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Gerbangkertasusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan). Hingga saat ini, layanan Trans Jatim telah mengoperasikan lima koridor, yakni: Koridor I (Sidoarjo-Surabaya-Gresik), Koridor II (Mojokerto-Surabaya), Koridor III (Mojokerto-Gresik), Koridor IV (Gresik-Lamongan) dan Koridor V (Surabaya-Bangkalan).

    Data Dinas Perhubungan Jatim mencatat sepanjang Januari–Desember 2024, sebanyak 4.715.809 penumpang telah menggunakan layanan Trans Jatim dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp20,4 miliar.

    “Angka ini belum maksimal karena koridor IV dan V belum beroperasi penuh selama setahun,” kata Khofifah.

    Transportasi publik ini juga dinilai menjadi solusi terhadap permasalahan kecelakaan lalu lintas, kemacetan, dan keterbatasan infrastruktur antarwilayah.

    Untuk menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan dan inklusif, Khofifah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

    “Trans Jatim hadir sebagai layanan publik yang aman, nyaman, terjangkau, serta terintegrasi. Kita juga mendorong daerah lain untuk membangun angkutan pengumpan (feeder) dari desa dan kawasan pemukiman,” kata Khofifah.

    Ia berharap dengan peningkatan layanan dan inovasi pada sektor transportasi umum, kepercayaan masyarakat terhadap angkutan publik dapat kembali tumbuh.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati melalui Wakil Bupati Muhammad Al Barra menyambut baik kerja sama Pemprov Jatim dalam pengembangan transportasi publik.

    “Trans Jatim menjadi urat nadi ekonomi karena jalur yang dilalui meliputi sektor perdagangan, kesehatan, pendidikan hingga pasar tradisional,” ujar Al Barra.

    Layanan Trans Jatim dikenal terjangkau, dengan tarif Rp5.000 untuk penumpang umum dan Rp2.500 bagi pelajar serta santri. Bus beroperasi mulai pukul 05.00 hingga 21.00 WIB. Dalam rangka peluncuran Koridor VI, layanan bus akan digratiskan pada 27 Mei hingga 2 Juni 2025. Masyarakat dapat mengakses informasi rute dan jadwal melalui aplikasi TransJatim-AJAIB.

    Sumber : Antara

  • Korban PHK Diprediksi Tembus 280 Ribu, Buruh Buka Suara

    Korban PHK Diprediksi Tembus 280 Ribu, Buruh Buka Suara

    Jakarta –

    Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan memprediksi jumlah PHK tahun 2025 akan tembus 280 ribu orang. Hal ini seiring dengan kenaikan angka PHK dalam beberapa waktu terakhir.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi meyakini prediksi tersebut kemungkinan besar akan terjadi. Apalagi jika pemerintah tidak turun tangan menyelamatkan industri padat karya dalam negeri.

    “Saya meyakini 80% akan terjadi, jika kemudian pabrik-pabrik khususnya yang padat karya, yang produsen barang-barang untuk konsumsi masyarakat Indonesia, yang lokal oriented tidak diselamatkan,” katanya kepada detikcom, Kamis (27/5/2025).

    Menurut Ristadi, untuk menyelamatkan industri padat karya maka perlu mengamankan pasar dalam negeri. Caranya dengan membatasi barang-barang impor yang harganya lebih murah agar tidak membanjiri pasar dalam negeri.

    Ia juga menyoroti penurunan daya beli masyarakat yang berpotensi memperburuk keadaan. Dengan daya beli yang turun maka penyerapan barang dari industri juga menurun.

    “Kemudian artinya kalau daya beli masyarakat turun maka konsumsi turun, kemudian penyerapan barang-barang juga akan turun. Itu akhirnya artinya produktivitas perusahaan juga akan turun. Dan produktivitas perusahaan turun, maka melakukan efisiensi,” bebernya.

    Menurut Ristadi, penurunan daya beli masyarakat diakui oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya 6 paket kebijakan yang mencakup diskon transportasi, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, bantuan pangan, bantuan subsidi upah, hingga perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja.

    “Pemerintah kemarin memberikan enam paket subsidi untuk masyarakat menengah ke bawah untuk menaikkan daya beli masyarakat, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Artinya pemerintah mengakui situasi-situasi ini. Dan jika ini tidak kemudian bisa kembali normal, maka prediksi dari BPJS akan terjadi PHK kurang lebih sekitar 280 ribu pekerja,” beber Ristadi.

    Ristadi juga menyinggung tutupnya sejumlah pabrik dalam beberapa waktu ke belakang yang menyebabkan PHK. Menurutnya jumlah PHK bisa lebih tinggi dari yang dihitung berdasarkan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebanyak 52 ribu orang.

    “Sekarang ini yang di-PHK itu tidak hanya peserta BPJS, tapi juga pekerja-pekerja yang tidak menjadi peserta juga ikut menjadi korban PHK. Data BPJS ada 52 ribu yang melakukan klaim, maka fakta yang terjadi sebenarnya PHK itu di atas 52 ribu orang yang ter-PHK. Karena sisanya itu tidak menjadi peserta BPJS,” terang Ristadi.

    “Ini yang kemudian tidak terdeteksi data-datanya, tapi saya meyakini. Nah, sektor utamanya (rawan PHK) masih di sektor padat karya, yang memang itu sangat rawan, sangat rawan sekali,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Koridor VI Diresmikan, Berapa Sumbangan PAD dari TransJatim Koridor I-V?

    Koridor VI Diresmikan, Berapa Sumbangan PAD dari TransJatim Koridor I-V?

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa telah meresmikan Bus Trans Jatim Koridor VI dengan rute Mojokerto-Sidoarjo di Terminal Mojosari, Jalan Brawijaya, Pungging, Kabupaten Mojokerto, Senin (26/5/2025) kemarin.

    Saat ini, layanan bus TransJatim memiliki lima koridor yang telah aktif beroperasi sebelumnya. Kelima koridor tersebut, di antaranya Koridor I (Sidoarjo-Surabaya-Gresik), Koridor II (Mojokerto-Surabaya), Koridor III (Mojokerto-Gresik), Koridor IV (Gresik-Lamongan), dan Koridor V (Surabaya-Bangkalan).

    Tercatat, operasional Trans Jatim Koridor I sampai V periode Januari-Desember 2024 sebanyak 4.715.809 orang yang melakukan mobilitas menggunakan TransJatim. Dan, ini membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 20.439.000.000 yang dihasilkan dari tiket.

    “Angka ini memang belum maksimal, mengingat koridor IV dan V belum genap satu tahun beroperasi,” kata Khofifah.

    Layanan Bus Trans Jatim Koridor VI Mojokerto-Sidoarjo yang diresmikan tersebut menjawab harapan serikat buruh, khususnya mereka yang bekerja di Kawasan Ngoro industri.

    Nantinya, akan ada sebanyak 14 armada bus yang dinamakan ‘Patih Gajah Mada’ membawa efek berganda. Tidak sekadar mempermudah mobilitas, melainkan turut meningkatkan ekonomi masyarakat.

    Trans Jatim Koridor VI ini menghubungkan Terminal Kertajaya Kabupaten Mojokerto sampai Terminal Porong Kabupaten Sidoarjo.

    Menurut Khofifah, penambahan rute baru Bus Trans Jatim Koridor VI merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai wujud Jatim Akses yang tertuang dalam Nawa Bhakti Satya.

    “Penambahan layanan rute koridor VI yang baik dan terintegrasi akan meningkatkan produktivitas, memperluas akses ke berbagai fasilitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

    Manfaat lain, kata Khofifah, mendorong pertumbuhan ekonomi warga, khususnya Kabupaten Mojokerto utamanya menghubungkan wilayah Gerbangkertasusila.

    Moda transportasi publik ini juga menjadi solusi sejumlah persoalan. Yakni, Kecelakaan, kemacetan, dan infrastruktur yang kurang memadai serta perbedaan masalah di setiap daerah.

    Untuk itu, lanjut Khofifah, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan setiap daerah untuk berinovasi mewujudkan transportasi yang berkelanjutan dan inklusif.

    “Mewujudkan layanan tersebut diperlukan Inovasi dan gebrakan yang nyata. Layanan Angkutan Umum TransJatim yang nyata memberi rasa aman, nyaman, kepastian waktu, harga yang terjangkau serta terintegrasi dengan koridor lainnya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, layanan Angkutan Umum juga diterapkan Kabupaten/Kota lain dengan mengajak angkutan eksisting untuk melakukan inovasi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membuat angkutan feeder/penghubung dari desa, perumahan atau lokasi-lokasi fasilitas umum yang tidak terjangkau oleh layanan Trans Jatim.

    Khofifah berharap, dengan adanya inovasi dan perubahan pelayanan pada angkutan umum, dapat meningkatkan kembali rasa percaya masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum yang telah diberikan.

    “Dari perubahan tersebut dapat memberikan dampak nyata mulai dari mengurangi kecelakaan, kemacetan dan meningkatkan ekonomi Masyarakat sekitar,” tukasnya.

    Layanan TransJatim tidak hanya modern, mudah dan nyaman melainkan ramah di kantong. Penumpang umum cukup mengeluarkan uang Rp 5.000
    Sedangkan, untuk pelajar atau santri Rp 2.500. TransJatim beroperasi mulai pukul 05.00-21.00 WIB. Setelah diresmikan, Bus TransJatim koridor VI masih gratis mulai tanggal 27 Mei-2 Juni 2025.

    Buat warga yang ingin menggunakan jasa layanan transportasi TransJatim, juga bisa mengakses melalui aplikasi TransJatim-AJAIB. [tok/aje]