Xcloud.id

Topik: Buruh

  • Dinsos Jatim Pulangkan Pria dan Bayi 11 Bulan Tinggal di Kolong Jembatan ke Jombang

    Dinsos Jatim Pulangkan Pria dan Bayi 11 Bulan Tinggal di Kolong Jembatan ke Jombang

    Surabaya (beritajatim.com) – Setelah viral di media sosial, Yusuf, seorang pemulung yang tinggal di bawah kolong jembatan dekat Bundaran Aloha Sidoarjo, bersama bayi perempuannya yang berusia 11 bulan,  berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke keluarganya di Jombang.

    Proses evakuasi dan pendampingan sosial ini melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Sosial (Dinsos) Jatim, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga (DP3AK) Jatim serta Dinsos Kabupaten Sidoarjo.

    Berdasarkan hasil asesmen, Yusuf telah kehilangan orang tua sejak kecil dan hidup sendiri sejak lama. Ia tinggal di lingkungan kumuh di bawah jembatan flyover sejak tahun 2023. Kondisi tempat tinggalnya yang penuh sampah, kotor, dan berdekatan dengan rel kereta api membuat situasi hidup Yusuf dan bayi Zafa sangat memprihatinkan.

    Meski demikian, Yusuf menolak meninggalkan lokasi tersebut sebelum bulan Juli, karena wasiat istrinya yang wafat di tempat itu saat menjalankan sholat Subuh.

    Sementara itu, bayi Zafa yang baru berusia 11 bulan mengalami luka di kaki kanan akibat kecelakaan yang menimpanya ketika ditabrak oleh orang dalam keadaan mabuk di daerah Jati, Sidoarjo. Sejak lahir, Zafa tidak memiliki dokumen kependudukan dan mendapat pertolongan pertama dari ayahnya sendiri tanpa bantuan medis.

    Kondisi ini menjadi perhatian utama petugas sosial dan kesehatan selama proses pendampingan.

    Pada Kamis (29/5/2025) lalu, tim Jatim Social Care (JSC) pun melakukan pendekatan persuasif dan asesmen sosial terhadap Yusuf. Setelah melakukan asesmen, Yusuf langsung dirujuk lingkungan pondok sosial (Liponsos) Sidoarjo untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan proses rekam biometrik. Dari situ baru diketahui ternyata Pak Yusuf berasal dari Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Tidak sesuai dengan pengakuannya yang sebelumnya mengaku berasal dari Yogyakarta.

    Sedangkan bayinya dirujuk ke UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita (PPSAB) Sidoarjo Dinsos Jatim untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan. Di UPT PPSAB Sidoarjo, bayi Zafa dimandikan, diberi makanan dan susu hingga tertidur. Usai mendapatkan penanganan, Yusuf dan bayi Zafa dipertemukan kembali di Liponsos Sidoarjo.

    Pada Jumat (30/5/2025), pertemuan dengan keluarga Yusuf berlangsung di Liponsos Sidoarjo. Keluarga yang berasal dari Jombang ini baru mengetahui keberadaan Yusuf setelah kasusnya viral. Yusuf memiliki empat saudara dan merupakan anak kedua dalam keluarga tersebut. Keluarga menyambut hangat kepulangan Yusuf dan bayi Zafa dengan harapan kehidupan mereka bisa lebih baik ke depannya.

    Yusuf kemudian dipulangkan bersama bayi Zafa ke rumah kakak pertamanya, Naziatul Lailiyah, di Mojoagung, Kabupaten Jombang. Naziatul yang bekerja sebagai buruh rongsok dan tinggal bersama suami serta tiga anaknya siap merawat bayi Zafa dan mendampingi Yusuf. Suami Naziatul, Sudartok, yang bekerja sebagai kuli pengelolaan sampah, juga menyatakan kesiapan untuk menerima Yusuf.

    Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Jatim, Dra Restu Novi Widiani MM hadir memberikan penguatan dan motivasi kepada Yusuf dan keluarganya. Ia menegaskan, komitmen pemerintah untuk mendampingi proses rehabilitasi sosial dan pemberdayaan Yusuf agar dapat bekerja secara layak serta memastikan kesejahteraan bayi Zafa terpenuhi.

    “Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinsos Jatim menegaskan komitmennya dalam mendampingi proses rehabilitasi sosial dan pemberdayaan Yusuf agar dapat bekerja secara layak. Selain itu, kesejahteraan bayi Zafa juga menjadi perhatian utama untuk memastikan hak-haknya terpenuhi,” tegasnya, Senin (2/6/2025).

    Langkah selanjutnya adalah asesmen lanjutan oleh pekerja sosial di UPT PSBR Jombang Dinsos Jatim untuk memberikan keterampilan kerja kepada Yusuf. Mengingat, Yusuf sempat mengungkapkan bahwa dirinya memiliki keterampilan perbengkelan. Sehingga, nantinya Yusuf juga akan diberikan bantuan stimulan Kewirausahaan Iknlusif Produktif (KIP). Untuk sementara, Yusuf telah dipenuhi kebutuhan dasarnya.

    Program pemberdayaan ini diharapkan dapat membantu Yusuf mengubah hidupnya menjadi lebih mandiri dan produktif, sekaligus menjaga agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa depan. [tok/beq]

  • Cair Bulan Ini, Cek Syarat Penerima Subsidi Rp150.000 Per Bulan

    Cair Bulan Ini, Cek Syarat Penerima Subsidi Rp150.000 Per Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tengah mempersiapkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang akan mulai digulirkan kepada para pekerja di Indonesia pada Juni 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa program ini ditujukan bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan. Mereka akan menerima bantuan sebesar Rp150 ribu setiap bulannya.

    “Bantuan langsung subsidi upah itu nanti kita akan bahas dengan Kementerian Ketenagakerjaan, itu kira-kira Rp 150 ribu per bulan,” ujar Airlangga di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur, dikutip Minguu (1/6/2025).

    Sementara itu, jangka waktu pemberian bantuan subsidi itu rencananya bakal diberikan selama dua bulan.

    “Dua bulan. Dua bulan saja,” kata Airlangga.

    Jika dibandingkan pada masa Covid-19, besaran kali ini lebih kecil. Pada masa Covid, penerima BSU menerima Rp 600 ribu. Namun, ini hanya diberikan sebanyak 1 kali. Jika pemerintah mencairkan sebanyak dua kali, maka BSU kali ini totalnya hanya Rp 300 ribu.

    Selain BSU, pekerja juga akan menerima program diskon iuran JKK. Pemerintah memutuskan akan memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi buruh di sektor padat karya.

    Kepada rumah tangga, pemerintah juga memberikan diskon moda transportasi, baik angkutan laut, pesawat hingga kereta api. Ini berlaku selama masa libur sekolah. Sejalan dengan ini, diskon tarif tol juga akan dilakukan pada masa libur panjang di akhir Mei dan awal Juni mendatang.

    Kemudian, ada diskon tarif listrik kembali diberlakukan pemerintah, kini diskon tarif listrik 50% selama Juni 2025-Juli 2025 untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Lalu, pemerintah akan memberikan tambahan alokasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    (hsy/hsy)

  • Fraksi PDIP Jatim: Peringatan Hari Lahir Pancasila Harus Jadi Alarm Tuntasnya Masalah PHK dan Pengangguran

    Fraksi PDIP Jatim: Peringatan Hari Lahir Pancasila Harus Jadi Alarm Tuntasnya Masalah PHK dan Pengangguran

    Surabaya (beritajatim.com) — Momentum Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana mengingatkan di tengah ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Peringatan ini tidak boleh sekadar menjadi seremoni simbolik, melainkan refleksi serius atas kondisi ketenagakerjaan yang belum berpihak pada rakyat.

    Sebagai anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi kesejahteraan rakyat, Renny menyebut pentingnya sila kelima Pancasila: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang menurutnya harus diterjemahkan dalam kebijakan konkret untuk melindungi mereka yang kehilangan pekerjaan atau kesulitan mengakses lapangan kerja.

    “Hari ini, masih banyak rakyat kita kehilangan pekerjaan. Banyak kepala keluarga yang tidak tahu bagaimana memenuhi kebutuhan esok hari. Dalam situasi seperti ini, sila kelima tidak boleh hanya jadi kutipan di spanduk. Ia harus hadir sebagai kenyataan bahwa negara wajib menjamin setiap warga bisa hidup layak melalui pekerjaan yang bermartabat,” ujarnya, Minggu (1/6/2025).

    Politisi dari Daerah Pemilihan Kota/Kabupaten Kediri yang akrab disapa Bunda Renny ini menyebut bahwa hak atas pekerjaan adalah hak dasar yang tidak boleh dinegosiasikan. Dia menegaskan bahwa ketidakadilan dalam akses kerja dapat melahirkan ketimpangan sosial yang merusak kepercayaan publik terhadap negara.

    “Keadilan sosial bukan akan terwujud dari seremoni, tapi dari keseriusan pemerintah memastikan rakyatnya tidak kehilangan mata pencaharian. Bagi kami di Fraksi PDI Perjuangan, isu memperluas kesempatan kerja ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kemanusiaan,” tegasnya.

    Renny juga mengkritisi belum adanya peta jalan ketenagakerjaan yang berpihak kepada kelompok rentan, seperti buruh lepas, pekerja informal, perempuan kepala keluarga, hingga lulusan muda yang kesulitan masuk pasar kerja. Dia menyebut bahwa kondisi ini memperkuat ketimpangan dan menghambat mobilitas sosial.

    “Banyak anak muda pintar lulus sekolah tapi bingung harus kerja kemana. Banyak ibu-ibu yang ingin bantu ekonomi keluarga tapi tidak ada akses pelatihan atau modal. Ini soal kehadiran negara. Kalau negara tidak hadir, lalu siapa yang akan berpihak pada mereka?” imbuh Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim itu.

    Lebih lanjut, Renny mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak terjebak dalam rutinitas peringatan, tetapi menjadikan 1 Juni sebagai momentum membangun ekosistem kerja yang inklusif dan adil. Menurutnya, keadilan sosial hanya akan tercapai jika semua pihak menjadikan akses terhadap pekerjaan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan.

    “Di Hari Lahir Pancasila ini, mari kita jadikan tanggal 1 Juni bukan hanya upacara tahunan, tapi titik balik untuk benar-benar mewujudkan negara yang berdiri di atas penderitaan rakyat, lalu hadir untuk menghapusnya,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Maudy Asmara Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja, Partai Buruh Siap Turun ke Jalan

    Maudy Asmara Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja, Partai Buruh Siap Turun ke Jalan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pegiat media sosial, Maudy Asmara punya harapan besar untuk Partai Buruh.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Maudy Asmara menagih janji dari Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    Janji yang dimaksud adalah janji Sang Wapres yang ingin membuka 19 juta lapangan kerja namun faktanya tidak seperti itu.

    “Tagih janji wapres soal 19 juta lapangan kerja!,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan kegeramannya terkait nasib pekerja di Indonesia.

    Bagaimana tidak, menurut Iqbal, sepanjang Januari-April 2025, setidaknya sudah ada 70.000-an pekerja yang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Iqbal lalu menyebut pihaknya berencana melakukan aksi demo besar-besaran.

    “Sebagai bentuk perlawanan atas masifnya PHK dan ketidakjujuran pemerintah dalam menyampaikan data, KSPI dan KSP-PB tengah mempersiapkan aksi besar-besaran yang akan melibatkan puluhan ribu buruh dari seluruh Indonesia,” ujarnya.

    “Dalam hal ini, KSP-PB juga akan menggelar aksi nasional besar-besaran pada 10 Juni 2025 yang akan dilakukan secara serentak di lebih dari 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” tambah Iqbal.

    (Erfyansyah/fajar)

  • KSPN Ultimatum Pemerintah untuk Tanggapi Tuntutan Buruh dalam Sebulan

    KSPN Ultimatum Pemerintah untuk Tanggapi Tuntutan Buruh dalam Sebulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekitar 10.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menggelar aksi demonstrasi damai di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2025). Mereka menyuarakan lima tuntutan utama kepada pemerintah dan memberi waktu maksimal satu bulan untuk merespons.

    “Kita akan lihat dalam jangka waktu seminggu atau satu bulan ke depan, bagaimana respons pemerintah,” ujar Presiden KSPN Ristadi kepada wartawan.

    Jika tidak ada tanggapan dari pemerintah dalam batas waktu tersebut, KSPN menyatakan siap menghentikan aktivitas produksi di pabrik-pabrik tempat anggotanya bekerja.

    “Catat ya, kalau pemerintah tidak merespons, kami akan mogok kerja. Bukan ke Jakarta, tetapi berhenti bekerja di pabrik masing-masing. Keluar hanya di sekitar area kerja,” tegas Ristadi.

    KSPN juga akan berkoordinasi dengan pengusaha untuk memastikan mogok kerja berjalan tertib dan efektif.

    Lima Tuntutan Buruh KSPN

    Dalam aksi ini, massa KSPN menyuarakan lima poin tuntutan utama, yaitu:

    Berantas praktik impor ilegal yang merugikan industri dan pekerja lokal.Perketat aturan impor untuk melindungi keberlangsungan industri dalam negeri.Cegah gelombang PHK dan pastikan pekerja korban PHK menerima seluruh haknya.Lindungi industri nasional melalui kebijakan yang berpihak pada pekerja dan pengusaha dalam negeri.Tingkatkan pengawasan dan penegakan hukum, terutama terkait ketenagakerjaan dan perdagangan.

    Aksi demonstrasi buruh yang digelar bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila ini berlangsung kondusif sejak pagi hingga siang hari. Ribuan massa hadir mengenakan atribut serikat dan membawa spanduk berisi tuntutan mereka.
     

  • Ekonomi Timur Indonesia Bangkit, Pelindo Regional 4 Catat Kinerja Positif di Kuartal I 2025

    Ekonomi Timur Indonesia Bangkit, Pelindo Regional 4 Catat Kinerja Positif di Kuartal I 2025

    Liputan6.com, Makassar – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 membukukan kinerja operasional yang menggembirakan sepanjang kuartal I 2025. Tiga indikator utama pelabuhan—arus penumpang, peti kemas, dan kapal mengalami pertumbuhan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa pemulihan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia terus menguat.

    Arus penumpang naik 20,87 persen menjadi 2.323.310 orang, didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan perbaikan konektivitas antardaerah. Sementara arus peti kemas tumbuh 3,40 persen menjadi 786.924 TEUs, mencerminkan aktivitas perdagangan yang stabil. Kenaikan terbesar terjadi pada arus kapal yang melonjak 23,69 persen, mencapai 35.608 call kapal hingga April 2025.

    Executive Director Pelindo Regional 4, Abdul Azis, menyebutkan pencapaian ini merupakan hasil dari digitalisasi layanan, efisiensi operasional, serta sinergi dengan para mitra dan pemangku kepentingan.

    “Kinerja ini menunjukkan bahwa strategi yang kami jalankan berada di jalur yang tepat. Kami optimistis tren pertumbuhan ini akan terus berlanjut,” ujarnya.

    Sementara itu, Division Head Operasi Pelindo Regional 4, Yusida M. Palesang, menjelaskan bahwa peningkatan arus kapal terutama disebabkan oleh tingginya aktivitas tongkang batu bara di Balikpapan dan Samarinda, serta kapal roro dan curah di Pantoloan dan Makassar. Arus peti kemas terdorong oleh ekspor dari PT Meratus, throughput PT SPIL di Bitung, serta lonjakan pengiriman barang konsumsi dan hasil pertanian menjelang Lebaran di sejumlah pelabuhan utama.

    Arus penumpang pun terdorong oleh berlakunya sistem Centralized Ticketing Terminal (CTT) di Pelabuhan Bastiong, serta tingginya pergerakan penumpang saat libur Tahun Baru dan Idulfitri di Ambon, Makassar, dan Manokwari.

    Tak hanya fokus pada aspek operasional, Pelindo Regional 4 juga aktif menata persoalan sosial di Pelabuhan Makassar, khususnya terkait pedagang asongan dan buruh bagasi. Penataan dilakukan bersama KSOP, aparat keamanan, dan stakeholder lain, melalui sosialisasi larangan berjualan di area terminal, pengawasan akses pelabuhan, serta penataan distribusi buruh melalui sistem resmi.

    Perusahaan juga tengah melakukan pendataan untuk program pemberdayaan ekonomi alternatif bagi pelaku usaha informal di sekitar pelabuhan, sebagai bagian dari komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

    “Pelabuhan bukan hanya ruang logistik, tapi juga ruang sosial. Karena itu, semua penataan kami lakukan dengan pendekatan yang humanis dan kolaboratif,” tegas Abdul Azis.

    Pelindo Regional 4 berkomitmen menciptakan pelabuhan yang tertib, aman, dan nyaman, sekaligus memperkuat perannya sebagai simpul penting konektivitas nasional dan lokomotif pertumbuhan ekonomi di timur Indonesia.

    Diperkirakan tujuh kapal akan beroperasi di Pelindo II atau Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, selama arus mudik Lebaran. Namun untuk kepastian jumlah kapalnya, baru di putuskan pada H-7 Lebaran atau pada Sabtu, 15 April 2023.

  • Buruh Ancam Mogok Massal Jika Pemerintah Diam soal Impor Ilegal

    Buruh Ancam Mogok Massal Jika Pemerintah Diam soal Impor Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengancam akan melakukan mogok produksi secara nasional atau mogok massal apabila tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terkait impor ilegal.

    Hal ini disampaikan KSPN dalam aksi demo buruh yang dilakukan di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (1/5/2025) sejak pukul 10.00 WIB. 

    Presiden KSPN Ristadi mengatakan pihaknya tidak segan untuk secara serempak menghentikan pekerjaan secara nasional apabila pemerintah masih berdiam tanpa penindakan lebih lanjut atas maraknya praktik impor ilegal di Tanah Air.

    “Tapi kalau dalam waktu maksimal satu bulan ke depan, ini 1 Juni, bulan depan 1 Juli kalau aspirasi kita, setelah kita lakukan diskusi teknik, belum juga ada yang di-follow up, maka siap untuk menghentikan produksi secara nasional?” kata Ristadi dalam orasinya, Minggu (1/6/2025). 

    Pertanyaan dalam orasi tersebut segera dijawab serentak oleh ribuan buruh yang berteriak lantang. “Siap!!” jawab buruh. 

    Adapun, demonstrasi yang dilakukan hari ini semula akan berlanjut long march ke area depan Istana Negara. Namun, Ristadi mengungkap pihak istana telah merespons tuntutan yang disebutkan dalam demo hari ini. 

    Menurut dia, pemerintah melalui Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan Hasan Hasbi telah menerima aspirasi tertulis dari KSPN. Pemerintah juga disebut akan berdiskusi lebih lanjut untuk mengatasi polemik tersebut. 

    “Ada beberapa hal yang sebetulnya sudah siap, tapi memang perlu dorongan untuk segera dikeluarkan yaitu soal Permendag 8/2024. Ternyata draftnya itu sudah siap revisinya untuk membatasi impor barang dari luar negeri,” tuturnya. 

    Aturan tata niaga impor tersebut merupakan kebijakan relaksasi impor untuk sejumlah barang impor yang merupakan revisi dari aturan sebelumnya Permendag 36/2023. 

    KSPN berharap dengan dorongan demonstrasi hari ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan segera meneken revisi Permendag 8/2024 pada pekan depan. 

    “Dan hari Selasa Insya Allah perwakilan KSPN diskusi lebih lanjut dengan pihak istana untuk melakukan langkah strategis selanjutnya sebagai kelanjutan aspirasi hari ini yang kita sampaikan pada aksi 1 Juni 2025,” tuturnya. 

    Di sisi lain, Ristadi mengungkap terkait dengan pengawasan yang juga disebut akan menjadi prinsip dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya pengawasan hukum bidang ketenagakerjaan. 

    Sebelumnya, Ristadi menerangkan bahwa dalam dua tahun terakhir ini, tekanan impor murah dan melemahnya daya beli masyarakat telah membuat industri padat karya khususnya tekstil dan produk tekstil dalam negeri makin terpuruk.

    Dia pun meminta pemerintah untuk menjaga keberlanjutan industri padat karya bahkan meningkatkannya merupakan langkah strategis pemerintah untuk menahan lonjakan pengangguran, mempertahankan daya beli masyarakat berpendapatan menengah ke bawah yang akan mampu berkontribusi menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

  • Mensos Menemui Orang Tua Calon Siswa Sekolah Rakyat di Wonosobo

    Mensos Menemui Orang Tua Calon Siswa Sekolah Rakyat di Wonosobo

    Wonosobo, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf melakukan pertemuan dengan orang tua calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu (1/6/2025). Selain memastikan kesiapan bangunan sekolah, kunjungan ini bertujuan memastikan program sekolah rakyat untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem tepat sasaran.

    Hal itu disampaikan Mensos Saifullah Yusuf usai berdialog dengan puluhan orang tua calon siswa sekolah rakyat. Dalam kunjungan tersebut, ia menemukan sejumlah keluarga calon siswa  memang termasuk kategori kurang mampu.

    “Kita tadi mendalami profil dari orang tua calon siswa. Dalam kesempatan itu kita temukan memang ada keluarga yang butuh bantuan negara,” kata Mensos Saifullah, Minggu (1/6/2025).

    “Ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk membantu atau meningkatkan kualitas hidup kepada masyarakat yang tidak terbawa dalam proses pembangunan,” tambahnya.

    Pelaksanaan sekolah rakyat di Wonosobo, sementara menempati gedung balai latihan kerja (BLK) sambil menunggu pembangunan gedung permanen yang kini masih dalam proses. Khusus di Wonosobo, program ini berlaku untuk jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan empat rombongan belajar yang terdiri atas 100 siswa, anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    “Ada orang tua yang penghasilannya per bulan kurang dari Rp 1 juta bahkan hanya sekitar Rp 400.000 hingga Rp 500.000, yang bekerja sebagai buruh serabutan. Jika tidak ada pekerjaan, mereka mencari rumput atau melakukan aktivitas lain yang menghasilkan sekitar Rp 50.000 per hari,” jelas Mensos Saifullah lagi.

  • Presiden KSPN Tegaskan Tolak Impor Ilegal dalam Aksi 10.000 Buruh

    Presiden KSPN Tegaskan Tolak Impor Ilegal dalam Aksi 10.000 Buruh

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekitar 10.000 buruh dari berbagai wilayah di Pulau Jawa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Minggu (1/6/2025). Aksi ini bertujuan menyuarakan lima tuntutan utama kepada pemerintah dan pengusaha, salah satunya adalah penolakan terhadap impor ilegal.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menjelaskan alasan pemilihan waktu unjuk rasa pada hari Minggu. Menurutnya, hari libur dipilih agar tidak mengganggu aktivitas produksi maupun kehidupan masyarakat umum.

    “Pertama, kawan-kawan buruh tidak sedang bekerja, sehingga tidak mengganggu produktivitas perusahaan. Kedua, masyarakat pun sedang libur. Jadi tidak menimbulkan gangguan besar,” ujar Ristadi di lokasi aksi.

    Aksi ini juga bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, yang menurut Ristadi menjadi momentum tepat untuk menunjukkan semangat kebangsaan.

    Salah satu isu utama yang diangkat adalah maraknya impor ilegal yang dinilai merugikan industri dalam negeri. Ristadi menyebutkan bahwa banyak pabrik tutup dan buruh terkena PHK karena produk lokal kalah bersaing di pasar domestik.

    “Industri kita banyak tutup karena produk mereka tidak laku. Pasar dalam negeri dibanjiri barang impor murah yang diduga kuat masuk secara ilegal,” tegasnya.

    Menurutnya, jika barang impor tersebut masuk secara legal, industri lokal masih bisa bersaing. Namun dengan keberadaan barang ilegal, industri dalam negeri akan terus terpuruk.

    “Seefisien apa pun industri kita, kalau harus bersaing dengan barang ilegal, tidak akan mampu bertahan, bahkan sampai kiamat,” katanya.

    Ristadi pun mendesak pemerintah agar serius memberantas impor ilegal dan menindak tegas para pelaku yang terlibat.

    “Kami minta pemerintah untuk memberantas impor ilegal dan menghukum para pelakunya. Jika tidak ditindak serius, persoalan ini akan terus berulang,” ucapnya.

    Ia juga menekankan pentingnya pengetatan kebijakan importasi, meskipun memahami bahwa ekspor-impor juga menyangkut hubungan antarnegara.

    “Kami paham soal hubungan internasional. Namun, jika kita mengedepankan nasionalisme, impor seharusnya hanya untuk barang yang belum bisa diproduksi di Indonesia,” jelasnya.

    Ristadi menolak keras praktik impor barang-barang sejenis yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri, apalagi jika harganya lebih murah, karena hal tersebut akan menghancurkan industri lokal.

    “Kalau impor barang sejenis yang lebih murah, kami yang jadi korban. Pabrik tutup, kami di-PHK. Korbannya ya buruh seperti kami,” tegasnya.

  • Polisi Kerahkan 1.600 Personel untuk Amankan Demo Buruh Hari Ini

    Polisi Kerahkan 1.600 Personel untuk Amankan Demo Buruh Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Aparat kepolisian mengerahkan 1.613 personel gabungan dari Polda, Polres, dan Polsek untuk mengamankan aksi demo buruh yang digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) di depan Istana Negara, Jakarta pada hari ini, Minggu (1/6/2025).

    “Kami telah menyiapkan 1.613 personel gabungan dari Polda, Polres, dan Polsek di titik-titik yang telah diplotting. Petugas tidak dibekali senjata api, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, pengaturan arus lalu lintas akan bersifat situasional, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

    “Arus lalu lintas akan kami atur secara situasional, melihat eskalasi di lapangan. Jika memang terjadi kepadatan, kami akan melakukan rekayasa lalu lintas agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar,” ujar Susatyo.

    Dia pun mengimbau warga yang hendak melintas di kawasan Monas untuk mencari jalur alternatif guna menghindari potensi kemacetan lalu lintas.

    “Untuk warga yang melintas di sekitar Monas, kami imbau untuk menggunakan jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan,” katanya.

    Susatyo pun meminta seluruh personel untuk mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif serta profesional saat bertugas mengamankan aksi unjuk rasa itu.

    Dia juga meminta para koordinator lapangan agar menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.

    “Kami minta koordinator lapangan untuk mengarahkan massa dengan santun, tidak memprovokasi, dan tidak merusak fasilitas umum. Ini demi kepentingan bersama,” kata Susatyo.

    Adapun aksi yang digelar KSPN hari ini mengusung tema “Berantas illegal import, selamatkan industri produsen dalam negeri untuk selamatkan pekerja dari PHK”.