Xcloud.id

Topik: Buruh

  • BSU Rp 600.000 Tak Kunjung Cair, Kemnaker Buka Suara – Page 3

    BSU Rp 600.000 Tak Kunjung Cair, Kemnaker Buka Suara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih melakukan proses validasi data untuk penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025.

    Bantuan ini akan diberikan sebesar Rp600 ribu sekaligus, mencakup subsidi Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025.

    “Belum, masih validasi data. Nilainya Rp 300.000/ bulan dan akan diberikan 2 bulan untuk Juni dan Juli dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp 600.000,” ujar Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga saat dikonfirmasi terkait progres penyaluran BSU oleh Liputan6.com, Minggu (15/6/2025).

    Ia menegaskan bahwa, Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini ditujukan bagi para pekerja dan buruh yang memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
    Merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025;
    Menerima gaji atau upah maksimal Rp3.500.000 per bulan;
    Untuk wilayah dengan UMP atau UMK di atas Rp3.500.000, batas gaji mengacu pada UMP/UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh;
    Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota POLRI;
    Memiliki rekening aktif di bank atau kantor pos penyalur;
    Tidak sedang menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan.

    Landasan hukum pemberian BSU ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

     

  • Kriminal sepekan, tawuran Pasar Rebo hingga wanita pengendali narkoba

    Kriminal sepekan, tawuran Pasar Rebo hingga wanita pengendali narkoba

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa dan kriminalitas yang terjadi di Jakarta pada Senin (9/6) sampai Sabtu (14/6) telah diwartakan pewarta ANTARA, disuguhkan melalui Kanal Metro, mulai dari korban tewas akibat tawuran di Pasar Rebo hingga seorang wanita pengendali peredaran narkoba.

    Berikut sejumlah berita pilihan untuk menemani aktivitas Anda pada Minggu;

    1. Satu tewas akibat tawuran bersenjata tajam dan bom molotov di Pasar Rebo, Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Satu orang tewas akibat tawuran antarremaja bersenjata tajam dan bom molotov di Jalan Raya Kampung Tengah, Jakarta Timur, Senin dinihari.

    Selengkapnya

    2. Kejati DKI limpahkan kasus korupsi Disbud DKI ke PN Jakpus

    Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI melimpahkan kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Dinas Kebudayaan DKI 2023 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

    Selanjutnya

    3. Motif suami bakar rumah karena cemburu pada istri yang diduga lesbian

    Jakarta (ANTARA) – Motif suami berinisial H (44) pembakar tiga rumah di Jalan H. Muchtar Raya, RT11/RW11, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan karena diduga cemburu terhadap istri yang lesbian.

    Selengkapnya

    4. Polisi: Pelaku bunuh korban karena dendam dan dibakar rasa cemburu

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mengungkap motif dari pelaku MY (32) menusuk rekannya sesama buruh lepas di Dermaga Muara Angke bernama ABT (39) hingga tewas karena dendam dan dibakar api cemburu.

    “Dari hasil interogasi awal diketahui motif pelaku membunuh korban karena dendam dan cemburu,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP I Gusti Ngurah Putu Krishna Narayana di Jakarta, Sabtu.

    Selanjutnya

    5. BNNP DKI bongkar jaringan narkotika dikendalikan seorang wanita

    Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNPP) DKI Jakarta membongkar peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan oleh seorang wanita, dengan barang bukti sebanyak sembilan ons sabu serta menangkap tujuh tersangka.

    Selengkapnya

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi tangkap pelaku pembunuhan buruh lepas di Muara Angke

    Polisi tangkap pelaku pembunuhan buruh lepas di Muara Angke

    Petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap pelaku MY yang diduga membunuh korban dengan menusuk menggunakan senjata tajam di kawasan Dermaga Muara Angke pada Jumat (13/6/2025) ANTARA/HO-Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

    Polisi tangkap pelaku pembunuhan buruh lepas di Muara Angke
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 15 Juni 2025 – 00:13 WIB

    Elshinta.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama Polsek Sunda Kelapa menangkap pria berinisial MY (32) yang diduga membunuh korban ABT (39) menggunakan senjata tajam di depan TPI Muara Angke Pluit Jakarta Utara pada Jumat (13/6).

    “Pelaku ini ditangkap di area Perumahan Pluit Permai Blok 10 Jakarta Utara sekitar pukul 15.30 WIB atau beberapa jam setelah aksi penusukan,” kata Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP AKP I Gusti Ngurah Putu Krishna Narayana di Jakarta, Sabtu.

    Pelaku terpaksa ditembak karena melawan dan menyerang petugas saat melakukan pencarian barang bukti yang dibuang pelaku di kawasan Dermaga Muara Angke.

    “Setelah menusuk korban pelaku ini membuang ponsel, baju, dan senjata tajam ke laut di dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke,” kata dia.

    Petugas mengajak pelaku ke lokasi dan saat di lokasi pelaku mendorong dan menyerang petugas yang sedang melakukan identifikasi.

    “Kami melakukan tindakan terukur sesuai Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) 1/2009 dengan menembak kaki pelaku,” kata dia.

    Ia menceritakan penangkapan pelaku MY dilakukan setelah petugas melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi di lokasi kejadian.

    Pihaknya juga menganalisa video pemantau yang ada di lokasi kejadian. Sejumlah keterangan dan barang bukti tim mendapatkan informasi pelaku ini akan kabur ke luar kota.

    “Kami akhirnya mendapatkan posisi pelaku dan berupaya untuk memancing pelaku keluar. Dan saat pelaku keluar kami langsung menangkap karena MY ini ingin melarikan diri,” kata dia.

    Sebelumnya Pria asal Tangerang ABT (39) tewas dibunuh setelah pelaku menusuk senjata tajam di bagian bawah leher dan membuat korban meregang nyawa di kawasan TPI Muara Angke Pluit Penjaringan Jakarta Utara pada Jumat pagi.

    Sumber : Antara

  • Petani Lebak kembangkan perkebunan kakao untuk penuhi pasar

    Petani Lebak kembangkan perkebunan kakao untuk penuhi pasar

    Harga kakao kering di tingkat penampung di Pasar Rangkasbitung Kabupaten Lebak saat ini Rp70 ribu per kilogram, padahal empat bulan lalu mennembus Rp100 ribu per kilogram. ANTARA/Mansur

    Petani Lebak kembangkan perkebunan kakao untuk penuhi pasar
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 14 Juni 2025 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah petani di Kabupaten Lebak, Banten mengembangkan perkebunan kakao atau coklat untuk memenuhi permintaan pasar sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

    “Kita menanam perkebunan kakao di lahan seluas dua hektare,” kata Didi Supriyadi (58) seorang petani di Warunggunung Kabupaten Lebak, Sabtu.

    Harga komoditas kakao saat ini di pasaran relatif baik dan cukup menggiurkan, bahkan hingga empat bulan menembus di atas Rp100 ribu per kilogram. Padahal, sebelumnya harga coklat di tingkat penampung berkisar antara Rp20-30 ribu per kilogram.

    Karena itu, dirinya melakukan penanaman perkebunan kakao guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat mulai petani, buruh perawat tanam, buruh pemetik, buruh panggul hingga pengemudi.

    “Kami berharap produksi perkebunan coklat itu mulai usia dua tahun sudah bisa menghasilkan ekonomi,” katanya.

    Suryadi (50) seorang petani Cimarga Kabupaten Lebak mengaku dirinya mengembangkan perkebunan kakao di lahan seluas 1 hektare karena harga coklat di pasaran relatif baik. Sebelumnya, dirinya memiliki perkebunan kakao sebanyak 30 pohon dan bisa menghasilkan pendapatan Rp10 juta/tahun.

    Kami sekarang menanam kakao di atas 200 pohon dengan benih berkualitas,” katanya. Budi (40) seorang penampung hasil komoditas perkebunan di Rangkasbitung Kabupaten Lebak mengatakan saat ini harga kakao kering ditampung dengan harga Rp 70 ribu, padahal sebulan lalu menembus Rp110 ribu per kg.

    Selama ini, harga coklat di pasaran mulai turun karena diberbagai daerah di Indonesia memasuki musim panen.

    “Semua komoditas coklat yang ditampung dari petani lokal itu dipasok ke luar daerah,” kata Budi.

    Sementara itu, Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Deni Iskandar mengatakan produksi kakao di daerah itu mencapai 2.280 ton per tahun dari lahan seluas 5.752 hektare, sehingga perlu dikembangkan guna memenuhi ketersediaan pasar dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

    Perkebunan kakao cukup mudah dan tidak begitu banyak perawatan, sehingga berpeluang untuk menjadi andalan ekonomi keluarga petani.

    “Kita berharap ke depannya Lebak menjadi daerah penghasil komoditas kakao dengan lahan luas,” katanya. 

    Sumber : Antara

  • Makna Simbolik Celak Mata dalam Tari Glipang Probolinggo

    Makna Simbolik Celak Mata dalam Tari Glipang Probolinggo

    Liputan6.com, Probolinggo – Riasan celak mata hitam yang menjadi ciri khas tari glipang dari Probolinggo menyimpan makna mendalam. Elemen riasan ini tidak sekadar pelengkap estetika, melainkan mengandung nilai filosofis yang terkait dengan sejarah perlawanan masyarakat setempat.

    Mengutip dari berbagai sumber, tari glipang berasal dari Desa Pendil, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kesenian ini berkembang pada masa kolonial Belanda sebagai bentuk ekspresi budaya masyarakat setempat.

    Penggunaan celak mata dalam tari ini memiliki akar sejarah yang erat dengan tradisi masyarakat Jawa Timur. Catatan sejarah menunjukkan bahwa riasan mata tebal telah menjadi bagian dari tradisi kesenian rakyat di wilayah tersebut sejak abad ke-19.

    Pada masa perkembangan awal tari glipang, riasan ini digunakan oleh para pemainnya yang kebanyakan berasal dari kalangan petani dan buruh. Celak mata dalam tari glipang diaplikasikan dengan garis hitam tebal mengelilingi area mata.

    Riasan ini membentuk pola tertentu yang membedakannya dengan riasan tari tradisional lainnya. Bahan yang digunakan awalnya berasal dari arang atau bahan alami lainnya yang mudah didapatkan di lingkungan setempat.

    Proses penerapan celak dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana. Ketebalan garis dan bentuk riasan telah distandardisasi dalam pakem tari ini, meskipun terdapat variasi kecil antar kelompok seni.

    Dalam konteks tari glipang, celak mata memiliki beberapa lapisan makna. Secara visual, riasan ini berfungsi untuk menegaskan ekspresi wajah penari sehingga lebih terlihat jelas dari kejauhan dan dari sisi filosofis, celak hitam melambangkan ketegasan dan keberanian.

  • Sekolah Rakyat Jadi Salah Satu Strategi Putus Mata Rantai Kemiskinan

    Sekolah Rakyat Jadi Salah Satu Strategi Putus Mata Rantai Kemiskinan

    Sekolah Rakyat Jadi Salah Satu Strategi Putus Mata Rantai Kemiskinan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ) untuk mengentasan kemiskinan dan mendorong keluarga miskin untuk bisa naik kelas.
    Program
    Sekolah Rakyat
    merupakan salah satu upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan itu. Selain memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas, keluarga siswa Sekolah Rakyat juga akan diberdayakan.
    “Kalau saya usul mari kita berangkat dari keluarga siswa Sekolah Rakyat,” ujar Wakil Menteri Sosial
    Agus Jabo Priyono
    dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (14/6/2025).
    Agus Jabo menerangkan, usulannya tersebut diharapkan dapat memberdayakan keluarga dari siswa Sekolah Rakyat. Dia memastikan, pemberdayaan dari keluarga siswa Sekolah Rakyat akan tepat sasaran.
    “Itu sudah by name by address dan kita sudah ground-check, kita sudah punya daftarnya, mau ke sana kapan saja ada, dan sudah pasti rata-rata keluarganya buruh, pasti tepat sasaran,” jelasnya dia.
    Program Sekolah Rakyat dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan juga selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
    Presiden menginginkan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dididik di Sekolah Rakyat. Di samping itu keluarganya juga diberdayakan dan rumahnya diperbaiki.
    “Presiden memerintahkan negara harus menyekolahkan mereka (anak-anak dari keluarga miskin), terus keluarga dan rumahnya harus kita urus,” kata Agus Jabo.
    Berangkat dari argumentasi di atas, Agus Jabo berharap program-program pemberdayaan masyarakat dapat diarahkan ke keluarga siswa Sekolah Rakyat.
    Namun, ia juga menggarisbawahi upaya pemberdayaan ini hanya bisa berhasil jika didukung lintas kementerian, lembaga, swasta dan peran aktif masyarakat di bawah komando Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (PM).
    “Tidak mungkin kemudian Kemensos bisa menjalankan (pemberdayaan) itu sendiri. Maka dari itu, yang kita butuhkan adalah kolaborasi,” kata Agus Jabo.
    Senada, Staf Ahli
    Kemenko PM
    Sugeng Bahagijo menyambut baik usulan Agus Jabo. Dia memastikan pihaknya siap untuk berkolaborasi.
    Dia bilang, Sekolah Rakyat adalah pintu masuk pemerintah untuk terlibat memberantas kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
    “Semua yang hadir di sini siap untuk bersinergi, dan satu hal tadi adalah sudah ada pintu masuk yang berhasil kita identifikasi, yaitu melalui keluarga penerima program Sekolah Rakyat,” ujar Sugeng.
    Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus Kemenko PM dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
    Pengentasan Kemiskinan
    dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
    Kemenko PM bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan penanggulangan kemiskinan, termasuk pemberdayaan masyarakat.
    “Ke depannya jika hal ini bisa terealisasi, maka dampaknya akan multi-client, karena anak bisa mendapat pendidikan di
    sekolah rakyat
    , sedangkan keluarganya bisa diberdayakan,” tegas Sugeng.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pria di Muara Angke Tewas Bersimbah Darah, Polisi Buru Pelaku – Page 3

    Pria di Muara Angke Tewas Bersimbah Darah, Polisi Buru Pelaku – Page 3

     

     

     

    Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP I Gusti Ngurah Putu Krisnha Narayana menerangkan, cemburu buta diduga menjadi motif penikaman yang menewaskan korban.

    “Dugaan kuat motif diduga masalah pekerjaan dan ada asmara juga. Pacar korban dulu mantan kekasih terduga pelaku,” ucap dia dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).

    Gusti menerangkan, pihaknya telah mengantongi kantongi identitas terduga pelaku. Antara mereka sama-sama merupakan buruh harian lepas di TPI Muara Angke. Saat ini, masih terus dilakukan pengejaran.

    “Pelaku yang diduga ini juga tidak pulang-pulang ke rumah, masih kami kejar, mohon doa,” ucap dia.

     

  • Pembatalan Aturan Bungkus Rokok Disambut Positif Daerah Penghasil Tembakau

    Pembatalan Aturan Bungkus Rokok Disambut Positif Daerah Penghasil Tembakau

    Jakarta –

    Wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek (plain packaging) dan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 mendapat sorotan dari sejumlah kepala daerah sentra tembakau. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) nasional serta menggerus kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

    Lebih dari itu, sejumlah kepala daerah menilai bahwa kebijakan dalam PP 28/2024 dan aturan turunannya sarat dengan pengaruh eksternal yang tidak sejalan dengan semangat kedaulatan nasional. Hal ini bertolak belakang dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang konsisten menegaskan pentingnya Indonesia berdiri di atas kepentingan sendiri, tanpa tunduk pada tekanan asing.

    Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki kendali penuh atas kebijakan strategisnya. Pemerintah pun mengumumkan pembatalan rencana plain packaging beberapa waktu lalu. Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisol Riza, sebelumnya menegaskan pemerintah tidak akan melanjutkan wacana tersebut dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), yang merupakan aturan turunan dari PP 28/2024.

    Salah satu dukungan datang dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak pasal-pasal tembakau dalam PP 28/2024 terhadap perekonomian daerah. “Jawa Timur menjadi tulang punggung penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) nasional. Kebijakan yang memengaruhi industri ini harus dipertimbangkan dengan cermat,” tuturnya.

    Khofifah sebelumnya juga menandatangani dokumen Komitmen Bersama dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mendukung revisi pasal-pasal terkait tembakau dalam PP 28/2024 dan menolak rencana kenaikan CHT pada 2026.

    Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo turut menyebut pembatalan plain packaging sebagai langkah strategis bagi daerah penghasil tembakau. “Pembatalan penyeragaman bungkus rokok adalah langkah positif, terutama bagi daerah penghasil tembakau seperti Situbondo. Industri ini menyumbang penerimaan negara yang besar dan mendukung perekonomian daerah,” katanya.

    Ia menyoroti bahwa pembatasan terhadap IHT dapat berdampak langsung pada pendapatan daerah. Situbondo, misalnya, menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp59 miliar pada 2024, dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp73 miliar pada 2025. Selain itu, Rio memperingatkan bahwa plain packaging justru dapat memperbesar celah peredaran rokok ilegal karena menyulitkan konsumen membedakan produk legal dan ilegal.

    “Fokus pemerintah seharusnya pada pengendalian rokok ilegal, bukan pembatasan yang justru melemahkan industri legal,” tegasnya.

    Senada, Bupati Temanggung, Agus Setyawan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek kesehatan dan keberlanjutan ekonomi. Temanggung sebagai salah satu lumbung tembakau nasional sangat rentan terhadap kebijakan yang menekan sektor ini.

    “Kami berharap ada keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. Indonesia bukan Singapura atau Australia. Industri rokok kita melibatkan banyak pihak, dari hulu ke hilir,” imbuhnya.

    Agus menyoroti bahwa kebijakan seperti kenaikan cukai tahunan dan plain packaging dapat menurunkan daya serap industri terhadap hasil pertanian tembakau, yang pada akhirnya memukul petani dan buruh IHT. “Perputaran uang di Temanggung, Wonosobo, dan sekitarnya saat musim panen tembakau bisa mencapai Rp1,6 hingga Rp1,8 triliun,” ungkapnya.

    (shc/fdl)

  • Anggota Komisi IX DPR dan KON sepakat ojol merupakan mitra

    Anggota Komisi IX DPR dan KON sepakat ojol merupakan mitra

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Anggota Komisi IX DPR dan KON sepakat ojol merupakan mitra
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 21:44 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Obon Tabroni dan Koalisi Ojol Nasional (KON) sepakat bahwa ojek online (ojol) merupakan mitra, bukan pekerja atau buruh.

    Kesepakatan tersebut merespons langkah Pemerintah Indonesia yang menyatakan dukungan penerbitan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO), yang mengatur perlindungan terhadap pekerja platform digital, termasuk pengemudi ojol.

    “Tadinya saya bingung karena ada aspirasi yang menyatakan ojol sebagai pekerja, tapi setelah mendapatkan masukan dari rekan-rekan Koalisi Ojol Nasional, saya baru sadar bahwa benar ojol bukan pekerja dan bukan buruh, mereka adalah mitra,” kata Obon dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Obon pun menuturkan dirinya merupakan salah satu anggota tim perumus revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Ia mengaku saat ini masih menyerap aspirasi dari komunitas ojol yang ternyata memiliki pandangan berbeda dengan organisasi buruh.

    Adapun Ketua Umum Presidium Koalisi Ojol Nasional Andi Kristiyanto menegaskan penolakan terhadap dukungan Indonesia atas penerbitan Konvensi ILO terkait pekerja platform digital.

    Andi mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat, sehingga keterlibatan ILO dalam isu ojol di Indonesia dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara.

    “ILO nggak ada urusannya dengan nasib ojol di Indonesia, karena ojol di Indonesia bukan pekerja, dan bukan buruh. Jadi kami tolak intervensi ILO terhadap ojol di Indonesia,” ungkap Andi.

    Dia menilai adanya beberapa kelompok yang mengatasnamakan komunitas ojol untuk memperjuangkan status pekerja hanyalah upaya yang ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, dirinya meminta pemerintah dan DPR agar tidak terpancing oleh narasi tersebut.

    Melalui pernyataan tegas dan petisi, Koalisi Ojol Nasional pun menyatakan akan terus menjaga posisi independen mitra ojol dan menolak segala bentuk intervensi yang dianggap mengganggu sistem kemitraan yang selama ini telah berjalan.

    Petisi resmi yang diajukan berisi empat poin utama, yakni setop politisasi ojol oleh para elit politik dan pejabat negara, tolak ojol sebagai pekerja tetap, tolak potongan 10 persen yang tanpa kajian dan berdasar yang akan berdampak negatif pada mitra pengemudi, serta tolak kepentingan pribadi dan kelompok yang mengatasnamakan ojol.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) Agung Yudha mengingatkan apabila Konvensi ILO diterapkan di Indonesia, maka terdapat potensi hilangnya pekerjaan.

    Menurutnya, pemaksaan kebijakan ketenagakerjaan (seperti reklasifikasi mitra menjadi karyawan platform atau memaksakan pemberian manfaat setara karyawan) pada sektor mobilitas dan pengantaran digital dapat memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia, termasuk menurunnya pendapatan jutaan UMKM yang bergantung pada platform digital serta meningkatnya pengangguran.

    “Kebijakan ini akan menghilangkan kemampuan platform digital sebagai bantalan ekonomi nasional,” ujar Agung.

    Selain itu, menurut dia, efek domino dari kebijakan tersebut termasuk memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, menimbulkan gejolak sosial politik, dan turunnya kepercayaan investor, baik dalam maupun luar negeri, terutama dalam masa perekonomian dunia yang menantang saat ini.

    Sumber : Antara

  • Kapolri Kirim 700 Buruh Korban PHK ke Perusahaan di Cirebon dan Brebes

    Kapolri Kirim 700 Buruh Korban PHK ke Perusahaan di Cirebon dan Brebes

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberangkatkan sebanyak 700 buruh yang terdampak PHK di Tangerang, Cirebon, dan Garut.

    Dia menyampaikan, ratusan buruh itu bakal bekerja di dua perusahaan Cirebon dan Brebes yakni PT Indonesia Dreamers Sports dan PT Tah Sung Hung. Total, dua perusahaan ini nantinya bisa menyerap 35.000 tenaga kerja.

    “Hari ini secara bertahap kita berangkatkan 700 dan mungkin ke depan nanti akan ada kurang lebih seribu lagi secara bertahap,” ujar Sigit di Mabes Polri, Kamis (12/6/2025).

    Dia menyampaikan, ratusan buruh ditempatkan di perusahaan dengan sektor yang sama seperti sebelumnya. Artinya, penyerapan tenaga kerja oleh dua perusahaan itu tidak akan memiliki hambatan.

    “Ini tentunya menjadi kabar yang baik untuk rekan-rekan, khususnya yang memiliki pekerjaan yang hampir mirip,” tambah Sigit.

    Adapun, Sigit juga menyampaikan bahwa pelepasan buruh ini merupakan hasil dari kerja sama kepolisian bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemenaker. 

    Kala itu, korps Bhayangkara dan Kemenaker telah bersepakat membuat Desk Ketenagakerjaan untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan di kalangan buruh.

    “Dan harapan kita, kita bisa menuntaskan dari permasalahan buruhnya sampai mengkomunikasikan sehingga mereka mendapatkan lapangan kerja yang baru,” pungkasnya.