Xcloud.id

Topik: Buruh

  • BSU 2025 Tahap I Sudah Cair, Kapan Tahap Kedua?

    BSU 2025 Tahap I Sudah Cair, Kapan Tahap Kedua?

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Ketenagakerjaan sudah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU pada Selasa, 24 Juni 2025 kepada 2.450.068 pekerja.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yasseerli menjelaskan, masih sekitar 1 jutaan pekerja yang belum menerima bantuan subsidi upah dari total yang ditargetkan sebanyak 3.697.836 orang pada tahap I ini.

    “Tersisa 1.247.768 calon penerima BSU 2025 yang datanya masih diproses,” kata Menaker seperti dikutip PikiranRakyat.com dari Antara, Rabu, 25 Juni 2025.

    Sementara itu, pada pencairan BSU 2025 tahap 2, pihaknya sedang memverifikasi dan memvalidasi 4,5 juta data dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun, dia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai kapan BSU tahap kedua akan cair.

    Pencairan Melalui Himbara dan BSI

    Penyaluran bantuan subsidi upah tahap pertama melalui Bank Himbara, yaitu BRI, BNI, BTN, dan Mandiri. Sedangkan khusus penerima di wilayah Aceh, melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Besaran bantuan ini Rp600.000. Nominal ini merupakan total akumulasi 2 bulan sekaligus (Juni-Juli) karena per bulan Rp300.000.

    Diketahui, Bantuan Subsidi Upah adalah program bantuan pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi pekerja/buruh. Tahun ini bantuan tersebut diberikan juga kepada guru honorer dengan nominal yang sama seperti pekerja.

    Syarat Penerima BSU

    Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 5 Tahun 2025 syarat-syarat penerima BSU 2025 sebagai berikut:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI): Dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sah.

    2. Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan: Terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.

    3. Penghasilan Maksimal: Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kota (UMK) di wilayah Anda jika UMP/UMK lebih tinggi dari Rp3,5 juta.

    4. Bukan ASN, TNI, atau Polri: Tidak termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    6. Memiliki Rekening Bank Himbara: Diutamakan memiliki rekening di Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI khusus Aceh).

    Cara mengecek status bantuan subsidi upah dapat melalui Situs Resmi BPJS Ketenagakerjaan di https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/ dan Aplikasi JMO.***

  • Fenomena Lulusan Sarjana Jadi Sopir hingga ART, Ada Apa?

    Fenomena Lulusan Sarjana Jadi Sopir hingga ART, Ada Apa?

    Jakarta –

    Indonesia belum lepas dari permasalahan pelik tentang lapangan kerja. Mengutip data terbaru BPS, per Mei 2025 tingkat pengangguran terbuka di negara ini mencapai 4,76 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini mengalami kenaikan. Berdasarkan sumber data yang sama, per November 2024 Indonesia memiliki angka pengangguran terbuka sebanyak 4,40 persen.

    Mengutip data rilisan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), pada akhir Q1 2025, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan pengangguran terbesar di antara negara-negara berkembang di Asia. Besarnya rasio pengangguran di Indonesia juga dipengaruhi oleh jumlah Angkatan kerja yang setiap tahun terus bertambah.

    Sementara itu, fakta miris juga muncul dari mereka yang telah memiliki pekerjaan. Mengutip data rilisan BPS periode Februari 2025, rata-rata upah buruh berada di level 3,09 juta rupiah. Artinya, sebagian pendapatan per bulan mereka berada di bawah level UMR.

    Nyatanya, fenomena di bidang ini terus bermunculan. Setidaknya ada sebuah fakta baru yang tengah disoroti masyarakat. Bukan berhenti pada soal bekerja tidak sesuai jurusan kuliah, lulusan S1 kini terpaksa bekerja sebagai buruh.

    Fenomena ini dijelaskan secara gamblang oleh Pengamat Ketenagakerjaan UGM, Tadjudin Noor Effendi. Menurutnya, pangkal masalah banyaknya sarjana yang terpaksa bekerja di sektor informal seperti sopir hingga ART ini disebabkan oleh supply and demand lapangan pekerjaan yang timpang.

    “Angkatan kerja yang berusaha masuk pasar kerja itu cukup tinggi. Menurut data BPS kira-kira bergerak 3 juta sampai 3,5 juta orang. Nah secara teoritis itu setiap ada pertumbuhan ekonomi 1% dapat menciptakan peluang kerja 200 sampai 300 ribu,” kata Tadjudin.

    “Kira-kira kalau pertumbuhan 5%, katakan saja lah kita memiliki 300 ribu setiap satu persen, hanya 1,5 juta lapangan kerja yang dibuka. Yang masuk ke pasar kerja kira-kira bergerak 3 juta sampai 3,5 juta, berarti kan ada orang yang tidak bisa masuk pasar kerja bergerak sampai 1 juta sampai 1,5 juta,” sambung Tadjudin.

    gejala ini membuka fakta: ijazah bukan lagi faktor utama seseorang untuk memperoleh pekerjaan. Tidak bisa ditampik, para penyedia kerja tidak jarang meminta kualifikasi yang dibuktikan dengan ‘ijazah-ijazah’ tambahan. Berbagai bentuk piagam atau bukti keterampilan tambahan menjadi piranti tambahan yang justru menjadi faktor penting untuk menilai ‘harga’ seorang sarjana.

    Pada perkembangannya, peluang justru muncul dari sektor gig. Maka, bukan hal aneh apabila beberapa waktu belakangan muncul istilah pekerja gig atau gig worker. Oleh masyarakat, munculnya kelas pekerja baru ini ditangkap dan banyak diperbincangkan di media sosial.

    Lalu bagaimana tanggapan masyarakat tentang fenomena ini? Ikuti ulasannya di detikPagi.

    Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

    “Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!”

    (vrs/vrs)

  • Wamensos Ungkap Seluk-beluk Sekolah Rakyat: Target hingga Harapan

    Wamensos Ungkap Seluk-beluk Sekolah Rakyat: Target hingga Harapan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) menggenjot pelaksanaan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan yang ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia. Targetnya, tahun ini Sekolah Rakyat dapat menampung total 20.000 siswa.

    Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menjelaskan program ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi sekaligus menciptakan harapan baru bagi keluarga kurang mampu.

    Agus menjelaskan, sejak perintah turun pada Januari lalu, Kemensos berupaya keras mewujudkan 100 Sekolah Rakyat. 

    “Kami membentuk tim formatur yang diketuai Prof. M. Nur, mantan Menteri Pendidikan, serta satgas-satgas lintas kementerian untuk memastikan seluruh aspek berjalan baik, mulai dari guru, sarana prasarana, hingga anggaran,” ujar Agus dalam acara Diskusi Redaksi (Diksi) di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

    Kemensos menargetkan pada tahap 1 akan Sekolah Rakyat akan dibangun di 100 lokasi dengan total siswa yang dapat ditampung sebanyak 9.755 siswa. Kemudian untuk jumlah guru dan tenaga pendidik masing-masing berjumlah 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik. 

    Jika tahap I berjalan baik, akan dilanjutkan  tahap II dengan potensi lokasi sebanyak 167 lokasi.

    Pada tahap ini jumlah siswa yang ditampung targetnya sebanyak 10.600 siswa. Alhasil, total siswa yang mengikuti Sekolah Rakyat lebih dari 20.000 siswa.

    Kemudian pada tahap II, jumlah guru dan tenaga pendidik terlibat masing-masing sebanyak 2.180 guru dan 4.069 tenaga pendidik. 

    Lokasi 100 titik Sekolah Rakyat

    Agus menjelaskan dalam mewujudkan target tersebut, Kemensos berperan sebagai penyedia data siswa calon peserta didik, sedangkan kementerian lain seperti Kemendikbud, Kemenkeu, dan KemenPUPR terlibat dalam penyediaan guru, fasilitas, dan pendanaan. 

    “Kami juga menginventarisasi aset Kemensos, mengirim surat ke gubernur, bupati, dan walikota untuk dukungan aset daerah, serta memanfaatkan sentra-sentra rehabilitasi sosial untuk direvitalisasi menjadi sekolah,” tambahnya.

    Konsep Boarding School untuk Anak Miskin

    Dia menjelaskan Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan jenjang dari SD hingga SMA. Fasilitas yang disediakan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, dapur, ruang makan, lapangan olahraga, tempat ibadah, hingga perpustakaan. 

    “Walaupun siswanya dari keluarga miskin, fasilitas yang diberikan setara dengan sekolah unggulan. Ini sesuai perintah Presiden,” tegas Agus.

    Benchmark sekolah ini adalah sekolah unggulan milik CT Arsa Sukoharjo dan MAN Insan Cendikia Serpong, yang terbukti mampu melahirkan lulusan berkualitas dan berkarakter. 

    Dia menekankan ada tiga hal penting yang harus didapatkan anak-anak miskin saat bersekolah di Sekolah Rakyat. 

    “Ilmu pengetahuan, karakter kebangsaan dan agama, serta keterampilan hidup,” jelasnya.

    Agus mengatakan selain membangun sekolah dan karakter anak, program ini juga menyasar perbaikan rumah dan pemberdayaan ekonomi 500.000 kepala keluarga miskin. 

    Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan menjadi landasan kuat program ini. Dia berharap Sekolah Rakyat menciptakan harapan dan kebahagiaan baru bagi orang miskin. 

    “Mayoritas mereka adalah buruh informal di sektor pertanian, dengan penghasilan rata-rata Rp900.000–Rp2 juta. Program ini tidak hanya memutus rantai kemiskinan, tapi juga memuliakan dan memberdayakan orang miskin,” tegas Agus.

  • Heboh Presiden Korsel Calonkan Masinis KA Jadi Menteri Tenaga Kerja

    Heboh Presiden Korsel Calonkan Masinis KA Jadi Menteri Tenaga Kerja

    Seoul –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung mencalonkan seorang masinis kereta api, Kim Young Hoon, sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker). Kim sedang duduk di kursi masinis dan melakukan pekerjaannya mengemudikan rangkaian kereta api ketika pencalonan dirinya diumumkan ke publik.

    Kim yang seorang masinis berusia 57 tahun, seperti dilansir The Korea Herald, Rabu (25/6/2025), sedang mengoperasikan kereta api rute Gimcheon-Busan, dengan telepon genggamnya dimatikan, saat pemerintahan Presiden Lee mengumumkan pencalonannya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Buruh pada Senin (23/6) sore.

    Kim menuturkan dirinya tidak mengetahui pencalonan itu hingga satu jam setelah berita tersebut tersebar.

    Baru setelah menyelesaikan shift-nya dan turun dari kereta di Gimcheon, Provinsi Gyeongsang Utara, menurut laporan kantor berita Yonhap, Kim mendengar kabar dari rekan-rekannya bahwa dirinya telah dicalonkan menjadi Menaker Korsel yang baru dalam jajaran kabinet pemerintahan Presiden Lee.

    Pencalonan Kim sebagai Menaker itu menandai tonggak sejarah di Korsel, di mana dia menjadi pekerja kerah biru pertama di negara itu yang akan memimpin Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan.

    Langkah Presiden Lee mencalonkan Kim sebagai Menaker menuai pujian dan skeptisisme, yang menyoroti perdebatan yang berkembang mengenai representasi buruh di level atas pembuatan kebijakan.

    Kim memiliki pengalaman selama satu dekade dalam aktivisme buruh, termasuk memimpin Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU) dari tahun 2010 hingga tahun 2012. KCTU merupakan serikat buruh terbesar di Korsel, yang mewakili sekitar 1,2 juta pekerja.

    Kim masih harus menjalani sidang konfirmasi, semacam rapat dengar pendapat, di parlemen Korsel sebelum bisa secara resmi memegang jabatan sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Buruh.

    Kim juga mencetak sejarah sebagai anggota KCTU pertama yang dicalonkan untuk jabatan tersebut. Sejak Kementerian Ketenagakerjaan dan Buruh didirikan tahun 2010, para menteri yang memimpin kementerian itu biasanya dipilih dari kalangan pejabat pemerintah, administrator, profesor dan legislator.

    Kantor kepresidenan Korsel menjelaskan bahwa Kim dicalonkan sebagai sosok yang mewakili kaum buruh.

    “Kami mengharapkan dia memainkan peran kunci dalam memperkuat hak-hak kaum buruh dengan menangani berbagai isu seperti kecelakaan industri, ‘UU Amplop Kuning’, dan sistem kerja 4,5 hari seminggu,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Korsel, Kang Hoon Sik.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Demo Buruh Berlarut-larut di MM2100 Bekasi Dikhawatirkan Ancam Kepercayaan Investor Megapolitan 24 Juni 2025

    Demo Buruh Berlarut-larut di MM2100 Bekasi Dikhawatirkan Ancam Kepercayaan Investor Megapolitan 24 Juni 2025

    Demo Buruh Berlarut-larut di MM2100 Bekasi Dikhawatirkan Ancam Kepercayaan Investor
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Boby Agus Ramdan, menyebutkan,
    demo buruh
    yang terus berlarut di sebuah perusahaan kawasan MM2100,
    Cibitung
    , Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dikhawatirkan mengancam kepercayaan investor.
    “Jangan sampai aksi yang berlarut-larut ini mengganggu stabilitas kawasan industri dan mengancam kepercayaan investor,” ujar Boby saat dikonfirmasi, Selasa (24/6/2025).
    Boby mengaku banyak menerima keluhan atas aksi demonstrasi yang berlangsung berbulan-bulan di kawasan obyek vital nasional itu.
    Padahal, Boby bilang, ketertiban, keamanan  dan kepastian hukum merupakan faktor penting untuk mengundang investor agar mau berinvestasi di kawasan MM2100.
    “Kami tidak melarang mereka menyampaikan aspirasi. Tapi harus ada pengaturan yang tegas agar tidak mengganggu aktivitas industri yang mempekerjakan ribuan orang,” kata Boby.
    Boby pun mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi dan aparat proaktif memfasilitasi dialog antara buruh, serikat pekerja, dan perusahaan agar persoalan yang terjadi segera teratasi.
    “Kalau perlu dibentuk tim mediasi permanen untuk menyelesaikan potensi konflik di kawasan industri,” tegas dia.
    Terpisah, Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengakui bahwa aksi demo tersebut berdampak terhadap kenyamanan publik dan iklim investasi.
    Asep pun berjanji akan memanggil Dinas Tenaga Kerja dan pihak terkait untuk mendapat solusi yang dapat diterima semua pihak.
    “Nanti akan kita undang kembali pihak perusahaan dan serikat pekerja. Kita cari solusi supaya tidak berlarut-larut dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan menggelar demonstrasi di depan pintu sebuah perusahaan di Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).
    Aksi ini digelar menyusul pemecatan sepihak dua karyawan perusahaan tersebut bernama Slamet Bambang Waluyo dan Wiwin Zaini Miftah pada Oktober 2024.
    Slamet dan Wiwin merupakan ketua dan sekretaris Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (SPEE) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
    Atas pemecetan tersebut, ratusan buruh menggelar aksi demonstrasi sejak Maret 2025.
    “Tuntutan kami mencabut pemutusan hubungan kerja (PHK) ketua dan sekretaris PUK FSPMI perusahaan,” kata Koordinator Aliansi Buruh Bekasi Melawan Sarino saat dihubungi, Senin.
    Sarino menjelaskan, pihaknya sebelumnya telah berupaya menggelar mediasi dengan perusahaan, dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Namun mediasi tak menemukan titik temu.
    Akhirnya, pemerintah setempat menerbitkan sejumlah anjuran, di antaranya membatalkan PHK Bambang dan Wiwin.
    Selain itu, perusahaan dianjurkan untuk mempekerjakan kembali keduanya di posisi dan jabatan semula. Bahkan, perusahaan dianjurkan membayar upah keduanya selama tidak dipekerjakan.
    “Anjurannya
    clear
    bahwa Bambang dan Wiwin dipekerjakan lagi dengan alasan tidak punya unsur PHK,” tegas Sarino.
    Sarino dan buruh lainnya memastikan akan terus menggelar demonstrasi hingga tuntutan untuk kedua rekannya dipenuhi perusahaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapan Satgas PHK Dibentuk? Menaker: Masih Koordinasi dengan Setneg

    Kapan Satgas PHK Dibentuk? Menaker: Masih Koordinasi dengan Setneg

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan kabar terkini terkait pembentukan Satuan Tugas yang menangani Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Saat ini prosesnya masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    “Satgas PHK sekali lagi, ini kan saya sampaikan bahwa kita ingin Satgas itu dari hulu ke hilir. Jadi, dari segi draf regulasi itu kita sudah siapkan dan kita masih koordinasi dengan Setneg. Bukan di tangan presiden, kita masih koordinasi dengan Setneg,” kata Yassierli kepada wartawan di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (24/6/2025).

    Pembentukan Satgas PHK untuk merespons cepat ancaman PHK di berbagai sektor. Apalagi perang memanas antara Israel dan Iran hingga keterlibatan Amerika Serikat (AS) yang diprediksi bisa berdampak pada kondisi sektor ketenagakerjaan Indonesia.

    “Prediksi saya pribadi, ini tentu akan berdampak kepada industri-industri yang ekspor ke luar negeri karena tentu kondisi geopolitik itu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi secara global,” ucap Yassierli.

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat data sementara jumlah PHK mencapai sekitar 30.000 pekerja hingga minggu pertama Juni 2025. Meski begitu, data itu masih perlu dilakukan validasi yang saat ini dipusatkan di Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Naker).

    “Sekitar 30 ribuan sampai minggu pertama Juni 2025. Sekarang supaya data itu lebih valid, maka dipusatkan di Pusdatik di Barenbang karena untuk dilihat antara data real dari dinas dengan klaim JKP harus divalidasi dulu supaya benar-benar memberikan informasi yang akurat,” ucap Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

    Jumlah PHK Diperkirakan Meningkat

    Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) memperkirakan jumlah PHK di Indonesia meningkat seiring meluasnya perang yang terjadi antara Israel dan Iran hingga melibatkan AS.

    “Pasti berdampak kepada pelaku usaha yang ada di Indonesia dan lagi-lagi para pekerja buruh yang akan terdampak, paling buruk adalah PHK,” kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat kepada detikcom.

    Mirah menyebut banyak pelaku usaha yang melakukan ekspor ke Iran hingga AS. Dengan adanya perang tersebut, diperkirakan ekspor akan terganggu sehingga produksi dan penjualan akan menurun. Dampak terburuknya adalah pengurangan tenaga kerja.

    “Pada akhirnya nasib para pekerja dan memang sudah ada beberapa pengusaha yang menyampaikan kepada saya bahwa kemungkinan-kemungkinan akan terjadi penurunan produksi, penurunan penjualan. Dampak dari perang Israel-Iran ini ada dan akibatnya yang terburuk PHK,” imbuhnya.

    Tonton juga Video: Di Hadapan Prabowo, Serikat Buruh Tuntut Upah Layak-Satgas PHK

    (aid/ara)

  • Cara Buka Rekening Bank Himbara untuk Terima BSU Rp 600 Ribu

    Cara Buka Rekening Bank Himbara untuk Terima BSU Rp 600 Ribu

    Jakarta –

    Sebanyak 2,45 juta pekerja/buruh sudah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 300 ribu untuk periode Juni dan Juli 2025. Namun karena bantuan tunai ini dicairkan sekaligus, penerima manfaat akan mendapatkan total Rp 600 ribu.

    Namun, perlu diketahui, pencairan BSU Rp 600 ribu tersebut hanya dilakukan melalui bank-bank milik negara (Himbara) yakni BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri. Untuk itu bagi penerima manfaat yang belum memiliki rekening di Himbara disarankan segera membuka rekening di salah satu bank milik negara.

    Berdasarkan situs resmi pemberitaan pemerintah, indonesia.go.id, berikut cara buka rekening di Himbara melalui handphone:

    1. Cara Buka Rekening BRI Untuk Terima BSU Rp 600 Ribu

    Untuk membuka rekening BRI, Anda bisa memanfaatkan aplikasi BRImo. Ikuti langkah-langkah berikut ini:

    – Unduh aplikasi BRImo di Play Store atau App Store.
    – Pilih ‘Belum Punya Rekening BRI’, lalu tentukan produk tabungan dan cabang yang diinginkan.
    – Lakukan foto e-KTP, isi data diri lengkap, serta verifikasi melalui OTP SMS dan email.
    Selanjutnya, lakukan verifikasi wajah (selfie).
    – Setujui syarat dan ketentuan, lalu buat username, password, dan PIN.
    – Setelah semua proses selesai, rekening Anda akan langsung aktif dan siap digunakan.

    2. Cara Buka Rekening BNI Untuk Terima BSU Rp 600 Ribu

    – Unduh dan buka aplikasi BNI Mobile Banking.
    – Klik ‘Buka Rekening BNI-, lalu pilih produk tabungan yang sesuai (biasanya Taplus).
    – Siapkan e-KTP, NPWP (jika ada), dan tanda tangan di atas kertas putih.
    – Lengkapi data diri, lakukan selfie, dan proses verifikasi.
    – Rekening aktif setelah muncul nomor rekening dan kartu debit virtual

    *Penting: Lakukan setoran awal mulai dari Rp 50.000 agar rekening tidak otomatis tertutup.

    3. Cara Buka Rekening BTN Untuk Terima BSU Rp 600 Ribu

    – Unduh aplikasi BTN Digital (atau Btn Mobile Banking).
    – Pilih “Daftar’, kemudian klik pilihan “Buka Rekening Baru’.
    – Unggah e-KTP dan lengkapi data sesuai identitas.
    – Masukkan kode OTP yang Anda terima melalui SMS atau email.
    – Isi data pekerjaan dan penghasilan (opsional jika Anda ibu rumah tangga atau pelajar).
    – Buat ID pengguna, kata sandi, dan lakukan verifikasi wajah.
    – Setelah proses selesai, informasi rekening Anda akan dikirimkan melalui email.

    4. Cara Buka Rekening Bank Mandiri Untuk Terima BSU Rp 600 Ribu

    – Unduh aplikasi Livin’ by Mandiri.
    – Pilih ‘Belum Punya Rekening’, lalu ‘Buka Tabungan’.
    – Unggah e-KTP dan pastikan foto KTP Anda terlihat jelas.
    – Isi NIK, nama ibu kandung, nomor HP, dan alamat email Anda.
    – Lakukan verifikasi melalui SMS OTP dan email.
    – Buat password, PIN, dan ID pengguna.
    Setelah mengonfirmasi data, rekening Anda akan aktif dan siap digunakan.

    Setelah membuka rekening Himbara, selanjutnya penerima bantuan bansos gaji Rp 600 ribu harus memperbarui data pribadi khusus pada bagian rekening penerima di situs resmi BSU. Dengan begitu dana dapat segera dicairkan.

    – Kunjungi situs resmi BSU di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
    – Masukkan data yang diminta: NIK, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP, dan alamat email.
    – Sistem akan menampilkan status Anda sebagai penerima BSU. Jika Anda eligible, lanjutkan ke tahap pembaruan rekening.
    – Pilih nama Himbara dan masukkan nomor rekening aktif Anda sesuai dengan buku tabungan.
    – Klik ‘Lanjutkan’. Sistem akan menampilkan notifikasi ‘Pembaruan Rekening Berhasil’.
    – Setelah proses verifikasi selesai, dana BSU sebesar Rp 600.000 akan dicairkan langsung ke rekening Anda.

    Sebagai tambahan informasi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan tidak ada pemotongan dalam penyaluran program BSU. Sehingga jumlah yang diterima masing-masing pekerja/buruh tetap Rp 600 ribu.

    Sampai 24 Juni 2025, BSU sudah tersalurkan kepada 2,45 juta pekerja/buruh dari target sebanyak 3.697.836 penerima di tahap pertama. Sisanya sebanyak 1,24 juta pekerja/buruh masih dalam tahap proses penyaluran.

    “Tidak ada potongan. Jadi sesuai dengan anggaran yang kami minta kepada Kementerian Keuangan, sebesar itu lah yang kemudian diterima oleh para penerima upah,” kata Yassierli dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (24/6/2025).

    Lihat juga Video Prabowo Kumpulkan Bos Bank BUMN di Istana Hari Ini, Bahas Apa?

    (igo/fdl)

  • 2,4 Juta Pekerja Sudah Terima BSU Rp 600 Ribu, Cek Namamu di Sini!

    2,4 Juta Pekerja Sudah Terima BSU Rp 600 Ribu, Cek Namamu di Sini!

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan sebanyak 2,45 juta pekerja/buruh sudah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 300 ribu, dari target sebanyak 3.697.836 penerima di tahap pertama. Sisanya sebanyak 1,24 juta pekerja lainnya masih dalam tahap proses penyaluran.

    “Sampai dengan hari ini, Selasa, 24 Juni 2025 dari jumlah penerima BSU tahap satu yang ditetapkan sebanyak 3.697.836 penerima, sudah tersalurkan ke rekening penerima sebanyak 2.450.068 dan sisanya 1.247.768 masih dalam proses,” katanya dalam konferensi pers di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (24/6/2025).

    BSU ini diberikan sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk periode Juni dan Juli 2025. Namun karena bantuan tunai ini dicairkan sekaligus, sehingga total yang diterima masing-masing buruh menjadi Rp 600 ribu.

    Lantas siapa saja yang berhak menerima BSU ini?

    Diketahui para pekerja atau buruh yang berhak menerima BSU Rp 600 ribu sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

    Secara rinci dalam Pasal 3 Ayat 2 tertulis bantuan tunai ini diberikan kepada pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan:

    a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;
    b. peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan April 2025; dan
    c. menerima gaji/ipah paling banyak sebesar Rp 3.500.000 per bulan

    “Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/ipah dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,” tulis Pasal 3 Ayat 3 aturan itu.

    Kemudian dalam Pasal 5 Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 ditegaskan pemberian BSU Rp 600 ribu akan diprioritaskan bagi para pekerja/buruh yang tidak sedang menerima program keluarga harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum bansos itu disalurkan.

    Kemudian terakhir BSU dari pemerintah ini diberikan berdasarkan:

    a. jumlah Pekerja/Buruh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan

    b. ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

    Jadi buat detikers yang merasa berhak jadi penerima BSU Rp 600 ribu, buruan cek rekening. Atau jika tidak, segera cek apakah kamu merupakan penerima bansos gaji ini melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan.

    Cara Cek Nama Penerima BSU 2025 Melalui Situs Resmi BPJS Ketenagakerjaan.

    1. Kunjungi laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id

    2. Masukkan data yang diminta seperti NIK, tanggal lahir, dan nomor HP.

    3. Klik tombol cek untuk mengetahui apakah detikers termasuk penerima BSU.

    Demikian informasi seputar penerima BSU Rp 600 ribu yang sudah cair untuk 2,45 juta pekerja/buruh. Semoga informasi ini bermanfaat ya detikers.

    (igo/fdl)

  • Sudah Disalurkan, Cek Status Pencairan BSU 2025 di Sini

    Sudah Disalurkan, Cek Status Pencairan BSU 2025 di Sini

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sudah mulai cair setelah disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 24 Juni 2025.

    Kemnaker mengatakan telah menyalurkan BSU 2025 senilai Rp600.000 kepada 2,45 juta orang yang telah memenuhi syarat.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, penyaluran BSU 2025 akan dilakukan dalam beberapa tahap. Untuk tahap I, pemerintah akan mencairkan bantuan untuk 3,69 juta pekerja/buruh.

    “Sampai hari ini, Selasa, 24 Juni, dari jumlah penerima tahap I sebanyak 3.697.836 penerima, sudah tersalurkan ke rekening sebanyak 2,45 juta,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Selasa (24/6/2025).

    Sisanya atau sekitar 1,24 juta penerima, kata Yassierli, sedang dalam proses penyaluran.

    Untuk penyaluran BSU tahap II, Yassierli menyebut bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima. Saat ini, kata dia, data tersebut sudah dalam proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah.

    Adapun BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara dan Bank BSI untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh.

    Sementara itu, bagi penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

    “Kami antisipasi penerima BSU yang tidak memiliki rekenkng himbara akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia,” ujarnya.

    Cara Cek Status Penerima BSU Rp600.000

    Cara cek apakah anda termasuk karyawan yang terdaftar untuk menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dapat dilakukan dengan 3 cara.

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs https://bsu.kemnaker.go.id 
    Daftar akun jika belum memiliki
    Apabila sudah memiliki akun, login dan isi data diri lengkap seperti NIK, nama, tanggal lahir, dan lain-lain
    Cek notifikasi apakah Anda terdaftar sebagai penerima

    2. Melalui Situs BPJS Ketenagakerjaan

    3. Melalui Aplikasi Pospay

    Unduh aplikasi Pospay dari Play Store atau App Store
    Daftar untuk masuk ke dalam sistem. Apabila sudah punya akun, langsung lakukan login
    Masukkan NIK dan cek status pencairan bantuan

  • BSU 2025 Rp600.000 Mulai Cair, Cek Rekening Sekarang!

    BSU 2025 Rp600.000 Mulai Cair, Cek Rekening Sekarang!

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp300.000 per bulan untuk 2 bulan sekaligus. Bantuan ditujukan kepada pekerja/buruh untuk menjaga daya beli dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di platform media sosial X, sejumlah warganet telah menerima BSU 2025 senilai Rp600.000. Beberapa warganet tampak membagikan tangkapan layar bukti penerimaan BSU 2025.

    “Alhamdulillah, BSU 2025 sudah cair,” tulis akun @rosy***, dikutip Selasa (24/6/2025).

    Kendati begitu, tidak sedikit pula yang belum menerima BSU 2025. Melalui cuitan di akun @worksfess, banyak warganet yang curhat belum menerima BSU 2025.

    “Temenku sekantor tadi sore ada yang udah cair, tapi aku belum,” tulis akun @ca***.

    “Aku udah lolos tapi belum cair.. btw aku pake BNI sebagian temenku udah cair,” ujar @dich***.

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya menyebut bahwa masyarakat tidak perlu mendaftar untuk bisa mendapat BSU 2025. Bantuan akan langsung disalurkan ke rekening pekerja/buruh yang telah memenuhi syarat.

    Melalui platform media sosial resminya @kemnaker, Kemnaker menyebut bahwa bantuan akan langsung disalurkan ke rekening pekerja/buruh yang memenuhi syarat. 

    “BSU 2025 akan langsung disalurkan ke rekening pekerja/buruh yang memenuhi syarat. Jadi enggak perlu daftar apa pun,” tulis Kemnaker, dikutip Selasa (17/6/2025).

    Namun, Kemnaker mengingatkan masyarakat untuk memastikan data yang ada sudah diperbarui di BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Pasalnya, pemerintah akan menyalurkan BSU berdasarkan data yang masuk dan valid dari BPJS Ketenagakerjaan. “Pastikan data kamu sudah ter-update di BPJS Ketenagakerjaan dan sesuai dengan ketentuan,” ujar Kemnaker.

    Syarat penerima BSU telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

    Syarat Penerima BSU 2025 

    1.Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan 

    2.Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025, dan 

    3.Menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan 

    Adapun, pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara. 

    Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan pemberian BSU 2025 kepada pekerja yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan, sebelum BSU disalurkan.