Jakarta –
Pada 9 April lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan menunda selama tiga bulan penerapan tarif impor balasan (resiprokal). Negara-negara yang terdampak kebijakan tersebut diberi kesempatan negosiasi dengan Pemerintah AS hingga 9 Juli 2025
Jika kata sepakat tak tercapai hingga batas waktu tersebut maka harus siap menghadapi tarif impor lebih tinggi.
Jelang tenggat waktu berakhir, Gedung Putih bersiap menyampaikan pesan kepada sekitar selusin negara. AS seakan memperingatkan bahwa waktu mulai habis dan ada tarif baru yang akan berlaku.
Pada Jumat pagi (4/7/2025), Trump menegaskan dia akan mengirim pemberitahuan ke 10 sampai 12 negara per hari. Isinya adalah tarif baru yang akan mulai diberlakukan pada 1 Agustus.
“Nilainya bervariasi, mungkin ada yang dikenakan tarif 60% sampai 70%, ada juga yang 10% atau 20%. Kita sudah siapkan format akhirnya. Intinya menjelaskan berapa tarif yang harus dibayar tiap negara,” ujarnya, dikutip dari CNN, Sabtu (5/7/2025).
Sebelumnya, Trump telah menetapkan tarif resiprokal hingga 50% untuk sebagian besar mitra dagang AS. Jadi tarif baru sebesar 60% atau 70% jelas lebih tinggi dari itu.
Keputusan ini membuat pasar saham AS jatuh ke zona bearish, sementara obligasi dan dolar AS ikut tertekan. Pasar saham dan obligasi di AS tutup karena Hari Kemerdekaan, tapi pasar saham global langsung turun.
Belum jelas negara mana saja yang akan menerima surat tarif itu. Tapi Trump pernah menyebut beberapa mitra dagang seperti Uni Eropa dan Jepang yang dianggap terlalu menekan dalam negosiasi.
Trump juga mengancam akan mengirim surat ke Jepang yang disebutnya manja dan menetapkan tarif hingga 35%. Meski begitu, bisa jadi itu hanya taktik nego, dan belum bisa dipastikan apakah negara-negara itu termasuk yang kena tarif baru.
Trump berharap surat-surat tersebut sudah dikirim sebelum batas waktu internal pemerintah, yaitu 9 Juli. Namun pemerintah sempat mengatakan tenggat itu bisa fleksibel jika ada negara yang benar-benar serius bernegosiasi.
Seorang diplomat Uni Eropa mengatakan bahwa mereka sedang berada di tengah negosiasi yang sangat sulit, dan kemungkinan akan berlanjut hingga akhir pekan menjelang batas waktu itu. Diplomat yang enggan disebutkan namanya itu mengaku belum tahu apakah tenggat 9 Juli akan diperpanjang jika kesepakatan belum tercapai.
Sementara itu, Juru bicara perdagangan dari Komisi Eropa, Olof Gill, belum mau membagikan rincian negosiasi karena prosesnya masih dalam tahap yang sangat sensitif.
Tenggat Waktu Fleksibel
Di sisi lain, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menjelaskan bahwa tenggat waktu negosiasi sebenarnya tidak kaku, khususnya untuk negara-negara yang masih dalam proses pembicaraan dan belum mencapai kesepakatan seperti India.
Hal itu juga ditegaskan oleh Menteri Keuangan Scott Bessent. Ia mengatakan negosiasi bisa saja selesai paling lambat Hari Buruh (Labor Day) yang jatuh pada 1 September 2025. Artinya ada kemungkinan waktu tambahan dibanding tenggat resmi 9 Juli.
Namun Trump tampaknya mengoreksi sendiri pernyataan itu pada hari Jumat. Saat ditanya apakah masih ada kelonggaran untuk tenggat tarif, ia menjawab tidak ada.
“Mereka akan mulai membayar tarif pada 1 Agustus. Uangnya akan mulai masuk ke Amerika Serikat sejak tanggal itu, hampir semuanya,” ujar Trump.
Meski begitu, sehari sebelumnya Bessent memperkirakan akan ada gelombang kesepakatan sebelum 9 Juli. Bagi negara-negara yang belum mencapai kesepakatan, masih ada kemungkinan sekitar 100 negara hanya akan dikenakan tarif minimum sebesar 10%.
(ily/hns)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5273034/original/060012500_1751608687-Jelantah.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Cara Buruh Rokok di Kudus Kampanye Ramah Lingkungan dengan Jelantah")
