Topik: BOS

  • Reaksi Marquez usai Dibela Bos Ducati saat Diejek Penonton di Mugello

    Reaksi Marquez usai Dibela Bos Ducati saat Diejek Penonton di Mugello

    Jakarta

    Marc Marquez merespons sikap bos Ducati, Davide Tardozzi yang membelanya setelah diejek penonton di Sirkuit Mugello, Italia. Pebalap berjuluk The Baby Alien itu mengaku sangat berterima kasih.

    Disitat dari Motorsport, Marc Marquez menjadi sasaran cemoohan penonton usai meraih kemenangan di Sirkuit Mugello. Sebab, dia merupakan pebalap Spanyol dan berstatus sebagai rival ‘abadi’ Valentino Rossi.

    Namun, ketika sorakan dan ejekan makin menggema di lintasan, Tardozzi langsung menghampiri kerumunan penonton. Dia menaruh telunjuk di depan bibir dan berkata ‘diam! Dia mengenakan warna merah!’ sambil menunjukkan jersey Ducati yang dikenakannya.

    Momen Marc Marquez dibela bos Ducati. Foto: Doc. Ducati

    Ejekan bukan hanya terjadi di Sprint Race, melainkan juga saat balapan inti atau Race di hari Minggu. Kondisinya makin buruk setelah pebalap 32 tahun itu keluar sebagai pemenang.

    Saat sesi konferensi pers (konpers), Marquez tak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya ke Tardozzi. Menurutnya, sikap tersebut dibutuhkan timnya yang saat ini berjuang meraih gelar juara.

    “Pada akhirnya, (siulan) adalah sesuatu yang tidak bisa kami kendalikan, yang tidak bisa saya kendalikan. Tapi, saya menghargai dan berterima kasih kepada Davide Tardozzi atas sikapnya. Dia, pada akhirnya, tak hanya membela saya, tapi seluruh rider Ducati,” ujar Marquez, dikutip Selasa (24/6).

    “Bisa jadi saya itu Francesco Bagnaia, Enea Bastianini atau Jack Miler di masa lalu. Dia benar-benar manajer tim yang sangat baik, dan dia membela saya. Dia juga mendukung mereka yang bersorak untuk Pecco karena dia local hero,” tambahnya.

    Marc Marquez menang MotoGP Italia. Foto: REUTERS/Jennifer Lorenzini

    Sebelumnya, Marquez sempat menyayangkan sikap penonton di Italia yang mengejek dia dan adiknya, Alex Marquez di Sirkuit Mugello. Sebab, menurutnya, penggemar MotoGP sejati tak akan bersikap demikian.

    “Jika Anda adalah penggemar sejati balap motor, Anda bisa mendukung pebalap Anda, meneriakkan nama Pecco setiap saat, dan ini bagus. Saya menyukainya, karena dia adalah pahlawan lokal,” tuturnya.

    “Tetapi orang-orang yang mencemooh saya, atau Alex karena nama belakangnya ‘Márquez’, atau bendera Spanyol karena saya orang Spanyol, itu tidak masuk akal dan mereka bukan penggemar MotoGP sejati,” kata Marquez menambahkan.

    (sfn/dry)

  • Ada 56,8 Juta Peserta JKN Nonaktif, Bos BPJS Kesehatan Ungkap Penyebabnya

    Ada 56,8 Juta Peserta JKN Nonaktif, Bos BPJS Kesehatan Ungkap Penyebabnya

    Jakarta

    Jumlah peserta nonaktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meningkat dari tahun ke tahun. Per Maret 2025, jumlah peserta non-aktif telah mencapai 56,8 juta jiwa. Angka ini naik dari 55,4 juta jiwa pada akhir 2024 dan 53,8 juta jiwa pada 2023. Adapun pada 2022, jumlah peserta non-aktif tercatat sebanyak 44,4 juta jiwa.

    Dari total peserta nonaktif tersebut, sebanyak 41,5 juta jiwa merupakan hasil mutasi kepesertaan, sementara sisanya disinyalir karena tunggakan iuran.

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof Ali Ghufron Mukti tidak menampik kemungkinan peserta tidak aktif akan terus bertambah di tengah penonaktifan 7,3 juta peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) karena penyesuaian data. Hal ini disebabkan peserta yang semula PBI kemungkinan mendadak enggan membayar karena beralih ke iuran mandiri.

    “Iya bisa (bertambah peserta nonaktif). Karena yang bersangkutan nggak tahu nonaktif, kita kan masalahnya banyak peserta itu tidak aktif cari tahu, ada tetapi sangat sedikit yang mungkin berkaitan di sektor kesehatan saja malah,” terang Prof Ghufron saat ditemui detikcom di Gedung BPOM RI, Selasa (24/6/2025).

    Prof Ghufron kembali mengingatkan masyarakat secara berkala memastikan aktif atau tidaknya kepesertaan BPJS Kesehatan. Hal ini demi menghindari kemungkinan peserta tidak bisa memanfaatkan layanan BPJS saat berobat.

    Terlebih, akses pengecekan semakin dipermudah dengan adanya JKN Mobile.

    “Itu seluruh masyarakat harus cek saya ini aktif atau nggak BPJS, jangan sampai terlambat, sudah sakit baru bingung, lho kok nggak aktif?”

    “Jadi setiap saat bisa mengecek, kan gampang kita sudah punya Super App, Mobile JKN, banyak masyarakat belum tahu, kalau sekarang nggak perlu antre ke RS, cek di situ saja, aplikasi, sudah tahu, oh kapan nanti dilayani di klinik mana? Komplit sekali,” lanjut dia.

    (naf/kna)

  • Nikita Mirzani akan ajukan eksepsi soal kasus pemerasan Reza Gladys

    Nikita Mirzani akan ajukan eksepsi soal kasus pemerasan Reza Gladys

    Jakarta (ANTARA) – Nikita Mirzani akan mengajukan keberatan (eksepsi) soal kasus pemerasan dan pengancaman bos perawatan kulit (skincare) milik dokter Reza Gladys (RGP) dengan membayar Rp4 miliar.

    “Saya sudah tahu, saya akan melakukan eksepsi karena semua yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah bualan sangat banyak sekali kata-kata dihilangkan,” kata Nikita dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.

    Nikita mengatakan apa yang disampaikan JPU terbilang halusinasi lantaran tak sesuai yang diyakininya.

    “Yang dibacakan oleh JPU adalah halusinasi,” ucapnya.

    Adapun dakwaan yang dibacakan JPU dalam persidangan yakni Nikita Mirzani mengancam bos perawatan kulit (skincare) milik dokter Reza Gladys (RGP) membayar Rp4 miliar untuk uang tutup mulut terkait produk yang dijualkan.

    Kemudian, dikatakan Nikita menggunakan uang tersebut untuk membayar sisa kredit pemilikan rumah (KPR).

    Singkat cerita, pada awalnya akun media sosial Tiktok milik saksi dr. Samira dengan nama akun @dokterdetektif melakukan ulasan produk milik Reza. Dikatakan produk itu terlalu mahal dan memiliki kandungan kosmetik berbahaya sodium lauryl sulfate (SLS).

    Semenjak akun @dokterdetektif melakukan ulasan itu, Nikita Mirzani juga mengajak para penonton siaran langsung (live) TikTok untuk tidak membeli produk Reza Gladys.

    Pada 27 Oktober 2024, saksi Reza menerima panggilan video (video call) dari saksi dr. Oky Pratama yang menyarankan untuk membungkam Nikita Mirzani.

    Dikatakan, Nikita akan terus menghajar saksi Reza apabila keduanya tidak bertemu.

    Pada 14 November 2024, asisten Nikita yakni IM sebagai perantara menerima Rp2 miliar yang ditransfer dan sisanya diberikan secara tunai.

    Nikita ditahan sejak Kamis (5/6) atau selama 19 hari di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

    Berdasarkan informasi yang tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara dengan nomor 362/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL telah dilimpahkan pada Selasa (17/6). Sidang perdana akan digelar pada Selasa (24/6) pukul 09.00 WIB.

    Kasus tersebut bermula saat Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekkan produk perawatan kulit (skincare) milik dokter GP.

    Selain itu, diduga melakukan pemerasan terhadap korban hingga miliaran rupiah.

    Akibat hal tersebut korban akhirnya melaporkan Nikita Mirzani dan asistennya ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024 terkait dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan serta Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cara Buka Rekening Bank Himbara untuk Terima BSU Rp 600 Ribu

    Cara Buka Rekening Bank Himbara untuk Terima BSU Rp 600 Ribu

    Jakarta

    Sebanyak 2,45 juta pekerja/buruh sudah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 300 ribu untuk periode Juni dan Juli 2025. Namun karena bantuan tunai ini dicairkan sekaligus, penerima manfaat akan mendapatkan total Rp 600 ribu.

    Namun, perlu diketahui, pencairan BSU Rp 600 ribu tersebut hanya dilakukan melalui bank-bank milik negara (Himbara) yakni BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri. Untuk itu bagi penerima manfaat yang belum memiliki rekening di Himbara disarankan segera membuka rekening di salah satu bank milik negara.

    Berdasarkan situs resmi pemberitaan pemerintah, indonesia.go.id, berikut cara buka rekening di Himbara melalui handphone:

    1. Cara Buka Rekening BRI Untuk Terima BSU Rp 600 Ribu

    Untuk membuka rekening BRI, Anda bisa memanfaatkan aplikasi BRImo. Ikuti langkah-langkah berikut ini:

    – Unduh aplikasi BRImo di Play Store atau App Store.
    – Pilih ‘Belum Punya Rekening BRI’, lalu tentukan produk tabungan dan cabang yang diinginkan.
    – Lakukan foto e-KTP, isi data diri lengkap, serta verifikasi melalui OTP SMS dan email.
    Selanjutnya, lakukan verifikasi wajah (selfie).
    – Setujui syarat dan ketentuan, lalu buat username, password, dan PIN.
    – Setelah semua proses selesai, rekening Anda akan langsung aktif dan siap digunakan.

    2. Cara Buka Rekening BNI Untuk Terima BSU Rp 600 Ribu

    – Unduh dan buka aplikasi BNI Mobile Banking.
    – Klik ‘Buka Rekening BNI-, lalu pilih produk tabungan yang sesuai (biasanya Taplus).
    – Siapkan e-KTP, NPWP (jika ada), dan tanda tangan di atas kertas putih.
    – Lengkapi data diri, lakukan selfie, dan proses verifikasi.
    – Rekening aktif setelah muncul nomor rekening dan kartu debit virtual

    *Penting: Lakukan setoran awal mulai dari Rp 50.000 agar rekening tidak otomatis tertutup.

    3. Cara Buka Rekening BTN Untuk Terima BSU Rp 600 Ribu

    – Unduh aplikasi BTN Digital (atau Btn Mobile Banking).
    – Pilih “Daftar’, kemudian klik pilihan “Buka Rekening Baru’.
    – Unggah e-KTP dan lengkapi data sesuai identitas.
    – Masukkan kode OTP yang Anda terima melalui SMS atau email.
    – Isi data pekerjaan dan penghasilan (opsional jika Anda ibu rumah tangga atau pelajar).
    – Buat ID pengguna, kata sandi, dan lakukan verifikasi wajah.
    – Setelah proses selesai, informasi rekening Anda akan dikirimkan melalui email.

    4. Cara Buka Rekening Bank Mandiri Untuk Terima BSU Rp 600 Ribu

    – Unduh aplikasi Livin’ by Mandiri.
    – Pilih ‘Belum Punya Rekening’, lalu ‘Buka Tabungan’.
    – Unggah e-KTP dan pastikan foto KTP Anda terlihat jelas.
    – Isi NIK, nama ibu kandung, nomor HP, dan alamat email Anda.
    – Lakukan verifikasi melalui SMS OTP dan email.
    – Buat password, PIN, dan ID pengguna.
    Setelah mengonfirmasi data, rekening Anda akan aktif dan siap digunakan.

    Setelah membuka rekening Himbara, selanjutnya penerima bantuan bansos gaji Rp 600 ribu harus memperbarui data pribadi khusus pada bagian rekening penerima di situs resmi BSU. Dengan begitu dana dapat segera dicairkan.

    – Kunjungi situs resmi BSU di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
    – Masukkan data yang diminta: NIK, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP, dan alamat email.
    – Sistem akan menampilkan status Anda sebagai penerima BSU. Jika Anda eligible, lanjutkan ke tahap pembaruan rekening.
    – Pilih nama Himbara dan masukkan nomor rekening aktif Anda sesuai dengan buku tabungan.
    – Klik ‘Lanjutkan’. Sistem akan menampilkan notifikasi ‘Pembaruan Rekening Berhasil’.
    – Setelah proses verifikasi selesai, dana BSU sebesar Rp 600.000 akan dicairkan langsung ke rekening Anda.

    Sebagai tambahan informasi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan tidak ada pemotongan dalam penyaluran program BSU. Sehingga jumlah yang diterima masing-masing pekerja/buruh tetap Rp 600 ribu.

    Sampai 24 Juni 2025, BSU sudah tersalurkan kepada 2,45 juta pekerja/buruh dari target sebanyak 3.697.836 penerima di tahap pertama. Sisanya sebanyak 1,24 juta pekerja/buruh masih dalam tahap proses penyaluran.

    “Tidak ada potongan. Jadi sesuai dengan anggaran yang kami minta kepada Kementerian Keuangan, sebesar itu lah yang kemudian diterima oleh para penerima upah,” kata Yassierli dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (24/6/2025).

    Lihat juga Video Prabowo Kumpulkan Bos Bank BUMN di Istana Hari Ini, Bahas Apa?

    (igo/fdl)

  • Jurus Bos Badan Gizi Cegah Penyelewengan Dana Makan Bergizi Gratis

    Jurus Bos Badan Gizi Cegah Penyelewengan Dana Makan Bergizi Gratis

    Jakarta

    Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan penguatan sistem pengawasan dan tata kelola keuangan menjadi prioritas utama program. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan secara akuntabel dan berkelanjutan.

    Dalam struktur organisasi dan tata kelola, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan terdapat dua unsur pengawas internal yang secara khusus dibentuk, yaitu Inspektorat Utama serta Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan.

    “Dengan keberadaan dua struktur pengawas internal ini, BGN merasa cukup untuk mengawal seluruh pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia,” ujar Dadan melalui keterangan resmi, Selasa (24/6/2025).

    Dadan menerangkan kedua struktur ini memiliki tugas dan fungsi pengawasan yang komprehensif dan saling melengkapi. Inspektorat Utama fokus pada audit dan evaluasi internal. Sementara, Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan berperan aktif dalam monitoring teknis pelaksanaan program di lapangan, termasuk kepatuhan terhadap standar operasional dan pelaporan berkala dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Lebih lanjut, BGN juga menetapkan kebijakan tegas terkait mekanisme pendanaan. Dadan menjelaskan, setiap SPPG hanya boleh mulai beroperasi jika dana operasional telah ditransfer terlebih dahulu.

    Kebijakan pembayaran di muka ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran kegiatan tanpa hambatan administratif. Hal ini menjawab antisipasi BGN agar tidak terjadi lagi kasus tunggakan pembayaran dalam kasus SPPG di Kalibata dengan Media Berkat Nusantara.

    “BGN memiliki kebijakan terkait pembayaran yaitu dilakukan di awal sebelum kegiatan operasional SPPG. SPPG tidak boleh beroperasi jika dana operasional belum ditransfer ke SPPG,” tambah Dadan.

    Dadan menambahkan, seluruh dana operasional disalurkan melalui sistem akun virtual, sebuah mekanisme keuangan digital yang memungkinkan pemantauan secara real-time dan transparan. Pihaknya akan terus memperkuat tata kelola kelembagaan, memastikan prosedur berjalan sesuai regulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program MBG di seluruh wilayah Indonesia.

    “Kebijakan ini dibuat agar keberlangsungan SPPG bisa berjalan dengan baik,” imbuh Dadan.

    (rea/rrd)

  • PN Jaksel gelar sidang dakwaan Nikita Mirzani soal dugaan pemerasan

    PN Jaksel gelar sidang dakwaan Nikita Mirzani soal dugaan pemerasan

    Artis Nikita Mirzani saat keluar dari Rutan Polda Metro Jaya menuju ke Kejari Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025). ANTARA/Ilham Kausar.

    PN Jaksel gelar sidang dakwaan Nikita Mirzani soal dugaan pemerasan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) menggelar sidang dakwaan Nikita Mirzani soal dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap bos perawatan kulit (skincare) milik dokter GP.

    “Rencananya sidang dengan agenda pembacaan dakwaan pada pagi hari,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, Eko Budisusanto saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan informasi yang tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara dengan nomor 362/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL telah dilimpahkan pada Selasa (17/6). Sidang perdana akan digelar pada Selasa (24/6) pukul 09.00 WIB.

    Untuk persidangan tersebut, kejaksaan menunjuk lima orang menjadi tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni Refina Donna Sihombing, Inda Putri Manurung, Monica Sevi Herawati, Nuli Nali Murti, dan Victhor Mouri.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyebutkan berkas perkara artis Nikita Mirzani terkait kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap bos perawatan kulit (skincare) telah dinyatakan lengkap atau P21 sehingga bisa segera dilimpahkan ke Kejaksaan pada Kamis (5/6).

    Kasus tersebut bermula saat Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekkan produk perawatan kulit (skincare) milik dokter GP. Selain itu juga diduga melakukan pemerasan terhadap korban hingga miliaran rupiah.

    Akibat hal tersebut korban akhirnya melaporkan Nikita Mirzani dan asistennya ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024 terkait dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan serta Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Sumber : Antara

  • 7,3 Juta Peserta PBI Dinonaktifkan, Ada Apa? Begini Kata Bos BPJS Kesehatan

    7,3 Juta Peserta PBI Dinonaktifkan, Ada Apa? Begini Kata Bos BPJS Kesehatan

    Jakarta

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof Ali Ghufron Mukti memastikan 7,3 juta peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) yang dinon-aktifkan tidak lantas mengurangi jatah 98,7 juta PBI seperti yang diamanatkan Undang Undang.

    Total 7,3 juta PBI akan digantikan dengan yang sesuai verifikasi Kementerian Sosial melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini untuk memastikan penerima manfaat benar-benar termasuk kategori miskin dan rentan miskin.

    “Itu diganti, orangnya bisa ganti, (PBI), jumlahnya kan tetap,” tegas Prof Ghufron saat ditemui detikcom di Gedung BPOM RI, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Prof Ghufron memberikan catatan peserta yang merasa masuk kategori PBI tetapi dinonaktifkan per Mei 2025, bisa langsung melakukan reaktivasi.

    Dengan syarat, melapor ke dinas sosial setempat, mengikuti proses verifikasi dan dinyatakan benar masuk kategori miskin atau hampir miskin, hingga pertimbangan lain yang bersangkutan memiliki penyakit kronis atau kondisi darurat yang diperlukan penanganan sesegera mungkin.

    “Kalau seperti itu, bisa langsung reaktivasi,” tandasnya.

    Masyarakat yang mendatangi fasilitas kesehatan dan baru mengetahui kepesertaannya non-aktif namun tidak masuk kategori PBI, tetap bisa mendapatkan pelayanan. Namun, dilanjutkan sebagai pasien mandiri.

    Prof Ghufron menyesalkan masih banyak warga yang tidak mengecek terlebih dulu kepesertaannya sebelum menjalani pengobatan di fasilitas kesehatan klinik maupun rumah sakit. Pasalnya, saat ini akses pengecekan relatif lebih mudah melalui JKN Mobile.

    Selain mengecek status peserta, JKN Mobile juga mempermudah proses pendaftaran sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengantre.

    “Itu seluruh masyarakat harus cek saya ini aktif atau nggak BPJS, jangan sampai terlambat, sudah sakit baru bingung, lho kok nggak aktif?”

    “Jadi setiap saat bisa mengecek, kan gampang kita sudah ounya Super App, Mobile JKN, banyak masyarakat belum tahu, kalau sekarang nggak perlu antre ke RS, cek di situ saja, aplikasi, sudah tahu, oh kapan nanti dilayani di klinik mana? Komplit sekali,” pungkasnya.

    (naf/naf)

  • Bos Telegram Bagikan Warisan Rp230 Triliun ke 100 Anaknya

    Bos Telegram Bagikan Warisan Rp230 Triliun ke 100 Anaknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pendiri Telegram Pavel Durov mengatakan akan membagikan harta warisan ke 100 anaknya.

    Taipan teknologi asal Rusia tersebut mengatakan tak menyangka akan menjadi jutawan dalam waktu singkat. Dalam sebuah wawancara, ia pun mengaku tak membeda-bedakan anaknya.

    Ia akan membagikan harta warisan senilai US$13,9 miliar atau hampir Rp230 triliun kepada 100 anaknya.

    Harta tersebut akan diberikan kepada enam anak dari hasil hubungan dengan sejumlah wanita dan sejumlah anak lainnya yang ia lahirkan melalui donor sperma.

    Dalam sebuah wawancara luas yang diterbitkan pada Kamis (19/6) di majalah politik Prancis, Le Point, Durov mengungkapkan bahwa ia tidak membedakan antara anak-anaknya yang sah dari tiga wanita yang berbeda dan mereka yang dikandung dari sperma yang disumbangkannya.

    Durov telah menyumbang ke klinik sperma selama 15 tahun, yang memberi tahu dia bahwa dia telah membantu mengandung lebih dari 100 bayi di 12 negara.

    Beruntung bagi mereka, karena mereka baru saja dimasukkan dalam surat wasiat Durov, meskipun mungkin tidak mengenal ayah biologis mereka yang kaya raya.

    “Saya menulis surat wasiat saya baru-baru ini. Saya tidak membuat perbedaan antara anak-anak saya, baik yang dikandung secara alami dan yang berasal dari sumbangan sperma saya. Mereka semua adalah anak-anak saya dan semuanya akan memiliki hak yang sama! Saya tidak ingin mereka saling mencabik setelah kematian saya,”kata Durov kepada publikasi Prancis Le Point, dilansir Fortune, Sabtu (21/6/2025).

    Artinya akan ada setidaknya 106 anaknya masing-masing bisa mendapatkan sekitar US$132 juta karena memiliki hubungan dengan pengusaha kelahiran Rusia tersebut.

    Namun, mereka harus menunggu lama sebelum mewarisi kekayaan itu.

    “Saya memutuskan bahwa anak-anak saya tidak akan memiliki akses ke kekayaan saya hingga jangka waktu tiga puluh tahun ke depan, mulai dari hari ini,” lanjut Durov.

    Dia masih ingin mereka hidup seperti orang normal, membangun diri mereka sendiri, belajar untuk percaya pada diri mereka sendiri, mampu berkarya, dan tidak bergantung pada rekening bank.

    “Karena saya tidak menjual Telegram, tidak masalah. Saya tidak memiliki uang ini di rekening bank. Aset likuid saya jauh lebih rendah – dan itu tidak berasal dari Telegram: aset tersebut berasal dari investasi saya di bitcoin pada tahun 2013,” ujarnya.

    Kemudian terkait menulis wasiat, Durov mengatakan bahwa pekerjaannya ini mengundang banyak musuh. Untuk itu ia ingin melindungi Telegram dan anak-anaknya.

    Untuk diketahui, Give Legacy, sebuah klinik sperma dan kesuburan, memberi tahu Fortune apakah mereka tahu atau tidak bahwa mereka akan mendapatkan rejeki nomplok dari ayah kandung mereka bergantung pada apakah Durov adalah “donor langsung”, yang dikenal oleh orang tua kandung, atau “donor anonim” dengan peraturan yang lebih ketat.

  • Bos The Fed Lapor ke Parlemen AS, Bahas Alasan Tahan Suku Bunga

    Bos The Fed Lapor ke Parlemen AS, Bahas Alasan Tahan Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Federal Reserve Jerome Powell dijadwalkan akan memberikan kesaksian di hadapan parlemen AS pekan ini. 

    Melansir Bloomberg pada Selasa (24/6/2025) Powell akan mencoba menjelaskan alasan bank sentral tetap mempertahankan suku bunga acuan hingga setidaknya September, meski terus ditekan oleh Presiden Donald Trump agar segera menurunkannya.

    Powell akan tampil di hadapan Komite Jasa Keuangan DPR AS pada Selasa pukul 10.00 waktu setempat dan kembali bersaksi keesokan harinya di Komite Perbankan Senat. 

    Kesaksian ini dilakukan hanya beberapa hari setelah The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Kondisi ini juga terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik menyusul serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran yang memicu kekhawatiran lonjakan harga minyak dan guncangan terhadap ekonomi global.

    Dalam pernyataan resminya nanti, Powell diperkirakan akan mengulangi pesan dari konferensi pers pekan lalu, bahwa bank sentral masih dalam posisi cukup baik untuk menunggu dan melihat arah ekonomi sebelum mengambil langkah lebih lanjut terhadap suku bunga.

    “Kami ingin mendapatkan lebih banyak data. Selama ekonomi tetap dalam kondisi solid, kami punya ruang untuk menunggu,” ujar Powell pekan lalu. 

    Dia juga menegaskan bahwa beban tarif impor pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen akhir.

    Hingga saat ini, kebijakan tarif pemerintahan Trump belum menunjukkan dampak signifikan terhadap lonjakan harga maupun peningkatan pengangguran yang dikhawatirkan sejumlah pembuat kebijakan. Bahkan, data inflasi inti pilihan The Fed diperkirakan hanya naik 0,1% pada Mei, menandai periode inflasi paling jinak dalam tiga bulan sejak 2020.

    Dua gubernur The Fed, Christopher Waller dan Michelle Bowman, menyatakan dampak tarif terhadap harga kemungkinan bersifat sementara dan membuka peluang pemangkasan suku bunga pada Juli.

    “Powell tampaknya enggan mengambil sikap tegas soal arah inflasi karena menilai risikonya terlalu tinggi jika penilaian keliru,” ujar James Egelhof, Kepala Ekonom AS di BNP Paribas.

    Dampak Konflik Iran

    Konflik antara Iran dan Israel yang kini turut melibatkan AS juga diprediksi akan menjadi topik pertanyaan dari anggota parlemen. AS baru saja melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, namun harga minyak belum menunjukkan lonjakan signifikan.

    Dalam konferensi pers sebelumnya, Powell bersikap hati-hati dalam menanggapi isu tersebut. 

    “Kami memantau situasi, seperti semua orang. Biasanya konflik di Timur Tengah memang memicu lonjakan harga energi, tapi biasanya bersifat sementara,” ujarnya. 

    Powell menambahkan, gejolak harga minyak semacam itu jarang berdampak permanen terhadap inflasi.

    Tekanan Politik dari Partai Republik

    Sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik diperkirakan akan mendesak Powell memberikan pembelaan lebih tegas atas kebijakan menahan suku bunga. Meskipun demikian, sebagian di antaranya mengambil pendekatan lebih moderat dibandingkan Presiden Trump.

    Dan Meuser, anggota Komite Jasa Keuangan dari Pennsylvania, melalui media sosial mengatakan, Powell layak diapresiasi karena mampu menavigasi tantangan ekonomi yang sangat berat. 

    “Namun dengan inflasi mulai turun dan pasar tenaga kerja masih kuat, manfaat dari penurunan suku bunga menjadi semakin jelas,” lanjutnya.

    Sementara itu, Trump terus melancarkan serangan verbal terhadap Powell, termasuk menyebutnya sebagai salah satu orang paling bodoh dan merusak di pemerintahan.

    Dalam pertemuan dengan Trump pada Mei lalu, Powell menegaskan bahwa keputusan Federal Open Market Committee (FOMC) selalu didasarkan pada analisis yang hati-hati, objektif, dan bebas dari unsur politik.

    “Dia akan tetap tenang dan tak tergoyahkan,” ujar Mark Gertler, profesor ekonomi dari New York University.

    Di sisi lain, dukungan mungkin akan datang dari anggota Partai Demokrat yang khawatir independensi The Fed sedang terancam oleh tekanan politik dari kubu Republik.

    Regulasi Perbankan dan Cadangan Bank

    Isu lainnya yang juga mungkin dibahas dalam kesaksian Powell adalah arah regulasi sektor keuangan. Pemerintahan Trump mendorong pelonggaran aturan, termasuk dengan menunjuk Michelle Bowman sebagai penanggung jawab kebijakan pengawasan di The Fed. 

    Bowman baru-baru ini menyarankan agar regulator meninjau kembali aturan rasio leverage tambahan yang diberlakukan sejak krisis 2008.

    Aturan tersebut mengharuskan bank untuk menahan modal dalam jumlah tertentu terhadap aset yang dimilikinya. Menurut laporan Bloomberg, The Fed dan regulator lainnya tengah mempertimbangkan pelonggaran aturan ini untuk meningkatkan likuiditas pasar obligasi pemerintah AS senilai US$29 triliun.

    Powell juga diprediksi akan mendapat pertanyaan mengenai usulan kontroversial dari Senator Republik Ted Cruz yang ingin melarang The Fed membayar bunga atas cadangan bank. 

    Cruz mengklaim kebijakan itu bisa menghemat anggaran hingga US$1,1 triliun dalam satu dekade, meski banyak analis menilai hal tersebut akan melemahkan kendali The Fed atas suku bunga jangka pendek.

    Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott memang sempat menggagalkan penggabungan usulan tersebut ke dalam paket kebijakan fiskal Trump, namun tidak sepenuhnya menolaknya.

    Mekanisme pembayaran bunga atas cadangan bank saat ini berfungsi sebagai batas bawah suku bunga pasar uang harian, dan menghindari bank melakukan pinjaman di bawah target The Fed.

  • Beda Klaim Iwan Lukminto Vs Kejagung Soal Aliran Uang Kredit Sritex

    Beda Klaim Iwan Lukminto Vs Kejagung Soal Aliran Uang Kredit Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) dan mantan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto berbeda pandangan mengenai penggunaan uang fasilitas kredit ke emiten tekstil tersebut.

    Sekadar catatan, penyidik Kejagung kembali memeriksa Iwan Kurniawan pada Senin kemarin. Iwan telaah diperiksa 4 kali. Kendati demikian, status hukum Iwan masih sebatas sebagai saksi.

    Adapun Iwan Kurniawan, seusai diperiksa, membantah soal penggunaan uang kredit bank untuk pembelian aset non-produktif yang dilakukan kakaknya, Iwan Setiawan Lukminto (ISL). Iwan mengatakan bahwa bantahan itu juga telah disampaikan kepada penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI.

    “Setahu saya tidak ada. Kami sudah sampaikan juga di dalam,” ujar Iwan usai diperiksa di Kejagung, Senin (23/6/2025).

    Di samping itu, Iwan tercatat sudah empat kali diperiksa penyidik Kejagung. Iwan dicecar soal pengetahuan hingga perannya dalam pemberian kredit terhadap Sritex  Dalam pemeriksaan keempatnya, bos Sritex itu tiba sekitar 09.40 WIB. Kemudian, Iwan baru keluar pada 20.50 WIB dari Gedung Bundar Kejagung.

    “Hari ini agak lebih panjang, sekitar 24-25 pertanyaan,” imbuhnya.

    Iwan mengaku pertanyaan kali ini berkaitan dengan jabatannya selaku Dirut PT Sri Rejeki Isman Tbk. alias Sritex. “Masih tetap tentang operasional perusahaan, dan bagaimana memanage perusahaan setelah saya menjadi Dirut,” pungkas Iwan.

    Versi Kejaksaan Agung 

    Sebelumnya Kejagung menyampaikan eks Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. alias Sritex (SRIL), Iwan Setiawan Lukminto (ISL) diduga menggunakan uang kredit perusahaan tidak sesuai peruntukan.

    Hal itu diungkapkan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar usai pengumuman tersangka pada malam ini. Abdul menuturkan bahwa seharusnya peminjaman kredit dari sejumlah bank plat merah baik itu daerah maupun nasional digunakan untuk modal kerja.

    “Terdapat fakta hukum bahwa data tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit yaitu untuk modal kerja tetapi disalahgunakan,” ujarnya di Kejagung, Rabu (21/5/2025) malam.

    Dia menambahkan, uang pemberian kredit itu malah dibelikan Iwan Setiawan untuk membayar utang Sritex ke pihak lain dan dibelanjakan untuk aset yang tidak produktif.

    Salah satu, pembelian aset yang tidak produktif itu yakni tanah yang tersebar di Yogyakarta dan Solo. Hanya saja, Qohar tidak memerinci jumlah kredit yang telah digunakan tersangka itu.

    “Untuk aset yang tidak produktif, antara lain dibelikan tanah. Ada beberapa tempat, ada yang di Jogja, ada yang di Solo. Jadi, nanti pasti akan kita sampaikan semuanya,” pungkasnya.

    Kredit Bank Pelat Merah

    Sekadar informasi, dalam perkara ini, sejumlah bank pemerintah diduga telah memberikan pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

    Sebab, berdasarkan informasi dari lembaga pemeringkatan kredit, Sritex berada di bawah standar perusahaan yang bisa diberikan pinjaman dana. Dengan demikian, pemberian kredit dari bank plat merah itu telah merugikan negara.

    Tercatat baru dua pihak bank yang dijadikan tersangka dalam perkara ini, yaitu eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa (ZM) dan Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Dicky Syahbandinata (DS).

    Adapun, Bank DKI memberikan kredit Rp149 miliar dan Bank BJB Rp543 miliar. Pemberian kredit itu kemudian dikaitkan menjadi kerugian negara kasus ini yang mencapai Rp692 miliar.