Topik: BOS

  • DPR Ngeluh ke Bos Telkom, Netflix-YouTube Untung di RI Tanpa Investasi

    DPR Ngeluh ke Bos Telkom, Netflix-YouTube Untung di RI Tanpa Investasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Salah satu bahasan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Telkom soal platform over the top (OTT) seperti Netflix hingga Youtube yang menikmati jaringan telekomunikasi perusahaan lokal. Padahal para perusahaan yang mengeluarkan investasi triliunan rupiah setiap tahunnya.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade menjelaskan pembicaraan ini sudah sering dia utarakan sejak beberapa tahun lalu. Dia mendorong untuk ada solusi agar tidak membuat perusahaan dalam negeri terus merugi.

    “Karena kita membangun jaringan infrastruktur internet yang maksudnya untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan kantor pemerintah, tapi dimanfaatkan oleh Netflix, Facebook, Youtube, sehingga pelayanan Telkom kepada masyarakat Indonesia jadi lelet internetnya,” kata Andre dalam rapat tersebut, Rabu (2/7/2025).

    Andre menyoroti kecepatan internet Indonesia yang lambat. Bahkan, berada di perangkat 120 dunia.

    Dalam kesempatan itu, dia menginginkan ada aturan dari pemerintah untuk hal tersebut. Kepada Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Andre meminta untuk melobi pemerintah apalagi mengingat Komisaris Utama Telkom Angga Raka Prabowo juga merupakan Wakil Menteri Komdigi.

    “Kebetulan kan komut Ibu, Wamenkomdigi [Angga Raka], tolong itu dimanfaatkan dilobi, dikasih tahu, diinformasikan kepada pemerintah bahwa aturan ini harus ada,” ujarnya.

    Keberadaan aturan akan membuat semuanya lebih jelas. Termasuk, menurut Andre, tidak akan ada lagi persoalan lambatnya internet di Indonesia.

    “Enggak ada lagi ribut tadi bahwa internet kita lelet, jaringan internet kita. karena kita dapat uang membangun infrastrukturnya. Kalau sekarang kan kita bangun infrastruktur, internet kita lelet karena mereka memanfaatkan secara gratis,” jelas Andre.

    Dian mengatakan para platform memang menggunakan infrastruktur secara gratis. Dia juga mengakui pendapatan perusahaan telekomunikasi terus tergerus karena hal itu.

    Terkait aturan, Dian mengatakan sejumlah negara juga memiliki regulasi mewajibkan OTT memberikan kontribusi. Beberapa di antaranya seperti Korea Selatan, India, Uni Emirat Arab, hingga Eropa.

    “Karena memang revenue kami tergerus sangat banyak untuk OTT. Sehingga akan kami jalankan kembali pak diskusi dengan pemerintah supaya regulasi tersebut bisa,” ujar Dian.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Nasib Duo Iwan Lukminto di Pusaran Korupsi Sritex

    Nasib Duo Iwan Lukminto di Pusaran Korupsi Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama bekas Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, terseret di pusaran korupsi. Penyidik telah memeriksanya berulang-ulang kali. Terakhir, Kejaksaan Agung (Kejagung) bahkan menyita uang senilai Rp2 miliar dari tangannya.

    Iwan Kurniawan Lukminto bersama Iwan Setiawan Lukminto adalah penerus trah bisnis keluarga Lukminto. Dia pernah menjabat sebagai komisaris dan direktur utama di emiten tekstil berkode SRIL. Iwan Kurniawan juga tercatat sebagai petinggi di sejumlah perusahaan milik Grup Sritex, raksasa tekstil asal Jawa Tengah, yang kini pamornya perlahan mulai redup.

    Soal kasus Sritex, Iwan telah membantah klaim penyidik tentang penggunaan uang kredit bank untuk pembelian aset non-produktif yang dilakukan kakaknya, Iwan Setiawan Lukminto (ISL). Iwan mengatakan bahwa bantahan itu juga telah disampaikan kepada penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI.

    “Setahu saya tidak ada. Kami sudah sampaikan juga di dalam,” ujar Iwan usai diperiksa di Kejagung, Senin (23/6/2025) lalu.

    Di samping itu, Iwan tercatat sudah empat kali diperiksa penyidik Kejagung. Iwan dicecar soal pengetahuan hingga perannya dalam pemberian kredit terhadap Sritex  Dalam pemeriksaan keempatnya, bos Sritex itu tiba sekitar 09.40 WIB. Kemudian, Iwan baru keluar pada 20.50 WIB dari Gedung Bundar Kejagung.

    “Hari ini agak lebih panjang, sekitar 24-25 pertanyaan,” imbuhnya waktu itu.

    Iwan mengaku pertanyaan kali ini berkaitan dengan jabatannya selaku Dirut PT Sri Rejeki Isman Tbk. alias Sritex. “Masih tetap tentang operasional perusahaan, dan bagaimana memanage perusahaan setelah saya menjadi Dirut,” tegas Iwan.

    Di sisi lain, Iwan Kurniawan Lukminto pernah mengklaim karyawan Sritex tidak begitu merespons terkait dengan penegakan hukum kasus dugaan korupsi pemberian kredit.

    Sejauh ini, Iwan menekankan, proses hukum rasuah pemberian kredit itu belum berdampak pada hubungan antara dirinya dengan karyawan Sritex. “Selama ini tidak ada respons ya dari mereka dan kami menganggap karyawan-karyawan kami adalah keluarga besar kami,” ujar Iwan, dikutip Kamis (19/6/2025).

    Menurutnya, hubungan dirinya dengan karyawan Sritex masih baik-baik saja lantaran kasus pemberian kredit ini masih belum memperoleh putusan inkrah apakah merupakan perkara korupsi atau tidak. “Jadi ini kan masih belum bisa disimpulkan sebagai ada tidak pidana korupsi. Dari mereka pun tetap mendukung kita sebagai keluarga besar Sritex,” ujar Iwan.

    Geledah dan Sita Uang 

    Adapun penyidik Kejagung telah menyita uang tunai senilai Rp2 miliar di kediaman bos Sritex (SRIL), Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit Sritex.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan penyitaan itu dilakukan di rumah Iwan Kurniawan yang berlokasi di Surakarta pada Senin (30/6/2025).

    “Tim Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat di Jawa Tengah, di antaranya rumah saudara IKL di Surakarta,” ujar Harli dalam keterangan tertulis, Selasa (1/7/2025).

    Dia menjelaskan, uang dua miliar itu dipisahkan dalam dua kantong plastik bening dengan pecahan Rp100.000 senilai Rp1 miliar. Dari dua kemasan itu juga terdapat tulisan PT Bank Central Asia (BCA) cabang Solo tertanggal 20 Maret 2025 dan 13 Mei 2024.

    “Pack plastik bening berisi uang pecahan Rp100.000 senilai Rp1.000.000.000 tertuliskan PT Bank Central Asia, Tbk Cabang Solo,” tutur Harli.

    Selain itu, Kejagung juga turut menggeledah sejumlah tempat mulai dari rumah eks Direktur Keuangan Sritex berinisial AMS yang berlokasi di Sukoharjo. Dalam penggeledahan ini, penyidik telah menyita dokumen dan barang bukti elektronik.

    Selanjutnya, penggeledahan juga dilakukan di kediaman Staf Keuangan Sritex berinisial CKN yang berlokasi di Surakarta. Namun, dalam penggeledahan itu tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana.

    Penggeledahan juga turut dilakukan di sejumlah perusahaan mulai dari PT Sari Warna Asli Textile Industry; PT Multi Internasional Logistic; dan PT Senang Kharisma Textile.

    “Terhadap barang tersebut, dimintakan persetujuan penyitaan ke pengadilan negeri setempat,” imbuhnya.

    2 Komisaris Bank Daerah 

    Sementara itu, Kejagung juga telah memeriksa dua belas saksi dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit bank ke Sritex (SRIL).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan dua dari 12 saksi yang diperiksa itu adalah Komisaris Bank Jawa Tengah (Jateng).

    “SP dan FXS selaku Komisaris Bank Jateng telah diperiksa sebagai saksi,” ujar Harli dalam keterangan tertulis, Jumat (27/6/2025).

    Selain itu, penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI juga telah memeriksa istri dari tersangka Iwan Setiawan Lukminto (ISL), Megawati selaku Dirut PT Griya Asri Sejahtera.

    Meski demikian, Harli tidak menjelaskan secara detail terkait pemeriksaan ini. Dia hanya mengungkap bahwa belasan saksi itu dilakukan untuk pemenuhan berkas perkara atas tersangka Iwan Setiawan Lukminto Cs.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkasnya.

    Berikut ini saksi kasus Sritex yang telah diperiksa Kejagung pada Kamis (26/6/2025) :

    1. IST selaku Staf Accounting PT Sritex.

    2. BU dari Direktur Utama PT Utama Bintang Erkonpersada.

    3. CKN selaku Staf Keuangan PT Sritex.

    4. HW selaku Pembuat Feasibility Study. PT Rayon Utama Makmur tahun 2009.

    5. SP selaku Komisaris Bank Jateng.

    6. FXS selaku Komisaris Bank Jateng.

    7. MIL selaku Direktur PT Wismatama Indah Makmur.

    8. RS selaku General Manager Sindikasi BNI tahun 2014.

    9. CAS selaku Petugas/Maker Operasional Kredit Bank BJB.

    10. HPY selaku Petugas/Maker Operasional Kredit Bank BJB Divisi Corporate Secretary.

    11. MR selaku General Manager Operasional Kredit Bank BJB.

    12. MGW selaku Istri Tersangka ISL dan Direktur Utama PT Griya Asri Sejahtera.

  • Pernah Jabat Direktur BRI, KPK Cegah Bos Allobank (BBHI) ke Luar Negeri Terkait Kasus EDC

    Pernah Jabat Direktur BRI, KPK Cegah Bos Allobank (BBHI) ke Luar Negeri Terkait Kasus EDC

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap 13 orang terkait dengan kasus dugaann korupsi pengadaan alat electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI). 

    Salah satu pihak yang dikabarkan dicegah ke luar negeri adalah mantan Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Indra Utoyo. Dia saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk.

    Pencegahan terhadap Indra lalu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. “Benar,” ujarnya melalui pesan singkat kepada Bisnis, Rabu (2/7/2025). 

    Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut di antara 13 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri itu adalah berasal dari kalangan penyelenggara negara. Mereka berasal dari internal BRI saat periode pengadaan EDC yang kini diperkarakan, yakni sekitar 2020-2024. 

    Permohonan cegah ke luar negeri itu telah diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 26 Juni 2025. Pencegahan ke luar negeri itu lalu aktif sejak 27 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. 

    “Kalau berapa PN-nya saya lupa, yang jelas semua PN [penyelenggara negara] dari BRI,” ujar Asep kepada Bisnis, Selasa (1/7/2025). 

    Lembaga antirasuah menduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp700 miliar pada proyek pengadaan mesin EDC di salah satu bank BUMN itu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, nilai kerugian itu berdasarkan penghitungan oleh penyidik dari total nilai proyek pengadaan EDC tahun anggaran 2020-2024 sebesar Rp2,1 triliun. 

    Budi menyebut total kerugian keuangan negara yang diduga timbul yaitu sebesar 30% dari nilai proyek.

    “Hitungan dari tim penyidik diduga total kerugian negaranya mencapai sekitar Rp700 miliar, atau sekitar 30% dari nilai anggaran dalam pengadaan mesin EDC tersebut” jelasnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Meski demikian, Budi menyebut nilai kerugian keuangan negara itu belum final. Dia menyebut angkanya bisa bertambah seiring dengan proses penyidikan yang bergulir. 

    Lembaga antirasuah juga nantinya akan menggandeng auditor negara, baik itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    KPK pun menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum atas penanganan kasus tersebut. Artinya, penyidikan dimulai tanpa sudah menetapkan pihak-pihak tersangka.

    Pada Kamis (26/6/2025), penyidik telah memeriksa mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto sebagai saksi. 

    Sejumlah upaya paksa juga telah dilakukan berupa penggeledahan di beberapa lokasi di antaranya kantor pusat BRI di Sudirman dan Gatot Subroto, Jakarta. Hasilnya, penyidik menemukan sejumlah bukti elektronik.

    Menanggapi penyidikan yang dilakukan KPK, Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan perseroan senantiasa menghormati langkah penegak hukum, terutama terkait dengan langkah KPK yang tengah mengusut dugaan pengadaan di periode 2022–2024, dalam upaya menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

    Sebagai perusahaan BUMN, lanjutnya, BRI akan selalu comply (mematuhi regulasi) yang ditetapkan oleh pemerintah dan regulator dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

    “Kami sepenuhnya juga mendukung penegakan hukum oleh pihak berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku dan kami akan selalu terbuka untuk bekerja sama. Kami akan terus menjaga seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan, prinsip GCG, serta peraturan dan perundangan yang berlaku,” tegas Hery.

    Sehubungan dengan proses penegakan hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dengan mengusut adanya dugaan korupsi pengadaan mesin EDC, Hery menegaskan bahwa pihaknya tetap memastikan bahwa seluruh operasional dan pelayanan BRI kepada nasabah tetap berjalan sebagaimana mestinya.

    “Kami memastikan bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan KPK tersebut tidak berdampak terhadap operasional dan layanan BRI, dan nasabah dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman,” tutupnya.

  • Bos ChatGPT Disebut Bohong, Anak Buah Zuckerberg Serang Balik

    Bos ChatGPT Disebut Bohong, Anak Buah Zuckerberg Serang Balik

    Jakarta, CNBC Indonesia – CTO Meta, Andrew Bosworth ikut mengomentari soal kabar Meta yang mencari ahli AI dan berani menggaji mereka hingga US$100 juta (Rp 1,6 triliun). Termasuk menyebut CEO OpenAI Sam Altman tak jujur soal kabar tersebut.

    Belum lama ini dikabarkan Meta giat mencari insinyur dan peneliti AI untuk masuk bekerja di raksasa teknologi tersebut dan menyiapkan gaji besar untuk mereka. Beberapa karyawan dari OpenAI disebut berupaya untuk dibajak oleh Meta.

    Altman juga sempat angkat bicara soal hal ini. Dia mengatakan tawaran Meta tidak mencerminkan budaya yang hebat di perusahaan yang dipimpin oleh CEO Mark Zuckerberg tersebut.

    Beberapa waktu kemudian, hal ini juga dibahas dalam rapat Meta saat sejumlah karyawan menanyakan soal bonus US$100 juta untuk karyawan baru kepada para eksekutif perusahaan.

    Bosworth menyebut Altman tak jujur soal isu tersebut dan mengesankan Meta melakukannya untuk setiap pegawai.

    “Dia memberikan kesan kami melakukan ini untuk setiap orang. Begini, pasarnya memang panas. Namun tidak sepanas itu,” kata Bosworth dikutip dari The Verge, Selasa (1/7/2025).

    Dia juga menuding Altman memberikan penawaran tandingan. Hal itu membuat Altman menciptakan pasar kerja sendiri bagi sejumlah bagian kecil bagi pegawai senior.

    “Itu bukan hal umum terjadi di ruang AI. Dia juga tidak menyebutkan syarat apa saja dari tawaran itu. Ini bukan sebuah bonus masuk, namun semua hal berbeda dari ini,” jelasnya.

    Bukan hanya tak jujur, Bosworth juga menyebut Altman suka melebih-lebihkan pada sesuatu. Menurutnya, hal ini karena ada beberapa pegawai OpenAI yang akhirnya berlabuh ke Meta.

    Keberhasilan Meta mendatangkan talenta berbakat dari OpenAI, Bosworth menambahkan membuat Altman tidak terlalu senang.

    “Sam dikenal suka melebih-lebihkan, dan dalam kasus ini, saya tahu persis mengapa dia melakukannya, karena kami berhasil mendatangkan bakat dari OpenAI. Dia tidak terlalu senang dengan hal itu,” ujarnya.

    Meta Platforms diketahui agresif membajak peneliti OpenAI, perusahaan teknologi di balik aplikasi ChatGPT. Dalam sepekan terakhir, sudah 7 orang pegawai OpenAI pindah ke Meta.

    Meta adalah perusahaan induk dari Facebook, Instragram, dan WhatsApp. Mark Zuckerberg, CEO Meta dan pendiri Facebook, memang punya ambisi besar untuk mendorong pengembangan kecerdasan buatan.

    Laporan The Information yang dikutip Reuters menyatakan empat peneliti OpenAI bernama Shengjia Zhao, Jiahui Yu, Shuchao Bi dan Hongyu Ren telah setuju untuk pindah ke Meta. Sebelumnya, Wall Street Journal mengabarkan bahwa Meta telah merekrut tiga pegawai OpenAi yang bermarkas di Swiss, yaitu Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, dan Xiaohua Zhai

    Zuckerberg telah menyiapkan daftar insinyur dan peneliti AI untuk masuk ke perusahaannya. Laporan Wall Street Journal menyebutkan dia sendiri yang menghubungi tiap kandidat yang diinginkan, dikutip dari The Guardian, Minggu (29/6/2025).

    Beberapa nama dalam daftar itu berasal dari kampus terkemuka seperti lulusan baru PhD di University of California Berkeley dan Carnegie Melon. Adapula dari beberapa pesaing Meta termasuk OpenAI dan DeepMind dari Google.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Beras Jadi Biang Kerok Inflasi, Begini Respons Bos Bapanas

    Beras Jadi Biang Kerok Inflasi, Begini Respons Bos Bapanas

    Jakarta

    Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan beras menjadi salah satu komoditas yang mendorong inflasi di Juni 2025. Beras berkontribusi sebesar 0,04% pada inflasi bulan lalu.

    Hal ini berarti terjadi kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan lonjakan harga itu tak lepas dari siklus panen dan naiknya harga gabah di tingkat petani. Menurut Arief, harga gabah di tingkat petani mulai merangkak naik di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500/kg.

    “Jadi kalau gabah itu, begitu produksinya turun, harganya akan naik. Kalau harga gabah naik, maka harga beras juga akan naik,” ujar Arief kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Arief menerangkan pemerintah saat ini sudah siap melakukan intervensi. Namun, memang anggaran yang belum cair menjadi salah satu kendala.

    Hal inilah yang membuat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan masih belum digelontorkan. Padahal harga beras mulai merangkak naik sejak awal Mei lalu.

    Prosedur penyaluran intervensi harus mengikuti ketentuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk menunggu ketersediaan anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Kalau nggak ada duitnya mau pakai apa? Jadi gini, kalau kita bekerja itu kan ikut prosedur. Prosedurnya kalau BPK itu, kita mengeluarkan anggaran, harus sudah ada anggarannya. Nah, nggak bisa anggarannya belum ada, kamu bekerja itu nggak boleh,” terang Arief.

    “Ini kita pakai cara kerja BPK ya. Jadi anggarannya masuk dulu, baru bisa disalurkan. Kan gitu. Masa kita nyalurin nggak punya duit, nyalurin. Salah nanti. Kalau misalnya nanti tiba-tiba nggak dapat persetujuan gimana?” tambah Arief.

    Saat ini pengajuan serta persetujuan anggaran telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Arief memastikan setelah anggaran diterima pihaknya, penyaluran bisa langsung dilakukan.

    Terkait harga beras ke depan, Arief berharap harga beras bisa tetap stabil di semua rantai pasok, tanpa merugikan petani maupun konsumen.

    “Kita inginnya harga yang wajar. Kalau harga beras terlalu rendah, nanti petaninya yang terdampak. Sekali lagi nih, harga gabah yang wajar. Harga beras di penggilingan yang wajar. Harga beras di konsumen yang wajar. Jangan terlalu rendah di hulu, jangan terlalu rendah di hilir. Apalagi kalau terlalu rendah di hilir. Kan daya beli 280 juta lebih orang kan harus dijaga,” jelas Arief.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Juni 2025 terjadi inflasi sebesar 0,19% secara bulanan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 108,07 pada Mei 2025 menjadi 108,27 pada Juni 2025. Sejumlah komoditas menjadi penyumbang inflasi tersebut, ada beras hingga cabai.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengatakan, secara year-on-year (YoY) terjadi inflasi sebesar 1,87% dan secara tahun kalender atau year-to-date (YtD) terjadi inflasi sebesar 1,38%.

    “Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan inflasi sebesar 0,46% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,13%,” kata Pudji, dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    (rea/fdl)

  • Kapan Bansos hingga Beras Murah Disalurkan? Ini Jawaban Bos Bapanas

    Kapan Bansos hingga Beras Murah Disalurkan? Ini Jawaban Bos Bapanas

    Jakarta

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan penyaluran bantuan pangan serta beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dapat dilakukan pada awal Juli 2025. Penyaluran dilakukan usai Bapanas menerima anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui anggaran biaya tambahan (ABT) untuk penyaluran bantuan pangan serta SPHP. Saat ini, pihaknya sedang menunggu transfer anggaran dari Kemenkeu.

    “Rakortas-nya udah, Menteri Keuangannya sudah setuju, tinggal transfer-nya, setelah itu baru bisa,” ujar Arief kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (1/7/2025).

    Kendati anggaran belum diterima, Arief optimistis penyaluran bisa dilakukan dalam pekan ini. “Bisa minggu ini lah. Biasanya sehari pencairan anggaran. Yang susah itu kan pengajuannya. Kalau pengajuannya udah disetujui, sudah, cepat (prosesnya),” tambah Arief.

    Terkait beras SPHP baru mau disalurkan bulan ini, Arief menerangkan untuk menjaga harga gabah di tingkat petani. Sebab, masih dalam musim panen raya pada Maret-April sehingga stok beras melimpah

    Arief menekankan, penyaluran beras SPHP nantinya tak hanya akan dikirim ke wilayah timur Indonesia saja. Namun, juga ke daerah-daerah yang harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    “Semua (wilayah) sekarang. Kalau lihat, hampir semua wilayah (harga berasnya naik). (Beras SPHP disalurkan ke wilayah) yang terindikasi naik harga berasnya di atas 5% ya. Berarti kita sekarang waktunya. Kan sudah bener, waktunya SPHP sama bantuan pangan disalurkan sekarang,” jelas Arief.

    Lihat juga video: Update! Jutaan Bansos Sempat Gagal Salur, Gus Ipul: Sudah Cair

    (rea/fdl)

  • Serapan Anggaran MBG Cuma 7%, Bos BGN Berkilah Jumlah SPPG Minim

    Serapan Anggaran MBG Cuma 7%, Bos BGN Berkilah Jumlah SPPG Minim

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) ungkap alasan rendahnya realisasi anggaran untuk program makan gizi bergizi (MBG). Pada semester I/2025, anggaran baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, serapan anggaran yang masih rendah ini terjadi lantaran BGN menyesuaikan dengan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada. Per 1 Juli 2025, Dadan menyebut bahwa sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

    “Jadi kalau serapan hari ini baru Rp5 triliun, itu karena memang penyerapan yang kami lakukan sesuai dengan jumlah SPPG yang ada,” kata Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (1/7/2025).

    Untuk diketahui, total penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) per 1 Juli 2025 mencapai 5,59 juta penerima. Secara terperinci, total 5,59 juta penerima itu mencakup PAUD sebanyak 81.649 penerima, Raudhatul Athfal (RA) 33.643 penerima, dan TK 205.860 penerima.

    Kemudian, jenjang SD sebanyak 2,19 juta penerima, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 205.595 penerima, SMP 1,31 juta penerima, MTs 217.996 penerima, SMA 638.383 penerima, SMK 416.973 penerima, MA 111.910 penerima, dan SLB 8.706 penerima.

    Selanjutnya, Ponpes 27.480 penerima, PKBM 1.207 penerima, ibu menyusui 30.672 penerima, ibu hamil 18.031 penerima, balita 85.920 penerima, dan seminari 802 penerima. Dengan demikian, total penerima MBG per 1 Juli 2025 mencapai 5.592.745 penerima.

    Dia meyakini anggaran yang terserap akan semakin besar seiring bertambahnya SPPG dan penerima manfaat di sejumlah daerah. Pasalnya, kata dia, semakin banyak penerima manfaat MBG dan SPPG, maka serapan anggaran akan semakin besar.

    Dia memperkirakan, akan ada 20 juta penerima MBG di 8.000 SPPG pada Agustus 2025. Dengan jumlah tersebut, Dadan memprediksi total anggaran yang bakal terserap mencapai Rp8 triliun pada Agustus 2025.

    “Nanti kalau didobelkan di September, dua kali lipatnya. Artinya Rp14 triliun satu bulan akan terserap. Itu cara penyerapan di Makan Bergizi Gratis,” tutur Dadan kepada awak media.

    Sementara itu, Dadan memperkirakan penyerapan anggaran untuk program MBG diperkirakan mencapai Rp121 triliun hingga akhir 2025. Sejalan dengan hal itu, BGN berencana untuk mengajukan anggaran tambahan sebanyak Rp50 triliun untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat di 2025. 

    “Kelihatannya BGN harus kembali ke Komisi IX untuk menjustifikasi tambahan Rp50 triliun, karena kalau Rp71 triliun saja tidak cukup,” kata Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Untuk diketahui, BGN telah mengantongi anggaran senilai Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG tahun ini. Kendati begitu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program tersebut baru mencapai Rp5 triliun hingga semester I/2025. Realisasi itu setara 7,1% dari total alokasi anggaran Rp71 triliun.

  • Polisi Periksa 7 Saksi Kasus Hilangnya Dokumen Penting Dinas Pendidikan Maluku
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        1 Juli 2025

    Polisi Periksa 7 Saksi Kasus Hilangnya Dokumen Penting Dinas Pendidikan Maluku Regional 1 Juli 2025

    Polisi Periksa 7 Saksi Kasus Hilangnya Dokumen Penting Dinas Pendidikan Maluku
    Tim Redaksi
    AMBON, KOMPAS.com
    – Sebanyak tujuh orang saksi telah diperiksa dalam kasus hilangnya 30 karung dokumen penting milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
    Kasat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, AKBP Ryando E Lubis, mengungkapkan bahwa
    pemeriksaan saksi
    dan olah tempat kejadian perkara (TKP) telah dilakukan.
    “Laporan kita terima pada 21 Juni 2025. Saksi yang kami periksa sudah tujuh orang. Kami juga sudah melaksanakan
    olah TKP
    dengan inafis Polda Maluku,” ujar Lubis kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Senin (30/6/2025).
    Para saksi yang diperiksa termasuk individu yang memegang kunci ruangan, staf bagian kesiswaan, hingga saksi pelapor dari kabid SMK.
    Hilangnya 30 karung dokumen tersebut berisi data laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) dari tahun 2019 hingga 2023.
    Saat ini, menurut Lubis, pihaknya sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari kemungkinan adanya pemeriksaan saksi lanjutan.
    Terkait kemungkinan keterlibatan pegawai dinas atau pemanggilan kepala dinas yang lama, Lubis menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman.
    “Itu nanti kita lihat perkembangan penyelidikan ya. Kami juga sudah melakukan olah TKP.” 
    “Hasil temuan di TKP menjadi bahan penyelidikan bagi kami yang tidak bisa kami beberkan guna kepentingan penyelidikan,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nikita Mirzani minta Presiden Prabowo tumpas mafia “skincare”

    Nikita Mirzani minta Presiden Prabowo tumpas mafia “skincare”

    Jakarta (ANTARA) – Nikita Mirzani meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menumpas mafia perawatan kulit (skincare), bahkan lembaga yang melindungi mafia itu patut dibubarkan.

    “Saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membubarkan lembaga yang diduga melindungi mafia skincare sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dan konsumen,” kata Nikita dalam sidang eksepsi (nota keberatan) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.

    Dia menduga para lembaga ini justru malah melindungi para mafia atau penjahat “skincare” seperti Reza Gladys yang diduga menggunakan zat berbahaya dalam kandungan produknya dan dijual di pasaran.

    “Ayo bergerak melindungi masyarakat dan konsumen. Bukan, malah diam saja. Atau jangan-jangan ikut andil melindungi para mafia produk skincare yang berbahaya dan dijual bebas di pasaran,” ujarnya.

    Nikita menilai alangkah baiknya uang dari pemerintah dipakai yang lebih bermanfaat seperti membantu rakyat Indonesia.

    “Maka, lebih baik uangnya digunakan untuk membantu rakyat Indonesia yang masih memerlukan bantuan dan uluran tangan untuk kebaikan orang-orang yang tidak mampu,” ujarnya.

    Nikita Mirzani menegaskan pihaknya mengedukasi publik tentang produk perawatan kulit (skincare) berbahaya dalam unggahan di akun TikTok miliknya terkait barang sejenis milik Reza Gladys.

    Edukasi itu selain terkait kandungan zat berbahaya, juga mengingatkan untuk menggunakan jarum suntik yang dijual di klinik kecantikan dengan pendampingan dokter daripada membeli di toko daring.

    Pada Selasa ini, Nikita dan asistennya, Ismail Marzuki (IM) mengajukan eksepsi (nota keberatan) dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Dia menilai jaksa penuntut umum (JPU) tidak cermat karena unsur tindak pidana yang dituduhkan tidak terpenuhi.

    Adapun dakwaan yang dibacakan JPU dalam persidangan yakni Nikita Mirzani mengancam bos perawatan kulit (skincare) milik dokter Reza Gladys (RGP) membayar Rp4 miliar untuk uang tutup mulut terkait produk yang dijual.

    Disebutkan juga, Nikita menggunakan uang tersebut untuk membayar sisa kredit pemilikan rumah (KPR).

    Berdasarkan informasi yang tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara dengan nomor 362/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL telah dilimpahkan pada Selasa (17/6).

    Nikita didakwa Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zuckerberg Umumkan Tim AI Super Dipimpin Bos Genius

    Zuckerberg Umumkan Tim AI Super Dipimpin Bos Genius

    Jakarta

    Bos Meta Mark Zuckerberg, telah membentuk tim super untuk memuluskan ambisinya membuat kecerdasan buatan atau AI tak tertandingi. Ia mengungkap restrukturisasi operasi AI perusahaan saat mengejar apa yang disebutnya kecerdasan super, kecerdasan AI yang diharapkan melebihi manusia.

    Zuck memberi tahu karyawan bahwa Meta Superintelligence Labs yang baru dibentuk akan dinakhodai mantan CEO Scale AI Alexandr Wang. Wang yang berusia 28 tahun itu, bergabung dengan Meta usai Zuckerberg menghabiskan hampir USD 15 miliar untuk 49% saham startup itu.

    “Seiring dengan percepatan kemajuan AI, pengembangan kecerdasan super mulai terlihat,” kata Zuckerberg dalam pesan internal kepada karyawan yang pertama kali diperoleh Bloomberg.

    “Saya yakin ini akan menjadi awal era baru bagi umat manusia, dan saya berkomitmen penuh untuk melakukan apa pun yang diperlukan agar Meta memimpin jalan,” tambahnya, dikutip detikINET dari NY Post.

    Zuckerberg mengatakan Wang, yang akan menjabat sebagai Chief AI Officer, adalah pendiri startup paling mengesankan di generasinya. Wang akan bekerja erat dengan mantan CEO GitHub Nat Friedman, yang akan mengawasi produk AI dan penelitian terapan.

    Kabar ini membuat harga saham Meta meroket. Investor mengirim induk perusahaan Facebook dan Instagram itu ke level tertinggi USD 747,90 sebelum turun ke rekor penutupan USD 738,09 per saham.

    Meta bersaing dengan perusahaan seperti Google dan OpenAI dalam perlombaan mengembangkan AI tingkat lanjut. Zuckerberg lebih menyukai model AI open source yang tersedia untuk umum bagi siapa saja untuk digunakan, sementara Google dan OpenAI memiliki model sumber tertutup.

    Dalam memonya, Zuckerberg mengonfirmasi bahwa Meta telah merekrut lagi empat peneliti OpenAI, yakni Jiahui Yu, Shuchao Bi, Shengjia Zhao, dan Hongyu Ren.

    Peneliti OpenAI Trapit Bansal, kontributor utama untuk model penalaran AI pertama OpenAI o1, juga telah bergabung dengan Meta. Secara total, Zuckerberg mengumumkan 11 perekrutan baru, termasuk mantan karyawan Google dan Anthropic.

    Bos Open AI Sam Altman secara terbuka mengeluh tentang upaya Zuckerberg membajak karyawannya. Ia mengklaim pada sebuah podcast bahwa pendiri Facebook itu telah menawarkan bonus penandatanganan USD 100 juta dalam upaya menarik bakat terbaik OpenAI.

    (fyk/fyk)