Xcloud.id

Topik: BOS

  • Cerita Inspiratif Bos Sampoerna Bakal Dibahas di LPS Financial Festival

    Cerita Inspiratif Bos Sampoerna Bakal Dibahas di LPS Financial Festival

    Jakarta –

    Siapa yang tidak mengenal perusahaan terbesar di Indonesia PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna)? Sebagai perusahaan multinasional, Sampoerna dipimpin oleh tangan dingin Ivan Cahyadi sebagai Presiden Direktur.

    Perjalanan panjang Ivan dari awal karier, hingga di puncak kepemimpinan pun dapat menginspirasi generasi muda di dunia kerja. Oleh karenanya, Ivan pun akan menjadi salah satu pembicara dalam LPS Financial Festival di Surabaya.

    Selain Presiden Direktur Sampoerna, tokoh inspiratif lainnya juga akan meramaikan LPS Financial Festival di Surabaya, yang akan berlangsung pada 6-7 Agustus 2025 di Dyandra Convention Center. Acara ini menghadirkan beragam kegiatan mulai dari diskusi inspiratif, kelas bisnis, hingga hiburan.

    LPS Financial Festival akan menghadirkan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Pendiri CT Corp Chairul Tanjung, dan Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. Pemilik RANS Entertainment Raffi Ahmad juga akan ikut meramaikan dan membagikan kisah inspiratif.

    Kemudian pada sesi kedua, akan ada Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono, Mantan Menteri Kebudayaan Prof Dr Mohammad Nuh, dan Cak Lontong. Jangan ketinggalan mengikuti kelas bisnis yang akan berlangsung di LPS Financial Festival.

    Di hari pertama akan hadir trader sekaligus pengusaha Ellen May, dan ada Cinta Laura di hari kedua. Hari kedua pun tidak kalah seru, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto, hingga Presiden Direktur PT HM Sampoerna Ivan Cahyadi akan hadir untuk berdiskusi.

    Kemudian Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang akan menyampaikan keynote speech. Bukan hanya diskusi yang menarik, LPS Financial Festival akan dimeriahkan oleh penampilan Wali, Coldiac, Nassar, dan RAN.

    Jadi peserta bukan hanya bisa mendapatkan kisah inspiratif dari tokoh ternama, melainkan juga menikmati konser secara gratis. Jangan sampai ketinggalan LPS Financial Festival Surabaya, dan segera daftarkan diri di laman ini.

    Selain itu ada pula kompetisi video Financial Literacy Competition, dengan tema ‘Jangan Tunggu Nanti, Rencanakan Keuanganmu Sekarang!’. Berminat ikut lomba? Langsung daftar, klik di sini.

    (akn/ega)

  • Mau Tahu Jurus Bos Sampoerna-Raffi Ahmad Raup Cuan? Daftar LPS Financial Festival

    Mau Tahu Jurus Bos Sampoerna-Raffi Ahmad Raup Cuan? Daftar LPS Financial Festival

    Jakarta –

    Peningkatan literasi keuangan menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat sektor keuangan di Indonesia. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan finansial di masa depan.

    Literasi keuangan juga berperan besar dalam menghindarkan masyarakat dari berbagai praktik kecurangan atau penipuan di bidang finansial. Sebagaimana diketahui, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 memperlihatkan adanya kenaikan indeks literasi keuangan mencapai 66,46% dan indeks inklusi keuangan 80,51%.

    Hasil SNLIK 2025 yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) ini lebih tinggi dibandingkan SNLIK 2024 yang mana indeks literasi keuangan ada di level 65,43% dan indeks inklusi keuangan 75,02%.

    Melihat hal itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pun hadir menjadi salah satu tulang punggung dalam peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia melalui berbagai inovasi dan inisiatifnya.

    Upaya ini sejalan dengan visi LPS untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki indeks literasi keuangan yang tinggi (well literate). Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan secara bijak dan optimal.

    LPS akan menggelar Financial Festival pada 6-7 Agustus di Dyandra Convention Center Surabaya, Jl. Basuki Rahmat No.93-105, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Acara ini menghadirkan beragam kegiatan mulai dari diskusi inspiratif, kelas bisnis, hingga hiburan.

    LPS Financial Festival hari pertama akan menghadirkan diskusi dengan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Pendiri CT Corp Chairul Tanjung, dan Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. Hadir juga Raffi Ahmad yang akan membagikan kisah inspiratif.

    Kemudian pada sesi kedua akan hadir narasumber Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono, Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Prof. Dr. Mohammad Nuh, dan Cak Lontong. Untuk kelas bisnis LPS Financial Festival hari pertama akan diisi oleh influencer Ellen May.

    Sementara pada hari kedua, menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dadak, Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto, dan Presiden Direktur PT HM Sampoerna Ivan Cahyadi. Hadir juga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang akan menyampaikan keynote speech.

    Untuk kelas bisnis LPS Financial Festival hari pertama akan diisi oleh influencer Cinta Laura. LPS Financial Festival di Surabaya turut dimeriahkan oleh Wali, Coldiac, Nassar, dan RAN.

    Melalui acara ini, para peserta diharapkan mendapatkan ilmu dari berbagai tokoh-tokoh penting di industri keuangan mulai dari LPS hingga praktisi keuangan.

    Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk menghadiri LPS Financial Festival di Surabaya dan Medan. Yuk tunggu apalagi? Daftarkan diri segera, klik di sini.

    Selain itu ada pula kompetisi video Financial Literacy Competition, dengan tema lomba Jangan Tunggu Nanti, Rencanakan Keuanganmu Sekarang! Berminat ikutu lomba? Langsung daftar, klik di sini

    Pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis.

    (hns/hns)

  • Boikot Spotify: Musisi Ramai-Ramai Hengkang dari Platform Usai CEO Daniel Ek Investasi Senjata Perang – Page 3

    Boikot Spotify: Musisi Ramai-Ramai Hengkang dari Platform Usai CEO Daniel Ek Investasi Senjata Perang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Layanan streaming musik asal Swedia, Spotify, menjadi sorotan tajam setelah terungkapnya investasi besar sang CEO, Daniel Ek, pada perusahaan teknologi militer.

    Pengguna dan musisi di seluruh dunia melayangkan protes dan menyerukan boikot Spotify, memicu kontroversi global yang tak terhindarkan.

    Berawal dari laporan bahwa Daniel Ek melalui perusahaan modal venturanya, Prima Materia, memimpin investasi senilai sekitar USD 700 juta atau sekitar Rp 11,4 triliun ke startup teknologi pertahanan Eropa, Helsing.

    Perusahaan yang didirikan di Jerman pada tahun 2021 ini bergerak di bidang pengembangan sistem peperangan berbasis kecerdasan buatan (AI), seperti pengawasan drone di medan perang, alat keamanan siber, dan teknologi untuk pesawat serta kapal selam.

    Keputusan bos Spotify ini langsung menuai kritik. Banyak pihak menilai langkah ini bertentangan dengan semangat perdamaian dan persatuan yang sering digaungkan melalui musik.

    Kontroversi ini muncul di tengah konflik global yang sedang berlangsung, seperti perang Rusia-Ukraina dan krisis Israel-Palestina.

     

  • Kata Bos Suzuki soal Fenomena ‘Rohana-Rojali’ di Pameran Otomotif

    Kata Bos Suzuki soal Fenomena ‘Rohana-Rojali’ di Pameran Otomotif

    Jakarta –

    Presiden Direktur PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Minoru Amano bicara mengenai tren rohana dan rojali di pameran otomotif nasional. Menurutnya, hal tersebut membuktikan, daya beli konsumen di Indonesia sedang lemah-lemahnya.

    Rohana merupakan akronim dari ‘rombongan hanya nanya’, sementara rojali ‘rombongan jarang beli’. Kata tersebut merujuk pada pengunjung pameran yang datang hanya untuk cuci mata, bukan melakukan transaksi kendaraan.

    Menurut Amano, kaum rohana dan rojali sebenarnya ingin sekali membeli kendaraan di pameran, namun kenyataannya mereka tak mampu.

    “Poinnya saat ini banyak orang datang untuk berkunjung (ke pameran otomotif), tapi ada banyak yang nggak beli. Mereka sebenarnya mau beli, tapi tidak bisa,” ujar Minoru Amano saat sesi tanya-jawab eksklusif di ICE BSD, Tangerang, belum lama ini.

    “Harapannya orang-orang yang datang itu bisa leasing mobil, datang ke Suzuki (untuk beli kendaraan) dengan range Rp 200-250 jutaan,” tambahnya.

    Suasana saat gelaran GIIAS 2025 di ICE BSD, Tangerang. Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

    Amano menjelaskan, di pameran otomotif seperti Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2025, kendaraan yang menjadi perhatian utama pengunjung adalah mobil penumpang, bukan komersial. Sehingga, pihaknya tak berharap banyak dengan penjualan Suzuki Carry di acara tersebut.

    “Di motorshow ini kan yang ditampilkan passenger car, mereka fokusnya ke situ karena lebih menarik ketimbang komersial. Tapi harapannya teman-teman bisa paham kalau komersial menyumbang kontribusi besar buat perekonomian Indonesia,” kata dia.

    Sebagai catatan, menurut pantauan kami, GIIAS 2025 memang jauh lebih ramai dibandingkan pameran-pameran edisi sebelumnya. Bahkan, saking penuhnya acara tersebut, jalan kaki saja rasanya sulit.

    Presdir Suzuki Minoru Amano. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Gaikindo membenarkan, pameran tahun ini ada kenaikan jumlah pengunjung. Mereka berharap, tamu yang datang benar-benar membeli kendaraan, bukan hanya sekadar melihat-lihat.

    “Harapannya jangan rojali lah. Kan mimpinya sekian lama tertunda, sekarang di pameran sudah ada,” kata Kukuh Kumara selaku Sekretaris Gaikindo.

    (sfn/dry)

  • Cuma di LPS Financial Festival, Bos Sampoerna Ungkap Kisah Insipiratif

    Cuma di LPS Financial Festival, Bos Sampoerna Ungkap Kisah Insipiratif

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) dikenal sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan multinasional, Sampoerna dipimpin oleh tangan dingin Ivan Cahyadi sebagai Presiden Direktur.

    Perjalanan panjang Ivan dari awal karir, hingga di puncak kepemimpinan pun dapat menginsipirasi generasi muda di dunia kerja. Untuk itu, Ivan pun akan menjadi salah satu pembicara dalam LPS Financial Festival di Surabaya.

    Selain Presiden Direktur Sampoerna, tokoh insipiratif lainnya juga akan meramaikan LPS Financial Festival di Surabaya, yang akan berlangsung pada 6-7 Agustus 2025 di Dyandra Convention Center.

    Acara ini menghadirkan beragam kegiatan mulai dari diskusi inspiratif, kelas bisnis, hingga hiburan. LPS Financial Festival akan menghadirkan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Pendiri CT Corp Chairul Tanjung, dan Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. Raffi Ahmad pemilik RANS Entertainment juga akan ikut meramaikan dan membagikan kisah inspiratif.

    Kemudian pada sesi kedua, akan ada Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono, Mantan Menteri Kebudayaan Prof. Dr. Mohammad Nuh, dan Cak Lontong.

    Jangan ketinggalan mengikuti kelas bisnis yang akan berlangsung di LPS Financial Festival. Di hari pertama akan hadir trader sekaligus pengusaha Ellen May, dan ada Cinta Laura di hari kedua.

    Hari kedua pun tidak kalah seru, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dadak, Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto, hingga Presiden Direktur PT HM Sampoerna Ivan Cahyadi akan hadir untuk berdiskusi. Kemudian Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang akan menyampaikan keynote speech.

    Bukan hanya diskusi yang menarik, LPS Financial Festival akan dimeriahkan oleh penampilan Wali, Coldiac, Nassar, dan RAN. Jadi peserta bukan hanya bisa mendapatkan kisah insipiratif dari tokoh ternama, melainkan juga menikmati konser secara gratis.

    Jangan sampai ketinggalan LPS Financial Festival Surabaya, dan daftarkan diri segera di sini.

    Pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bos Danantara soal Rombak Aturan Tantiem Buat Direksi dan Komisaris: Pembenahan Menyeluruh

    Bos Danantara soal Rombak Aturan Tantiem Buat Direksi dan Komisaris: Pembenahan Menyeluruh

    JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merombak aturan pemberian tantiem dan insentif bagi dewan direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, langkah ini diambil sebagai bagian dari agenda besar BPI Danantara untuk membangun sistem pengelolaan BUMN yang lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.

    “Penataan ini merupakan pembenahan menyeluruh terhadap cara negara memberi insentif. Dengan kebijakan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap penghargaan, terutama di jajaran dewan komisaris sejalan dengan kontribusi dan dampak nyatanya terhadap tata kelola BUMN terkait,” kata Rosan dalam keterangan resmi, Jumat, 1 Agustus.

    Lebih lanjut, Rosan menegaskan kebijakan ini bukan bentuk pemangkasan honorarium, melainkan penyelarasan struktur remunerasi agar sesuai dengan praktik tata kelola perusahan terbaik global (good corporate governance).

    “Komisaris akan masih menerima pendapatan bulanan tetap yang layak sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusinya,” katanya.

    Rosan juga bilang pihaknya ingin menunjukkan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas, dan reformasi bukan berarti instan.

    “Tapi jika negara ingin dipercaya mengelola investasi, maka kita harus mulai dari dalam, dari cara kita menghargai kontribusi,“ ujarnya.

    Rosan menjelaskan struktur baru ini mengadopsi praktik terbaik global yang menetapkan sistem pendapatan tetap dan tidak mengenal kompensasi variabel berbasis laba untuk posisi komisaris.

    Menurut Rosan, prinsip serupa juga tercantum dalam OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, yang menekankan pentingnya pendapatan tetap untuk menjaga independensi pengawasan.

    Kebijakan ini, sambung dia, bagian dari agenda reformasi struktural BPI Danantara yang lebih besar dalam membangun tata kelola investasi dan BUMN berbasis transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik.

    “Penyesuaian tantiem juga dirancang sebagai fondasi untuk meninjau ulang keseluruhan sistem remunerasi di BUMN,” katanya.

    Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melarang dewan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya mendapat tantiem dari kinerja perusahaan.

    Selain itu, juga tidak diperkenankan untuk mendapat insentif.

    Instruksi itu tertuang di dalam surat resmi bernomor S-063/DI-BP/VII/2025 tentang Pemberian Tantiem, Insentif, dan/atau Penghasilan dalam Bentuk Lainnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris BUMN dan Anak Usaha BUMN.

    Surat tersebut ditandatangani oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani tertanggal 30 Juli 2025.

    “Anggota dewan komisaris BUMN dan anak usaha BUMN tidak diperkenankan mendapatkan tantiem, insentif baik dalam bentuk insentif kinerja, insentif khusus, dan/atau insentif jangka panjang dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan,” bunyi surat yang VOI terima, Jumat, 1 Agustus.

    Selain mengatur pemberian tantiem dan insentif dewan komisaris, Danantara juga memberikan aturan terbaru untuk dewan direksi BUMN.

    Berdasarkan surat tersebut, anggota direksi BUMN dan anak usahanya masih bisa menerima tantiem dan insentif dari kinerja perusahaan.

    Namun, pemberian tantiem, dan insentif baik dalam bentuk insentif kinerja, insentif khusus, dan atau insentif jangka panjang harus didasarkan pada laporan keuangan yang sebenar-benarnya dari hasil operasi perusahaan dan merefleksikan kegiatan usaha yang berkelanjutan.

    Insentif ini tidak boleh dihitung dari aktivitas non-operasional. Seperti keuntungan revaluasi aset, penjualan aset, atau transaksi satu kali lain yang tidak berulang.

  • Top 3: Komentar Bos BCA Soal Blokir Rekening – Page 3

    Top 3: Komentar Bos BCA Soal Blokir Rekening – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini mengumumkan kebijakan penting terkait penghentian sementara transaksi pada rekening bank yang tidak aktif atau dikenal sebagai rekening dormant.

    Menanggapi hal tersebut. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hendra Lembong, menegaskan bahwa perusahaan sepenuhnya mematuhi arahan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Menurutnya, pemblokiran rekening yang tidak aktif merupakan tindakan yang bijaksana untuk mencegah penyalahgunaan.

    Artikel mengenai pemblokiran rekening dormand di BCA ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada sejumlah artikel lain yang layak untuk disimak.

    Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Sabtu 2 Agustus 2025:

    1. PPATK Blokir Rekening Dormant, Ini Pesan Bos BCA ke Nasabah

    Hendra Lembong, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), menegaskan bahwa perusahaan sepenuhnya mematuhi arahan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan pemblokiran rekening yang tidak aktif atau dormant.

    Dia menyatakan bahwa langkah pemblokiran ini sangat penting untuk menjaga keamanan dana para nasabah.

    Menurutnya, pemblokiran rekening yang tidak aktif merupakan tindakan yang bijaksana untuk mencegah penyalahgunaan yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa sepengetahuan pemilik rekening.

    Simak artikel selengkapnya di sini

     

  • Bos Pajak Jelaskan Alasan Dukcapil Serahkan Data Warga ke DJP

    Bos Pajak Jelaskan Alasan Dukcapil Serahkan Data Warga ke DJP

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan soal penyerahan data masyarakat oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kedua belah telah menandatangani perjanjian kerja sama.

    Bimo menjelaskan pihak Dukcapil sedang mengembangkan digital ID untuk untuk menyelaraskan data NIK dengan NPWP. Hadirnya digital ID membuat informasi setiap individu menjadi lengkap dan lebih akurat, yang tujuannya untuk optimalisasi penerimaan pajak.

    “Nah dengan adanya digital ID nanti tentu informasi yang terkait dengan variabel-variable individu yang bersangkutan si penduduk ini, itu akan bisa semakin kaya. Jadi semakin bisa mengandung informasi-informasi yang dibutuhkan dalam kerangka optimalisasi penerimaan pajak,” ujarnya dalam media briefing di Kantor Pusat DJP, Kamis (31/7/2025).

    Bimo juga mengaitkan hal ini dengan rencana Bank Indonesia (BI) meluncurkan Payment ID. Menurut Bimo, semua kebijakan memang akan mengarah ke pemerintahan elektronik atau e-goverment.

    “Kalau teman-teman juga mendengar mungkin ada platform digital yang akan diluncurkan oleh Bank Indonesia nanti pada saat 17 Agustus arahnya nanti akan semua kesana, dalam kerangka besar digital government, jadi e-government. Referensinya adalah Peraturan Presiden terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” bebernya.

    Menurut Bimo kementerian dan lembaga terus melakukan integrasi data demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, semakin pasti, semakin murah.

    “Jadi di luar itu memang setiap 3 tahun sekali itu kami perbarui, kemarin kita perpanjangan 5 tahun sekali. Jadi ini yang merupakan nota kesepahaman dan juga perjanjian kerjasama yang memang betul secara ongoing periodically kita revisi dan kita kembangkan kerjasama antar institusi dengan teman-teman di Dukcapil,” jelas Bimo.

    Sebelumnya, DJP bersama Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menandatangani perjanjian kerja sama terkait pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dalam layanan perpajakan. Penandatanganan dilakukan Bimo dengan Teguh Setyabudi.

    Hal ini merupakan bagian dari komitmen dalam melaksanakan reformasi perpajakan, memperkuat tata kelola administrasi perpajakan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

    “Kerja sama ini merupakan upaya integrasi dan pemanfaatan data lintas sektor untuk memperkuat basis data perpajakan dan administrasi kepemerintahan,” kata Bimo dalam keterangan tertulis, Rabu (30/7/2025).

    Sebagaimana diketahui, DJP terus memperkuat fondasi sistem administrasi perpajakan melalui pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Kerja sama ini mencakup validasi data NIK, pemutakhiran data kependudukan dan pemberian layanan face recognition untuk mendukung administrasi dan pengawasan perpajakan.

    (ily/hns)

  • Kronologi Kasus TaniHub Seret Bos MDI Ventures, Cerita Eks Pegawai

    Kronologi Kasus TaniHub Seret Bos MDI Ventures, Cerita Eks Pegawai

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi, termasuk dua orang mantan direktur di Tanihub dan direktur MDI Ventures.

    Dua orang dari Tanihub adalah eks Direktur Utama PT Tani Group Indonesia (Tanihub) inisial IAS, serta ETPLT yang merupakan mantan direktur di Tani Group.

    Usai pengumuman tersangka oleh Kejari Jaksel, berbagai kabar soal TaniHub dan aktivitas bisnisnya ramai di publik.

    Tanihub sendiri bukan nama baru di Indonesia. Perusahaan rintisan atau startup ini bergerak di bidang pertanian, dan menjadi sorotan sejak 2022 lalu.

    Pada Februari 2022, Tanihub menghentikan operasional dua gudang yakni di Bandung dan Bali.

    Ditutupnya dua gudang itu disebut agar mereka bisa bisa mempertajam fokus dan meningkatkan pertumbuhan melalui kegiatan B2B yaitu horeka, ritel modern, grosir UMKN, dan mitra strategis.

    TaniHub juga melakukan PHK karyawan, yang merupakan dampak dari ditutupnya operasional gudang di Bandung dan Bali tersebut. Namun perusahaan tidak menyebut jumlah karyawan yang terdampak PHK.

    Perjalanan Tanihub juga diwarnai oleh kasus gagal bayar yang membuat Tanifund, unit P2P Lending di bawah Tani Group, ditarik izinnya oleh OJK hingga akhirnya tutup.

    Kabar TaniFund gagal bayar 130 investor ini sudah tercium sejak akhir 2022 lalu. Dari 130 investor itu uang yang diinvestasikan mencapai Rp 14 miliar. Awalnya para investor ini masih menerima imbal hasil dan portofolio yang sesuai. Namun pada 2021 mulai terjadi beberapa masalah.

    Pada November 2021, investor tidak lagi menerima pembagian hasil dari investasi di TaniFund. Manajemen Tanifund berdalih gagal panen yang dialami petani disebabkan faktor alam (hujan dan hama) menjadi pemicu gagal bayar kepada investor.

    Tuduhan fraud dan ‘proyek rahasia’

    Investor mencurigai manajemen TaniFund telah melakukan kesalahan, kebohongan, kecurangan dan fraud dalam pengelolaan portofolio para investornya sehingga mengakibatkan kerugian bagi investor.

    OJK akhirnya mengumumkan pencabutan izin usaha PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund) sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.06/2024 tanggal 3 Mei 2024.

    Pencabutan ini dilakukan karena TaniFund telah dikenakan penegakan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK.

    OJK mengatakan telah melakukan langkah-langkah pengawasan (supervisory actions) dan memberikan sanksi administratif secara bertahap sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU).

    OJK juga telah melakukan komunikasi dengan pengurus dan pemegang Saham secara intens untuk memastikan komitmen penyelesaian permasalahan TaniFund. Namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak dapat menyelesaikan permasalahan, sehingga TaniFund dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

    Pada 2023, TaniFund dilaporkan membukukan tingkat kredit macet yang tinggi. TaniFund melaporkan TBK90, yaitu tingkat keberhasilan bayar peminjam dalam jangka waktu 90 hari, rata-rata 30% sejak beberapa waktu sebelumnya.

    Terbaru terkait dengan kasus korupsi, menurut laporan e27, mantan karyawan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, berbicara tentang bagaimana catatan keuangan departemen yang ia jalankan sering kali memiliki “pengeluaran tidak jelas” yang disebut Proyek Khusus.

    Menurut Kejari Jaksel berdasarkan hasil penyidikan, DSW diduga menyetujui pencairan dana investasi secara melawan hukum. IAS dan ETPLT diduga memanipulasi data perusahaan guna memperoleh investasi dari MDI Ventures dan BRI Ventures, lalu menggunakan dana untuk kepentingan pribadi.

    Total pencairan investasi dalam kasus ini mencapai US$25 juta atau sekitar Rp 409 miliar.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kapan Beras di Alfamart cs Penuh Lagi? Begini Kata Bos Ritel

    Kapan Beras di Alfamart cs Penuh Lagi? Begini Kata Bos Ritel

    Jakarta –

    Beras di ritel modern seperti Alfamart, Alfamidi, hingga Indomaret ditarik dari peredaran buntut kasus beras oplosan. Terkait sampai kapan produk itu ditarik, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan, pihaknya menunggu ketegasan pemerintah.

    “Iya menunggu ketegasan pemerintah. Kalau saya menurut apa yang disampaikan (tetap menjual beras terindikasi oplosan), sementara saya masih didemo, kan buat apa?,” kata dia saat dihubungi detikcom, Kamis (31/7/2025).

    Dia meminta Badan Pangan Nasional hingga Satuan Tugas (Satgas) Pangan mengambil langkah agar dilema yang dihadapi oleh ritel ini terselesaikan. Di satu sisi pemerintah mengimbau agar merek-merek beras yang terindikasi oplosan tetap dijual, tetapi ritel menghadapi protes dari banyak pihak.

    “Saya meminta Badan Pangan Nasional, Deputinya dan Kasatgas Pangan untuk memberikan ketegasan. Adanya pengusutan terhadap itu ya kita senang sekali. Tetapi kita jangan dipusingkan dengan demo-demo seperti itu,” ujarnya.

    Ritel modern telah mendapatkan banyak tekanan. Solihin mengatakan penarikan sejumlah merek beras ini dilakukan karena ada ancaman demo.

    Aksi itu diketahui datang dari Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum Jawa Barat. Solihin mengatakan dalam surat yang diterima, massa aksi meminta agar ritel modern tidak men-display beras yang telah terindikasi oplosan.

    “Saya dikirimkan rencana unjuk rasa dari masyarakat atau mahasiswa yang menginginkan beras yang terindikasi oplosan supaya tidak di-display. Kalau ada begitu gimana? Kita akan tetap display dan diunjuk rasa? Kemarin juga sudah ada yang unjuk rasa ke kantor pusat. Kemudian, beberapa polres juga masih ada yang memanggil,” ungkapnya.

    Melihat masih adanya protes, Corporate Affair Director Alfamart itu tidak ingin ada keributan di masyarakat dan toko-toko ritel modern seluruh Indonesia. Solihin menyebut, juga telah diimbau langsung oleh Satgas Pangan untuk tetap men-display beras di ritel modern.

    Pihaknya mengaku sulit melakukan hal tersebut jika masih terus mendapatkan ancaman atau protes dari masyarakat. Dia pun meminta pemerintah mengambil tindakan tegas agar bukan ritel yang menjadi sasaran keributan masyarakat.

    “Saya sudah ditelepon Wakil Kasatgas Pangan, dia meminta untuk men-display, saya bilang bagaimana saya men-display kalau sana-sini ada unjuk rasa, di mana masyarakat menuntut barang yang terindikasi oplosan. Kalau terjadi sesuatu di toko saya bagaimana?” jelasnya.

    Penarikan stok beras di ritel telah dilakukan sejak akhir pekan lalu. Solihin beberapa waktu mengatakan ritel melakukan penarikan karena banyak kelompok masyarakat, penegak hukum daerah yang meminta penarikan beras tersebut. Ritel pun juga banyak diperiksa oleh aparat penegak hukum daerah.

    Solihin mencontohkan surat yang diterima salah satu ritel dari Kepolisian Jawa Timur Resor Sampang. Ia mengatakan terdapat setidaknya 13 syarat yang harus dibawa pelaku usaha ritel untuk dilakukan pemeriksaan.

    Selain dari penegak hukum, pengusaha ritel juga mendapatkan tekanan dari kelompok masyarakat untuk menarik beras premium dari edaran. Salah satunya imbauan dari salah satu ormas yang meminta agar ritel modern seperti Alfamart menarik sejumlah merek dari peredaran dalam waktu 3×24 jam.

    “Apabila dalam 3×24 jam beras tersebut masih beredar maka kami akan gunakan hak kami untuk melakukan aksi massa gabungan ormas di depan PT Alfaria Trijaya,” tulis surat yang dilihat detikcom.

    (ada/ara)