Topik: BOS

  • Bos PPATK Ungkap Jual-Beli Rekening Makin Marak buat Judol-Korupsi

    Bos PPATK Ungkap Jual-Beli Rekening Makin Marak buat Judol-Korupsi

    Jakarta

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan jual-beli rekening online makin marak di marketplace. Jual-beli rekening ini terindikasi ke tindak pidana pencucian uang, seperti judi online dan korupsi.

    Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan dalam dua tahun terakhir, aliran dana akibat tindak pencucian uang makin bertumbuh. Pada 2023, perputaran dana tindak pidana pencucian uang mencapai Rp 1.600 triliun. Angka ini naik pada 2024 menjadi Rp 2.658 triliun.

    “Datanya ini, 2 tahun terakhir kalau kita berbicara korupsi, narkotika sana-sana itu, tahun 2023 saja Rp 1.600 triliun. Pada 2024 naik, Rp 2.658 triliun. Artinya betapa masifnya tindak pidana,” kata Ivan dalam acara ‘Strategi Nasional Memerangi Kejahatan Finansial’, di Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2025)

    Ivan menyebut sebanyak 1,5 juta rekening digunakan untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada periode 2020-2024. Dari total tersebut, sebanyak 150 ribu merupakan rekening nominee. Nominee adalah rekening atas nama orang lain yang dibuat dengan perjanjian nominee.

    Berdasarkan data yang dipaparkan Ivan, dari 150 ribu rekening nominee, sebanyak 120.000 merupakan dari jual beli rekening, lebih dari 50 ribu merupakan rekening dorman, 20 ribu rekening dari peretasan dan 10.000 rekening dari penyimpangan lainnya.

    “Kenapa bisa banyak itu? Karena kita sudah ketat, pelaku korupsi pelaku narkotika pelaku judol sudah sangat takut. Jadi solusinya adalah jual beli rekening dorman,” tambah Ivan.

    Ivan menjelaskan pelaku TPPU menargetkan rekening-rekening yang masih terdata. Bahkan menurut dia, jual-beli rekening ini banyak ditawarkan di e-commerce.

    “Pelaku menjadikan rekening existing sebagai target. Jadi makanya kenapa banyak sekali jual-beli rekening, bahkan jual-beli rekening di Shopee dan segala macam, ini dalam waktu sebelas menit, dalam waktu sekian menit, dapat saja provider rekening,” jelas Ivan.

    (kil/kil)

  • Rekening Nganggur Diblokir, Bos PPATK Klaim Frekuensi Deposit Judol Turun

    Rekening Nganggur Diblokir, Bos PPATK Klaim Frekuensi Deposit Judol Turun

    Jakarta

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir sebanyak 122 juta rekening dormant atau rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama tiga bulan lebih. Dari kebijakan tersebut, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengklaim ada penurunan frekuensi setoran awal atau deposit yang menuju judi online (judol).

    Ivan menilai frekuensi deposit turun signifikan. Dalam data PPATK, pada Mei 2025 frekuensi deposit judol mencapai 7,32 juta. Lalu angkanya turun menjadi 2,79 juta pada Juni 2025.

    Hal ini berarti penurunan frekuensi deposit judol mencapai 61,88%. Penurunan frekuensi deposit ini menyusul diberlakukannya pemblokiran rekening dormant pada 16 Mei 2025.

    “Sangat signifikan, itu sangat signifikan. Jadi upaya yang kita lakukan ini justru adalah upaya untuk menjaga integritas sistem keuangan yang pada akhirnya menambah kepercayaan publik terkait dengan hak dan kepentingan mereka terhadap rekening-rekeningnya,” kata Ivan dalam acara ‘Strategi Nasional Memerangi Kejahatan Finansial’, di Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2025).

    Frekuensi deposit judol sempat mencapai 17,33 juta pada Januari 2025. Angkanya naik pada Februari dan Maret dengan masing-masing sebesar 17,99 juta dan 15,82 juta. Frekuensi deposit judol melonjak pada April mencapai 33,23 juta. Angkanya mulai turun pada Mei 2025 menjadi 7,32 juta saat menerapkan kebijakan pemblokiran rekening.

    Sementara, untuk transaksi deposit judol mencapai Rp 5,08 triliun pada April 2025. Nilai transaksinya menurun pada Mei 2025 mencapai Rp 2,29 triliun dan Rp 1,50 triliun pada Juni 2025.

    “Nah ini kita lihat memang faktanya transaksi yang dilaporkan terkait dengan judi online penurunan drastis, bayangkan Maret 2025 Rp 2,5 triliun, lalu kemudian melonjak sampai Rp5,8 triliun, ini ada fenomena lebaran, udah di liquid dan segala macam, sehingga ternyata dipakai juga untuk kepentingan judol oleh saudara-saudara kita. Lalu menurun di bulan Mei 2025 dan turun lagi sekarang Rp1,5 triliun,” imbuh Ivan.

    Ivan menegaskan rekening dorman rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk untuk aktivitas judol. Ivan menjelaskan pemain judol biasanya menutupi identitas pribadi. Dengan begitu, rekening dormant menjadi solusi.

    “Sekarang banyak sekali komplain kepada PPATK terkena dengan rekening dormant. Ternyata dia dipergunakan bukan terkena dengan rekening dormant, bener-bener terkena dengan judi online, satu yang komplain, satu orang yang komplain itu, itu merepresentasikan berapa rekening yang ternyata begitu kita lihat, rekening dormant sudah banyak menerima uang yang sebenarnya tidak bisa diapa-apakan untuk melakukan transaksi judi online,” terang Ivan.

    Lihat juga Video: OJK Temukan 25 Ribu Rekening Terindikasi Judi Online

    (rea/kil)

  • Manusia Rp2.300 Triliun: Tak Usah Kuliah Komputer, Pilih Jurusan Ini

    Manusia Rp2.300 Triliun: Tak Usah Kuliah Komputer, Pilih Jurusan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah tren perkembangan Artificial Intelligence, dua bos raksasa teknologi Elon Musk dan Jensen Huang tak memilih berfokus ilmu seperti coding. Namun mereka lebih pilih belajar hal dasar seperti ilmu fisika.

    Huang, yang merupakan CEO Nvidia, mengungkapkan pandangannya dalam sebuah acara di Beijing China belum lama ini. Menurutnya ilmu fisika akan jauh lebih berguna dalam perkembangan AI.

    Sistem AI di masa depan akan membutuhkan fisika yang mendalam. Khususnya operasional pada lingkungan robotika dan dunia nyata.

    “Gelombang berikutnya mengharuskan pemahaman pada friksi, inersia, serta sebab dan akibatnya,” kata Huang dikutip dari Money Control, Selasa (29/7/2025).

    Ucapannya pria berharta Rp 2.300 triliun tersebut merujuk pada AI Fisik. Saat AI berkembang melampaui persepsi dan penalaran pada interaksi dunia nyata, maka fisika, mekanika dan ilmu material akan kian berharga.

    Sementara itu, bos Tesla, Elon Musk telah lama menyebut pentingnya ilmu fisika. Menurutnya ilmu tersebut adalah fondasi pada pemecahan masalah serius.

    Bahkan dia menambahkan ucapan CEO Telegram Pavel Durov yang meminta agar para siswa menguasai matematika. “Fisika [dengan matematika],” ucapnya.

    Pemahaman prinsip dasar dan kebenaran fundamental dari fisika merupakan kunci membangun inobasi terukur.

    Pemikiran Musk ini juga tercermin dalam proyek ambisius yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan miliknya seperti roket hingga mobil otonom. Ini menuntut penguasaan fisika melebihi logika software.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bareskrim Tangkap Gibran Eks Bos eFishery!

    Bareskrim Tangkap Gibran Eks Bos eFishery!

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)  menahan eks Chief Executive Officer (CEO) eFishery, Gibran Huzaifah.

    Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf mengatakan penahanan itu dilakukan sejak Kamis (31/7/2025).

    “Iya betul, terhadap Gibran telah dilakukan penahanan sejak hari Kamis tanggal 31 juli 2025,” ujar Helfi kepada wartawan, Senin (4/8/2025).

    Hanya saja, Helfi tidak menjelaskan duduk perkara maupun persangkaan penyidik terhadap bekas bos eFishery itu.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Bareskrim sempat mengemukakan bakal melakukan gelar perkara kasus ini pada Februari 2025.

    Adapun, kasus ini diduga berkaitan dengan laporan yang mencurigakan terkait praktik akuntansi di eFishery. 

    Dalam draf laporan yang diulas oleh Bloomberg News, diduga manajemen menggelembungkan pendapatan hampir US$600 juta atau Rp9,7 triliun (kurs Rp16.197) selama Januari-September 2024.

    Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa lebih dari 75% dari angka-angka yang dilaporkan adalah palsu.

    Laporan tersebut mengungkapkan bahwa pendapatan eFishery untuk periode Januari hingga September 2024 sebenarnya hanya sekitar US$157 juta, jauh dari angka yang diumumkan sebesar US$752 juta.

    Polda Jawa Barat 

    Diberitakan sebelumnya, beredar informasi bahwa Polda Jabar telah menangkap bekas CEO eFishery Gibran. Namun, hal tersebut telah dibantah langsung oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan.

    Hendra menegaskan tidak ada info penangkapan itu di antara sejumlah direktorat reserse Polda Jabar. Dengan demikian, informasi terkait dengan penangkapan oleh Polda Jabar adalah berita tidak benar alias hoaks.

    “Di reskrim umum, reskrim khusus tidak ada, reskrim narkoba tidak ada dan siber tidak ada. Berarti hoaks” ujar Hendra saat dihubungi, Senin (4/8/2025).

  • Polda Jabar Bantah Tangkap Eks Bos eFishery Gibran Huzaifah

    Polda Jabar Bantah Tangkap Eks Bos eFishery Gibran Huzaifah

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Jawa Barat membantah telah melakukan penangkapan terhadap eks Chief Executive Officer (CEO) eFishery, Gibran Huzaifah.

    Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rochmawan menegaskan tidak ada info penangkapan itu di antara sejumlah direktorat reserse Polda Jabar 

    “Di reskrim umum, reskrim khusus tidak ada, reskrim narkoba tidak ada dan siber tidak ada,” ujar Hendra saat dihubungi, Senin (4/8/2025).

    Dengan demikian, kata Hendra, informasi terkait dengan penangkapan bekas Bos eFishery Gibran oleh Polda Jabar adalah berita tidak benar alias hoax.

    “Berarti hoaks,” pungkas Hendra.

    Adapun, penangkapan itu dilaporkan oleh pemberitaan salah satu media massa. Dalam pemberitaan itu memuat bahwa Gibran telah ditangkap oleh kepolisian daerah Jabar.

    Selain Gibran, eks Wakil Presiden eFishery Angga Hadrian Raditya, dan Wakil Presiden Pembiayaan Budidaya eFishery Andri Yadi juga dilaporkan telah ditangkap.

    Adapun, berdasarkan catatan Bisnis, kasus ini diduga berkaitan dengan laporan yang mencurigakan terkait praktik akuntansi di eFishery.

    Dalam draf laporan yang diulas oleh Bloomberg News, diduga manajemen menggelembungkan pendapatan hampir US$600 juta atau Rp9,7 triliun (kurs Rp16.197) selama Januari-September 2024.

    Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa lebih dari 75% dari angka-angka yang dilaporkan adalah palsu. 

    Laporan tersebut mengungkapkan bahwa pendapatan eFishery untuk periode Januari hingga September 2024 sebenarnya hanya sekitar US$157 juta, jauh dari angka yang diumumkan sebesar US$752 juta. 

  • Bos PPATK Bantah Isu Penarikan Uang di Bank Imbas Rekening Nganggur Diblokir

    Bos PPATK Bantah Isu Penarikan Uang di Bank Imbas Rekening Nganggur Diblokir

    Jakarta

    Media sosial dihebohkan terkait penarikan uang massal di masyarakat imbas kebijakan pemblokiran rekening dormant. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menanggapi terkait hal tersebut.

    Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan hingga saat ini tidak ada laporan dari perbankan terkait penarikan uang massal. Ivan menyampaikan kebijakan pemblokiran rekening dilakukan guna menjaga kepentingan publik dan menambah kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Indonesia.

    “Tidak ada laporan. Ini buat melindungi dan menjaga kepentingan publik, akan menambah kepercayaan publik terhadap integritas sistem keuangan Indonesia,” kata Ivan kepada detikcom, Senin (4/8/2025).

    Ivan menegaskan masyarakat tidak perlu cemas terkait kebijakan pemblokiran rekening dormant. Ivan menyebut rekening masyarakat dalam keadaan aman.

    “Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Rekening 100% aman, hak dan kewajiban nasabah utuh tidak berkurang,” terang Ivan.

    Sebelumnya, ramai di media sosial TikTok terkait masyarakat yang mengantre untuk menarik uang di bank karena kebijakan pemblokiran rekening dormant. Salah satu rekaman video amartir di TikTok memperlihatkan antrean tersebut.

    “Masyarakat serentak tarik uang di bank sebelum rekening diblokir,” tulis keterangan di video yang diunggah di akun TikTok @tetang****.

    Dalam unggahan tersebut, ada yang berteriak soal kerugian masyarakat dan meminta jangan membuat aturan yang merugikan masyarakat. Unggahan penarikan uang massal juga ramai di X.

    “Masyarakat ramai-ramai menarik dana lewat teller dan ATM sebelum rekening diblokir. Banyak yang resah karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya,” tulis akun @Nenk******.

    (rea/kil)

  • Update Honkai: Star Rail 3.5 Rilis 13 Agustus, Cek Detail Terbarunya! – Page 3

    Update Honkai: Star Rail 3.5 Rilis 13 Agustus, Cek Detail Terbarunya! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Hoyoverse bersiap untuk merilis Honkai: Star Rail versi 3.5 bertajuk “Sebelum Kematian Para Pahlawan”, yang akan dirilis pada 13 Agustus 2025 mendatang.

    Pada update Honkai: Star Rail 3.5 ini, Trailblazer (julukan pemain HSR) juga berkenalan dengan dua karakter bintang 5 baru, yakni Cerydra dan Hysilens.

    Selain dua karakter bintang 5 baru, pembaruan HSR 3.5 juga melanjutkan alur ekspedisi di dunia Amphoreus dan akan berhadapan dengan musuh baru, Lygus.

    “Trailblazer akan menghadapi Lygus, bos baru di dalam game dengan dua wujud dan misteri masih belum terpecahkan,” tulis Hoyoverse di keterangannya, Senin (4/8/2025).

    Tak hanya itu, Trailblazer juga bisa menjelajah masa lalu Okhema—era ketika “Kaisar” Cerydra masih berkuasa dan benih api “Hukum” baru mulai membara.

    Di update HSR 3.5 ini juga akan diperkenalkan dua karakter bintang 5 terbaru, di mana bisa gamer dapatkan untuk memperkuat roster tim di dalam game.

     

  • Fenomena Rohana dan Rojali Hantui Mall di RI, Bos OJK Bilang Begini

    Fenomena Rohana dan Rojali Hantui Mall di RI, Bos OJK Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara terkait fenomena rombongan hanya nanya (rohana) dan rombongan jarang beli (rojali) yang tengah dirasakan oleh pengusaha ritel dan pusat perbelanjaan di Tanah Air.

    Kepala OJK Mahendra Siregar menilai bahwa fenomena rohana dan rojali yang tengah terjadi saat ini dipicu oleh ketidakpastian ekonomi, sehingga konsumen memilih menahan diri untuk melakukan belanja.

    “Jadi pada saat terjadi kondisi yang tidak pasti di waktu beberapa bulan terakhir, tentu banyak pihak ambil posisi menimbang-nimbang sebelum ambil keputusan,” jelas Mahendra dalam Konferensi Pers RDK, Senin (4/8/2025).

    Menurutnya, sikap konsumen yang tengah dalam posisi menimbang-nimbang sebelum memutuskan untuk belanja ini merupakan hal yang wajar. Sebab, konsumen tengah menanti kepastian, di tengah situasi ekonomi saat ini.

    “Dengan kepastian yang sudah lebih jelas, konsumen pun akan memperoleh kepastian lebih baik terhadap keputusan yang dapat mereka ambil untuk menentukan belanja ke depan,” ujarnya. 

    Mahendra mengatakan, saat ini pemerintah akan dan terus melakukan sejumlah program yang dapat menggenjot perekonomian nasional. Hal ini termasuk mempercepat belanja pemerintah. Dia meyakini, beberapa program yang dilakukan pemerintah tersebut dapat berdampak positif terhadap pergerakan perekonomian Indonesia.

    “Tentu akan membawa dampak positif kepada pergerakan perekonomian dengan belanja yang lebih besar tadi,” pungkasnya.

    Fenomena rohana dan rojali tengah dirasakan oleh pengusaha ritel maupun pusat perbelanjaan. Fenomena ini menyebabkan kinerja pusat perbelanjaan dalam negeri menjadi tidak maksimal.

    Dalam catatan Bisnis, Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengungkapkan, fenomena ‘rojali’ telah menyebabkan omzet pusat perbelanjaan di Tanah Air menurun. 

    Rojali: Cerminan Kondisi Ekonomi Masyarakat

    Rojali merupakan singkatan dari rombongan jarang beli. Istilah ini merujuk pada fenomena masyarakat yang mengunjungi suatu tempat seperti pusat perbelanjaan, toko, hingga pasar tradisional, tetapi tidak banyak melakukan kegiatan belanja. 

    “Itu [omzet] terjadi penurunan, pasti. Karena kan tadi, belinya cenderung produk-produk yang harganya satuannya murah,” ungkap Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja ketika ditemui di Pusat Grosir Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (23/7/2025). 

    Alphonzus menuturkan, fenomena rojali bukanlah hal baru di Indonesia. Hanya saja, intensitas jumlah rojali memang berbeda dari waktu ke waktu dengan pemicu yang berbeda pula.

    Meski bukan hal baru di Indonesia, menurut Alphonzus, ada beberapa faktor yang memicu terjadinya fenomena rojali saat ini. Salah satunya, lemahnya daya beli masyarakat, khususnya di kelas menengah ke bawah. 

    Menurut data APPBI, jumlah kunjungan ke pusat perbelanjaan memang mengalami peningkatan meski tidak signifikan, yakni kurang dari 10%. Jumlah itu jauh di bawah target asosiasi di kisaran 20%—30%. 

    Namun, terjadi perubahan terhadap pola belanja konsumen, yang kemudian berpengaruh terhadap omzet pusat perbelanjaan.  

    Dia mengatakan, saat ini konsumen lebih selektif dalam berbelanja. Pun berbelanja, konsumen hanya membeli produk dengan harga yang murah. 

    Adapun, fenomena rojali sudah mulai terasa sejak momentum Ramadan 2024, mengingat penurunan daya beli sudah mulai terasa sejak tahun lalu. 

    Hal ini juga telah menyebabkan kinerja pusat perbelanjaan Tanah Air menjadi tidak maksimal, mengingat periode tersebut merupakan peak season bagi penjualan ritel di Indonesia. Kondisi ini kian terasa pasca-Idulfitri 2024.

    “Setelah Idulfitri itu kan pasti masuk low season. Nah, low season-nya sekarang ini tambah panjang karena Ramadan dan Idulfitri-nya maju. Itulah salah satu juga faktor yang menambah intensitas atau pun jumlah daripada Rojali tadi,” tuturnya.  

    Imbas dari adanya fenomena rojali, APPBI memperkirakan, omzet pusat perbelanjaan di Indonesia tumbuh kurang dari 10% tahun ini.

    “2025 ini tetap tumbuh dibandingkan tahun lalu tapi tidak signifikan. Paling single digit, artinya kurang dari 10%,” ungkapnya. 

    Namun dia meyakini fenomena rojali tidak akan berlangsung lama. Apalagi, pemerintah tengah menggelontorkan sejumlah stimulus untuk menggenjot daya beli masyarakat. 

    “Kalau daya belinya pulih, Rojalinya pasti berkurang,” pungkasnya.

  • Kapan Aturan Beras Reguler Berlaku? Begini Penjelasan Bos Badan Pangan

    Kapan Aturan Beras Reguler Berlaku? Begini Penjelasan Bos Badan Pangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah mengumumkan rencana perubahan klasifikasi beras di Indonesia. Rapat-rapat pembahasan telah dilakukan. Ke depan, tak ada lagi klasifikasi beras premium dan medium di Indonesia, seperti yang berlaku saat ini. 

    Lalu, kapan klasifikasi beras medium dan premium itu diterapkan? Bagaimana dengan harganya?

    Menjawab hal itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, penerapan kebijakan perberasan nasional yang ingin dipertajam oleh pemerintah melalui perubahan standar mutu, jenis, dan harga batas atas, akan dilakukan setelah adanya periode transisi dan zonasi harga menyesuaikan kondisi geografis Indonesia yang luas. 

    “Ini menjadi penting agar kebijakan gres tersebut nantinya dapat lebih diterima dengan baik, mulai dari pelaku usaha sampai konsumen. Saya tentunya bersama seluruh stakeholder, termasuk kementerian dan lembaga dan juga teman-teman dari pelaku perberasan, juga sering intens berdiskusi supaya apapun yang jadi keputusan terbaik, ini bisa dijalankan,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (4/8/2025).

    “Kami sudah berikan beberapa alternatif kepada Bapak Menko Pangan untuk bisa dipertimbangkan. Mudah-mudahan ini sangat dibutuhkan, karena ini harus cepat, disegerakan juga supaya bisa menenangkan kondisi pasar hari ini,” sambung Arief.

    Selanjutnya, jelas dia, jika sudah diputuskan, pemerintah akan memberikan waktu transisi untuk penyesuaian, sehingga tidak serta merta langsung diterapkan.

    “Kendati begitu, implementasi secara cepat juga diperlukan untuk meredam fluktuasi pasar beras,” imbuh dia.

    “Memang tidak bisa terhadap perubahan suatu kebijakan, kemudian langsung di eksekusi tanpa ada periode transisi. Tapi ini juga harus disegerakan. Jadi kurang lebih, nanti itu akan in between premium dan medium (standar mutu beras),” terangnya.

    Di sisi lain, dia menambahkan,  ke depan antara harga di daerah sentra produksi dengan harga di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, akan tetap ada pembedaan harga.

    “Itu juga nanti kita harus atur, karena tidak mungkin di wilayah seperti Indonesia yang luas ini dengan satu harga tanpa memberlakukan zona,” ujarnya.

    Beras Premium-Medium Hilang, Apa Gantinya?

    Arief menjelaskan, nantinya beras yang akan diatur pemerintah adalah beras reguler yang sering dikonsumsi masyarakat.

    Sementara beras khusus dikembalikan ke mekanisme pasar dan standar mutunya ditentukan melalui suatu proses sertifikasi.

    “Untuk beras yang reguler, itu beras yang seperti kita makan biasanya, baik beras panjang maupun bulat. Itu harganya tetap akan pemerintah batasi. Syarat mutunya juga disiapkan dengan berbagai kriteria, tapi yang mutlak adalah derajat sosoh 95 persen dan kadar air 14 persen. Butir pecah berapanya, itu nanti disampaikan,” ungkap Arief.

    “Yang kedua untuk beras khusus, itu memang tidak diatur untuk berapa harganya. Tapi harus memiliki sertifikasi, tidak sembarangan juga,” lanjutnya.

    Selama ini, sebutnya, pemerintah memantau beberapa jenis beras khusus yang diperdagangkan, antara lain beras ketan, beras hitam, dan beras merah. Ada pula beras dengan indeks glikemik yang rendah. Glikemik sendiri adalah zat karbohidrat dalam gula darah.

    Juga, ada beras khusus dengan indeks geografis dari daerah tertentu. Selanjutnya ada beras untuk kesehatan dan beras biofortifikasi dengan penambahan unsur gizi tertentu serta beras organik.

    “Kebijakan beras ini harus holistik, mulai dari petani, kemudian bagaimana di penggiling padi, pengusaha sampai nanti di ritel dan end customer atau masyarakat. Kalau di hulu kan Bapak Presiden Prabowo itu minta gabah petani dibeli minimal Rp 6.500 per kilo. Oleh karena itu, di hilir kita sesuaikan,” tegas Arief.

    Rencananya, perubahan klasifikasi beras ini dilakukan dengan merevisi Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 yang telah menetapkan 4 kelas mutu beras. Yaitu, beras premium, medium, submedium, dan pecah.

    Selain itu, revisi terhadap Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 yang menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dan premium untuk berbagai wilayah Indonesia. 

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bareskrim Periksa Eks Bos Food Station Sebagai Tersangka Beras Oplosan

    Bareskrim Periksa Eks Bos Food Station Sebagai Tersangka Beras Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bakal memeriksa tiga tersangka dalam kasus beras oplosan atau pelanggaran standar mutu dan takaran beras.

    Tiga tersangka yang diperiksa, yakni eks Dirut PT Food Station Tjipinang Jaya atau FS, Karyawan Gunarso; Dirops PT Food Station Tjipinang Jaya Ronny Lisapaly dan Kasi Quality Control berinisial RP. 

    Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Brigjen Helfi Assegaf mengatakan pemeriksaan ketiganya itu dijadwalkan pada 10.00 WIB.

    “Sesuai jadwal, panggilan jam 10.00 WIB,” ujar Helfi saat dikonfirmasi, Senin (4/8/2025).

    Adapun, menurut Helfi, ketiganya terkonfirmasi hadir dalam pemeriksaan dalam kapasitas sebagai tersangka.

    “Iya [konfirmasi] hadir,” kata dia.

    Meskipun ketiga pejabat PT FS tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka, menilai ketiga orang tersebut sampai saat ini masih bersikap kooperatif kepada penyidik. 

    Adapun,  ketiga tersangka diduga terlibat dalam memperdagangkan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu sesuai ketetapan pemerintah.