Xcloud.id

Topik: BOS

  • Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Bebaskan Pajak BUMN yang Ada Saham Asing

    Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Bebaskan Pajak BUMN yang Ada Saham Asing

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani untuk pembebasan kewajiban pajak sejumlah BUMN lain yang belum dipenuhi sejak 2023 lalu.

    Dia mengungkapkan perusahaan yang disebut meminta keringanan pajak sejak 2023 lalu itu turut dimiliki sahamnya oleh perusahaan asing dan justru mencetak untung.

    “Ya, enggak bisa itu kan sudah terjadi di masa lalu. Perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ,” ungkap Purbaya dikutip, Jumat (5/12/2025).

    Purbaya juga menuturkan bahwa Danantara Indonesia mengajukan keringanan pajak untuk BUMN, salah satunya dalam hal melaksanakan sejumlah aksi korporasi.

    Permintaan keringanan pajak untuk BUMN disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani kepada Purbaya saat bertemu di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Menurut Purbaya, keringanan pajak kepada pelat merah bisa diberikan untuk sejumlah aksi korporasi yang akan banyak dilakukan BUMN dalam dua sampai dengan tiga tahun ke depan.

    “Yang dikasih itu seperti dia kan akan restrukturisasi, konsolidasi, kan seperti jual beli antara satu perusahaan ke perusahaan lain. Dia [Rosan] bilang itu kalau bayar pajak semua ya kemahalan,” terangnya.

    Dia menilai permintaan keringanan pajak bagi aksi korporasi BUMN itu masih masuk akal untuk jangka waktu dua sampai tiga tahun ke depan. Namun, dia memastikan setelahnya aksi korporasi BUMN yang kini di bawah Danantara bakal dipungut pajak.

    “Setelah itu setiap corporate action kami akan charge. Kami akan kenakan pajak sesuai dengan aturan. Ini kan Danantara baru, dan juga [mengerjakan] proyek pemerintah,” ucapnya.

    Pada Rabu (3/12/2025), CEO Danantara Rosan Roeslani turut mendiskusikan soal keringanan pajak ini dengan Purbaya saat bertemu di kantor Kemenkeu, Jakarta.

    Selain itu, Danantara turut membicarakan soal opsi penyertaan APBN dalam penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    “Hal-hal lain yang memang kami diskusikan bagaimana pengembangan Danantara ini, hubungan dari segi fiskal dan perpajakannya seperti dari Kementerian Keuangan. Beliau [Purbaya] sangat terbuka dan akan dilanjutkan lagi oleh tim kerja,” ujar Rosan. 

  • Satu Rumah di Cikande Tercemar Radioaktif, Ada Opsi Pemilik Dipindahkan

    Satu Rumah di Cikande Tercemar Radioaktif, Ada Opsi Pemilik Dipindahkan

    Jakarta –

    Paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137) masih ada di salah satu rumah warga di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Diduga sisa radioaktif tersebut berada di pondasi bangunan.

    Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) melakukan kajian terkait langkah penanganan sisa radioaktif tersebut. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Bapeten Haendra Subekti mengatakan ada beberapa opsi yang akan dilakukan, salah satu opsi merelokasi pemilik rumah secara permanen.

    “Salah satu opsi adalah memang merelokasi penduduknya secara permanen, tapi untuk saat ini jangka pendek akan diberikan pengaman. Tali pengaman lah, tanda pengaman supaya tidak ada yang mendekati,” terang Haendra di Kantor Bapeten, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    Terkait dengan upaya merobohkan bangunan tersebut, Haendra mengatakan opsi tersebut belum direkomendasikan Bapeten. Pasalnya, Bapeten masih mengkaji tingkat paparan radiasi di lokasi tersebut untuk menentukan langkah terbaik, salah satu opsi teknis yang dipertimbangkan menambah lapisan lantai beton guna mengurangi paparan radioaktif tersebut. Dengan harapan radioaktif tersebut bisa ditangani.

    “Tetapi ke depan yang belum kita kajian ini seberapa besar paparan di situ. Kalau memang bisa disemen lagi misalnya lantainya ditambah, gampangannya lantainya ditambah beton gitu. Kira-kira mengurangi apa enggak.Ini yang sedang kita, opsi-opsi itu yang sedang kita siapkan. Tapi belum sampai opsi membongkar ya. Tapi opsi menambah lantai itu dengan beton itu salah satu opsi yang kita siapkan,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pihaknya telah menyelesaikan proses dekontaminasi pada 12 titik yang terpapar Cs-137. Namun ia mengatakan masih ada satu titik yang belum terselesaikan karena diduga material radioaktif berada di bawah pondasi bangunan rumah.

    Ia mengatakan penghuni rumah tersebut telah direlokasi sementara sambil menunggu kajian dari Bapeten dan BRIN mengenai posisi pasti radionuklida tersebut.

    “Sehingga kami masih memerlukan kajian lebih lanjut kalau memang diperlukan, sepertinya kita mau tidak mau harus mengganti rumah tersebut untuk kita robohkan kalau memang cesium berada di pondasi bangunan yang tidak bisa kita lakukan kontaminasi,” ujar Hanif dalam Rapar Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (3/12/2025).

    Selain itu, Hanif menekankan perlunya ada tempat penyimpanan dalam jangka waktu panjang. Hal ini mengingat material cesium 137 memiliki umur radioaktif lebih dari 60 tahun, sehingga dibutuhkan fasilitas penyimpanan permanen yang aman.

    “Kami mohon dukungan dari Komisi 12 untuk kemudian memanggil dan berkoordinasi dengan BRIN maupun Bapeten untuk segera menyampaikan usulan penanganan penyimpanan material terkontaminasi cesium 137,” terang Hanif.

    Lihat juga Video: Bos PT PMT Lin Jingzhang Jadi Tersangka Kasus Radioaktif Cs-137 Cikande

    (hrp/hns)

  • Bos Telkomsel Blak-blakan Hambatan Dorong Adopsi IPv6 di Indonesia

    Bos Telkomsel Blak-blakan Hambatan Dorong Adopsi IPv6 di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk produsen smartphone,  untuk mengakselerasi penetrasi IPv6. Dari sisi jaringan, operator seluler mangaku telah siap mendukung alamat protokol baru tersebut, namun perangkat di pengguna akhir berkata lain. 

    Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna mengatakan untuk mendorong adopsi IPv6, dibutuhkan kerja sama yang solid antar pemangku kepentingan. Kehadiran perangkat di pengguna akhir, menurutnya, masih menjadi salah satu faktor utama yang menghambat adopsi IPv6. Sejauh ini perangkat gawai masyarakat Indonesia masih menggunakan IP lawas yang terbatas yaitu IPv4.

    “Balik lagi  semuanya akan tergantung pada perangkat,” kata Indra kepada Bisnis, Kamis (4/12/2025).

    Berdasarkan data yang dipaparkan, Telkomsel mengalami loncatan dalam adopsi IPv6. Pada 2023-2024 adoption rate IPv6 Telkomsel mencapai 7,8%. Jumlah tersebut meningkat menjadi 38% pada 2025. Indra memperkirakan kemungkinan pada tahun ini bisa mencapai di atas 50% jika perangkat di masyarakat telah mendukung. 

    Sementara itu, Vice President Global Network Operations Telkomsel Galumbang Pasaribu mengatakan bahwa porsi penggunaan IPv4 di Indonesia masih sangat besar. Karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas agar produsen perangkat dan prinsipal global memastikan perangkat mereka siap adopsi IPv6.

    “Perlu aturan atau anjuran yang kuat sebagai regulator agar para prinsipal bisa membantu menyiapkan perangkat yang benar-benar IPv6 adoption ready, meskipun perangkat tersebut sudah terlanjur beredar,” ujarnya.

    Dia juga menyoroti bahwa tidak hanya perangkat, beberapa aplikasi dan konten lokal pun belum mendukung IPv6. Padahal, layanan digital utama seperti Google dan Meta sudah kompatibel dengan protokol tersebut.

    Galumbang menegaskan perlunya peran pemerintah untuk memastikan seluruh perangkat yang dijual di Indonesia memiliki kemampuan IPv6, minimal dalam bentuk dual-stack yang menjadikan IPv6 sebagai default.

    “Perlu ada mandat IPv6 compliant, supaya semua perangkat yang diimpor atau masuk ke Indonesia sudah berbasis IPv6. Selain itu, harus ada standarisasi dan sertifikasi perangkat, bukan hanya pernyataan dari prinsipal.”

    Lebih jauh, Galumbang menilai percepatan adopsi IPv6 tidak bisa dilakukan pemerintah saja. Diperlukan kolaborasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui skema penta helix collaboration.

    “Pemerintah sebagai regulator, operator, pelaku bisnis, akademisi, komunitas, hingga media harus bekerja bersama. Dengan kolaborasi yang baik, kita bisa memfasilitasi rencana besar pemerintah dan mendorong tingkat adopsi IPv6 meningkat drastis.

  • Raja Juli: Pesan Prabowo Ada Dua, Jaga Hutan dan Berani Nasional 4 Desember 2025

    Raja Juli: Pesan Prabowo Ada Dua, Jaga Hutan dan Berani Nasional 4 Desember 2025

    Raja Juli: Pesan Prabowo Ada Dua, Jaga Hutan dan Berani
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan dua pesan Presiden Prabowo Subianto sejak dia menjabat sebagai bos Kemenhut.
    Hal tersebut disampaikan usai Raja Juli menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi IV DPR RI yang membahas soal musibah banjir dan tanah longsor di Sumatera.
    “Saya diperintah oleh Pak Presiden Prabowo Subianto itu dua: Pertama, jaga hutan. Kedua, harus berani,” kata Raja Juli di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
    Raja Juli mengatakan bahwa ia berusaha sekuat tenaga dengan pengalaman birokrasi seperti Wakil Menteri ATR/BPN dan Wakil Kepala OIKN, serta pengalamannya sebagai aktivis dan akademisi untuk menjaga hutan.
    Dalam hal ini, Raja Juli menyinggung soal dirinya yang mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 18 perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan pada Februari 2025.
    “(Itu) bagian dari berbenah sektor kehutanan, saya sudah mencabut 500.000 (hektar), setengah juta PBPH, dan (ini) bagian dari menjaga hutan,” tegas dia.
    Di sisi lain, Raja Juli masih menunggu restu dari Prabowo untuk kembali mencabut PBPH 20 perusahaan dengan total luas lahan 750.000 hektar yang tersebar di seluruh Indonesia.
    “Ada sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar yang nanti akan saya cabut izinnya. Yang tadi 750.000 itu se-Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak banjir (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat),” ucap dia.
    Dalam hal ini, Raja Juli mengungkapkan bahwa tim
    Penegakan Hukum
    (Gakkum) Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi 12 perusahaan yang memperparah bencana di Sumatera.
    “Dan saya kira dalam satu-dua hari ke depan sudah ada penegakan hukum yang kami berikan,” ujar dia.
    “Jadi sekali lagi, keberanian, Pak Prabowo memerintahkan saya untuk berani. Dan Alhamdulillah Pak Prabowo membentuk Satgas PKH. Dan dengan Satgas ini, keberanian kami untuk menertibkan hutan jauh lebih baik,” tambah dia.
    Oleh karena itu, amanah dari Prabowo ini bagi Raja Juli merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kepala negara dan rakyat.
    “Satgas PKH dibentuk Januari 2025. Kami sudah menyita 3,5 juta hektar sawit ilegal di kawasan hutan. Sekarang lagi bekerja menertibkan pertambangan ilegal,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bos Ford Blak-blakan Sebut Tertinggal 25 Tahun dari Produsen Mobil China

    Bos Ford Blak-blakan Sebut Tertinggal 25 Tahun dari Produsen Mobil China

    Jakarta –

    Chief Executive Officer (CEO) Ford, Jim Farley, belakangan banyak menjajal dan membedah mobil-mobil buatan China. Sebab, sebagai pemain lama, pihaknya khawatir tertinggal jauh dari mereka.

    Namun, faktanya, produsen mobil asal China sudah jauh meninggalkan merek Amerika Serikat seperti Ford. Bahkan, ketika merekrut Doug Field yang pernah kerja di Tesla dan Apple, Farley diberi tahu, teknologi Ford tertinggal 25 tahun atau seperempat abad dari mereka.

    “Doug bilang ke saya, ‘Jim, sistem rilis suku cadang, arsitektur TI, dan alat desain CAD Anda ketinggalan 25 tahun (dari brand China). Anda tidak bisa bersaing dengan BYD. Anda butuh keahlian yang sesungguhnya’,” ujar Farley yang menirukan kalimat Doug, dikutip dari La Nacion Kamis (4/12).

    Mobil Listrik Xiaomi SU7. Foto: Doc. Xiaomi

    Kondisi tersebut membuat Farley makin yakin kompetisi terbesar Ford bukan lagi Tesla atau pemain tradisional, melainkan pabrikan EV China, termasuk Xiaomi yang baru debut tapi langsung tancap gas.

    “Ford telah melewatkan Jepang, Ford telah melewatkan Korea Selatan, jadi kita tidak boleh melewatkan China,” tutur Farley. “Pesan untuk tim saya jelas: jika CEO saja menghormati persaingan dengan China, maka semua orang di perusahaan juga harus melakukan hal serupa.”

    CEO Ford Coba Mobil China

    Sebelumnya, Farley sempat meminta manajemennya mengirim lima EV terbaik China ke AS, diterbangkan ke Chicago dan dikendarai ke markas Ford di Dearborn. Semua dilakukan agar tim Ford merasakan langsung kualitas dan kecepatan inovasi para rival dari Asia.

    Dari lima mobil yang dipinjam, salah satunya merupakan Xiaomi SU7. Dia menganggap, mobil tersebut secanggih Apple dan senyaman Porsche Taycan.

    “Saya sangat terkesan dengan Xiaomi. Tak heran mereka sukses-mereka adalah Apple-nya China,” ungkapnya.

    Masuk mobil, ponsel otomatis dikenali tanpa proses pairing. Sistemnya mendukung pengenalan wajah, punya asisten AI, dan UI/UX yang diklaim “setara Apple” dalam hal konsistensi dan kemudahan penggunaan. Tak hanya digital, performanya pun membuat Farley terkesan.

    “Mobil ini memiliki pengenalan wajah, asisten AI di dalam kendaraan, dan dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam dalam tiga detik dengan satu sentuhan tombol. Rasanya seperti (naik) Porsche Taycan,” kata dia.

    (sfn/dry)

  • 3 Petinggi BUMN Main Golf Bareng Bos Perusahaan Singapore Menjelang Tender Impor BBM Nasional

    3 Petinggi BUMN Main Golf Bareng Bos Perusahaan Singapore Menjelang Tender Impor BBM Nasional

    Petinggi BUMN Main Golf Bareng Bos Perusahaan Singapore Menjelang Tender Impor BBM
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Terdakwa sekaligus VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne, sempat bermain golf bersama petinggi BP Singapore PTE. LTD menjelang tender pengadaan impor minyak mentah dilakukan.
    Hal ini terungkap saat Originator Specialist-Business Development pada PT Jasatama Petroindo, Ferry Mahendra Setya Putra, dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Persero.
    PT Jasatama Petroindo merupakan perwakilan
    BP Singapore
    di Indonesia.
    BP Singapore adalah salah satu perusahaan yang diduga mendapat perlakuan khusus dari para terdakwa.
    Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) bertanya soal acara bermain golf yang diikuti oleh enam orang.
    Mereka yang hadir adalah
    Edward Corne
    , Ferry, dan beberapa pihak dari BP Singapore, termasuk Voon Zhi Jiang selaku Head of Gasoline Trader pada perusahaan dari negara Merlion.
    “Pernah saksi waktu itu mengundang dari atasan saksi yang dari BP, yang Pak Voon Zhi pertemuan di situ?” tanya salah satu jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
    Ferry mengatakan, acara main golf bareng ini pernah terjadi, tapi tidak pada saat tender dilakukan.
    “Maksudnya, kita main golf bareng sama atasan saya? Eh itu untuk ti-… pada saat itu tidak sedang tender, Yang Mulia,” jawab Ferry.
    Ia mengatakan, permainan golf ini terjadi sekitar 25 Oktober 2022.
    Sementara, tender diketahui berlangsung pada November 2022.
    “Sebelum tender, iya. Akhir Oktober, tanggal 25 Oktober itu,” imbuh Ferry.
    Lalu, jaksa mencecar Ferry terkait ada tidaknya percakapan atau negosiasi terkait tender yang dilakukannya di luar metode formal.
    “Pada saat waktu negosiasi, saudara ada melakukan pembicaraan ini di luar, misalkan di lapangan golf seperti itu, sambil bermain golf seperti itu?” tanya jaksa.
    Ferry membantah kalau ia pernah membahas soal tender saat bermain golf.
    “Pada dasarnya, saya enggak bisa golf, Yang Mulia. Pak Edward juga tahu saya enggak bisa golf. Jadi, saya bisa bilang kalau untuk urusan tender tidak pernah kita sambil main golf,” jawab Ferry.
    Ferry menjelaskan, saat permainan golf itu, ia hanya ikut hadir.
    Sementara, yang bisa bermain golf adalah Edward, Voon Zhi Jiang, dan dua anggota BP Singapore lainnya.
    Sementara, Ferry bersama satu karyawan BP SG lainnya, Amel, hanya melihat empat orang lainnya dan coba-coba memukul bola.
    “Yang bisa golf itu Pak Edward, Pak Bagus, Pak Erik, dan Pak Voon (Shi Jiang, Head of Gasoline Trader BP SG). Nah mereka satu flight. Saya sama Ibu Amel, Ibu Amel dari BP juga, karena kita sama-sama enggak bisa golf, ya kita cuman mukul-mukul berdua aja sih,” imbuh Ferry.
    Namun, Ferry mengaku kalau permainan golf ini sepenuhnya dibiayai oleh BP Singapore.
    “Mengenai permainan golf itu, dua flight, itu yang biayai itu dari Pertamina atau BP Singapore?” tanya jaksa.
    “BP Singapore,” jawab Ferry.
    Nama BP Singapore pernah disinggung dalam dakwaan.
    Perusahaan ini menjadi satu dari sepuluh pihak yang diduga mendapat perlakuan istimewa dari para terdakwa dalam pengadaan impor minyak mentah.
    “Terdakwa Agus Purwono, Sani Dinar Saifuddin, dan Dwi Sudarsono mengusulkan sepuluh mitra usaha sebagai pemenang pengadaan impor minyak mentah/kondensat meskipun praktik pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan,” ujar salah satu jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).
    Jaksa menyebutkan, Agus, Sani, dan Dwi sengaja membocorkan harga perkiraan sendiri (HPS) yang merupakan persyaratan utama lelang.
    Nilai HPS ini sifatnya rahasia.
    “(Para terdakwa juga) melakukan perubahan persyaratan utama berupa volume pengadaan dan waktu pengiriman. (Serta), mengundang perusahaan yang sedang dikenai sanksi untuk mengikuti pelelangan,” imbuh jaksa.
    Dalam kasus ini, BP Singapore PTE.
    LTD meraup keuntungan sebesar 36,258,298.95 dollar Amerika Serikat.
    Tapi, setelah dijumlahkan, sepuluh perusahaan asing yang mendapatkan perlakuan khusus ini memperoleh kekayaan senilai 570,267,741.36 atau 570,2 juta dollar Amerika Serikat.
    Pengadaan impor minyak mentah ini hanya satu dari beberapa pengadaan yang menyebabkan kerugian negara dalam kasus ini.
    Secara keseluruhan, para terdakwa maupun tersangka disebutkan telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 285,1 triliun.
    Setidaknya, ada sembilan orang yang lebih dahulu dihadirkan di persidangan, antara lain: Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa; Muhamad Kerry Adrianto Riza; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi; VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono.
    Lalu, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati; dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo.
    Kemudian, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan; Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya; dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.
    Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 18 tersangka.
    Berkas delapan tersangka lainnya sudah dilimpahkan ke Kejari Jakpus, namun berkas Riza Chalid belum dilimpahkan karena saat ini masih buron.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bos Kadin: Kenaikan UMP 2026 Pertimbangkan Aspek Kesejahteraan Buruh

    Bos Kadin: Kenaikan UMP 2026 Pertimbangkan Aspek Kesejahteraan Buruh

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memastikan bahwa kajian besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 tak hanya memperhatikan kemampuan dunia usaha, melainkan juga aspek kesejahteraan pekerja.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa pihaknya bersama asosiasi industri tengah menyiapkan usulan yang selaras dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5% pada 2026.

    “Kita ketahui bahwa untuk UMR ini sesuatu yang bersifat competitiveness buat para pengusaha, tapi kami juga sadar bahwa aspek dari sisi pekerja harus diperhatikan baik-baik,” kata Anindya di sela acara Rapimnas Kadin Indonesia 2025, Selasa (2/12/2025).

    Dia melanjutkan bahwa komunikasi terus dijalin agar keberlanjutan usaha dan pekerja dapat tercapai, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Komunikasi yang sudah ada ujungnya kita pikirkan bagaimana bisa tumbuh kompetitif, tapi juga memikirkan tentunya saudara-saudara kita yang membutuhkan pekerjaan,” pungkas Anindya.

    Adapun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dari masing-masing daerah.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah.

    “Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Yassierli sebelumnya menyebutkan pengumuman besaran UMP 2026 ditargetkan sebelum 31 Desember 2025 agar dapat diterapkan mulai Januari 2026.

    Menurutnya, penyusunan regulasi dilakukan melalui dialog sosial dengan pemangku kepentingan agar tercapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pelaku usaha.

  • Bos Bea Cukai Siap Hapus Citra ‘Sarang Pungli’

    Bos Bea Cukai Siap Hapus Citra ‘Sarang Pungli’

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, mengungkapkan arah perbaikan yang tengah dijalankan Bea Cukai sejalan dengan arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Djaka menegaskan bahwa upaya pembenahan dilakukan menyeluruh, terutama pada aspek sumber daya manusia (SDM) dan peralatan kerja yang selama ini dianggap belum optimal dalam mendukung tugas pengawasan.

    “Mulai dari sumber daya manusianya, mulai dari alat peralatannya,” kata Djaka saat ditemui di Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Menurut Djaka, perbaikan SDM menjadi fondasi utama karena kualitas pegawai akan menentukan efektivitas pelayanan dan integritas lembaga.

    Lebih lanjut, Djaka juga menyinggung soal citra negatif Bea Cukai yang kerap dianggap sebagai “sarang pungli”. Ia menegaskan bahwa institusinya berkomitmen menghapus stigma tersebut secara bertahap melalui transparansi dan penindakan terhadap oknum bermasalah.

    “Ya mungkin image di masyarakat bahwa Bea cukai adalah sarang punggli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan,” ujarnya.

     

  • Selamatkan Guru Honorer agar Tetap Mengabdi, Ini Skema yang Disiapkan Pemerintah

    Selamatkan Guru Honorer agar Tetap Mengabdi, Ini Skema yang Disiapkan Pemerintah

    FAJAR.CO.ID, GRESIK — Masa pengabdian tenaga honorer di lingkup pemerintahan akan berakhir pada Desember 2025,

    Hal itu juga berlaku bagi tenaga honorer di lingkungan Pemkab Gresik. Sesuai UU tentang ASN, pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan hanya berasal dari PNS dan PPPK.

    Di Kabupaten Gresik jumlah tenaga honorer yang terancam itu hampir 1.000 orang. Guru mendominasi dengan jumlah sekitar 800 orang.

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada 25 November 2025, mengeluarkan surat edaran yang menegaskan bahwa seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menyelesaikan status pegawai non ASN sebelum memasuki 2026.

    Namun Pemkab Gresik tidak berdiam diri. Rencananya para honorer terutama guru itu akan dicarikan skema agar tetap bisa bekerja. Apalagi saat ini kebutuhan guru masih belum mencukupi.

    Kepala Dinas Pendidikan, Gresik S. Hariyanto mengatakan, masih akan mendalami skema yang akan dilakukan. Terutama koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Gresik.

    “Saat ini salah satu opsi yang muncul yakni pembiayaan gaji melalui BOS pendamping. Kami masih koordinasi dengan BKPSDM,” ucap Hariyanto.

    Saat ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang menyusun payung hukum untuk pembiayaan melalui BOS pendamping itu.

    Kepala BKPSDM Gresik Agung Endro Utomo mengatakan, honorer yang tidak masuk PPPK paruh waktu akan diakomodir melalui outsourcing. Namun untuk guru tidak bisa.

    “Kemarin sempat mendapat informasi jika pusat sedang menyusun aturan untuk BOS pendamping,” ucap Agung Endro Utomo.

  • Menkeu Purbaya Beri Ultimatum, Bos Bea Cukai Bakal Sikat Pegawai yang Bandel

    Menkeu Purbaya Beri Ultimatum, Bos Bea Cukai Bakal Sikat Pegawai yang Bandel

    Menjawab pertanyaan wartawan soal wacana pembubaran Bea Cukai, Purbaya menyatakan bahwa ia tidak sedang marah, namun menuntut keseriusan penuh dari seluruh jajaran Kemenkeu untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

    Purbaya mengungkapkan bahwa SGS merupakan langkah cadangan. Jika perbaikan internal tidak berjalan signifikan, pemerintah bukan tidak mungkin mengembalikan sistem pemeriksaan kepabeanan seperti era Orde Baru.

    Wacana itu, menurutnya, justru membuat jajaran Bea Cukai lebih bersemangat karena menyadari risiko kehilangan kewenangan mereka yang utama.

    Dalam kesempatan itu, Purbaya menyebut perkembangan teknologi internal kini melaju cepat, termasuk pengembangan perangkat lunak untuk pengawasan.

    Ia optimistis Bea Cukai mampu menjalankan tugas lebih bersih dan akurat, sehingga tidak perlu menyerahkan fungsi kepabeanan kepada pihak lain.

    Terkait persoalan kinerja paling mendesak, Purbaya menyoroti under-invoicing ekspor serta masuknya barang ilegal yang masih kerap lolos dari pengawasan.

    Dugaan publik mengenai permainan oknum Bea Cukai, menurut Purbaya, belum dapat dipastikan, tetapi sejumlah indikasi tetap harus ditelusuri.