Xcloud.id

Topik: BOS

  • Bos BI Buka Suara soal Pemerintah Tarik Rp 200 T untuk Diguyur ke Bank

    Bos BI Buka Suara soal Pemerintah Tarik Rp 200 T untuk Diguyur ke Bank

    Jakarta –

    Pemerintah telah menarik dana di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 200 triliun. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyambut baik langkah yang dilakukan pemerintah karena hal tersebut memperkuat kebijakan BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kami menyambut baik kebijakan fiskal yang lebih ekspansi termasuk tadi adalah pemindahan dana pemerintah yang semula ada di Bank Indonesia kepada perbankan untuk menambah likuiditas, sehingga itu juga memperkuat kebijakan-kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (19/9/2025).

    Perry mengatakan BI saat ini telah melakukan dua ekspansi likuiditas, pertama penurunan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 4,75% dan menurunkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI sebesar Rp 200 triliun.

    “SR-BI turun Rp 200 triliun dari Rp 976 triliun menjadi Rp 716 triliun sekarang. Dan itu juga ekspansi likuiditas dan sekaligus tentu saja membantu fiskal dalam pembiayaan fiskalnya melalui penerbitan SBN,” tuturnya

    “Semua kami lakukan dengan asas-asas dan prinsip kebijakan monoter yang prudent dan terukur, inflasi rendah, rupiah stabil dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam sinergitas itu,”tambahnya.

    Untuk diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengguyur dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan. Penerima dana tersebut mencakup lima bank.

    Purbaya mengatakan dana tersebut akan diguyur ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, BNI dan BRI Rp 55 triliun, sedangkan BTN Rp 25 triliun. Lalu khusus ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) senilai Rp 10 triliun.

    “(Ada yang lebih kecil) karena size bank-nya dan kenapa BSI ikut? Karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh supaya dananya juga bisa dimanfaatkan di Aceh,” kata Purbaya kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2025).

    (ada/rrd)

  • Menkeu Purbaya Tarik Rp 200 Triliun dari Bank Indonesia, Bos BI Bilang Begini – Page 3

    Menkeu Purbaya Tarik Rp 200 Triliun dari Bank Indonesia, Bos BI Bilang Begini – Page 3

     

    Selain dukungan fiskal, BI juga aktif melakukan ekspansi likuiditas. Perry mengungkapkan, pihaknya telah mengucurkan berbagai instrumen untuk memastikan ketersediaan dana di pasar keuangan.

    Di antaranya, penurunan likuiditas melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 200 triliun, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) Rp 217 triliun, serta pemberian insentif likuiditas hingga Rp 384 triliun.

    “Kami sudah injeksi likuiditas SRBI ini turun Rp 200 triliun dan pembelian SBN Rp 217 triliun kemudian insentif likuiditas Rp 384 triliun,” ujarnya

    Menurut Perry, langkah ini dirancang untuk menjaga agar sistem keuangan tetap sehat sekaligus mendukung kebutuhan pembiayaan perbankan. Dengan likuiditas yang cukup, bank memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit ke sektor riil.

     

  • Ditunda, Sidang Sengketa Lingkungan Hidup di Tulungagung Seret Bos Showroom K-Cunk Motor

    Ditunda, Sidang Sengketa Lingkungan Hidup di Tulungagung Seret Bos Showroom K-Cunk Motor

    Tulungagung (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri Tulungagung menunda sidang perdana sengketa lingkungan hidup yang menyeret nama Suryono Hadi Pranoto alias K-Cunk Motor, bos show room Tulungagung. Agenda sidang yang seharusnya membacakan surat gugatan dan jawaban tergugat ditunda hingga 30 September 2025 mendatang.

    Majelis hakim yang dipimpin langsung Ketua PN Tulungagung Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H memutuskan untuk menunda sidang, dengan alasan salah satu tergugat utama tidak hadir di ruang persidangan.

    Kasus tersebut bermula dari gugatan Hariyanto dengan menunjuk Kantor Hukum Yustitia Indonesia di bawah pimpinan Presiden Direktur Dwi Indrotito Cahyono, S.H., M.M. Sebagai kuasa hukum, Yustitia Indonesia menghadirkan advokat senior Hendro Blangkon, S.H., M.Kn. bersama timnya.

    Ada empat pihak tergugat dalam perkara ini. Masing-masing, Suryono Hadi Pranoto alias Kacunk (Tergugat I), pemilik usaha.

    UD K-Cunk Motor (Tergugat II), sebagai badan usaha, Kepala Desa Nglampir (Tergugat III) dan Kepala Desa Keboireng (Tergugat IV).

    Namun, Suryono Hadi Pranoto, yang juga pemilik UD K-Cunk Motor tidak hadir. Hal tersebut yang membuat majelis hakim menunda jalannya persidangan.

    Kuasa Hukum Suryono Hadi Pranoto, Edi Sumarno alias Mbah Gantol enggan berkomentar terkait hal tersebut. Sedangkan, Kuasa hukum penggugat, Hendro Blangkon, menilai penundaan ini merugikan kepentingan hukum.

    “Rentang waktu penundaan yang terlalu panjang jelas menghambat proses peradilan. Apalagi perkara ini menyangkut lingkungan hidup, yang seharusnya menjadi perhatian serius negara,” tegasnya usai sidang.

    Perkara ini menjadi perhatian publik. Sehingga jalannya sidang dikawal ketat oleh sejumlah aktivis, mengingat isu kerusakan lingkungan kini menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sidang akan dilanjutkan akhir September. Semua pihak diharapkan dapat hadir, lantaran publik menunggu keseriusan semua pihak dalam menghadirkan keadilan sekaligus memastikan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari kepentingan bersama

    Sementara yang hadir dalam sidang kali ini, Kades Nglampir Subandi dan Kades Keboireng Supirin dan Manajer K-Cunk Wahyu. [nm/kun]

  • Kejagung Limpahkan Bos Sritex Iwan Setiawan Dkk ke Kejari Surakarta

    Kejagung Limpahkan Bos Sritex Iwan Setiawan Dkk ke Kejari Surakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan tiga tersangka dan barang bukti alias tahap II kasus dugaan korupsi pemberian kredit terhadap Sritex (SRIL).

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan tiga tersangka itu yakni Iwan Setiawan Lukminto selaku Komisaris Utama Sritex.

    Kemudian, Eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa (ZM) dan Eks Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB, Dicky Syahbandinata (DS). Berkas dan tiga tersangka itu dilimpahkan dari penyidik Direktorat Jampidsus Kejagung RI ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta.

    “Kejaksaan Agung telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas 3 orang tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Rabu (17/9/2025).

    Setelah dilakukan pelimpahan ini, kata Anang, tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk pelimpahan berkas perkara tersebut ke pengadilan terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit terhadap Sritex (SRIL).

    “Tim JPU akan segera mempersiapkan Surat Dakwaan untuk pelimpahan berkas perkara tersebut ke Pengadilan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejaksaan Agung) telah menyita aset berupa bidang tanah seluas 50,02 hektare milik tersangka Iwan Setiawan Lukminto (ISL) dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit terhadap Sritex.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan aset tanah yang disita itu berasal di empat wilayah mulai dari Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri dan Surakarta dengan nilai mencapai Rp510 miliar.

    “Total keseluruhan aset yang disita mencapai 500.270 m² atau setara dengan 50,02 hektare. Nilai estimasi aset yang disita di empat lokasi tersebut diperkirakan sekitar Rp510 miliar,” kata Anang dalam keterangan tertulis, Kamis (11/9/2025) malam.

    Dia merincikan aset yang telah disita dari Kabupaten Sukoharjo dengan total 152 bidang tanah dengan luas 471.758 m2. Dari aset ini 57 bidang tanah atas nama Iwan Setiawan; 94 aset tanah diatasnamakan istri Iwan yakni Megawati; dan satu bidang tanah atas nama PT Sukoharjo Multi Indah Textile Mill.

    Kemudian, aset lainnya yang disita yaitu di 1 bidang tanah, luas 389 m² di Kota Surakarta; 5 bidang tanah, luas 19.496 m² di Kabupaten Karanganyar; dan 6 bidang tanah, luas 8.627 m² di Kabupaten Wonogiri.

    Anang juga mengemukakan bahwa penyitaan ini telah mendapatkan penetapan izin dari PN Sukoharjo dengan nomor: 203/PenPid.B-SITA/2025/PN Skh tanggal 8 Agustus 2025.

    Selain itu, penyitaan juga berdasarkan surat perintah penyitaan direktur penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Nomor: 261/F.2/Fd.2/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025.

    “Penyitaan ini dilakukan pada Rabu 10 September 2025 yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang,” pungkas Anang.

    Diberitakan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan bos Sritex (SRIL), Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke Sritex.

    Dirdik Jampidsus Kejagung Rl, Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan pihaknya telah memiliki dua alat bukti yang cukup sebelum menetapkan Iwan sebagai tersangka.

    “Tim penyidik Jampidsus kembali menetapkan 1 orang tersangka, dengan identitas IKL selaku mantan Wakil Dirut PT Sritex 2012-2023” ujar Nurcahyo di Kejagung, Rabu (13/8/2025).

    Adapun, secara total telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke Sritex Group. Belasan tersangka itu mulai dari, eks Dirut Bank BJB, Yuddy Renaldi (YR); mantan Dirut Bank Jateng, Supriyatno (SP); eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa (ZM) hingga eks Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto (ISL).

    Penyidik korps Adhyaksa juga menyatakan kerugian negara yang timbul dari kasus dugaan korupsi ini menjadi Rp1,08 triliun.

  • KUR Perumahan Bisa Tembus Rp250 Triliun, Bos Danantara Tekankan Prinsip Kehati-hatian

    KUR Perumahan Bisa Tembus Rp250 Triliun, Bos Danantara Tekankan Prinsip Kehati-hatian

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan P. Roeslani meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk dapat menjalankan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan dengan penuh kehati-hatian.

    Pada saat yang sama, Rosan juga meminta agar Kementerian PKP dapat mendorong pasar agar menyerap secara optimal likuiditas yang telah disiapkan. Di mana, pemerintah mengalokasikan anggaran KUR Perumahan mencapai Rp130 triliun tahun ini.

    “Karena sudah dianggarkan, pertama tolong dimanfaatkan, kedua juga tolong dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian,” jelasnya dalam agenda Pertemuan dan Simposium Gotong Royong Perumahan Warisan Bangsa di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Rosan menekankan, apabila KUR Perumahan tersebut terserap maksimal hingga mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional, maka Danantara berkomitmen untuk menambah besaran dana yang digulirkan mencapai Rp250 triliun.

    “Kalau terserap Rp130 triliun, saya yakin bisa ditambah lagi angkanya sampai Rp250 triliun,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa KUR Perumahan akan disalurkan secepatnya pada tahun ini.

    Dia menjelaskan, dari total dana yang dikucurkan Rp130 triliun, sebesar Rp117 triliun akan difokuskan untuk mendukung sektor kontraktor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan plafon hingga Rp20 miliar.

    Sementara itu, Rp13 triliun dialokasikan untuk sisi permintaan, yakni masyarakat yang ingin merenovasi rumah atau melakukan kegiatan lain terkait perumahan.

    “Kami tadi bahas KUR Perumahan Rp130 triliun. Nah itu Rp117 triliun untuk UMKM kontraktor, itu bisa sampai dengan Rp20 miliar plafonnya. Juga ada lagi plafon KUR untuk demand side Rp13 triliun, untuk orang yang mau renovasi rumah atau membuat kegiatan di perumahan,” kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Sebagai informasi, pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025.

    Beleid yang mengatur pedoman pelaksanaan Kredit Program Perumahan itu ditandatangani oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 7 Agustus 2025.

    Nantinya, pengembang UMKM akan disubsidi bunga kreditnya sebesar 5% oleh pemerintah sehingga beban bunga yang bakal ditanggung hanya berupa selisih antara tingkat bunga atau margin yang diberlakukan oleh penyalur Kredit Program Perumahan.

  • Bos VW Kritik Gagang Pintu Rata di Mobil Listrik Modern: Bikin Ribet!

    Bos VW Kritik Gagang Pintu Rata di Mobil Listrik Modern: Bikin Ribet!

    Jakarta –

    Chief Executive Officer (CEO) Volkswagen (VW) Thomas Schafer mengkritik penggunaan gagang pintu rata di mobil-mobil listrik modern, terutama buatan China. Sebab, menurutnya, teknologi tersebut tak memberikan kemudahan ke pengguna, melainkan bikin repot!

    Hal itu disampaikan langsung Thomas Schafer saat hadir di pameran IAA Mobility di Munich, Jerman. Dalam wawancara dengan Deutsche Welle, Schafer meminta, desain mobil listrik ke depannya harus lebih membumi, bukan malah membuat penggunanya kebingungan.

    “Konsumen mengharapkan sesuatu yang familiar saat membeli kendaraan, termasuk brand yang akhirnya mereka pilih,” ujar Schafer, dikutip dari Carscoops, Selasa (16/9).

    “Jadi dari sudut pandang itu, fungsinya harus mudah. Misalnya, seperti gagang pintu. Memang bagus punya gagang pintu yang rata, tetapi pengoperasiannya sulit, jadi kami jelas memasang gagang pintu yang tepat pada mobil-mobil kami dan pelanggan menghargainya. Itulah umpan balik yang kami terima,” tambahnya.

    Gagang pintu rata. Foto: Motor1.

    VW memang sedang menyiapkan beberapa mobil listrik baru yang bakal lebih “akrab” buat konsumen. Misalnya, ID. Cross dan ID. Polo versi listrik yang baru saja diperkenalkan di Munich. Keduanya tak lagi memakai handle pintu model pop-out seperti konsep ID. Every1 sebelumnya.

    Handle pintu rata memang terlihat futuristik dan sedikit lebih aerodinamis. Tapi dari sisi penggunaan, banyak pengguna mengeluh karena sulit dibuka, apalagi saat tangan penuh barang, atau saat cuaca dingin membuat mekanisme pop-out-nya ngadat.

    Bukan hanya VW yang merasa handle seperti itu menyusahkan. Otoritas di China bahkan sedang mempertimbangkan untuk melarang penggunaan handle pintu model pop-out karena dianggap membahayakan, terutama dalam situasi darurat saat pintu harus cepat dibuka.

    Karena pasar China sangat besar dan punya pengaruh besar di industri otomotif dunia, langkah tersebut bisa berdampak global. Banyak pabrikan kemungkinan bakal ikut-ikutan meninggalkan desain yang dinilai kurang praktis itu.

    Kembali ke VW, Schafer juga bicara soal transisi besar menuju mobil listrik. Menurutnya, mobil listrik memang lebih unggul dalam jangka panjang. Namun, dia ragu, apakah infrastruktur pengisian daya dan adopsi pasarnya bisa tumbuh cepat sampai target nol emisi pada 2035 tercapai.

    “Tujuan akhirnya sudah jelas. Tapi, apakah kita bisa cukup cepat sampai sana di tahun 2035? Apakah pembangunan infrastruktur dan adopsi masyarakat cukup cepat? Ini harus terus dikaji,” kata dia.

    (sfn/rgr)

  • Profil Andi Seto Asapa, Bos PT Timah yang Masuk Bursa Menpora

    Profil Andi Seto Asapa, Bos PT Timah yang Masuk Bursa Menpora

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Nama Andi Seto Asapa disebut-sebut layak menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Siapa sebenarnya dia?

    Pria yang karib disapa Seto atau ASA itu bernama lengkap Andi Seto Gadhista Asapa. Lahir di Ujung Pandang (Makassar), Sulawesi Selatan.

    Ia dikenal sebagai politisi Gerindra dengan karir melejit. Bagaimana tidak, pria kelahiran 20 November 1983 itu di usianya saat ini telah menduduki jabatan strategis.

    Di partai yang diketuai Presiden Prabowo Subianto itu, Seto pernah menjabat Ketua Bidang Penanganan Perselisihan Sengketa Pemilu DPP Partai Gerindra. 

    Sekarang, ia masih menjadi pengurus partai. Mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Kepala Daerah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.

    Seto menempuh pendidikan dasarnya di Makassar. Lalu melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

    Pendidikan magisternya ditempuh di Australia. Tepatnya di Monako University.

    Karir terbilang mentereng, ia terpilih menjadi Bupati Sinjai di 2018. Lalu menanggalkan jabatannya di 2023.

    Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Seto bertarung di Pemilihan Wali Kota Makassar. Tapi hanya finish di urutan kedua dalam pemungutan suara.

    Karirnya tak berhenti di situ, pada Mei 2025 ia ditunjuk sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Timah. melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

    Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) per 31 Maret 2024. Seto memiliki kekayaan RP35 miliar. Tepatnya Rp35.725.000.000.

  • KPK Geledah Rumah Bos Maktour Disaksikan Keluarga, Ada Dito Ariotedjo? Nasional 16 September 2025

    KPK Geledah Rumah Bos Maktour Disaksikan Keluarga, Ada Dito Ariotedjo? Nasional 16 September 2025

    KPK Geledah Rumah Bos Maktour Disaksikan Keluarga, Ada Dito Ariotedjo?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah kantor biro perjalanan haji dan umrah Maktour serta rumah pemilik Maktour, Fuad Hasan Masyhur, terkait kasus kuota haji 2024.
    “KPK betul melakukan penggeledahan di beberapa titik lokasi, termasuk di kantor Maktour dan juga kediaman Fuad. Penggeledahan itu tentunya bertujuan untuk mencari petunjuk yang dibutuhkan penyidik dalam pengungkapan perkara ini,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2025).
    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa penggeledahan tersebut bertujuan untuk mencari petunjuk yang dibutuhkan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
    Budi menjelaskan bahwa dalam proses penggeledahan biasanya ada pihak keluarga atau pemangku dari rumah dan kantor tersebut.
    Budi menambahkan bahwa pihak keluarga biasanya bisa menunjukkan apa saja yang akan dicari penyidik beserta lokasinya.
    “Misalnya di rumah saudara Fuad, KPK mengundang saudara Fuad itu untuk ada di situ, ataupun pihak-pihak lain, misalnya pihak-pihak keluarga,” ujarnya.
    “Jadi, memang dalam prosedur penggeledahan ada pihak-pihak yang berwenang di rumah itu atau di kantor itu untuk menyaksikan dalam proses penggeledahannya, sekaligus bisa menunjukkan apa-apa saja yang dicari dan lokasinya,” sambungnya.
    Meski demikian, Budi belum mengungkapkan apakah saat penggeledahan rumah Fuad tersebut ikut disaksikan oleh menantunya, yakni eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.
    “Nanti kami cek ya terkait detail informasi itu,” ucap dia.
    Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
    Kasus ini bermula saat KPK menemukan penyimpangan dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan untuk haji khusus dan haji reguler yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
    Haji reguler adalah pelaksanaan haji yang dikelola oleh Kementerian Agama, yang mengatur segala aspek perjalanan mulai dari transportasi, akomodasi, hingga pembimbing ibadah.

    Sementara itu, haji khusus diselenggarakan oleh pihak swasta atau travel yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen.
    Dengan demikian, 20.000 kuota tambahan haji itu seharusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8 persen untuk haji khusus.
    Namun, dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilaksanakan oleh Kementerian Agama.
    “Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya. Itu tidak sesuai aturan, tapi dibagi dua, yaitu 10.000 untuk reguler dan 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ujar Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
    “Jadi, kan berbeda. Seharusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Itu menyalahi aturan yang ada,” imbuh dia.
    KPK pun mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri demi kepentingan penyidikan, yaitu eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz; dan pengusaha biro perjalanan haji dan umrah, Fuad Hasan Masyhur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fakta-fakta Dugaan Korupsi yang Menyeret Anak Jusuf Hamka di CMNP

    Fakta-fakta Dugaan Korupsi yang Menyeret Anak Jusuf Hamka di CMNP

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam kasus perpanjangan konsesi Tol Cawang-Pluit oleh PT CMNP.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan juga meminta klarifikasi terhadap anak dari bos Emiten Jalan Tol Jusuf Hamka, Fitria Yusuf. Klarifikasi dilakukan seiring dengan dilakukannya penyelidikan kasus dugaan korupsi tol PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

    “Benar yang bersangkutan [Fitria Yusuf] diminta keterangan. Sifatnya klarifikasi,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Minggu (14/9/2025).

    Menurutnya, permintaan klarifikasi terhadap anak bos CMNP Jusuf Hamka itu baru dilakukan pertama kali. “Baru kali ini,” imbuhnya. Hingga saat ini, Kejagung belum ada menetapkan nama tersangka dan masih dalam 

    Di samping itu, Anang menyatakan bahwa dirinya masih belum bisa mengungkap berapa jumlah pihak yang telah dimintai keterangan dalam kasus ini, termasuk duduk perkara kasusnya secara detail. Pengusutan proyek jalan tol oleh CMNP oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI ini masih penyelidikan dan tertutup. Oleh karena itu, pengusutan bersifat klarifikasi.

    Simak Fakta-fakta Dugaan Korupsi yang Menyeret Anak Jusuf Hamka di CMNP

    1. Proses Penyelidikan Kejagung

    Kejagung sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait perpanjangan konsesi jalan tol Cawang – Pluit yang melibatkan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Adapun proses ini dilakukan secara tertutup. 

    Sebab, proses penyelidikan masih dalam tahap klarifikasi dan statusnya masih tertutup dari publik. Belum ada penetapan tersangka resmi.

    2. Kedatangan Fitria Yusuf

    Kejagung mengundang anak dari bos emiten jalan tol Jusuf Hamka, Fitria Yusuf, sempat datang ke Gedung Bundar Kejagung pada Jumat (12/9/2025), tetapi belum diketahui alasan kedatangannya.

    “Itu masih sebatas permintaan klarifikasi keterangan,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna saat dihubungi, Senin (15/9/2025).

    3. Kebijakan Tidak Sesuai Ketentuan

    Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengajuan perubahan lingkup proyek tol Ancol Timur-Pluit dilakukan secara langsung, tanpa proses lelang yang sah, sehingga merugikan negara.

    4. Evaluasi Penunjukan Langsung

    Revisi ulang terhadap penunjukan langsung PT CMNP diusulkan agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan proyek diperbaiki. Anang Supriatna menilai bahwa pihaknya sudah melakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak, tetapi belum menyampaikan secara rinci siapa saja dan berapa jumlahnya.

    5. Penyelidikan Masih Berlanjut

    Dugaan korupsi di kasus ini tetap dalam proses penyelidikan, dan pihak kejaksaan akan bertindak tegas jika ditemukan penyimpangan sesuai ketentuan hukum. Di sisi lain, kasus ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran umum tentang transparansi pengelolaan proyek infrastruktur dan potensi kerugian negara.

    6. Rekomendasi BPK

    BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar melakukan evaluasi terhadap penunjukan PT CMNP di proyek jalan tol Ancol Timur-Elevated.

  • Bantuan Pangan 2025 Diguyur 6 Bulan, Begini Penjelasan Bos Bapanas

    Bantuan Pangan 2025 Diguyur 6 Bulan, Begini Penjelasan Bos Bapanas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) akan  berlanjut hingga akhir tahun. Dengan begitu, masa penyaluran beras bantuan pangan tahun 2025 ini akan berlangsung selama 6 bulan. 

    Sebelumnya pemerintah telah meluncurkan program bantuan pangan berupa 10 kg beras gratis ini pada Juni-Juli 2025. Bantuan ini ditargetkan kepada sekitar 18,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial.

    Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, penyaluran tambahan waktu penyaluran akan dilaksanakan 2 bulan dulu. 

    Terkait anggaran, Arief mengungkapkan, sumber pendanaan program tersebut sepenuhnya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Ya sudah, berarti kan 2 bulan. Kan kemarin 4 bulan, ini 2 bulan dulu jalan. Itu sama anggarannya dari Kementerian Keuangan,” ujar Arief saat ditemui usai rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Ia menambahkan, dukungan anggaran itu tidak berarti ada tambahan baru, melainkan memanfaatkan pos anggaran yang memang sudah tersedia di Kemenkeu.

    “Dari Kementerian Keuangan, nggak ada tambahan ya, dari Kementerian Keuangan saja. Namanya BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara),” jelasnya.

    Seperti periode sebelumnya, daftar penerima manfaat program ini tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Bappenas, Kementerian Sosial (Kemensos), serta Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kami berharap ada bantuan (pangan) 2 bulan lagi. Tahun lalu kan total 9 bulan, tahun ini kita rencanakan 6 bulan,” kata Arief.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kelanjutan program bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    “Bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober-November,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/9/2025).

    Airlangga menambahkan, pemerintah masih membuka opsi memperpanjang bantuan pangan beras hingga Desember 2025. Evaluasi akan dilakukan dengan menyesuaikan realisasi anggaran.

    “Nanti kami evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah itu diperlukan dana sekitar Rp7 triliun,” katanya.

    Berdasarkan perhitungan, anggaran bantuan pangan tersebut mengacu pada asumsi harga beras sekitar Rp18.500 per kg, termasuk biaya distribusi ke masyarakat.

    “Yang pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas arahan yang diberikan. Bantuan pangan beras ini akan berjalan mulai September hingga Desember, masing-masing 10 kilogram per bulan untuk 18,277 juta penerima. Sebagai tindak lanjut, saya menugaskan Dirut Bulog agar penyalurannya dilakukan dalam dua tahap sehingga lebih cepat terselesaikan,” ujar Arief dalam keterangannya usai  menghadiri rapat koordinasi (Rakor) bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (12/9/2025).

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]