Jakarta, CNBC Indonesia –Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)Dadan Hindayana ditelepon langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Imbas polemik food tray import China yang dituding mengandung minyak babi.
Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (18/09/2025).
Jakarta –
Badan Gizi Nasional (BGN) memperkirakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap tenaga kerja 600 ribu orang. Tenaga kerja tersebut terserap baik sebagai pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga pemasok.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, BGN merupakan organisasi yang akan terus bertumbuh dan membesar seiring waktu. Apalagi mengingat rencana besar pemerintah untuk membangun lebih banyak SPPG.
“Jadi sudah kurang lebih 600 ribu orang pekerja di dalam SPPG, belum dihitung petaninya. Tadi saya jelaskan (termasuk) rantai pasok dan lain sebagainya,” kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).
Dari jumlah tersebut, Dadan memperkirakan, lebih dari 300 ribu pekerja yang terserap dengan kehadiran SPPG. Sedangkan sisanya menjadi bagian dari pemasok bahan baku MBG.
“Karena satu SPPG membutuhkan minimal 15 supplier. Dan 1 supplier biasanya mempekerjakan antara 5 sampai 15 orang,” ujarnya.
BGN punya pekerjaan rumah (PR) besar untuk membangun lebih banyak SPPG hingga tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini selaras dengan target besar Presiden Prabowo Subianto agar hingga akhir tahun 2025 jumlah penerima manfaat MBG bisa mencapai 82,9 juta.
Target tersebut didukung dengan dana jumbo yang dianggarkan untuk operasional BGN. Pada 2025, BGN mendapatkan alokasi anggaran Rp 71 triliun dan Kementerian Keuangan siap untuk menggelontorkan tambahan Rp 100 triliun apabila dibutuhkan.
Sedangkan pada 2026, BGN mendapat alokasi Rp 268 triliun. Angka tersebut belum termasuk dukungan dana stand by Rp 67 triliun, sehingga total anggaran yang disiapkan untuk tahun depan mencapai Rp 335 triliun.
“Rp 268 triliun di tahun 2026 dengan stand by Rp 67 triliun, karena totalnya kan Rp 335 triliun. Itu 96% untuk program pemenuhan gizi nasional, 4% untuk dukungan manajemen,” kata dia.
(shc/ara)
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto mengubah susunan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2025 yang diteken langsung oleh Prabowo pada 25 Agustus 2025. Aturan itu mengubah Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang hal yang sama.
Dalam beleid tersebut, dikutip Kamis (18/9/2025), Prabowo mengubah pasal 5 dalam aturan lama. Ketua Komite TPPU kini dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Kemudian, Wakil Ketua Komite TPPU Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Di dalamnya juga ditetapkan ada tim pelaksana yang dijabat oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Ketua: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Wakil Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Sekretaris merangkap Anggota: Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Menteri Luar Negeri
Menteri Dalam Negeri
Menteri Keuangan
Menteri Hukum
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Menteri Perdagangan
Menteri Koperasi
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Menteri Lingkungan Hidup
Menteri Kehutanan
Menteri Kelautan dan Perikanan
Gubernur Bank Indonesia
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Jaksa Agung
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepala Badan Intelijen Negara
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Kepala Badan Narkotika Nasional
Tonton juga video “Kejagung Tetapkan Kakak-Adik Bos Sritex Tersangka TPPU” di sini:
(hal/ara)
Jakarta –
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana ditelepon Presiden Prabowo Subianto di tengah acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) penetapan lokasi pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dadan mengatakan, perbincangan dalam telepon itu membahas tentang isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait pelaksanaan program MBG, salah satunnya isu ompreng atau food tray asal China yang mengandung minyak babi.
“Tadi mohon maaf pada saat acara saya harus mengangkat telepon karena yang menelepon, telepon yang punya republik, jadi dua kali ditelepon. Jadi, tadi saya agak lama berbicara karena harus menjelaskan terkait isu-isu tersebut. (Hasil uji food tray) itu tadi yang ditanyakan pak presiden kenapa saya angkat telepon,” kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).
Dadan menjelaskan, tidak ada kandungan minyak babi pada food tray. Komponen pembuat food tray terdiri atas logam, sehingga ia memastikan di dalamnya tidak terdapat kandungan minyak babi.
Minyak tersebut digunakan dalam proses pencetakan atau stamping food tray sebagai bahan pelapis agar tidak terlalu panas dan pencetakan lebih mudah. Setelah proses cetak itu selesai, minyak kemudian dibersihkan sehingga steril.
“Nah, isunya adalah menggunakan minyak apa (babi). Untuk di dalam negeri rata-rata menggunakan minyak nabati. Artinya, dari tumbuhan dan kita akan fokuskan food tray ini berbasis industri dalam negeri. Untuk yang impor, kami sudah koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Halal agar food tray yang diimpor sudah di-stempel halal,” ujarnya.
Selaras dengan itu, Dadan memberi sinyal bahwa impor food tray masih dilakukan karena produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan. Kebutuhan food tray dalam empat bulan terakhir mencapai 15 juta, sedangkan produksi dalam negeri baru 11,6 juta.
“Jadi, ada miss 4 juta. Kalau kita tutup impornya, takutnya program ini akan terganggu, tetapi kemudian kita sudah kerja sama dengan badan penyelenggara halal agar seluruh importir minta sertifikat halal ke BPJH supaya food tray itu nanti akan dicap halal,” kata dia.
Tonton juga video “Hasil Uji Ompreng MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi Akan Diungkap” di sini:
(shc/ara)
Jakarta –
Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan telah terbangun 8.344 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Fasilitas ini dibangun 100% didanai oleh dana non-APBN.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta BGN agar target sasaran program MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat bisa dipenuhi akhir 2025.
“Alhamdulillah sampai hari ini, sampai pagi ini, sudah ada 8.344 SPPG dan itu 100% dari 8.344 itu didanai oleh dana masyarakat. Jadi, ini kontribusi masyarakat yang luar biasa,” kata Dadan dalam acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).
Dadan mengatakan, pada tahun ini pihaknya mendapatkan anggaran Rp 71 triliun dan ditargetkan membangun 5.000 SPPG untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat. Setelah program ini berjalan, pihaknya menerima aduan dari masyarakat, masih banyak yang belum dan ingin segera mendapat manfaat dari program MBG. Selaras dengan itu, Prabowo menaikkan target penerima manfaat MBG menjadi 82,9 juta.
Lebih lanjut Dadan mengatakan, BGN telah menyiapkan dana Rp 6 triliun dari APBN untuk membangun 1.542 SPPG. Namun sampai saat ini, proses pembangunan belum bisa dilaksanakan.
Pihaknya menjalin kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menetapkan lokasi dan merealisasikan pembangunan tersebut.
“Alhamdulillah saya mendapatkan komitmen dari Kementerian PU bahwa di PU juga ada dana yang bisa digunakan, yang bisa mempercepat itu, sehingga nanti untuk daerah-daerah terpencil saya kira dana APBN akan ada,” ujar Dadan.
Tonton juga video “Komisi IX DPR Minta BGN Tak Ragu Kasih Sanksi ke SPPG” di sini:
(shc/ara)
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta agar pemerintah daerah (Pemda) kembali melakukan pengecekan data penerima bantuan pangan, seiring dengan langkah Presiden Prabowo Subianto yang memperpanjang bantuan pangan beras selama Oktober—November 2025.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta keterlibatan pemerintah daerah untuk membantu pengecekan kembali di wilayah masing-masing. Dia menekankan agar penerima bantuan pangan beras bukan merupakan golongan pejabat, yang semestinya diperuntukkan bagi keluarga berpenghasilan rendah.
“Terkait pelaksanaan kembali bantuan pangan beras, pemerintah daerah perlu membantu dan memberi masukan, karena pemerintah daerah yang paling tahu kondisi di wilayahnya. Jangan sampai penerima bantuan beras malah diterima pejabat atau keluarga yang berada,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).
Arief menjelaskan, penerima bantuan pangan beras akan mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Untuk itu, dia meminta agar Pemda melakukan pengecekan dalam sepekan ke depan.
“Tujuannya jika ada koreksi dari daerah, feedback itu kami terima dan bisa disesuaikan. Ini masih ada waktu, karena kami sementara masih menunggu transfer anggaran dari Kementerian Keuangan. Kira-kira seminggu ini tolong bisa disiapkan pengecekannya,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah kembali memperpanjang bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk periode Oktober—November 2025.
Airlangga menyampaikan, bantuan pangan ini diperuntukkan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
”Bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan itu untuk 10 kilogram beras di bulan Oktober—November,” kata Airlangga dalam keterangan pers di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/9/2025).
Meski diperpanjang dua bulan, pemerintah akan mengevaluasi bantuan pangan beras pada Desember 2025. Dengan kata lain, akan ada opsi penambahan bantuan pangan beras pada Desember, jika realisasi anggaran belum optimal.
“Nanti kami evaluasi untuk bulan berikutnya bulan Desember. Nah itu diperlukan dana sekitar Rp7 triliun,” tuturnya.
Airlangga mengungkap, anggaran yang digelontorkan dalam bantuan pangan beras mengacu pada asumsi harga beras di kisaran Rp18.500 per kilogram, termasuk biaya distribusi beras.
Jakarta –
Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian usai melakukan selebrasi unik di Sirkuit Misano, San Marino, akhir pekan lalu. Pebalap Ducati itu menirukan gaya Lionel Messi saat merayakan gol ke gawang Real Madrid di Bernabeu pada 2017 silam, yakni mengangkat dan memperlihatkan jersey ke arah tribun lawan. Apa alasan Marquez lakukan selebrasi unik ala mantan pemain FC Barcelona tersebut?
Selebrasi tersebut dilakukan Marquez bukan tanpa sebab. Di Misano yang notabene kandang rival abadinya, Valentino Rossi, Marquez memang kerap mendapatkan sambutan kurang menyenangkan. Meski Rossi sudah pensiun dari balap MotoGP, api rivalitas tersebut masih terus ada hingga saat ini.
Di sesi balap sprint MotoGP San Marino 2025, Marquez mengalami crash saat memimpin balapan. Melihat insiden tersebut, publik Misano pun sorak sorai kegirangan. Bahkan, kamera televisi pun sempat menyorot dua penonton yang mengacungkan jari tengah ke arahnya. Rekaman lain bahkan memperlihatkan Rossi dan rombongan ikut bereaksi terhadap momen tersebut.
Menghadapi situasi penuh tekanan itu, Marquez memilih membalas dengan cara berbeda. Setelah membungkam cemoohan dengan meraih kemenangan di balap hari Minggu, Marquez melakukan selebrasi ‘jemur wearpack’ meniru selebrasi ‘jemur baju’ Messi. Marquez mengaku terinspirasi dari Messi yang kerap menjawab kritik dengan performa di lapangan.
“Saya selalu mengatakan bahwa Messi telah menjadi panutan (saya), baik di dalam maupun di luar lapangan,” ujar Marquez dalam wawancara dengan DAZN, dikutip Kamis (18/9). “Dia selalu ada di saat-saat sulit, dia membungkam kritik dengan kelasnya, dia selalu berperilaku seperti seorang pria sejati,” sambung Marquez.
Marquez mengaku melihat hiruk pikuk sosial media yang membahas reaksi penonton di Misano usai dirinya terjatuh di balap sprint. Karena itu, dia semakin termotiasi buat juara di balap utama. Dan ketika berhasil meraihnya, Marquez pun merayakannya dengan gaya.
Selebrasi jemur baju ala Messi di hadapan pendukung Real Madrid Foto: OSCAR DEL POZO/AFP
“Mustahil untuk meniru Messi, tapi tadi malam (setelah sprint) saya melihat sedikit apa yang dikatakan di media sosial, karena Anda tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri.
Dan saya (hari Minggu) merayakannya dengan gaya (jemur baju) Messi, meskipun saya jauh dari seperti dia,” sambung pebalap asal Spanyol itu.
Selebrasi itu menjadi simbol perlawanan Marquez terhadap tekanan dari publik Misano. Publik Italia umumnya memang kurang ramah terhadap Marquez. Sebelumnya, rider dengan enam gelar MotoGP tersebut juga mendapatkan sambutan kurang baik di Mugello ketika memenangi sprint MotoGP Italia. Kondisi itu bahkan membuat bos Ducati, Davide Tardozzi, harus turun tangan menegur sebagian penonton yang mencemooh pebalap mereka sendiri.
Dengan gaya khasnya, Marquez membuktikan bahwa ia lebih memilih berbicara di lintasan ketimbang terpancing provokasi. Selebrasi ‘jemur baju’ ala Messi pun jadi pesan tegas kepada para pembencinya.
(lua/din)
Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI di seluruh Indonesia dapat dibangun hunian vertikal terjangkau.
Hal ini merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto kepada Fahri untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden.
“Jadi secara umum, direksi baru KAI diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk menyiapkan seluruh stasiun yang ada di Pulau Jawa atau luar Pulau Jawa untuk menjadi tempat bagi pembangunan perumahan vertikal yang murah,” kata Fahri Hamzah saat ditemui wartawan setelah acara Pencanangan Pra Kerjasama Dalam Rangka Dukungan Terhadap PSN Program Pembangunan 3 Juta Rumah, Rabu (17/9/2025).
Fahri melanjutkan KAI diminta oleh Presiden Prabowo untuk memenuhi hal tersebut karena tanah milik KAI masih cenderung lebih murah, sehingga harga hunian nantinya akan lebih terjangkau.
Tak hanya KAI, penggunaan lahan milik BUMN, bisa membuat hunian semakin murah dan pengembang tidak perlu membeli tanah. Ini tidak hanya berlaku untuk tanah milik pemerintah pusat maupun BUMN saja, tetapi juga milik pemerintah daerah.
“KAI diminta untuk mempersiapkan lahan bagi pembangunan yang murah. Kenapa? karena tanah kereta api kan punya negara, jadi harga tanahnya itu murah. Dalam struktur pembiayaan perumahan kita itu kalau tanahnya murah, harga hunian pasti turun sehingga menjadi affordable bagi rakyat,” lanjut Fahri.
Saat ini, lahan yang dimiliki oleh KAI yang akan dibangun hunian vertikal yakni berada di kawasan Kampung Bandan, Jakarta Utara, di mana akan ada 50.000 unit yang dibangun.
Nantinya proyek tersebut akan dilakukan di atas tanah kosong milik KAI dan bisa dimiliki oleh masyarakat umum. Diperkirakan, luas tanah kosong yang akan dipakai di Kampung Bandan ini seluas 11 hektare.
Setelah Kampung Bandan, rencananya kawasan sekitar Stasiun Manggarai juga akan dipakai untuk membangun hunian vertikal.
“Sebenarnya habis ini kita akan ke salah satu yang besar juga adalah Manggarai karena Manggarai itu di tengah kota. Itu nanti betul-betul segera kita persiapkan, mudah-mudahan sebelum akhir tahun kita sudah mulai,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) KAI Bobby Rasyid mengatakan KAI masih memiliki 600 stasiun yang bisa diintegrasikan dengan hunian vertikal.
“Kami mempunyai lebih dari 600 stasiun di seluruh Indonesia yang siap diintegrasikan untuk hunian yang layak dan tentunya berbasis transit oriented development,” kata Bobby.
Namun, belum diketahui stasiun mana saja yang dapat diintegrasikan dengan hunian vertikal.
Sebagai informasi, pada pagi hari ini, Pemerintah melalui Kementerian PKP, Satgas Perumahan, KAI, dan investor asal Qatar yakni Al Qilaa International Group (Al Qilaa) melakukan penandatanganan pra kerja sama berkaitan pembangunan hunian vertikal di Kampung Bandan, Jakarta Utara, tak jauh dari Stasiun Kampung Bandan.
Rencana awal, kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Qatar dimulai dengan tahap awal pembangunan 50.000 unit hunian yang berdiri di atas lahan KAI, dan menjadi salah satu kawasan transit oriented development (TOD) baru di Kampung Bandan.
Dalam rangka merealisasikan proyek ini, Al Qilaa membentuk konsorsium dengan mitra lokal dan internasional. Konsorsium tersebut termasuk Kementerian PKP, Bank BTN, serta Lembaga Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2263780/original/020625500_1530268577-Bank-Indonesia9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Bos BI Beberkan Alasan Pangkas Suku Bunga Jadi 4,75 Persen – Page 3")
Selain faktor global, Perry menekankan bahwa kondisi domestik juga menjadi dasar keputusan BI. Inflasi yang terkendali memberi ruang bagi kebijakan moneter yang lebih longgar.
“Dari sisi domestik tentu saja kita bersyukur inflasi terkendali dan juga tentu saja pertumbuhan ekonomi yang baik tentu saja kita ingin lebih baik oleh karena itu kenapa bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan pemerintah baik fiskal maupun kebijakan sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi,” jelas Perry.
Lebin lanjut, Perry menegaskan bahwa kebijakan moneter BI saat ini sepenuhnya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth) tanpa mengabaikan stabilitas.
Sejak September tahun lalu, BI sudah menurunkan suku bunga acuan sebanyak enam kali. Dengan keputusan terbaru, BI Rate kini berada di level 4,75 persen.
“Oleh karena itu, dari sisi bank Indonesia melalui sinergitas. Jadi, kebijakan kami di bank Indonesia telah all out untuk pro-growth dengan tetap menjaga stabilitas,” pungkasnya.
Jakarta –
Pemerintah telah menarik dana di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 200 triliun. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyambut baik langkah yang dilakukan pemerintah karena hal tersebut memperkuat kebijakan BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kami menyambut baik kebijakan fiskal yang lebih ekspansi termasuk tadi adalah pemindahan dana pemerintah yang semula ada di Bank Indonesia kepada perbankan untuk menambah likuiditas, sehingga itu juga memperkuat kebijakan-kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (19/9/2025).
Perry mengatakan BI saat ini telah melakukan dua ekspansi likuiditas, pertama penurunan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 4,75% dan menurunkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI sebesar Rp 200 triliun.
“SR-BI turun Rp 200 triliun dari Rp 976 triliun menjadi Rp 716 triliun sekarang. Dan itu juga ekspansi likuiditas dan sekaligus tentu saja membantu fiskal dalam pembiayaan fiskalnya melalui penerbitan SBN,” tuturnya
“Semua kami lakukan dengan asas-asas dan prinsip kebijakan monoter yang prudent dan terukur, inflasi rendah, rupiah stabil dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam sinergitas itu,”tambahnya.
Untuk diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengguyur dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan. Penerima dana tersebut mencakup lima bank.
Purbaya mengatakan dana tersebut akan diguyur ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, BNI dan BRI Rp 55 triliun, sedangkan BTN Rp 25 triliun. Lalu khusus ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) senilai Rp 10 triliun.
“(Ada yang lebih kecil) karena size bank-nya dan kenapa BSI ikut? Karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh supaya dananya juga bisa dimanfaatkan di Aceh,” kata Purbaya kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2025).
(ada/rrd)