Xcloud.id

Topik: BOS

  • Anggaran Belanja Pegawai Pemkot Depok 2024 Capai Rp 1,18 Triliun Megapolitan 23 September 2025

    Anggaran Belanja Pegawai Pemkot Depok 2024 Capai Rp 1,18 Triliun Megapolitan 23 September 2025

    Anggaran Belanja Pegawai Pemkot Depok 2024 Capai Rp 1,18 Triliun
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota Depok melaporkan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1,18 triliun atau 93,48 persen dari total anggaran Rp 1,26 triliun.
    Laporan ini tertuang dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang ditandatangani Wali Kota Depok Supian Suri dan dipublikasikan melalui situs PPID Depok. Poin realisasi Belanja Pegawai berada di halaman 67 yang termasuk dalam realisasi Belanja Operasi.
    “Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan,” bunyi keterangan di dalam laporan, dikutip Selasa (23/9/2025).
    Belanja pegawai itu sendiri terdiri dari berbagai pos utama, yaitu gaji, tunjangan ASN, tambahan penghasilan, belanja pegawai di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hingga belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
    Berikut rincian realisasi belanja pegawai Pemkot Depok 2024:
    Berdasarkan rincian ini, realisasi belanja pegawai 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 87,6 miliar dari tahun anggaran 2023. Angka tersebut setara dengan 7,9 persen realisasi belanja pegawai 2023 Rp 1,09 triliun.
    Selain itu, belanja pegawai menjadi komponen dengan realisasi tertinggi di belanja operasi, yaitu sekitar 37,83 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bos Garuda (GIAA) Ikut Prabowo ke AS untuk Nego Pembelian Pesawat Boeing

    Bos Garuda (GIAA) Ikut Prabowo ke AS untuk Nego Pembelian Pesawat Boeing

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) Wamildan Tsani Panjaitan turut mendampingi lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat (AS).

    Hal ini diketahui usai Wamildan absen menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Senin (22/9/2025) dengan alasan terbang ke Amerika Serikat.

    Direktur Niaga GIAA Reza Aulia Hakim menuturkan bahwa selain mendampingi lawatan Presiden Prabowo Subianto ke AS, alasan Wamildan terbang ke AS sekaligus untuk menindaklanjuti rencana pengadaan 50 armada sebagaimana kesepakatan perdagangan Indonesia dengan Donald Trump dalam rangka penurunan tarif. 

    “Untuk keperluan bekerja sama jangka panjang inilah bapak direktur utama kami mendampingi bapak Presiden dalam lawatan beliau ke Amerika Serikat untuk melakukan diskusi lanjutan terkait rencana pengadaan armada dari Boeing,” kata Wamildan dalam RDP dengan Komisi VI di Jakarta, Senin (22/9/2025). 

    Reza menjelaskan bahwa dalam rencana penambahan armada dalam jangka panjang, salah satunya penjajakan bersama dengan pabrikan pesawat, yakni Boeing. Kerja sama tersebut pun agar Garuda Indonesia mendapatkan kepastian jumlah pesawat dan harga yang lebih kompetitif. 

    Meski demikian, Reza memastikan bahwa penambahan armada burung besi ini dilakukan tetap dengan memertimbangkan berbagai hal, termasuk sejumlah keuntungan. 

    “Garuda Indonesia bersama-sama dengan pemangku kepentingan lain akan memastikan agar pembelian tersebut membawa keuntungan optimal, baik secara strategis, operasional, dan juga finansial,” ujarnya.

    Maklum, armada Garuda Indonesia menyusut secara drastis jika dibandingkan dengan masa pra-pandemi Covid-19 atau pada 2019. 

    Di mana pada 2019, jumlah armada Garuda Indonesia mencapai 142 unit. Kemudian sejalan dengan penurunan jumlah penumpang dan minimnya pasokan suku cadang, pesawat yang dapat dioperasionalkan tersisi 68 unit pada 2022. 

    Seiring dengan pulihnya industri penerbangan, Reza menjelaskan bahwa sudah terjadi penambahan jumlah armada 71 armada pada 2023 dan 73 armada pada 2024. 

    Per Agustus 2025, total armada bertambah lima unit sehingga mencapai 78 unit. Terdiri dari 32 armada wide body dan 46 unit narrow body.

    Hingga akhir tahun, rencananya akan ada tambahan dua unit lagi sehingga total menjadi 80 unit. 

    “Sepanjang 2025 kami targetkan total akan ada 7 armada baru, dan ini penambahan pesawat terbanyak Garuda Indonesia pascapandemi,” jelasnya.

    Adapun, Garuda memang merencanakan penambahan 100 armada pesawat baru dalam kurung waktu hingga 2029. 

    Sebagaimana pemberitaan Bisnis sebelumnya, kesepakatan pembelian 50 pesawat Boeing oleh Garuda Indonesia sudah dilakukan dan baru terkirim satu unit. Sementara 49 sisanya dikirim paling cepat mulai 2031. 

  • Tegas Komisi VI DPR Kritik Bos Garuda soal Citilink: Kok Kayak Omprengan!

    Tegas Komisi VI DPR Kritik Bos Garuda soal Citilink: Kok Kayak Omprengan!

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 22 Sep 2025, 15:46 WIB

    Diterbitkan 22 Sep 2025, 15:41 WIB

    Anggota Komisi VI DPR melakukan rapat dengan Angkasa Pura dan Garuda Indonesia membahas sejumlah persoalan, Senin (22/9).

    Anggota Komisi VI Subardi menyinggung kinerja maskapai Citilink yang membatalkan penerbangan. Dia mengibaratkan seperti omprengan.

  • Plt Bos LPS Ungkap Tantangan Pengganti Purbaya

    Plt Bos LPS Ungkap Tantangan Pengganti Purbaya

    Jakarta –

    Plt Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Didik Madiyono, turut bicara ihwal transisi kepemimpinan LPS yang belakangan ramai dibicarakan. Diketahui, masa jabatan Didik di LPS resmi berakhir pada 23 September mendatang.

    “Ya, tentu saja harapannya pergantian pimpinan, transisi ini berjalan yang bagus, smooth, intinya kepemimpinan yang baru, semoga semakin bisa meningkatkan kinerja LPS, sebagai lembaga yang terdepan dalam menjamin simpanan nasabah,” ungkap Didik kepada wartawan di Kantor LPS, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Ia menyebut, LPS akan menghadapi tantangan ke depan, salah satunya menjadi penjamin polis asuransi pada tahun 2028. Karenanya, pimpinan LPS selanjutnya mesti memiliki kesiapan.

    “Jadi persiapannya segera dilaksanakan sehingga tadi pada saatnya siap untuk melaksanakan penjaminan polis asuransi,” terangnya.

    Namun ketika disinggung sosok dan jadwal fit and proper test, Didik enggan menjawabnya. Adapun berdasarkan sumber detikcom, terdapat nama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anggito Abimanyu.

    “Semuanya nanya saya, saya kan hanya Plt. Untuk itu jangan, ya nanyanya ke sana, ke pemerintah,” imbuhnya.

    Diketahui, saat ini pucuk pimpinan LPS dijabat oleh Plt Didik Madiyono. Kepemimpinan Didik menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik menjadi Menteri Keuangan (Menkeu).

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto diketahui telah menyerahkan surat ke DPR RI terkait daftar nama calon Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Berdasarkan sumber detikcom, salah satu nama yang masuk adalah Anggito.

    “Iya ada (nama Anggito),” kata sumber detikcom, Senin (22/9/2025).

    Selain Anggito, belum diketahui siapa lagi yang masuk daftar nama calon Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Masuknya Anggito dalam bursa pimpinan LPS juga turut mendapat dukungan dari Purbaya.

    Purbaya mengatakan Anggito akan pindah menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS jika terpilih. Meski demikian, ia menyebut belum ada pembicaraan terkait pengganti Anggito. “(Anggito masuk bursa calon Ketua Dewan Komisioner LPS), ya sudah pindah ke sana jadi Ketua LPS. (Penggantinya) dalam waktu pendek belum ada pembicaraan seperti itu,” kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    (acd/acd)

  • Bos BGN Buka Suara soal Surat Perjanjian SPPG Minta Rahasiakan Kasus Keracunan

    Bos BGN Buka Suara soal Surat Perjanjian SPPG Minta Rahasiakan Kasus Keracunan

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka-bukaan soal surat perjanjian yang meminta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) merahasiakan informasi jika terjadi keracunan. Surat ini pun bocor di media sosial.

    Di mana surat berkop Badan Gizi Nasional dan tertulis perjanjian kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan penerima manfaat di Kabupaten Sleman. Adapun SPPG dicantumkan sebagai pihak pertama, sedangkan pihak kedua disebut sebagai penerima MBG.

    Dadan tidak menjawab secara gamblang benar tidaknya surat tersebut dari pihak BGN. Ia hanya mengatakan pihaknya kini sedang melakukan koreksi agar praktik seperti itu tidak lagi terjadi. Menurutnya, program MBG harus dijalankan secara transparan tanpa ada kerahasiaan.

    “Kami sudah sampaikan bahwa untuk sesuatu yang belum terkonfirmasi maka lebih baik dibicarakan secara internal, tetapi kalau sudah terkonfirmasi BGN tidak pernah menutupi,” katanya di Kantor BGN, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    “Kami sedang lakukan agar yang seperti itu (Isi Surat) menjadi patokan, sehingga tidak ada kerahasiaan dalam program ini,” tambahnya.

    Dadan bilang, hal yang sama juga berkaitan dengan perubahan dari aturan terkait soal food tray atau nampan makan yang sebelumnya jadi beban sekolah jika hilang, kini dihapuskan.

    “Termasuk juga kami minta revisi terkait dengan ketika food tray masuk di sekolah, kemudian harus kembali dan di situ tidak ada lagi kewajiban yang harus dibebankan kepada pihak sekolah ketika tray itu hilang jadi yang begitu-begitu kami koreksi dan kami ingin semua orang gembira dalam melaksanakan program makan gratis,” katanya.

    Dadan menambahkan, BGN justru mengedepankan adanya keterbukaan dengan mewajibkan untuk membuat akun media sosial yang setiap harinya mereka harus memposting menu makanannya. Hal ini dilakukan guna mengontrol gizi dari makanan tersebut.

    “Karena kami punya tim pakar ahli gizi seringkali melihat tampilan menu dari setiap SPPG dan seringkali menemukan SPPG X ini angka kecukupan gizinya kurang sehingga lapor ke saya, terus saya minta tolong sekalian sampaikan ke ahli gizinya untuk dilengkapi dan kami ingin uang bahan baku yang Rp 10 ribu itu dioptimalkan,” katanya.

    (kil/kil)

  • Kejagung Tetapkan Bos Navayo Internasional jadi DPO

    Kejagung Tetapkan Bos Navayo Internasional jadi DPO

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan CEO Navayo International AG, Gabor Kuti Szilard (GK) sebagai buron atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) RI, Anang Supriatna mengatakan Gabor telah menjadi DPO sejak 22 Juli 2025. Adapun, Gabor merupakan pria kelahiran Hungaria pada 12 Agustus 1975.

    “Benar [Gabor Kuti] sudah dinyatakan DPO,” ujar Anang saat dihubungi, Senin (22/9/2025).

    Dia menambahkan alasan Gabor menjadi DPO karena tidak pernah mengindahkan panggilan penyidik dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit di Kemhan.

    Absennya Gabor itu dilakukan pada saat dirinya menjadi saksi maupun saat menjadi tersangka. Alhasil, Gabor kini telah ditetapkan sebagai buronan Kejaksaan RI.

    “Sudah dipanggil sebagai saksi sebanyak 3 kali tidak pernah hadir dan sudah dipanggil sebagai tersangka sebanyak 2 kali,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, selain Gabor, korps Adhyaksa telah menetapkan dua tersangka lain dalam perkara koneksitas ini.

    Mereka yakni Laksda TNI (Purn) Leonardi (L) selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan perantara proyek satelit, Anthony Thomas van der Hayden (ATVDH).

    Adapun, para tersangka dipersangkakan primair sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 KUHP. 

  • Makan Bergizi Gratis Diusulkan Diganti Uang Tunai, Bos BGN: Sudah Ada BLT!

    Makan Bergizi Gratis Diusulkan Diganti Uang Tunai, Bos BGN: Sudah Ada BLT!

    Jakarta –

    Skema Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan diubah menjadi uang tunai usai banyaknya kejadian penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan atau keracunan.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan skema dari program MBG ini merupakan yang sudah baik untuk dilakukan. Pasalnya program ini sudah lama dirancang sedemikian rupa agar terciptanya pemenuhan gizi kepada masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, pemberian uang tunai juga sudah ada porsi tersendiri dari pemerintah yakni berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    “Begini ya, program ini telah dirancang sejak lama ya kan. Program ini adalah untuk intervensi pemenuhan gizi. Untuk uang tunai kan sudah bantuan tunai langsung. Jadi kita tidak ingin melakukan itu,” katanya di Kantor BGN, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Dadan mengatakan bantuan uang tunai langsung juga tidak bisa menjamin bahwa hal tersebut dapat tersalurkan kepada anak-anak. Pasalnya program ini dirancang untuk mengintervensi gizi anak-anak Indonesia.

    “Kedua kan anda sudah tau ada kasus Mahesa di Sumatera Utara. Itu kan korban dari KIP yang diserahkan ke Ibunya. Uangnya dipakai untuk bayar sesuatu dan anaknya tidak dibayarkan SPP. Dan sekarang Mahesa sudah senang makan bergizi dan ibunya kerja di SPPG,” katanya.

    Dadan menambahkan skema MBG ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk dapat menciptakan rantai pasok dan mendorong kemandirian pangan masyarakat Indonesia. Ia mengatakan bahwa setiap SPPG membutuhkan sekitar 5 ton beras per bulan atau setara 10 ton gabah kering.

    “Dan kemudian kita ingin membangun rantai pasok. 1 SPPG itu akan mendorong kemandirian pangan lokal dan ketahanan lokal,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris yang mengusulkan agar MBG diberikan tunai kepada orang tua siswa. Dia menyoroti standard operating procedure (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kurang baik dan membuat banyaknya kasus keracunan terjadi.

    Dia curiga kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah akibat tidak dijalankannya SOP dari BGN dengan baik oleh SPPG.

    Charles mengatakan rata-rata persiapan bahan baku menu MBG dilakukan di pukul 23.00 atau malam sebelum distribusi. Makanan, katanya, dimasak pukul 04.00 dan dibungkus pukul 07.00, sementara baru dihidangkan sekitar pukul 11.00-12.00 WIB. Risiko makanan terkontaminasi bakteri jadi sangat tinggi.

    Selain itu, Charles juga mendorong BGN mencoba pola lain dalam penyediaan makan bergizi gratis. Salah satunya, dia mengusulkan memberikan uang kepada orang tua siswa agar bisa menyiapkan makan bergizi untuk anak masing-masing.

    “Bahkan opsi memberikan uang kepada orang tua murid misalnya. Sehingga orang tua murid bisa menyediakan makanan sendiri untuk anak-anaknya,” ujar Charles kepada wartawan, Jumat (19/9/2025) yang lalu.

    (kil/kil)

  • Perbaiki Coretax 1 Bulan, Purbaya Cari Orang Jago IT dari Luar

    Perbaiki Coretax 1 Bulan, Purbaya Cari Orang Jago IT dari Luar

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjanjikan akan memperbaiki Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax yang saat ini belum optimal. Perbaikan ditargetkan akan rampung dalam satu bulan.

    Purbaya mengatakan perbaikan akan dilakukan dalam waktu satu bulan, dengan melibatkan tenaga ahli teknologi informasi (IT) dari luar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

    “Saya akan lihat Coretax seperti apa, keterlambatan di Coretax, akan kita perbaiki secepatnya. Dalam satu bulan harusnya bisa. Itu IT, nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membenarkan sempat terjadi downtime dalam operasi Coretax. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu bentuk downtime yang terencana untuk pemeliharaan sistem.

    “Kita sekarang dalam tahap stabilisasi dan perbaikan bertahap untuk jangka panjang lebih andal dan akhir 2025 bisa smooth kita harap,” kata Bimo.

    Purbaya Cek Coretax

    Sebelumnya, Purbaya sempat melakukan inspeksi mendadak terhadap operasional pelayanan publik DJP. Dirinya melakukan panggilan ke sistem contact center Kring Pajak di 1500200.

    Purbaya mengatakan ingin merasakan pelayanan DJP setelah mendapat laporan yang bagus-bagus dari anak buahnya. Ia tidak ingin termakan budaya ‘Asal Bapak Senang’ atau ABS.

    “Kalau kata orang pajak, itu (Coretax) bagus, katanya sudah stabil, walaupun kalau kata teman-teman yang bayar itu ‘masih lama bang’ katanya, nanti saya yang cek. Ya kalau orang ditanya bos pasti gitu kan, namanya ABS,” ucap Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (19/9).

    Dalam unggahan video di TikTok @ditjenpajakri, Purbaya menelepon layanan Kring Pajak layaknya masyarakat umum dan menanyakan terkait sistem perpajakan Indonesia. Dalam kesempatan itu, ia mengaku belum mengetahui Coretax dan meminta petugas untuk menjelaskan kepadanya terkait Coretax.

    (kil/kil)

  • Plt Bos LPS Minta Bank Hati-hati Salurkan Kredit Rp 200 T: Jangan Ngawur!

    Plt Bos LPS Minta Bank Hati-hati Salurkan Kredit Rp 200 T: Jangan Ngawur!

    Jakarta –

    Plt Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Didik Madiyono, mengingatkan agar perbankan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit. Hal ini ia ungkap menyusul kebijakan pemerintah yang menyalurkan dana Rp 200 triliun untuk perbankan.

    Didik menyebut, prinsip kehati-hatian penting dilakukan untuk menjaga posisi non-performing loan (NPL) atau rasio kredit macet perbankan.

    “Harus dengan asas-asas pemberian kredit yang sehat juga. Jangan ini juga, jangan ngawur, jangan itu. Jadi intinya ya, harus memperhatikan. Bankir lebih pintar dari saya lah, untuk melihat pemberian kredit yang itu mereka sudah pengalaman puluhan tahun, 30 tahun lebih,” ungkap Didik kepada wartawan di kantor LPS, Senin (22/9/2025).

    Meski begitu, ia memandang optimis guyuran dana Rp 200 triliun dari pemerintah ke perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena menurutnya, kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan kredit perbankan.

    “Ini kan salah satu cara dari Bapak Menkeu yang baru untuk mendorong kredit. Kita lihat mudah-mudahan berhasil, kan kita juga gak bisa skeptis, ‘oh ini pasti gagal atau apa’. Ya dicoba dulu, kalau saya prinsipnya sama, orang kalau sudah belum coba, sudah ngomong gagal ya, pasti gagal saja kan,” jelasnya.

    Selain itu, LPS juga menyebut, persaingan bunga antar bank dapat mereda usai implementasi kebijakan ini. Likuiditas perbankan ke depan juga disebut akan lebih kuat.

    “Tentu saja ini yang utama, barangkali ini bisa mempengaruhi tingkat bunga penjaminan tadi karena likuiditas ini persaingan mendapatkan bunga antar bank itu akan relatif lebih rendah, nggak ketat lagi. dan bargaining power dari pemilik-pemilik dana besar untuk mendikte suku bunga ke bank itu mungkin bisa berkurang,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Transfer dari Pusat Menyusut, Pemkab Magetan Ubah Arah Belanja

    Transfer dari Pusat Menyusut, Pemkab Magetan Ubah Arah Belanja

    Magetan (beritajatim,com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan menggelar Rapat Paripurna pada Senin (22/9/2025) dengan agenda Penjelasan Bupati Magetan terhadap Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Perubahan APBD disusun untuk menyesuaikan asumsi kebijakan umum dengan kondisi terbaru. Faktor yang melatarbelakangi perubahan tersebut antara lain ketidaksesuaian asumsi awal, pergeseran anggaran antar-organisasi perangkat daerah, penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), serta kebutuhan mendesak akibat keadaan darurat.

    Berdasarkan Nota Keuangan, pendapatan daerah mengalami penurunan Rp2,72 miliar, dari Rp1,989 triliun menjadi Rp1,987 triliun. Penyusutan ini terutama dipicu berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru meningkat Rp15,92 miliar.

    Dari sisi belanja, total APBD Kabupaten Magetan pada R-PAPBD 2025 turun dari Rp2,128 triliun menjadi Rp2,100 triliun atau berkurang Rp28,33 miliar. Rincian perubahan antara lain:

    Belanja Operasi: berkurang Rp32,24 miliar
    Belanja Tidak Terduga: berkurang Rp5,12 miliar, dari Rp8 miliar menjadi Rp2,87 miliar
    Belanja Transfer: berkurang Rp2,94 miliar
    Belanja Modal: naik Rp11,97 miliar
    Belanja Hibah: mengalami penambahan, termasuk untuk BOS, organisasi kemasyarakatan, dan koperasi
    Belanja Bantuan Sosial: meningkat untuk bantuan kepada individu
    Belanja Subsidi: bertambah untuk mendukung subsidi produk pangan, hasil perikanan, dan pasar murah

    Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2025 yang disampaikan Bupati akan dibahas bersama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen Raperda Perubahan APBD 2025 dari Bupati kepada DPRD, sekaligus pengesahan Rencana Kerja DPRD Tahun 2026.

    Bupati Magetan, Hj. Nanik Endang Rusminiarti, berharap rancangan perubahan anggaran ini dapat segera diproses dan disetujui bersama, sehingga mampu mendukung keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. [fiq/beq]