Topik: BOS

  • Lika-liku Kejar Adrian Gunadi Eks Bos Investree hingga Ditangkap

    Lika-liku Kejar Adrian Gunadi Eks Bos Investree hingga Ditangkap

    Jakarta

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kepolisian RI resmi menangkap dan memulangkan eks Direktur Utama PT Investree Radika Jaya (Investree), Adrian Gunadi, setelah menjadi buronan internasional. Namun dalam proses penangkapannya, Adrian Gunadi disebut tidak kooperatif.

    Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK, Yuliana, menjelaskan Adrian Gunadi menggunakan PT Radhika Persada Utama (RPU) dan PT Putra Radhika Investama (PRI) sebagai kendaraan khusus atau special purpose vehicle untuk menghimpun dana ilegal Investree.

    Selama tahap penyidikan, terang Yuliana, mantan bos Investree ini tidak berlaku kooperatif dan justru kabur ke Doha, Qatar. OJK pun menetapkan Adrian Gunadi sebagai tersangka, menerbitkan daftar pencarian orang (DPO), dan red notice pada 14 November 2024.

    “Selama tahap penyidikan, kami menilai tersangka tidak kooperatif dan justru diketahui berada di Doha, Qatar,” ungkap Yuliana dalam konferensi persnya di Gedung 6000 PT Angkasa Pura II, Tangerang, Jumat (26/9/2025).

    Yuliana mengungkap, penangkapan dilakukan melalui jalur G to G atau permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Qatar. Selanjutnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencabut paspor Adrian Gunadi.

    “Proses pemulangan AAG dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama NCB to NCB serta kolaborasi dengan berbagai pihak, dan di sini peran Menteri Dalam Negeri Qatar juga cukup besar untuk membantu suksesnya penahanan tersangka,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Amur Chandra, mengaku penangkapan Adrian Gunadi cukup rumit lantaran menggunakan proses G to G. Ia menyebut penahanan dengan skema tersebut membutuhkan waktu yang lama.

    Namun titik baliknya, terang Amur, adanya konferensi Interpol Asia Regional di Singapura. Melalui ajang tersebut, Kadivhubinter berdiskusi dengan otoritas Qatar untuk membahas ihwal penangkapan Adrian Gunadi.

    “Nah disitulah titik tolaknya pihak Qatar berkomitmen untuk melakukan atau membantu kita untuk mengamankan tersangka. Tersangka ini sudah memiliki permanen residen dan memang sulit untuk dipulangkan kalau dengan mekanisme yang normal,” ungkapnya.

    (rrd/rrd)

  • Di Depan Menkeu Purbaya, Bos BGN Minta Tambahan Anggaran MBG Rp28 Triliun

    Di Depan Menkeu Purbaya, Bos BGN Minta Tambahan Anggaran MBG Rp28 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp28 triliun kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang sedang menyambangi kantornya. 

    Dadan mengaku bahwa instansinya hanya akan mampu menyerap Rp28 triliun sampai dengan akhir tahun ini, bukan Rp100 triliun atau Rp50 triliun tambahan anggaran sebagaimana direncanakan sebelumnya.  

    “Tadi kami hitung-hitung lagi kemungkinan yang Rp50 triliun pun tidak akan bisa kita serap. Kemungkinan besar yang bisa kita serap adalah tambahan Rp28 triliun,” kata Dadan saat ditemui di kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9/2925). 

    Dengan demikian, total penyerapan anggaran MBG sampai dengan akhir tahun diperkirakan akan mencapai Rp99 triliun. Sementara per hari ini, serapan baru mencapai Rp19,3 triliun atau 27,18% dari pagu awal Rp71 triliun. 

    Adapun, kehadiran Menkeu Purbaya di kantor BGN dalam rangka membahas persoalan penyerapan anggaran MBG. 

    Dadan memastikan kepada Purbaya, bahwa dapat menyerap seluruh anggaran, bahkan butuh tambahan Rp28 triliun sebagaimana rencana di atas. Dirinya memastikan bahwa pada pertengahan Oktober mendatang akan ada penyerapan Rp4,5 triliun.  

    “Kami tadi berbincang bahwa kemudian Rp71 triliun itu insyaAllah akan terserap dan bahkan mungkin kita akan minta tambahan ke Pak Menkeu untuk dana standby yang sudah disiapkan oleh Pak Presiden,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Menkeu Purbaya menuturkan bahwa awalnya dirinya berpikir bahwa penyerapan anggaran MBG rendah. Namun, dari hasil pertemuannya dengan BGN, dia menyebut progres serapan anggaran lebih bagus dari yang dirinya perkirakan. 

    Purbaya menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan dan memantau kondisi di lapangan, apakah anggaran terserap dengan baik atau tidak. 

    “Nanti akhir Oktober saya akan ke sini lagi. Betul enggak dia bisa nyerap? Kalau betul ya kita kasih tambah, kalau enggak ya kita potong,” tuturnya. 

    Adapun, Purbaya terpantau sampai di kantor BGN sekitar pukul 15.00 WIB dan disambut langsung oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.  

    Kehadiran Purbaya ini pun menjadi salah satu langkah Kemenkeu melakukan penyisiran penyerapan anggaran kementerian/lembaga (K/L). 

  • Usai Bertemu Bos BGN, Purbaya Sebut Anggaran MBG Kurang Rp 28 Triliun

    Usai Bertemu Bos BGN, Purbaya Sebut Anggaran MBG Kurang Rp 28 Triliun

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendatangi kantor Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Kunjungan ini salah satunya membahas serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Setelah mendapat penjelasan dari Dadan, Purbaya mengklarifikasi pernyataannya terdahulu yang menyebut serapan anggaran MBG rendah. Menurutnya serapan anggaran MBG ternyata lebih bagus dari perkiraanya.

    “Jadi saya pikir penyerapannya rendah tapi ternyata lebih bagus dari yang saya perkirakan dan programnya multiplier effect ke perekonomian memang cukup signifikan,” ujarnya saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    Tak hanya itu, anggaran untuk MBG pada tahun ini kemungkinan akan naik sebesar Rp 28 triliun. Purbaya menyebut siap memfasilitasinya jika memang program MBG membutuhkan tambahan anggaran.

    “Jadi seperti Pak Dadan tadi jelaskan bahwa kemungkinan malah bukan lebih (anggaranya), mungkin kurang Rp28 triliun lagi. Ya saya akan pikir pendanaannya seperti apa tapi sudah ada jadi tinggal shift saja nggak ada masalah,” tuturnya.

    Sebagai informasi, anggaran MBG tahun 2025 adalah sebesar Rp 71 triliun. Karena target penerima dipercepat hingga 82,9 juta orang pada akhir 2025, pemerintah juga menyiapkan tambahan dana Rp 100 triliun di luar anggaran Rp 71 triliun yang sudah ada.

    Awalnya Dadan mengira bisa menyerap tambahan anggaran tersebut sebesar Rp 50 triliun. Namun berdasarkan perhitungan ulang, pihaknya memperkirakan hanya mampu menyerap tambahan anggaran Rp 28 triliun.

    Namun, Purbaya memastikan akan terus memonitor jalannya program MBG dan akan mendatangi kantor BGN pada Oktober mendatang. Jika ternyata penyerapan anggaran tidak sesuai harapan maka Purbaya siap melakukan evaluasi.

    “Tapi tetep saya akan monitor seperti apa, nanti akhir Oktober saya akan di sini lagi.Betul nggak dia bisa serap? Kalau betul kita kasih tambahan, kalau enggak ya kita potong,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Adrian Gunadi Eks Bos Investree Ditangkap!

    Adrian Gunadi Eks Bos Investree Ditangkap!

    Tangerang

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil menangkap eks Direktur Utama PT Investree Radika Jaya (Investree), Adrian Gunadi, yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak awal tahun 2025. Diketahui, OJK juga telah mengajukan permohonan red notice kepada Interpol terhadap Adrian Gunadi.

    “Otoritas Jasa Keuangan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait telah berhasil memulangkan dan menahan saudara AAG yakni mantan Direktur PT Investree Radika Jaya yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK,” kata Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Yuliana dalam konferensi pers Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, di Gedung 600 PT Angkasa Pura II, Tangerang, Jumat (26/9/2025).

    Yuli mengatakan, Adrian Gunadi terancam hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Adrian Gunadi terjerat Pasal 46 Juncto Pasal 16 ayat 1 BAB 4 Undang-Undang Perbankan dan juga pasal 305 ayat 1 Junto pasal 2370A Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang PPSK Junto Pasal 5542 KUHP Pidana.

    “Ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, Adrian Gunadi pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kasus ini bermula pada 2023, ketika Investree diterpa isu gagal bayar. Meski sempat membantah, beberapa bulan kemudian muncul laporan terkait dana nasabah yang tidak kunjung dikembalikan.

    Pada awal 2024 di tengah lonjakan kredit macet, Adrian Gunadi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Utama Investree. Hingga Desember 2024, ia resmi berstatus tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Selanjutnya, pada Februari 2025, OJK mengajukan permohonan penerbitan red notice kepada Interpol terhadap Adrian Gunadi.

    OJK pun secara resmi telah mencabut izin usaha fintech PT Investree Radika Jaya (Investree) sejak 21 Oktober 2024. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 dan didasarkan pada sejumlah pertimbangan.

    Dalam saat yang sama, Adrian Gunadi justru tercatat sebagai CEO perusahaan JTA Holding Qatar, yang merupakan bagian dari JTA International Investment Holding yang berbasis di Singapura. Dalam situs resmi perusahaan, ia disebut sebagai operator global dan wirausahawan berpengalaman.

    Tonton juga Video: Komedian Lee Jin Ho Ditangkap Polisi Imbas Kasus DUI

    (rrd/rrd)

  • Elon Musk Ditendang, 2 Miliarder Makin Kencang Menjilat Donald Trump

    Elon Musk Ditendang, 2 Miliarder Makin Kencang Menjilat Donald Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keretakan hubungan Presiden AS Donald Trump dengan miliarder Elon Musk ternyata membuka peluang bagi ‘orang terkaya’ lain. Menurut laporan Financial Times, CEO Meta Mark Zuckerberg dan CEO OpenAI Sam Altman berupaya mendekatkan diri ke Trump.

    Laporan Financial Times ini berbasis informasi dari sumber dalam pemerintahan AS dan perusahaan terkait. Namun, banyak pihak di pemerintahan Trump yang skeptis dengan Zuckerberg dan Altman, sebab keduanya merupakan mantan pendonor Demokrat.

    Seperti diketahui, hubungan Musk dan Trump renggang gara-gara penetapan ‘One Big Beautiful Bill’ yang memangkas insentif pajak untuk mobil listrik. Musk yang merupakan CEO raksasa mobil listrik Tesla terang-terangan mengkritik aturan tersebut.

    Keduanya terlibat adu mulut terbuka secara online. Sejak Mei 2025, Musk juga resmi mengundurkan diri dari posisinya di pemerintahan Trump sebagai kepala Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE).

    Sejak saat itu, Musk dan Trump tak pernah tampil bersama di hadapan publik, kecuali saat keduanya menghadiri upacara peringatan (memorial service) untuk Charlie Kirk yang tewas ditembak pada 10 September 2025.

    Kebersamaan Musk dan Trump disorot dan menunjukkan hubungan yang melunak. Namun, tetap saja Musk dan Trump tidak sedekat dulu.

    Sementara itu, Zuckerberg dan Altman tampak sering mengunjungi Gedung Putih pada tahun ini. Keduanya juga selalu memuji pemerintahan Trump dalam berbagai kesempatan.

    “Di ranah privat, mereka [Zuckerberg dan Altman] mencari dukungan Gedung Putih untuk memperluas peluang komersil dan menghindari tekanan dalam membangun kerajaan AI,” tulis Financial Times dalam laporannya, dikutip Kamis (25/9/2025).

    Sejauh ini, Financial Times melaporkan bahwa kepentingan Zuckerberg dan Altman sejalan dengan Trump. Zuckerberg telah berkomitmen untuk menginvestasikan setidaknya US$600 miliar ke AS hingga 2028.

    Hal ini memungkinkan Trump untuk memamerkan kesuksesan pemerintahannya dalam menggerakkan korporasi besar AS melawan China. Meta dan OpenAI juga sudah mencabut pembatasan penggunaan teknologi AI mereka untuk kebutuhan militer.

    Kedekatan Trump dengan bos-bos raksasa teknologi AS, termasuk Zuckerberg dan Altman, ditunjukkan dengan jamuan makan malam spesial di Gedung Putih. Selain Zuckerberg dan Altman, turut hadir CEO Apple Tim Cook, CEO Microsoft Satya Nadella, pendiri Microsoft Bill Gates, Co-CEO Oracle Safra Catz, dan Co-Founder Google Sergey Brin.

    Upaya Zuckerberg dan Altman untuk mendekati Trump terbukti membawa berkah. Pemerintah AS berkomitmen untuk mengakselerasi izin untuk pembangunan data center super mahal dan ‘haus’ energi yang dibutuhkan dalam pengembangan teknologi AI.

    Meta dan OpenAI juga masuk dalam daftar yang penyuplai AI untuk pemerintah AS yang sudah disetujui.

    Perubahan Dinamika Bos-bos Raksasa Teknologi dan Trump

    Menarik untuk melihat perubahan dinamika antara Altman-Trump dan Zuckerberg Trump.

    Pada 2016 lalu, Altman pernah menuliskan bahwa kemenangan Trump dalam Pemilu terasa seperti “hal terburuk yang terjadi di hidup saya”. Namun, baru-baru ini Altman justru dekat di ‘ketek’ Trump. Ia mengunjungi Arab dan Inggris bersama Trump dan jejeran pejabat negara.

    Saat Trump baru dilantik pada Januari lalu, Altman berdiri bersama sang Presiden baru, pendiri Oracle Larry Ellison, dan CEO SoftBank Masayoshi Son, untuk mengumumkan proyek data center raksasa ‘Stargate’ senilai US$500 miliar.

    Sama seperti Altman, hubungan Zuckerberg dan Trump juga dulunya tak harmonis. Bahkan, Trump sempat berencana memenjarakan Zuckerberg jika pencipta Facebook itu menghalangi upayanya memenangkan Pilpres.

    Namun, kini Zuckerberg juga tunduk pada keinginan Trump. Ia mengubah beberapa kebijakan perusahaan, salah satunya mencaput sistem pengecekan fakta eksternal di platform Meta.

    Trump juga membantu Zuckerberg melawan legislator Uni Eropa yang menargetkan raksasa teknologi melalui ‘Digital Markets Act’ (DMA) dan pemungutan pajak digital.

    Trump tak segan-segan menuliskan di media sosial bahwa pajak digital, aturan layanan digital, dan regulasi pasar digital (yang digaungkan Uni Eropa), dirancang untuk mendiskriminasi teknologi AS.

    Bahaya Jangka Panjang

    Namun, simbiosis mutualisme yang terjalin antara bos-bos raksasa teknologi dengan Trump dinilai sebagian orang sebagai taktik yang berbahaya untuk jangka panjang.

    “Meta akan dihukum saat meja politik berbalik arah,” kata negosiator Brussels, dikutip dari Financial Times.

    “Komisi Eropa memiliki memori institusional yang panjang,” ia menambahkan.

    Nyatanya, saat ini saja kedekatan Meta dengan Gedung Putih tak mampu menyelamatkan perusahaan dari rentetan kasus yang menimpa perusahaan di AS. Misalnya, kasus anti-monopoli yang sedang berkembang, penyelidikan dari FTC, serta pengujian oleh Senator Republik Josh Hawley terkait chatbot berbasis AI.

    Selain itu, masih ada keraguan terkait sikap politik Zuckerberg dan Altman di masa depan saat dinamika berubah pasca midterm tahun depan.

    “Saya rasa mereka tak punya ideologi yang pasti,” kata seseorang yang dekat dengan pemerintahan Trump kepada Financial Times.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Semanggi Macet Parah Rabu Malam, Bos Jasa Marga Minta Maaf-Bilang Gini

    Semanggi Macet Parah Rabu Malam, Bos Jasa Marga Minta Maaf-Bilang Gini

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) meminta maaf atas kemacetan parah yang terjadi di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan pada Rabu (24/9/2025) malam. Penyebab kemacetan itu salah satunya karena penutupan sejumlah gerbang tol di Tol Dalam Kota.

    “Pertama, saya sangat meminta maaf atas ketidaknyamanan ini, terkait kemacetan yang terjadi semalam di kawasan Semanggi,” kata Direktur Utama (Dirut) Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono saat ditemui wartawan usai peresmian Travoy Hub, Kamis (25/9/2025).

    Jasa Marga melakukan penutupan sebanyak tujuh gerbang tol, di mana alasannya yakni untuk percepatan perbaikan layanan agar perjalanan semakin lancar dan nyaman.

    “Bahwa memang setelah terbakar, yang pertama kami prioritaskan adalah untuk beroperasional. Dan selanjutnya ketika sudah beroperasional, ada beberapa hal yang tentu kita perhatikan. Jadi mungkin penjelasan kami adalah gerbang tolnya adalah gerbang yang tidak bisa dihindari, selalu dilewati oleh lebih dari dua juta masyarakat yang melintas di tujuh gerbang ini,” terangnya.

    “Dan kemudian yang terbakar pun selalu kita juga lihat apakah memungkinkan langsung dilakukan perbaikan atau juga harus direkonstruksi. Hampir sebagian harus direkonstruksi. Ketika dilakukan rekonstruksi, maka diperlukan penguatan,” lanjutnya.

    Sayangnya, proses perbaikan ini berlangsung bersamaan dengan jam pulang kerja di Jakarta. Alhasil terdapat penumpukan arus lalu lintas di sejumlah titik meski sudah diantisipasi Jasa Marga dan Polantas.

    “Pada saat terjadinya kemacetan, sebetulnya bersamaan dengan memang arus pulang yang cukup padat dan saya juga bersama dengan Polantas, dengan Polda Metro, sudah mengantisipasi. Salah satunya adalah membuka jalur khusus dan bahkan dibiarkan lewat kepada masyarakat supaya terurai,” ujarnya.

    Di luar itu, ia memastikan seluruh proses perbaikan gerbang di ruas Tol Dalam Kota ini sudah selesai dan sudah beroperasi kembali. Kecuali satu gerbang tol yakni Pejompongan yang masih dalam perbaikan karena gerbang tol ini yang rusak paling parah.

    “Kami pastikan bahwa hari ini sudah tidak lagi karena konstruksi besar sudah selesai. Jadi hari ini seluruh, kecuali satu (GT) Pejompongan. Karena Pejompongan yang paling parah,” papar Rivan.

    Sebelumnya, Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Widiyatmiko Nursejati menjelaskan, sedang dilakukan pekerjaan perbaikan fasilitas gerbang tol di Ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit atau biasa dikenal Ruas Tol Dalam Kota oleh Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT).

    Pengerjaan ini, kata dia, melanjutkan upaya perbaikan dan pemulihan pascakerusuhan demo di Jakarta akhir Agustus-awal September 2025 lalu.

    “Jika sebelumnya dilakukan pembatasan transaksi untuk kendaraan Non Golongan I dan Bus di sejumlah gerbang tol, pada tahap kali ini, JMT akan melakukan percepatan perbaikan pada beberapa gerbang tol,” kata Widiyatmoko dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (24/9/2026).

    Berikut Jadwal Penutupan Total Gerbang Tol Ruas Dalam Kota oleh Jasa Marga:

    – GT Slipi 1, Slipi 2, dan Pejompongan, 24 September 2025 pukul 00.00 WIB hingga 25 September 2025 pukul 24.00 WIB
    – GT Semanggi 1 dan GT Kuningan 1, 24 September 2025 pukul 00.00 WIB hingga 24 September 2025 pukul 24.00 WIB
    – GT Semanggi 2, 25 September 2025 pukul 00.00 WIB hingga 25 September 2025 pukul 24.00 WIB.

    Foto: Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit Belum Normal Imbas Massa Unjuk Rasa Dengan Membakar Tujuh Gerbang Tol. Dok Jasamarga
    Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit Belum Normal Imbas Massa Unjuk Rasa Dengan Membakar Tujuh Gerbang Tol. Dok Jasamarga

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bos Pengusaha Beberkan Dampak ICA-CEPA ke Ekspor & Investasi RI

    Bos Pengusaha Beberkan Dampak ICA-CEPA ke Ekspor & Investasi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha menilai penandatanganan Indonesia—Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) menjadi langkah strategis dan membuka babak baru bagi ekspor serta investasi Indonesia.

    Pengusaha memandang, perjanjian ICA—CEPA dapat membuka akses ke pasar Kanada yang selama ini kurang tergarap dan memiliki daya beli tinggi serta potensi besar bagi produk-produk unggulan nasional.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai, perjanjian ICA-CEPA sebagai momentum strategis untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi kedua negara.

    “Kami melihat dengan ICA—CEPA ini, Kanada dapat menjadi mitra dagang dan investasi strategis Indonesia untuk membantu percepatan diversifikasi ekspor dan perluasan sumber investasi asing di Indonesia,” kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (25/9/2025).

    Menurut Shinta, perjanjian ICA—CEPA hadir pada saat yang tepat mengingat tekanan signifikan pada kinerja ekspor dan investasi Indonesia akibat dampak dari kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS). 

    “Ini [ICA—CEPA] khususnya penting ketika kinerja ekspor dan investasi Indonesia mengalami tekanan yang tinggi karena efek langsung atau tidak langsung dari kebijakan perdagangan AS,” ujarnya.

    Dari sisi potensi pasar, ujar Shinta, Kanada memiliki peluang ekonomi besar dengan populasi lebih dari 40 juta konsumen dengan daya beli rata-rata lebih dari US$53.000 per tahun. Populasi dan daya beli Kanada lebih tinggi dibandingkan negara-negara rekan dagang utama Indonesia, seperti Belanda dan Australia.

    “Bahkan sebetulnya potensi pasar Kanada tersebut lebih comparable dengan beberapa pasar-pasar ekspor yang lebih tradisional atau lebih dikenal bagi Indonesia seperti UK, Jerman, hingga Korea,” terangnya.

    Menurutnya, sejumlah produk Indonesia yang berpotensi diekspor ke Kanada terdiri dari tekstil, sepatu, ban kendaraan, furniture, produk perikanan, komponen kendaraan dan elektronik, hingga produk pangan dan perkebunan tropis seperti CPO, teh, kopi, dan buah-buahan tropis.

    Bahkan, Shinta menilai standar produk Kanada juga relatif sejalan dengan pasar AS dan Uni Eropa, sehingga pelaku usaha yang sudah mengekspor ke pasar tradisional tersebut dapat dengan relatif mudah memasuki pasar Kanada.

    “ICA—CEPA sangat strategis untuk menangkap potensi pasar Kanada,” imbuhnya.

    Berdasarkan laporan Economic Impact Assessment 2021, Indonesia berpotensi memperoleh peningkatan penerimaan produk domestik bruto (PDB) sebesar US$1,4 miliar dan peningkatan ekspor ke Kanada sebesar US$1,1 miliar atau naik 47% dari baseline.

    Meski begitu, Shinta mengingatkan bahwa pasar Kanada masih relatif kurang dikenal oleh pelaku usaha nasional sehingga perlu adanya sosialisasi, fasilitasi, edukasi, dan dukungan pemerintah agar ekspor Indonesia ke Kanada dapat tumbuh signifikan dan menyeimbangkan defisit perdagangan bilateral yang ada.

    “Jadi kunci keberhasilan kita terletak pada seberapa gencar dan efektif pemerintah Indonesia dapat memperkenalkan dan memfasilitasi pelaku usaha atau eksportir nasional untuk penetrasi pasar Kanada melalui penggunaan ICA—CEPA,” ujarnya.

    Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melihat, perjanjian ICA—CEPA dapat membuka peluang besar bagi ekspor produk unggulan Indonesia seperti agrikultur, yakni kopi, teh, dan rempah-rempah.

    Selain itu, juga membuka peluang pada produk makanan dan minuman olahan, karet, tekstil dan garmen, produk kayu dan furnitur, serta produk organik dan aneka produk unggulan/khas berbagai daerah di Indonesia.

    “Harapan kami dengan adanya kesepakatan ICA—CEPA target ekspor produk Indonesia ke Kanada bisa meningkat hingga US$11,8 miliar atau sekitar Rp196,94 triliun pada 2030,” ujar Sarman kepada Bisnis.

    Untuk itu, lanjut dia, kementerian terkait bersama Kadin perlu melakukan penjajakan bisnis (business matching) dengan pengusaha Kanada agar terjalin komunikasi yang efektif dan saling mengenal kebutuhan pasar.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya mengatakan ICA—CEPA menandai babak baru hubungan ekonomi antara Indonesia dan Kanada. Menurut Budi, ICA—CEPA menandai kerja sama dagang komprehensif pertama Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Utara, dan yang pertama bagi Kanada dengan negara di Asia Tenggara.

    “Perjanjian ini [ICA—CEPA] membuka akses pasar yang lebih luas, serta memperkuat daya saing produk dan jasa Indonesia di Kanada,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).

    Melalui ICA—CEPA, kata Budi, lebih dari 90% atau sekitar 6.573 pos tarif Indonesia mendapat preferensi di pasar Kanada. Dalam hal ini, sejumlah produk yang potensial dari Indonesia, mulai dari tekstil, alas kaki, furnitur, makanan olahan, elektronik ringan dan elektronik otomotif, hingga sarang burung walet diprediksikan akan semakin kompetitif.

    Bukan hanya itu, sejumlah produk akan langsung menikmati tarif 0% saat perjanjian sudah berlaku (entry into force), seperti makanan olahan, hasil laut, produk kerajinan berbahan serat alam, peralatan rumah tangga, hingga granit dan marmer.

    Sementara itu, Indonesia membuka pasar sebesar 85,54% atau sekitar 9.764 pos tarif untuk produk prioritas Kanada, antara lain daging sapi beku, gandum, kentang, makanan hasil laut, dan makanan olahan.

    Budi menuturkan bahwa perjanjian ICA—CEPA harus dilihat lebih luas dari sekadar angka dan tarif. Perjanjian ini justru membuka peluang bagi pelaku usaha dan generasi muda Indonesia untuk menembus pasar Kanada.

    Di samping itu, investor dan perusahaan Kanada akan memiliki peluang untuk menemukan mitra strategis di Indonesia.

    “Tugas kita selanjutnya adalah memastikan perjanjian ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor di kedua negara. Indonesia terbuka untuk kemitraan,” tandasnya.

  • Bos Jasa Marga (JSMR) Minta Maaf soal Macet Parah di Tol Dalam Kota

    Bos Jasa Marga (JSMR) Minta Maaf soal Macet Parah di Tol Dalam Kota

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. atau JSMR, Rivan Achmad Purwantono meminta maaf usai penutupan sejumlah gerbang tol (GT) ruas Tol Dalam Kota berimbas pada kemacetan panjang di sepanjang Jalan Gatot Subroto.

    Rivan menyebut pada dasarnya penutupan sejumlah GT tersebut dilakukan guna mempercepat perbaikan fasilitas sarana dan prasarana Tol Dalam Kota yang sempat terimbas aksi pembakaran pada demonstrasi beberapa waktu lalu.

    “Yang pertama, Jasa Marga minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Bahwa memang pasca terbakar, yang pertama kami prioritaskan adalah untuk beroperasional. Dan selanjutnya ketika sudah beroperasional, ada beberapa hal yang tentu kita perhatikan,” kata Rivan saat ditemui di TravoyHub Taman Mini Indonesia Indah, Kamis (25/9/2025).

    Dia menjelaskan, gerbang tol adalah salah satu fasilitas penting yang sangat sibuk setiap harinya. Sehingga, apabila tak dilakukan penutupan proses perbaikan tidak berjalan optimal.

    Terlebih, tambah Rivan, sejumlah ruas yang ditutup sementara itu memiliki tingkat kerusakan yang cukup serius. Sehingga diperlukan proses rekonstruksi selama masa perbaikan.

    “Hampir sebagian harus direkonstruksi. Ketika dilakukan rekonstruksi, maka diperlukan penguatan. Pada saat yang sama penguatan, dihari kemarin memang sudah kita lakukan dengan upaya maksimal,” tandasnya.

    Pascakemacetan tersebut, pada hari ini pukul 08.30 WIB Gerbang Tol Kuningan 1 dan Gerbang Tol Semanggi 2 telah kembali beroperasi secara parsial dengan 1 lajur dapat dilintasi.

    Manajemen Jasa Marga menjelaskan pihaknya juga melengkapi dengan Mobile Reader untuk meningkatkan kapasitas transaksi.

    Secara terperinci, pada 25 September 2025, beberapa gerbang tol Dalam Kota yang telah kembali beroperasi di antaranya: 

    1. GT Senayan, beroperasi parsial dengan 2 lajur dapat dilintasi 

    2. GT Semanggi 1, beroperasi parsial dengan 1 lajur dapat dilintasi 

    3. GT Slipi 1, beroperasi penuh 

    4. GT Semanggi 2 akan beroperasi setelah rekayasa lalu lintas contraflow selesai

  • Penyaluran Jagung Murah Buat Pakan Ternak Diawasi Ketat, Bos Bapanas Janjikan Ini – Page 3

    Penyaluran Jagung Murah Buat Pakan Ternak Diawasi Ketat, Bos Bapanas Janjikan Ini – Page 3

    Benerapa poin kunci dalam juknis SPHP Jagung diantaranya, program ini ditopang oleh cadangan jagung pemerintah (CJP). Pelaksanaan SPHP Jagung diperintahkan Bapanas kepada Perum Bulog.

    Adapun, Penyaluran berlangsung mulai September dengan sasaran utama peternak ayam ras petelur mandiri, khususnya skala mikro dan kecil, yang disalurkan melalui koperasi dan asosiasi peternak.

    Wilayah distribusi mencakup sentra-sentra peternakan utama di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Barat.

    Rincian lengkap alokasi jagung SPHP dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 307 Tahun 2025. Skema alokasi ini juga mempertimbangkan kebutuhan riil berdasarkan populasi ternak serta usulan dari para peternak calon penerima manfaat.

     

  • KPK Panggil 6 Bos Travel Haji jadi Saksi Dugaan Korupsi Kuota Haji, Terkait Khalid Basalamah?

    KPK Panggil 6 Bos Travel Haji jadi Saksi Dugaan Korupsi Kuota Haji, Terkait Khalid Basalamah?

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 6 petinggi travel sebagai saksi dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 

    Juru Bicara KPK menyampaikan pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Timur, Rabu (24/9/2025).

    “Hari ini Rabu (24/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Timur,” kata Budi dalam keterangan tertulis.

    Saksi yang dipanggil adalah Mohammad Ansor Alamsyah, Komisaris PT Shafira Tour & Travel; Syarif Hidayatullah, Direktur Utama PT Persada Duabeliton Travel; Ismed Jauhar, Komisaris PT Tourindo Gerbang Kerta Susila;

    Asyhar, Direktur PT Safari Global Perkara; Irma Fatrijani, Direktur PT Panglima Express Biro Perjalanan Wisata; Denny Imam Syapi’i, Manager Bag. Haji PT Saudaraku. Lalu satu saksi dari pihak wiraswasta bernama Syihabul Muttaqin.

    Budi mengatakan dalam pemeriksaan tersebut, penyidik akan mendalami terkait dengan bagaimana biro travel ini mendapatkan kuota khusus.

    Kemudian juga bagaimana biro travel ini apakah dalam mendapatkan kuota khusus ini ada permintaan-permintaan uang dari para oknum ataupun pihak-pihak di dalam mekanisme atau penyelenggaraan ibadah haji khususnya dari kuota khusus untuk tahun 2023-2024.

    Seperti diketahui, pembagian kuota haji melanggar aturan yang berlaku. Total kuota tambahan sebanyak 20 ribu seharusnya dibagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus.

    Namun dalam realisasinya pembagian menjadi 50:50. Artinya kuota khusus memperoleh porsi lebih banyak dari seharusnya. Apalagi keputusan pembagian 50:50 diteken oleh Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas

    KPK menduga ada kongkalikong antara biro dengan Kementerian Agama agar pembagian kuota menjadi 50:50. Selain itu, KPK juga menemukan praktik jual beli kuota haji senilai Rp300 juta haji khusus dan Rp1 miliar haji furoda. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun.

    Dugaan lainnya adalah kuota haji dijual ke jemaah dan ke sesama biro travel. Terbaru, Khalid Basalamah mengaku menjadi korban PT Muhibbah milik Ibnu Massud. 

    Khalid yang mulanya ingin berangkat menggunakan haji furoda, berpindah menggunakan haji khusus lantaran ditawari oleh PT Muhibbah. Perusahaan ini menyampaikan surat keputusan pembagian kuota sehingga Khalid merasa tawaran yang diberikan resmi dari Kemenag.

    Alasan lainnya adalah harga kuota haji khusus bisa langsung berangkat seperti haji furoda dengan harga yang lebih murah.

    KPK memang tengah mendalami kasus ini dan memanggil beberapa pihak yang diduga mengetahui perkara era Presiden ke-7 Jokowi itu. Terbaru pekan ini KPK masif menggelar pemeriksaan terhadap travel haji.