Xcloud.id

Topik: BOS

  • Mendagri: Pusat Siap Bantu Daerah yang Kesulitan karena Pemangkasan TKD

    Mendagri: Pusat Siap Bantu Daerah yang Kesulitan karena Pemangkasan TKD

    Mendagri: Pusat Siap Bantu Daerah yang Kesulitan karena Pemangkasan TKD
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah (pemda) yang kesulitan karena kebijakan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD) pada 2026.
    “Pak (Menteri Keuangan) Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama,
    exercise
    dulu, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, dilansir
    ANTARA
    , Jumat (10/10/2025).
    Tito menyebut pemerintah siap turun tangan memberikan pendampingan dan solusi, asalkan daerah terlebih dahulu melakukan latihan penataan ulang anggaran secara mandiri.
    Dia menjelaskan, kebijakan pengalihan TKD bukan untuk melemahkan kinerja daerah, melainkan untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
    Ia meminta kepala daerah tidak reaktif terhadap angka transfer TKD, tetapi melakukan simulasi efisiensi terlebih dahulu.
    “Jangan langsung pesimis atau membandingkan angka dengan tahun sebelumnya. Hitung dulu berapa kebutuhan riil untuk pegawai, pendidikan, kesehatan, perawatan jalan, BOS, dan operasional sekolah. Kalau setelah exercise ternyata masih berat, baru laporkan ke pusat,” ujarnya.
    Tito menekankan, pengalaman masa pandemi COVID-19 menjadi bukti, bahwa daerah bisa tetap tangguh dan efisien meski menghadapi tekanan anggaran.
    “Kita semua pernah hadapi pemotongan besar-besaran waktu COVID-19, tapi pemerintahan tetap jalan. Jadi kali ini juga bisa. Bedanya, sekarang pemerintah pusat siap bantu,” tegasnya.
    Sebelumnya, sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meminta penjelasan soal penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan TKD pada 2026.
    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangan resminya menegaskan, koordinasi dengan pemerintah daerah akan terus diperkuat agar kebijakan fiskal nasional lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah.
    Beberapa usulan afirmasi khusus bagi provinsi kepulauan dan daerah pemekaran baru juga akan dikaji bersama kementerian terkait.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bos MRT Jakarta Berencana Sulap Kawasan Blok M Seperti di Singapura Megapolitan 10 Oktober 2025

    Bos MRT Jakarta Berencana Sulap Kawasan Blok M Seperti di Singapura Megapolitan 10 Oktober 2025

    Bos MRT Jakarta Berencana Sulap Kawasan Blok M Seperti di Singapura
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – PT MRT Jakarta (Perseroda) memiliki rencana besar untuk memodernisasi kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bak Singapura.
    Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat mengungkapkan, pihaknya berencana mengintegrasikan stasiun MRT, halte Transjakarta, hotel, dan apartemen dalam satu lingkungan.
    Dalam perencanaan yang dibuat, semua hal di atas bakal dilakukan di Jalan Panglima Polim, tepatnya di sisi jalan yang berada dekat Blok M Hub dan Blok M Square.
    Nantinya akan dibangun sebuah gedung bertingkat multifungsi yang terintegrasi dengan Transjakarta dan MRT.
    Selain itu, bangunan tersebut akan memudahkan mobilitas masyarakat yang ingin ke Taman Literasi dan kawasan di sekitarnya.
    “Jadi Transjakarta yang datang dari arah Bundaran HI menuju blok M itu akan masuk ke dalam bangunan, seperti yang terjadi di beberapa kota di negara lain, Singapura contohnya,” ujar Tuhiyat dalam MRTJ Fellowship Program 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
    “Dalam gedung itu, pengguna tidak perlu turun ke jalan raya untuk pindah moda. Di bangunan yang sama juga ada perkantoran, hotel, dan apartemen,” sambung dia.
    Namun, rencana ini belum bisa dimulai pengerjaannya lantaran PT MRT Jakarta masih mencari investor yang mau diajak bekerja sama.
    Tuhiyat menyatakan, pihaknya sebenarnya nyaris mendapatkan tanda tangan dari investor beberapa waktu lalu. Namun, karena sang investor melihat situasi politik di Indonesia sempat kurang baik, sang investor mengkaji ulang perihal itu.
    “Nah untuk bisa membangun ini, kami sekarang sedang berusaha mendapatkan investor. Sebetulnya kita sudah hampir mendapatkannya, namun ada sedikit gangguan,” ucap Tuhiyat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nilai 6 Aset Tanah Milik Bos Sritex yang Disita Kejagung Tembus Rp20 Miliar

    Nilai 6 Aset Tanah Milik Bos Sritex yang Disita Kejagung Tembus Rp20 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan penyitaan enam aset tanah terkait dengan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Sritex ditaksir mencapai Rp20 miliar.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan enam aset tanah itu milik tersangka Iwan Setiawan Lukminto (ISL).

    “Yang terakhir ya, yang jelas di atas Rp20 miliar,” ujar Anang di Kejagung, Jumat (10/10/2025).

    Dia menjelaskan enam aset tanah yang telah disita memiliki ukuran seluas 20.027 m2. Dia merincikan aset-aset yang disita itu satu tanah dan bangunan dengan luas 389 m2 berlokasi di Banjarsari Surakarta. 

    Kemudian, satu aset tanah dan bangunan berupa villa dengan luas 3.120 m2 di Tawamangu, Karanganyar. Sementara sisanya berupa empat tanah kosong yang berlokasi di empat wilayah mulai dari Karanganyar, Sroyo, Kemiri dan Kebakkramat.

    Menurut Anang, penyitaan aset ini dilakukan untuk mengusut perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait perkara Sritex. Adapun, penyitaan dilakukan pada Selasa (7/10/2025).

    “Penyitaan ini dilakukan pada Selasa 7 Oktober 2025 yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kejagung juga telah menyita aset berupa bidang tanah seluas 50,02 hektare milik tersangka Iwan. Aset tanah yang disita berasal dari empat wilayah mulai dari Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri dan Surakarta dengan nilai mencapai Rp510 miliar.

    Dia merincikan aset yang telah disita dari Kabupaten Sukoharjo dengan total 152 bidang tanah dengan luas 471.758 m2. 

    Dari aset ini 57 bidang tanah atas nama Iwan Setiawan; 94 aset tanah atas nama istri Iwan yakni Megawati; dan satu bidang tanah atas nama PT Sukoharjo Multi Indah Textile Mill.

  • Grand Mall Bekasi Milik Lippo Tutup, Bos Pengusaha Mal Buka Suara

    Grand Mall Bekasi Milik Lippo Tutup, Bos Pengusaha Mal Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Grand Mall Bekasi tengah menjadi sorotan publik usai tutup. Mal yang merupakan milik Lippo ini diketahui berhenti beroperasi sejak awal tahun 2025 imbas sepinya pengunjung.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja membenarkan bahwa Grand Mall Bekasi telah berhenti beroperasi sejak awal 2025.

    “Grand Mall Bekasi sudah tidak beroperasi sejak awal tahun setelah mengalami kemunduran tingkat kunjungan selama beberapa tahun,” kata Alphonzus kepada Bisnis, Jumat (10/10/2025).

    Alphonzus mengatakan pertumbuhan pusat perbelanjaan di Bekasi sebenarnya tumbuh pesat. Hal ini ditandai dengan cukup banyaknya pusat perbelanjaan di wilayah Bekasi yang baru hadir dengan konsep-konsep inovatif untuk memberikan pengalaman menarik bagi para pengunjung.

    “Pusat Perbelanjaan baru tersebut telah menciptakan customer experience ataupun customer journey unik yang menjadi daya tarik baru bagi masyarakat Bekasi,” ujarnya.

    Akan tetapi, dia mengatakan pusat perbelanjaan yang telah lama beroperasi dan tidak melakukan inovasi, maka ke depannya berisiko kalah bersaing dengan pusat perbelanjaan yang baru hadir dan lama kelamaan akan sepi pengunjung.

    “Pusat Perbelanjaan lama yang tinggal diam saja atau pun tidak berbuat sesuatu, maka tentunya tidak akan menarik lagi bagi masyarakat atau dengan kata lain akan kalah bersaing yang pada akhirnya akan ditinggalkan oleh para pelanggan dan berujung akan ditinggalkan oleh para penyewa ataupun toko-tokonya,” ucapnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan Bekasi sebagai salah satu area penyangga Jakarta di mana gaya hidup (lifestyle) begitu dominan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pusat Perbelanjaan sangat identik dengan gaya hidup yang mana selalu berubah setiap saat dengan sangat cepat.

    “Pusat Perbelanjaan yang tidak mampu merespons perubahan gaya hidup, maka tidak akan dipilih lagi oleh masyarakat,” ujarnya.

    Untuk diketahui, Grand Mall Bekasi yang berlokasi di Jalan Sudirman, Kranji, Bekasi, Jawa Barat tutup sejak Januari 2025. Mal tersebut diketahui merupakan milik Lippo Group.

    Grand Mall Bekasi termasuk dalam salah satu portofolio mal yang dikelola Lippo Group melalui Lippo Malls. 

  • Gen Z Hadapi Kiamat Pekerjaan Gegara Digusur AI

    Gen Z Hadapi Kiamat Pekerjaan Gegara Digusur AI

    Jakarta –

    Generasi muda terutama Gen Z, yang memasuki dunia kerja mulai menghadapi ‘kiamat pekerjaan’. Dalam studi baru di Inggris, para pebisnis berinvestasi dalam kecerdasan buatan (AI) daripada perekrutan pegawai baru.

    Laporan British Standards Institution (BSI) menemukan para bos memprioritaskan otomatisasi melalui AI untuk menutup kesenjangan keterampilan dan memungkinkan mereka mengurangi jumlah karyawan, alih-alih melatih staf junior.

    Empat dari 10 (41%) bos mengatakan AI memungkinkan mereka memangkas jumlah karyawan dalam survei terhadap lebih dari 850 pemimpin bisnis di tujuh negara yaitu Inggris, AS, Prancis, Jerman, Australia, China, dan Jepang.

    Hampir sepertiga (31%) mengatakan organisasi mereka sedang mempertimbangkan solusi AI sebelum keinginan untuk mempekerjakan seseorang, dengan dua perlima mengharapkan hal ini terjadi dalam waktu lima tahun.

    Sebagai tanda tantangan yang dihadapi pekerja generasi Z yang lahir antara tahun 1997 dan 2012, seperempat pimpinan mengatakan mereka yakin bahwa semua atau sebagian besar tugas yang dilakukan oleh karyawan tingkat pemula dapat dilakukan oleh AI.

    “AI menghadirkan peluang sangat besar bagi bisnis secara global, tapi seiring mereka mengejar produktivitas dan efisiensi lebih tinggi, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa pada akhirnya manusialah yang mendorong kemajuan,” cetus Susan Taylor Martin, kepala eksekutif BSI yang dikutip detikINET dari Guardian.

    “Penelitian kami memperjelas bahwa ketegangan antara memaksimalkan AI dan tenaga kerja yang berkembang pesat merupakan tantangan menentukan zaman kita. Ada kebutuhan mendesak untuk pemikiran jangka panjang dan investasi tenaga kerja, di samping investasi dalam AI, untuk memastikan pekerjaan berkelanjutan dan produktif,” imbuhnya.

    Dua perlima (39%) pemimpin mengatakan peran tingkat pemula telah dikurangi atau dipangkas akibat efisiensi yang dicapai menggunakan perangkat AI untuk melakukan penelitian atau menjalankan tugas administratif dan pengarahan.

    AI diadopsi dengan cepat oleh bisnis di Inggris dan tiga perempat (76%) mengatakan mereka mengharapkan perangkat AI baru memberikan manfaat nyata bagi organisasi dalam 12 bulan ke depan. Mereka terutama berinvestasi dalam AI untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta memangkas biaya dan mengisi kesenjangan keterampilan.

    Survei terpisah baru-baru ini mengungkapkan separuh orang dewasa di Inggris khawatir tentang dampak AI pada pekerjaan, karena khawatir hal itu dapat mengambil atau mengubah pekerjaan mereka, menurut jajak pendapat Kongres Serikat Buruh.

    (fyk/fay)

  • Bos Buruh Kritik Program Magang Fresh Graduate Gaji UMP: Menghina Lulusan Sarjana

    Bos Buruh Kritik Program Magang Fresh Graduate Gaji UMP: Menghina Lulusan Sarjana

    Jakarta –

    Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) menolak keras program magang bergaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) bagi fresh graduate yang baru lulus kuliah maksimal satu tahun. Menurut KSP-PB, kebijakan tersebut menghina lulusan sarjana dan menunjukkan rendahnya penghargaan pemerintah terhadap pendidikan tinggi di Indonesia.

    Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan kebijakan tersebut menandakan pemerintah tidak memahami esensi keadilan sosial dalam dunia kerja dan pendidikan. Buruh menilai bahwa kebijakan semacam ini bukan solusi, melainkan penghinaan terhadap generasi muda yang berjuang memperoleh pendidikan tinggi di tinggi.

    Misalnya kata Said Iqbal, untuk UMP Jawa Barat Rp 2,2 juta per bulan, jika dibagi 30 hari berarti sekitar Rp 73 ribu per hari. Kalau dibagi 8 jam kerja, hanya sekitar Rp9 ribu per jam.

    “Sekolahnya sulit, biaya mahal, jam kerja seperti operator, tapi upah dibayar hanya Rp 9 ribu per jam,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).

    Di sisi lain, Said Iqbal juga menyinggung soal kenaikan upah minimum tahun 2026, buruh menuntut kenaikan 8,5 sampai 10,5 persen.

    “Buruh percaya bahwa pernyataan Menko Perekonomian soal 6,5 persen yang katanya sudah disetujui Presiden Prabowo adalah keseleo lidah. Kami yakin Presiden Prabowo akan mengambil keputusan yang mendekati usulan buruh. Tinggal butuh beberapa kali pertemuan lagi,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Iqbal menegaskan bahwa Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh telah menyerahkan konsep RUU Ketenagakerjaan kepada DPR RI yang diterima langsung oleh pimpinan DPR RI, termasuk unsur kabinet merah putih dan Badan Legislasi (Baleg).

    Untuk memperjelas isu-isu tersebut, KSP-PB akan menggelar konferensi pers pada Senin, 13 Oktober 2025 pukul 10.30-12.00 WIB di Hotel Mega Proklamasi, Tugu Proklamasi, Jakarta.

    Dalam waktu dekat, buruh juga akan mempersiapkan aksi bergelombang di seluruh Indonesia sebagai bentuk penolakan terhadap sistem pemagangan yang eksploitatif dan untuk menegaskan perjuangan menuntut upah layak bagi semua pekerja, termasuk lulusan sarjana.

    (rrd/rrd)

  • Patriot Bond Bisa Jadi Jaminan Kredit Bank? Bos OJK Bilang Begini

    Patriot Bond Bisa Jadi Jaminan Kredit Bank? Bos OJK Bilang Begini

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji penggunaan obligasi atau surat utang Patriot Bond sebagai agunan pinjaman ke bank. Diketahui, Patriot Bond merupakan obligasi yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengaku pihaknya masih mendalami proposal pengajuan Patriot Bond sebagai agunan kredit. Ia juga terus berdiskusi dengan pihak BPI Danantara terkait hal tersebut.

    “Kami sedang mendalami lebih lanjut proposal terkait Patriot Bond itu. Kami melakukan diskusi dengan pihak Danantara dan nanti tentu proses yang dilakukan adalah secara prudent, secara governance yang baik,” jelas Mahendra kepada wartawan di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Diskusi dan kajian lebih lanjut terkait isu tersebut dinilai perlu untuk memastikan pengajuan kredit dengan agunan Patriot Bond sesuai dengan ketentuan. Namun, ia tak dapat memastikan dampak Patriot Bond sebagai agunan dapat meningkatkan kredit atau tidak.

    “Sehingga juga seluruh persyaratan-persyaratan bisa dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga kami pada gilirannya bisa memfasilitasi penerbitan dari Patriot Bond itu dengan sebaik-baiknya. Kita lihat nanti ya, perkembangan lebih lanjut,” tutupnya.

    Sebagai informasi, Patriot Bond merupakan obligasi BPI Danantara yang diterbitkan untuk investasi sektor energi, transisi, dan lainnya. Obligasi ini menawarkan imbal hasil 2% ini tentu di bawah pasar obligasi Indonesia.

    Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir, menjelaskan Patriot Bond merupakan instrumen pembiayaan yang lazim digunakan di berbagai negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat. Surat utang itu diterbitkan untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional.

    “Melalui obligasi ini, negara memperoleh sumber pendanaan jangka menengah-panjang yang stabil, sementara pelaku usaha memiliki akses pada instrumen investasi yang aman dan bermanfaat bagi perekonomian nasional,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8).

    (acd/acd)

  • 2 Koruptor Surya Darmadi Mau Hibahkan Aset Rp 10 Triliun ke Danantara Nasional

    2 Koruptor Surya Darmadi Mau Hibahkan Aset Rp 10 Triliun ke Danantara Nasional

    Koruptor Surya Darmadi Mau Hibahkan Aset Rp 10 Triliun ke Danantara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Terpidana korupsi sekaligus bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi berniat menghibahkan aset senilai Rp 10 triliun berupa kebun sawit dan pabriknya di Kalimantan Barat ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
    Pernyataan hibah itu disampaikan melalui tim kuasa hukum Surya Darmadi dengan menyerahkan dokumen kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dalam persidangan, Jumat (10/10/2025).
    “Baik ya, jadi untuk surat yang sudah sampaikan terdakwa melalui penasihat hukum sudah kami terima,” kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah.
    Ditemui usai persidangan, kuasa hukum Surya Darmadi, Handika Honggowongso, mengatakan kliennya menyerahkan dana kebun sawit dan pabrik itu untuk membantu pemerintah.
    “Aset kebun plus pabrik kelapa sawit. Total nilainya bersih itu sekitar Rp 10 triliun,” kata  Handika.
    Namun, Handika memohon pemerintah bersedia menyelesaikan persoalan kebun dan pabrik kelapa sawit Surya Darmadi di Riau dengan mekanisme Undang-Undang Cipta Kerja.
    Menurut Handika, kebun-kebun kelapa sawit di Riau itu bermasalah karena belum dilengkapi Surat Keputusan (SK) pelepasan lahan kawasan hutan, hak guna usaha (HGU), dan lainnya.
    “Jadi, sanksinya administratif. Bayar denda, bayar dana reboisasi, bukan melalui jalur Tipikor, jalur TPPU (tindak pidana pencucian uang),” tutur Handika.
    Pengacara itu menyebut kliennya merasa didiskriminasi karena penyerobotan lahan PT Duta Palma Group menggunakan kasus korupsi.
    Sementara, banyak perambah hutan lainnya diselesaikan menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja.
    “Kenapa Grup Duta Palma pakai Undang-Undang Tipikor?” ujar Handika.
    Diketahui, Surya Darmadi dihukum 16 tahun penjara dalam kasus korupsi penyerobotan lahan di Indragiri Hulu (Inhu), Riau, yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah.
    Surya Darmadi sempat mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menghukumnya 16 tahun bui.
    Namun, permohonan itu ditolak majelis PK pada Mahkamah Agung.
    Kini, Surya Darmadi masih menjalani proses hukum sebagai pemilik 7 perusahaan di bawah PT Duta Palma Group yang menjadi terdakwa korporasi.
    Karena mendekam di Nusakambangan, Surya Darmadi mengikuti sidang secara online.
    Sampai saat ini, Kejaksaan Agung telah menyita uang dan aset Surya Darmadi senilai triliunan rupiah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Melihat Rumah TKP Bos Minimarket Perkosa dan Bunuh Karyawati

    Melihat Rumah TKP Bos Minimarket Perkosa dan Bunuh Karyawati

    Jakarta –

    Satreskrim dan Tim Inafis Polres Purwakarta melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah pelaku yang menjadi tempat bos minimarket memerkosa dan membunuh karyawatinya. Rumah itu berada di Kecamatan Cibatu, Purwakarta.

    Rumah itu tepatnya beralamat di Kampung Pasir Oa, Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat. Pantauan detikJabar, polisi sudah memasang garis polisi di sekeliling rumahnya yang berjauhan dengan tetangga itu. Rumah bercat kuning kini semakin sepi aktivitas dan terlihat lampu rumah terus menyala.

    Sepatu, mainan anak, buku dongeng, sebelah sepatu roda, kursi, tikar, hingga barang-barang lain tersebar di teras rumah, sedangkan dari celah pintu di balik garis polisi, bagian dalam rumah sedikit terlihat.

    Sementara itu, polisi menggunakan sejumlah alat untuk mencari barang bukti dan sidik jari guna mengumpulkan bukti-bukti atau tanda-tanda aktivitas saat terjadinya tindak kejahatan.

    Dari hasil olah TKP awal, polisi menemukan sedikitnya enam barang bukti yang berkaitan dengan aksi kejahatan, baik barang milik korban, barang yang digunakan untuk melancarkan aksi, maupun sisa pembakaran barang korban

    (rdp/idh)

  • Dony Oskaria Rangkap Jabatan, Bos Danantara Buka Suara – Page 3

    Dony Oskaria Rangkap Jabatan, Bos Danantara Buka Suara – Page 3

    Karier profesional Dony dimulai di Bank Universal sebagai staf call center. Dari titik awal sederhana tersebut, ia menapaki perjalanan yang penuh tantangan hingga akhirnya dipercaya menjadi Direktur Utama di sejumlah anak perusahaan CT Corp, termasuk PT Bank Mega Tbk pada 2004.

    Seiring waktu, Dony menempati berbagai posisi penting, mulai dari CEO Trans Kalla Makassar, AntaVaya, Trans Studio, Trans Mall, hingga Trans Hotel. Pada 2014, ia masuk ke jajaran Dewan Komisaris Garuda Indonesia setelah adanya investasi CT Corp di maskapai tersebut.

    Dua tahun kemudian, tepatnya Januari 2016, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai anggota Dewan Penasihat Presiden Bidang Ekonomi dan Industri di Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN). Dalam peran itu, ia dipercaya memimpin kelompok kerja pengembangan industri pariwisata.

    Dedikasinya di sektor pariwisata membuat Dony kemudian menduduki posisi Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia pada 2020–2021. Setelah itu, pada 2021–2024, ia dipercaya menjadi Direktur Utama Aviasi Pariwisata Indonesia sekaligus Komisaris Citilink.

    Pada 20 Oktober 2024, Dony resmi dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN. Selanjutnya, di 2025, ia juga menjabat Direktur Operasional Danantara. Hingga akhirnya pada Jumat (19/9/2025), Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN.