Topik: BOS

  • Bocoran Bos Pulauintan Soal Izin Bandara Singkawang, Bakal Beroperasi Tahun Depan?

    Bocoran Bos Pulauintan Soal Izin Bandara Singkawang, Bakal Beroperasi Tahun Depan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pendiri PT Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi atau Pulauintan, Pui Sudarto mengungkap proyek saweran para konglomerat mulai dari Sugianto Kusuma (Aguan) hingga Franky Widjaja yakni Bandara Singkawang bakal mulai beroperasi tahun depan. 

    Pui menjelaskan, saat ini Bandara Singkawang masih menunggu proses dikeluarkannya surat izin operasi. Dia menargetkan, surat izin operasi tersebut bakal rampung pada Desember 2024.

    “Masih menunggu izin penerbangan, itu harusnya Desember ini selesai,” jelasnya kepada Bisnis saat ditemui di Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

    Selain itu, Pui juga menjelaskan bahwa saat proses pengoperasian Bandara Singkawang masih menunggu pembangunan jalan akses rampung dikerjakan. 

    Di mana, para konsorsium telah melakukan land clearing dan hanya menunggu pemerintah merampungkan proses pengaspalan. Apabila dua komponen utama tersebut telah rampung seluruhnya, Pui optimis Bandara Singakwang dapat mulai diperasikan pada tahun depan.

    Dia membocorkan, di tahap awal hanya bakal ada satu maskapai yang melayani perjalanan dari dan menuju Bandara Singkawang tersebut. Hal itu dilakukan guna meminimalisir potensi kerugian yang bakal ditanggung oleh penyedia penerbangan.

    “Itu [maskapainya] lagi banyak penawaran sih yang mana yang bersedia. Kita kan memang tidak undang terlalu banyak ya maskapainya, mungkin satu dulu sih,” pungkasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Bandara Singkawang telah diresmikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Maret 2024. Namun, hingga kini bandara tersebut masih belum beroperasi.

    Bandara Singkawang dibangun menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Di mana, sebesar Rp272 miliar dikucurkan lewat AOBN dan melalui bantuan dana dari pengusaha Rp155 miliar.

    Bandara saweran delapan konglomerat RI mulai dari Sugianto Kusuma atau Aguan hingga Pui Sudarto memiliki landasan pacu (runway) sepanjang 1400 m x 30 m, taxiway 200 m x 18 m, apron 100 m x 50 m, dan terminal kargo seluas 312 meter persegi.

    Kemudian, spesifikasi gedung terminal penumpang luasnya mencapai 8.000 meter persegi dan perpanjangan runway menjadi 2.000 meter. Dengan runway sepanjang 2.000 meter, Bandara Singkawang dapat didarati pesawat Airbus A320.

  • Bos Ford Ancam Potong Bonus Manajer hingga 65 Persen jika Performa Perusahaan Tidak Membaik

    Bos Ford Ancam Potong Bonus Manajer hingga 65 Persen jika Performa Perusahaan Tidak Membaik

    Jakarta, Beritasatu.com –  CEO Ford, Jim Farley, telah mengeluarkan peringatan tegas kepada para manajer perusahaan bahwa mereka akan menghadapi potongan bonus hingga 65% jika kinerja perusahaan tetap tidak berkembang. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan menurunkan biaya, Farley memperkenalkan sistem bonus berbasis kinerja yang langsung terhubung dengan pencapaian tujuan kunci perusahaan.

    Dikutip Reuters, Minggu (3/11/2024), peringatan tersebut disampaikan Farley dalam pertemuan kota baru-baru ini, di mana ia menekankan pentingnya akuntabilitas di antara para karyawan. “Saya bangga dengan kemajuan yang telah dicapai, tetapi kami sama sekali tidak puas,” ujarnya dalam presentasi earnings kuartal ketiga pekan ini.

    Dengan saham Ford yang mengalami penurunan lebih dari 10% dan hanya mampu memenuhi proyeksi keuntungan tahunan di bagian bawah, tekanan terhadap manajemen semakin meningkat. Farley menegaskan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengubah budaya di Ford, yang telah ada selama 121 tahun, menjadi lebih fokus pada kinerja dan hasil.

    Ford Everest Titanium Next Gen dilengkapi dengan fitur keamanan yang tidak dimiliki kompetitor lain – (DOK/RMA Indonesia)

    “Ketika kami mencapai atau melebihi target yang ditetapkan, tim akan dihargai,” ujar Farley. “Kami berkomitmen untuk menurunkan biaya, meningkatkan kualitas, dan menjadikan Ford bisnis yang lebih tangguh dan efisien,” sambungnya. 

    Bonus manajer tidak hanya akan dipengaruhi oleh kinerja perusahaan secara keseluruhan, tetapi juga oleh pencapaian individu mereka. Jika situasi tidak membaik, langkah-langkah tegas seperti pemotongan bonus akan diberlakukan.

    Sementara itu, rival Ford, General Motors (GM), telah lebih dulu menyesuaikan paket kompensasi untuk karyawan, memberikan bonus 150% kepada 5% karyawan teratas. Dalam konteks ini, Farley dan Ford tampaknya berusaha untuk tidak tertinggal dalam persaingan industri otomotif yang semakin ketat.

  • Elon Musk Ternyata Imigran Gelap, Status Warga Negara AS Bisa Dicabut

    Elon Musk Ternyata Imigran Gelap, Status Warga Negara AS Bisa Dicabut

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kewarganegaraan Amerika Serikat Elon Musk terancam dicabut. Ia juga akan dituntut pidana jika berbohong kepada pemerintah karena melanggar proses imigrasi.

    Musk lahir dan dibesarkan di Afrika Selatan, kemudian bermigrasi ke Kanada, sebelum akhirnya menetap di AS dan menjadi warga negara di sana.

    Saat ini ia telah menghabiskan lebih dari US$100 juta untuk mendukung kampanye Donald Trump dalam Pilpres AS. Namun ia secara pribadi telah menjelek-jelekkan para imigran.

    Analisis Bloomberg baru-baru ini menemukan bahwa Musk telah mem-posting sekitar 1.300 kali di X tahun ini tentang imigrasi dan penipuan pemilih.

    Banyak dari postingan tersebut mempromosikan teori konspirasi dan menyebarkan informasi yang salah yang menyatakan bahwa Partai Demokrat berusaha mengganti pemilih kulit putih dengan imigran gelap yang suaranya mereka kendalikan.

    Bos Tesla itu juga menggambarkan imigran sebagai pelanggar hukum yang berbahaya, demikian dikutip dari Wired, Jumat (1/11/2024).

    Namun, awal minggu ini, The Washington Post melaporkan bahwa Musk sendiri adalah seorang imigran yang tampaknya telah melanggar hukum.

    Pada 1990-an, ia bekerja secara ilegal di Amerika Serikat, menurut Washington Post yang mengutip mantan rekan bisnis, catatan pengadilan, dan dokumen perusahaan.

    Pada 1995, Musk kemudian diterima di sekolah pascasarjana di Stanford. Tapi alih-alih mendaftar kuliah ia malah bekerja pada perusahaan rintisan layanan daring yang akhirnya dikenal sebagai Zip2.

    Pada 1996, investor membuat perjanjian pendanaan dengan syarat Musk dan saudaranya Kimbal, yang telah menyatakan bahwa kedua bersaudara itu adalah “imigran ilegal, memperoleh izin untuk bekerja di AS dalam waktu 45 hari.

    “Status imigrasi mereka tidak seperti yang seharusnya agar mereka dapat bekerja secara legal menjalankan perusahaan di AS,” kata anggota dewan Zip2 Derek Proudian kepada Washington Post.

    Musk menyangkal bahwa ia pernah bekerja secara ilegal di AS. Pengacaranya, Alex Spiro, dan juru bicara X tidak membalas permintaan komentar.

    Ia mengklaim bahwa pada 1995 ia berstatus sebagai mahasiswa. Saat itu ia berada di AS dengan visa J-1, yang kemudian “beralih” ke visa H1-B.

    Namun, dalam email 2005 yang dimasukkan sebagai bukti dalam gugatan pencemaran nama baik yang kini telah ditutup di California, ia menulis bahwa ia telah mendaftar ke Stanford karena ia tidak memiliki hak hukum untuk tinggal di negara tersebut.

    Musk kemudian dilaporkan tidak mendaftar di Stanford, melainkan mengerjakan proyek yang kemudian menjadi Zip2.

    Jika sesuai aturan, Musk tidak akan memiliki hak untuk bekerja pada saat itu dan harus meninggalkan negara tersebut.

    Melebihi masa berlaku visa pelajar merupakan praktik yang relatif umum. Namun, bekerja tanpa izin dan berbohong tentang hal itu selama proses imigrasi, menjadi tindakan melanggar hukum AS.

    Stephen Yale-Loehr, seorang profesor di Sekolah Hukum Cornell dan direktur fakultas Program Hukum dan Kebijakan Imigrasi, mengatakan tidak jelas apakah jika Musk bekerja di AS tanpa izin dan menyatakan tidak melakukannya, hal itu akan dianggap cukup penting untuk mencabut kewarganegaraannya.

    Namun, katanya, atas dasar hukum semata, hal ini akan membenarkan pencabutan kewarganegaraan, karena jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan H1-B, green card, atau naturalisasi.

    (fab/fab)

  • Budi Arie Eks Menkominfo Disorot Usai 11 Pegawai Ditangkap Sekongkol dengan Bos Judol

    Budi Arie Eks Menkominfo Disorot Usai 11 Pegawai Ditangkap Sekongkol dengan Bos Judol

    GELORA.CO –  Eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menjadi sorotan setelah 11 pegawai Kominfo terlibat kerja sama dengan bos judi online. 

    Budi Ari yang juga bagian dari Satgas Pemberantasan Judi Online selalu berbicara soal tindak tanduk para bos judi online. 

    Setelah Budi Ari tak menjabat lagi sebagai Menkominfo dan digantikan oleh Meutya Hafid terkuak bahwa 11 pegawai Kominfo terlibat kerja sama dengan bos judi online. 

    Bahkan mereka menerima uang puluhan juta setiap memverifikasi situs-situ judi online. 

    Budi Ari menjadi sorotan apakah terlibat menerima dana dari bos judi online? 

    Polda Metro Jaya telah berhasil membongkar siasat licik pegawai Kominfo dalam membina 1.000 situs judi online. 

    Polda Metro Jaya menggeledah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) atau yang dulu Kementerian Komunikasi dan Informasi. 

    Padahal, para pegawai Kementerian Komdigi itu diberi tugas untuk mengecek dan memblokir situs judi online yang kian meresahkan di masyarakat.

    Kini, polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir judi online. 

    “11 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ada sipil dan beberapa di antaranya Komdigi, ada juga beberapa staf ahli Komdigi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Jumat (1/11/2024)..

    Diduga ada pejabat Kementerian Komdigi yang terlibat dalam “kongkalikong” situs judi online ini.

    Untuk melancarkan bisnis haramnya itu, para oknum Komdigi ini menyewa ruko untuk dijadikan kantor satelit di kawasan Bekasi, Jaka Setia, Jawa Barat.

    Ade Ary menturkan bahwa oknum Komdigi diduga menyalahgunakan wewenang.

    “Mereka dikasih kewenangan untuk melakukan pengecekan dan pemblokiran web judi online. Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau dia sudah kenal sama mereka (pemilik/pengelola situs judi online), mereka tidak blokir dari data mereka,” ucap dia.

    Polisi sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. “Masih ada yang DPO segala macam,” ujar Kabid Humas.

    Dikutip dari Tribunnews.com, kantor satelit yang dioperasikan pegawai dan staf ahli di Kementerian Komdigi itu terletak di sebuah ruko di kawasan Rose Garden, Kota Bekasi.

    Kantor satelit yang terdiri dari tiga lantai itu tampak sudah dipasang police line atau garis polisi. 

    Lantai satu tampak kosong, sedangkan lantai dua dan tiga terlihat puluhan komputer berjejer.

    “Iya ini (kantor satelit),” kata Kombes Ade Ary. 

    Namun, Ade Ary enggan memberi penjelasan lebih rinci perihal kasus tersebut. Pihaknya masih melakukan rangkaian pengembangan. 

    Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra sempat menanyakan langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut.

    “5.000 web (judi online) yang diblokir berapa?” tanya Wira.

    “Tergantung pak setelah didatakan. Tergantung, karena ada yang bisa masuk ada yang enggak,” jawab oknum pegawai Komdigi.

    Wira mendapati jawaban dari 5.000 terdapat 1.000 website yang tidak diblokir atau dengan istilah mereka dibina.

    “Biasanya 4.000 pak, 1.000 sisanya dibina,” kata tersangka.

    “Dibina? Maksudnya?” tanya Wira lagi.

    “Dijagain pak supaya tidak terblokir,” tutur oknum tersebut.

    Dari satu situs judi online yang dibina diketahui uang keuntungan sebesar Rp 8,5 juta.

    “Setiap web itu kurang lebih 8 juta setengah rupiah,” ujar tersangka.

    Artinya total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai Rp 8,5 miliar.

    Pengakuan oknum tersebut, bahwa bisnis ini dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. 

    Sosok Budi Arie Setiadi

    Dilansir dari Kompas.com, Budi menghabiskan masa kecilnya di Jakarta.

    Ia menempuh pendidikan di SD dan SMP Fons Vitae II Jakarta Utara.

    Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke SMA Kolose Kanisius di Jakarta Pusat pada 1988.

    Selepas lulus dari bangku SMA pada 1990, Budi berkuliah di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Indonesia (UI).

    Selama berkuliah di kampus tersebut, Budi berkiprah sebagai aktivis dan mendapat panggilan sebagai Muni.

    Ia pernah menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fisip UI pada 1994 dan Presidium Senat Mahasiswa UI 1994-1995.

    Selain itu, Budi juga mendirikan dan membina membina Forum Studi Mahasiswa (FSM) UI serta aktif di Kelompok Pembela Mahasiswa (KPM) UI.

    Penah berkarier sebagai jurnalis

    Budi juga terjun ke dunia jurnalistik ketika ia masih mahasiswa, salah satunya menjadi Redaktur Pelaksana (Redpel) Majalah Suara Mahasiswa UI pada 1993–1994.

    Di sisi lain, Budi pernah menjalani profesi sebagai jurnalis di Media Indonesia pada 1994.

    Dua tahun setelahnya, ia bersama koleganya mendirikan Mingguan Ekonomi bernama Kontan.

    Budi menghabiskan waktunya sebagai jurnalis di media tersebut hingga 2001.

    Setelah itu, ia berpindah ke PT Mandiri Telekomunikasi Utama.

    Di perusahaan ini, Budi sempat menduduki jabatan sebagai direktur utama pada 2001-2009.

    Budi juga mengemban tugas lain sebagai Pemimpin Umum Tabloid Bangsa pada 2008-2009.

    Kemudian, Budi melanjutkan kariernya sebagai pengusaha dengan menjadi Direktur PT Daya Mandiri pada 2010-2014 dan Direktur Utama NKR Investama sekaligus Direktur PT Sarana Global Informasi pada 2009-2014.

    Ia juga pernah menjadi Direktur Utama di PT Mitra Lumina pada 2011-2014.

    Perjalanan politik Budi Arie Setiadi

    Selepas berkecimpung di dunia media dan usaha, Budi memutuskan terjun ke politik bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

    Ia mengemban tugas sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PDI-P Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada 2005-2010.

    Jabatan lain yang pernah diemban Budi adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P DKI Jakarta.

    Pada Agustus 2013, Budi memutuskan mendirikan relawan Pro Jokowi alias Projo.

    Di organisasi relawan tersebut, Budi menduduki posisi sebagai pendiri.

    Budi mendirikan Projo untuk mengusung Jokowi yang maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

    Projo terus mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut hingga Pilpres 2019.

    Pada Jumat (25/10/2019), Jokowi melantik Budi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendampingi Abdul Halim Iskandar sebagai menteri.

    Budi menduduki jabatan tersebut selama empat tahun.

    Setelahnya, ia mengemban tugas baru sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G Plate yang tersandung kasus korupsi menara BTS 4G Kominfo.

    Jokowi melantik Budi Arie sebagai Menkominfo yang baru di Istana, Negara, Jakarta pada Senin (17/7/2023).

  • Anggota DPRD Sebut Sejumlah Kepala Sekolah di Deli Serdang Dijadikan "Sapi Perah"
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        1 November 2024

    Anggota DPRD Sebut Sejumlah Kepala Sekolah di Deli Serdang Dijadikan "Sapi Perah" Medan 1 November 2024

    Anggota DPRD Sebut Sejumlah Kepala Sekolah di Deli Serdang Dijadikan “Sapi Perah”
    Editor
    KOMPAS.com –
    Anggota
    DPRD Deli Serdang
    yang juga merupakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Antony Napitupulu, mengatakan,
     
    sejumlah kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dijadikan “sapi perah”.
    Antony mengatakan, sejumlah kepsek dipungut sejumlah uang dengan alasan dana partisipasi. 
    “Kepala sekolah jadi sapi perah dari dinas pendidikan saat ini. Ada kegiatan fisik di sekolah mereka, tapi mereka juga dipungut dengan alasan dana partisipasi,” ujar Antony saat sidang paripurna DPRD Deli Serdang, Jumat (1/11/2024).
     
    Apa yang disampaikan oleh Antony ini turut didengar oleh Asisten III Pemkab Deli Serdang, David Efrata Tarigan yang datang mewakili Pj Bupati Deli Serdang.
    Antony berharap agar kasus ini bisa menjadi perhatian dan atensi dari Pj Bupati Wiriya Alrahman.
    “Memang yang mengadu ke saya satu orang, tapi dia mewakili kepala sekolah yang lain karena juga ada komunitas mereka,” kata Antony.
    “Nggak usah saya sebutlah kecamatannya mana dan kepala sekolah mana, tapi bisa kita pastikan bukan hanya satu kecamatan ini, tapi semua kecamatan mengeluhkan ini,” kata Antony menambahkan.
    Anggota dewan dari Dapil Deli Serdang IV mengatakan, para kepala sekolah bisa diperlakukan berulang-ulang seperti ini karena untuk memenuhi operasional di Dinas Pendidikan Deli Serdang.
    Saat di lapangan yang memungut uang kepada mereka adalah koordinator wilayah (Korwil) kecamatan.
    “Harusnya kepala sekolah itu ngurusin bagaimana supaya sekolahnya bagus saja. Sekarang ini adapun proyek fisik di sekolah mereka malah mereka bisa keluar duit dengan alasan dana partisipasi. Mereka itu serahkan uangnya sama Korwil. Dana BOS ya harus untuk operasional sekolah jadi jangan ada kutipan-kutipan bersifat pribadi lagi,” ucap Antony.
    Kadis Pendidikan Deli Serdang, Yudi Hilmawan, belum bisa dikonfirmasi. Berulang kali nomor ponselnya dihubungi, tapi tidak aktif.
    Pesan WhatsApp yang dikirimkan juga belum mendapat respons.
    Sementara, Kabid SD Dinas Pendidikan Deli Serdang, Samsuar Sinaga, membantah tudingan itu.
    Dia mengatakan, sejauh ini tidak pernah ada informasi seperti itu yang dia dengar.
    “Nggak pernah tahu saya. Nggak pernah ada yang cerita sama saya seperti itu (diperas Korwil). Kalau misalnya, ada pasti ada saja itu yang mungkin cerita ke kita,” kata Samsuar.
    Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Anggota Dewan Ini Sebut Banyak Kepala Sekolah di Deli Serdang Jadi Sapi Perah Dinas Pendidikan
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nikita Mirzani Sebut Bos Skincare Asal Makassar Mira Hayati Ditangkap Polisi

    Nikita Mirzani Sebut Bos Skincare Asal Makassar Mira Hayati Ditangkap Polisi

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Nikita Mirzani mengejutkan publik dengan pernyataannya mengenai penangkapan Mira Hayati, bos skincare asal Makassar yang sering pamer emas.

    “Kena kau, kena kau. Ditangkap kau Mira Hayati dugong. Kena kau, jangan sampai kau 86, ya,” kata Nikita Mirzani yang diunggah ulang akun Instagram @lambe_danu, Jumat (1/11/2024).

    Nikita menegaskan, pentingnya memberantas mafia skincare hingga akar-akarnya untuk mencegah kerugian bagi masyarakat Indonesia.

    “Setelah ini, Heni Sagara. Mafia skincare harus diberantas, harus digembelkan, harus dipenjara,” tegasnya.

    Dengan nada marah, Nikita meminta kepada pelaku-pelaku mafia skincare untuk tidak beralasan dengan menyebut nama Tuhan.

    “Jangan bilang ‘Ya Allah, ada saja yang mau menjatuhkan usaha gue’. Usaha lo saja sudah tidak benar! Yang mau menjatuhkan itu bukan orang, tetapi Tuhan menggunakan tangan manusia,” ucapnya.

    Ia menambahkan apabila usaha Mira Hayati dijalankan dengan benar, tidak akan merugikan masyarakat dan menyebabkan masalah kulit akibat produk skincare yang diproduksinya.

    “Jangan mengeluh jika skincare-nya di-review jelek. Anda telah membuat warga Indonesia tidak sehat,” tegasnya.

    “Seharusnya, lo ngaca dan sadar. Jangan menganggap orang lain iri sama lo, karena tidak ada yang perlu diiriakan dari lo. Paham?” tandasnya.

  • Aguan Buka-bukaan Progres Proyek Jalan Tol Kolaborasi Grup Salim

    Aguan Buka-bukaan Progres Proyek Jalan Tol Kolaborasi Grup Salim

    Bisnis.com, JAKARTA – Bos Agung Sedayu Group (ASG), Sugianto Kusuma atau Aguan, buka suara soal nasib jalan tol garapannya bersama dengan Grup Salim yakni Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg senilai Rp23 triliun.

    Aguan menyebut saat ini proyek tersebut tengah dalam proses konstruksi tahap 1. Di mana, nantinya ruas tol tersebut bakal terintegrasi langsung dengan Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    “Ini kita tahap satu selesaikan dulu, kalau sudah jalan baru kita tahap kedua. [Untuk lahan] Sekarang saya rasa sudah semua, ada timnya masing-masing kerja,” jelasnya kepada Bisnis, saat ditemui di Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

    Lebih lanjut, Aguan menargetkan bahwa konstruksi ruas Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg tersebut bakal rampung pada kuartal pertama tahun depan.

    “Untuk target [kami] coba di Kuartal I/2025 bisa buka,” jelasnya singkat.

    Untuk diketahui, tol yang akan menghubungkan DKI Jakarta dengan sisi utara Banten tersebut nilai konstruksinya dilaporkan mencapai Rp23,22 triliun. 

    Konsesi Jalan Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg digenggam oleh PT Duta Graha Karya (DGK) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Di mana, perusahaan tersebut merupakan badan usaha swasta milik dua konglomerat raksasa yakni Agung Sedayu milik Aguan-Sugianto Kusuma dan Grup Salim milik Anthoni Salim.

    Mayoritas kepemilikan saham PT DGK saat ini digenggam oleh Agung Sedayu dengan porsi mencapai 99%. 

    Sisanya, sebesar 1% digenggam oleh PT Kukuh Mandiri Lestari yang merupakan perusahaan yang berada di bawah payung Agung Sedayu dan Salim Group dengan porsi kepemilikan 50:50.

    Jalan Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg itu bakal dibagi dalam 4 seksi, yakni seksi 1 yakni Sedyatmo – Rajeg (6,7 km) ditargetkan dapat mulai beroperasi pada Maret 2025.

    Kemudian, Seksi 2  Kosambi – Teluknaga (3,7 km) beroperasi pada April 2025. Selanjutnya, seksi 3 Teluknaga – Tanjung Pasir (3,1km) dan seksi 4 Tanjung Pasir – Kohod (3,6 km) dibidik mulai beroperasi pada Desember 2025. Sementara itu, 4 seksi lainnya yang membentang dari Kohod – Jareg ditargetkan akan mulai beroperasi pada Juni 2026.

    Adapun, Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Jalan Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg telah dilaksanakan pada 1 Agustus 2023. Dalam perinciannya, jalan tol ini memiliki total panjang mencapai 38,60Km dan merupakan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas Prakarsa Badan Usaha (unsolicited project). 

    Apabila telah rampung sepenuhnya, tol Kamal – Teluknaga – Rajeg disebut akan memangkas waktu tempuh dari semula 150 menit menjadi 30 menit. 

  • Bestari minta Suswono tidak urusi partai lain soal 7 politisi KIM dukung Pramono-Rano 

    Bestari minta Suswono tidak urusi partai lain soal 7 politisi KIM dukung Pramono-Rano 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Bestari minta Suswono tidak urusi partai lain soal 7 politisi KIM dukung Pramono-Rano 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 November 2024 – 19:10 WIB

    Elshinta.com – Politikus Partai NasDem Bestari Barus meminta Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Suswono,  tidak ikut campur urusan partai lain. Sebelumnya Suswono menyinggung masalah etika terkait adanya tujuh politisi partai KIM plus yang mendukung pasangan Pramono-Rano.

    “Dia kan Cawagub ngapain ngurusin partai lain harus bagaimana bagaimana,” kata Bestari, Jumat, (1/11).

    Bestari mengaku tersinggung dengan pernyataan Suswono yang seolah-olah partai KIM harus mengikuti langkah PKS memberikan sanksi kepada politikus yang mendukung pasangan Pramono-Rano. Menurut dia setiap partai memiliki mekanisme masing-masing dalam menyikapi suatu peristiwa.

    “Saya tersinggung partai saya ikut terseret, partai saya ikut diseret seret seolah olah haru mengikuti apa yang dilakukan PKS,” katanya.

    Bestari menyarankan agar Suswono lebih memikirkan pencalonannya sebagai Cawagub, ketimbang mengurusi partai lain. Suswono sebaiknya mengurusi materi, jadwal, dan strategi kampanye agar tidak melakukan blunder atau kesalahan yang dapat mengurangi keterpilihan.

    “You kader PKS urusin aja PKS. You urusin langkah langkah kampanye, urusan materi kampanye, jadwal, jangan memyampaikan narasi yang menyakiti umat sampai harus mengklarifikasi, sampai harus minta maaf, istigfar. Jangan malah ngurusin partai lain, dia bukan bos di partai lain,” katanya.

    Adanya politisi KIM yang memberikan dukungan kepada pasangan Pramono-Rano kata Bestari menjadi pertanyaan, apakah Suswono dalam pencalonannya menjadi Cawagub DKI melakukan komunikasi yang baik dengan para politisi partai pendukungnya atau sebaliknya. 
    Suswono yang telah diberikan rekomendasi oleh partai partai seharusnya merangkul banyak pihak untuk memberikan dukungan. 

    “Barang siapa sudah memberi rerkomendasi dirangkul tapi kalau ada yang seperti ini ya jangan langsung reaksioner menegur partai politik. Ga usah panikan,” katanya. 

    Bestari menilai pernyataan Suswono tersebut keluar karena panik. Karena bagaimanapun dukungan tujuh politisi partai KIM sedikitnya akan berpengaruh terhadap dukungan masyarakat. Ditambah lagi Suswono sempat mengeluarkan pernyataan yang kontroversial sehingga harus melakukan klarifikasi .

    “Pasti sangat berpengarus apalagi sempat salah ngomong, apalagi ramai di Medsos sudah pasti, sehingga muncul kepanikan .Tapi harus terkendali, jangan justru membuat statement yang menjadi gaduh,” pungkasnya.

    Sebelumnya Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menerima silaturahmi tujuh politisi anggota partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Pertemuan itu dilakukan tertutup di kediaman Pramono Anung di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

    Tujuh politisi itu menyatakan dukungan langsung untuk paslon Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.

    Tujuh politisi itu, yaitu Muhammad Ishaq (Partai PPP), H.M Nafiudin (Partai NasDem), Ahmad Faisal (Partai PSI), Firman Abdul Hakim (Partai PPP), Riko (Partai PAN), Ahmad Syukri (PKB), dan Redim Okto Fudin (Partai PKB). 

    Terkait hal tersebut Suswono menyatakan kekecewaannya. Ia mengatakan ketujuh politisi tersebut seharusnya tunduk pada kebijakan partai. Suswono mengatakan bahwa jika politisi PKS yang melakukan itu maka akan diberikan sanksi tegas karena melanggar etika.

    “Etikanya kalau partai sudah melabuhkan ke pasangan mana, ya seluruh perangkat, apalagi dia anggota dewan,” kata Suswono

    Sumber : Radio Elshinta

  • Erick Thohir Bakal Panggil Bos-Bos BUMN, Ada Apa? – Page 3

    Erick Thohir Bakal Panggil Bos-Bos BUMN, Ada Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir akan memanggil para Direktur Utama perusahaan pelat merah dalam waktu dekat. Tujuannya, memastikan program BUMN sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Diketahui, ada sejumlah aspek yang jadi perhatian Prabowo. Yakni, swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi dan pemerataan ekonomi.

    Erick menilai, BUMN memiliki peran penting dalam mengejar target-target yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia ke-8 itu.

    “Saya akan ketemu para Dirut (Direktur Utama) BUMN nanti beberapa minggu ke depan untuk memastikan sesuai program yang diminta Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Erick dalam Konferensi Pers, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Dia ingin memastikan pertumbuhan ekonomi kedepan tidak sebatas angka statistik. Tapi terjadi pemerataan di wilayah Indonesia.

    “Bahwa tidak hanya sekadar statistik dan angka, tapi pemerataan juga harus terjadi. Percuma pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerataan tidak bisa,” katanya.

    Dia mencontohkan, salah satunya peran dari bank BUMN yang mampu menyalurkan kredit ke UMKM secara mayoritas ditengah persaingan perbankan di Tanah Air.

    “Contohnya bank-bank BUMN yang bisa membuktikan di market yang terbuka, tetapi 92 persen kredit usaha kecil, menengah, ultramikro masih menjadi hal terpenting untuk bank Himbara,” ucapnya.

    “Belum lagi angka 21,2 juta (nasabah) untuk program Mekaar itu sekarang sangat terasa dampaknya, ini penting ada tonggak dalam arti produksi di desa-desa masih menjadi sebuah keberlanjutan,” imbuh Erick.

     

  • Erick Thohir Mau Kumpulkan Semua Bos BUMN Bahas Pemerataan Ekonomi – Page 3

    Erick Thohir Mau Kumpulkan Semua Bos BUMN Bahas Pemerataan Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bahwa BUMN akan menjadi roda pembangunan nasional dan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Langkah ini untuk menjalankan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia.

    Erick Thohir menjelaskan, dirinya akan mengumpulkan seluruh direktur utama BUMN dalam beberapa minggu ke depan untuk kembali mengingatkan program yang diminta Presiden Prabowo Subianto dan memastikan BUMN telah memiliki cetak biru untuk mewujudkannya.

    “Bahwa ini tidak hanya sekadar statistik dan angka, tapi pemerataan juga harus terjadi. Percuma pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerataan tidak bisa,” ujar Erick dalam di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Para bos BUMN akan diminta untuk meneruskan program ekonomi kerakyatan yang telah berjalan dalam lima tahun terakhir. Dengan pasar yang terbuka, Erick menyebut BUMN tetap mampu tampil kompetitif sekaligus berperan besar dalam melindungi ekonomi masyarakat.

    “Contohnya bank-bank BUMN yang bisa membuktikan di market yang terbuka, tetapi 92 persen kredit usaha kecil, menengah, ultramikro masih menjadi hal terpenting untuk bank Himbara. Belum lagi angka 21,2 juta (nasaba untuk program Mekaar itu sekarang sangat terasa dampaknya, ini penting ada tonggak dalam arti produksi di desa-desa masih menjadi sebuah keberlanjutan,” ucap Erick.

    Selain itu, Erick menyampaikan BUMN juga akan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN). Erick mengatakan sejumlah PSN dapat memberikan efek berganda dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Apakah kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sanur yang mudah-mudahan nanti di Maret itu akan selesai rumah sakitnya dan beberapa klinik atau project pembangunan jalan tol Sumatera yang harus terus dilanjutkan,” sambung Erick.

    Erick juga tengah menyiapkan sejumlah terobosan dan lompatan dalam mendongkrak kinerja maupun kontribusi BUMN ke depan. Erick menyampaikan keberhasilan BUMN dalam lima tahun terakhir memberikan harapan besar dari pemerintah maupun masyarakat agar bisa berkontribusi lebih besar.

    “Dan juga yang paling penting membantu pendapatan negara dari pajak, dari dividen. Kemarin (target) dividen (2025) sudah diketok Rp 90 triliun oleh Kemenkeu. Kalau kita lihat bukunya ini tinggal dua hingga tiga bulan insyaAllah tercapai,” kata Erick.