Xcloud.id

Topik: BOS

  • Harvey Moeis Buka-bukaan soal Penggunaan Dana CSR dari Bos Smelter

    Harvey Moeis Buka-bukaan soal Penggunaan Dana CSR dari Bos Smelter

    Bisnis.com, JAKARTA — Terdakwa kasus korupsi tata niaga timah Harvey Moeis mengungkapkan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikumpulkan dari para petinggi smelter swasta dalam sidang lanjutan yang digelar pada Senin (4/11/2024).

    Harvey menjelaskan dana yang dialokasikan dalam program CSR perusahaan smelter tersebut untuk membeli peralatan medis saat pandemi Covid-19.

    “Untuk Covid-19, Yang Mulia. Saya belikan alat-alat Covid-19 Yang Mulia,” ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (4/11/2024). 

    Mendengar alasan Harvey tersebut, Hakim lantas mempertanyakan alasan uang tersebut digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan Covid-19. 

    Suami Sandra Dewi itu kemudian menjelaskan bahwa terdapat salah satu rekannya yang merupakan pengusaha di sektor alat kesehatan. 

    “Ketika itu kondisinya semuanya lagi kekurangan alkes Yang Mulia, ada kawan kami yang kebetulan main pengusaha alkes, kebetulan beliau menawarkan,” jawab Harvey. 

    Meski demikian, Harvey mengaku belum memberikan informasi kepada para bos smelter bahwa dana tersebut dibelikan untuk alat kesehatan. Dia mengatakan alat kesehatan itu diberikan ke dua rumah sakit. 

    “Salah satunya untuk RSCM dan RSPAD, Yang Mulia,” imbuh Harvey. 

    Dia menuturkan alat kesehatan itu langsung dikirimkan oleh produsen ke rumah sakit mengingat sulitnya mendapatkan alat kesehatan tersebut. 

    “Dikirim oleh Yang menjual itu, dia bilang waktu itu karena alat alat jarang sekali susah didapat, dia menyampaikan kepada saya bahwa dia bisa dapat alokasi 3 alat ventilator dan 2 alat PCR, Yang Mulia,” terangnya.

    Sebelumnya, komisaris perusahaan smelter timah swasta PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan mengaku menyetorkan dana CSR yang diminta Harvey Moeis ke perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) milik Helena Lim. 

    Menurut Suwito, beberapa bulan setelah perusahaan swasta menjalankan kerja sama sewa smelter dengan PT Timah, Harvey meminta para bos smelter membayar dana CSR dalam suatu pertemuan. 

    Suwito mengatakan bahwa Harvey mengumpulkan dana CSR untuk penanganan Covid-19 atau perbaikan lahan, tetapi Harvey tidak menyebutkan nilai yang harus disetorkan. 

    Suwito mengklaim pihaknya menyetorkan dana CSR secara sukarela dan tidak dihitung dengan tonase peleburan timah yang dikerjakan perusahaannya. 

  • Mendag Jawab Tudingan Bos Sritex soal Permendag 8/2024 Buat Industri Tertekan

    Mendag Jawab Tudingan Bos Sritex soal Permendag 8/2024 Buat Industri Tertekan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara terkait polemik aturan impor yang disebut membuat industri tekstil tertekan.

    Sebelumnya, Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex Iwan Setiawan Lukminto menyebut bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) N0.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor telah membuat industri tekstil tertekan.

    Merespons pernyataan tersebut, Budi menilai bahwa bos Sritex itu belum paham terhadap isi dari regulasi yang diundangkan pada 17 Mei 2024.

    “Mungkin beliau juga belum paham isi Permendagnya,” kata Budi ketika ditemui di Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Menurutnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah semaksimal mungkin membantu dan melindungi industri dalam negeri, melalui instrumen dan kewenangan yang dimiliki oleh kementerian, salah satunya Permendag No. 8/2024.

    Budi menuturkan, melalui Permendag No.8/2024, pemerintah membatasi impor produk tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan mewajibkan importir untuk memiliki pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    Kemendag melalui beleid itu juga mengenakan bea masuk pengamanan perdagangan untuk TPT, sesuai dengan kode Harmonized System (HS). “Per meter itu dikenakan sekian ribu, macam-macam tergantung HS-nya,” ujarnya.

    Selain TPT, Budi juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengatur kuota impor pakaian jadi, melalui Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri serta mengenakan bea masuk pengamanan perdagangan untuk pakaian jadi.

    “Jadi sebenarnya Kemendag itu sudah membantu semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri,” tuturnya. 

    Selain itu, Budi menegaskan bahwa pihaknya belum berencana untuk merevisi aturan tersebut. Alih-alih merevisi, Kemendag dalam waktu dekat berencana untuk mereviu Permendag No.8/2024 bersama kementerian/lembaga terkait. 

    Menurutnya, reviu dapat dilakukan setiap saat mengingat kebijakan pengaturan impor sangat dinamis dan terus berkembang sesuai dinamika ekonomi nasional.

    “Reviu itu kan dulu sering saya bilang, Permendag terkait kebijakan impor itu dinamis, dia akan terus berkembang sesuai dinamika ekonomi kita. Kita nggak boleh kaku juga,” ungkapnya.

    Selama reviu berlangsung, Budi menyebut bahwa pihaknya akan mendengarkan masukan dari kementerian/lembaga lainnya, mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendag kerap bersinggungan dengan kementerian/lembaga lainnya.

    Dalam catatan Bisnis, Bos Sritex Iwan Setiawan Lukminto menyebut bahwa Permendag No.9/2024 berdampak signifikan terhadap industri tekstil. Pasalnya, regulasi itu mengganggu operasional produksi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional hingga berujung pada penutupan sejumlah pabrik tekstil.

    “Kalau Permendag No. 8/2024 itu kan masalah klasik yang semua sudah tahu. Jadi, lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup, jadi sangat signifikan,” kata Iwan di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024). 

    Ihwal pengajuan revisi Permendag No.8/2024, Iwan menyebut pihaknya akan menyerahkan seluruh kebijakan industri kepada pemerintah. Kendati begitu, dia mengharapkan agar pemerintah dapat menentukan regulasi terbaik.

    “Saya rasa itu nanti adalah Pak Menteri [Perindustrian] yang akan menentukan mana yang baik untuk ini karena kami bernaung di Kementerian Perindustrian. Tentunya untuk regulasi itu adalah sangat penting di saat ini yang geopolitiknya belum sehat juga,” jelasnya.

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya kembali mengusulkan agar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 di revisi. Beleid yang merelaksasi sejumlah komoditas itu belakangan dinilai menjadi biang kerok penurunan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur nasional. 

    Dia menegaskan bahwa Kemenperin tidak anti impor. Namun, justru memastikan bahwa impor berkaitan dengan bahan baku dan barang antara dipermudah untuk kebutuhan produksi.   

    “Long away kita juga harus mengupayakan agar bahan baku bisa diproduksi dalam negeri, produk antara itu juga bisa kita dapatkan atau diproduksi industri dalam negeri sendiri sehingga kita tidak tergantung dari supply dan impor yang kita bisa menyentuh supply chain bagi kebutuhan dunia dari Indonesia,” tuturnya. 

  • Nama dan Foto Denny Caknan Muncul di Billboard Laga Barcelona vs Espanyol, Netizen Doakan Bisa Konser di Spanyol

    Nama dan Foto Denny Caknan Muncul di Billboard Laga Barcelona vs Espanyol, Netizen Doakan Bisa Konser di Spanyol

    Jakarta, Beritasatu.com – Penyanyi Denny Caknan jadi perbincangan netizen. Bukan karena kasus rumah tangga, tetapi karena nama dan foto penyanyi kelahiran Ngawi, 10 September 1993 itu terpampang di iklan berjalan di Stadion Olimpiade Lluis Companys (Nou Camp) Barcelona saat pertandingan Liga Spanyol melawan Espanyol pada Minggu (3/11/2024).

    “Ya begitulah hidup, kadang di papan reklame Ngawi, kadang di billboard Barcelona @fcbarcelona Vs @rcdespanyol,” tulis Denny Caknan.

    Denny Caknan bisa tampil di billboard yang ada di markas Barcelona itu lantaran tengah beriklan album barunya yang dibantu pihak Spotify dan Sony Music.

    “Matur suwun nggih, Spotify Indonesia, Sony Music Indonesia, Megah Music Indonesia,” tambahnya.

    Mengetahui itu, sejumlah netizen mendoakan pria yang kerap menyanyi lagu berbahasa Jawa itu bisa menjalani konser di Spanyol.

    “Tombol Mas Denny Konser Nang Barcelona,” tutur netizen.

    “Ditunggu Denny Caknan feat Lamine Yamal,” tegas netizen lainnya.

    Sejumlah netizen juga berdoa agar Denny Caknan bisa membeli klub bola asal Spanyol itu. “Jangan-jangan arep nuku club e pisan bos?,” tandas netizen.

    Hingga kini lebih dari 120.000 menyukai unggahan Denny Caknan di akun media sosialnya itu. Bahkan di akun X.com, sudah dibicarakan 5,2 ribu lebih penggunanya. 

  • PHK Menggila, Bos Google Warning Pangkas Karyawan Gila-gilaan

    PHK Menggila, Bos Google Warning Pangkas Karyawan Gila-gilaan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Google nampaknya akan terus melakukan efisiensi di masa depan. Termasuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan.

    Hal ini terungkap dalam rapat umum yang dilakukan induk perusahaan Google, Alphabet. CFO Anat Ashkenazi menyatakan akan melakukan lebih banyak pemangkasan untuk memperluas pengembangan infrastruktur AI yang tengah dikerjakan perusahaan pada 2025.

    Restrukturisasi pegawai Google telah dilakukan tahun 2024, saat perusahaan bergerak dalam perlombaan AI. Berikutnya Google melakukan sejumlah PHK, termasuk pada tim pemasaran, cloud dan keamanannya.

    Dalam earnings call sebelumnya Ashkenazi juga sempat mengatakan soal efisiensi lebih lanjut pada jumlah karyawan. Ini jadi salah satu pertanyaan yang diajukan kepadanya saat rapat umum pada Halloween akhir bulan lalu.

    Dia tak menjelaskan lebih lanjut. Hanya mengatakan karyawan menjadi salah satu aset penting yang dimiliki perusahaan dan berinvestasi pada orang-orang serta merekrut 1.000 lulusan baru, dikutip dari CNBC Internasional, Senin (4/11/2024).

    CEO Sundar Pichai menimpali pernyataan tersebut. Dia juga merujuk menemukan cara melakukan pekerjaan dengan lebih sedikit orang adalah cara efisiensi pada jumlah karyawan.

    Pertanyaan soal PHK dan reorganisasi juga tak sampai di situ. Pertanyaan lain menanyakan soal apakah kemungkinan akan terjadi lagi masa depan.

    Pichai tak menjawab dengan pasti. Hanya memastikan jika keputusan sudah ada maka akan diinformasikan kepada seluruh karyawan.

    “Jika kami membuat keputusan untuk seluruh perusahaan, pasti akan memberitahu Anda,” jelas Pichai.

    Dalam kesempatan itu, Pichai juga mengungkapkan soal peningkatan belanja modal untuk AI. Dia mengatakan penambahan itu tidak dilakukan selamanya.

    “Saat ada pergeseran teknologi, pada tahap awal, Anda berinvestasi tidak proporsional dan kurvanya membaik, itulah transisi sebagai industri yang kami tengah lewati,” kata dia.

    (fab/fab)

  • 6 Sidang Kasus Timah, Harvey Moeis Sebut Uang dari Bos-bos Smelter Swasta Dipakai Beli Alkes Covid-19 Nasional

    6 Sidang Kasus Timah, Harvey Moeis Sebut Uang dari Bos-bos Smelter Swasta Dipakai Beli Alkes Covid-19 Nasional

    Sidang Kasus Timah, Harvey Moeis Sebut Uang dari Bos-bos Smelter Swasta Dipakai Beli Alkes Covid-19
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Terdakwa kasus korupsi tata niaga timah,
    Harvey Moeis
    mengungkapkan dana
    corporate social responsibility
    (CSR) yang dikumpulkan dari bos-bos smelter swasta digunakan untuk membeli alat kesehatan terkait Covid-19.
    Hal tersebut disampaikan Harvey dalam sidang lanjutan kasus korupsi  timah untuk empat terdakwa yaitu Beneficial Ownership CV Venus Inti Perkasa (VIP) sekaligus Komisaris PT Menara Cipta Mulia (MCM) Tamron; General Manager Operational CV Venus Inti Perkasa Ahmad Albani; Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa Hassan Thjie alias Asin; dan wiraswasta Kwang Yung.
    “Untuk Covid-19, Yang Mulia. Saya belikan alat-alat Covid-19 Yang Mulia,” kata Harvey di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (4/11/2024).
    Hakim lantas mempertanyakan alasan uang tersebut digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan Covid-19.
    Harvey lalu menyebutkan bahwa ada salah satu rekannya yang merupakan pengusaha di sektor alat kesehatan.
    “Ketika itu kondisinya semuanya lagi kekurangan (alkes) Yang Mulia, ada kawan kami yang kebetulan main (pengusaha) alkes, kebetulan beliau menawarkan,” jawab Harvey.
    Meski demikian, Harvey mengaku belum memberikan informasi kepada para bos smelter bahwa dana tersebut dibelikan untuk alat kesehatan.
    Ia mengatakan, alat kesehatan itu diberikan ke dua rumah sakit.
    “Salah satunya untuk RSCM dan RSPAD, Yang Mulia,” ujar Harvey.
    Ia menuturkan, alat kesehatan itu langsung dikirimkan oleh produsen ke rumah sakit mengingat sulitnya mendapatkan alat kesehatan tersebut.
    “(Dikirim oleh) Yang menjual itu, dia bilang waktu itu karena alat alat jarang sekali susah didapat, dia menyampaikan kepada saya bahwa dia bisa dapat alokasi 3 alat ventilator dan 2 alat PCR, Yang Mulia,” ucap dia.
    Sebelumnya, komisaris perusahaan smelter timah swasta PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan mengaku menyetorkan dana CSR yang diminta Harvey Moeis ke perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) milik Helena Lim.
    Menurut Suwito, beberapa bulan setelah perusahaan swasta menjalankan kerja sama sewa smelter dengan PT Timah, Harvey meminta para bos smelter membayar dana CSR dalam suatu pertemuan.
    Suwito menuturkan, Harvey mengumpulkan dana CSR untuk penanganan Covid-19 atau perbaikan lahan, tetapi Harvey tidak menyebutkan nilai yang harus disetorkan.
    Suwito mengeklaim, pihaknya menyetorkan dana CSR secara sukarela dan tidak dihitung dengan tonase peleburan timah yang dikerjakan perusahaannya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Lahadalia Akan Panggil Bos Baru Pertamina Pekan Ini – Page 3

    Bahlil Lahadalia Akan Panggil Bos Baru Pertamina Pekan Ini – Page 3

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merombak susunan direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) pada Senin (04/11/2024). Perombakan yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini mengubah susunan Direktur Utama dan Dewan Komisaris Pertamina.

    Keputusan RUPS tersebut tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Ditetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

    Selain itu, RUPS tersebut juga memutuskan untuk mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

    “Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ungkap Fadjar.

    Kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan. Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan Perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

    Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagi Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

    Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN.

    Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

    Di saat yang sama, Pertamina turut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Ibu Nicke Widyawati dan Bapak Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina.

    “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir,” pungkas Fadjar.

  • Jreng! Tiba-Tiba Bos Buruh Minta KPK Selidiki UU Cipta Kerja, Ada Apa?

    Jreng! Tiba-Tiba Bos Buruh Minta KPK Selidiki UU Cipta Kerja, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Partai Buruh Said Iqbal secara gamblang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki proses penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

    Pernyataan ini dilontarkannya 4 hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian besar permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dalam sidang putusan pada 31 Oktober 2024 lalu. 

    “Dan Omnibus Law undang-undang Ketenagakerjaan pun patut diduga, patut diduga. Cuma tidak bisa dibuktikan. Ini yang jadi susah. Berseliweran uang ratusan-ratusan miliar, mungkin berdekat di triliun. Tapi susah membuktikannya. Karena itu kami tidak bisa menuduh dan tidak bisa menaporkan. Tapi kami minta tolong kepada Lembaga Anti-Rasuah KPK. Kejar. Cermati,” katanya dalam konferensi pers, Senin (4/11/2024).

    Tak hanya itu.

    Said Iqbal pun mempertanyakan audiensi oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian pada Rabu (30/10/2024) lalu. 

    “Ada apa DPP Apindo bertemu dengan Menko Perekonomian. Ada apa? Dengan segala format, kami melalui kawan-kawan media meminta lembaga rasuah, antirasuah, lembaga antirasuah KPK, dan kejaksaan Agung. Cermati, cermati. Sekali lagi, cermati. Cermati kementerian yang didatangi, cermati kenapa Apindo datang ke kementerian yang bukan tupoksinya. Itu tupoksinya kan Menteri Tenaga Kerja,” kata Said Iqbal.

    Ia pun meminta agar kalangan buruh tetap bisa dilibatkan dalam pembahasan yang menyangkut dengan hajat hidup buruh.

    “Menko Perekonomian hanya berpihak kepada pendapat Apindo. Serikat Buruh tidak diundang. Serikat Buruh tidak dipanggil. Kalaulah Apindo datang, kan ada dong inisiatif memanggil Serikat Buruh, menanyakan, atau setidak-tidaknya Partai Buruh dan Serikat Buruh yang menang di MK, ditanyakan, benar tidak sih pendapat Apindo? Ini tidak, langsung konferensi pers hanya mendengar Apindo sepihak. Memang ini negara pengusaha?” tukas Said Iqbal.

    (dce)

  • Sosok Simon Aloysius Mantiri, 5 Bulan Jadi Komut Kini Jabat Dirut Pertamina

    Sosok Simon Aloysius Mantiri, 5 Bulan Jadi Komut Kini Jabat Dirut Pertamina

    Jakarta –

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), menggantikan Nicke Widyawati. Lantas seperti apa sosok bos baru Pertamina saat ini?

    Berdasarkan catatan detikcom, Simon merupakan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Dirinya tercatat sempat menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres kemarin.

    Dalam hal karier, berdasarkan hasil temuan dalam akun LinkedIn miliknya, Simon merupakan Personal Assistant to The CEO PT Nusantara Energy (NEI). Di mana dalam situs resmi perusahaan, NEI merupakan perusahaan investasi yang berbasis di Jakarta dengan portofolio usaha mencakup jasa pertambangan, transportasi laut curah, konstruksi, energi terbarukan, dan pasokan tenaga kerja.

    Selanjutnya Simon Aloysius tercatat menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina sejak 10 Juni 2024 kemarin. Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 Pertamina. Artinya, baru lima bulan Simon jadi Komut Pertamina.

    Barulah kemudian, per hari ini dirinya ditetapkan sebagai Direktur Utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati. Penunjukan ini dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024.

    Sebagai informasi, selain mengangkat Simon sebagai Direktur Utama Pertamina, dalam RUPS kali ini Kementerian BUMN turut menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

    Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

    Sedangkan Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN. Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

    Melalui RUPS tersebut, saat ini susunan Direksi Pertamina menjadi:

    Jajaran Dewan Komisaris Pertamina

    1. Komisaris Utama: Mochamad Iriawan

    2. Wakil Komisaris Utama: Dony Oskaria

    3. Komisaris Independen: Raden Adjeng Sondaryani

    4. Komisaris: Heru Pambudi

    5. Komisaris: Bambang Suswantono

    6. Komisaris Independen: Condro Kirono

    7. Komisaris Independen: Alexander Lay

    8. Komisaris Independen: Iggi H. Achsien

    Jajaran Direksi Pertamina

    1. Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri

    2. Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro

    3. Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

    4. Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra

    5. Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution

    6. Direktur Keuangan: Emma Sri Martini

    7. Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono

    8. Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

    (fdl/fdl)

  • Pramono atau RK Lebih Dekat dengan Prabowo-Jokowi? Ini Analisis Bos PPI

    Pramono atau RK Lebih Dekat dengan Prabowo-Jokowi? Ini Analisis Bos PPI

    Jakarta –

    Kubu Ridwan Kamil (RK) dan Pramono Anung mengaku jagoan mereka dekat dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam pertarungan Pilgub Jakarta. RK atau Pramono yang lebih dekat dengan Prabowo dan Jokowi?

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai tak ada yang tahu secara pas siapa yang lebih dekat dengan Prabowo dan Jokowi. Namun, Adi menganalisisnya dalam kerangka personal dan politik.

    “Persisnya tak ada yang pernah tahu siapa yang paling dekat dengan Prabowo dan Jokowi, apakah RK ataukah Pram. Secara personal mungkin Pram mungkin dekat dengan Prabowo karena pernah sama-sama menteri Jokowi. Begitupun Pram juga pasti dekat dengan Jokowi karena pernah jadi menterinya 2 periode. Secara pribadional Pram memang dekat dengan siapapun, termasuk dengan Prabowo dan Jokowi,” kata Adi kepada wartawan, Minggu (3/11/2024).

    “Tapi secara politik, banyak yang melihat Prabowo dan Jokowi dinilai lebih ke RK. Publik taunya RK itu orangnya Prabowo dan Jokowi,” imbuhnya.

    Kedekatan Prabowo dan Jokowi condong ke RK, menurut Adi, ada dua alasan. Pertama, RK sudah bertemu dengan Prabowo dan Jokowi selang sehari, Adi menilai ada kesamaan jalan politik.

    “Dari gestur politik, Prabowo dan Jokowi lebih kelihatan meng-endorse RK di Pilgub Jakarta. Pertemuan RK dan Prabowo baru-baru ini jadi bukti sahih. Sesuatu yang tak terjadi pada Pram. Prabowo dan Jokowi tentu selektif terima figur cagub dan pastinya yang diterima adalah figur yang seiman secara politik. Sampai saat ini, Prabowo dan Jokowi belum ada foto jumpa Pram,” ujarnya.

    “Argumen kedua, secara politik Prabowo dan Jokowi lebih terlihat satu tarikan politik dengan RK. RK-Suswono diusung KIM plus yang salah satu lem perekatnya tentu figur Prabowo dan Jokowi,” ucapnya.

    Selain itu, Adi menilai mustahil Prabowo dan Jokowi mendukung Pramono di Pilgub Jakarta. Apa lagi, kata Adi, terkait hubungan Jokowi dengan PDIP partai Pramono.

    Terkait klaim kedekatan ini berawal dari RK bertemu dengan Jokowi di Solo. Jubir PDIP, Chico Hakim mengatakan tak ada masalah dengan pertemuan itu.

    “Orang berhak meminta dukungan ke siapapun, dan semua orang juga berhak untuk memberi dukungan kepada siapapun. Apalagi Pak Jokowi ini adalah bagian dari masyarakat sipil, dan menurut kami sah-sah saja,” kata Chico kepada wartawan, Sabtu (2/11).

    “Kami di tim pemenangan Pramono-Rano tidak terlalu memikirkan langkah-langkah yang diambil oleh kompetitor kita, kita lebih fokus dengan apa yang kita kerjakan, strategi-strategi kita, dan kita cukup puas dengan apa yang sudah kita lakukan dan kita capai,” tambahnya.

    Chico menyebut bahwa hubungan Pramono dengan Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto lebih dekat dibandingkan Ridwan Kamil. “Jadi kami tidak terlalu ambil pusing, namun kalau mau dibicarakan soal hubungan baik dengan Mas Pram dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi saya rasa semua orang juga paham, bahwa hubungannya sangat dekat, dan pastinya lebih dekat daripada hubungan Ridwan Kamil dengan kedua tokoh tersebut,” tambahnya.

    (rfs/gbr)

  • Kasus Pegawai Komdigi Terseret Judi Online Meluas, KPAI Sampai Turun Tangan Desak Polri Temukan ‘Big Bos’ Sesungguhnya

    Kasus Pegawai Komdigi Terseret Judi Online Meluas, KPAI Sampai Turun Tangan Desak Polri Temukan ‘Big Bos’ Sesungguhnya

    GELORA.CO – Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra meminta Polri mengusut tuntas kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Langkah Polri memang perlu diapresiasi soal memberantas judi online, tetapi KPAI meminta agar pelaku utama atau dalang sesungguhnya turut diamankan.

    “Kita yakin pelakunya tidak tunggal dan melibatkan banyak pihak. Untuk itu perlu ditelusuri sampai ke akar-akarnya, perpanjangan tangannya, yang bisa melindungi dan memuluskan aksi kejahatan mengerikan ini,” kata Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Menurutnya, banyak oknum ASN dan Polri tergiur dengan besarnya uang yang ditawarkan untuk memuluskan bisnis judi online di Indonesia.

    “Industri candu ini mampu merangsek para penegak hukum kita, pemegang regulator, bahkan pembuat kebijakan. Bahkan menggoda para oknum APH (aparat penegak hukum) kita,” katanya.

    Padahal, seharusnya pihak-pihak tersebut memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat termasuk anak-anak dari bahaya judi online.

    Pihaknya menambahkan maraknya judi online dapat mengancam cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Anak-anak kita ketika dewasa akan menjadi pecandu berat dari berbagai produksi industri candu. Tentu akan menjadi beban sosial yang sangat berat di masa depan dan dapat menggagalkan target Indonesia Emas,” kata Jasra Putra.

    Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk membersihkan jajaran pegawainya dari unsur-unsur yang terlibat judi online.

    KPAI juga meminta agar perekrutan ASN, terutama di Kementerian Komdigi, dilaksanakan dengan lebih ketat untuk memastikan pegawai yang diterima adalah sosok yang berintegritas.

    “Kini kita tahu kerja Kemkomdigi, tidak hanya perekrutan karyawan pada umumnya, tapi perlu berintegritas,” tambah Jasra Putra.