Xcloud.id

Topik: BOS

  • Kejadian Lagi Kecelakaan Maut Bus di Tol Cipularang

    Kejadian Lagi Kecelakaan Maut Bus di Tol Cipularang

    Jakarta –

    Kecelakaan maut di Tol Cipularang kembali terjadi. Bos rombongan peziarah asal Tangerang terlibat kecelakaan di Tol Cipularang KM 80, Purwakarta. Dua orang dikabarkan tewas dalam kecelakaan tersebut.

    Diberitakan detikJabar, kecelakaan terjadi pada Kamis (26/12/2024) sekitar pukul 02.15 WIB. Kepala Induk PJR Tol Cipularang Kompol Joko mengatakan bus rombongan wisata religi ini melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Setiba di TKP, bus menabrak bagian belakang truk yang ada di depannya di arah yang sama.

    “Kendaraan bus wisata yang baru selesai ziarah ke pamijahan mau kembali atau pulang ke Tangerang, mobil jalan seperti biasa di depannya ada truk yang membawa batu kerikil, di tabrak belakangnya,” ujar Joko.

    Belum diketahui penyebab terjadinya kecelakaan. Petugas masih fokus mengevakuasi korban dan bangkai bus yang ringsek. Sopir truk yang sempat kabur, berhasil di tangkap petugas pasca-kejadian.

    “Sementara belum tahu penyebabnya, sopir truk melarikan diri tapi sudah tertangkap di depan oleh Petugas PJR Cipularang belum kita minta keterangan, sopir bus kita bawa ke rumah sakit belum tahu apa lukanya, dievakuasi, setelah diperiksa unit laka Polres Purwakarta baru ketahuan penyebabnya ngantuk atau bagaimana,” bebernya.

    Salah satu penumpang selamat Udin menyebutkan, ia melakukan perjalanan pulang sejak pukul 16.00 WIB, usai melakukan ziarah ke wilayah Tasikmalaya. Mayoritas penumpang tengah tertidur saat terjadi kecelakaan.

    “Dari Tangerang, abis ziarah dari Panjalu Pamijahan, arah pulang ke Tangerang, ya nggak tahu awalnya pokoknya penumpang lagi pada tidur, sudah terjadi baru pada bangun, di dalam bus penumpang sesuai kursi bus,” ungkap Udin.

    Berita selengkapnya baca di sini.

    (rgr/lth)

  • Bos PLN Pastikan SPKLU di Jalur Pantai Selatan Jawa Barat, Wisata Pakai Mobil Listrik Jadi Tenang – Page 3

    Bos PLN Pastikan SPKLU di Jalur Pantai Selatan Jawa Barat, Wisata Pakai Mobil Listrik Jadi Tenang – Page 3

    Sebelumnya, PT PLN (Persero) memastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Upaya ini didukung oleh ketersediaan pasokan primer yang secara rata-rata berkisar pada 23 Hari Operasi Pembangkit (HOP) di seluruh pembangkit listrik di Indonesia.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan, seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi prima untuk menyambut Nataru. PLN telah melakukan asesmen dan pemeliharaan dari hulu hingga hilir, khususnya kesiapan stok energi primer yang terdiri dari batu bara, gas dan Bahan Bakar Minyak (BBM). 

    “Kami pastikan seluruh pembangkit memiliki rata-rata HOP di atas 23 hari. Pasokan energi primer seperti batu bara, gas, dan BBM telah kami amankan untuk menjamin keandalan listrik di seluruh Indonesia, termasuk wilayah terisolasi dan 3T,” ujar Darmawan, Sabtu (21/12/2024).

    Pada periode Nataru, Darmawan memproyeksikan bahwa beban puncak kelistrikan nasional mencapai 39,2 gigawatt (GW) dengan daya mampu pasok (DMP) sebesar 53.1 GW.

    “Kami telah memetakan dan terus memonitor bahwa kebutuhan listrik secara nasional selama periode Nataru kali ini adalah sebesar 39 ribu megawatt (MW). Oleh karena itu, kami menyiagakan seluruh pembangkit listrik kami dengan total daya mampu pasok sebesar 53 ribu megawatt (MW). Artinya, dari sisi pasokan listrik sangat mencukupi,” ujar dia.

    Darmawan juga memastikan kesiapan PLN menghadapi tantangan cuaca ekstrem yang sering terjadi pada akhir tahun. 

    “Kami juga telah mengadopsi berbagai inisiatif mitigasi seperti penggunaan teknologi digital melalui protokol Anti Blackout, Smart Power Plant, dan sistem integrasi lainnya untuk mendeteksi dan menangani gangguan secara otomatis,” papar dia. 

    Tidak hanya itu, PLN disebutnya telah menyiagakan 81.591 personel di 1.853 posko siaga yang tersebar di seluruh Indonesia, didukung oleh 1.731 unit genset, 735 unit UPS, 1.206 unit Gardu Bergerak (UGB), serta armada seperti 395 unit truk crane, 3.756 mobil, dan 3.318 sepeda motor.

     

     

  • Jaga Stabilitas Ekonomi Saat PPN Naik 12%, Pemerintah Bagikan Insentif dan Stimulus untuk Masyarakat Menengah ke Bawah – Page 3

    Jaga Stabilitas Ekonomi Saat PPN Naik 12%, Pemerintah Bagikan Insentif dan Stimulus untuk Masyarakat Menengah ke Bawah – Page 3

    Lebih lanjut, Josua menambahkan, “Pemerintah juga sudah menyiapkan paket kebijakan untuk mengkompensasi kelompok menengah ke bawah seperti insentif untuk UMKM, penghapusan pajak bagi usaha kecil, dan keringanan pajak lainnya. Diskon listrik untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah, serta bantuan pangan bagi rumah tangga miskin. Jadi, kenaikan PPN menjadi 12% kemungkinan besar tidak akan berdampak signifikan pada daya beli masyarakat secara keseluruhan.”

    Selain itu, Josua menjelaskan bahwa pemerintah akan berupaya memberikan insentif dan subsidi yang mengimbangi dampak kenaikan PPN. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir dampak kenaikan PPN 12% terhadap masyarakat golongan menengah ke bawah. 

    “Pemerintah memberikan insentif signifikan dalam bentuk pembebasan PPN pada beberapa sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, transportasi umum, dan UMKM. Total insentif perpajakan PPN diproyeksikan mencapai Rp265,6 triliun pada 2025. Kebijakan ini membantu mempertahankan daya beli masyarakat secara keseluruhan, meskipun terjadi kenaikan tarif PPN,” pungkas Josua.

    Direktorat Jenderal Pajak menjabarkan pemberian paket insentif ekonomi untuk kesejahteraan tersebut akan melengkapi berbagai program pemerintah yang saat ini telah dianggarkan dalam APBN 2025, khususnya yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan sebesar Rp722,6 triliun antara lain untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan (PIP, KIP Kuliah, BOS, BOP Paud, dan beasiswa LPDP), makan bergizi anak sekolah. Kemudian, program perlindungan sosial sebesar Rp504,7 triliun antara lain PKH, Kartu Sembako, PIP, dan KIP Kuliah. 

    Selain itu, ada program kesehatan sebesar Rp197,8 triliun antara lain percepatan penurunan stunting dan penurunan kasus TBC, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program JKN. Ada pula program ketahanan pangan sebesar Rp124,4 triliun antara lain ekstensifikasi lahan pertanian beserta sarana dan prasarananya, lumbung pangan dan akses pembiayaan petani, serta penguatan cadangan pangan nasional. Total paket insentif ekonomi di atas sebesar Rp1.549,5 triliun (51,56% dari total penerimaan APBN 2025).

    “Pemberian paket insentif ekonomi untuk kesejahteraan tersebut akan melengkapi berbagai program pemerintah yang saat ini telah dianggarkan dalam APBN 2025, khususnya yang berkaitan langsung dengan masyarakat menengah ke bawah,” jelas Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

     

    (*)

  • Reaksi Admin Medsos Gerindra Soal Kepala Sekolah Jualan Kotak Nasi Untuk Program Makan Siang Gratis

    Reaksi Admin Medsos Gerindra Soal Kepala Sekolah Jualan Kotak Nasi Untuk Program Makan Siang Gratis

    TRIBUNJATENG.COM – Admin media sosial Partai Gerindra ikut bereaksi soal wali murid yang diwajibkan kepala sekolah untuk membeli kotak nasi seharga Rp 60 ribu.

    Kotak nasi itu wajib dibeli terkait penyelenggaraan makan bergizi gratis di sekolah.

    Pembelian kotak nasi itu dinilai memberatkan terutama bila keluarga tersebut memiliki dua orang anak sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi Rp 120 ribu per anak.

    Rencana kepala sekolah yang mewajibkan wali murid membeli kotak nasi tersebut dinilai tak masuk akal.

     

    Video saat kepala sekolah mewajibkan wali murid untuk membeli kotak nasi ini diunggah pertama kali oleh @Ahmad Lehan.

    Dalam video yang diunggah tersebut admin Gerindra turut memberi komentar.

    “Itu yang ngomong begitu siapa, Pak?,” tulis tiktok @gerindra.

    “Itu kepala sekolahnya,” jawan pengunggah.

    Usai admin Gerindra berkomentar, warganet lainnya juga turut memberikan respon.

    “kepala sekolah panik wkwk, udah dikomen admin gerindra, tulis akun @fl*****

    “sebenernya dari presiden arahannya udah bener. tinggal yg melaksanakan amanah apa tidaknya,” tulis akun @Rac****

    “Jangan mau,. makan gratis itu sudah disediakan oleh penyelenggara Untuk wadah makan,” tulis akun @ah****

    Viral di Media Sosial

    Heboh sekolah diduga wajibkan wali murid beli kotak nasi seharga Rp 60 ribu untuk program makan gratis.

    Dalam video yang diunggah di akun TikTok @ahmad.lehan6, tertulis caption ‘acara rapat makan gratis, tapi tempat makannya beli di sekolah harganya Rp 30 ribu, harus beli dua,’ tulis caption pengunggah.

    Adapun maksud dan tujuan diwajibkannya wali murid membeli kotak nasi karena seiring dengan berjalannya program makan gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Sontak saja video tersebut langsung mendapatkan atensi luar biasa dari masyarakat luas.

    Dijelaskan bahwa video tersebut diambil saat para orang tua murid menghadiri rapat di sekolah. Akan tetapi, isi dari rapat tersebut dirasa cukup janggal.

    Bagaimana tidak, dijelaskan dalam video bahwa para orang tua murid diduga diharuskan untuk membeli tempat makan untuk anak-anaknya. Hal ini seiring dengan berjalannya program makan gratis dari Presiden pada tahun depan.

    Tidak tanggung-tanggung, para setiap anak diharuskan untuk membeli dua tempat makan. Untuk satu tempat makan sendiri dibanderol seharga Rp30 ribu.

    “Lagi rapat di sekolah, acara makan gratis tapi harus beli tempat makannya 2 hargra Rp30 ribu 1 (tempat makan), harus 2 jadi Rp60 ribu. Kalau ada dua anak di sekolah jadi 4 bos ,” tulisnya dalam video.

    Akan tetapi, belum diketahui video tersebut diambil di sekolah mana. Namun sebagaimana diketahui, program makan gratis sendiri seharusnya tidak memerlukan tambahan biaya lainnya. Baik itu dari pihak sekolah maupun orang tua murid. Apalagi untuk sekadar tempat makan.

    Sontak saja, unggahan inipun emnuai komentar dari warganet.

    “anak gue udh dsruh beli ompreng dr kapan tau, tapi makan gratis’y smpe skrg blm terlaksana , tulis akun @Cu***

    “sebenernya dari presiden arahannya udah bener. tinggal yg melaksanakan amanah apa tidaknya,” tulis akun @ra******

    “kalian tau gaa sih, program makan gratis tuh emang bner, tapi stelah sampe ke sekolah, udah beda cerita lagi,” tulis akun @Ra******

    Hingga berita ini ditulis belum diketahui secara pasti dimana lokasi sekolah ini berada.

    Program Makan Bergizi Gratis Dimulai 6 Januari

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengumumkan informasi terbaru perihal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Dadang menyampaikan, nantinya tidak semua anak sekolah dalam program makan bergizi gratis ini akan menerima susu dalam menu mereka.

    Sebab, penyaluran susu untuk program pemerintah ini akan diberikan ke daerah-daerah yang terdapat sentra sapi perah. 

    “Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan kan, tidak usah dipaksakan,” ujar Dadan saat ditemui usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

    Sebagai alternatif, untuk daerah lain yang bukan sentra sapi perah, nantinya anak-anak di daerah tertentu akan mendapatkan lauk lain sebagai pengganti protein dan kalsium.

    Opsi menu pengganti menu tersebut yakni telur dan daun kelor.

    “Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor,” ujar Dadan.

    Dadan menambahkan, program makan bergizi gratis ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Dan pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap mulai 6 Januari 2025.

     Sebelumnya, Kementerian Pertanian juga menyebutkan bahwa menu susu sapi dalam program makan bergizi gratis akan diberikan di daerah-daerah sentra sapi perah atau daerah yang memiliki stok susu segar mencukupi.

    Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, usai rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

    “Disampaikan untuk minum susu, tentu menu ini untuk daerah-daerah yang ketersediaan susunya ada,” kata Agung kepada wartawan usai rapat.

    Agung mencontohkan daerah Pujon, Malang, yang merupakan kawasan sentra sapi perah.  

    “Di sana ada koperasi di Pujon, yang juga menghasilkan produk susu pasteurisasi. Itu diharapkan nanti bisa menyuplai untuk program makan bergizi,” kata Agung.

    Selain itu, lanjut Agung, kandungan susu segar dalam produk susu tersebut minimal harus 20 persen.

    Sebagai Informasi, program makan bergizi gratis akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

    Setelah itu, berkembang menjadi 2.000 titik pada April 2025, dan berkembang lagi menjadi 5.000 titik pada Juli-Agustus 2025.

     

  • Diundang Sekolah Rapat, Orangtua Syok Wajib Beli 2 Tempat Makan Rp60 Ribu untuk Makan Siang Siswa

    Diundang Sekolah Rapat, Orangtua Syok Wajib Beli 2 Tempat Makan Rp60 Ribu untuk Makan Siang Siswa

    TRIBUNJATIM.COM – Media sosial dihebohkan dengan orangtua syok harus beli tempat makan untuk program makan siang gratis siswa seharga Rp60 ribu.

    Adapun kasus ini viral di media sosial usai diunggah oleh akun TikTok @ahmad.lehan6.

    Dalam captionnya, tertulis acara rapat makan siang gratis, tapi tempat makannya beli di sekolah harganya Rp30 ribu, harus beli dua.

    Tujuan diwajibkannya wali murid membeli kotak nasi karena seiring dengan berjalannya program makan gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Video yang diunggah inipun menuai perhatian dari berbagai pihak.

    Dalam video itu juga dijelaskan ketika itu ada rapat orang tua murid di sekolah, rupanya rapat tersebut membahas soal makan gratis.

    Wali murid diharuskan membeli kotak nasi seharga Rp 30 ribu per kotak.

    Tak cukup sampai di situ sekolah mengharuskan agar setiap siswa membeli dua kotak nasi sehingga harganya menjadi Rp 60 ribu.

    “Lagi rapat di sekolah, acara makan gratis tapi harus beli tempat makannya 2 harga Rp30 ribu 1 (tempat makan), harus 2 jadi Rp60 ribu. Kalau ada dua anak di sekolah jadi 4 bos ,” tulisnya dalam video.

    Akan tetapi, belum diketahui video tersebut diambil di sekolah mana.

    Namun sebagaimana diketahui, program makan gratis sendiri seharusnya tidak memerlukan tambahan biaya lainnya.

    Baik itu dari pihak sekolah maupun orang tua murid.

    Apalagi untuk sekadar tempat makan.

    Video viral orangtua wajib beli tempat makan di sekolah untuk program makan siang seharga Rp60 ribu. (TikTok/@ahmad.lehan6)

    Sontak saja, unggahan inipun menuai komentar dari warganet.

    “anak gue udh dsruh beli ompreng dr kapan tau, tapi makan gratis’y smpe skrg blm terlaksana,” tulis akun @Cu***

    “sebenernya dari presiden arahannya udah bener. tinggal yg melaksanakan amanah apa tidaknya,” tulis akun @ra******

    “kalian tau gaa sih, program makan gratis tuh emang bner, tapi stelah sampe ke sekolah, udah beda cerita lagi,” tulis akun @Ra******

    Hingga berita ini ditulis belum diketahui secara pasti dimana lokasi sekolah ini berada.

    Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi kasus tersebut.

    Pihaknya membantah adanya biaya tambahan program makan gratis.

    Dalam keterangan tertulis, pihak BGN menyatakan program makan gratis tidak ada biaya tambahan.

    “Badan Gizi Nasional dengan ini mengklarifikasi bahwa informasi yang beredar terkait adanya kewajiban siswa atau orang tua siswa untuk membeli wadah makan bergizi gratis dengan harga tertentu tidaklah benar,” tulisnya, dikutip dari Tribun Bengkulu pada Rabu (25/12/2024).

    Program makan gizi gratis dibiayai sepenuhnya oleh pihak BGN.

    “Program makan bergizi gratis yang diselenggarakan sepenuhnya dibiayai oleh Badan Gizi Nasional tanpa pungutan biaya sedikit pun kepada siswa atau orang tua. Segala kebutuhan terkait program ini, termasuk perlengkapan makan, telah dipersiapkan oleh pihak penyelenggara demi memastikan tujuan program berjalan dengan lancar dan merata untuk semua siswa,” tulisnya.

    Adanya tambahan siswa harus membeli kotak nasi merupakan pungutan liar.

    “Adapun berita yang menyebutkan adanya kewajiban pembelian wadah makan adalah hoaks dan merupakan pungutan liar. Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa program ini dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak tanpa membebani orang tua. Pihak sekolah dilarang untuk memberlakukan biaya tambahan dalam bentuk apa pun kepada siswa, sesuai dengan kebijakan resmi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” jelasnya.

    Admin Gerindra ikut soroti kasus orangtua wajib beli kotak makan untuk program makan siang gratis. (TikTok)

    Selain mendapat atensi dari BGN, kasus ini juga menuai sorotan dari admin media sosial Partai Gerindra.

    Admin Gerindra merupakan salah satu media sosial yang biasa dipergunakan untuk tempat keluh kesah masyarakat dengan kejadian yang dialami.

    Termasuk kepala sekolah yang mewajibkan wali murid membeli kotak nasi dengan harga yang dinilai tak masuk akal.

    Video saat kepala sekolah mewajibkan wali murid untuk membeli kotak nasi ini diunggah pertama kali oleh @Ahmad Lehan.

    Dalam video yang diunggah tersebut admin Gerindra turut memberi komentar.

    “Itu yang ngomong begitu siapa, Pak?,” tulis TikTok @gerindra, dikutip dari Tribun Bengkulu.

    “Itu kepala sekolahnya,” jawab pengunggah.

    Usai admin Gerindra berkomentar, warganet lainnya juga turut memberikan respons.

    “kepala sekolah panik wkwk, udah dikomen admin gerindra,” tulis akun @fl*****

    “sebenernya dari presiden arahannya udah bener. tinggal yg melaksanakan amanah apa tidaknya,” tulis akun @Rac****

    “Jangan mau,. makan gratis itu sudah disediakan oleh penyelenggara Untuk wadah makan,” tulis akun @ah****

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Kajian Belum Rampung, Tol Kongsi Aguan-Salim Rp23 Triliun Masih Terkendala Lahan

    Kajian Belum Rampung, Tol Kongsi Aguan-Salim Rp23 Triliun Masih Terkendala Lahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum mengungkap sebagian Seksi Jalan Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg sepanjang 38,6 kilometer (Km), yang merupakan proyek kongsi Aguan-Salim, masih terkendala masalah lahan.

    Kepala BPJT Miftachul Munir menuturkan bahwa jalan tol tersebut secara keseluruhan terdiri dari 8 seksi. Namun, hingga saat ini baru 3 seksi yang telah rampung dokumen teknisnya atau detail engineering design (DED).

    “Keseluruhan [DED 8 Seksi] belum. Jadi yang sudah disetujui [DED-nya] itu kalau tidak salah Seksi 1, Seksi 2, dan Seksi 3,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Selasa (24/12/2024).

    Lebih rinci, Munir menjelaskan pengerjaan DED pada proyek Tol yang terintegrasi dengan wilayah PIK 2 itu memang dilakukan secara parsial.

    Alasannya, sejumlah seksi masih harus diselesaikan permasalahan penentuan lokasi lahan hingga penentuan biaya tanah yang bakal dikeluarkan.

    ”Tentunya harus perlu survei gitu ya. Terus biaya tanah, itu akan menentukan trase dan berapa kira-kira tapak lahan yang akan terkena dari peta bidangnya karena dari trase itu,” tambahnya.

    Secara terperinci, Tol ini terdiri dari Seksi 1 (Sedyatmo—Kosambi) 6,7 km, Seksi 2 (Kosambi—Teluknaga) 3,7 km, Seksi 3 (Teluknaga—Tanjung Pasir) 3,1 km, Seksi 4 (Tanjung Pasir—Kohod) 3,65 km, Seksi 5 (Kohod—Surya Bahari) 5,15 km, Seksi 6 (Surya Bahari—Pakuhaji) 5,5 km, Seksi 7 (Pakuhaji—Mauk) 5,1 km, Seksi 8 (Mauk—Rajeg) 5,7 km. 

    Adapun nantinya, Munir menambahkan Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg itu juga bakal terintegrasi dengan Jalan Tol Sedyatmo hingga tersambung pada Jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR 2).

    “Tetapi saat ini memang mereka [pemrakarsa yakni Agung Sedayu Group] baru berjalan [konstruksinya] yang main lane-nya ya, yang junction-junction-nya belum sampai dilaksanakan,” tambahnya.

    Sebelumnya, Bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma atau Aguan menyebut saat ini proyek tersebut tengah dalam proses konstruksi tahap 1. Di mana, nantinya ruas tol tersebut bakal terintegrasi langsung dengan Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    “Ini kita tahap satu selesaikan dulu, kalau sudah jalan baru kita tahap kedua. [Untuk lahan] Sekarang saya rasa sudah semua, ada timnya masing-masing kerja,” jelasnya kepada Bisnis, saat ditemui di Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

    Lebih lanjut, Aguan menargetkan bahwa konstruksi ruas Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg tersebut bakal rampung pada kuartal pertama tahun depan.

    “Untuk target [kami] coba di Kuartal I/2025 bisa buka,” jelasnya singkat.

    Untuk diketahui, Tol baru di Tangerang tersebut diprakarsai PT Duta Graha Karya yang merupakan konsorsium duo grup raksasa yakni Salim Group dan Agung Sedayu.

    Dalam proyek ini, PT Duta Graha Karya dilaporkan menggelontorkan dana investasi sebesar Rp23,22 triliun yang dilaksanakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas Prakarsa Badan Usaha (unsolicited project) yang sepenuhnya investasi dari Badan Usaha.

    Adapun, PT Duta Graha Karya sendiri merupakan badan usaha swasta milik dua konglomerat raksasa yakni Agung Sedayu dan Grup Salim.  Sebagian besar saham PT DGK saat ini digenggam oleh Agung Sedayu dengan porsi kepemilikan saham mencapai 99%.

    Sementara sisanya yakni 1% digenggam oleh PT Kukuh Mandiri Lestari. Di mana, PT Kukuh Mandiri Lestari sendiri merupakan perusahaan yang berada di bawah payung Agung Sedayu dan Salim Grup dengan porsi kepemilikan 50:50.

  • Kaleidoskop 2024: Pembangunan IKN Melambat, Investasi Mandek

    Kaleidoskop 2024: Pembangunan IKN Melambat, Investasi Mandek

    Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan Megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara banyak mengalami pasang surut sepanjang 2024. Posisinya bahkan mengalami perlambatan imbas dari adanya estafet kepemimpinan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto.

    Sementara itu, kinerja investasi di IKN juga tampak mengalami perlambatan pasca-pergantian pemerintahan. Hal itu ditunjukkan lewat nihilnya groundbreaking investasi IKN sejak Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.

    Namun demikian, baru-baru ini kabinet Prabowo Subianto memastikan bahwa pembangunan IKN bakal tetap berlanjut. Di lain hal, kinerja investasi proyek jumbo sebesar Rp466 triliun itu juga dikabarkan bakal terus berlanjut.

    Berikut rangkuman Bisnis mengenai pasang surut pembangunan dan investasi IKN sepanjang 2024:

    1. Anggaran Jumbo

    Pada tahun anggaran 2024, pembangunan IKN mendapat alokasi jumbo dari kas negara mencapai Rp40,6 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar jelang pelaksanaan HUT RI perdana di IKN.

    Kala itu, Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju yakni Sri Mulyani Indrawati mengatakan mayoritas anggaran IKN dikucurkan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Untuk IKN tahun depan akan mencapai Rp40,6 triliun, termasuk yang PUPR Rp35 triliun,” kata Sri Mulyani, Rabu (16/8/2023).

    Adapun, penggunaan anggaran tersebut akan disalurkan untuk menyelesaikan pekerjaan prioritas untuk kemajuan infrastruktur dasar di IKN, yakni kantor pemerintahan dan perumahan terutama untuk ASN tahap pertama.

    Berdasarkan catatan Bisnis, anggaran senilai Rp40,6 triliun itu digunakan untuk penyempurnaan Bendungan Sepaku Semoi dan pembangunan Embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

    Kemudian, anggaran juga digunakan untuk mendukung pembangunan Jalan Tol Akses Ikn Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B, Seksi 6A, Seksi 6B, serta Seksi 6c.

    Tak hanya itu, anggaran itu juga digunakan untuk pembangunan landasan pacu di Bandara IKN hingga untuk mendukung konstruksi rumah susun (rusun) bagi para ASN di IKN.

    Akan tetapi, dalam peralanannya alokasi negara untuk pembangunan IKN pada 2024 mengalami penambahan. Per Juli 2024, Kementerian Keuangan melaporkan pagu pembangunan IKN senilai Rp42,5 triliun atau naik sekitar Rp1,9 triliun.

    Dalam konfirmasinya, tambahan anggaran tu digunakan untuk penyelesaian pembangunan Bandara IKN hingga jalan dan jembatan.

    2. Proyek Konglomerat RI

    Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, belasan konglomerat tampak ikut turun gunung mendukung pembangunan IKN.

    Komitmen sejumlah konglomerat RI turut serta dalam pembangunan IKN dimulai oleh Bos Agung Sedayu Group (ASG) yakni Sugianto Kusuma atau kerap disapa Aguan.

    Tak tanggung-tanggung, untuk memantik komitmen pengusaha lain, Aguan bersama dengan konsorsiumnya langsung mengguyur investasi IKN dengan nilai mencapai Rp40 triliun.

    Alhasil, hingga groundbreaking ke-8 total investasi di IKN dilaporkan telah mencapai Rp58,4 triliun.

    “Nah ini dengan ke-8 terakhir kemarin jadi Rp58,4 triliun. Nah mudah-mudahan nanti kalau yang ke-9 ini ada beberapa lagi mungkin di sana [bertambah] ya,” jelas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono.

    Adapun hingga saat ini posisinya belum bertambah seiring dengan belum adanya komitmen investasi selama Presiden Prabowo menjabat.

    3. Nasib Investasi Djarum dan Wings Group

    Meski diklaim mendapat banyak dukungan dari pengusaha kelas kakap RI, mencuat kabar Grup Djarum milik konglomerat Budi Hartono dan Wings Group milik Wiliam Katuari mundur dari konsorsium Nusantara yang dipimpin bos Agung Sedayu Sugianto Kusuma alias Aguan untuk pembangunan proyek di IKN.

    Informasi tersebut diketahui usai Badan Otorita IKN merilis daftar baru anggota Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Aguan-Sugianto Kusuma. Dalam laporannya, Grup Djarum milik Budi Hartono dan Wings Group milik Wiliam Katuari tidak lagi terdaftar dalam Konsorsium Nusantara.

    Saat ditelusuri, Djarum Group dan Wings Group memang menyebut dirinya tidak akan ikut dalam proyek komersial IKN. Keduanya memilih terlibat dalam pembangunan botanical Garden atau proyek nonkomersial di IKN.

  • Kadisdik Jatim Buka Suara Terkait Pemanggilan oleh Kejari Ponorogo

    Kadisdik Jatim Buka Suara Terkait Pemanggilan oleh Kejari Ponorogo

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jatim, Aries Agung Paewai buka suara terkait pemanggilan dirinya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo.

    Aries akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana tentang penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK PGRI 2 Ponorogo Tahun Anggaran 2019-2024. Panggilan pertama, Aries masih belum memenuhi panggilan alias mangkir.

    “Saya dipanggil jadi saksi kok. Nanti saya akan jelaskan saja kepada mereka langsung. Padahal BOS itu tidak ada kaitannya dengan dinas pendidikan (Disdik Jatim), anggaran BOS langsung ke sekolah-sekolah,” ujar Aries saat dikonfirmasi beritajatim.com, Selasa (24/12/2024).

    Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo akan memanggil kembali Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai.

    “Iya benar pernah ada pemanggilan, tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Karena tidak hadir, pasti ada panggilan yang kedua,” kata Kasie Intel Kejari Ponorogo, Agung Riyadi, Senin (23/12/2024).

    Sejatinya, Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai, mendapatkan panggilan dari Kejari Ponorogo pada hari Rabu, 4 Desember 2024 lalu. Namun, yang bersangkutan waktu itu mangkir. Padahal, saat itu tidak hanya dirinya yang dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

    Ada dua mantan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur (Jatim) wilayah Ponorogo-Magetan yang diperiksa, yakni Nurhadi Hanuri, yang menjabat sebagai Kepala Cabdindik Jatim wilayah Ponorogo periode 2020-2022 dan Lena, yang menjabat Kepala Cabdindik Jatim wilayah Ponorogo periode 2022-2023.

    Ketidakhadiran Kepala Dindik Jatim dalam pemanggilan pertama oleh Kejari Ponorogo itu, kata Agung, yang bersangkutan beralasan ada pelantikan pejabat di provinsi. Sehingga, waktu itu Kepala Dindik Jatim tersebut, belum bisa hadir untuk memenuhi panggilannya sebagai saksi dalam dugaan kasus rasuah yang menggemparkan dunia pendidikan di Bumi Reog tersebut.

    “Kemarin itu alasannya belum bisa hadir, karena ada pelantikan pejabat di provinsi. Untuk pastinya kapan panggilan kedua-red), belum bisa saya jelaskan,” katanya.

    Untuk diketahui sebelumnya, dalam upaya pengungkapan dugaan kasus korupsi di SMK PGRI 2 Ponorogo ini, Kejari Ponorogo telah menyita 13 kendaraan. Barang bukti tersebut terdiri dari 10 unit bus dan 3 unit mobil. Penyitaan dilakukan setelah pemeriksaan terhadap 16 saksi yang diduga mengetahui aliran dana BOS SMK PGRI 2 Ponorogo. Kejari Ponorogo memastikan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas demi menegakkan keadilan.

    “Nanti kalau ada perkembangan tentu akan kami kabari,” tutup Agung. (tok/but)

  • Periksa Bos Bea Cukai, KPK Dalami Proses Ekspor Batu Bara di Kasus Rita Widyasari

    Periksa Bos Bea Cukai, KPK Dalami Proses Ekspor Batu Bara di Kasus Rita Widyasari

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses ekspor batu bara pada kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

    Hal itu didalami dari keterangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani yang sebelumnya diperiksa oleh penyidik KPK pekan lalu, Jumat (20/12/2024). 

    “Saksi hadir dan didalami terkait dengan ekspor batu bara,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika kepada wartawan, dikutip Selasa (24/12/2024). 

    Pada keterangan terpisah, Tessa menjelaskan bahwa penyidik memerlukan keterangan Askolani mengenai ekspor komoditas tersebut. 

    Apalagi, tersangka Rita atau RW diduga menerima gratifikasi terkait dengan produksi batu bara per metric tonne. Batu bara itu diekspor ke luar negeri. 

    Meski demikian, lanjut Tessa, KPK belum sampai kepada dugaan adanya keterlibatan Dirjen Bea Cukai secara langsung pada kasus RW. 

    “Tidak semua saksi itu paham perkara intinya, bisa jadi yang bersangkutan dipanggil karena ada prosedur yang diketahui penyidik dan penyidik butuh keterangan bisa dikatakan semi ahli untuk menjelaskan proses tersebut seperti apa, jadi bisa jadi yang bersangkutan tidak tahu tetapi hal ini masih di dalami penyidik,” kata Tessa. 

    Dalam catatan Bisnis, ini bukan pertama kalinya eselon I Kemenkeu diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus RW. Sebelumnya, pada Oktober 2024, lembaga antirasuah telah memeriksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata terkait dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) produksi batu bara di Kutai Kartanegara.  

    Untuk diketahui, kasus Rita berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi olehnya dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara per metrik ton. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, KPK menduga adanya penerimaan gratifikasi oleh Rita saat menjabat Bupati terkait dengan produksi batu bara di daerahnya. Kasusnya berbeda dengan suap izin pertambangan. 

    Asep memaparkan, Rita diduga menerima jatah sekitar US$3,3 sampai dengan US$5 untuk per metrik ton produksi batu bara sejumlah perusahaan.

    “Kecil sih jumlahnya, jatahnya per metrik ton antara US$3,3 sampai US$5. Ini kan kalau US$5 dikalikan Rp15.000 [kurs rupiah per dolar], cuma Rp75.000. Tapi kan dikalikan metrik ton, ribuan bahkan jutaan bertahun-tahun sampai habis kegiatan pertambangan itu. Jadi ini terus-terusan,” kata Asep kepada wartawan beberapa waktu lalu.  

    Di sisi lain KPK juga menduga ada praktik pencucian uang dari hasil korupsi Rita. Pada Mei 2024, KPK melakukan penggeledakan di Jakarta, Samarinda dan Kutai Kartanegara. Penggeledahan dilakukan pada sembilan kantor dan 19 rumah. 

    Hasilnya, penyidik menyita 72 mobil dan 32 motor; 6 tanah dan bangunan; uang Rp6,7 miliar dalam bentuk rupiah serta setara Rp2 miliar dalam bentuk dolar AS dan lainnya; serta barang bukti dokumen elektronik.

  • Bank Muamalat Dua Kali Ganti Dirut di Setahun, Ada Masalah?

    Bank Muamalat Dua Kali Ganti Dirut di Setahun, Ada Masalah?

    Jakarta, FORTUNE – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) tercatat telah dua kali mengganti Direktur Utama (dirut) dalam tahun ini. Bahkan, diketahui dirut sebelumnya hanya menjabat dalam kurun waktu 6 bulan. Akankah terdapat permasalahan izin? 

    Menanggapi hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyebut kondisi bongkar pasang pengurus sebagai hal yang wajar. 

    “Perubahan susunan pengurus pada suatu bank merupakan kewenangan dari pemegang saham dengan mempertimbangkan strategi bisnis bank ke depan, dan pada saat hal tersebut diajukan kepada OJK maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Dian melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (24/12). 

    Hery Syafril hanya menjabat 6 bulan Dirut Bank Muamalat

    (Bank Muamalat meluncurkan fitur terbaru di aplikasi mobile banking Muamalat Digital Islamic Network (DIN)/Dok Bank Muamalat

    Seperti diketahui, bank syariah pertama ini baru saja memiliki bos baru yakni Imam Teguh Saptono pada Desember 2024 yang merupakan mantan dari dirut BNI Syariah. 

    Padahal, dirut sebelumnya yakni Hery Syafril baru enam bulan menjabat sejak Juni 2024 dan diketahui belum mendapat restu fit & proper test dari OJK. 

    Manajemen pun enggan berkomentar terkait hal tersebut. Namun demikian, Pelaksana Tugas Komisaris Utama Bank Muamalat, Andre Mirza Hartawan menyatakan bahwa pergantian ini untuk melanjutkan tongkat estafet perusahaan dengan tata kelola yang baik.

    Laba Bank Muamalat anjlok 82%

    Ilustrasi Pembelian Kurban dengan QRIS/Dok Bank Muamalat

    Bank dengan logo warna ungu ini juga dikabarkan telah mencari investor baru setelah digenggam oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham pengendali. 

    Namun demikian, OJK menyatakan bahwa sampai dengan saat ini belum terdapat permohonan tertulis kepada OJK terkait rencana investor baru yang akan menjadi pemegang saham Bank Muamalat. 

    “Dalam hal ini OJK akan mengevaluasi dan memproses sesuai ketentuan yang berlaku apabila telah terdapat pengajuan permohonan tersebut kepada OJK,” ujar Dian. 

    OJK juga senantiasa membuka peluang bagi investor baru dalam rangka konsolidasi untuk mengembangkan industri perbankan syariah agar terbentuk bank syariah dengan skala yang lebih besar. 

    Berdasarkan laporan keuangannya, laba bersih dari Bank Muamalat anjlok 82 persen pada semester I-2024. Pada paruh pertama 2023 laba Bank Muamalat sentuh Rp26,9 miliar lalu merosot menjadi tinggal Rp4,61 miliar di semester I-2024.