Xcloud.id

Topik: BOS

  • Airlangga Beberkan Pujian Bos IMF Buat Indonesia

    Airlangga Beberkan Pujian Bos IMF Buat Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonomi Indonesia dianggap menjadi titik cahaya terang dalam kegelapan oleh bos Bank Dunia. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai di atas 5% pada 2025.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto saat memberi sambutan di seremoni Hari Ritel Nasional 2025 pada Selasa (11/11/2025) di Balai Sudirman, Jakarta.

    “Outlook ekonomi kita juga naik, IMF bahkan Chris Talina, Managing Directornya, mengatakan di tengah ketidakpastian Indonesia adalah sebagai brightspot,” kata Airlangga.

    Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal tiga tumbuh 5,04%, di tengah ekonomi dunia yang tidak pasti dan bergejolak.

    Ia juga mengatakan bahwa ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara di ASEAN dan G20.

    “BPS telah merilis pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga sebesar 5,04% secara year on year. Capaian ini lebih baik dibandingkan sejumlah negara ASEAN ataupun G20, seperti Arab Saudi hampir sama dengan kita 5,0%, Tiongkok 4,8% tahunan atau year on year.”

    Menko Ekonomi pun menekankan agar momentum pertumbuhan ekonomi di atas 5% harus terus dijaga dengan program-program yang mampu mendongkrak daya beli masyarakat.

    “Momentum ini perlu kita jaga, hilirisasi industri terus dilanjutkan, program belanja nasional dan penguatan program perlinsos, dan sektor riil menjadi salah satu motor penting karena perannya langsung terhadap daya beli masyarakat,” ucap Airlangga.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Siap Ekspansi, Bos CGAS Sebut Sejumlah Tantangan Ini

    Siap Ekspansi, Bos CGAS Sebut Sejumlah Tantangan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) Andika Purwonugroho menjelaskan dibalik IPO 2024. Dia menjelaskan target utama dari penghimpunan dana IPO digunakan untuk pembangunan LNG Station berskala kecil.

    “Jadi dengan adanya LNG station ini, sebagaimana yang kita tahu sekarang, kondisi dari supply natural gas di sumber-sumber gas yang ada di Indonesia sekarang itu sebagian besar sudah decline, natural decline. Dan belum ada temuan-temuan yang untuk menggantikan natural gas itu. Jadi itulah kenapa kami concern terhadap bagaimana pengembangan yang sumber-sumber marginal tadi, yang kecil-kecil tadi. Karena memang sudah diketahui cadangannya, kemudian tinggal dibangun fasilitas prosesnya saja dan tidak memakan waktu terlalu lama,” jelas dia dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 (Selasa, 11/11/2025).

    Andika juga melanjutkan, karena jumlahnya banyak, yang harus dilakukan adalah memanfaatkan. Apalagi kini teknologi makin berkembang dan juga bertambahnya pemain.

    “Tantangannya adalah tinggal bagaimana dapat mengakses daerah-daerah yang remote, contoh yang kita bangun di Gayan itu, jarak dari sumur ke pipa transmisi yang ada di Cirebon itu sekitar 25 km, sangat jauh sehingga tidak ekonomis untuk dibangun jaringan pipa. Itulah yang jadi tantangan ke depan, mudah-mudahan infrastruktur jalannya makin diperbaiki oleh pemerintah, supaya kita bisa mengakses dan mengkomersialkan sumur-sumur marginal tersebut,” pungkas Andhika.

    Sebagai informasi, pada 2025 CGAS akan membuka tiga Compressed Natural Gas (CNG) Station baru di Grobogan (Jawa Tengah), Gresik (Jawa Timur), dan Majalengka (Jawa Barat). Langkah ini bertujuan untuk memperluas jangkauan distribusi serta meningkatkan ketersediaan energi bersih di kawasan industri strategis di Pulau Jawa. Dengan pembukaan CNG Station baru tersebut, CGAS memperkirakan meraih pendapatan tambahan hingga 100 miliar rupiah pada akhir tahun 2025.

    Pada tahun ini, CGAS juga tengah mempersiapkan ekspansi ke segmen Liquid Natural Gas (LNG) yang difokuskan pada pasar di wilayah Jawa bagian timur dan Bali. Diversifikasi ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menyediakan solusi energi bersih yang lebih luas dan terintegrasi.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bos Bulog Targetkan 100 Gudang Baru Rampung dalam Setahun

    Bos Bulog Targetkan 100 Gudang Baru Rampung dalam Setahun

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menargetkan pembangunan 100 gudang baru bisa selesai satu tahun kedepan. Rencananya proyek ini pun akan turut menggandeng BUMN sektor konstruksi.

    Rizal berharap, proses pembangunannya bisa dimulai sesegera mungkin. Menyusul, penugasannya sudah diberikan dalam penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) yang dilakukan oleh pemerintah.

    “Kalau kita nanti kita intinya as soon as possible. Jadi begitu cuaca bagus ya kita secepatnya,” kata Rizal, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Dia menargetkan, pembangunan gudang ini hanya memakan waktu satu tahun. Sehingga, pada musim panen di 2026 nanti, gudang-gudang baru itu sudah bisa menampung hasil produksi petani.

    “Kita pengennya 100 itu setahun jadi, pengennya,” kata Rizal.

    Adapun, konstruksinya kemungkinan besar menggandeng para BUMN Karya. Meski begitu, belum ditentukan BUMN mana yang terlibat. “Karena kita dari BUMN pasti ya akan kita prioritaskan adalah teman-teman BUMN karya akan mengerjakan,” ucap dia.

    Kapasitas Gudang

    Rizal menerangkan, kapasitas gudang yang dibangun bervariasi tergantung pada volume hasil panen di masing-masing daerah. Meskipun, gudang-gudang Bulog saat ini memiliki kapasitas dari 1.000 ton hingga 7.000 ton.

    “Tergantung dari kemampuan ataupun daerah tersebut memiliki daerah persawan yang luas atau tidak. Proyeksinya dia sumber lumbung pangan atau tidak,” katanya.

    “Kalau mereka lumbung pangan besar berarti kita bikinkan gudang yang besar. Tapi kalau dia tidak punya lumbung pangan, ya mohon maaf nanti hanya gudang kecil saja,” Rizal menambahkan.

     

  • Bos Asosiasi Fintech Respons Sanksi OJK ke Dana Syariah dan Crowde

    Bos Asosiasi Fintech Respons Sanksi OJK ke Dana Syariah dan Crowde

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada dua Peer to Peer (P2P) Lending alias pinjaman online (pinjol) pada Oktober 2025. Kedua perusahaan tersebut yakni PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dan PT Crowde Membangun Bangsa (CMB).

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Pandu Sjahrir, menjelaskan pihaknya telah menetapkan tata kelola perusahaan yang baik bagi para anggotanya. Namun, terdapat beberapa perusahaan yang dikeluarkan dari keanggotaan AFTECH lantaran tidak mengikuti ketentuan tersebut.

    Ia mengaku telah berkoordinasi dengan OJK terkait penanganan pinjol yang tidak menaati kode etik tersebut. Koordinasi ini juga mencakup pengenaan sanksi OJK terhadap perusahaan tersebut.

    “Biasanya kita well-coordinated dengan OJK untuk member-member yang memang tidak mengikuti kode etik yang dibuat oleh AFTECH dan juga tata kelola atau governance yang kami buat,” ungkap Pandu di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

    Pihaknya memiliki standar penanganan bagi perusahaan pinjol yang terindikasi melanggar ketentuan. Di AFTECH, perusahaan terkait biasanya dijatuhi sanksi peringatan, skorsing, hingga penyehatan.

    “Biasanya dari sisi kami di AFTECH, kita akan melakukan hal-hal seperti skorsing, penyehatan dulu. Dari peringatan, kemudian skorsing. Kalau skorsing itu tidak cukup, akhirnya kita lepas,” imbuhnya.

    Pandu menambahkan, pihaknya mendorong tata kelola perusahaan pinjol yang baik. Namun, ia tak dapat memastikan seluruh anggota AFTECH mengikuti standar tata kelola yang telah ditetapkan.

    “Ke depan kita tentu akan pengin selalu bisa lebih baik, tapi ya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Pasti nanti akan ada 1-2 lagi yang ya tidak mengikuti hal-hal yang kita sudah terapkan,” pungkasnya.

    2 Pinjol Disanksi OJK

    Untuk diketahui, Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, mengumumkan dua sanksi untuk dua perusahaan pinjol PT DSI dan PT CMB.

    PT CMB tersandung kasus dugaan kecurangan atau fraud. Hal dugaan tersebut dilayangkan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) alias J Trust Bank melalui gugatan hukum. Saat ini, OJK telah resmi mengenakan sanksi berupa Cabut Izin Usaha (CIU).

    Agusman menjelaskan, sanksi pencabutan izin usaha ini diberikan kepada PT CMB lantaran tidak dapat memenuhi kewajiban ekuitas minimum serta karena adanya aspek lainnya dalam kurun waktu tertentu sesuai ketentuan.

    Sementara terkait dengan PT DSI, dikenakan sanksi berupa Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Perusahaan ini sebelumnya juga telah terseret kasus gagal bayar kepada para lender atau pemberi dananya.

    “Pengenaan sanksi tegas kepada lembaga jasa keuangan PVML dilakukan dalam rangka upaya penguatan pengawasan serta perlindungan konsumen serta memperkuat tata kelola, penyelenggaraan risiko, dan konsolidasi di industri PVML,” kata Agusman dalam konferensi pers daring, Jumat (7/11/2025).

    Tonton juga video “OJK Catat Nilai Transaksi Kripto RI Naik 27,64% di Oktober 2025”

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Soal Rp 1.000 Jadi Rp 1, Misbakhun Ingatkan Transisi Bertahap untuk Hindari Risiko

    Soal Rp 1.000 Jadi Rp 1, Misbakhun Ingatkan Transisi Bertahap untuk Hindari Risiko

    Jakarta –

    Komisi XI DPR RI mengingatkan rencana redenominasi yang menyederhanakan mata uang rupiah memerlukan perencanaan yang komprehensif agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pemerintah dinilai perlu menyusun peta jalan yang jelas, termasuk tahap transisi dari uang lama ke uang baru.

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pihaknya siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah yang menyederhanakan nominal uang misalnya dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Hal ini dianggap sebagai bagian dari modernisasi sistem keuangan nasional.

    “Pada prinsipnya, kami menyambut baik rencana redenominasi ini. Kami siap membahasnya sepanjang seluruh aspek teknis, transisi dan kesiapan publik telah dipertimbangkan dan dipersiapkan secara matang,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).

    Misbakhun menilai redenominasi berpotensi mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan, namun tetap memerlukan perencanaan yang matang. Oleh karena itu perlunya edukasi publik terutama bagi pelaku UMKM yang akan merasakan dampak langsung dari perubahan nominal harga.

    “Kami ingin kebijakan ini berjalan hati-hati dan tidak menimbulkan gangguan di lapangan. Fokus utamanya adalah kejelasan tahapan dan kesiapan masyarakat,” katanya.

    Untuk memastikan kelancaran implementasi, ia juga mengusulkan agar pemerintah melalui Bank Indonesia nantinya terlebih dahulu melakukan uji coba terbatas (pilot project) sebelum redenominasi diberlakukan secara penuh.

    “Yang paling penting, Bank Indonesia harus memastikan stabilitas inflasi dan sistem pembayaran tetap terjaga selama proses perubahan,” tambahnya.

    Menutup pernyataannya, Misbakhun menegaskan komitmen Komisi XI DPR untuk mengawal pembahasan RUU ini agar redenominasi dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

    “DPR siap bekerja bersama pemerintah agar kebijakan ini tidak menimbulkan beban baru bagi rakyat,” imbuhnya.

    Redenominasi Rupiah Belum Berlaku di Waktu Dekat

    Sebelumnya, rencana redenominasi rupiah kembali muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya menyiapkan kerangka regulasi terkait redenominasi dengan menyusun RUU tentang Perubahan Harga Rupiah yang ditargetkan selesai 2027.

    “RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” tulis isi PMK tersebut.

    Lebih lanjut dijelaskan, urgensi pembentukan RUU Redenominasi ialah untuk efisiensi perekonomian, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

    Saat dikonfirmasi, Purbaya mengatakan kebijakan redenominasi dilakukan sepenuhnya oleh Bank Indonesia. Eks bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat, apalagi pada 2026.

    “Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tapi (penerapan) nggak sekarang, nggak tahun depan,” kata Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dikutip dari detikJatim, Senin (10/11).

    Tonton juga video “Misbakhun Tanggapi Defisit APBN”

    (acd/acd)

  • Elon Musk Sebut Komet 3I/ATLAS Bisa Jadi Pesawat Alien, Manusia Terancam Punah

    Elon Musk Sebut Komet 3I/ATLAS Bisa Jadi Pesawat Alien, Manusia Terancam Punah

    GELORA.CO — Jagat maya kembali dihebohkan dengan kemunculan benda langit misterius bernama 3I/ATLAS, komet raksasa yang kini menjadi bahan perbincangan para astronom sekaligus teori konspirasi dunia.

    Tidak sedikit yang meyakini bahwa benda angkasa berukuran sekelas Manhattan itu bukan sekadar komet, melainkan pesawat luar angkasa milik makhluk asing (alien).

    Komet 3I/ATLAS pertama kali menarik perhatian ilmuwan setelah dilaporkan mencapai titik terdekat dengan Matahari pada Kamis (25/10/2025) pekan lalu.

    Namun, yang membuat publik gempar adalah perilaku aneh komet tersebut.

    Ia tidak hanya bergerak cepat melintasi orbit normalnya, tetapi juga tampak mendekat ke beberapa planet seperti Jupiter, Venus, dan Mars.

    Fenomena ini memunculkan dugaan bahwa ada kekuatan non-gravitasi yang memengaruhi lintasannya. 

    Dalam sebuah podcast populer “The Joe Rogan Experience”, pengusaha sekaligus bos SpaceX Elon Musk bahkan mengamini teori yang menyebut 3I/ATLAS bisa jadi merupakan bentuk teknologi alien.

    “[3I/ATLAS] berpotensi menghancurkan sebuah benua, bahkan lebih buruk,” ujar Musk, dikutip dari New York Post, Senin (3/11/2025). Ia menambahkan, laporan yang menyebut komet itu terbuat dari unsur logam nikel menambah keyakinannya bahwa benda tersebut mungkin buatan cerdas, bukan alami.

    Dalam percakapan yang sama, Joe Rogan menimpali dengan nada khawatir: jika benar 3I/ATLAS adalah pesawat luar angkasa, manusia menghadapi ancaman besar.

    Musk mengangguk dan menyebut kemungkinan terburuknya adalah “kepunahan sebagian besar kehidupan manusia.”

    Musk kemudian menjelaskan, tingkat kehancuran dari 3I/ATLAS bergantung pada massa totalnya.

    Ia menyinggung sejarah Bumi yang telah mengalami lima peristiwa kepunahan massal, salah satunya pada masa Perm-Trias, ketika hampir seluruh makhluk hidup musnah jutaan tahun lalu.

    “Ada banyak peristiwa yang mungkin tidak terekam dalam catatan fosil, meski menghancurkan sebagian besar daratan,” ujar Musk.

     “Mungkin saja ada dampak yang cukup besar untuk memusnahkan seluruh kehidupan di separuh Amerika Utara pada masa lalu.”

    Sementara itu, NASA mencoba menenangkan publik.

    Badan antariksa Amerika Serikat itu menyebut bahwa pada jarak terdekatnya, komet 3I/ATLAS hanya akan melintas sejauh 170 juta mil dari Bumi terlalu jauh untuk menimbulkan bahaya.

    Namun, keraguan publik meningkat setelah Avi Loeb, ilmuwan Harvard yang dikenal dengan pandangan kontroversial tentang keberadaan peradaban alien, mempublikasikan analisis berbeda.

    Dalam tulisan blognya, Loeb menyebut adanya “percepatan non-gravitasi” yang bisa menjadi tanda keberadaan mesin internal dalam struktur komet tersebut.

    Ia juga mencatat perubahan warna pigmen komet yang menjadi lebih terang dan kebiruan saat mendekati Matahari.

     “Fenomena ini mungkin bukan hanya pantulan sinar, melainkan efek dari teknologi buatan,” tulisnya.

    Hingga kini, belum ada bukti ilmiah yang mengonfirmasi bahwa 3I/ATLAS merupakan pesawat alien. (*)

  • Bos DeepSeek Khawatir AI Bakal Rebut Pekerjaan Manusia

    Bos DeepSeek Khawatir AI Bakal Rebut Pekerjaan Manusia

    Jakarta –

    Setelah popularitasnya melonjak sejak awal tahun ini, CEO dan petinggi DeepSeek jarang memberikan pernyataan di depan publik. Baru-baru ini salah satu petinggi seniornya muncul di diskusi publik dan memberikan peringatan tentang masa depan AI.

    Chen Deli, peneliti senior di DeepSeek, menjadi salah satu pembicara di World Internet Conference mewakili CEO Liang Wenfeng. Ia duduk di panggung bersama eksekutif dari lima perusahaan teknologi China lainnya, yang dijuluki ‘enam naga kecil’ AI.

    Saat ditanya tentang kesuksesan DeepSeek yang meroket dalam waktu singkat, Chen mengatakan AI bisa menjadi alat yang membantu pekerjaan manusia dalam jangka pendek, namun dalam 10-20 tahun kemudian AI dikhawatirkan akan semakin pintar dan bisa merebut pekerjaan manusia.

    “Dalam 10-20 tahun ke depan, AI dapat mengambil alih semua pekerjaan (yang dilakukan manusia) dan masyarakat akan menghadapi tantangan yang sangat besar, sehingga pada saatu itu perusahaan teknologi harus mengambil peran sebagai ‘pembela’,” kata Chen, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (11/11/2025).

    “Saya sangat positif tentang teknologi (AI) tapi saya melihat dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat,” sambungnya.

    Chen menambahkan saat ini AI masih memiliki banyak keterbatasan, yang artinya manusia dan mesin masih dalam ‘fase bulan madu’. Tapi ia memperingatkan sebagian besar pekerjaan dapat diotomatisasi.

    Ia pun mendorong perusahaan AI untuk bertindak sebagai whistleblower dengan memperingatkan masyarakat umum tentang pekerjaan yang akan hilang terlebih dulu.

    “Manusia pada akhirnya akan terbebas sepenuhnya dari pekerjaan, yang mungkin terdengar baik tapi sebenarnya akan mengguncang masyarakat ke akar-akarnya,” ucap Chen.

    Meski menyadari potensi ancaman AI terhadap kehidupan manusia, Chen mengatakan memperlambat atau menghentikan pengembangan AI bukan hal yang realistis, mengingat insentif keuntungan yang mendorong sektor ini. Sama seperti perusahaan AI lainnya, DeepSeek juga berencana mengembangkan AI super pintar yang kemampuannya setara manusia atau yang biasa disebut AGI.

    “Bahkan bisa dikatakan bahwa tanda keberhasilan revolusi AI adalah teknologi ini menggantikan sebagian besar pekerjaan manusia,” ujarnya.

    (vmp/afr)

  • Cara Unik Mantan Bos Netflix Tes Calon Karyawan: Lewat Ujian Resepsionis

    Cara Unik Mantan Bos Netflix Tes Calon Karyawan: Lewat Ujian Resepsionis

    Liputan6.com, Jakarta – Dalam dunia perekrutan modern yang serba cepat dan kompetitif, kecerdasan serta kemampuan berbicara bukan lagi satu-satunya ukuran utama bagi calon karyawan. Mantan Chief Talent Officer Netflix, Jessica Neal, mengungkap bahwa banyak perekrutan “berbakat” justru berakhir dengan bencana karena satu faktor yang sering diabaikan: kurangnya kesadaran diri (self-awareness).

    Dikutip dari CNBC, Selasa (11/11/2025), dalam pengalamannya membangun tim dan budaya kerja di Netflix, perusahaan yang dikenal dengan lingkungan kerja transparan dan berorientasi. Neal menemukan pola menarik. Ia memberi tugas tidak biasa kepada resepsionis untuk mengamati perilaku para kandidat sebelum dan sesudah wawancara.

    Bukan untuk menilai kemampuan teknis, melainkan untuk menilai bagaimana calon karyawan memperlakukan orang lain, terutama mereka yang dianggap tidak penting.

    Hasilnya mengejutkan, kandidat yang terlihat cerdas dan percaya diri di ruang wawancara seringkali memperlihatkan sisi berbeda di luar ruangan, ada yang bersikap kasar, tidak sabar, atau bahkan arogan terhadap staf resepsionis.

    Sebaliknya, mereka yang sopan, sadar diri, dan tulus justru terbukti menjadi karyawan yang berkontribusi besar terhadap budaya kerja positif di perusahaan.

    Inti dari perilaku tersebut bukan sekadar soal etika atau kesopanan, tetapi kesadaran diri. Orang yang tidak sadar bagaimana energi atau kata-katanya memengaruhi orang lain akan sulit menjadi bagian dari tim yang sehat. 

    Mereka yang sadar diri tahu kapan harus mendengarkan, kapan harus mengoreksi diri, dan bagaimana memperlakukan semua orang dengan hormat, dari CEO hingga petugas resepsionis.

  • Bos Pertamina Sebut Merger 3 Anak Usaha Bisa Terwujud 1 Januari 2026

    Bos Pertamina Sebut Merger 3 Anak Usaha Bisa Terwujud 1 Januari 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) menargetkan proses penggabungan tiga anak usahanya dapat tuntas pada 1 Januari 2026. Adapun, tiga entitas yang akan dilebur tersebut adalah PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS).

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan bahwa rencana merger tersebut sudah memasuki tahap akhir. Jika sudah tuntas, rencana penggabungan akan disampaikan kepada BPI Danantara untuk mendapatkan persetujuan.

    “Sekarang kita sedang tahap finalisasi Nanti kita akan laporkan ke Danantara untuk mendapatkan persetujuan. Kita sih kejarnya mudah-mudahan per 1 Januari 2026 sudah terlaksana gitu yang kita kejar,” kata Simon ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (10/11/2025).

    Menurut Simon, keputusan final mengenai merger nantinya akan berada di tangan Danantara. Namun yang pasti, alasan merger diperlukan untuk memperkuat kinerja perusahaan di tengah tantangan global.

    “Tentunya supaya lebih banyak manfaat ya, jadi tidak, tentunya ada tantangan di luar, kondisi global juga banyak challenges. Jadi salah satu upaya kita untuk tetap meningkatkan performa perusahaan, salah satu antaranya itu,” ujarnya.

    Selain itu, langkah penggabungan tiga subholding ini diambil agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Mengingat, setiap kebijakan harus mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan tantangan yang berbeda.

    “Saat itu ketika ada Holdingisasi itu adalah langkah yang terbaik. Tapi ketika kita melihat sekarang, kondisi sekarang dengan adanya keputusan ini kita sudah membandingkan antara penggabungan subholding PIS dengan Patra Niaga, Patra Niaga dengan Kilang, Kilang dengan PIS. Inilah yang sejauh ini adalah keputusan terbaik,” ujarnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tiga Kasus Korupsi Mengguncang Ponorogo Sepanjang 2025, Ini Deretannya

    Tiga Kasus Korupsi Mengguncang Ponorogo Sepanjang 2025, Ini Deretannya

    Ponorogo (beritajatim.com) – Tahun 2025 menjadi catatan kelam bagi Kabupaten Ponorogo. Dalam kurun sebelas bulan terakhir, tercatat tiga kasus korupsi besar menyeret sejumlah pejabat publik, aparatur negara, hingga pihak swasta. Praktik lancung itu terjadi di sektor pendidikan, perbankan, hingga layanan kesehatan, menodai semangat reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan di Bumi Reog.

    1. Penyalahgunaan Dana BOS di SMK PGRI 2 Ponorogo

    Kasus pertama muncul dari dunia pendidikan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo pada Senin, 28 April 2025, resmi menetapkan Syamhudi Arifin (SA), Kepala SMK PGRI 2 Ponorogo, sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode 2019–2024.

    Kepala Seksi Intelijen Kejari Ponorogo, Agung Riyadi, menyebut penetapan itu dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti kuat. SA diduga menggunakan sebagian dana BOS tidak sesuai peruntukan hingga merugikan keuangan negara.

    Sebelumnya, pada 12 November 2024, tim penyidik melakukan penggeledahan besar-besaran di sekolah tersebut. Sejumlah dokumen, perangkat elektronik, hingga unit bus dan dua mobil disita sebagai barang bukti. Bahkan, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai turut diperiksa untuk memperkuat konstruksi perkara.

    Kasus ini menjadi sinyal awal tahun yang getir bagi dunia pendidikan Ponorogo, karena muncul di tengah semangat transparansi pengelolaan dana BOS.

    2. Kredit Fiktif BRI Unit Pasar Pon Ponorogo

    Belum reda kasus di sektor pendidikan, Kejari Ponorogo kembali membongkar praktik korupsi di dunia perbankan rakyat. Pada Kamis, 26 Juni 2025, kejaksaan menetapkan empat tersangka berinisial SPP, NAF, DSKW, dan Lette dalam kasus kredit fiktif di BRI Unit Pasar Pon Ponorogo. Salah satu tersangka, Lette, hingga kini masih buron.

    Keempatnya diduga menyalahgunakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2024 dengan modus memanfaatkan identitas fiktif dan memanipulasi data penerima kredit. Akibatnya, negara mengalami kerugian yang masih dalam proses penghitungan.

    “Ini merupakan kasus yang merugikan keuangan negara, maka undang-undang yang digunakan adalah UU Tindak Pidana Korupsi,” tegas Agung Riyadi.

    Kasus ini menambah panjang daftar penyimpangan di sektor keuangan lokal. Di tengah upaya pemerintah menyalurkan kredit untuk pemberdayaan UMKM, justru muncul praktik sistematis yang melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan daerah.

    3. OTT KPK Menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

    Kasus paling menghebohkan sekaligus menutup tahun 2025 adalah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjaring Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

    Dalam konferensi pers Minggu (9/11/2025) dini hari, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkap detail dugaan suap terkait pengurusan jabatan dan fee proyek di RSUD dr. Harjono Ponorogo.

    Semua bermula dari laporan bahwa dr. Yunus Mahatma, Direktur RSUD dr. Harjono, akan diganti. Merasa posisinya terancam, Yunus diduga berkoordinasi dengan Sekda Agus Pramono untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diserahkan kepada bupati agar tidak dimutasi.

    KPK mencatat uang yang berpindah tangan mencapai Rp1,25 miliar, dengan pembagian Rp900 juta untuk Bupati Sugiri dan Rp325 juta untuk Sekda Agus. Selain itu, ditemukan pula fee proyek RSUD senilai Rp1,4 miliar yang melibatkan rekanan swasta bernama Sucipto.

    “Dari jual beli jabatan hingga pemerasan proyek, inilah pola korupsi berantai yang kita temukan,” ungkap Asep.

    KPK kemudian menetapkan empat tersangka, yakni Sugiri Sancoko (Bupati Ponorogo), Agus Pramono (Sekda), Yunus Mahatma (Direktur RSUD), dan Sucipto (pihak swasta). Keempatnya kini ditahan untuk penyidikan lebih lanjut.

    Penetapan itu menjadi pukulan berat bagi pemerintahan Ponorogo. Sosok Sugiri, yang dikenal dekat dengan masyarakat lewat slogan “Oke frenn!”, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji.

    Tiga kasus besar yang mencuat sepanjang 2025 ini memperlihatkan rapuhnya tata kelola pemerintahan daerah. Dari dunia pendidikan hingga birokrasi tertinggi, pola penyimpangan kekuasaan yang berulang menunjukkan bahwa integritas publik di Ponorogo masih menghadapi ujian berat. [end/beq]