Xcloud.id

Topik: BOS

  • Paulus Tannos Akan Langsung Ditahan setelah Diekstradisi

    Paulus Tannos Akan Langsung Ditahan setelah Diekstradisi

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut buronan kasus pengadaan E-KTP, Paulus Tannos (PT) akan langsung ditahan jika proses ekstradisi yang bersangkutan telah rampung. Bos PT Shandipala Arthaputra itu sementara ini tengah ditahan di Singapura. 

    “Sebagaimana yang sudah terjadi di beberapa perkara, Muhammad Nazarudin juga, begitu pula kita langsung melakukan proses penahanan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025). 

    “Intinya adalah begitu yang bersangkutan bisa didatangkan kembali ke Indonesia maka proses pelimpahan ke persidangan dapat segera dilakukan,” ungkap Tessa. 

    Disampaikan Tessa, Kementerian Hukum (Kemenkum) juga optimistis proses ekstradisi Paulus Tannos bisa segera dilakukan. Dia meyakini ekstradisi dapat terlaksana sebelum batas waktu yang telah ditentukan. 

    “Dari Pemerintah Singapura melalui CPIB juga memberikan persyaratan dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi oleh Pemerintah Indonesia dan itu KPK, Kementerian Hukum, Polri, dan Kejaksaan saat ini sedang bersama-sama memenuhi persyaratan tersebut,” tutur Tessa. 

    Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pemerintah terus berupaya merampungkan proses ekstradisi Paulus Tannos. Koordinasi dengan direktur OPHI, KPK, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan juga Kementerian Luar Negeri juga dilakukan. Sudah disepakati juga terkait waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan proses tersebut. 

    “Saya perlu menegaskan batas waktu untuk mengajukan permohonan dan seluruh kelengkapan berkas itu 45 hari lama waktu yang dibutuhkan dan itu akan berakhir pada 3 Maret 2025. Namun, saya yakin dan percaya dalam waktu yang singkat kelengkapan berkas ekstradisi Paulus Tannos bisa segera dipenuhi,” tutur Supratman.

  • KPK Sebut Proses Ekstradisi Buronan Kasus E-KTP Paulus Tannos Terus Dikebut

    KPK Sebut Proses Ekstradisi Buronan Kasus E-KTP Paulus Tannos Terus Dikebut

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut proses merampungkan ekstradisi terhadap buronan kasus pengadaan e-KTP, Paulus Tannos masih terus dilakukan. Pemerintah Indonesia kini tengah fokus memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk bisa mengekstradisi Tannos.

    “Dari pemerintah Singapura melalui CPIB juga memberikan persyaratan dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi oleh pemerintah Indonesia dan itu KPK, Kementerian Hukum, Polri, dan kejaksaan saat ini sedang bersama-sama memenuhi persyaratan tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Disampaikan Tessa, Kementerian Hukum (Kemenkum) juga optimistis proses ekstradisi Paulus Tannos bisa segera dilakukan. Dia meyakini ekstradisi dapat terlaksana sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

    “Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Kementerian Hukum juga positif saudara PT dapat dipulangkan dalam waktu dekat, tidak sampai terpenuhi 45 harinya. Kita berharap juga hal tersebut dapat segera terlaksana,” ujar Tessa.

    Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyebut pemerintah tengah berupaya mengekstradisi buronan kasus korupsi pengadaan e-KTP, Paulus Tannos. Ekstradisi tersebut ditargetkan rampung secepatnya.

    “Dokumen itu saat ini kita punya waktu 45 hari. Selama 45 hari itu untuk melengkapi dokumen. Tapi saya yakinkan bahwa kita tidak akan menunggu sampai dengan 3 Maret ya dalam waktu dekat,” kata Supratman saat dijumpai di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

    Disampaikan Supratman, Indonesia punya waktu 45 hari untuk merampungkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mengekstradisi bos PT Shandipala Arthaputra itu dari Singapura. Hal itu berdasarkan kesepakatan ekstradisi antara kedua negara.

    Supratman menekankan, ekstradisi tidak bisa dilakukan secara instan. Dia menegaskan ada hak dan kewajiban yang mesti diperhatikan para pihak terkait dalam proses ekstradisi kali ini. Namun, dia menerangkan tidak ada kendala dalam proses sejauh ini.

    “Karena ini kan menyangkut soal strategi dan yang lain-lainnya. Karena itu nanti kalau terkait kasusnya jangan tanya di Kementerian Hukum. Itu nanti tanyakan ke KPK dan untuk pelaksananya nanti juga dengan Divisi Hubinter ya di Mabes Polri,” ungkap Supratman.

    Diberitakan, Paulus Tannos berhasil diamankan di Singapura. Dia sudah dalam pencarian KPK akibat tersandung kasus e-KTP.

  • Menkeu Sri Mulyani Alokasikan Rp 20 Triliun untuk Renovasi Sekolah  – Halaman all

    Menkeu Sri Mulyani Alokasikan Rp 20 Triliun untuk Renovasi Sekolah  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk renovasi sekolah termasuk fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) untuk tahun 2025.

    “Anggaran untuk renovasi perbaikan sekolah akan terus ditingkatkan. Tahun ini kita mulai dengan mendekati Rp 20 triliun,” kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

    Menurut Sri Mulyani, perbaikan renovasi pendidikan ini untuk meningkatkan air bersih. Hal ini selaras untuk mewujudkan kebersihan dalam penerimaan makan bergizi gratis.

    “Presiden meminta untuk fasilitas MCK yaitu untuk air bersih, cuci tangan agar anak-anak dalam mereka menikmati makan siangnya tetap bisa terjaga kebersihan,” jelas dia.

    Dalam paparannya, anggaran Rp 20 triliun itu termasuk untuk merenovasi sebanyak 22 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Serta 310 unit pembangunan Madrasah dan Sekolah Keagamaan.

    Kemudian, anggaran tersebut juga dimaksudkan untuk 53,2 juta siswa penerima dana BOS, beasiswa LPDP bagi 10.500 mahasiswa, bantuan operasional PTN sebanyak 197 lembaga.

    Sebelumnya pada November 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 17,15 triliun untuk merehabilitasi dan merenovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta. 

    Prabowo mengatakan, kebijakan ini untuk meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu dan merata pada tahun 2025.

    “Mengalokasikan dana Rp 17,15 triliun untuk melakukan rehabilitasi, perbaikan, dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta,” kata Prabowo dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024). 

    Ia menyebutkan, dana tersebut bakal dikirim langsung ke sekolah dalam bentuk transfer tunai. Selanjutnya, sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat di daerah tersebut.

    “Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Bisa beli bahan-bahan dari daerah tersebut, pekerja dari daerah tersebut, bisa gotong royong. Nilai itu bisa lebih bermanfaat dan berhasil untuk dirasakan oleh siswa, guru, dan rakyat setempat,” ujar dia. 

    Prabowo melanjutkan, sekolah adalah pusat pembangunan nasional, baik di desa, kecamatan, provinsi, hingga kota. Oleh karena itu, bangunan sekolah harus bagus, bersih, dan fasilitas pembelajarannya memadai.

    “Sekolah harus bagus, harus bersih, harus baik. Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh, tidak boleh sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya,” sebut Prabowo.

  • Mantan Bos Sriwijaya Air Didakwa Terima Uang Rp1 Triliun di Kasus Timah

    Mantan Bos Sriwijaya Air Didakwa Terima Uang Rp1 Triliun di Kasus Timah

    Bisnis.com, JAKARTA – Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa mantan Bos Sriwijaya Air, Hendry Lie menerima untung Rp1,05 triliun dalam kasus korupsi timah di IUP PT Timah Tbk. ( TINS).

    JPU mengatakan Hendry Lie selaku pemegang saham mayoritas PT Tinindo Inter Nusa (TIN) diduga telah bersekongkol dengan sejumlah pihak, termasuk mantan Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dalam kasus ini.

    “Memperkaya Terdakwa Hendry Lie melalui PT Tinindo Inter Nusa setidak tidaknya Rp1.059.577.589.599,19,” ujar JPU dalam sidang dakwaan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).

    Dalam dakwaan itu, JPU menyatakan bahwa Hendry Lie telah memerintahkan Rosalina dan tersangka Fandy Lingga surat kerja sama sewa alat timah dengan PT Timah Tbk pada (3/8/2018). 

    Kemudian, Hendry Lie melalui PT TIN juga didakwa telah mengumpulkan bijih timah dari penambangan ilegal di IUP PT Timah melalui perusahaan boneka.

    Selanjutnya, Hendry Lie disebut telah menyetujui permintaan terdakwa Harvey Moeis untuk melakukan pembayaran biaya pengamanan sebesar US$500-US$750 per ton.

    Biaya pengamanan itu dicatat sebagai dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari smelter swasta yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa.

    Adapun, Hendry Lie telah menyepakati harga sewa processing pelogaman timah sebesar US$4.000 per ton untuk PT Refined Bangka Tin dan USD3700 per ton untuk 4 smelter swasta termasuk PT TIN. 

    Selain itu, JPU menyatakan bahwa Hendry Lie telah bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk menerbitkan SPK di IUP dengan tujuan melegalkan pembelian bijih timah dari penambangan ilegal. Serangkaian perbuatan itu, kemudian didakwa telah merugikan keuangan negara Rp300 triliun.

    “Yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14 berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di IUP PT Timah,” pungkas JPU.

  • Bantah Pungli, SMKN 3 Depok Sebut Besaran Sumbangan Ditentukan Komite Sekolah Megapolitan 30 Januari 2025

    Bantah Pungli, SMKN 3 Depok Sebut Besaran Sumbangan Ditentukan Komite Sekolah Megapolitan 30 Januari 2025

    Bantah Pungli, SMKN 3 Depok Sebut Besaran Sumbangan Ditentukan Komite Sekolah
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Humas
    SMKN 3 Depok
    , Nurhayati mengatakan, pihaknya tidak pernah mematok besaran iuran sumbangan dari wali murid. Besaran sumbangan itu ditentukan oleh komite sekolah.
    Pihak SMKN 3 Depok mengeklaim tidak terlibat dalam perundingan rapat komite dengan orangtua murid terkait besaran iurang sumbangan.
    “Sumbangan ini kesepakatan, ketika mengadakan kesepakatan, kami dari pihak sekolah keluar itu, alias tidak di ruangan, hanya komite dan orangtua. Terus manfaatnya (sumbangan) dan lain sebagainya itu komunikasi antara komite dengan orangtua,” kata Nurhayati ketika ditemui Kompas.com di lokasi, Kamis (30/1/2025).
    Ketentuan ini disebut telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri.
    “Memang penggalangan dana di luar BOS dan BOPD, penggalangan dana sudah berdasarkan Pergub 97, itu memang kewenangan dari komite,” ujar Nurhayati.
    “Jadi memang orangtua banyak yang komunikasi ke komite dan kami menerima hasil kesepakatan (iuran sumbangan) itu, berapapun itu,” imbuh dia.
    Sejauh ini, besaran sumbangan yang diminta komite ke orangtua murid dari tahun ke tahun juga relatif turun.
    Terakhir diingat, iuran yang diminta ke orangtua murid sebesar Rp 700.000 untuk pengerukan tanah di lahan gedung baru SMKN 3 Depok.
    Hal ini dilakukan lantaran tanah bekas rawa pada gedung baru perlu perawatan agar pembangunan gedung sekolah tidak bermasalah.
    “Kalau tahun ini saja, bantuan komite untuk sarana sekolah di tahun 2024 itu Rp 400.000 (iuran per orang) dan itu hanya dibebankan di kelas 10 saja,” terang Nurhayati.
    Iuran itu direncanakan untuk pembangunan ruang BK, ruang UKS, dan atap tangga di gedung sekolah baru di Jalan H. Tabroni.
    Meski demikian, pihak sekolah tidak pernah memaksakan iuran itu harus dibayar.
    “Tentu kami terima apa adanya,” lanjut dia.
    Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menyelidiki dugaan pungli di SMKN 3 Depok yang disinyalir terkait iuran sekolah.
    “Kami dari Seksi Intelijen telah menelaah terkait dengan informasi tersebut (dugaan pungli),” ucap Kasubsi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari Depok, Alfa Dera dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).
    Hasil kajian awal itu nantinya akan dilimpahkan ke Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) sesegera mungkin.
    Pihak Kejari belum dapat merinci hasil temuan awal dugaan pungli ini.
    Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok Arif Ubaidillah mengimbau, pihak SMA dan SMK memastikan pengelolaan keuangan yang berasal dari negara benar-benar digunakan atas kepentingan pendidikan.
    “Penunjukkan komite sekolah juga harus sesuai aturan, sehingga komite benar-benar menjadi perwakilan orangtua murid,” tutur Ubaidillah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DeepSeek Dicurigai Curi Data OpenAI, Malah Dipuji Bos Microsoft

    DeepSeek Dicurigai Curi Data OpenAI, Malah Dipuji Bos Microsoft

    Jakarta –

    Microsoft jadi salah satu perusahaan teknologi Barat yang terusik kehadiran DeepSeek. Namun CEO Microsoft Satya Nadella justru memuji kompetitor asal China tersebut.

    DeepSeek, perusahaan AI asal China, membuat industri teknologi Amerika Serikat geger setelah merilis model AI open-source bernama R1 yang diklaim bisa mengalahkan performa model AI serupa buatan Barat namun dengan biaya yang lebih terjangkau.

    “DeepSeek memiliki beberapa inovasi nyata,” kata Nadella dalam panggilan dengan investor setelah Microsoft merilis laporan keuangan terbarunya, seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis (30/1/2025).

    “Tentu saja sekarang semuanya menjadi komoditas dan akan digunakan secara luas,” sambungnya.

    Kemampuan DeepSeek menciptakan model AI yang jauh lebih efisien membuat investor bertanya-tanya apakah Microsoft harus menghabiskan miliaran dolar untuk membangun infrastruktur AI. Sepak terjang DeepSeek sempat membuat saham Nvidia dan perusahaan teknologi AS lainnya anjlok hingga dua digit.

    Nadella mengatakan Microsoft sudah menggunakan perangkat lunaknya untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dan hemat biaya di setiap model AI dan hardware AI generasi baru.

    “Kami sendiri telah melihat peningkatan efisiensi yang signifikan dalam pelatihan dan inferensi selama bertahun-tahun,” ujar Nadella.

    Meski begitu, Microsoft tetap berencana menggelontorkan USD 80 miliar untuk membangun pusat data pada tahun fiskal ini guna memenuhi permintaan konsumen untuk produk AI-nya.

    Pujian ini dilontarkan Nadella tidak lama setelah Microsoft dan OpenAI membuka investigasi untuk menyelidiki apakah kelompok yang terkait dengan DeepSeek mencuri data dari OpenAI untuk melatih model AI milik DeepSeek.

    OpenAI mengaku memiliki bukti bahwa DeepSeek melakukan ‘distilasi’, sebuah teknik yang umum digunakan oleh developer untuk melatih AI menggunakan data dari model AI yang lebih besar. Menggunakan metode distilasi untuk melatih model AI kompetitor melanggar syarat dan ketentuan layanan OpenAI.

    Tapi investigasi itu tidak menghentikan Microsoft untuk menawarkan model DeepSeek kepada konsumennya. Microsoft menambahkan model DeepSeek R1 ke Azure AI Foundry, repositori yang berisi lebih dari 1.800 model yang dapat dipakai perusahaan untuk merancang dan mengelola program AI.

    (vmp/vmp)

  • Cara China Akali Pembatasan Chip dan Kejutkan Dunia dengan DeepSeek

    Cara China Akali Pembatasan Chip dan Kejutkan Dunia dengan DeepSeek

    Jakarta –

    Amerika Serikat tampak percaya diri berada di depan dalam perlombaan AI atau kecerdasan buatan dibandingkan China. Dari ChatGPT sampai Gemini, China tampaknya tak punya produk yang sebanding.

    Memang ada chatbot AI dari Baidu, Tencent, sampai ByteDance. Namun kemampuannya dinilai masih kurang. AS pun ingin tetap berada di depan, dengan membatasi ekspor teknologi dan chip canggih AI ke China.

    Itulah mengapa kemunculan DeepSeek menghebohkan Silicon Valley. Perusahaan itu mengklaim chatbot AI mereka dibuat dengan biaya jauh lebih murah dari perusahaan AS, namun mampu menandingi dan bahkan melampauinya di beberapa sisi.

    Jadi apa kunci dari perusahaan itu mampu meluncurkan AI canggih di tengah segala pembatasan dari AS? Dikutip detikINET dari BBC, Kamis (30/1/2025) berikut beberapa alasannya.

    Pembatasan AS jadi peluang

    Ketika AS membatasi chip canggih seperti buatan Nvidia untuk dijual di China, jelas itu pukulan berat. Chip semacam itu sangat penting untuk membangun model AI yang kuat, yang bisa melakukan berbagai hal dari menjawab pertanyaan sampai menyelesaikan soal matematika rumit.

    Pendiri DeepSeek, Liang Wenfeng, menyebut pelarangan itu adalah tantangan utama bagi China. Untungnya jauh sebelum larangan, DeepSeek sudah membeli chipcanggih Nvidia A100, antara 10 ribu sampai 50 ribu unit sebelum dilarang.

    Model AI terkemuka di Barat diperkirakan menggunakan 16.000 chip khusus. Namun DeepSeek mengklaim mereka melatih model AI hanya dengan menggunakan 2.000 chip tersebut dan ribuan chip kelas rendah, membuat produk mereka lebih murah.

    Beberapa pihak termasuk Elon Musk, mempertanyakan klaim ini. Namun ahli mengatakan larangan Washington membawa tantangan dan peluang bagi industri AI China. Menurut Marina Zhang, profesor di University of Technology Sydney, larangan ini memaksa perusahaan China seperti DeepSeek berinovasi dengan sumber daya lebih sedikit.

    “Walau pembatasan itu menghadirkan tantangan, juga memicu kreativitas dan ketangguhan, sesuai dengan kebijakan luas China untuk mencapai kemerdekaan teknologi,” katanya.

    Rilis model baru AI dari DeepSeek pada 20 Januari, bertepatan dengan pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS, dianggap disengaja. “Timingnya sesuai dengan keinginan pemerintah China, bahwa kontrol ekspor tak berhasil dan AS bukan pemimpin global di AI,” kata Gregory C Allen, pakar AI di Center for Strategic and International Studies.

    Talenta AI yang hebat

    China punya orang-orang dengan kemampuan besar di bidang AI. Tim DeepSeek misalnya, yang dilaporkan 140 orang, kebanyakan berasal dari kampus elit China. Universitas di China memang fokus menciptakan generasi AI yang cerdas.

    “Tumbuh dalam perkembangan cepat teknologi China, mereka sangat termotivasi oleh dorongan untuk berinovasi secara mandiri,” cetus Marina Zhang.

    Pendiri Deepseek, Liang Wenfeng, adalah contohnya, di mana pria berusia 39 tahun itu mempelajari AI di Universitas Zhejiang yang bergengsi. Di sebuah artikel media teknologi 36Kr, orang yang mengenalnya mengatakan dia lebih seperti seorang geek daripada seorang bos.

    Media China menggambarkannya sebagai seorang ‘idealis teknis’ di mana dia bersikeras mempertahankan DeepSeek sebagai platform sumber terbuka. Ahli percaya bahwa budaya open source ini memungkinkan startup untuk mengumpulkan sumber daya dan maju lebih cepat.

    Tidak seperti perusahaan teknologi China yang lebih besar, DeepSeek memprioritaskan penelitian, memungkinkan lebih banyak eksperimen, menurut para ahli dan orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut.

    Liang Wenfeng pun menjadi sensasi di media sosial di China. Dia dianggap sebagai 3 pahlawan AI China yang sama-sama berasal dari Guandong. Dua lainnya adalah Zhilin Yang, pakar AI di Tsinghua University dan Kaiming He yang mengajar di kampus MIT.

    Netizen China pun berbahagia, apalagi bertepatan dengan perayaan Tahun Baru China. “Ini adalah kado terbaik tahun baru. Semoga Ibu Pertiwi kuat dan makmur,” tulis seorang warganet.

    (fyk/fay)

  • Kekayaan Bos DJP Diam-Diam Meroket 300 Persen di Tengah Gaduh Aplikasi Coretax Rp1,3 Triliun Bermasalah

    Kekayaan Bos DJP Diam-Diam Meroket 300 Persen di Tengah Gaduh Aplikasi Coretax Rp1,3 Triliun Bermasalah

    PIKIRAN RAKYAT – Kekayaan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengalami lonjakan signifikan dalam enam tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan, harta kekayaannya meningkat hampir 300 persen, dari Rp6,2 miliar pada 2016 menjadi Rp18,3 miliar pada 2022.

    Akan tetapi, yang menjadi sorotan adalah belum adanya pembaruan LHKPN tahun 2023, padahal batas akhir pelaporan ditetapkan pada 31 Maret 2024.

    Kenaikan Kekayaan yang SignifikanPada 2016, harta kekayaan Suryo Utomo tercatat sebesar Rp6,2 miliar. Seiring waktu, jumlah tersebut terus meningkat:

    2017: Rp6,1 miliar 2018: Rp7,7 miliar 2019: Rp9,6 miliar 2020: Rp12 miliar 2021: Rp14,4 miliar 2022: Rp18,3 miliar

    Dalam rentang waktu 2021-2022 saja, kekayaannya bertambah hampir Rp4 miliar, melonjak dari Rp14,4 miliar menjadi Rp18,3 miliar.

    Kenaikan ini menuai perhatian publik karena tidak sejalan dengan pendapatan resmi seorang Dirjen Pajak. Berdasarkan Perpres Nomor 37 Tahun 2015, tunjangan kinerja Dirjen Pajak mencapai Rp117,3 juta per bulan atau sekitar Rp1,4 miliar per tahun.

    Dengan menggunakan teori pengelolaan keuangan 50/30/20 yang diperkenalkan Elizabeth Warren, kenaikan harta kekayaan yang wajar dari pendapatan tersebut seharusnya berkisar Rp280 juta per tahun. Namun, kenaikan harta Suryo Utomo jauh di atas angka tersebut, memunculkan berbagai pertanyaan mengenai sumber pendapatannya.

    Keterlambatan LHKPN dan Regulasi KPK

    Belum diperbaruinya LHKPN 2023 oleh Suryo Utomo menimbulkan kecurigaan terhadap kepatuhan pejabat negara dalam melaporkan harta kekayaannya. Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 mewajibkan penyelenggara negara melaporkan kekayaan mereka paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini dapat berimplikasi pada integritas dan transparansi pejabat yang bersangkutan.

    Pengamat kebijakan publik, Prayogi Saputra menilai lonjakan harta kekayaan Suryo Utomo menjadi indikasi adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan pribadi seorang pejabat publik.

    Menurutnya, dengan pendekatan keuangan yang wajar, sulit membayangkan peningkatan harta kekayaan sebesar itu tanpa adanya sumber pendapatan lain yang tidak tercatat.

    Kisruh Coretax: Proyek Bermasalah Rp1,3 Triliun

    Di tengah lonjakan kekayaan Suryo Utomo, masalah lain mencuat dalam pengelolaan sistem perpajakan di Indonesia. Coretax, sistem baru yang dirancang untuk memodernisasi administrasi pajak dengan anggaran Rp1,3 triliun, mengalami berbagai kendala teknis sejak diluncurkan pada Desember 2024.

    Sejumlah wajib pajak melaporkan kesulitan mengakses sistem akibat bug dan error yang menghambat pelayanan pajak. Masalah ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pengelolaan dana besar yang dialokasikan untuk sistem ini. Jika tidak segera diperbaiki, Coretax berisiko menjadi proyek mahal yang tidak memberikan manfaat maksimal bagi wajib pajak.

    Harta Kekayaan Suryo Utomo: Rincian Aset

    Berdasarkan LHKPN 2022, berikut adalah rincian harta kekayaan Suryo Utomo:

    Tanah dan Bangunan (Rp14,9 miliar)

    Memiliki sejumlah aset properti yang tersebar di Bekasi, Jakarta Selatan, dan Bogor, dengan nilai tertinggi berupa tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp6,9 miliar.

    Alat Transportasi dan Mesin (Rp947 juta)

    Memiliki berbagai kendaraan, termasuk Toyota Ist, Hyundai Tucson, Suzuki Futura, serta motor Harley Davidson dan Kawasaki ER6.

    Harta Bergerak Lainnya (Rp1,09 miliar)

    Menurut penjelasan KPK mengenai laporan LHKPN, harta begerak lainnya di klasifikasikan kedalam 6 jenis, yaitu sebagai berikut:

    Perabotan rumah tangga, contoh: meubelair, kompor gas, karpet, peralatan dapur, dll; Barang elektronik, contoh: mesin pompa air, kulkas, AC, TV, sound system, komputer,
    gadget, mesin pemanas air, dll; Perhiasan dan logam/batu mulia, contoh: emas batangan, gelang/kalung/cincin emas, berlian, batu mulia, batu akik, dll Barang seni/antik/koleksi, contoh: lukisan, keris antik, filateli, uang kuno, jam tangan, tas, mobil/motor antik, dll; Persediaan, contoh: persediaan barang dagangan/barang jadi/barang setengah jadi, hewan ternak, ikan, dll; dan Harta bergerak lainnya, contoh: peralatan olah raga, penunjang hobi, dll.

    Kas dan Setara Kas (Rp4,78 miliar)

    Sementara itu, dalam LHKPN yang sama, Suryo Utomo juga tercatat memiliki utang sebesar Rp3,4 miliar.

    Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

    Kasus ini menjadi ujian bagi integritas pejabat publik dalam mengelola keuangan negara dan pribadi. Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi pejabat, KPK diharapkan dapat menindaklanjuti temuan ini guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, khususnya Direktorat Jenderal Pajak.

    Langkah konkret yang perlu dilakukan mencakup audit independen terhadap lonjakan kekayaan pejabat negara, peningkatan sistem pelaporan LHKPN yang lebih transparan, serta pengawasan ketat terhadap proyek besar seperti Coretax agar tidak menjadi beban bagi keuangan negara.

    Dengan transparansi yang lebih baik, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dapat ditingkatkan, sehingga upaya reformasi pajak dapat berjalan dengan lebih efektif dan adil bagi semua pihak.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mobil Murah Tesla Bakal Dirilis Dalam Waktu Dekat

    Mobil Murah Tesla Bakal Dirilis Dalam Waktu Dekat

    Jakarta –

    Mobil listrik murah Tesla bakal meluncur dalam waktu dekat. Kabarnya mobil listrik itu akan dirilis pada semester pertama tahun 2025.

    Rencana Tesla untuk menghadirkan mobil listrik murah masih sesuai rencana. Diberitakan Reuters, perusahaan garapan Elon Musk itu akan menyajikan mobil listrik murah pada semester pertama tahun 2025 sekaligus menguji mobil otonom berbayar pada Juni.

    Nilai pasar Tesla belakangan melonjak setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden AS. Diketahui Trump memiliki hubungan dekat dengan CEO Tesla. Di lain sisi, pada tahun lalu Tesla mencatatkan penurunan penjualan. Ini seolah menjadi desakan untuk meluncurkan model dengan harga lebih rendah sekaligus kendaraan otonom untuk mendukung finansial Musk di masa depan.

    Sayangnya, Musk belum membeberkan detail soal harga dari mobil murah Tesla itu, termasuk soal ukuran dan spesifikasi detail. Tesla memang terus berupaya untuk menghadirkan mobil dengan harga lebih murah. Selain itu, biaya rata-rata bahan baku dan tenaga kerja untuk membuat mobil telah mencapai tingkat terendah yang pernah ada.

    Dalam perhitungan Reuters, biaya pembuatan mobil Tesla turun menjadi USD 33.000 dolar dari USD 39.000 dua tahun sebelumnya.

    Sebagai informasi tambahan, gagasan mobil listrik Tesla dengan harga lebih terjangkau awalnya dikemukakan oleh Musk pada 2018 lalu. Kala itu, sang bos Tesla mengatakan, perusahaan dapat membuat mobil listrik murah itu dalam waktu tiga tahun. Pada Juni 2021, Musk menegaskan mobil listrik yang berdesain hatchback itu akan dirilis tahun 2023. Nyatanya hingga tahun 2025, mobil listrik murah itu belum juga terlihat.

    Adapun salah satu cara Tesla supaya dapat menekan harga jual mobil ini adalah dengan menggunakan desain sel baterai 4680 tables, yang diungkapkan Tesla pada acara Battery Day pada September 2020 lalu.

    Pada saat itu, Tesla mengatakan desain sel baterai ini akan mampu menawarkan kepadatan energi lima kali lipat dan daya enam kali lipat untuk menghasilkan rentang baterai 16% lebih besar.

    (dry/rgr)

  • Bos Maskapai Hendry Lie Didakwa Terlibat Korupsi Timah, Perkaya Diri hingga Rp 1 Triliun – Halaman all

    Bos Maskapai Hendry Lie Didakwa Terlibat Korupsi Timah, Perkaya Diri hingga Rp 1 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa bos maskapai Hendry Lie sekaligus pemilik PT. Tinindo Inter Nusa atau PT TIN terlibat korupsi tata niaga komoditas timah di Bangka Belitung.

    Dalam dakwaannya JPU mendakwa Hendry Lie memperkaya diri sendiri dalam perkara tersebut hingga Rp 1 triliun. 

    “Memperkaya terdakwa Hendry Lie melalui PT. Tinindo Inter Nusa setidak-tidaknya Rp1.059.577.589.599.19,” kata JPU membacakan dakwaan di persidangan PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).

    Selain itu JPU juga menyatakan terdakwa Hendry Lee dalam perkara tersebut telah memerintahkan Rosalina dan Fandy Lingga untuk membuat dan menandatangani surat penawaran PT. Tinindo Inter Nusa terkait kerjasama sewa alat processing Timah kepada PT. Timah bersama smelter swasta lainnya.

    “Antara lain PT. RBT, CV Venus Inti Perkasa, PT. Sariwiguna Bina Sentosa dan PT. Stanindo Inti Perkasa yang diketahuinya smelter-smelter swasta tersebut tidak memiliki CP dan format surat penawaran kerjasama sudah dibuatkan oleh PT. Timah,” kata JPU. 

    Jaksa juga menyebutkan Hendry Lie memerintahkan Fandy Lingga mewakili PT. Tinindo Internusa menghadiri pertemuan di Hotel Novotel Pangkal Pinang dengan Mochtar Rizal Pahlevi selaku Direktur Utama PT. Timah TBK dan Alwin Albar selaku Direktur Operasional PT. Timah TBK dan 27 pemilik smelter swasta.

    Pertemuan tersebut kata jaksa membahas permintaan Mochtar Riza Pahlevi dan Alwin Albar atas bijih timah sebesar 5 persen dari kuota ekspor smelter swasta tersebut. Karena biji timah yang diekspor oleh smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambangan di wilayah IUP PT. Timah.

    “Terdakwa Hendry Lee bersama-sama Fandy Lingga dan Rosalina melalui PT. Tinindo Internusa menerima pembayaran atas kerjasama sewa peralatan processing penglogaman timah dari PT. Timah yang diketahuinya bahwa pembayaran tersebut terdapat kemahalan harga,” jelas jaksa. 

    Di persidangan jaksa juga mendakwa Hendry Lie melalui Rosalina dan Fandy Lingga menyetujui permintaan Harvey Moeis untuk melakukan pembayaran biaya pengamanan kepada Harvey Moeis sebesar 500 USD sampai dengan 750 USD per ton. Seolah-olah dicatat sebagai CSR dari smelter swasta yaitu CV venus Inti Perkasa, PT. Sariwiguna Bina Sentosa, PT. Stanindo Inti Perkasa, dan PT. Tinindo Internusa. 

    “Terdakwa Hendry Lie melalui Rosalina maupun fandy Lingga yang mewakili PT. Tinindo Internusa mengetahui dan menyepakati tindakan Harvey moeis bersama smelter swasta lainnya yaitu CV venus Inti Perkasa, PT. Sariwiguna Bina Sentosa, PT. Stanindo Inti Perkasa, dan PT. Tinindo Internusa dengan PT. Timah melakukan negosiasi dengan PT. Timah terkait dengan sewa smelter swasta. Sehingga kesepakatan harga sewa smelter tanpa didahului studi kelayakan atau kajian yang memadai atau mendalam,” jelas jaksa. 

    Atas perkara ini jaksa mendakwa Hendry Lie merugikan keuangan negara dalam perkara tersebut sebesar Rp300 triliun berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pendana korupsi tata niaga komoditas timah. Pada wilayah izin usaha pertambangan IUP PT. Timah tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.

    Atas hal itu Hendry Lie didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

    KASUS KORUPSI. Hendry Lie, tersangka korupsi timah saat ditangkap paksa Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (18/11/2024). Hendry Lie didakwah terlibat korupsi tata niaga komoditas timah di Bangka Belitung dan memperkaya diri hingga Rp 1 triliun.   (Kolase Tribunnews.com/Tangkapan Layar KompasTV)

    Sebagai informasi, berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, kerugian keuangan negara akibat pengelolaan timah dalam kasus ini mencapai Rp 300 triliun.

    Perhitungan itu didasarkan pada Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara di kasus timah yang tertuang dalam Nomor: PE.04.03/S-522/D5/03/2024 tertanggal 28 Mei.

    Kerugian negara yang dimaksud jaksa, di antaranya meliputi kerugian atas kerja sama penyewaan alat hingga pembayaran bijih timah.

    Tak hanya itu, jaksa juga mengungkapkan, kerugian negara yang mengakibatkan kerusakan lingkungan nilainya mencapai Rp 271 triliun. Hal itu sebagaimana hasil hitungan ahli lingkungan hidup.