Xcloud.id

Topik: BOS

  • Bos Pabrik Elektronik RI Bilang Percuma Bersaing dengan China

    Bos Pabrik Elektronik RI Bilang Percuma Bersaing dengan China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Industri elektronik dalam negeri menghadapi tantangan berat untuk bersaing dengan produk asal China. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman menegaskan bahwa tanpa campur tangan pemerintah, industri lokal tidak akan mampu mengejar skala ekonomi raksasa produksi Negeri Tirai Bambu tersebut.

    “Sangat sulit bagi industri dalam negeri untuk bisa bersaing dengan Tiongkok tanpa campur tangan pemerintah, saya garis bawahi, kami gak akan bisa bersaing dengan Tiongkok tanpa campur tangan pemerintah karena skala ekonomi Tiongkok sudah jauh melampaui Indonesia,” ujar Daniel dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII di Gedung DPR, Rabu (12/11/2025).

    Ia menjelaskan bahwa ketimpangan kapasitas produksi antara kedua negara membuat industri lokal kesulitan bersaing secara harga maupun efisiensi.

    “Misal AC, pendingin udara atau pendingin ruangan, di Tiongkok permintaan pasar lebih dari 30 juta setahun, Indonesia sih 2,3-2,5 juta. Kalau industri komponen utamanya yaitu kompresor, Tiongkok 100 juta produksinya, jadi di luar kemampuan industri Indonesia untuk bersaing,” jelasnya.

    Perbedaan volume produksi ini membuat biaya produksi di Tiongkok jauh lebih murah dan tak terjangkau oleh pelaku usaha Indonesia. Kendati demikian, Daniel menilai bahwa posisi industri Indonesia sebenarnya masih cukup kuat jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

    “Kalau apple to apple dengan negara ASEAN lain kami cukup kuat, hampir enggak ada produksi Vietnam, Malaysia yang mudah bisa unggul dibanding produk dalam negeri,” tuturnya.

    Namun, ia menegaskan bahwa kekuatan tersebut belum cukup untuk menandingi dominasi China di pasar global. Selain faktor skala produksi, Daniel juga menyoroti kebijakan fiskal yang membuat produk asal China makin kompetitif.

    “Ditambah lagi ekspor tax rebate setahu kami ada 13% yang dibuang ke harga, sehingga kalau bicara skala ekonomis maupun ditambah tax rebate, ini secara alami barang sama kualitas sama diproduksi Tiongkok dan Indo selisih 25%,” ungkapnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Penetapan Yaqut, Fuad Maktour dan Alex Tersangka Kuota Haji Sengaja Diulur-ulur, Ini Kata KPK

    Penetapan Yaqut, Fuad Maktour dan Alex Tersangka Kuota Haji Sengaja Diulur-ulur, Ini Kata KPK

    GELORA.CO – Kasus dugaan korupsi kuota haji pada penyelenggaraan tahun 2023 dan 2024 sudah cukup lama bergulir, tapi tak kunjung ada nama-nama tersangka dari perkara ini. Disebut-sebut sudah ada tiga sosok calon tersangka, hanya saja ada tekanan besar yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung meresmikan penetapan tersangka.

    Mereka adalah eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Eks Stasus Menag Isfah Abidal Azis alias Alex, dan bos travel Maktour Fuad Hasan Masyhur.

    “Terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji di Kementerian Agama, bahwa sampai dengan saat ini KPK belum menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan menjadi tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, ketika dihubungi Inilah.com, Rabu (12/11/2025), menyangkal kabar tersebut.

    Budi juga menanggapi kabar adanya pemerasan terhadap 350 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel. Disebut masing-masing membayar antara Rp250 juta hingga Rp1 miliar untuk mendapat alokasi kuota.

    Ia menegaskan, berdasarkan penyidikan sementara, unsur tindak pidana korupsi yang ditemukan bukan suap atau pemerasan, melainkan kerugian negara.

    “Jadi dalam perkara kuota haji ini, sangkaan pasalnya adalah dugaan kerugian keuangan negara, ya. Jadi, bukan modus penyuapan ataupun pemerasan,” ujar Budi.

    Karena itu, kata Budi, penyidik bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa sejumlah saksi, khususnya dari kalangan biro travel atau PIHK, guna menyinkronkan hasil audit kerugian negara.

    “Selain pemeriksaan terhadap PIHK dilakukan oleh penyidik KPK, pemeriksaan terhadap PIHK juga dilakukan oleh kawan-kawan BPK dalam rangka penghitungan dugaan kerugian negaranya. Total sampai dengan hari ini sudah lebih dari 350 PIHK yang sudah dilakukan pemeriksaan,” kata Budi.

    kasus dugaan korupsi kuota haji ini telah naik ke tahap penyidikan sejak Jumat (8/8/2025) berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum, meskipun tersangka belum diumumkan. KPK menyebut akan segera menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan melampaui Rp1 triliun.

    Kasus bermula dari tambahan kuota 20.000 jemaah haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia usai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan otoritas Saudi pada 2023. Tambahan kuota tersebut kemudian dilobi sejumlah pengusaha travel kepada oknum pejabat Kemenag hingga terbit Surat Keputusan Menteri Agama pada 15 Januari 2024.

    Kuota tambahan itu dibagi menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Dari kuota khusus tersebut, 9.222 dialokasikan untuk jemaah dan 778 untuk petugas, dengan pengelolaannya diserahkan kepada PIHK. KPK mencatat sedikitnya 13 asosiasi dan 400 biro travel terlibat dalam pengelolaan kuota tambahan tersebut.

    Kuota reguler 10.000 jemaah didistribusikan ke 34 provinsi, dengan rincian Jawa Timur mendapatkan 2.118 jemaah, Jawa Tengah 1.682 jemaah, dan Jawa Barat 1.478 jemaah.

    Namun, mekanisme pembagian kuota itu diduga melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mengatur proporsi kuota: 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

    Dalam praktiknya, kuota haji khusus diduga diperjualbelikan dengan setoran dari biro travel kepada pejabat Kemenag sebesar USD 2.600–7.000 per kuota, atau sekitar Rp41,9 juta–Rp113 juta (kurs Rp16.144,45). Transaksi tersebut dilakukan melalui asosiasi travel dan diserahkan secara berjenjang ke pejabat Kemenag.

    Dana setoran itu diduga digunakan untuk membeli aset, termasuk dua rumah mewah di Jakarta Selatan senilai Rp6,5 miliar yang telah disita KPK pada Senin (8/9/2025). Rumah tersebut diduga dibeli oleh seorang pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag menggunakan uang hasil commitment fee.

    Tiga orang telah dicegah bepergian ke luar negeri dalam perkara ini, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), mantan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan, serta Moderasi Beragama, Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex, dan pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur (FHM).

    Masa pencegahan berlaku selama enam bulan, terhitung sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026. Periode tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan dengan usulan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

  • Penetapan Yaqut, Fuad Maktour dan Alex Tersangka Kuota Haji Sengaja Diulur-ulur, Ini Kata KPK

    Penetapan Yaqut, Fuad Maktour dan Alex Tersangka Kuota Haji Sengaja Diulur-ulur, Ini Kata KPK

    GELORA.CO – Kasus dugaan korupsi kuota haji pada penyelenggaraan tahun 2023 dan 2024 sudah cukup lama bergulir, tapi tak kunjung ada nama-nama tersangka dari perkara ini. Disebut-sebut sudah ada tiga sosok calon tersangka, hanya saja ada tekanan besar yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung meresmikan penetapan tersangka.

    Mereka adalah eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Eks Stasus Menag Isfah Abidal Azis alias Alex, dan bos travel Maktour Fuad Hasan Masyhur.

    “Terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji di Kementerian Agama, bahwa sampai dengan saat ini KPK belum menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan menjadi tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, ketika dihubungi Inilah.com, Rabu (12/11/2025), menyangkal kabar tersebut.

    Budi juga menanggapi kabar adanya pemerasan terhadap 350 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel. Disebut masing-masing membayar antara Rp250 juta hingga Rp1 miliar untuk mendapat alokasi kuota.

    Ia menegaskan, berdasarkan penyidikan sementara, unsur tindak pidana korupsi yang ditemukan bukan suap atau pemerasan, melainkan kerugian negara.

    “Jadi dalam perkara kuota haji ini, sangkaan pasalnya adalah dugaan kerugian keuangan negara, ya. Jadi, bukan modus penyuapan ataupun pemerasan,” ujar Budi.

    Karena itu, kata Budi, penyidik bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa sejumlah saksi, khususnya dari kalangan biro travel atau PIHK, guna menyinkronkan hasil audit kerugian negara.

    “Selain pemeriksaan terhadap PIHK dilakukan oleh penyidik KPK, pemeriksaan terhadap PIHK juga dilakukan oleh kawan-kawan BPK dalam rangka penghitungan dugaan kerugian negaranya. Total sampai dengan hari ini sudah lebih dari 350 PIHK yang sudah dilakukan pemeriksaan,” kata Budi.

    kasus dugaan korupsi kuota haji ini telah naik ke tahap penyidikan sejak Jumat (8/8/2025) berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum, meskipun tersangka belum diumumkan. KPK menyebut akan segera menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan melampaui Rp1 triliun.

    Kasus bermula dari tambahan kuota 20.000 jemaah haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia usai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan otoritas Saudi pada 2023. Tambahan kuota tersebut kemudian dilobi sejumlah pengusaha travel kepada oknum pejabat Kemenag hingga terbit Surat Keputusan Menteri Agama pada 15 Januari 2024.

    Kuota tambahan itu dibagi menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Dari kuota khusus tersebut, 9.222 dialokasikan untuk jemaah dan 778 untuk petugas, dengan pengelolaannya diserahkan kepada PIHK. KPK mencatat sedikitnya 13 asosiasi dan 400 biro travel terlibat dalam pengelolaan kuota tambahan tersebut.

    Kuota reguler 10.000 jemaah didistribusikan ke 34 provinsi, dengan rincian Jawa Timur mendapatkan 2.118 jemaah, Jawa Tengah 1.682 jemaah, dan Jawa Barat 1.478 jemaah.

    Namun, mekanisme pembagian kuota itu diduga melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mengatur proporsi kuota: 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

    Dalam praktiknya, kuota haji khusus diduga diperjualbelikan dengan setoran dari biro travel kepada pejabat Kemenag sebesar USD 2.600–7.000 per kuota, atau sekitar Rp41,9 juta–Rp113 juta (kurs Rp16.144,45). Transaksi tersebut dilakukan melalui asosiasi travel dan diserahkan secara berjenjang ke pejabat Kemenag.

    Dana setoran itu diduga digunakan untuk membeli aset, termasuk dua rumah mewah di Jakarta Selatan senilai Rp6,5 miliar yang telah disita KPK pada Senin (8/9/2025). Rumah tersebut diduga dibeli oleh seorang pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag menggunakan uang hasil commitment fee.

    Tiga orang telah dicegah bepergian ke luar negeri dalam perkara ini, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), mantan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan, serta Moderasi Beragama, Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex, dan pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur (FHM).

    Masa pencegahan berlaku selama enam bulan, terhitung sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026. Periode tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan dengan usulan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

  • Serupa dengan Bobibos, Perusahaan Dunia Ini Gunakan Jerami Jadi Bahan Bakar

    Serupa dengan Bobibos, Perusahaan Dunia Ini Gunakan Jerami Jadi Bahan Bakar

    GELORA.CO – Bobibos ramai dibicarakan publik karena dianggap bisa menjadi salah satu energi alternatif.  Bahan baku utama Bobibos berasal dari jerami yang diolah menjadi bioetanol. 

    Namun pembuatan bahan bakar dari jerami sebenarnya bukanlah hal yang baru.  Penemuan serupa ternyata sudah banyak dikenalkan di penelitian-penelitian internasional.

    Seperti dilansir dari laman BioCycle yang dirilis pada 2005, dituliskan berkat kemajuan bioteknologi, para peneliti kini dapat mengubah jerami, dan limbah tanaman lainnya, menjadi emas “hijau” – etanol selulosa.

    Meskipun secara kimiawi identik dengan etanol yang diproduksi dari jagung atau kedelai, etanol selulosa disebut punya kandungan energi bersih tiga kali lebih tinggi daripada etanol jagung dan menghasilkan emisi gas rumah kaca bersih yang rendah.

    Etanol selulosa berpotensi mengurangi konsumsi bensin secara substansial.

    “Etanol selulosa setidaknya sama mungkinnya dengan hidrogen untuk menjadi pembawa energi pilihan bagi sektor transportasi berkelanjutan,” ujar Dewan Pertahanan Sumber Daya Nasional (NRDC) dan Persatuan Ilmuwan Peduli dalam sebuah pernyataan bersama.

    Dalam sebuah tulisan yang diunggah di Bloomberg pada 2021 silam dituliskan bahwa mengubah jerami menjadi etanol akan menjadi usaha yang sangat menguntungkan di Eropa. Demikian menurut sebuah perusahaan yang baru saja membuka lokasi produksi di benua tersebut.

    Clariant AG, produsen bahan kimia Swiss, misalnya telah membuka fasilitas di Rumania untuk memproduksi apa yang disebut biofuel canggih dengan menggunakan limbah pertanian atau tanaman untuk menghasilkan bahan bakar yang dapat dicampur menjadi bensin dan solar.

    Hal ini lebih ramah lingkungan daripada etanol generasi pertama yang saat ini beredar di pasaran, yang terbuat dari bahan pangan seperti gula atau jagung.

    “Penghematan karbon dari pendekatan baru ini akan menghasilkan etanol yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan proses yang ada,” ujar CEO Clariant, Conrad Keijzer, dalam sebuah konferensi telepon.

    “Kami memperkirakan harga akan naik dua kali lipat dibandingkan generasi pertama,” ujarnya. Hal ini “hanya karena telah diatur dalam undang-undang,” ujarnya.

    Clariant membangun pabrik tersebut terutama untuk mempromosikan teknologinya, yang kini ingin dilisensikan kepada perusahaan lain.

    Uni Eropa telah menetapkan target bahwa setidaknya 0,2% dari seluruh bahan bakar transportasi harus dibuat dari biofuel canggih tahun depan, dan akan meningkat menjadi 2,2% pada tahun 2030.

    Teknologi Clariant juga dapat digunakan dalam industri kimia dan penerbangan. “Ini adalah contoh utama solusi ekonomi sirkular,” ujar Keijzer.

    Perusahaan internasional lain yang juga mengembangkan energi dari jerami adalah DP. Bukan membuat campuran bensi, tapi mereka membangun lebih dari 40 pembangkit listrik tenaga jerami di Eropa dan Tiongkok.

    Boiler berbahan bakar jerami ini terdiri dari serangkaian lengkap komponen yang dirancang khusus, termasuk kisi getar berpendingin air yang dirancang untuk menangani berbagai jenis jerami seperti gandum, jagung, dan padi.

    Riset panjang 

    Riset-riset internasional tersebut menggambarkan bagaimana bahan bakar dari sisa tanaman seperti jerami bisa menjadi hal yang potensial. Hanya saja perlu dikaji lebih jauh dari sisi kapasitas bahan baku dan teknologi pengolahannya hingga benar-benar bisa menjadi energi alternatif. 

    Founder Bobibos, M. Iklas Thamrin menjelaskan pemilihan bahan baku jerami didasarkan riset panjang. Pemilihannya didasarkan pada jumlahnya, kemudahan mendapatkannya, dan tak membuat harga pokok produksi (HPP) melambung.

    “Bagaimana bahan baku ini kita cari yang melimpah, kita nggak perlu suruh masyarakat untuk tanam. Basisnya sawah itu hasilkan padi, jerami, nah itu yang kita manfaatkan,” kata Iklas dalam kegiatan itu.

    Iklas meyakini keputusan membuat bahan bakar dari jerami terbilang tepat. Sebab jerami tak membuat HPP membengkak. Sehingga nantinya harga jual Bobibos diharapkan bisa di bawah bahan bakar lain.

    “Poinnya kenapa jerami? Dari riset kami jerami yang buat HPP bisa bersaing,” ujar Iklas.

    Iklas menyebut jerami yang didapat dari petani diproses sedemikian rupa hingga dapat menjadi bahan bakar Bobibos. Salah satu proses itu melibatkan penyuntikan serum “rahasia” yang membuat jerami dapat menjadi bahan bakar. Iklas enggan merinci proses tersebut karena menjadi bagian dari resep rahasia Bobibos.

    “Jerami dikelola untuk ekstraksi dengan bio chemistry, ekstrak tanaman. Gunakan mesin yang kita rancang yang memang dari nol dirancang. Tahapannya 5 tahap. Akhirnya outputnya bahan bakar nabati berkinerja tinggi,” ujar Iklas.

    Tidak dijelaskan apa yang membedakan Bobibos dengan energi dengan bahan sama yang telah diolah oleh perusahaan-perusahaan asing.

    Belum ada izin

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan belum ada sertifikasi resmi terhadap bahan bakar baru yang disebut Bobibos (Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos).

    Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyampaikan, pengujian bahan bakar di laboratorium Lemigas tidak otomatis berarti produk tersebut telah disetujui pemerintah.

    Laode menjelaskan, setiap inovasi bahan bakar harus melalui proses uji teknis panjang untuk memastikan kelayakan dan kualitasnya. Pengujian dilakukan secara menyeluruh, mulai dari uji oksidasi, uji mesin, hingga evaluasi lanjutan sebelum suatu bahan bakar dinyatakan layak digunakan.

    “Untuk menguji suatu BBM lalu menjadi bahan bakar itu minimal delapan bulan. Baru kita bisa putuskan apakah ini layak atau tidak,” ujar Laode di Jakarta, dikutip Senin (10/11/2025).

    Praktisi migas Hadi Ismoyo mengatakan, setiap penemuan bahan bakar minyak (BBM) baru harus melalui tiga tahapan pokok sebelum dinyatakan layak edar. Ia menegaskan, tidak ada produk BBM yang bisa langsung beredar di masyarakat tanpa melewati proses pengujian resmi yang ditetapkan pemerintah.

    Menurut Hadi, tiga hal pokok tersebut mencakup pengujian mutu dan sertifikasi, perizinan usaha, serta pengawasan distribusi dan pengedaran. Setiap tahapan menjadi bagian penting dari sistem legal yang menjamin keamanan dan mutu produk energi nasional.

    “Semua BBM yang beredar di masyarakat harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Hadi kepada Republika.co.id, Selasa (11/11/2025).

    Ia menjelaskan, dari ketiga tahapan itu, pengujian mutu dan sertifikasi merupakan proses paling kompleks karena melibatkan banyak aspek teknis dan lembaga uji. Proses ini dilakukan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk sebelum disalurkan ke publik.

    Dalam pengujian mutu, dilakukan dua jenis uji utama, yakni uji laboratorium dan uji lapangan. Uji laboratorium mencakup penilaian terhadap nilai oktan, kandungan sulfur, kandungan aditif, serta karakteristik fisika bahan bakar. Sementara uji lapangan dilakukan dengan mencoba bahan bakar pada berbagai jenis kendaraan di lokasi dengan perbedaan suhu.

    “Tujuannya memastikan bahwa BBM tersebut aman bagi semua kendaraan dalam jangka panjang,” tutur Hadi.

    Ia menambahkan, setelah pengujian mutu dan sertifikasi selesai, tahap berikutnya adalah perizinan usaha. Proses ini meliputi izin usaha pengolahan, izin usaha umum, izin transportasi BBM, serta izin penyimpanan (storage). Setiap izin berfungsi sebagai dasar hukum bagi badan usaha dalam memproduksi dan menyalurkan bahan bakar.

  • 5 Bos BGN Minta Uang ke Purbaya, tapi Ditegur DPR karena Tak Paham Cara Ajukan Anggaran Nasional

    5 Bos BGN Minta Uang ke Purbaya, tapi Ditegur DPR karena Tak Paham Cara Ajukan Anggaran Nasional

    Bos BGN Minta Uang ke Purbaya, tapi Ditegur DPR karena Tak Paham Cara Ajukan Anggaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kena tegur DPR karena dianggap tidak mengerti bagaimana mekanisme pengajuan anggaran negara.
    Sebab, Dadan ingin meminta uang tambahan ke
    Menteri Keuangan
    (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, tapi ternyata belum meminta persetujuan
    DPR
    terlebih dahulu.
    Hal tersebut terjadi saat Dadan rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
    Mulanya, Dadan menyebut BGN masih memerlukan anggaran Rp 28,6 triliun.
    Pekan ini, mereka akan mengajukan penambahan anggaran itu ke Kemenkeu.
    “Dan untuk pembangunan SPPG terpencil ini, kalau 6.000 saja bisa tercapai, maka kami butuh Rp 18 triliun. Nah, Rp 18 triliun dikurangi dengan dana yang dibintangi itu, itu kami akan membutuhkan tambahan Rp 14,1 triliun. Sehingga total ABT (Anggaran Belanja Tambahan) yang kami akan ajukan minggu ini ke Kementerian Keuangan itu kurang lebih Rp 28,6 triliun,” ujar Dadan.
    Dadan menuturkan, jika anggaran tambahan itu sudah disetujui Kemenkeu, maka BGN akan melapor ke Komisi IX DPR.
    Barulah setelah melapor ke DPR, BGN akan meminta persetujuan terkait penambahan anggaran ini.
    “Nanti setelah disetujui oleh Kementerian Keuangan, termasuk optimalisasi serapan-serapan yang tidak optimal, kami akan lapor ke Komisi IX. Mungkin akan ada rapat persetujuan terkait dengan itu. Itu terkait dengan anggaran,” ujar dia.
    “Jadi, kami sudah koordinasi dan Kementerian Keuangan memberikan waktu yang sangat pendek, hanya 2 hari untuk melakukan optimalisasi serapan anggaran yang kurang dan juga tambahan yang dibutuhkan,” sambung Dadan.
    Mendengar pernyataan itu, para anggota DPR ramai-ramai langsung menginterupsi.
    Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan, Dadan seharusnya meminta persetujuan anggaran ke DPR dulu, baru Kemenkeu, bukan malah sebaliknya.
    “Izin, Pak, ini yang perlu kita luruskan, sebenarnya sebelum minta ke Kemenkeu, Pak, ke kita dulu, Pak. Sebelum minta ke Kemenkeu ke kita dulu, karena fungsi anggaran di kita, Pak. Bapak ke Kemenkeu dengan membawa surat dari persetujuan dari kita, Pak,” kata Wafiroh.
    Wafiroh mengatakan, pada masa reses kemarin, DPR saja sampai rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan, karena Kemnaker harus meminta persetujuan DPR mengenai anggaran.
    Sebab, itu merupakan hari terakhir mereka mengajukan tambahan anggaran ke Kemenkeu, sehingga Kemnaker harus rapat dengan DPR untuk meminta persetujuan.
    “Jadi, harus ke kita dulu, Pak. Nah, ini kayaknya Pak Dadan harus ada dari tim yang tahu betul, tahu proses seperti ini, Pak. Ini harus ke kita dulu, Pak. Harusnya kalau Bapak mau mengajukan ini hari ini bisa Bapak bilang ke tim kita, bahwa salah satu agendanya adalah persetujuan penambahan anggaran. Begitu. Mekanismenya seperti itu. Pengajuan penambahan anggaran di sini. Baru di sini kita sepakati baru ke Kemenkeu, Pak. Gitu, Pak. Jadi bukan kebalik, Pak,” cecar Wafiroh.
    “Bukan kita hanya bagian menyetujui, karena dari Kemenkeu pasti akan ditanya ke sini, Pak. Begitu Pak Dadan,” lanjut dia.
    Kemudian, Wakil Ketua Komisi IX DPR lainnya, Putih Sari mempertanyakan kenapa tim biro BGN tidak mengerti bagaimana mekanisme pengajuan anggaran negara.
    “Ya izin, kami khawatir nanti ditolak kalau tidak ada persetujuan dari Komisi IX, Bapak, mengajukan anggaran tambahan. Ini saya mempertanyakan justru tim dari roren gimana, ya. Enggak ngerti pembahasan mekanisme anggaran negara ini kayaknya. Jadi harusnya minta persetujuan dulu dari kami, baru Bapak ajukan ke Kemenkeu, itu alur yang benar,” kata Putih.
    Mendengar cecaran anggota DPR itu, Dadan memberikan respons.
    Dia menyatakan, akan meminta permintaan pengajuan tambahan anggaran ke Komisi IX DPR terlebih dahulu.
    “Baik kalau gitu nanti kami ajukan permintaan untuk pengajuan. Saya kira kita ajukan segera, sepulang dari sini kita menulis surat ke Komisi IX untuk pengajuan anggaran, agar minggu ini kita juga bisa membahas terkait dengan itu, mudah-mudahan difasilitasi oleh Komisi IX,” imbuh Dadan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Curhat Bos Wika: Proyek Kereta Cepat Bikin Beban Perusahaan Makin Berat

    Curhat Bos Wika: Proyek Kereta Cepat Bikin Beban Perusahaan Makin Berat

    Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), Agung Budi Waskito, buka-bukaan jika perusahaan yang dipimpinnya kini semakin terbebani oleh penugasan di proyek kereta cepat atau Whoosh.

    Pasalnya, proyek Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sudah beroperasi tengah terlilit utang jumbo, dan belum memberikan imbal hasil keuntungan bagi perusahaan.

    “Perseroan juga tengah menghadapi tantangan akibat penugasan investasi jangka panjang, seperti Kereta Cepat yang belum memberikan return bagi perusahaan. Sehingga semakin menambah beban berat bagi perusahaan,” ujarnya dalam sesi public expose WIKA, Rabu (12/11/2025).

    “Sehingga Wika membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk bisa melakukan penyehatan, baik sekarang maupun ke depan,” kata Agung Budi Waskito.

    Terlebih, realisasi kontrak baru Wika pada semester I-III 2025 merosot jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan hanya mengantongi Rp 6,195 triliun kontrak baru, turun hingga 81,42 persen dari 2022.

    Kami harus akui bahwa tahun 2025 adalah tahun yang kami sangat tertekan, khususnya di omzet kontrak. Dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dimana efisiensi daripada APBN ini secara otomatis memang proyek di pemerintah berkurang cukup jauh.

    “Kami harus akui bahwa tahun 2025 adalah tahun yang kami sangat tertekan, khususnya di omzet kontrak. Dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dimana efisiensi daripada APBN ini secara otomatis memang proyek di pemerintah berkurang cukup jauh,” ungkapnya.

     

  • Eks Bos Intelijen Korsel Ditangkap Terkait Darurat Militer

    Eks Bos Intelijen Korsel Ditangkap Terkait Darurat Militer

    Seoul –

    Mantan kepala intelijen Korea Selatan (Korsel), Cho Tae Yong, ditangkap pada Rabu (12/11) waktu setempat terkait penetapan darurat militer tahun lalu, yang membuat mantan Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya.

    Cho yang masih menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional Korsel (NIS) ketika Yoon mengumumkan darurat militer pada Desember 2024, didakwa atas kelalaian dalam tugas.

    Penangkapan itu, seperti dilansir AFP, Rabu (12/11/2025), dilakukan menyusul langkah jaksa khusus Korsel mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Cho atas tuduhan mengabaikan tugas sebagai kepala badan intelijen dan menimbulkan risiko penghancuran barang bukti, di antara beberapa tuduhan lainnya.

    Pengadilan distrik pusat Seoul meninjau keabsahan pengajuan surat perintah penangkapan itu pada Selasa (11/11) dan telah mengabulkannya.

    “Hasil peninjauan tersebut adalah… dikeluarkannya surat perintah tersebut dengan alasan risiko penghancuran barang bukti,” demikian pernyataan pengadilan distrik pusat Seoul saat mengumumkan pengabulan permohonan jaksa tersebut.

    “Dakwaan utamanya adalah kelalaian dalam tugas,” imbuh pernyataan tersebut.

    Jaksa khusus Korsel mengatakan Cho tidak melaporkan langkah Yoon mengumumkan darurat militer pada saat itu ke parlemen, meskipun dia “memahami ilegalitasnya”. Cho juga dituduh telah memberikan pernyataan palsu.

    “Kemungkinan keterlibatannya dalam pemberontakan telah meningkat,” kata jaksa Korsel, Park Ji Young, kepada wartawan pekan lalu.

    Penangkapan Cho ini dilakukan setelah jaksa Korsel menambahkan satu lagi dakwaan terhadap Yoon, yakni membantu musuh. Yoon dituduh memerintahkan pengerahan drone ke wilayah udara Pyongyang, ibu kota Korea Utara (Korut), untuk memperkuat rencana darurat militernya.

    Tahun lalu, Korut mengatakan pihaknya telah “membuktikan” bahwa Korsel mengerahkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda di atas wilayah Pyongyang — tindakan itu tidak pernah dikonfirmasi oleh militer Seoul.

    Jaksa Park, pada Senin (10/11), mengatakan bahwa timnya telah “menjeratkan dakwaan menguntungkan musuh secara umum dan penyalahgunaan kekuasaan” terhadap Yoon.

    Yoon sendiri sedang menghadapi persidangan atas dakwaan pemberontakan dan beberapa dakwaan lainnya terkait penetapan darurat militer yang menjerumuskan Korsel ke dalam kekacauan politik.

    Lihat juga Video ‘Prabowo dan Presiden Korsel Lee Jae Sepakat Perkuat Kerjasama Militer’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat khusus yang salah satunya membahas mengenai keuangan negara sebelum berangkat ke Australia. Menariknya, meski secara spesifik membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak.

    Adapun dalam rapat tersebut Prabowo telah memerintahkan Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengawal proses penyerapan APBN dan APBD. Tugas yang seharusnya dilakukan oleh Menkeu.

    Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan syarat sekaligus deadline kepada pemerintah daerah alias pemda terkait pencairan dana transfer ke daerah pada akhir tahun 2025.

    Pemda yang tidak memenuhi syarat terancam akan memperoleh sisa transfer ke daerah termasuk penyaluran dana desa.

    Penyaluran TKD yang dimaksud meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal, serta Hibah Kepada Daerah. 

    Terkait penyaluran DBH baik itu DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Reboisasi (DBH DR), serta DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit), pemda diminta untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH periode 2024 sampai semester I/2025. Batas akhir waktu penyampaian dokumen ketiga DBH yakni paling lambat 17 November 2025 pukul 23.59 WIB. 

    “Dalam hal syarat salur DBH CHT pada huruf a belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH CHT yang belum disalurkan. DBH CHT yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah,” demikian dikutip dari surat yang tertanggal 30 Oktober 2025 itu oleh Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Konsekuensi yang sama juga berlaku bagi pemda yang tidak menyampaikan syarat-syarat dokumen dimaksud untuk DBH DR dan DBH Sawit hingga batas akhir waktu yang ditetapkan. 

    Selengkapnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu juga menetapkan batas akhir penyampaikan dokumen syarat penyaluran komponen TKD lainnya. Misalnya, pemda diwajibkan menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai yang dibayarkan kepada PNS daerah serta gaji dan tunjangan kepada PPPK guru maupun non guru pada November dan Desember 2025, masing-masing paling lambat 10 Desember 2025 dan 10 Januari 2026. Ini menjadi syarat penyaluran DAU. 

    Kemudian, syarat penyaluran DAU khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan paling lambat disampaikan pada 14 November 2025, sedangkan untuk penggajian PPPK pada 19 Desember 2025. Semuanya harus disampaikan paling lambat pukul 23.59 WIB. 

    Sementara itu, batas akhir penyampaian syarat penyaluran DAK Fisik yakni 22 Desember 2025 pukul 17.00 WIB. Adapun batas akhir untuk syarat salur DAK Nonfisik berbeda-beda yakni 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk yang berkaitan dengan tunjangan guru, 1 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk DAK Nonfisik jenis lainnya, 31 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB untuk Dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan, serta 1 Desember 2025 untuk DANA BOK Puskesmas. 

    Di sisi lain, bagi Dana Desa, bupati/wali kota memiliki waktu untuk menyampaikan berbagai syarat yang ditentukan sampai dengan 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Apabila tidak dipenuhi, sisa pagu Dana Desa TA 2025 tidak akan disalurkan termasuk untuk TA berikutnya dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN). 

    Selain syarat laporan realisasi penyerapan Dana Desa, bupati/wali kota secara khusus harus menyampaikan setidaknya dua dokumen mengenai penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebagaimana diketahui, Dana Desa telah disetujui oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjadi penjamin penyaluran kredit untuk Kopdes. 

    Dua dokumen dimaksud adalah akta pendirian badan hukum koperasi desa merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa merah putih ke notaris, serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa merah putih.

    Selanjutnya, pemda Provinsi Papua dan Provinsi Aceh harus menyampaikan dokumen-dokumen syarat penyaluran DOK dan DTI sampai dengan 30 November 2025 pukul 23.59 WIB.

    Selain itu, syarat penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta harus dipenuhi paling lambat 28 November 2025, sedangkan Dana Insentif Fiskal pada 20 November 2025 pukul 16.00 WIB. Hibah kepada Daerah terkait dengan MRT paling lambat 20 November 2025, sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 19 Desember 2025.  

    Mensesneg Awasi Penyerapan

    Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memastikan penyerapan anggaran kementerian/lembaga di pusat hingga transfer ke daerah (TKD) jelang akhir 2025. 

    Hal itu disampaikan Prabowo pada rapat khusus sebelum bertolak ke Australia dalam rangka pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025). 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden telah memerintahkan Prasetyo untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun. 

    “Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” ucap Teddy sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (11/11/2025). 

    Teddy menyebut Prabowo menunda jadwal penerbangannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat tersebut.

    Rapat tertutup itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Teddy menjelaskan bahwa Prabowo memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. 

    Kepala Negara menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy. 

    Adapun kendati membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak dalam rapat tersebut.

    Surat Purbaya ke Kepala Daerah

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menyurati seluruh kepala daerah di Indonesia terkait dengan realisasi belanja APBD yang lambat serta besarnya simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan hingga akhir kuartal III/2025. 

    Melalui Surat Menteri Keuangan No.S-662/MK.08/2025 berjudul ‘Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025’, Purbaya menyebut pemerintah pusat telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran daerah. 

    Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sampai dengan September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 Triliun atau 74% dari pagu APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun. 

    “Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan,” tulis Purbaya pada surat tersebut, dikutip Bisnis, Senin (10/11/2025). 

    Purbaya lalu meminta para pemda melakukan empat hal berdasarkan hasil pemantauan dimaksud, sekaligus untuk mendorong perekonomian nasional 2025 agar bisa lebih baik. 

    Pertama, mempercepat penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik. Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek proyek pemda. “[Ketiga] memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah,” tulis Purbaya. 

    Keempat, melakukan monitoring secara berkala baik mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025. Dia meminta hasil monitoring itu bisa menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

    Surat itu dikirimkan Purbaya pada 20 Oktober 2025, dengan tembusan Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

    Beberapa waktu sebelumnya, Purbaya juga sempat mewanti-wanti kementerian/lembaga khususnya dengan anggaran yang besar untuk mengoptimalkan belanjanya. 

    Dia memberikan waktu sampai dengan akhir Oktober 2025 kepada kementerian/lembaga untuk membelanjakan anggarannya sebelum melakukan penyisiran dan merealokasi anggaran itu untuk bantuan kepada masyarakat. 

  • Bos ChatGPT Mendadak Minta Bantuan Trump, Blak-blakan Bilang Begini

    Bos ChatGPT Mendadak Minta Bantuan Trump, Blak-blakan Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – CEO OpenAI Sam Altman blak-blakan meminta ke pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk memperluas kelayakan untuk kredit pajak di Undang-Undang (UU) Chips. Poin soal kredit pajak diterapkan dalam program Kredit Investasi Manufaktur Canggih (AMIC).

    Secara umum, AMIC merupakan program insentif pajak yang dirancang untuk menggenjot manufaktur semikonduktor domestik. Hal ini merupakan salah satu upaya AS untuk mengamankan posisi sebagai pemimpin global dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    Komentar terbaru Altman muncul setelah Kepala Urusan Global OpenAI Chris Lehane pada 27 Oktober lalu mengirim surat ke Direktur Kebijakan Kantor Sains dan Teknologi Gedung Putih, Michael Kratsios.

    Dalam surat itu, Lehane meminta agar program AMIC diperluas untuk produksi server AI, data center AI, dan komponen jaringan.

    “Kami yakin reindustrialisasi AS di seluruh lini, seperti pabrik, turbin, transformator, baja, dan banyak lagi, akan membantu semua orang di industri kami, dan industri lain” kata Altman dalam sebuah postingan di X, dikutip dari Reuters, Selasa (11/11/2025).

    Altman juga menegaskan bahwa kredit pajak berbeda dengan jaminan pinjaman untuk OpenAI. Sebagai informasi, OpenAI juga telah berbicara dengan pemerintah AS terkait kemungkinan pemberian jaminan pinjaman federal dalam rangka menggenjot pembangunan pabrik-pabrik chip di AS. Namun, jaminan pinjaman itu tak termasuk untuk membangun data center.

    OpenAI telah berkomitmen untuk mengeluarkan US$1,4 triliun untuk membangun sumber komputasi selama 8 tahun terakhir.

    Meningkatnya permintaan untuk model dan produk AI, termasuk ChatGPT buatan OpenA, telah mendorong perusahaan teknologi terkemuka mengungkap rencana ambisius untuk membangun lebih banyak data center dan mengembangkan chip canggih.

    Kendati demikian, David Sacks yang merupakan ‘raja’ kripto dan AI Gedung Putih menegaskan bahwa tak akan ada bantuan federal untuk AI.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 6 Hal yang Diketahui Tentang Bobibos, Bensi Ramah Lingkungan Karya Anak Bangsa

    6 Hal yang Diketahui Tentang Bobibos, Bensi Ramah Lingkungan Karya Anak Bangsa

    Jakarta: Belakangan ini, nama Bobibos mendadak ramai diperbincangkan publik Indonesia. Produk ini disebut sebagai bahan bakar minyak (BBM) karya anak bangsa yang memiliki angka oktan tinggi dan ramah lingkungan.

    Bobibos  pertama kali diperkenalkan ke publik pada awal November 2025. Produk ini dikembangkan oleh tim peneliti dalam negeri dan diklaim mampu menyaingi bahkan melampaui performa bensin beroktan tinggi komersial yang beredar di pasar. 

    Diklaim sebagai bahan bakar nabati (biofuel) dengan oktan tinggi yang ramah lingkungan, Bobibos  disebut-sebut siap menjadi alternatif BBM fosil di Indonesia. Berikut sejumlah fakta menarik tentang BBM viral tersebut:
    1. Diciptakan dari Riset Panjang 10 Tahun

    ​Bobibos ini tidak ujug-ujug muncul, tetapi merupakan buah riset intensif yang diklaim telah dilakukan selama 10 tahun oleh M. Ikhlas Thamrin bersama timnya. Inovasi ini berawal dari kegelisahan terhadap tingginya ketergantungan Indonesia pada energi impor dan masalah kenaikan harga BBM.

    “Kami ingin membuktikan bangsa ini bisa mandiri melalui inovasi. Setelah lebih dari satu dekade riset, akhirnya kami menghadirkan bahan bakar yang murah, aman, dan beremisi rendah,” ujar Ikhlas, dikutip Jumat, 7 November 2025.
    2. Filosofi Nama ​Bobibos
    ​Bobibos merupakan akronim dari Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos! Penciptanya bertekad membuktikan bahwa Indonesia mampu mandiri energi melalui ilmu pengetahuan dan pemanfaatan sumber daya lokal.

    3. Bobibos Diklaim Memiliki RON 98
    ​Salah satu klaim paling mencengangkan dari Bobibos  adalah angka oktan (Research Octane Number/RON) yang dimilikinya. Bobibos diklaim memiliki angka RON mendekati 98, menjadikannya setara dengan BBM premium kelas atas seperti Pertamax Turbo atau V-Power Nitro+.

    ​Bahan bakar ini diklaim kompatibel untuk mesin bensin maupun diesel tanpa perlu modifikasi mesin dan sudah diuji jalan pada berbagai jenis kendaraan (mulai dari motor hingga bus). Bobibos  hadir dalam dua jenis: cairan putih untuk mesin bensin dan cairan merah untuk mesin diesel.
     

     

    4. Emisi Dinyatakan Hampir Nol
    Bobibos menantang dominasi BBM fosil dengan keunggulan utama, yakni dampak terhadap lingkungan.

    ​Bahan bakar ini diklaim menghasilkan emisi gas buang (CO2) hingga 70% lebih rendah dan kadar emisi yang mendekati nol, membuat pembakarannya sangat bersih. Asap yang dihasilkan disebut-sebut tanpa bau khas bahan bakar fosil.

    Hal ini didapat dari proses pembakaran yang lebih sempurna berkat bahan bakar nabati murni. Jika benar terbukti dalam uji resmi, hal ini dapat menjadi terobosan besar menuju transportasi rendah karbon di Indonesia.
    5. Terbuat dari Bahan Nabati yang Bisa Ditanam di Indonesia

    Keunikan Bobibos terletak pada bahan bakunya yang sepenuhnya berasal dari alam Indonesia. Bobibos  terbuat dari tanaman penghasil minyak nabati berlemak tinggi yang mudah ditemukan dan tumbuh subur di berbagai wilayah Indonesia.

    Konsep Bobibos tidak hanya mendukung kemandirian energi, tetapi juga ketahanan pangan nasional, karena tanaman bahan bakunya dapat dibudidayakan di lahan persawahan, memberikan manfaat ekonomi ganda bagi petani. 

    Konsep ini juga mendukung energi hijau dan memanfaatkan potensi agrikultur nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak mentah.
    6. Belum Tersedia di SPBU, Masih Dalam Proses Sertifikasi

    Meski sudah ramai diperbincangkan publik dan viral di media sosial, Bobibos belum dijual secara bebas di SPBU umum. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa bahan bakar tersebut belum memiliki sertifikasi resmi untuk peredaran massal dan masih dalam tahap pengujian mutu dan keamanan.

    Produk BBM harus melalui serangkaian tahapan evaluasi dan sertifikasi resmi dari Kementerian ESDM dan lembaga terkait seperti LEMIGAS, yang membutuhkan waktu minimal 8 bulan, untuk memastikan keamanan dan spesifikasi teknisnya.

    Inovasi Bobibos ini membuka harapan baru bagi transisi energi hijau Indonesia menuju kemandirian energi yang berkelanjutan.

    (Sheva Asyraful Fali)

    Jakarta: Belakangan ini, nama Bobibos mendadak ramai diperbincangkan publik Indonesia. Produk ini disebut sebagai bahan bakar minyak (BBM) karya anak bangsa yang memiliki angka oktan tinggi dan ramah lingkungan.
     
    Bobibos  pertama kali diperkenalkan ke publik pada awal November 2025. Produk ini dikembangkan oleh tim peneliti dalam negeri dan diklaim mampu menyaingi bahkan melampaui performa bensin beroktan tinggi komersial yang beredar di pasar. 
     
    Diklaim sebagai bahan bakar nabati (biofuel) dengan oktan tinggi yang ramah lingkungan, Bobibos  disebut-sebut siap menjadi alternatif BBM fosil di Indonesia. Berikut sejumlah fakta menarik tentang BBM viral tersebut:
    1. Diciptakan dari Riset Panjang 10 Tahun

    ​Bobibos ini tidak ujug-ujug muncul, tetapi merupakan buah riset intensif yang diklaim telah dilakukan selama 10 tahun oleh M. Ikhlas Thamrin bersama timnya. Inovasi ini berawal dari kegelisahan terhadap tingginya ketergantungan Indonesia pada energi impor dan masalah kenaikan harga BBM.

    “Kami ingin membuktikan bangsa ini bisa mandiri melalui inovasi. Setelah lebih dari satu dekade riset, akhirnya kami menghadirkan bahan bakar yang murah, aman, dan beremisi rendah,” ujar Ikhlas, dikutip Jumat, 7 November 2025.

    2. Filosofi Nama ​Bobibos
    ​Bobibos merupakan akronim dari Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos! Penciptanya bertekad membuktikan bahwa Indonesia mampu mandiri energi melalui ilmu pengetahuan dan pemanfaatan sumber daya lokal.

    3. Bobibos Diklaim Memiliki RON 98
    ​Salah satu klaim paling mencengangkan dari Bobibos  adalah angka oktan (Research Octane Number/RON) yang dimilikinya. Bobibos diklaim memiliki angka RON mendekati 98, menjadikannya setara dengan BBM premium kelas atas seperti Pertamax Turbo atau V-Power Nitro+.
     
    ​Bahan bakar ini diklaim kompatibel untuk mesin bensin maupun diesel tanpa perlu modifikasi mesin dan sudah diuji jalan pada berbagai jenis kendaraan (mulai dari motor hingga bus). Bobibos  hadir dalam dua jenis: cairan putih untuk mesin bensin dan cairan merah untuk mesin diesel.
     

     

    4. Emisi Dinyatakan Hampir Nol
    Bobibos menantang dominasi BBM fosil dengan keunggulan utama, yakni dampak terhadap lingkungan.
     
    ​Bahan bakar ini diklaim menghasilkan emisi gas buang (CO2) hingga 70% lebih rendah dan kadar emisi yang mendekati nol, membuat pembakarannya sangat bersih. Asap yang dihasilkan disebut-sebut tanpa bau khas bahan bakar fosil.
     
    Hal ini didapat dari proses pembakaran yang lebih sempurna berkat bahan bakar nabati murni. Jika benar terbukti dalam uji resmi, hal ini dapat menjadi terobosan besar menuju transportasi rendah karbon di Indonesia.
    5. Terbuat dari Bahan Nabati yang Bisa Ditanam di Indonesia

    Keunikan Bobibos terletak pada bahan bakunya yang sepenuhnya berasal dari alam Indonesia. Bobibos  terbuat dari tanaman penghasil minyak nabati berlemak tinggi yang mudah ditemukan dan tumbuh subur di berbagai wilayah Indonesia.
     
    Konsep Bobibos tidak hanya mendukung kemandirian energi, tetapi juga ketahanan pangan nasional, karena tanaman bahan bakunya dapat dibudidayakan di lahan persawahan, memberikan manfaat ekonomi ganda bagi petani. 
     
    Konsep ini juga mendukung energi hijau dan memanfaatkan potensi agrikultur nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak mentah.
    6. Belum Tersedia di SPBU, Masih Dalam Proses Sertifikasi

    Meski sudah ramai diperbincangkan publik dan viral di media sosial, Bobibos belum dijual secara bebas di SPBU umum. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa bahan bakar tersebut belum memiliki sertifikasi resmi untuk peredaran massal dan masih dalam tahap pengujian mutu dan keamanan.
     
    Produk BBM harus melalui serangkaian tahapan evaluasi dan sertifikasi resmi dari Kementerian ESDM dan lembaga terkait seperti LEMIGAS, yang membutuhkan waktu minimal 8 bulan, untuk memastikan keamanan dan spesifikasi teknisnya.
     
    Inovasi Bobibos ini membuka harapan baru bagi transisi energi hijau Indonesia menuju kemandirian energi yang berkelanjutan.
     
    (Sheva Asyraful Fali)
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)